Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Bantaeng, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Teknologi, Uncategorized

FKMP Bantaeng Desak Transparansi dan Keterlibatan Pemuda dalam Pemilihan PAW Kades Pattallassang

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Teknologi, Uncategorized /

Ruminews.id,Bantaeng– Dinamika politik di Desa Pattallassang, Kabupaten Bantaeng, kian menghangat menjelang momentum penjaringan Bakal Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa. Menanggapi hal tersebut, Forum Komunikasi Mahasiswa Pattallassang (FKMP Bantaeng) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap untuk mengawal transisi kepemimpinan di desa tersebut. Langkah ini diambil mengingat Desa Pattallassang telah mengalami kekosongan kursi kepala desa definitif selama kurang lebih dua tahun. Selama masa tersebut, kepemimpinan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang telah berganti sebanyak tiga kali, sebuah kondisi yang dinilai cukup riskan bagi stabilitas tata kelola desa. Keterlibatan Pemuda dan Mahasiswa Ketua FKMP Bantaeng menegaskan bahwa seluruh stakeholder yang memiliki andil dalam proses ini wajib melibatkan unsur pemuda dan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Menurutnya, momentum PAW bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan penentu masa depan masyarakat Pattallassang. “Kami dari FKMP Bantaeng berharap agar para pemangku kepentingan senantiasa melibatkan unsur pemuda dalam setiap tahapan momentum pemilihan PAW ini. Kami tidak ingin tanah kelahiran kami hanya menjadi lumbung kepentingan sektoral yang mencederai nilai-nilai demokrasi di desa,” ungkapnya dalam rilis resmi. Desak Ketegasan Pemerintah Daerah FKMP Bantaeng juga menyoroti peran Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan dinas terkait agar tidak pasif dalam melihat dinamika politik yang seringkali “panas” di Desa Pattallassang. Ketegasan pemerintah dinilai menjadi kunci agar kontestasi berjalan jujur dan adil. “Pemerintah atau dinas terkait mesti tegas dan konsisten dalam mengawal kontestasi ini. Estafet kepemimpinan jangan sampai diperkeruh hanya untuk kepentingan jabatan sesaat, karena masa depan masyarakat dan pemuda sangat bergantung pada kemaslahatan serta integritas pemimpin yang terpilih nanti,” tambahnya. Harapan untuk Kedamaian Desa Di akhir pernyataannya, FKMP Bantaeng mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas. Mereka menginginkan Desa Pattallassang yang aman, tentram, dan damai di setiap momentum politik. Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari panitia pemilihan dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proses PAW ini menjadi solusi definitif bagi arah pembangunan Desa Pattallassang ke depan, bukan justru menjadi sumber perpecahan baru.

Bantaeng, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized

Di Balik Hiruk-Pikuk Politik Pattallassang: Pemudi Menagih Pulangnya Ketenangan di Tanah Kelahiran

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized /

Ruminews.id,Bantaeng – Di sudut-sudut Desa Pattallassang, aroma kontestasi politik mulai tercium lebih tajam dari biasanya. Namun, di tengah riuh rendah pembicaraan tentang siapa yang akan mengisi kursi Kepala Desa melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW), terselip suara-suara lirih yang penuh kecemasan. Itulah suara para pemudi desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Pattallassang (FKMP Bantaeng). Bagi para pemudi ini, dua tahun bukanlah waktu yang singkat untuk sekadar menunggu. Tiga kali pergantian Pelaksana Tugas (Plt) telah mereka saksikan, dan bagi mereka, ketidakpastian kepemimpinan definitif ini ibarat kapal yang terombang-ambing tanpa nakhoda tetap. Bukan Sekadar Jabatan, Tapi Masa Depan “Kami melihat Pattallassang bukan sebagai panggung perebutan kekuasaan, melainkan sebagai rumah yang sedang gelisah,” ujar salah satu srikandi FKMP Bantaeng. Bagi keterwakilan pemudi, politik di Pattallassang yang selama ini dikenal “panas” harus segera didinginkan dengan integritas. Mereka menolak keras jika tanah kelahiran mereka terus-menerus dijadikan lumbung kepentingan bagi sektor-sektor tertentu yang hanya mengejar jabatan sesaat. Ada kekhawatiran mendalam bahwa jika estafet kepemimpinan kembali diperkeruh oleh intrik politik, maka kemaslahatan masyarakat—termasuk masa depan generasi muda perempuan—akan terpinggirkan. Menuntut Ruang, Menagih Ketegasan Pemudi Pattallassang tidak ingin lagi hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Mereka menuntut agar para stakeholder memberikan ruang nyata bagi unsur pemuda dalam setiap prosesi penjaringan PAW ini. Kehadiran mereka bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai penjaga nurani agar kontestasi tidak melupakan esensi pengabdian. “Pemerintah dan dinas terkait harus menjadi wasit yang paling tegas. Jangan biarkan proses ini menjadi keruh. Kami hanya ingin desa yang aman, tentram, dan damai—tempat di mana kami bisa merancang masa depan tanpa dihantui perpecahan politik,” tambahnya dengan nada getir namun penuh ketegasan. Misi Kedamaian Narasi yang dibawa pemudi kali ini adalah sebuah peringatan: bahwa di atas segala ambisi politik, ada hak masyarakat untuk hidup tenang. Mereka berharap pemilihan PAW ini menjadi titik balik bagi Pattallassang untuk melepaskan predikat “desa politik panas” dan berubah menjadi desa yang dewasa dalam berdemokrasi. Di tangan para pemangku kepentingan dan calon pemimpin baru inilah, harapan para pemudi Pattallassang dititipkan. Apakah mereka akan membawa kesejukan, atau justru menambah bara di tanah yang mereka cintai?

