Pendidikan Archives - Laman 30 dari 85

Rubrik Pendidikan Alternatif 2026 dalam Membangun Tradisi Literasi dan Diskursus Mahasiswa

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Nasional, Pemuda, Pendidikan / Iin Nirmala

Ruminews.id – Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJ-AK) UIN Alauddin Makassar berhasil menyelenggarakan kegiatan Rubrik Pendidikan Alternatif (RPA) dengan tema “Dari Sistem Ke Kesadaran: Membaca Kata Untuk Membaca Dunia” yang berlangsung selama hampir sebulan, dimulai dari tanggal (05/05/2026) sampai dengan ditutupnya forum pada tanggal (24/05/2026). Program Kerja Rubrik Pendidikan Alternatif ini merupakan salah satu program kerja bidang Penalaran dan Keilmuan HMJ-Ak 2026 yang disepakati pada forum Rapat Kerja dengan tujuan Sebagi wadah untuk membangun wacana diskursus terkait pendidikan kritis. Hadirnya kegiatan ini diharap agar peserta mampu membangun dan mengembangkan nalar kritis peserta terkait permasalahan yang terjadi saat ini khususnya masalah mengenai pendidikan dinegara kita. Kegiatan ini juga diikuti oleh beberapa peserta dari jurusan yang berbeda dilingkup UIN Alauddin Makassar. Dalam kegiatan RPA ini, sebelum memasuki forum terdapat 5 kali pelaksanaan Reading Book yang bertempat di Sekretariat HMJ-Ak UIN Alauddin Makassar. Reading Book yang dilaksanakan merujuk pada buku “Kuliah Kok Masih Mahal” Karya Panji Mulkillah Ahmad dan juga mengambil referensi pada buku berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas” Karya Paulo Freire. Reading Book dilakukan sebagai upaya pengantar untuk para peserta sebelum memasuki forum Rubrik Pendidikan Alternatif (RPA) yang dipantik oleh kepala sekolah dalam hal ini Kakanda Baso Ahmad Alfian S. Ak. Pada saat forum, tepatnya pada tanggal (22/05/2026) sampai dengan (24-05/2026) yang bertempat di Rumah Adat Bantaeng (Benteng Somba Opu Makassar) terdapat sekitar 7 materi yang turun, diantaranya yaitu Pengantar Filsafat Pendidikan Kritis, Asal Usul Liberalisasi, Privatisasi dan Komersialisasi, Telaah Otonomi PTN-BLU dan PTN-BH hingga materi Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Kampus Peradaban. Tak hanya pemberian pada saat forum panitia juga mengadakan PraTest sebelum dimulainya forum untuk meilhat bagaimana pemahaman peserta terhadap Reading Book yang telah dilalui, dan pada saat diakhir forum panitia juga mengadakan PostTest untuk melihat pemahaman peserta terkait materi yang telah turun. Dari beberapa materi yang turun pada saat forum peserta diharap dapat memahami terkait asal-usul pendidikan, keadaan pendidikan saat ini khususnya diIndonesia, serta undang-undang yang berlaku terkait pendidikan. Dalam kegiatan RPA ini, semua peserta yang mengikuti semua rangkaian kegiatan sampai dengan selesai itu mendapatkan Reward berupa Sertifikat, dan juga ada reward peserta terbaik 1,2,3 diukur dengan keaktifan peserta pada saat Reading Book sampai dengan pada saat Forum. Muhammad Farhan, mahasiswa akuntansi angkatan 25 yang mendapat gelar peserta terbaik pertama RPA 2026, hal ini karena dari beberapa pendiskusian yang hadir dalam kegiatan ini Saudara Farhan sangat aktif dalam berdialektika.

Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Toraja, Toraja Utara

Prestasi Gemilang SMA Negeri 2 Toraja Utara: Di Bawah Kepemimpinan Drs. A. S. Parassa, 148 Siswa Lolos PTN di Seluruh Indonesia

Tinggalkan Komentar / Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Toraja, Toraja Utara / Juari Bilolo

