Penulis: Rawlins Kenheta — Siswa SMP Budya Wacana
Ruminews.id, Yogyakarta — Ketika kebijakan digas terus tanpa rem, bukan kemakmuran yang muncul, melainkan harga barang-barang yang melesat naik. Di bawah guyuran hujan Yogyakarta, Pertigaan Gejayan kembali menjadi saksi runtuhnya janji-janji manis politik yang dulu digembor-gemborkan dengan riang gembira.
Masih ingat dengan lagu kampanye yang sempat viral dulu? Yang nadanya asyik, “Oke Gas, Oke Gas, Tambah Dua Torang Gas“. Waktu itu, banyak orang ikut berjoget gembira dan percaya pada janji kemakmuran yang ditawarkan. Namun hari ini, Sabtu, 13 Juni 2026, keceriaan itu hilang total di Pertigaan Gejayan, Yogyakarta. Aliansi Rakyat Memanggil bersama para mahasiswa dan warga justru berkumpul di bawah guyuran hujan untuk melayangkan protes. Kenapa? Karena janji politik “Ok Gas” itu sekarang terbukti membuat harga barang-barang di pasar semakin ganas.
Ironisnya, mengurus ekonomi negara ternyata tidak semudah berjoget di atas panggung. Buktinya, angka kenaikan harga (inflasi) pada bulan Mei 2026 kemarin sukses membuat dompet masyarakat menjerit. Harga kebutuhan dapur seperti cabai, beras, minyak goreng, hingga bawang merah kompak “digas” naik sampai ke langit. Lucunya, di tengah kondisi pelik ini, pemerintah justru dengan santai meminta rakyat untuk “terus bersabar“. Tampaknya, kata “gas terus” kemarin beneran dipakai untuk menaikkan biaya hidup, sementara urusan kesejahteraan rakyat malah di-rem total.
“Kami Ingat! Janji Tidak Mengenyangkan, Keadilan Tidak Boleh Ditunda.”
— Selebaran Maklumat Aliansi Rakyat Memanggil, 13 Juni 2026
Bagian kutipan di atas menjadi tamparan keras bagi pemerintah saat ini. Di saat ibu-ibu pusing mengatur uang belanja karena harga barang yang kian ganas, pemerintah di pusat justru sibuk membuat proyek-proyek besar yang boros anggaran dan rawan dikorupsi. Jejak digital Presiden di media sosial dulu juga ramai dibahas lagi oleh netizen. Dulu, sebelum menjabat, beliau sering sekali mengkritik keras pemerintah terdahulu soal masalah korupsi, ketimpangan ekonomi, dan oligarki. Namun, setelah lebih dari setahun roda pemerintahan berjalan bersama Wakil Presiden Gibran, keadaan justru terasa semakin mengkhawatirkan. Kritik masyarakat sekarang malah diabaikan demi memanjakan kelompok elite saja.
Suara dari Jalanan: 10 Tuntutan Rakyat
Melalui lembaran maklumat yang dibagikan langsung di lokasi aksi, Aliansi Rakyat Memanggil merumuskan sepuluh poin tuntutan utama yang memperlihatkan keluhan nyata masyarakat saat ini:
- Hentikan Proyek Makan Bergizi Gratis: Karena rawan korupsi dan kurang diawasi. Di tengah keuangan negara yang sulit, proyek populis ini dinilai cuma menguntungkan sekelompok pihak tertentu.
- Tolak Koperasi Desa Merah Putih: Karena melenceng dari prinsip asli ekonomi rakyat dan ditakutkan cuma jadi alat kontrol politik baru di desa-desa.
- Cabut Revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer: Rakyat menuntut hak bebas berbicara dan berkumpul dikembalikan penuh. Stop kekerasan aparat; jika ada anggota TNI atau Polri yang melanggar hukum terhadap warga sipil, mereka wajib diadili di pengadilan umum secara terbuka, bukan di pengadilan internal.