Makassar, Nasional, Pemuda, Politik

RAK Ke-X HMI FIP UNM Resmi Tetapkan Fitrah Akbar sebagai Formatur Baru, Harapan Baru untuk Komisariat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Politik /

Ruminews.id – Makassar, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FIP UNM resmi menetapkan Fitrah Akbar sebagai formatur ketua umum baru dalam pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat (RAK) ke-X yang berlangsung dengan lancar, demokratis, dan penuh semangat kekaderan. Forum tertinggi di tingkat komisariat tersebut menjadi momentum penting dalam proses regenerasi kepemimpinan organisasi di lingkungan HMI FIP UNM. Pelaksanaan RAK ke-X diikuti oleh kader dan anggota HMI FIP UNM dengan tetap menjunjung tinggi mekanisme organisasi serta nilai-nilai perjuangan HMI. Berbagai agenda strategis dibahas dalam forum, mulai dari evaluasi kepengurusan sebelumnya, arah gerak organisasi, hingga proses pemilihan formatur yang berlangsung secara kondusif dan penuh semangat musyawarah. Terpilihnya Fitrah Akbar sebagai formatur baru diharapkan mampu membawa energi baru bagi kemajuan komisariat, baik dalam penguatan kaderisasi, pengembangan intelektual, maupun gerakan sosial kemasyarakatan. Ketua umum demisioner dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta forum yang telah menjaga marwah organisasi selama pelaksanaan RAK berlangsung. “RAK ke-X ini bukan hanya agenda formal organisasi, tetapi juga ruang evaluasi dan regenerasi kepemimpinan demi keberlanjutan perjuangan HMI FIP UNM. Saya berharap kepengurusan yang akan datang mampu menjaga solidaritas kader, memperkuat tradisi intelektual, dan menghadirkan gerakan yang lebih progresif serta responsif terhadap tantangan zaman,” ujarnya. Sementara itu, Fitrah Akbar selaku formatur terpilih menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan oleh kader HMI FIP UNM. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa komisariat menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan kualitas kader. “Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang tentu tidak bisa dijalankan sendiri. Saya berharap seluruh kader HMI FIP UNM tetap bersatu, saling merangkul, dan bersama-sama membangun komisariat yang lebih maju. Ke depan, kami ingin menghadirkan organisasi yang tidak hanya aktif dalam ruang diskusi intelektual, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa, masyarakat, dan bangsa,” ungkapnya. Dengan berakhirnya RAK ke-X ini, diharapkan HMI Komisariat FIP UNM mampu terus melahirkan kader-kader yang berintegritas, kritis, dan memiliki semangat perjuangan yang kuat. Terpilihnya Fitrah Akbar sebagai formatur baru menjadi simbol harapan baru bagi keberlanjutan roda organisasi menuju komisariat yang lebih progresif dan berdaya saing.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Politik

Menenun Sinergi dari Dalam: Refleksi Aktivitas Internal Komunitas BULOG Menuju Kedaulatan Pangan

