Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Ekonomi, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik

Dari Gotong Royong ke Kapitalisme Negara: Catatan Kritis atas Rocky Gerung dan Koperasi Merah Putih

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Saya tidak datang sebagai pengagum Rocky Gerung, tetapi saya menghormati kapasitas intelektualnya. Dalam kasus Koperasi Merah Putih ini, saya berpijak pada kegelisahannya untuk melangkah lebih jauh, karena menurut saya, apa yang ia khawatirkan sebagai inefisiensi teknis hanyalah gejala. Ancaman terbesar yang mengintai justru bersifat sistemik, dan sistemik itu bernama Kapitalisme Negara. Rocky melihat koperasi sebagai gerakan sosial yang mampu mengubah paradigma kapitalistik, dan ia mengingatkan perlunya dasar ideologis yang kuat agar pertumbuhan ekonomi desa tidak menciptakan pusat-pusat inefisiensi. Saya setuju secara filosofis, tetapi saya bertanya, dapatkah gerakan lahir dari instruksi presiden? Ketika negara mengucurkan Rp 240 triliun dari APBN melalui bank Himbara, menyalurkan pinjaman berbunga enam persen ke 80.000 unit koperasi yang dibentuk seragam melalui Inpres, dengan kepala desa sebagai pengawas dan BUMN sebagai “kakak asuh”, yang kita saksikan bukanlah kemandirian akar rumput, tapi sebuah birokrasi ekonomi baru. Ini bukan koperasi yang tumbuh dari iuran sukarela, tapi proyek yang dibiayai, diatur, dan dikendalikan negara. Kata “investasi” dari Menteri Keuangan dan logika kreditur di balik perjanjian pinjaman telah mengkhianati semangat solidaritas, karena jika gagal bayar, aset rakyatlah yang disita. Ini jelas logika pasar, bukan logika gotong royong. Di sinilah Kapitalisme Negara merayap masuk tanpa diundang. Negara menjelma menjadi pemodal, pengatur, dan pengawas utama, persis seperti yang diperingatkan János Kornai tentang entitas ekonomi yang kehilangan otonomi dan menjadi perpanjangan tangan birokrasi. Ironisnya, ketika BUMN bertindak sebagai “kakak asuh”, koperasi kehilangan daya tawarnya dan hanya menjadi agen distribusi korporasi, menjual pupuk dan sembako atas nama negara. Rocky menegaskan bahwa koperasi adalah antitesis akumulasi kapital, tetapi bagaimana mungkin logika akumulasi tidak hadir ketika target diukur dari angka kuantitatif dan bunga tetap dipungut? Yang dibangun bukanlah gerakan perlawanan terhadap kapitalisme, tapi kapitalisme berwajah birokrasi yang justru merayakan logika yang sama. Saya tidak menuduh pemerintah berniat jahat, karena yang saya baca adalah struktur, dan struktur saat ini menjebak koperasi dalam mekanisme kreditur. Gerakan sosial sejati tidak bisa diproduksi massal oleh anggaran tapi lahir dari kesadaran dan bertahan karena rasa memiliki. Koperasi yang dipaksakan akan mati begitu anggaran habis, meninggalkan rakyat dengan utang baru kepada negara, mengganti tuan lama dengan tuan baru yang lebih sulit digulingkan. Rocky berharap proyek ini mengubah paradigma, dan saya pun berharap demikian, tetapi harapan tanpa kritik struktural hanyalah mimpi siang bolong. Kapitalisme tidak bisa dilawan dengan uang kapitalis. Hanya kesadaran kolektif dari bawah yang mampu melakukannya, dan kesadaran itu tidak bisa dicetak dalam 80.000 unit seragam. Kita tidak boleh diam. Kita harus terus mengawasi dan bertanya, karena rakyat tidak butuh tuan baru, melainkan kemandirian yang harus diperjuangkan, bukan diberikan. Waktu akan menjawab, tetapi kita tidak boleh pasrah sebelum jawaban itu tiba.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Meritokrasi Harus Menjadi Fondasi Pengangkatan Pejabat BUMN, Bukan Sekadar Kedekatan Politik

