Ruminews.id, Watampone — Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Muhammadiyah Bone Kelas B semester 4 angkatan 2024 berhasil menyusun modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 1 kali pertemuan.
ruminews.id, Gowa – Buntut perjuangan selama enam bulan melakukan advokasi terkait kritik atas pelaksanaan Pemilihan Ketua DEMA-U 2026 yang tidak mendapat atensi dari pimpinan kampus, beberapa mahasiswa fakultas syariah dan Hukum berinisiatif untuk melakukan langkah letigasi dan non letigasi lanjutan dengan membawah permasalahan ini keranah PTUN ( Pengadilan tata usaha Negara) dan lewat RDP DPR-RI lewat komisi 8 yang menaungi Kementerian Agama Republik Indonesia. Menurutnya beberapa surat yang dilayangkan ke pimpinan dan lembaga DKU ( Dewan Kehormatan Kampus) tidak pernah di tanggapi serius. Sebagai mahasiswa yang mendalami ilmu hukum dalam Kepemiluan pelaksanaan pemilma 2026 dianggap banyak cacat prosudural dan mekanisme yang tidak sesuai dengan Juknis dari kementerian Agama RI. Beberapa tanggapan dan sanggahan dalam pelaksanaannya diabaikan oleh penyelenggara dalam hal ini LPPU dan pimpinan kampus. Pelaksanaan Pemilma DEMA-U 2026 dianggap abnormal dan anomali, sebab terdapat tindakan penyimpangan, keanehan atau kondisi paradoks dalam sistem aturan yang tidak sesuai standar, asas atau harapan normatif dalam pemilihan sebagaimana yang lalu -lalu. Mulai dari tahapan sosialisasi pelaksanaan, munculnya kisruh pencekalan calon, tidak adanya waktu masa sanggah, waktu pelaksanaan yang tidak jelas, tidak adanya ruang perbaikan berkas,tidak adanya pengawasan pelaksanaan yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi dalam musyawarah online yang di paksakan setelah 4 bulan berlalu dari pengumuman, adanya penggelapan surat perintah pelaksanaan yang dilakukan LPPU, adanya intervensi penyelenggaraan dari pihak pegawai untuk memaksakan pemilihan secara online via google meet yang hanya berlangsung selama kurang dari satu jam, dan dilaksanakan di luar jam kampus, dan tanpa pengawasan dari pimpinan kampus. Wildan sebagai salah satu pelapor mantan pengurus SEMA-Fakultas syariah dan Hukum mengatakan dirinya dan teman-teman sudah mengantongi beberapa barang bukti, dan saksi untuk di bawah ke meja persidangan PTUN dan RDP DPR RI, beberapa alumni syariah dan hukum yang sudah berprofesi sebagai advokat siap memberikan bantuan pendampingan hukum di lapangan terkait gugatan yang akan dilayangkan. Menurutnya ini merupakan praktik lapangan atas akumulasi pengetahuan hukum yang selama ini dipelajari, sebagaimana adagium hukum ‘’ fiat justutia ruat caelum’ tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh, berdasarkan prinsip ini kami bergerak untuk mendapatkan jawaban atas anomali hukum yang terjadi dalam pemilma Tahun ini. Langkah yang kami tempuh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari identitas keilmuan kami, dengan harapan bahwa friksi pemilma DEMA-U 2026 ini tidak menjadi legacy yang buruk terhadap demokrasi kampus kedepan, dan institusi harus membenahinya sebab ini merupakan media pembelajaran demokrasi di kampus yang harus menjungjung tinggi prinsip dan asas demokrasi apalagi hal tersebut diatur dalam surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3814 tahun 2024, meskipun dalam tahap pelaksanaanya tidak mengacu pada keputusan tersebut.