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pertanian, Politik /

Penulis: Haerul Fadli, SKM – Penggiat Literasi ​ruminews.id – Sering kali, kita terlalu fokus pada hasil akhir yang tampak di permukaan sampai lupa pada proses besar yang ada di baliknya. Dalam urusan swasembada pangan nasional, misalnya. Perhatian publik hampir selalu tersedot oleh grafik distribusi, angka tonase logistik, atau kebijakan makro pemerintah. Tapi bagi saya, ada satu hal krusial yang jarang disorot, padahal perannya seperti jantung bagi organisasi: yaitu dinamika aktivitas internal dan interaksi kemanusiaan para insan di dalam Perum BULOG sendiri. ​Menurut saya, kita tidak akan pernah bisa membangun ketahanan pangan yang kokoh di luar kalau kita belum selesai dengan urusan di dalam. Harus ada “swasembada komunikasi” dan keharmonisan di internal organisasi terlebih dahulu. Tulisan ini murni merupakan refleksi personal saya tentang bagaimana aktivitas komunitas di dalam BULOG sebenarnya menjadi fondasi paling mendasar bagi kedaulatan pangan bangsa ini. ​Rutinitas yang Menjelma Menjadi Ruang Edukasi dan Pengabdian ​Kalau kita cuma melihat agenda internal seperti briefing pagi, diskusi kelompok (FGD), atau rapat evaluasi bulanan sebagai penggugur kewajiban atau sekadar menjalankan SOP, rasanya kita kehilangan esensinya. Menurut pandangan saya, setiap ruang pertemuan internal di BULOG itu punya nilai yang sakral—sebuah mimbar edukasi sekaligus ruang untuk bercermin. Di ruang-ruang seperti itulah kepemimpinan yang sesungguhnya diuji. Bukan tipe kepemimpinan kaku yang cuma bisa memerintah dari balik meja nyaman, melainkan kepemimpinan yang mau merangkul dan mendengarkan keluh kesah di lapangan. Saat rekan-rekan kerja—mulai dari staf administrasi sampai garda terdepan di Kantor Cabang (Kancab) maupun kompleks pergudangan—duduk bersama, di situlah empati itu menular. Kita jadi sadar kolektif bahwa sekecil apa pun tugas seseorang dalam mencatat atau mengecek mutu beras, efek dominonya bakal langsung terasa di piring makan jutaan keluarga Indonesia. Menurut saya, aktivitas internal komunitas ini berhasil mengubah pekerjaan yang tadinya terasa mekanis menjadi sebuah misi pengabdian yang punya nyawa dan ikatan emosional. Ketelitian di ruang rapat internal inilah benteng pertama kita. ​Merajut Solidaritas, Menjembatani Generasi ​Jujur saja, salah satu tantangan terbesar di dunia kerja modern sekarang adalah ego sektoral dan sekat antar-generasi. BULOG, dengan sejarah perjalanannya yang panjang, pasti tidak luput dari dinamika ini. Makanya, menurut saya di sinilah pentingnya aktivitas komunitas internal, baik yang sifatnya formal seperti pelatihan kerja maupun yang santai seperti obrolan kopi di jam istirahat. Menurut saya, perubahan yang awet itu selalu bermula dari lingkungan kerja yang sehat, yang inklusif, bebas dari intimidasi (bullying), dan tidak membatasi ide-ide baru. Lewat ruang komunitas yang hidup, jurang pemisah antar-generasi bisa dijembatani dengan baik. Senior yang punya segudang pengalaman lapangan bisa membagikan kebijaksanaannya dalam merawat kualitas pangan. Di sisi lain, anak-anak muda yang melek teknologi bisa menawarkan pembaruan lewat digitalisasi logistik. Ketika komunikasi internal berjalan dua arah dan demokratis, semua orang di BULOG akan merasa dihargai dan punya rasa memiliki (sense of belonging). Menurut pikiran saya, rasa memiliki inilah modal