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Belakangan ini, publik dihebohkan dengan polemik pengangkatan seorang figur muda sebagai Komisaris pada salah satu anak perusahaan PT Pertamina. Pengangkatan tersebut memicu perdebatan luas di berbagai platform media sosial karena dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai aspek kompetensi, pengalaman profesional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ekonomi, Luwu Timur, Nasional, Opini, Politik

Mengapa Kemiskinan Ekstrem Luwu Timur Harus Menjadi Alarm Bersama

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Luwu Timur, Nasional, Opini, Politik /

Penulis: Asri Tadda (Direktur The Sawerigading Institute) ruminews.id – PERDEBATAN mengenai angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur belakangan ini menjadi menarik. Setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tingkat kemiskinan ekstrem Luwu Timur yang masih mencapai 1,66 persen, muncul berbagai tanggapan yang berusaha menempatkan angka tersebut dalam perspektif yang lebih positif. Salah satunya adalah artikel Erwin Lessy berjudul “Luwu Timur di Atas Angka: Ketika Statistik Berbisik Tentang Perubahan” di Ruminews.id yang lebih menonjolkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program sosial Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sebagai warga yang mencintai Luwu Timur, saya tentu mengapresiasi seluruh capaian tersebut. Tidak ada alasan untuk menutup mata terhadap berbagai kemajuan yang telah diraih. Faktanya, IPM Luwu Timur terus meningkat dan kini termasuk yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Tingkat kemiskinan umum juga turun menjadi 5,79 persen, sementara pertumbuhan ekonomi tetap positif sebesar 3,70 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku bahkan telah mencapai sekitar Rp31,65 triliun, dengan sektor pertambangan menyumbang 41,99 persen terhadap struktur ekonomi daerah. Semua itu adalah capaian yang patut diapresiasi. Namun, mengapresiasi keberhasilan tidak berarti mengabaikan persoalan yang masih tersisa. Hal pertama yang perlu diluruskan adalah bahwa angka kemiskinan ekstrem Luwu Timur sebesar 1,66 persen bukanlah opini, melainkan hasil pengukuran statistik resmi negara. Prosentasi itu setara dengan sekitar 5.500 jiwa orang warga Luwu Timur. Data tersebut bukan produk media, bukan pula narasi politik. Ia berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan metodologi baku dan menjadi rujukan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan nasional. Karena itu, ketika data menunjukkan masih adanya kemiskinan ekstrem di Luwu Timur, respons yang paling tepat bukanlah mencari pembenaran, melainkan mencari jawaban mengapa hal itu masih terjadi di tengah keberlimpahan yang dimiliki daerah ini. Data ini justru seharusnya menjadi awal dari evaluasi kebijakan. IPM Tinggi Tak Hapus Kemiskinan Ekstrem Tulisan Erwin banyak mengutip keberhasilan peningkatan IPM sebagai bukti bahwa pembangunan Luwu Timur berada di jalur yang benar. Pernyataan tersebut tidak salah. Namun, menjadikan tingginya IPM sebagai bantahan terhadap data kemiskinan ekstrem merupakan kekeliruan metodologis. IPM mengukur rata-rata capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sementara kemiskinan ekstrem mengukur kelompok masyarakat yang berada pada lapisan paling bawah, yakni mereka yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kedua indikator tersebut tidak saling meniadakan. Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, maupun Korea Selatan memiliki IPM yang sangat tinggi, tetapi tetap memiliki kantong-kantong kemiskinan. Artinya, IPM yang tinggi tidak otomatis berarti kemiskinan ekstrem telah hilang. Ada ungkapan yang sangat terkenal dalam ilmu statistik berbunyi “average hides inequality”. Artinya, nilai rata-rata sering kali menyembunyikan ketimpangan. Ketika pendapatan rata-rata meningkat, belum tentu seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Demikian pula ketika IPM meningkat. Yang perlu diperhatikan justru adalah siapa yang belum ikut menikmati peningkatan tersebut. Di sinilah kemiskinan ekstrem menjadi sangat penting. Angka