- Wujudkan Pendidikan Gratis yang Berkualitas: Untuk seluruh anak sekolah di Indonesia tanpa pandang bulu, serta stop bisnis komersial di dunia pendidikan.
- Wujudkan Layanan Kesehatan Gratis: Yang layak dan bisa dinikmati semua rakyat tanpa ada diskriminasi atau dibeda-bedakan kelasnya.
- Pulihkan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat: Segera turunkan harga bahan pokok (bapok), BBM, dan tarif dasar lainnya. Rakyat menegaskan mereka bukan korban yang harus menanggung beban akibat salah urus negara dan korupsi!
- Lindungi Hak-Hak Pekerja: Stop eksploitasi terhadap PRT, guru, buruh tani, buruh pabrik, driver online, dan pekerja informal lainnya. Hentikan sistem kerja kontrak atau kemitraan palsu yang merugikan. Jamin upah layak, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja.
- Tindak Tegas Aplikasi Transportasi Online: Yang melanggar aturan tarif (KP 667 dan 1001). Cabut aturan bermasalah dalam Perpres No. 27 Tahun 2026 soal kemitraan, dan ajak organisasi Ojek Online untuk menyusun aturan hukum yang baru.
- Bebaskan Tahanan Politik dan Warga yang Dikriminalisasi: Bebaskan mereka yang ditangkap karena mengkritik pemerintah atau ikut demo. Stop segala bentuk teror, intimidasi, dan pembungkaman kepada aktivis, jurnalis, mahasiswa, seniman, dan pembela HAM.
- Jamin Hak Rakyat atas Tanah dan Tempat Tinggal yang Layak: Stop penggusuran paksa dan perampasan tanah demi kepentingan investor, serta usut tuntas kasus korupsi Stadion Mandala Krida di Yogyakarta.
Halangan di Lapangan: Menghadang Suara Kritis
Perjuangan para peserta aksi di Gejayan hari ini menghadapi banyak tantangan nyata di lapangan. Selain halangan alam berupa hujan deras yang mengguyur sejak siang hari, jalur lalu lintas di sekitar Jalan Gejayan dan Colombo juga dialihkan serta dijaga sangat ketat oleh barisan aparat keamanan.
Namun, halangan terbesar yang dirasakan saat ini adalah pemberian cap buruk (stigmatisasi) secara sepihak dan pembungkaman digital. Seperti yang tertulis dalam dokumen maklumat mereka, setiap warga, mahasiswa, atau jurnalis yang melayangkan kritik langsung dituduh sebagai “ancaman keamanan” atau dituduh ditunggangi oleh kepentingan asing. Pola pembungkaman ini juga diperparah oleh ancaman hukum menggunakan pasal karet serta pengawasan ketat terhadap akun media sosial para aktivis. Padahal, kritik adalah vitamin bagi demokrasi yang sehat, bukan sebuah kejahatan.
Refleksi dari Gejayan: Apa yang Bisa Kita Petik?
Aksi unjuk rasa di Pertigaan Gejayan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua mengenai cara menjaga negara agar tetap sehat:
- Mengingat Janji Politik adalah Hak Warga Negara: Ketika pemerintah mencoba membuat kita lupa dengan janji-janji manisnya saat kampanye dulu, tugas kita adalah terus menagihnya. Menolak lupa dan mengingat janji penguasa bukanlah tindakan kejahatan, melainkan tanggung jawab kita sebagai warga negara agar tidak terus-menerus dibohongi oleh gimik politik.
- Demokrasi Butuh Kritik, Bukan Pujian Palsu: Gejayan mengingatkan kita bahwa negara yang sehat tidak diukur dari seberapa banyak pujian yang dibuat oleh akun-akun bayaran atau influencer di media sosial. Negara yang kuat adalah negara yang mau mendengarkan keluhan rakyatnya ketika mereka kesusahan membeli beras dan lauk pauk sehari-hari. Kebijakan harus dibuat untuk perut rakyat, bukan untuk citra pemerintah.