utama yang bikin organisasi tetap berdiri tegak, seberat apa pun guncangan krisis pangan di luar sana. ​Refleksi Kerja: Bergerak dengan Hati dan Gagasan ​Memilih “Refleksi Kerja” sebagai sudut pandang utama dalam tulisan ini adalah cara saya untuk mengingatkan kembali kalau organisasi itu bukan mesin mati; ia adalah makhluk hidup yang butuh waktu untuk jeda dan berkaca. Kita tidak bisa terus-terusan dikejar target angka tanpa pernah bertanya ke dalam: Apakah hubungan kerja kita sudah sehat? Apakah cara komunikasi kita sudah memanusiakan manusia? Perbaikan sistem atau pembangunan infrastruktur secanggih apa pun tidak akan berdampak besar kalau kita lupa membenahi manusianya. Menurut saya, transformasi yang benaran sukses itu harus menyentuh hati dan mental. Ketika aktivitas internal diisi dengan nilai Harmonis dan Kolaboratif yang nyata—bukan cuma jadi pajangan poster di dinding kantor—motivasi kerja karyawan pasti akan naik kelas. Mereka tidak lagi bekerja sekadar untuk absen atau cari aman, tapi karena ada rasa bangga yang tumbuh di dalam dada mereka sebagai penjaga benteng pangan negara. ​Kesimpulan ​Pada akhirnya, swasembada pangan nasional itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit atau selesai lewat satu malam. Ia adalah hasil rajutan jangka panjang dari komitmen-komitmen kecil di dalam rumah bernama BULOG. Menurut saya, kekuatan terbesar dari lembaga ini bukan terletak pada luasnya jaringan gudang atau armada truk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, melainkan pada bagaimana cara mereka mengelola manusia di dalamnya. Kalau komunitas di internal sudah bisa kompak, saling dukung tanpa kubu-kubuan, mau mendengar ide segar dari anak muda, dan bergerak dengan frekuensi yang sama, maka ketahanan pangan nasional itu akan terbentuk dengan sendirinya secara alami. Lewat refleksi ini kita diingatkan kalau di balik setiap butir beras yang dikonsumsi masyarakat, ada cerita tentang keringat, diskusi intens, solidaritas, dan pengelolaan manusia yang humanis. Lewat penguatan internal yang sehat, kedaulatan pangan bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas atau jargon politik—ia sudah menjadi kenyataan yang hidup dan berakar kuat dari dalam jiwa setiap insan BULOG.​ REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA Kementerian BUMN RI. (2020). Surat Edaran SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (Core Values) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Jakarta: Kementerian BUMN. Perum BULOG. (2023). Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Perum BULOG: Transformasi Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Jakarta: Perum BULOG. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2018). Perilaku Organisasi (Organizational Behavior). Jakarta: Salemba Empat. Soleh, A. (2022). Strategi Komunikasi Internal dalam Membangun Budaya Kerja Inklusif di Era Digital. Jurnal Komunikasi Korporasi, 14(2), 115-128 Tentang Penulis: Haerul Fadli, S.KM adalah seorang profesional di bidang Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Mega Buana Palopo. Selain aktif dalam dunia promosi kesehatan, ia juga mendedikasikan dirinya sebagai kreator konten edukasi, komunikator publik, serta aktif memoderasi berbagai forum diskusi pemuda dan komunitas sosial. Tulisan ini merupakan bentuk refleksi personalnya terhadap pentingnya manajemen manusia dan komunikasi yang humanis dalam organisasi.

Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Catatan Apresiasi: Terima Kasih, Mas Menteri Nadiem Makarim

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Haerul Fadli, SKM – Penggiat Literasi ruminews.id – Setiap masa kepemimpinan membawa warna tersendiri, dan harus diakui bahwa kehadiran Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memberikan napas baru yang jauh dari kesan kaku. Mengucapkan terima kasih kepada beliau bukan sekadar formalitas perpisahan, melainkan bentuk pengakuan atas keberanian dalam mendobrak tradisi lama pendidikan kita. Keberanian Meluncurkan Merdeka Belajar Salah satu warisan terbesar beliau adalah konsep Merdeka Belajar. Di bawah kepemimpinannya, kurikulum tidak lagi dipandang sebagai beban administratif yang mencekik guru dan siswa, melainkan sebuah instrumen fleksibel yang mengutamakan kedalaman pemahaman daripada sekadar hafalan materi. Penghapusan Ujian Nasional (UN) dan penggantiannya dengan Asesmen Nasional adalah langkah berani untuk menggeser orientasi pendidikan kita dari angka menjadi kualitas karakter dan literasi. Relevansi Pendidikan dan Dunia Nyata ​Melalui program Kampus Merdeka, beliau berhasil meruntuhkan “tembok tinggi” antara dunia akademik dan industri. Mahasiswa kini memiliki kesempatan luas untuk belajar di luar program studi, magang di perusahaan ternama, hingga melakukan proyek sosial yang diakui sebagai satuan kredit semester. Ini adalah langkah konkret dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya memegang ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang relevan dengan zaman. ​Digitalisasi dan Akselerasi di Masa Pandemi ​Kita juga perlu mengapresiasi ketangguhan beliau saat memimpin di masa pandemi COVID-19. Transformasi digital di sektor pendidikan dipaksa bergerak sepuluh langkah lebih maju. Pemanfaatan platform teknologi untuk penyaluran bantuan kuota hingga bantuan operasional sekolah (BOS) secara langsung menunjukkan komitmen beliau pada efisiensi dan transparansi. Refleksi Pribadi sebagai Mahasiswa ​Sejak Bapak menjabat, dunia kampus terasa jauh lebih luas dan berwarna bagi kami. Melalui program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, kami tidak hanya belajar mata kuliah baru di universitas lain, tetapi juga belajar mencintai keberagaman budaya di nusantara. Lewat program Magang Bersertifikat, Bapak telah memberi kami tiket untuk melihat langsung bagaimana dunia kerja beroperasi, dan melalui Kampus Mengajar, Bapak memberi kami kesempatan untuk mengabdi dan melihat wajah pendidikan di pelosok negeri secara langsung. Hal-hal positif ini bukan sekadar program bagi kami, melainkan perjalanan yang membentuk jati diri dan mentalitas kami sebagai generasi penerus. Kami merasa lebih siap, lebih berani, dan lebih dihargai potensinya. ​Pesan Ketulusan dan Doa untuk Bapak ​Tentu, tidak ada kebijakan yang sempurna. Tantangan di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini. Namun, Mas Menteri telah meletakkan fondasi transformasi yang kuat. Di balik semua pencapaian itu, kami sadar bahwa setiap perubahan besar pasti menemui badai. Saya tahu mungkin Bapak sedang menjalani situasi atau masa-masa yang sulit saat ini. Terima kasih ya, Pak. Saya mungkin tidak tahu pasti masalah apa yang sedang menimpa Bapak saat ini, tapi saya ingin sampaikan: Tetap semangat ya, Pak. Semoga Bapak selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan yang sangat luar biasa. Saya yakin Bapak adalah pribadi yang tangguh dan mampu melewati setiap masalah yang mungkin sedang Bapak hadapi. Ketulusan Bapak dalam bekerja telah sampai ke hati kami, dan kami—mahasiswa yang telah merasakan manfaat kebijakan Bapak—akan selalu ada untuk memberikan dukungan moral. ​Penutup ​Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala inovasi dan keberaniannya dalam memerdekakan cara kami belajar. Semoga ketulusan Bapak dalam membangun fondasi pendidikan ini menjadi amal Jariyah yang tak terputus dan terus mengalir. Kami akan terus membawa semangat “Merdeka Belajar” ini ke mana pun kami melangkah, sebagai bukti bahwa transformasi yang Bapak mulai telah melahirkan tunas-tunas bangsa yang lebih tangguh. Selamat purna tugas, Mas Menteri. Jejak inovasimu akan selalu hidup dalam setiap langkah kami menuju masa depan. Tentang Penulis ​Haerul Fadli, S.KM adalah seorang profesional di bidang Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Mega Buana Palopo. Memiliki pengalaman sebagai tenaga Promosi Kesehatan (Promkes) di UPT Puskesmas Sabbang, ia kini aktif mendedikasikan waktunya sebagai penggiat komunitas dan moderator profesional. ​Selain fokus pada isu kesehatan dan kepemimpinan pemuda, Haerul dikenal sebagai penulis opini dan karya sastra yang aktif memublikasikan gagasannya di berbagai platform media digital, termasuk Ruminews.id dan Retizen. Ia juga merupakan kreator konten dakwah digital melalui akun @fadlicreatordakwah dan aktif dalam kegiatan pengembangan diri serta literasi bagi generasi muda.

Hukum, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

FMPP Sulsel Pertanyakan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Rektor Unhas