Makro dan Fakta Tersembunyi Selama ini kita sering melihat angka PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan IPM. Namun angka-angka tersebut tidak memperlihatkan wajah orang-orang yang hidup di balik statistik. Berdasarkan basis data mikro P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama pemerintah daerah, kemiskinan ekstrem di Luwu Timur ternyata tidak tersebar secara merata. Ia terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik kerentanan yang berbeda. Di Kecamatan Malili, kantong-kantong kemiskinan ekstrem banyak ditemukan di kawasan pesisir, bantaran sungai, dan desa-desa terpencil yang relatif terpisah dari pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Di Kecamatan Towuti dan Nuha, muncul ironi yang sangat menarik. Justru di wilayah yang dikenal sebagai lingkar tambang, masih terdapat masyarakat miskin ekstrem yang tinggal di kawasan pesisir danau, daerah pegunungan, dan permukiman yang aksesnya masih terbatas. Mereka hidup berdampingan dengan kawasan industri bernilai triliunan rupiah, tetapi belum sepenuhnya menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Di Kecamatan Mangkutana dan Kalaena, kemiskinan ekstrem banyak dijumpai pada keluarga buruh tani musiman yang tidak memiliki lahan sendiri. Pendapatan mereka sangat bergantung pada musim tanam, panen, dan fluktuasi harga komoditas pertanian. Sementara itu, di Kecamatan Burau dan Wotu, kantong-kantong kemiskinan ekstrem lebih banyak berada di komunitas nelayan tradisional serta desa-desa pesisir dan perbatasan yang memiliki pilihan lapangan kerja sangat terbatas di luar sektor informal. Data mikro ini memberikan satu pelajaran penting, bahwa kemiskinan ekstrem di Luwu Timur bukanlah persoalan umum, melainkan persoalan yang sangat spesifik, spasial, dan terlokalisasi. Karena itu pula, penyelesaiannya tidak cukup melalui kebijakan yang bersifat umum. Harus lebih spesifik dan localized. Harus Segera Diselesaikan Sebagian orang mungkin berkata bahwa ini hanya 1,66 persen. Justru di situlah letak persoalannya. Apabila kemiskinan ekstrem tinggal 1,66 persen, seharusnya target menghapusnya menjadi semakin realistis. Kelompok masyarakat miskin ekstrem merupakan kelompok yang paling rentan. Mereka umumnya menghadapi berbagai persoalan sekaligus, mulai dari pendapatan yang sangat rendah; rumah tidak layak huni; akses sanitasi terbatas; kualitas pendidikan rendah; tidak memiliki tabungan; rentan terhadap guncangan ekonomi; dan sering kali berada jauh dari pusat layanan publik. Dalam literatur pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai poverty trap atau jebakan kemiskinan. Semakin lama seseorang berada di dalamnya, semakin sulit keluar. Karena itu, kemiskinan ekstrem tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka statistik. Ia adalah alarm kemanusiaan. Saya percaya tidak ada pemerintah daerah yang menginginkan warganya hidup miskin. Karena itu, data kemiskinan ekstrem tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah ataupun keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, data tersebut merupakan kompas kebijakan. Ia menunjukkan lokasi, karakteristik, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar. Mengakui adanya kemiskinan ekstrem bukan berarti menafikan keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Penutup Luwu Timur memiliki semua modal untuk menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang benar-benar bebas dari kemiskinan ekstrem. Kapasitas fiskalnya kuat. Sumber daya alamnya melimpah. Dunia usahanya berkembang. Program sosial pemerintah terus meningkat. Karena itu, angka 1,66 persen seharusnya tidak diperdebatkan sebagai soal gengsi daerah. Ia harus dijadikan target bersama untuk diturunkan hingga mendekati nol. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari tingginya IPM, besarnya PDRB, atau banyaknya investasi yang masuk ke daerah. Keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika seorang nelayan di Burau, seorang buruh tani di Kalaena, sebuah keluarga di pesisir Malili, atau masyarakat di seberang Danau Towuti dapat merasakan bahwa kekayaan Luwu Timur juga menjadi bagian dari

