Ruminews.id, Makassar – Korps HMI Wati Badan Koordinasi Sulawesi Selatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan berkolaborasi menggelar Dialog Literasi Digital dengan mengangkat tema “GOES TO CAMPUS: Kesadaran Terhadap Perempuan Atas Ancaman Kekerasan Digital dan Penyiaran” tepat pada Kamis 9 Juli 2026.
ruminews.id – Wajo – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Inovasi Desa Universitas Hasanuddin Gelombang 116 melaksanakan Seminar Program KKN pada Kamis (9/7/2026) pukul 13.00 WITA di Baruga Lasalewangeng, Desa Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. Kegiatan seminar ini dihadiri oleh Kepala Desa Tosora beserta perangkat desa, Kepala Camat Majauleng, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa Desa Tosora, serta masyarakat Desa Tosora. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat tersebut menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan program-program KKN yang akan dijalankan selama masa pengabdian mahasiswa di desa tersebut. Dalam sambutannya, Kepala Desa Tosora menyampaikan apresiasi atas kehadiran mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin yang membawa berbagai gagasan inovatif untuk mendukung pembangunan desa. Ia berharap program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal pengembangan potensi Desa Tosora. Pada seminar tersebut, mahasiswa memaparkan berbagai program kerja yang berfokus pada pengembangan potensi desa, pelestarian budaya dan sejarah lokal. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pembuatan video dokumenter berjudul “Virtual Tour Cagar Budaya Desa Tosora” yang bertujuan memperkenalkan situs-situs cagar budaya di Desa Tosora kepada masyarakat luas melalui media digital. Video dokumenter tersebut dirancang sebagai sarana edukasi dan promosi budaya yang menampilkan sejarah, nilai budaya, serta potensi wisata heritage yang dimiliki Desa Tosora. Melalui konsep virtual tour, masyarakat dapat mengenal lebih dekat kawasan cagar budaya tanpa harus datang langsung ke setiap lokasi. Selain pemaparan program, kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi bersama masyarakat. Pada sesi ini, warga dan perangkat desa memberikan masukan serta saran agar program yang dilaksanakan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa Tosora. Ketua Posko KKN Tematik Inovasi Desa UNHAS Gelombang 116 Desa Tosora, Muh. Rifki Andika Pratama, menyampaikan bahwa seminar program merupakan langkah awal untuk membangun sinergi antara mahasiswa dan masyarakat desa. “Melalui seminar ini, kami berharap tercipta kerja sama yang baik antara mahasiswa KKN dan masyarakat sehingga setiap program yang dijalankan dapat terlaksana secara maksimal dan memberi dampak positif bagi Desa Tosora,” ujarnya. Dengan terlaksananya Seminar Program KKN Tematik Inovasi Desa Universitas Hasanuddin Gelombang 116 ini, diharapkan seluruh program kerja yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik serta mampu mendukung upaya pengembangan dan pelestarian potensi Desa Tosora sebagai salah satu desa bersejarah di Kabupaten Wajo. Penulis: Mahasiswa KKN Tematik Inovasi Desa UNHAS Gelombang 116 – Posko Desa Tosora
ruminews.id, Palopo – Komitmen pimpinan Universitas Muhammadiyah Palopo untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Panitia Pemilihan (Panlih) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) belum juga terealisasi. Padahal, janji itu disampaikan langsung dalam forum resmi. Pada 17 Juni 2026, perwakilan mahasiswa bersama Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Universitas Muhammadiyah Palopo menggelar audiensi dengan Wakil Rektor III, Dr. Goso, S.E., M.M. Pertemuan tersebut membahas kepastian pembentukan Panitia Pemilihan DPM. Dalam audiensi itu, Wakil Rektor III menjelaskan pembentukan Panlih tidak dapat dilaksanakan pada Juni karena adanya agenda dinas luar kota. Forum kemudian menyepakati pembentukan Panlih dijadwalkan pada 7 Juli 2026. Dua hari menjelang pelaksanaan forum, penulis menghubungi Wakil Rektor III melalui WhatsApp untuk mengingatkan kesepakatan tersebut. Pesan itu mendapat respons, “Terima kasih nanda telah mengingatkan.” Ia kemudian menegaskan, “Jika Panlih telah terpilih maka 1×24 jam diterbitkan SK, kemudian Panlih melakukan penjaringan calon Ketua DPM.” Forum pembentukan Panlih akhirnya digelar sesuai jadwal di MCC Universitas Muhammadiyah Palopo pada 7 Juli 2026. Forum dihadiri Wakil Rektor III bersama sejumlah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Setelah melalui pembahasan yang berlangsung cukup panjang, forum menetapkan ketua beserta struktur Panlih. Namun, komitmen penerbitan SK dalam waktu 1×24 jam tak kunjung terealisasi. Pada 9 Juli 2026, Ketua Panlih terpilih kembali mengingatkan Wakil Rektor III melalui WhatsApp. Balasan yang diterima berbunyi, “Wa’alaikum salam, iye insya Allah ini hari sudah bisa terbit nanda.” Hingga Jumat, 10 Juli 2026, SK Panlih yang dijanjikan belum juga diterbitkan. Keterlambatan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan mahasiswa. Sebab, tanpa SK, Panlih belum memiliki dasar administratif untuk menjalankan tahapan pemilihan Ketua DPM. Padahal, seluruh proses telah disepakati dalam forum resmi yang difasilitasi pihak universitas. Kini, publik kampus menunggu bukan lagi janji, melainkan realisasi.