Ruminews.id, Bone — Dewan Perwakilan Cabang Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Kecamatan Awangpone di bawah pimpinan Ketua Hisbu Tsaqib sukses menggelar aksi “Gerak Peduli Awangpone” jilid VIII pada Jumat hingga Ahad, 5-7 Juni 2026 di Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
Ruminews.id, Jakarta — The Indonesian Institute (TII) menyoroti dugaan praktik kooptasi terhadap gerakan mahasiswa setelah beredarnya video pengakuan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin. Dalam video tersebut, ia mengaku menerima sejumlah uang setelah ikut menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada 15 Juni 2026.
ruminews.id, SINJAI – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai melayangkan protes keras dan menggugat pihak rektorat. Langkah ini diambil sebagai bentuk desakan agar pihak kampus segera melakukan reformasi tata kelola keuangan, perbaikan fasilitas, serta peningkatan mutu tenaga pendidik. Presiden Mahasiswa DEMA UIAD Sinjai, Mujahid Turaihan, menyatakan bahwa kampus yang kerap menggaungkan jargon akreditasi unggul ini justru mengalami ironi besar di dalam sistem internalnya. Menurutnya, ada tiga persoalan mendasar yang saat ini tengah menggerogoti UIAD Sinjai dari dalam. “Kami mempertanyakan transparansi anggaran, fasilitas kampus yang kurang memadai, dan adanya tenaga pendidik yang mulai kehilangan kompetensi serta relevansi,” tegas Mujahid dalam keterangan tertulisnya pada Juni 2026. DEMA UIAD Sinjai menyoroti tiga isu krusial yang dirasakan langsung oleh mahasiswa di area kampus. Ilusi Transparansi Anggaran: Pihak rektorat dinilai sangat tertutup terkait pos-pos pengalokasian dana kemahasiswaan, seperti dana SPP, BPP, biaya magang, hingga KKN. Mahasiswa menuntut rincian detail agar tidak muncul kecurigaan bahwa dana pendidikan hanya habis untuk mempergemuk birokrasi. Paradoks Fasilitas: Mahasiswa merasa dibebani biaya kuliah yang tinggi, namun fasilitas yang didapatkan sangat minim. Beberapa ruang kelas kekurangan proyektor, AC tidak merata, dan kursi banyak yang rusak. Selain itu, fasilitas dasar seperti toilet dinilai tidak higienis, area parkir semrawut, hingga adanya pembatasan penggunaan lift kampus dan biaya operasional bus kampus yang tinggi bagi ormawa. Erosi Kompetensi Dosen: DEMA menyayangkan masih adanya oknum pengajar yang menggunakan metode feodalistik kuno, malas memperbarui materi kuliah, dan hanya membaca lembar salindia (PPT) tanpa memberikan penjelasan substansial. Dugaan adanya praktik nepotisme dalam perekrutan dosen juga dinilai memperburuk mutu akademik. DEMA UIAD Sinjai menegaskan bahwa kritik ini adalah bentuk kepedulian nyata agar kampus kembali ke khittahnya (tujuan awal) sebagai ruang ilmiah yang bersih, berkualitas, dan berintegritas. Mahasiswa mengingatkan agar kampus tidak berubah menjadi korporasi yang hanya mengejar profit dengan mengorbankan hak-hak mahasiswanya. Jika pihak birokrasi UIAD Sinjai tetap bergeming dan tidak segera menindaklanjuti poin-poin tuntutan tersebut, DEMA dan seluruh elemen mahasiswa UIAD menyatakan siap turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa demi menuntut hak mereka. Sumber: Mujahid Turaihan
Penulis: Kahar Ali Husain Zahra – Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar ruminews.id – Kampus sering dipandang sebagai ruang lahirnya generasi intelektual yang kritis, kreatif, dan berintegritas. Di dalamnya mahasiswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk jati diri, cara berpikir kritis dan sistematis, serta nilai-nilai kehidupan dan moralitas. Idealnya, dunia pendidikan menjadi tempat tumbuhnya manusia yang cerdas secara intelektual, spiritual, sekaligus matang secara moralitas. Namun, miris melihat realitas yang terjadi menunjukkan adanya tiga persoalan besar yang semakin terasa dalam dunia kampus berdasarkan pengalaman penulis, yakni krisis identitas, krisis literasi, dan krisis moralitas. Krisis identitas terlihat ketika banyak mahasiswa kehilangan arah dan tujuan pendidikan. Seolah-olah ia melanjutkan pendidikan karena tuntan untuk bekerja lebih baik daripada yang tidak mengeyang pendidikan lebih tinggi. Tentu kita tidak menolak pekerjaan, tapi ketika kuliah hanya tujuannya untuk bekerja semata. Inilah yang akan mengalami kriris identitas, literasi dan moralitas. Sebagian pun menjalani kuliah hanya untuk memperoleh gelar, dan menaikkan strata sosial sebagai seorang sarjana, tanpa memahami makna menjadi insan akademik dan agen perubahan sosial serta peradaban untuk generasi masa yang akan datang. Mereka mudah terbawa arus tren, budaya populer, dan pengaruh media sosial sehingga sulit