Ruminews.id.,SMA Negeri 2 Toraja Utara kembali mencatat sejarah membanggakan pada tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Drs. A. S. Parassa, sebanyak 148 siswa-siswi berhasil lolos ke berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia melalui jalur seleksi nasional. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa semangat belajar, disiplin, dan kerja keras mampu membawa generasi muda Toraja Utara bersaing di tingkat nasional. Keberhasilan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga menjadi harapan baru bagi masyarakat Toraja Utara. Dari ruang-ruang kelas SMA Negeri 2 Toraja Utara, lahir anak-anak muda yang kini siap melanjutkan perjalanan menuju cita-cita besar mereka sebagai calon dokter, guru, insinyur, peneliti, dan pemimpin masa depan bangsa. Capaian ini juga menjadi hasil dari sinergi antara sekolah, guru, orang tua, dan para siswa yang terus berjuang tanpa menyerah. Di balik angka 148, tersimpan kisah perjuangan panjang, doa yang tidak putus, serta pengorbanan demi meraih masa depan yang lebih baik. Kepala sekolah, Drs. A. S. Parassa, menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian luar biasa tersebut. “Prestasi ini adalah anugerah sekaligus hasil dari kerja keras bersama. Saya bangga karena anak-anak SMA Negeri 2 Toraja Utara mampu menunjukkan kualitas dan kemampuan mereka di tingkat nasional. Semoga keberhasilan ini menjadi motivasi bagi generasi berikutnya untuk terus bermimpi besar dan berjuang meraih pendidikan terbaik,” ungkap beliau. Sementara itu, Mapri Bilolo juga menyampaikan pesan penuh inspirasi kepada para siswa. “138 siswa yang lolos PTN hari ini adalah simbol harapan dan masa depan Toraja Utara. Jangan pernah takut bermimpi besar. Tetap rendah hati, terus belajar, dan jadilah pribadi yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah, bangsa, dan masyarakat,” tuturnya. Prestasi ini menjadi bukti bahwa SMA Negeri 2 Toraja Utara terus tumbuh sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan generasi unggul, berkarakter, dan siap bersaing di seluruh Indonesia. Dari Toraja Utara, mimpi-mimpi besar terus dilahirkan untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

Bantaeng, Daerah, Kesehatan, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

HPMB Raya Soroti Ketimpangan Pembangunan di Bantaeng, Desak Pemerintah Realisasikan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Daerah, Kesehatan, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Iin Nirmala

Ruminews.id, Bantaeng – Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng Raya (PB-HPMB Raya) periode 2025–2027 menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi pembangunan di Kabupaten Bantaeng yang dinilai belum merata, khususnya di wilayah pelosok. Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut menyoroti kondisi masyarakat Kampung Babangeng, Desa Pabumbungan, yang disebut masih menghadapi berbagai keterbatasan pelayanan dasar. PB-HPMB Raya menilai pembangunan tidak seharusnya berhenti pada pencitraan, seremoni, maupun janji politik semata, melainkan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa rakyat berhak memperoleh kehidupan yang layak, adil, serta merata dalam akses pembangunan. Dalam pernyataan sikapnya, HPMB Raya menyoroti kondisi infrastruktur jalan di wilayah Babangeng yang disebut rusak dan menghambat mobilitas masyarakat. Selain itu, pelayanan kesehatan juga dinilai masih terbengkalai, sementara akses pendidikan bagi warga dianggap belum memadai dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ketua dan jajaran PB-HPMB Raya memandang kondisi tersebut sebagai bentuk ketimpangan pembangunan yang tidak dapat terus dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurut mereka, pemerintah seharusnya lebih hadir dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan, bukan sekadar membangun narasi keberhasilan pembangunan. Melalui pernyataan sikap tersebut, PB-HPMB Raya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Pertama, mendesak Dinas PUPR segera merealisasikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Pabumbungan, khususnya di Kampung Babangeng agar akses masyarakat tidak lagi terhambat. Kedua, mereka meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng segera mengaktifkan dan memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan yang dinilai terbengkalai di wilayah tersebut. HPMB Raya menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat yang tidak boleh dibedakan berdasarkan letak geografis maupun kepentingan tertentu. Selain itu, HPMB Raya juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bantaeng untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang layak dan manusiawi bagi masyarakat Babangeng, termasuk memberikan perhatian terhadap kondisi sekolah yang disebut “Jantung Pisang”. Mereka menilai tidak boleh ada generasi yang kehilangan masa depan akibat keterbatasan akses pendidikan. Di akhir pernyataannya, PB-HPMB Raya turut meminta Bupati Bantaeng agar menuntaskan seluruh janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat. Mereka menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui kerja nyata dan keberpihakan terhadap rakyat, bukan sekadar retorika politik yang terus berulang setiap momentum tertentu.

Nasional, Pemuda, Pendidikan

Dari Tepian Majalengka, Kolaborasi Inklusif Tumbuh Melalui Ruang Belajar Bersama

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan / Iman Amirullah

Ruminews.id, Majalengka — Di tengah lokasi yang cukup jauh dari pusat Kota Majalengka, semangat kolaborasi dan inklusivitas justru tumbuh dari sebuah sekretariat sederhana di Desa Ligung, Kecamatan Ligung. Pada Kamis (28/5), Pelita Inklusi Nusantara (PINUS) Majalengka menggelar kegiatan bersama Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) Cirebon, komunitas tuli dari GERKATIN dan Rumah Tuli, serta para orang tua penyandang disabilitas.