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Forum Masyarakat Pemerhati Pendidikan Sulawesi Selatan (FMPP Sulsel) secara resmi menyampaikan keberatan atas pelantikan kembali Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, yang kembali dilantik untuk periode 2026–2030 pada 27 April 2026. Keberatan tersebut dituangkan dalam surat resmi FMPP Sulsel tertanggal 19 Mei 2026 yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Dalam surat itu, FMPP Sulsel mempertanyakan belum adanya penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terkait hasil investigasi atas dugaan pelanggaran netralitas, etika, dan integritas jabatan yang sebelumnya dilaporkan masyarakat. Koordinator FMPP Sulsel, Muh Rafii, menyatakan bahwa publik hingga kini tidak pernah memperoleh informasi terbuka mengenai status akhir pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek terhadap dugaan pelanggaran yang disebut berkaitan dengan dokumen “Surat Pernyataan dan Komitmen (SPK)” pada proses pemilihan Rektor Unhas sebelumnya. “Pelantikan kembali pejabat publik di tengah belum adanya kejelasan hasil investigasi menimbulkan persoalan serius dalam perspektif tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, dan integritas pendidikan tinggi,” tulis FMPP Sulsel dalam pernyataannya. FMPP Sulsel mengungkapkan bahwa laporan awal terkait dugaan pelanggaran etika dan netralitas ASN telah disampaikan sejak November 2025. Menurut mereka, Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek bahkan diketahui telah melakukan proses pemeriksaan dan investigasi pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Namun, hingga pelantikan kembali Prof. Jamaluddin Jompa dilakukan, FMPP Sulsel menilai tidak pernah ada penjelasan resmi mengenai hasil pemeriksaan tersebut, termasuk status akhir investigasi, kesimpulan pemeriksaan, ada atau tidaknya pelanggaran, hingga tindak lanjut yang diambil kementerian. FMPP Sulsel menilai kondisi itu berpotensi memunculkan spekulasi publik dan krisis legitimasi institusional di lingkungan pendidikan tinggi. “Transparansi hasil investigasi adalah hak publik dan bagian dari akuntabilitas negara,” tegas FMPP Sulsel dalam dokumen pernyataan sikapnya. Selain menyampaikan keberatan, organisasi masyarakat sipil tersebut juga mendesak Kemdiktisaintek dan Inspektorat Jenderal untuk segera membuka hasil investigasi secara resmi kepada publik, sekaligus menjelaskan dasar pertimbangan administratif dan etik atas pelantikan kembali Rektor Unhas. Mereka juga meminta adanya jaminan bahwa proses pengawasan internal kementerian dilakukan secara objektif, independen, dan bebas dari intervensi politik maupun relasi kekuasaan. FMPP Sulsel menilai persoalan tersebut bukan semata menyangkut individu tertentu, melainkan berkaitan dengan integritas kepemimpinan akademik, marwah perguruan tinggi negeri, serta kredibilitas sistem pengawasan internal negara. Dalam pernyataan sikapnya, FMPP Sulsel juga mendorong reformasi tata kelola kepemimpinan perguruan tinggi yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk penguatan sistem etik dan pengawasan dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi negeri. Tak hanya itu, FMPP Sulsel menegaskan tengah mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak kunjung ada penjelasan resmi dari pihak kementerian. “Apabila Kemdiktisaintek dan Inspektorat Jenderal tetap tidak memberikan kejelasan resmi terkait hasil investigasi tersebut, maka FMPP-SULSEL mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum, administratif, maupun langkah konstitusional lainnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi pernyataan organisasi tersebut. FMPP Sulsel menegaskan, langkah itu ditempuh sebagai bagian dari upaya menjaga prinsip akuntabilitas publik, transparansi pemerintahan, netralitas ASN, dan integritas pendidikan tinggi nasional. (*)

Makassar, Nasional, Pemuda, Politik

Muhammad Ikrar Resmi Nahkodai PMII Rayon Dakwah dan Komunikasi Cabang kota Makassar 2026-2027

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – 19 Mei 2026, Muhammad Ikrar resmi dilantik sebagai Ketua Rayon Dakwah dan Komunikasi PMII Rayon Cabang kota Makassar periode 2026-2027. Pelantikan ini mengusung visi semangat pergerakan Islam yang berpijak pada Al-Qur’an dan Hadis, dengan tema : “Membentuk Insan Berilmu, Berakhlak, dan Berdaya dalam Mengembangkan Amanah Dakwah.” Tema tersebut dijabarkan ke dalam tiga pilar utama: Berilmu, Kader PMII dituntut cakap dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Di tengah kompleksitas zaman yang semakin detail, kader harus mampu mengorelasikan teori dengan realitas sosial. Ilmu tanpa relevansi dengan zaman hanya akan menjadi wacana yang mandul. Berakhlak, Ilmu harus dibarengi adab. Kader PMII dituntut bijak dalam menentukan sikap, selalu memilih perbuatan yang baik, dan tidak bertentangan dengan norma agama. Akhlak menjadi filter agar gerakan dakwah tidak terjebak pada arogansi intelektual. Berdaya, Berdaya berarti memiliki kapasitas untuk bertindak. Ketika landasan teoritis dan etika sosial sudah dipahami, kader dituntut mampu berkiprah di mana saja dan dalam situasi apa pun. Sebagaimana ditegaskan Ketua Cabang kota Makassar dalam pelantikan, kader PMII harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar pengamat. Ketiga pilar ini menegaskan bahwa kader PMII harus *berdaya secara sains*, namun tidak pernah lepas dari nilai-nilai aktualisasi Islam. Kemajuan intelektual harus selaras dengan penguatan spiritual dan moral. Dalam pidatonya, Ketua Umum PMII Cabang kota Makassar, Muh. Arfiansyah Aris S.IP, menegaskan bahwa kader PMII wajib kompak dan senantiasa menjaga nilai-nilai Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai identitas gerakan dan tetap berpegang teguh kepada nilai dasar pergerakan PMII Senada dengan itu ketua umum PMII Rayon dakwah dan komunikasi cabang kota Makassar Muhammad Ikrar dalam sambutannya menegaskan bahwa kepengurusan ini harus berjalan beriringan, Tidak ada yang ditinggalkan dan meninggalkan. dan Spirit Islam tetap menjadi dasar utama dalam setiap langkah pergerakan senanda dengan apa yang pernah dikatakan oleh role model PMII yaitu Abdul Rahman Wahid atau akrabnya gusdur mengatakan bahwa organisasi yang hebat bukan hanya tentang struktur tetapi tentang manusia yang bekerja sama seperti dalam konteks NDP PMII yaitu hablul minannas. Ayat yang menyerukan tentang saling mengingatkan sesama ummat atau makhluk tuhan.

Ekonomi, Hukum, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Andi Fajri Andika di Tuntut 9 Tahun dalam Kasus Kredit Bank Sulselbar, Dinilai Kriminalisasi.

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Mamuju – Tuntutan pidana 9 tahun penjara terhadap salah satu terdakwa dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit di Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar terus menuai sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan konstruksi hukum yang digunakan dalam perkara tersebut, bahkan menilai kasus ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap “pejuang ekonomi keluarga” di tengah absennya unsur kerugian negara yang dinilai belum terungkap secara jelas dalam persidangan. Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mamuju, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua terdakwa, yakni Andi Fajri Andhika dengan hukuman 9 tahun penjara dan Sukmar dengan tuntutan 11 tahun penjara atas perkara pemberian fasilitas Kredit Investasi (KI) dan Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Sulselbar Cabang Polewali Mandar. Namun, tuntutan tersebut memunculkan polemik. Pihak keluarga dan sejumlah pemerhati menilai perkara kredit bermasalah tersebut semestinya diposisikan dalam koridor Undang-Undang Perbankan, bukan dipaksakan masuk ke dalam ranah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mereka berpandangan bahwa kredit macet merupakan bagian dari risiko bisnis dalam industri perbankan yang pada dasarnya memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri melalui pendekatan perbankan maupun keperdataan. “Jika tidak terdapat kerugian negara sedikit pun sebagaimana yang diperdebatkan dalam fakta persidangan, mengapa perkara ini diarahkan menjadi tindak pidana korupsi?” menjadi pertanyaan yang ramai diperbincangkan publik. Di sisi lain, tuntutan 9 tahun terhadap Andi Fajri Andhika juga memunculkan narasi kemanusiaan. Sejumlah pihak menyebut Andi Fajri merupakan seorang ayah sekaligus pencari nafkah keluarga yang kini harus menghadapi proses hukum panjang. Mereka menilai kasus tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi pegawai sektor perbankan, khususnya Account Officer (AO), yang selama ini bekerja dalam tekanan target bisnis namun menghadapi risiko kriminalisasi saat terjadi kredit bermasalah. Ditahan Lama Sebelum Sidang, Penahanan Dinilai Jadi “Hukuman Dini” Sorotan lain muncul terhadap lamanya masa penahanan Andi Fajri Andhika sebelum perkara memasuki tahap persidangan. Tercatat, Andi Fajri Andhika mulai ditahan penyidik sejak 10 Juli 2025 dan ditempatkan di Rutan Mamuju. Penahanan tersebut kemudian diperpanjang secara bertahap oleh penuntut umum dan Pengadilan Negeri, hingga terus berlanjut ke tahap penuntutan. Rangkaian perpanjangan penahanan itu disebut berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, sebelum perkara mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Mamuju. Kondisi tersebut memunculkan kritik dari sejumlah pihak yang menilai penahanan panjang sebelum adanya putusan pengadilan berpotensi menyerupai “hukuman dini” bagi terdakwa. Kritik itu semakin menguat lantaran pihak keluarga menilai proses hukum yang berjalan masih menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait dasar penerapan pasal tindak pidana korupsi terhadap perkara kredit yang disebut lebih dekat dengan rezim hukum perbankan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar sebelumnya menyatakan tuntutan diajukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang dianggap memenuhi unsur pidana. JPU menyebut para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum. Perdebatan mengenai apakah perkara kredit bermasalah dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau justru merupakan sengketa bisnis yang masuk koridor hukum perbankan kini menjadi perhatian publik dan menunggu jawaban melalui putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Mamuju.

Barru, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMI Cabang Barru Geruduk Kejari: Pertanyakan Nyali Jaksa Usut Skandal Hibah KPU Rp530 Juta!