menemukan jati diri yang autentik. Krisis literasi tampak dari menurunnya minat membaca, diskusi, lemahnya kemampuan memahami teks secara mendalam, serta kurangnya budaya menulis. Informasi diperoleh secara cepat melalui media digital, tetapi tidak selalu dipahami secara kritis dan sistematis. Hanya menelaah informasi saja, tanpa validasi sehingga pada akhirnya serba hoax (informasi yang tidak benar). Krisis moralitas terlihat dari meningkatnya praktik plagiarisme, kecurangan akademik, perundungan, intoleransi, ujaran kebencian, membentuk kelompok-kelompok di pada para dosen maupun mahasiswa. Sehingga hilangnya sikap hormat terhadap etika akademik baik pada beberapa dosen dan mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk karakter yang kuat. Oleh karena itu, menurut penulis perlunya ada edisi revisi dalam sistem pendidikan yang lebih mengenalkan identitas jati diri, memperkenalkan dan mengembangkan budaya literasi, diskusi, serta mempraktikkan moralitas yang bisa dijadikan sebagai teladan. Pertama: Krisis Identitas; Mahasiswa Kehilangan Arah. Mahasiswa seharusnya menjadi kelompok yang memiliki kesadaran kritis dan pola pikir sistematis terhadap realitas yang sedang menimpa masyarakat. Namun, banyak mahasiswa mengalami kebingungan identitas akibat tekanan sosial, budaya pergaulan, budaya konsumtif, dan dominasi media digital. Mereka lebih sibuk membangun citra di media sosial daripada membangun kualitas diri. Walaupun, tidak bisa kita tolak bahwa memang media sosial sebagai salah satu untuk dijadikan sebagai pengembangan diri. Namun, yang kita tolak ketika media sosial dijadikan sebagai satu-satunya untuk mengembangkan kualitas diri. Karena seringkali di media sosial juga kita mendapatkan informasi tidak benar. Akibatnya, identitas akademik bergeser menjadi identitas simbolik atau formalitas lebih penting terlihat pintar daripada benar-benar belajar dan betul-betul pintar melalui proses literasi. Krisis identitas juga muncul ketika pendidikan hanya dipahami sebagai alat mencari pekerjaan. Sekali lagi penulis tekankan, bahwa kita tidak menolak pekerjaan. Tapi, ketika kuliah hanya untuk mencari pekerjaan, lebih baik tidak perlu melanjutkan kuliah. Sehingga pada akhirnya, kampus tidak lagi dipandang sebagai ruang pencarian ilmu dan memperkenalkan jati diri mahasiswa serta pembentukan karakter yang beretika, melainkan sekadar jalur memperoleh ijazah dan sebagai alat untuk mencari pekerjaan. Adapun dampaknya yakni Mahasiswa kehilangan idealisme, menurunnya kepedulian sosial, mudah terpengaruh tren tanpa refleksi kritis, Kesulitan menentukan tujuan hidup dan kontribusi pada masyarakat. Kedua: Krisis Literasi; Banyak Informasi, Sedikit Pemahaman. Pada di era digital ini, akses informasi sangat mudah dan cepat. Namun kemudahan dan kecepatan tersebut tidak otomatis melahirkan masyarakat yang literatur yang benar-benar autentik. Banyak mahasiswa terbiasa membaca potongan informasi, judul berita, atau unggahan media sosial tanpa melakukan pendalaman analisis untuk melihat kebenarannya. Akibatnya, terbiasa instan dan pragmatis dalam kehidupannya. Krisis literasi ditandai oleh: Rendahnya minat membaca buku, diskusi dan jurnal, ketergantungan pada ringkasan instan, lemahnya kemampuan menulis ilmiah, kurangnya budaya diskusi akademik, mudah percaya pada informasi yang belum tervalidasi kebenarannya. Oleh karenanya, fenomena seperti ini berbahaya karena kampus seharusnya menjadi pusat produksi pengetahuan, bukan sekadar tempat konsumsi informasi dan tidak tervalidasi. Ketiga: Krisis Moralitas, Ilmu Tanpa Etika. Persoalan yang paling mengkhawatirkan adalah ketika kecerdasan intelektual tidak diiringi dengan kematangan moralitas dan spritualitas. Kasus plagiarisme, titip absen, manipulasi data penelitian, hingga ujaran kebencian menunjukkan adanya pelemahan integritas akademik. Sebagian mahasiswa mengejar nilai dan prestasi, tetapi mengabaikan kejujuran dan tanggung jawab. Tentu sebagai nilai dan prestasi sah-sah saja, hanya yang menjadi problem ketika kejujuran dan tanggung jawab di kampus semakin mengalami krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan sering kali lebih menekankan hasil daripada proses. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa harapan kita hasilnya bagus, tetapi apakah melalui proses kejujuran di dalamnya. Padahal, tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan orang pintar, tetapi juga manusia yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hubungan antara Identitas, Literasi, dan Moralitas. Ketiga krisis tersebut sebenarnya saling berkaitan. Rantai masalah yang saling memengaruhi. Pertama; Krisis Identitas: mahasiswa seolah-olah kehilangan arah dan tujuan kehidupan. Kedua; Krisis Literasi: Membaca dan berpikir kritis melemah, sehingga semua serba instan. Ketiga; Krisis Moralitas: Etika dan integritas ikut melemah karena krisisnya identitas dan literasi. Mahasiswa yang kehilangan identitas cenderung tidak memiliki motivasi belajar yang kuat. Hanya sekedar pergi kuliah, setelah itu pulang kos, dan kalau malas di kos pulang kampung, atau kadang penulis mengunakan 3K (Kuliah, Kos, Kampung). Akibatnya, identitas jati diri melemah, literasi melemah dan moralitas melemah. Ketika identitas dan literasi melemah, kemampuan berpikir kritis menurun, sehingga seseorang lebih mudah melakukan tindakan yang tidak etis di kampus, kos dan kampung halaman. Adapun beberapa yang menjadi tawaran untuk mengatasi ketiga krisis tersebut, kampus perlu melakukan langkah-langkah berikut: Tawaran terhadap mahasiswa: Membangun budaya membaca, menulis, dan berdiskusi. Memperkuat pendidikan karakter dan etika akademik. Mendorong mahasiswa terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian masyarakat. Tawaran terhadap dosen: Menjadikan dosen sebagai teladan integritas (dosen yang benar saja, yang tidak benar tidak perlu dijadikan teladan). Dosen mengembangkan ruang dialog yang sehat dan terbuka (bukan menjadi tolok ukur apa yang dikatakan dosen). Menanamkan kesadaran bahwa ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan bersama (bagi dosen yang sadar dengan ini). Krisis identitas, literasi, dan moralitas dalam dunia kampus merupakan tantangan serius yang saling berkaitan. Mahasiswa yang kehilangan arah hidup cenderung mengalami penurunan semangat intelektual, sementara lemahnya budaya literasi membuat kemampuan berpikir kritis menurun. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat
ruminews.id, MAKASSAR — Wakil Bupati Gowa, Andi Darmawangsyah Muin, memberikan apresiasi atas pengukuhan Andi Tenri Indah sebagai Bunda Guru PGRI Kabupaten Gowa. Ia menilai Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan itu merupakan figur yang tepat karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan hak-hak guru dan dunia pendidikan. Andi Tenri Indah, resmi dikukuhkan sebagai Bunda Guru PGRI Kabupaten Gowa dalam acara yang digelar di Hotel Golden Tulip, Makassar, Sabtu (20/6/2026). Pengukuhan tersebut menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan dan dihadiri Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, Sekretaris PGRI Sulsel Dr Abdi, Ketua PGRI Kabupaten Gowa H. Sappe Mangiriang, jajaran pemerintah daerah, pengurus PGRI, kepala sekolah, dan para guru. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menyambut baik pengukuhan tersebut. Menurutnya, kehadiran Bunda Guru menjadi langkah baru dalam memperkuat sinergitas pemerintah dan organisasi profesi guru dalam memajukan dunia pendidikan. Menurutnya, memajukan pendidikan di Gowa butuh kebersamaan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan stakeholder pendidikan. Termasuk PGRI, maupun bunda guru yang sudah dikukuhkan. Ia menilai PGRI Kabupaten Gowa telah mengambil keputusan yang tepat dengan mengukuhkan Andi Tenri Indah sebagai Bunda Guru. Selain menjabat Ketua Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat, Andi Tenri juga dinilai memiliki kepedulian terhadap perjuangan para guru di Sulawesi Selatan. “Saya bangga dengan dedikasi Ibu Andi Tenri Indah dalam memperjuangkan kepentingan guru, termasuk saat mengawal berbagai persoalan guru di Kabupaten Luwu Utara. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik untuk kemajuan dunia pendidikan,” ujar Darmawangsyah. Ia juga berharap kontingen PGRI Kabupaten Gowa mampu meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porseni) PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang akan digelar di Kabupaten Sidrap. Sementara itu, Andi Tenri Indah menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya sebagai Bunda Guru Kabupaten Gowa. “Ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat besar bagi saya. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen untuk terus membersamai perjuangan para guru,” katanya. Ketua Komisi E DPRD Sulsel itu menilai guru merupakan profesi mulia yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak generasi penerus bangsa. “Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka mengabdikan diri dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tangan para gurulah lahir generasi yang cerdas dan berkarakter,” ujarnya. Menurut politisi Partai Gerindra itu, perkembangan teknologi menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Namun, di sisi lain, kesejahteraan dan perlindungan profesi guru juga harus menjadi perhatian bersama. “Guru berhak mendapatkan kesejahteraan, perlindungan, dan kenyamanan dalam bekerja. Jika hak-hak mereka terpenuhi, saya yakin para guru akan semakin optimal dalam mendidik generasi bangsa,” tegasnya. Sekretaris PGRI Sulawesi Selatan, Dr Abdi, mengatakan pengukuhan Bunda Guru PGRI Kabupaten Gowa merupakan momen bersejarah karena menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan. Menurutnya, penetapan Bunda Guru tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan dan kriteria yang ditetapkan organisasi. “Kabupaten Gowa menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang mengukuhkan Bunda Guru PGRI. Ibu Andi Tenri Indah dipilih karena memiliki rekam jejak yang baik dalam memperjuangkan hak-hak guru dan memiliki kedekatan dengan dunia pendidikan,” katanya. Hal senada disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Gowa, H. Sappe Mangiriang. Ia mengatakan pengukuhan Andi Tenri Indah merupakan hasil pembahasan panjang pengurus PGRI dengan mempertimbangkan figur yang memiliki kepedulian dan komitmen terhadap dunia pendidikan. Menurut Sappe, rekam jejak Andi Tenri Indah dalam mengawal aspirasi guru di Sulawesi Selatan, termasuk mendampingi berbagai persoalan tenaga pendidik di Kabupaten Luwu Utara, menjadi salah satu alasan utama penetapannya sebagai Bunda Guru Kabupaten Gowa. “Kami melihat Ibu Andi Tenri Indah memiliki kepedulian nyata terhadap guru. Beliau tidak hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi juga aktif memperjuangkan kepentingan para tenaga pendidik. Karena itu, kami yakin beliau layak menjadi Bunda Guru Kabupaten Gowa,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Sappe juga mengungkapkan sejumlah program PGRI Kabupaten Gowa, di antaranya mengikuti Porseni PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap dengan target meningkatkan prestasi, serta pembangunan Gedung PGRI Kabupaten Gowa yang peletakan batu pertamanya direncanakan pada 25 November 2026 bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Ia berharap kehadiran Bunda Guru Kabupaten Gowa dapat menjadi penyemangat bagi para guru sekaligus memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Gowa. *(FZ)*
ruminew.id, Palopo – Populi Institute kembali menggelar Dialog Civil Society pada Jumat, (19/06/2026). Kegiatan yang berlangsung di Warkop Kopingho, Jalan Islamic Center 1, Kota Palopo, itu mengangkat tema “Dampak Kenaikan BBM”, isu yang belakangan menjadi perhatian publik karena berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang berbeda, yakni Juwandariah Jubir, S.E., M.Si. dari perspektif ekonomi, Muhammad Firdaus Rasyid, S.H., M.H. dari perspektif hukum, serta Rudianto Anuardi yang mewakili pandangan masyarakat. Mengawali diskusi, Juandariah menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak tidak terjadi tanpa sebab. Menurut dia, sejumlah faktor global turut memengaruhi kebijakan pemerintah, mulai dari konflik geopolitik dunia, fluktuasi harga minyak mentah internasional, hingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, negara harus menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara di sisi lain kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan penyesuaian harga BBM kerap ditempuh sebagai langkah untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara. Dari perspektif hukum, Muhammad Firdaus Rasyid menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang menyangkut kebutuhan publik. Menurut dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan BBM dilakukan berdasarkan mekanisme yang jelas serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang paling terdampak oleh kenaikan harga energi. Kebijakan kompensasi maupun bantuan sosial, kata dia, harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan ketimpangan baru di tengah masyarakat. Sementara itu, Rudianto Anuardi melihat dampak kenaikan BBM dari realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Kenaikan harga bahan bakar, menurut dia, hampir selalu diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Kondisi tersebut membuat beban ekonomi masyarakat semakin berat, terutama bagi kelompok pekerja sektor informal dan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diterima secara lebih baik oleh publik. Diskusi berlangsung interaktif dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum. Beragam pandangan dan pertanyaan mengemuka mengenai efektivitas subsidi energi, kondisi ekonomi nasional, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalkan dampak kenaikan harga BBM.