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

PerBPOM No. 5 Tahun 2026 Dinilai Lukai Profesi Farmasi: Obat Bebas di Ritel Modern Dinilai Berbahaya, Kasus Tewasnya Perempuan di Hotel Makassar Jadi Alarm

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Iin Nirmala

ruminews.id, Makassar – Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026 yang membuka ruang bagi ritel-ritel modern menjual obat-obatan menuai sorotan tajam dari kalangan tenaga kefarmasian. Regulasi tersebut dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap profesi farmasi dan apoteker, bahkan disebut sebagai “penghinaan” terhadap dunia kefarmasian karena menggeser fungsi pengawasan tenaga profesional dalam distribusi obat kepada masyarakat. Kebijakan ini dinilai membuka celah semakin bebasnya akses masyarakat terhadap obat-obatan tanpa edukasi, tanpa pengawasan tenaga vokasi farmasi maupun apoteker, serta minim kontrol penggunaan yang rasional. Padahal selama ini, apotek menjadi garda utama dalam memastikan keamanan penggunaan obat melalui proses konsultasi, edukasi dosis, hingga pemantauan efek samping kepada pasien. Sorotan semakin tajam setelah Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, menyampaikan alasan kurangnya tenaga kefarmasian sebagai salah satu dasar dibukanya ruang bagi ritel modern menjual obat-obatan tertentu. Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari tenaga kefarmasian yang menilai alasan tersebut justru kontradiktif dengan realitas banyaknya lulusan tenaga vokasi farmasi maupun apoteker yang masih menghadapi persoalan kepastian profesi dan distribusi kerja. Alih-alih memperkuat peran tenaga kefarmasian di fasilitas kesehatan dan pelayanan masyarakat, negara justru dinilai membuka jalan agar obat dapat diperoleh secara lebih bebas tanpa pendampingan profesional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru, yakni meningkatnya potensi penyalahgunaan obat oleh masyarakat yang tidak memahami risiko penggunaan secara benar. Kekhawatiran tersebut dinilai bukan tanpa alasan. Publik masih dihebohkan dengan kasus tragis di Makassar, Sulawesi Selatan, yang merenggut nyawa seorang perempuan di sebuah kamar hotel. Korban diduga dicekoki obat antinyeri oleh pelaku hingga berujung kematian. Kasus ini menjadi pengingat serius bahwa obat-obatan yang tampak “umum” sekalipun tetap memiliki risiko fatal apabila digunakan secara sembarangan, tanpa edukasi dan pengawasan tenaga kesehatan. Apt. Adithyawarman menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami risiko penggunaan obat antinyeri secara berlebihan, khususnya asam mefenamat yang kerap dianggap aman hanya karena mudah diperoleh. “Masyarakat perlu memahami bahwa asam mefenamat bukan obat yang aman diminum berlebihan. Obat ini termasuk golongan OAINS yang dapat menimbulkan perdarahan lambung, gangguan ginjal, reaksi alergi berat, kejang, hingga kematian, terutama bila digunakan dalam dosis tinggi atau diberikan beberapa tablet sekaligus. Memberikan 4 butir asam mefenamat secara langsung merupakan tindakan yang berisiko dan tidak sesuai dengan prinsip penggunaan obat yang rasional. Penggunaan obat nyeri harus mengikuti aturan pakai dan sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan,” ujar Apt. Adithyawarman. Pernyataan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa kebijakan pelonggaran distribusi obat tanpa pengawasan tenaga kefarmasian justru dapat memperbesar potensi masyarakat menjadi korban. Dalam praktiknya, masyarakat tidak hanya membeli obat, tetapi juga membutuhkan edukasi mengenai indikasi, kontraindikasi, dosis, efek samping, hingga interaksi obat yang tidak dapat digantikan oleh pelayanan kasir di ritel modern. Sorotan tajam juga datang dari Tenaga Vokasi Kefarmasian, Fikri Haikal, A.Md. Farm, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap profesi kefarmasian yang selama ini diperjuangkan. “Beberapa tahun kemarin saya sempat membuat tulisan mengenai krisis identitas profesi farmasi dengan besar harapan organisasi profesi maupun pemerintah memberi kejelasan profesi kami, tetapi hari ini saya melihat penghianatan itu sebab kami disamakan dengan karyawan ritel-ritel modern,” tegas Fikri Haikal, A.Md. Farm. Menurutnya, alasan kekurangan tenaga farmasi tidak dapat dijadikan legitimasi untuk membuka penjualan obat secara lebih bebas. Sebaliknya, pemerintah dinilai seharusnya memperluas distribusi tenaga kefarmasian, memperkuat apotek komunitas, serta memastikan masyarakat memperoleh akses obat yang aman dengan pendampingan tenaga profesional. PerBPOM No. 5 Tahun 2026 kini menjadi polemik serius di tengah kekhawatiran meningkatnya penyalahgunaan obat dan ancaman keselamatan pasien. Kasus kematian perempuan di Makassar menjadi refleksi pahit bahwa obat bukan sekadar komoditas dagang, melainkan instrumen kesehatan yang membutuhkan pengawasan, edukasi, dan tanggung jawab profesi. Ketika obat diperlakukan layaknya barang belanja biasa di rak ritel modern, pertanyaan besarnya: siapa yang akan bertanggung jawab ketika masyarakat kembali menjadi korban?