Bali, Politik

Konsolidasi Partai Rakyat Indonesia DPD Bali Perkuat Struktur Organisasi dan Persiapan Menuju Pemilu 2029

Tinggalkan Komentar / Bali, Politik /

ruminews.id, Bali – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Rakyat Indonesia (PRI) Provinsi Bali menggelar kegiatan konsolidasi organisasi sebagai langkah memperkuat mesin partai hingga tingkat akar rumput. Kegiatan tersebut dihadiri langsung secara virtual melalui Zoom oleh Ketua Umum DPP Partai Rakyat Indonesia, Muhammad Nazarudin. Konsolidasi yang berlangsung penuh semangat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPD Bali, di antaranya Parlindungan Saragih selaku Ketua DPD PRI Bali, Juan Michael selaku Bendahara DPD PRI Bali, Ardy Bimo selaku Sekretaris DPD PRI Bali, serta para Ketua DPC Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam arahannya, Ketua Umum DPP PRI Muhammad Nazarudin menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi partai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan hingga ranting sebagai pondasi utama dalam membangun kekuatan politik rakyat. PRI sendiri terus mendorong pembentukan struktur organisasi secara berjenjang di berbagai wilayah Indonesia. Adapun beberapa agenda utama yang menjadi pembahasan dalam konsolidasi DPD PRI Bali meliputi: Penguatan Struktur DPD, DPC hingga Ranting Pembahasan pertama fokus pada percepatan penyempurnaan struktur kepengurusan Partai Rakyat Indonesia di Bali. Penguatan organisasi menjadi prioritas agar setiap tingkatan kepengurusan memiliki peran dan fungsi yang jelas dalam menjalankan program partai. Ketua DPD PRI Bali, Parlindungan Saragih, menyampaikan bahwa konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pengurus dan kader di Bali. “Kita ingin membangun PRI Bali dengan struktur yang kuat, solid, dan hadir sampai ke masyarakat. Kekuatan partai ada pada kerja nyata dan kedekatan dengan rakyat,” ujar Parlindungan. Pengenalan Sayap Partai PRI di Bali Selain penguatan struktur utama, konsolidasi juga membahas pengenalan organisasi sayap Partai Rakyat Indonesia yang akan menjadi wadah pengembangan peran masyarakat, pemuda, perempuan, serta berbagai elemen sosial dalam mendukung perjuangan partai. PRI sebelumnya juga telah mengembangkan organisasi sayap sebagai bagian dari penguatan basis masyarakat. Partai Rakyat Persiapan Jadwal RAPIMNAS PRI Agenda berikutnya membahas persiapan menuju Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Partai Rakyat Indonesia. RAPIMNAS akan menjadi forum strategis untuk menyatukan visi, mengevaluasi perkembangan organisasi, serta menyusun langkah politik ke depan. Penentuan Lokasi Kantor DPD PRI Bali Dalam konsolidasi tersebut juga dibahas rencana penempatan kantor resmi DPD PRI Bali sebagai pusat aktivitas organisasi, pelayanan⁴ masyarakat, serta koordinasi seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi. Sekretaris DPD PRI Bali, Ardy Bimo, menambahkan bahwa keberadaan kantor DPD akan menjadi simbol kesiapan partai dalam membangun komunikasi dan pelayanan politik kepada masyarakat Bali. Dalam konsolidasi tersebut juga dibahas rencana penempatan kantor resmi DPD PRI Bali sebagai pusat aktivitas organisasi, pelayanan masyarakat, serta koordinasi seluruh jajaran pengurus di tingkat provinsi.

