Oleh: Kanda Kancil
Ruminews.id, Gowa — Kondisi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa hari ini menunjukkan gejala yang tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan teknis semata. Tetapi ada persoalan sistematis terkait kemandegan demokrasi internal dan krisis kepemimpinan.
Ketika masa jabatan telah berakhir namun arah organisasi justru semakin tidak jelas, kita sedang menyaksikan kegagalan dalam menjaga amanah kolektif.
Tuntutan pencopotan Ketua Umum DPP HIPMA Gowa bukanlah suara individual atau reaksi emosional sesaat. Ini merupakan akumulasi kekecewaan kader di akar rumput terhadap kepemimpinan yang dinilai tidak lagi mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal.
Dalam organisasi kader, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi oleh kepercayaan. Dan ketika kepercayaan runtuh, maka secara moral kepemimpinan tersebut kehilangan dasar pijaknya.
Desakan agar DPP segera memberikan kepastian terkait pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) adalah refleksi kegelisahan yang semakin meluas. Mubes bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum demokrasi tertinggi untuk menentukan arah dan regenerasi organisasi. Menunda mubes berarti menunda pembaruan, sekaligus memperpanjang ketidakpastian yang merugikan seluruh kader.
Lebih jauh, tuntutan untuk mengembalikan fungsi dan peran DPP merupakan kritik atas melemahnya kesadaran organisasi di tubuh pengurus. DPP seharusnya menjadi pusat gerak dan ruang aktualisasi kader, bukan justru menjadi sumber stagnasi. Ketika fungsi ini tidak berjalan, maka organisasi kehilangan maknanya alias tinggal nama.
Dalam situasi ini, peran Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan. MPO memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk meluruskan arah organisasi. Ketika pengurus tidak berjalan sebagaimana mestinya, MPO harus hadir sebagai penyeimbang yang aktif, bukan sekadar simbol formalitas.
Pada akhirnya, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPP selama satu periode menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Evaluasi harusnya tidak dilihat sebagai upaya untuk menjatuhkan nama baik organisasi maupun personal kepengurasan, melainkan langkah koreksi sekaligus penyelamatan organisasi. Tanpa evaluasi yang jujur, terbuka, dan berani, HIPMA Gowa akan berisiko untuk terus terjebak dalam siklus stagnansi.
Ssmua ini bukan sekadar tuntutan, melainkan peringatan. Upaya untuk mengembalikan marwah organisasi harus dimulai sekarang. Jika dibiarkan, yang hilang bukan hanya kepengurusan, tetapi juga kepercayaan kader terhadap rumahnya sendiri.
Salam sejahtera untuk kita semua…