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Fomo atau Hanya Menjatuhkan Pihak Lain?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan / Iin Nirmala

Penulis : Magfira – Sekertaris Umum / Korps HmI WATI HmI Cabang Makassar ruminews.id, Makassar – Hari ini, istilah fomo tidak lagi sekadar berarti fear of missing out. Ia telah berubah menjadi peluru sosial. Sebuah cap. Sebuah cara paling malas untuk membatalkan suara orang lain tanpa perlu membaca, mengkaji, atau memahami alasan mengapa seseorang bergerak, bersuara, atau ikut dalam sebuah isu. Sedikit penjelasan FOMO (Fear of Missing Out) adalah istilah yang menggambarkan rasa takut tertinggal dari pengalaman, informasi, atau tren sosial yang sedang ramai terjadi. Istilah ini mulai populer pada awal 2000-an di mana Patrick J.McGinnis memperkenalkan untuk pertama kalinya dalam artikel yang berjudul The Harbin yang di unggah dalam media mahasiswa Harvard business school lalu banyak dibahas dalam kajian psikologi serta media sosial. Selain itu juga ada penelitian yang bernama Andrew K. Przybylski pada tahun 2013 yang menjelaskan FOMO sebagai kecemasan sosial akibat keinginan untuk terus terhubung dengan aktivitas orang lain. Namun hari ini, sejak 2020 istilah FOMO sering dipakai secara berlebihan untuk menggantikan kata ikut ikutan. Orang turun aksi dibilang fomo. Orang bicara isu lingkungan dibilang fomo. Orang mengkritik pemerintah dibilang fomo. Bahkan ketika seseorang mulai peduli terhadap kemanusiaan, selalu ada yang datang dengan nada sinis: “Paling juga ikut-ikutan.” Lucunya, mereka yang paling sering meneriakkan kata fomo justru jarang membawa data. Tidak ada pengkajian. Tidak ada pembacaan sosial. Tidak ada usaha memahami konteks. Yang ada hanya keinginan untuk terlihat paling sadar di tengah keramaian. Seolah skeptisisme otomatis membuat seseorang lebih cerdas. Tapi disclaimer dulu nggak semua ya. Hanya sebagian besar. Kita hidup di zaman ketika label lebih dipercaya daripada fakta. Dan istilah fomo menjadi alat baru untuk merendahkan partisipasi publik. Padahal sejarah tidak pernah bergerak karena manusia-manusia yang terlalu sibuk curiga. Dalam Arus Balik, Pramoedya Ananta Toer menggambarkan bagaimana kekuasaan bekerja bukan hanya lewat senjata, tetapi juga lewat bahasa. Istilah-istilah dibentuk untuk mengatur cara berpikir masyarakat. Bahasa menjadi alat pengendali. Orang-orang akhirnya saling mencurigai, saling mematahkan, dan perlahan kehilangan keberanian untuk berdiri bersama. Kita sedang melihat pola yang sama hari ini. Ketika setiap gerakan dicurigai sebagai tren. Ketika solidaritas dianggap pencitraan. Ketika kepedulian dianggap panggung sosial. Akhirnya masyarakat menjadi lumpuh sebelum bergerak. Istilah fomo dipakai seperti palu godam untuk menghancurkan kemungkinan lahirnya kesadaran kolektif. Dan ironisnya, mereka yang paling keras meneriakkan “fomo” sering kali berdiri nyaman di posisi penonton. Tidak bergerak. Tidak menawarkan solusi. Tidak ikut menyusun perubahan. Mereka hanya sibuk mengaudit ketulusan orang lain. Padahal perubahan sosial selalu lahir dari gelombang. Dari orang-orang yang awalnya ikut-ikutan, lalu belajar, lalu sadar, lalu bergerak lebih jauh. Tidak semua kesadaran lahir dari ruang akademik yang sunyi. Banyak orang mulai peduli karena melihat orang lain peduli terlebih dahulu. Dan itu bukan dosa. Lihat saja bagaimana media sosial bekerja hari ini dalam kasus film dokumenter Pesta Babi. Banyak orang buru-buru mengatakan bahwa mereka yang menonton film tersebut hanyalah “kaum fomo”. Alasannya karena muncul video Mama Yasinta atau Mama Sinta yang menyatakan keberatan terhadap kemunculannya di dalam film. Tetapi persoalannya, banyak orang langsung membangun