Nasional, Opini, Politik

Luwu Timur di Atas Angka: Ketika Statistik Berbisik Tentang Perubahan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Politik /

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Angka 1,66 persen. Itulah fakta yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan ekstrem di Luwu Timur pada 2025. Sebuah angka yang masih berada di atas rata-rata nasional dan, jujur saja, menjadi cermin paling jujur dari ketimpangan yang selama ini mengendap. Di tengah gunungan kekayaan mineral yang menggerakkan mesin ekonomi daerah, masih ada kantong-kantong warga yang belum menyentuh hasilnya. Ini bukan sekadar catatan statistik; ini adalah gugatan diam dari realitas yang tak bisa lagi dibelokkan. Namun, di balik kegaduhan angka ekstrem itu, ada gerakan bawah sadar yang justru menunjukkan titik balik. Jika kita berani menarik napas sejenak dan melihat tren makro, tingkat kemiskinan umum berhasil ditekan dari 6,55 persen pada 2024 menjadi 5,79 persen pada 2025 atau turun 0,76 persen poin. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2.150 jiwa, dari 20,7 ribu menjadi 18,55 ribu jiwa. Ini adalah angka kemiskinan terendah dalam satu dekade terakhir. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,31 menjadi 1,20, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,39 menjadi 0,32. Artinya, jarak mereka yang masih miskin dari garis kemiskinan kian menyempit, dan beban kemiskinan yang ditanggung pun semakin ringan. Angka pengangguran pun menunjukkan perbaikan serupa: turun dari 4,58 persen pada 2024 menjadi 3,70 persen pada 2025, atau dari 8.520 jiwa menjadi 6.120 jiwa. Capaian ini bahkan menjadikan Luwu Timur salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kepercayaan publik pun menguat: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik mencapai 89,38 persen dengan kategori “Sangat Baik”, melampaui target 87,86 persen. Di balik capaian ini, ada satu variabel penting yang menjadi kunci: “Tiga Kartu Sakti”, program unggulan yang digagas Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler. Bukan sekadar jargon politik, program ini adalah intervensi terstruktur yang menyentuh tiga sektor paling fundamental: Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial. Kartu Luwu Timur Pintar memastikan anak-anak dari TK hingga SMP mendapatkan seragam sekolah gratis, sementara mahasiswa menerima beasiswa yang dinaikkan dari Rp4 juta menjadi Rp6 juta per tahun, sebuah upaya mencegah putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Kartu Luwu Timur Sehat menghadirkan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, termasuk penyediaan rumah singgah bagi pasien rujukan ke luar daerah. Sementara Kartu Lansia menjadi bentuk perlindungan sosial yang paling nyata, dengan memberikan santunan Rp1 juta per bulan bagi 3.000 lansia. Ketiga kartu inilah yang menjadi jaring pengaman yang memastikan bahwa warga tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan hanya karena sakit, tidak bisa sekolah, atau terbebani di usia senja. Yang tak kalah menarik dari kepemimpinan Bupati Irwan Bachri Syam adalah keberanian untuk mulai melepaskan diri dari romantisme tambang. Sadar bahwa mineral adalah sumber daya yang suatu hari akan habis, pemerintah daerah mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan diantaranya sektor pertanian. Luwu Timur, sebagai kabupaten terluas kedua di Sulawesi Selatan, mendapat amanat untuk cetak sawah seluas 1.000 hektare. Target jangka panjangnya bahkan mencapai 10.000 hektare lahan sawah baru. Program ini bukan sekadar wacana; tim dari Kementerian Pertanian telah melakukan audiensi dan survei lapangan. Bupati bahkan secara tegas meminta agar kontraktor lokal dan masyarakat setempat dilibatkan dalam proses ini, sehingga efek domino ekonominya benar-benar dirasakan warga. Dukungan penuh dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun mengalir, dengan bantuan Rp27 miliar untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Jalan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hari ini ternyata seirama dengan pandangan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, DEA. Dalam berbagai kesempatan, beliau menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di Luwu Timur yang ditopang tambang belum otomatis diikuti pemerataan kesejahteraan, fenomena yang disebut sebagai paradox of plenty atau resource curse. Benang merah antara rekomendasi pakar dan langkah nyata Pemkab terlihat jelas: ketika Prof. Marsuki menyoroti industri tambang yang padat modal dan minim efek berganda bagi masyarakat lokal, Pemkab merespons dengan berani membangun fondasi ekonomi baru lewat program pertanian. Ketika pakar mendorong pemanfaatan APBD untuk memperkuat UMKM dan pemberdayaan masyarakat, Pemkab menjawab lewat program “Tiga Kartu Sakti” yang memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lansia menjadi jaring pengaman agar warga tidak jatuh miskin, sekaligus fondasi agar mereka mampu bangkit. Dan ketika rekomendasi mengarah pada bantuan sosial yang menyasar kelompok paling membutuhkan, Pemkab merespons dengan intervensi terstruktur seperti beasiswa pendidikan dan santunan bagi 3.000 lansia. Memang, angka 1,66 persen adalah pekerjaan rumah yang nyata dan belum selesai. Hal ini adalah upaya melanjutkan warisan dari struktur ekonomi yang mulai dibangun oleh kebijakan masa lalu. Namun, mengukur kepemimpinan bukanlah dari ada tidaknya masalah, tapi dari cara menghadapinya. Bupati Irwan Bachri Syam dan jajarannya memilih jalan yang lebih dewasa dengan tidak lari dari realitas, tetapi juga tidak terjebak dalam euforia proyek jangka pendek. Target menekan kemiskinan hingga 5,10–5,34 persen pada 2026 adalah komitmen realistis jika konsistensi dijaga. Karena perubahan sejati tidak pernah datang dengan gebrakan, tapi dari keberanian untuk terus memperbaiki fondasi meski hasilnya belum sempurna hari ini. Optimisme di Luwu Timur bukan terletak pada angka yang sudah turun, tetapi pada kesadaran bahwa masih ada yang harus dikerjakan dan langkah perbaikannya sudah mulai terlihat. Dari tambang yang suatu hari akan sunyi, Luwu Timur kini menatap masa depan pada hamparan sawah yang akan terus menghijau. Biarlah angka ekstrem itu menjadi pengingat, bukan penyesalan. Dan biarlah langkah hari ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam suatu hari nanti akan benar-benar berkeadilan. [Erwin]