Penulis: Muhammad Kasim (Ketua HMI Cab.Takalar periode 2022-2023) Ruminews.id, Takalar – Jalan rusak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan rusak adalah simbol dari pelayanan publik yang belum tuntas. Ketika masyarakat memilih menanam pohon pisang di tengah jalan, tindakan itu bukanlah sebuah hiburan atau sensasi media sosial, melainkan bentuk ekspresi atas kekecewaan yang telah menumpuk karena aspirasi mereka tidak kunjung mendapat perhatian.
Ruminews.id – Makassar, Jumat, 10 Juli 2026 – Sebuah spanduk terbentang di bawah flyover di Kota Makassar dan menarik perhatian masyarakat. Dalam spanduk tersebut tertulis: “MASYARAKAT MAKASSAR MENUNGGU KEBERANIAN POLRI: TANGKAP DAN ADILI PETINGGI KEJAGUNG YANG TERLIBAT KASUS KORUPSI.” Kemunculan spanduk tersebut dinilai sebagai bentuk ekspresi dan kegelisahan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara khususnya di internal Kejagung. Pesan yang tertuang dalam spanduk tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dapat mengungkap secara terang benderang dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Agung. Kemunculan spanduk ini sekaligus menjadi pengingat bahwa publik terus mengawasi proses penegakan hukum dan berharap agar pemberantasan korupsi dilakukan secara serius demi terwujudnya supremasi hukum di Indonesia.
Penulis: Oleh Arly Guliling Makkasau Ruminews.id – Di tengah dinamika politik yang masih didominasi oleh berbagai tantangan, hadirnya Andi Tenri Uji Idris sebagai anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PDI Perjuangan menjadi bukti bahwa perempuan memiliki ruang yang sama untuk memimpin, mengabdi, dan menghadirkan perubahan.
Ruminews.id, Makassar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melaksanakan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Sila H. Pulungan, S.H., M.Hum., di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
Ruminews.id, Yogyakarta – Jakal Book Club mengadakan kegiatan membaca buku dan ngobrol-ngobrol tentang buku di Multitude Book, Rabu (8/7). Jakal Book Club sendiri terbentuk dari inisiasi Multitude Book dengan penerbit Semut Api untuk menjadi wadah kegiatan literasi buku kepada semua penikmat buku yang ada di kota Yogyakarta.
Ruminews.id, Takalar – Dalam rangka memeriahkan kegiatan Diaspora To Moncongkomba, Karang Taruna Gassing Gau Desa Moncongkomba akan menggelar kegiatan Gerak Jalan Santai yang terbuka untuk masyarakat umum pada Minggu, 16 Agustus 2026, mulai pukul 06.00 WITA hingga selesai.
Penulis: Susi Susanti (Fungsionaris Korps HMIwati Badko Sulsel) Ruminews.id – Konon, demokrasi adalah panggung tempat gagasan diuji, kebijakan diperdebatkan, dan kekuasaan dimintai pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya, panggung itu kerap berubah menjadi arena yang lebih gemar menguliti manusia daripada menguji kebijakan. Yang dipersoalkan bukan lagi apa yang dikerjakan seorang pemimpin, melainkan siapa dirinya, bagaimana kehidupan pribadinya, bahkan narasi-narasi yang lebih mudah mengundang sensasi daripada melahirkan solusi.