kesimpulan tanpa membaca pernyataan utuhnya. Dalam berbagai pemberitaan, Mama Yasinta tidak secara eksplisit mengatakan bahwa seluruh isi film itu bohong atau keliru. Yang ia soroti justru persoalan izin penggunaan dirinya dalam film dan rasa kecewa karena merasa tidak diberi persetujuan yang jelas terkait penayangan dokumenter tersebut. Namun media sosial bekerja dengan logika yang brutal, satu potongan video langsung dijadikan senjata untuk menyerang siapa saja yang menonton atau membicarakan film itu. Orang tidak lagi memeriksa substansi kritik filmnya, tidak membaca konteks konflik tanah adat Papua, tidak mengecek bagaimana polemik itu berkembang, tetapi langsung menuduh: “Yang nonton cuma orang fomo.” Padahal bahkan sutradara film tersebut meminta publik untuk tidak asal menghakimi dan menahan diri dalam membangun kesimpulan sepihak terhadap Mama Yasinta maupun situasi yang terjadi. Begitulah cara istilah dipakai hari ini: bukan untuk menjelaskan realitas, tetapi untuk menghentikan percakapan. Fenomena seperti ini bukan cuma terjadi pada film. Kita melihatnya setiap hari di media sosial. Dalam perdebatan hukum misalnya, orang lebih cepat menuduh masyarakat “fomo kasus” dibanding membahas substansi persoalan hukum itu sendiri. Ketika ada kasus korupsi viral, masyarakat yang ikut mengkritik disebut hanya numpang tren. Ketika ada pembahasan revisi undang-undang, orang yang baru mulai bicara dianggap tidak layak karena “baru sadar sekarang”. Akhirnya yang dibunuh bukan cuma opini, tetapi keberanian masyarakat untuk belajar dan ikut terlibat. Padahal partisipasi publik tidak pernah menuntut seseorang menjadi ahli terlebih dahulu. Kalau semua orang harus memiliki gelar hukum sebelum bicara soal keadilan, maka demokrasi hanya akan diisi oleh elit akademik. Kalau semua orang harus menjadi aktivis lama sebelum boleh bersolidaritas, maka gerakan sosial akan mati karena tidak pernah punya generasi baru. Begitulah kira kira kata Magfira, sekretaris Umum Korps HmI Wati Hmi cabang Makassar. Yang lebih berbahaya lagi, budaya mengejek fomo melahirkan kemalasan intelektual. Orang merasa cukup dengan satu label tanpa perlu membaca data. Satu potongan video dianggap cukup untuk memvonis. Satu utas Twitter dianggap cukup untuk menghakimi. Padahal masyarakat yang sehat justru lahir dari budaya verifikasi, bukan budaya asumsi. Ironisnya, orang yang paling sering menyebut orang lain fomo justru sering menjadi konsumen informasi paling malas. Mereka tidak membaca laporan. Tidak membuka kajian. Tidak menelusuri sumber. Mereka hanya memungut potongan narasi yang sesuai dengan ego mereka. Di sinilah bahasa berubah menjadi alat pemecah. Dan yang paling diuntungkan dari masyarakat yang saling mengejek adalah kekuasaan. Karena masyarakat yang sibuk saling menuduh tidak akan pernah cukup kuat untuk bersatu mengkritik ketimpangan yang nyata. Dalam banyak momentum sejarah, perubahan besar justru lahir dari gelombang massa yang awalnya dianggap “ikut-ikutan”. Demonstrasi mahasiswa, solidaritas kemanusiaan, gerakan lingkungan, hingga kesadaran politik anak muda selalu dimulai dari penyebaran pengaruh sosial. Orang melihat, tertarik, ikut, lalu belajar lebih jauh. Tidak ada kesadaran yang tumbuh di ruang hampa. Bahkan penelitian tentang pengaruh sosial di media menunjukkan bahwa opini publik memang sangat dipengaruhi oleh efek sosial dan keterpaparan informasi dari lingkungan sekitar. Itu artinya, menjadi tertarik karena melihat orang lain peduli adalah bagian normal dari proses sosial manusia, bukan sesuatu yang otomatis dangkal. Jadi mungkin masalahnya bukan pada orang yang dianggap fomo. Masalahnya justru ada pada budaya kita yang terlalu cepat merendahkan partisipasi. Karena