ruminews.id, Makassar — Pada tanggal 22 Juni 2026, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan menggelar Aksi Jilid II: Reformasi Jilid II bertajuk “Sulsel Gelap; Mahasiswa BerGerak (MBG)” dengan mengusung grand isu “Evaluasi Total Pemerintahan Prabowo–Gibran”. Ratusan massa aksi terlibat dalam rangkaian demonstrasi yang berlangsung di empat titik strategis di Kota Makassar sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta lembaga-lembaga negara. Aksi diawali dengan konsolidasi massa di kawasan Fly Over Makassar sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Di lokasi tersebut, HMI Sulsel membawa tuntutan bertajuk “Reformasi Jilid II: HMI Sulsel Desak Gubernur Buka Sikap atas Krisis Pendidikan dan Dampak Kebijakan Nasional.” Dalam tuntutannya, HMI Sulsel mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait berbagai persoalan pendidikan yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk polemik tata kelola pendidikan di Sulawesi Selatan, serta mendorong Gubernur Sulawesi Selatan untuk menyampaikan sikap terhadap berbagai kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap masyarakat daerah. Dari Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, massa aksi kemudian bergerak menuju Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan membawa tuntutan bertajuk “HMI Sulsel Serahkan Pakta Integritas ke Kejati, Tegaskan Komitmen Awal Kawal Pemberantasan Korupsi di Sulawesi Selatan.” Dalam aksi tersebut, HMI Sulsel menyerahkan pakta integritas sebagai bentuk dorongan moral kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar memperkuat komitmen penegakan hukum, mengawal pelaksanaan program strategis nasional, serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang bergulir di Sulawesi Selatan. Selanjutnya massa aksi bergerak menuju Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan membawa tuntutan bertajuk “HMI BADKO Sulsel: Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan.” Dalam forum tersebut, HMI Sulsel secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk keterlibatan partai politik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut HMI Sulsel, program yang menggunakan anggaran negara dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Selain itu, HMI Sulsel juga kembali menegaskan penolakannya terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan mendesak DPRD Sulawesi Selatan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai program strategis nasional yang dijalankan di daerah. Usai menyampaikan aspirasi di DPRD Sulawesi Selatan, massa aksi kembali menuju Fly Over Makassar sebagai titik akhir perjuangan. Di lokasi tersebut, massa melakukan mimbar bebas, orasi bergantian, serta membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan: “EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN” “#REFORMASI JILID II” Aksi berlangsung hingga sore hari dan berakhir secara tertib pada pukul 17.31 WITA. Jenderal Lapangan Aksi sekaligus Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Sulawesi Selatan, Muhammad Rafly Tanda, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan lanjutan HMI dalam mengawal berbagai persoalan kebangsaan dan kerakyatan. “Aksi hari ini adalah aksi lanjutan yang menyoroti berbagai persoalan nasional maupun persoalan daerah yang hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Ini adalah bentuk ultimatum moral kepada pemerintah bahwa HMI Sulawesi Selatan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, pengawasan publik, dan perjuangan konstitusional demi kepentingan masyarakat,” tegas Rafly. Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan tidak akan berhenti pada aksi jalanan semata. HMI Sulsel memastikan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui konsolidasi lanjutan, advokasi kebijakan, hingga penguatan gerakan pengawasan publik. “Kami berharap Pemerintahan Prabowo–Gibran maupun seluruh struktur pemerintahan di Sulawesi Selatan menjadikan berbagai tuntutan yang kami sampaikan hari ini sebagai perhatian serius. Jika aspirasi rakyat terus diabaikan, maka gerakan mahasiswa akan terus hadir mengingatkan kekuasaan agar tetap berjalan sesuai amanat konstitusi,” lanjutnya. Sebagai bentuk komitmen pengawalan terhadap kepentingan masyarakat, BADKO HMI Sulawesi Selatan juga secara resmi membuka Posko Pengaduan dan Advokasi Publik bagi masyarakat yang mengalami atau menemukan berbagai persoalan yang berpotensi merugikan rakyat, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). HMI Sulsel menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh berhenti pada kritik, tetapi juga harus menghadirkan ruang advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan saluran pengawasan terhadap kebijakan publik. “Ketika rakyat kesulitan mencari keadilan, mahasiswa harus hadir. Ketika pengawasan melemah, mahasiswa harus bergerak. Dan ketika kebijakan negara berpotensi merugikan masyarakat, mahasiswa wajib berdiri di barisan terdepan untuk mengingatkan dan mengoreksi kekuasaan,” tutup Rafly. YAKIN USAHA SAMPAI ‼️
Penulis : Aditya Pratama – Mahasiswa Pascasarjana UNJ ruminews.id – Ada banyak cara untuk mencintai negeri ini. Ada yang melakukannya dari ruang kelas, ada yang dari laboratorium, ada yang dari jalanan, dan ada pula yang memperjuangkannya dari ruang-ruang pengambilan kebijakan. Pada akhirnya, semua bermuara pada tujuan yang sama: memastikan anak-anak Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Di tengah hiruk-pikuk politik yang sering kali dipenuhi perdebatan kekuasaan, pendidikan kerap menjadi isu yang tidak banyak menarik perhatian. Padahal, di sanalah sesungguhnya masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Sebab negara yang besar tidak lahir dari gedung-gedung tinggi atau angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kualitas manusianya. Kesadaran itulah yang tampak mewarnai perjalanan pengabdian Lalu Hadrian Irfani di Komisi X DPR RI. Baginya, pendidikan bukan sekadar sektor pembangunan, melainkan jembatan harapan bagi jutaan anak Indonesia yang ingin mengubah nasib hidupnya. Karena itu, salah satu perjuangan yang terus ia kawal adalah memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Melalui berbagai pembahasan anggaran dan kebijakan, ia mendorong keberlanjutan berbagai program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia, hingga berbagai skema bantuan pendidikan lainnya yang menjadi tumpuan harapan banyak pelajar dan mahasiswa. Di balik angka-angka penerima beasiswa itu, sesungguhnya terdapat kisah-kisah perjuangan yang tidak sederhana. Ada anak petani yang akhirnya bisa kuliah. Ada anak buruh yang berani bermimpi menjadi dokter. Ada mahasiswa dari pelosok daerah yang untuk pertama kalinya dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa membebani orang tuanya. Bagi mereka, beasiswa bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi pintu yang membuka masa depan kehidupan. Namun pendidikan tidak hanya soal biaya sekolah. Banyak anak Indonesia yang masih harus belajar di ruang kelas yang rusak, fasilitas yang terbatas, bahkan di sekolah SMAN 7 Mataram yang atapnya roboh di bulan Mei 2026 kemarin dengan cepat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyampaikan, dana sebesar Rp1,75 miliar telah disiapkan untuk proses rehabilitasi atap sekolah. Ini tak sekeder memperjuangkan angka-angka tapi di balik itu ada keinginan besar percepatan, kesigapan dan prioritas beliau ingin semua siswa guru kembali lagi belajar dan mengejar seperti biasanya tanpa alami kendala apapun. Sebab bagi siswa dan guru, sekolah adalah tempat tumbuhnya cita-cita. Karena itu, perjuangan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan menjadi bagian penting dari agenda yang terus dikawal. Mulai dari pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah yang rusak, peningkatan sarana pembelajaran, hingga dorongan terhadap digitalisasi pendidikan agar anak-anak Indonesia tidak tertinggal dari perkembangan zaman di abad yang menuntut percepatan. Meski demikian, di antara seluruh persoalan pendidikan, ada satu isu yang selalu menyentuh hati banyak orang: nasib para guru. Bertahun-tahun lamanya, ribuan guru honorer mengabdikan hidup mereka untuk mencerdaskan anak bangsa dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Mereka datang paling pagi ke sekolah, mengajar dengan penuh