Tinggalkan Komentar / Barru, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, BARRU –  Penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru kian memantik reaksi keras dari elemen mahasiswa. Menilai penegakan hukum berjalan di tempat, Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Barru resmi melayangkan surat permohonan audiens ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru. Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas mandeknya pengusutan skandal yang diduga merugikan negara sebesar Rp530 juta tersebut. Pasalnya, meski aroma penyimpangan anggaran ini sudah bergulir hampir satu tahun, hingga kini publik belum melihat adanya kepastian hukum yang jelas. Menanti Taji Kejari Barru Surat permohonan audiens bernomor 071/B/SEK/V/1447 H yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Barru, Hendra, dan Sekretaris Umum, UHD. Fadly, menjadi sinyal kuat bahwa pemuda tidak akan tinggal diam melihat institusi penyelenggara pemilu dikotori oleh oknum tak bertanggung jawab. Ketua Umum HMI Cabang Barru, Hendra, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Kejari Barru bertujuan untuk menantang posisi dan komitmen kejaksaan dalam menegakkan supremasi hukum di Bumi Hibrida. “Kami membawa laporan informasi sekaligus desakan nyata. Publik butuh kepastian, dan Kejari Barru harus menunjukkan taringnya, bukan sekadar menjadi penonton,” tegas Hendra saat ditemui di Sekretariat HMI, Jl. Poros Makassar – Parepare. Polda Sulsel Fokus Pidana Umum, HMI Desak Kejari Buka Ranah Tipikor HMI Cabang Barru menyoroti bahwa kasus ini memang sementara ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Namun, pengusutan di Polda Sulsel diketahui baru menyentuh wilayah hukum pidana umum dan perdata, yakni terkait persoalan utang-piutang serta dugaan penggelapan yang dilaporkan oleh Kuasa Hukum pihak Hotel Claro. Menurut HMI, penanganan tersebut belum menyentuh akar masalah yang sesungguhnya. Kasus ini bukan sekadar perkara gagal bayar atau utang-piutang komersial biasa, melainkan ada potensi kuat terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas penyalahgunaan dana hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah (Pemda) Barru yang diserahkan ke KPU pada tahun 2024 lalu. Oleh karena itu, HMI menilai sudah sepatutnya pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru mengambil peran progresif untuk membuka penyelidikan baru yang khusus menjerat klaster Tipikor-nya. Mengingat dana yang digunakan adalah uang negara, aspek kerugian daerah dan penyalahgunaan kewenangan mutlak harus diusut tuntas oleh kejaksaan. Indikasi Gurita Korupsi: “Bendahara Tidak Bermain Sendiri” Dugaan penyimpangan anggaran yang sampai meninggalkan utang ratusan juta rupiah di pihak ketiga ini dinilai telah meruntuhkan marwah dan citra KPU Barru sebagai lembaga independen. HMI mengendus bahwa bendahara KPU tidak berjalan sendiri dalam menikmati atau mengalirkan dana hibah tersebut. Ada dugaan kuat penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh oknum petinggi KPU lainnya yang berujung pada pembiaran atau konspirasi anggaran secara kolektif. “Citra KPU Barru sudah jatuh di titik nadir. Jika kejaksaan jeli, pintu masuknya bukan cuma soal penggelapan uang oleh satu orang bendahara, tapi bagaimana kewenangan di dalam lembaga itu disalahgunakan hingga anggaran hibah Pemda tahun 2024 bisa jebol. Kami menduga ada aktor intelektual lain yang harus ikut bertanggung jawab,” tambah pihak HMI dalam keterangannya. Aktivisme Mahasiswa Sebagai Pengawal Demokrasi Langkah HMI Cabang Barru ini mendapat respons positif dari berbagai pegiat antikorupsi di Barru. Mereka menilai, ketika aparat penegak hukum di tingkat provinsi hanya berfokus pada delik penggelapan personal, maka intervensi lokal melalui Kejari Barru menjadi instrumen krusial untuk membongkar kejahatan jabatan (ambtsdelicten). Melalui surat audiens tertanggal 13 Mei 2026 (26 Dzulqaidah 1447 H) ini, HMI memberikan alarm keras kepada Kejari Barru. Jika permohonan dengar pendapat ini diabaikan atau hanya berakhir sebagai formalitas meja kerja, bisa dipastikan gelombang massa mahasiswa akan turun ke jalan demi menuntut transparansi dan keadilan. Kini, bola panas skandal KPU Barru berada di tangan Kepala Kejaksaan Negeri Barru. Apakah jaksa punya nyali untuk membuka tabir korupsi dana hibah 2024 ini sampai ke akar-akarnya, atau justru membiarkan kasus Rp530 juta ini menguap di balik tameng perkara utang-piutang? Publik Barru menunggu bukti, bukan janji.

Scroll to Top