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Merajut Kembali Tenun Sosial Lewat Momentum Kurban

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan / Fikri Haikal

Penulis: Rahmat Akbar AR – Sekretaris Umum PC SEMMI Bone ruminews.id – Idul Adha sering kali diidentikkan dengan ritual keagamaan yang bersifat vertikal sebuah bentuk ketaatan mutlak seorang hamba kepada Sang Pencipta, merefleksikan keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Namun, jika kita melihatnya dari kacamata sosiologi, Idul Adha bukan sekadar ritus kesalehan individu. Di balik tetesan darah hewan kurban, ada mekanisme sosial yang luar biasa dalam merekatkan, merawat, dan membangun kembali hubungan antar sesama manusia. Dalam bahasa sosiologi, momentum kurban adalah manifestasi sempurna dari apa yang disebut Emile Durkheim sebagai solidaritas mekanis yang bertransformasi menjadi kesadaran kolektif. Meruntuhkan Sekat Kelas Sosial Masyarakat modern hari ini sangat rentan terfragmentasi oleh kelas sosial, status ekonomi, dan jabatan. Sehari-hari, ada tembok tak kasat mata yang memisahkan si kaya dan si miskin. Momentum kurban mendobrak tembok tersebut. Saat daging kurban didistribusikan, tidak ada lagi sekat. Daging yang sama dinikmati oleh mereka yang berpunya maupun yang kekurangan. Di sini terjadi distribusi kesejahteraan sesaat yang esensial, di mana kelompok marjinal merasa diakui, dihormati, dan dianggap sebagai bagian penting dari komunitas Kritik Terhadap Kapitalisme dan Egoisme (Sifat Kebinatangan ) Secara simbolis, menyembelih hewan kurban adalah simbol dari upaya manusia untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam dirinya tamak, egois, mau menang sendiri, dan acuh terhadap sekitar. Di era digital yang serba individualis ini, manusia sering kali terjebak dalam lingkaran “menyembelih” hak sesama demi keuntungan pribadi. Kurban hadir sebagai antitesis dari sifat serakah tersebut. Sosiologi memandang ini sebagai rem sosial (Kontrol Sosial) yang mengingatkan manusia bahwa harta memiliki fungsi sosial, bukan sekadar komoditas pemuas ego pribadi. Gotong Royong dan Kebersamaan Hubungan antarmanusia yang harmonis membutuhkan “lem sosial” . Prosesi kurban dari hulu ke hilir adalah kerja peradaban yang komunal. Mulai dari patungan membeli hewan kurban, proses penyembelihan yang melibatkan tenaga fisik bersama, hingga para pemuda yang mengantarkannya dari rumah ke rumah. Aktivitas ini memicu terjadinya interaksi tatap muka yang intens. Di sinilah modal sosial berupa rasa saling percaya dan jaringan pertemanan antarwarga diperkuat kembali. Kebersamaan ini memicu kebahagiaan kolektif yang mereduksi ketegangan-ketegangan sosial yang mungkin terjadi di hari-hari biasa. Kurban mengajarkan kita bahwa kesalehan spiritual tidak akan pernah sempurna tanpa kesalehan sosial. Tuhan tidak membutuhkan daging atau darah hewan tersebut, melainkan ketakwaan kita yang salah satu buahnya adalah kepedulian nyata terhadap manusia lain. Menjadi manusia seutuhnya adalah tentang seberapa besar kita mampu berbagi hidup dan memberi manfaat bagi sesama.Dimensi Hablum Minannas, ini adalah puncak dari kesalehan sosial. Menjadi manusia seutuhnya dalam Islam tidak egois (hanya mementingkan ritual Hablum Minallah), melainkan diukur dari kemanfaatannya bagi lingkungan sekitar (Anfa’uhum linnas). Melalui sepotong daging, ada kebahagiaan fisik (nutrisi) dan psikologis (perhatian) yang dialirkan kepada sesama. Idul Adha adalah momentum emas untuk melakukan pemulihan sosial. Kurban menjadi jembatan kemanusiaan yang menghubungkan ruang-ruang kosong akibat perbedaan strata sosial. Melalui sepotong daging kurban, kita tidak hanya sedang menjalankan perintah agama, tetapi juga sedang merajut kembali tenun sosial bangsa yang kerap kali robek oleh egoisme dan perbedaan. Di hari raya ini, kita diingatkan kembali bahwa menjadi manusia seutuhnya adalah tentang seberapa besar kita mampu berbagi hidup dan memberi manfaat bagi sesama

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Hizkia: Pemerintah Harus Pastikan Gagalnya Cathlyn ke Seleksi Paskibraka Bukan Karena Rasisme