kesabaran, mendampingi murid-muridnya meraih cita-cita, tetapi sering kali harus pulang dengan membawa ketidakpastian mengenai masa depan mereka sendiri. Karena itulah perjuangan terhadap guru honorer dan PPPK menjadi salah satu perhatian yang terus disuarakan. Bukan semata soal status kepegawaian, melainkan soal penghormatan terhadap profesi yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan nasional. Sulit membayangkan pendidikan yang maju apabila para gurunya masih hidup dalam kecemasan mengenai kesejahteraan dan kepastian kerja. Perjuangan tersebut bahkan mendapat perhatian di tingkat pimpinan DPR RI Bapak Sufmi Dasco Ahmad. “Karena itu, DPR bersama pemerintah sepakat merevisi undang-undang agar pengangkatan guru dilakukan oleh pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan guru sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi tenaga pendidik,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Aspirasi para guru yang selama ini disuarakan di berbagai daerah mendapat ruang untuk diperjuangkan melalui jalur kebijakan dan legislasi. Sebab semakin banyak pihak menyadari bahwa menyelesaikan persoalan guru honorer bukan hanya menyelesaikan masalah administrasi negara, tetapi juga menyelesaikan persoalan keadilan bagi mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa. Jika ditarik benang merahnya, seluruh perjuangan itu sesungguhnya mengarah pada satu tujuan besar: membangun manusia Indonesia. Beasiswa membuka kesempatan. Sekolah yang layak menciptakan lingkungan belajar yang baik. Guru yang sejahtera melahirkan pendidikan yang berkualitas. Ketiganya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan. Sebab pendidikan bukan sekadar urusan hari ini. Pendidikan adalah tentang Indonesia dua puluh tahun mendatang. Tentang anak-anak yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menjadi pemimpin, ilmuwan, guru, dokter, pengusaha, dan penggerak bangsa. Karena itulah reformasi pendidikan tidak boleh berhenti menjadi slogan. Ia harus hadir dalam bentuk kebijakan yang nyata, keberpihakan yang jelas, dan keberanian untuk memperjuangkan mereka yang selama ini menjaga nyala pendidikan Indonesia. Di tengah panggung besar itulah, nama Lalu Hadrian Irfani menemukan relevansinya. Ketika banyak orang melihat pendidikan sebagai urusan anggaran dan administrasi, ia memilih melihatnya sebagai investasi masa depan bangsa. Ketika ribuan mahasiswa membutuhkan akses beasiswa, ketika sekolah-sekolah membutuhkan perhatian dan pembangunan, ketika para guru honorer dan PPPK menuntut kepastian nasib, ia hadir membawa suara mereka ke ruang-ruang pengambilan keputusan. Tentu sejarah adalah hakim yang paling adil. Namun jika pengabdian diukur dari seberapa besar seseorang memperjuangkan masa depan generasi bangsa, maka tidak berlebihan jika Lalu Hadrian Irfani layak dikenang sebagai salah satu pejuang pendidikan pada zamannya. Sebab pahlawan tidak selalu hadir di medan perang. Ada pula pahlawan yang hadir di ruang rapat, memperjuangkan anggaran pendidikan, mengawal beasiswa untuk masyarakat kurang mampu, membangun kembali sekolah yang rusak, dan memastikan para guru memperoleh penghormatan yang layak atas pengabdiannya. Di negeri yang besar ini, pendidikan membutuhkan lebih banyak pejuang daripada pencari pujian. Dan dalam ikhtiar panjang membangun manusia Indonesia, Lalu Hadrian Irfani telah menunjukkan bahwa politik dapat menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar jalan kekuasaan. Karena sesungguhnya, warisan terbesar seorang pemimpin bukanlah jabatan yang pernah disandangnya, melainkan harapan yang berhasil ia hidupkan dalam diri generasi penerus bangsa mendatang. Seperti ungkapan Prof. Dr. Arif Rahman, M.Pd. Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ). “Membangun gedung hanya membutuhkan anggaran, tetapi membangun manusia membutuhkan pengabdian. Dan mereka yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan, sesungguhnya sedang menulis masa depan Indonesia sesungguhnya.” Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi setiap anak Indonesia. Dan dalam ikhtiar panjang itu, Lalu Hadrian Irfani telah memilih jalan pengabdian. Dari NTB untuk