Daerah, Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Politik

Kemiskinan Ekstrem Tinggi, Luwu Timur Disebut Alami Kutukan Sumber Daya Alam

Tinggalkan Komentar / Daerah, Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur di tengah besarnya kekayaan sumber daya alam dinilai sebagai fenomena paradox of plenty atau kutukan sumber daya alam. Pandangan tersebut mengemuka setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan ekstrem Luwu Timur pada 2025 mencapai 1,66 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan, bahkan berada di atas rata-rata nasional yang telah berada di bawah satu persen.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

DEMA UIN Alauddin Makassar Desak Evaluasi UU Polri demi Menjaga Supremasi Sipil

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Gowa – Kementerian Sosial dan Politik Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera meninjau kembali sejumlah regulasi yang menuai kontroversi dan kegelisahan di tengah masyarakat, khususnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang dinilai mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

Pemuda, Politik, Sinjai

Sah Berdasarkan Aklamasi, Andi Ikramullah Resmi Pimpin DPD KNPI Sinjai Periode 2026-2029

Tinggalkan Komentar / Pemuda, Politik, Sinjai /

ruminews.id – SINJAI, 30 Juni 2026 – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sinjai secara resmi memulai babak baru kepemimpinan setelah sukses menggelar Musyawarah Daerah (Musda) KNPI. Forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat daerah tersebut berlangsung khidmat pada Senin, 29 Juni 2026, bertempat di Wisma Sanjaya, Kabupaten Sinjai.

Scroll to Top