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Jakarta – Pengamat Sosial Hizkia Darmayana mendesak pemerintah pusat memastikan gagal berangkatnya Cathlyn Yvaine Lesmana, siswi SMAS Cerdas Bangsa Makassar, ke seleksi nasional Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026 bukan disebabkan oleh praktik diskriminasi maupun rasisme. Menurut Hizkia, polemik tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut simbol persatuan nasional dan kepercayaan publik terhadap proses seleksi negara. “Paskibraka bukan sekadar kegiatan seremonial kenegaraan, tetapi simbol nasionalisme Indonesia yang berdiri di atas Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, proses seleksinya harus mencerminkan nilai kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman,” kata Hizkia dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026). Nama Cathlyn Yvaine Lesmana sebelumnya masuk tiga besar hasil seleksi calon Paskibraka tingkat Sulawesi Selatan (Sulsel). Namun pada tahap akhir, namanya tidak tercantum sebagai wakil Sulsel ke tingkat nasional dan digantikan peserta lain asal Jeneponto. Kontroversi kemudian berkembang setelah muncul dugaan bahwa kemampuan bahasa daerah menjadi salah satu aspek penilaian yang memengaruhi kelulusan. Situasi itu semakin sensitif mengingat Cathlyn merupakan satu-satunya peserta keturunan Tionghoa dalam seleksi tersebut. Dugaan adanya rasisme pun ramai diperbincangkan publik dan memunculkan pertanyaan mengenai transparansi proses seleksi. Hizkia menegaskan pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar polemik tidak berkembang menjadi prasangka sosial yang berbahaya. Terlebih, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyatakan keputusan terkait kelulusan peserta sepenuhnya berada di tangan panitia seleksi pusat, bukan panitia daerah. “Ketika muncul dugaan diskriminasi dalam proses seleksi simbol negara, pemerintah tidak boleh diam. Transparansi sangat penting agar publik memperoleh kepastian bahwa seluruh peserta diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang etnis, agama, maupun identitas budaya,” ujarnya. Hizkia menjelaskan keberagaman merupakan fondasi penting kehidupan berbangsa. Ia merujuk pemikiran filsuf politik Kanada Charles Taylor yang menekankan pentingnya “politics of recognition” atau politik pengakuan, yakni penghormatan negara terhadap identitas kelompok yang berbeda agar setiap warga merasa setara dalam ruang publik. Menurutnya, prinsip tersebut relevan dalam konteks seleksi Paskibraka yang seharusnya menjadi ruang inklusif bagi seluruh anak bangsa. “Jika benar ada faktor identitas etnis atau stereotip budaya yang memengaruhi penilaian, maka hal itu bertentangan dengan semangat multikulturalisme dan cita-cita demokrasi Indonesia,” kata Hizkia. Ia menambahkan, penggunaan indikator yang tidak relevan dengan kapasitas utama peserta, seperti identitas budaya tertentu, berpotensi melahirkan eksklusi sosial. Dalam masyarakat majemuk, kata dia, negara justru harus memastikan seluruh warga memiliki akses yang sama terhadap simbol-simbol kebangsaan. Hizkia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Karena itu, setiap institusi negara harus berhati-hati agar tidak memunculkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap kelompok minoritas. “Paskibraka harus menjadi representasi Indonesia yang plural dan inklusif. Anak bangsa dari latar belakang apa pun harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi kepada negara,” ujarnya. Ia pun meminta pemerintah pusat membuka penjelasan objektif mengenai mekanisme penilaian seleksi nasional Paskibraka 2026, termasuk alasan pergantian peserta dari Sulawesi Selatan, agar polemik tidak terus berkembang menjadi ketegangan sosial berbasis identitas.

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Teknologi

Gandeng Komisariat Pertanian Unhas, LTMI Cabang Maktim Sukses Gelar Talkshow Strategis Menuju Laboratorium Riset Teknologi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Teknologi / Randi

ruminews.id, – MAKASSAR, 26 Mei 2026 Kolaborasi progresif ditunjukkan oleh Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) Cabang Makassar Timur bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertanian Unhas. Kedua lembaga ini sukses menggelar Talkshow Strategis Menuju Studi Observasi Laboratorium Industri dengan tajuk “Pengembangan Teknologi Berbasis Riset Multidisiplin”. Acara yang berlangsung kemarin sore, Senin (25/5), di Aula Dental Center FKG Unhas ini dihadiri oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., Dr. rer. nat. Zainal, STP., M.FoodTech. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Pertanian Unhas), Ir. H. Fadly Ibrahim, ST, MT, IPM, ACPE. (General Manager Agrinas Pangan Nusantara Wilayah II), kader HMI dan mahasiswa yang antusias mendalami masa depan dunia agroindustri. Tiga Misi Utama untuk Akselerasi Kader Kegiatan ini diinisiasi bukan sekadar sebagai ruang diskusi seremonial, melainkan sebuah langkah taktis untuk mencapai tiga target utama: Peningkatan Kapasitas Teknikal: Membekali kader kemampuan membedah proses hilirisasi riset laboratorium menjadi produk industri bernilai ekonomi tinggi. Pembangunan Jejaring (Networking): Membuka akses komunikasi dengan praktisi Science Techno Park (STP), akademisi, dan pelaku bisnis teknologi terapan. Kesiapan Riset Tugas Akhir: Menjadi modal awal mahasiswa dalam menguasai instrumen industri dan standar mutu yang ketat. Sinergi Tiga Pilar: Akademisi, Birokrasi, dan Praktisi Industri Talkshow ini menghadirkan tiga narasumber berkompeten yang mengupas tuntas tantangan teknologi pangan dari berbagai sudut pandang. 1. Dukungan Penuh Kampus & Pentingnya Soft Skill Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., menegaskan bahwa Unhas sangat mendukung aktivitas kemahasiswaan seperti ini. Pihak kampus bahkan memfasilitasi rekognisi kegiatan melalui program mata kuliah hingga 20 SKS. “Untuk berkecimpung di industri pertanian modern, mahasiswa wajib menguasai soft skill di bidang teknologi inovasi. Kolaborasi empat pilar—pengusaha, mahasiswa, dosen, dan organisasi seperti HMI—adalah kunci utama,” ujar Prof. Ruslin. 2. Integrasi Teknologi demi Efisiensi Pangan Sementara itu, Dr. rer. nat. Zainal, STP., M.FoodTech. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Teknologi Pertanian Unhas), menyoroti bahwa kebutuhan pangan berkualitas bersifat mutlak bagi manusia. “Kualitas pangan yang baik hanya bisa dicapai melalui integrasi teknologi canggih agar proses pertanian berjalan efektif dan efisien. Di samping itu, kebijakan pemerintah juga harus kuat dalam melindungi kesejahteraan para petani kita,” jelas Pak Zainal. 3. Mentalitas Organisasi dan Ekosistem Mandiri Pembicara terakhir, Ir. H. Fadly Ibrahim, ST, MT, IPM, ACPE. (General Manager Agrinas Pangan Nusantara Wilayah II), membakar semangat peserta lewat pentingnya pengalaman berorganisasi. Beliau memaparkan data bahwa sekitar 60 ribu tokoh di Indonesia lahir dari rahim organisasi, di mana HMI menjadi salah satu pencetak intelektual terbesar. Pak Fadly membagikan kisah inspiratif saat dirinya membangun ekosistem agro mandiri di sekitar rumah, mulai dari memelihara 10 ekor ayam hingga berkembang menjadi proyeksi industri skala besar. “Mahasiswa jangan hanya terpaku di ruang kelas. Eksplorasi diri, asah leadership, dan pelajari bagaimana industri kecil bisa berkembang menjadi raksasa yang siap bersaing global,” pesannya. Langkah Nyata ke Depan: Pendampingan Proposal Riset Sebagai bukti nyata keberlanjutan acara ini, kegiatan tidak berhenti setelah diskusi selesai. Di akhir sesi, Prof. Ruslin dan Pak Fadly Ibrahim menaruh harapan besar agar Laboratorium Riset Teknologi yang digagas LTMI dan HMI Komisariat Pertanian Unhas ini segera membuahkan output konkret berupa inovasi teknologi pertanian yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gayung bersambut, Dr. rer. nat. Zainal secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan langsung kepada mahasiswa dalam penyusunan proposal riset dan inovasi pertanian. Komitmen ini menjadi angin segar sekaligus langkah awal yang menjanjikan bagi lahirnya para inovator agro-teknologi muda dari Universitas Hasanuddin.

Bantaeng, Ekonomi, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized

Bina Desa Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Literasi Desa di Kab. Bantaeng

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Ekonomi, Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized / Akbar

Ruminews.id,Bantaeng-Pada hari Sabtu, 23 Mei 2026, kami bersama Pengurus Cabang Adatsampulonrua HPMB-Raya dan Himpunan Mahasiswa Teknik Listrik dan Instalasi AK-Manufaktur Bantaeng melaksanakan kegiatan bina desa sebagai bentuk pengabdian nyata kepada masyarakat yang bertempat di Kampung Babangen, Desa Pabumbungan, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepedulian sosial terhadap kondisi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Kami hadir dengan mata yang terbuka, melihat dan merasakan langsung realitas yang dihadapi masyarakat setempat. Akses jalan yang rusak dan sulit dilalui menjadi hambatan utama bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Di sisi lain, fasilitas pendidikan yang kurang layak turut menjadi tantangan besar bagi anak-anak desa dalam memperoleh hak pendidikan yang memadai. Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan yang jaraknya sangat jauh dari pemukiman warga menunjukkan masih adanya ketimpangan pelayanan dasar yang seharusnya menjadi hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Atas dasar itulah, kami menghadirkan unsur pemerintah daerah dalam kegiatan ini bukan hanya untuk menyukseskan rangkaian acara semata, tetapi sebagai upaya memperlihatkan secara langsung kondisi yang dialami masyarakat di wilayah tersebut. Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang untuk membuka mata bersama bahwa masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian nyata, bukan sekadar janji dan wacana. Melalui kegiatan bina desa ini, kami berharap adanya langkah konkret dan tindakan nyata dari pemerintah maupun pihak terkait terhadap persoalan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang ada di Kampung Babangen. Sebab pengabdian bukan hanya tentang hadir dan melihat, tetapi bagaimana setiap persoalan yang ditemukan mampu melahirkan solusi dan keberpihakan terhadap masyarakat.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan