Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Menjelang Pelantikan KNPI Sulsel, VAS Silaturahmi ke Kabinda Sulsel.

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar – menjelang pelantikan komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan periode 2026-2029 di Makassar Para pemuda yang tergabung dalam kepengurusan bersilaturahmi dengan brigjend TNI andi Anshar sebagai Kabinda sulsel demi menyukseskan acara tersebut, Kabinda berharap KNPI menjadi ruang pemuda yang progresif sehingga mampu berdampak dilingkup masyarakat, “Selamat sukses buat Vonny ameliani atas pelantikan nya, kami berharap di KNPI Sulsel menjadi wadah pemuda yang progresif, pemuda yang berdampak, “ungkapnya Pelantikan nantinya diharapkan menjadi ceremonial yang mencerminkan pemuda Sulawesi Selatan sampai ke pelosok daerah,

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Gaya Bank di Abad 21: Saat Prodi Ditutup Demi Kepentingan Investasi

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Ariel Putra Pratama – Presidium Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) ruminews.id – Isu penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri oleh Kemendiktisaintek memicu alarm keras di kalangan aktivis literasi mahasiswa. Kebijakan ini seolah menegaskan bahwa standar keberhasilan sebuah institusi pendidikan kini hanya diukur melalui angka keterserapan kerja di sektor korporasi. Namun, kita harus bertanya secara mendalam, apakah universitas didirikan hanya untuk menjadi balai latihan kerja, ataukah sebagai rahim lahirnya intelektualitas yang mampu membedah carut-marut realitas sosial? Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pendidikan yang kini kian pragmatis dan transaksional. Pendidikan tinggi hari ini nampaknya telah terkooptasi oleh kepentingan industri semata, di mana kurikulum dipaksa tunduk pada selera pasar yang dinamis namun seringkali dangkal. Ketika negara mulai memilah mana ilmu yang “layak hidup” berdasarkan nilai ekonominya, maka pada saat itulah kita sedang menyaksikan lonceng kematian bagi ilmu-ilmu murni dan humaniora yang justru menjadi fondasi bagi nalar kritis bangsa. Dalam diskursus ini, penting bagi kita untuk mendudukkan perkara perbedaan antara Diploma Empat (D4) dan Strata Satu (S1) secara proporsional. D4 atau Sarjana Terapan memang secara ontologis dipersiapkan untuk menjawab kebutuhan teknis dan operasional industri. Fokusnya adalah pada penguasaan skill praktis yang presisi, sehingga sinkronisasi dengan dunia usaha adalah sebuah keniscayaan. D4 hadir sebagai solusi bagi percepatan ekonomi nasional melalui tenaga kerja ahli yang siap pakai di lini terdepan produksi. Namun, menyamaratakan standar relevansi D4 dengan S1 adalah sebuah kekeliruan berpikir yang fatal. S1 atau Sarjana Akademik bukanlah ruang untuk mencetak “sekrup-sekrup” industri, melainkan wadah pengembangan teori, analisis mendalam, dan pemecahan masalah secara makro. S1 dirancang untuk membentuk pola pikir yang mampu melampaui teknis pekerjaan. Jika S1 dipaksa hanya mengikuti kemauan industri, maka fungsi universitas sebagai menara api ilmu pengetahuan akan runtuh dan berganti menjadi pabrik ijazah yang hampa nilai. Korelasi paksaan industri terhadap S1 ini membawa kita pada refleksi kritis Paulo Freire mengenai “Pendidikan Gaya Bank” (Banking Concept of Education). Freire mengingatkan bahwa ketika mahasiswa hanya dianggap sebagai objek yang diisi dengan instruksi demi kepentingan sistem dominan, maka pendidikan telah menjadi alat penindasan. Hari ini, mahasiswa tidak lagi diajak untuk “membaca dunia,” melainkan hanya diajak untuk “bekerja demi dunia.” Pendidikan telah kehilangan ruh pembebasannya karena hanya fokus pada domestikasi manusia agar patuh pada struktur pasar kerja. Apa yang dikhawatirkan Freire kini menjadi nyata di depan mata kita; pendidikan hanya dijadikan komoditas kebutuhan industri semata. Mahasiswa diarahkan untuk menjadi buruh-buruh intelektual yang terasing dari keresahan masyarakatnya. Ketika prodi yang mengajarkan keadilan sosial, filsafat, atau sejarah ditutup karena dianggap “tidak menghasilkan uang,” kita sedang menciptakan generasi yang ahli dalam teknologi namun buta dalam kemanusiaan. Ini adalah bentuk dehumanisasi dalam pendidikan yang sistematis. Oleh karena itu, Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan tidak boleh hanya menjadi pelayan industri. Pemerintah harus memberikan ruang hidup yang luas bagi prodi S1 untuk tetap menjadi laboratorium pemikiran kritis, tanpa harus dibayangi ketakutan akan penutupan atas nama “relevansi industri.” Pendidikan adalah alat perjuangan untuk memanusiakan manusia, dan relevansi sejati pendidikan bukan terletak pada seberapa banyak lulusan yang menjadi karyawan, melainkan seberapa besar kontribusi mereka dalam membangun peradaban yang berkeadilan. Sati Nafas Perjuangan, Mengajar Pada Akar Rumput Merambat Pada Peradaban

Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

HMI Gowa Raya Desak Percepatan Program Bedah Rumah dan Validasi Data Miskin Ekstrem

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id, GOWA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program bedah rumah bagi masyarakat miskin ekstrem di Kabupaten Gowa, Sorotan tersebut muncul setelah tim HMI turun langsung melakukan pemantauan di sejumlah titik lokasi, Selasa (28/04). Dari hasil peninjauan itu, ditemukan bahwa masih banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan belum tersentuh program secara menyeluruh. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut masih jauh dari kata optimal. HMI Cabang Gowa Raya menilai pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret dan terukur untuk mempercepat realisasi program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi warga yang hingga kini masih hidup dalam kondisi hunian yang tidak layak. Kondisi ini dinilai tidak hanya mencerminkan lambannya progres pembangunan, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial jika tidak segera ditangani dengan serius dan berkelanjutan. Ketua Bidang PPD HMI Cabang Gowa Raya menegaskan bahwa kondisi warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Ini bukan sekadar program, ini soal kemanusiaan. Kami menemukan langsung masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi yang tidak layak. Pemerintah tidak boleh lambat. Percepatan harus dilakukan tanpa kompromi terhadap kualitas,” tegasnya. Selain persoalan lambannya progres, HMI juga menyoroti potensi persoalan dalam aspek pendataan penerima manfaat. Menurut HMI, akurasi data menjadi kunci agar program ini tidak melenceng dari sasaran. HMI Cabang Gowa Raya secara tegas mendesak: Dilakukannya validasi data secara transparan dan serius kepada penerima bantuan. Percepatan pelaksanaan program secara merata di seluruh wilayah tanpa diskriminasi. HMI menilai, tanpa langkah cepat dan tepat, program ini berisiko menimbulkan ketimpangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak pada menurunnya legitimasi kebijakan publik jika tidak segera direspons dengan perbaikan yang nyata di lapangan. Sebagai bentuk komitmen, HMI Cabang Gowa Raya menyatakan akan terus mengawal dan mengawasi jalannya program tersebut hingga benar-benar selesai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin ekstrem. Pengawalan ini juga menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Kami akan terus berada di garis pengawasan. Jika ditemukan ketidaktepatan sasaran atau lambannya kinerja, kami tidak akan ragu untuk menyuarakannya. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Gowa Raya

Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

HIPMI Bakastra Sulsel Bakal Gelar Forum Nasional “Economic Outlook in War 2026″

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Makassar – Badan Kajian dan Strategis (Bakastra) BPD HIPMI Sulawesi Selatan akan menggelar Forum Nasional Economic Outlook in War 2026 pada Kamis, 30 April 2026, pukul 08.00 WITA hingga selesai di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang. Forum ini mengangkat tema “Mitigasi Risiko, Optimalisasi Peluang” sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan daerah. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang diskusi strategis yang mempertemukan pemerintah, pertahanan, akademisi, politisi, dan pengusaha dalam satu forum terbuka. Momentum ini dinilai penting untuk membaca arah ekonomi 2026 di tengah ketidakpastian global. Dari unsur pemerintah hadir Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi yang akan memaparkan pandangan terkait ketahanan ekonomi daerah. Sementara dari unsur pertahanan, Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko dijadwalkan memberikan perspektif mengenai stabilitas keamanan dan pengaruhnya terhadap iklim investasi. Dari kalangan akademisi dan pertahanan turut hadir Marsma TNI (Purn.) Ir. Andi Sutomo serta Prof. Marsuki DEA, Ph.D yang akan mengulas proyeksi ekonomi dan dinamika geopolitik global secara komprehensif. Adapun dari unsur politisi dan pengusaha, forum ini menghadirkan Andi Rahmat Manggabarani dan Dr. Ashabul Kahfi untuk membahas strategi adaptasi dunia usaha dan kebijakan publik di tengah tekanan global. Diskusi akan dipandu oleh moderator Dr. Abdul Jabbar. Ketua Panitia, H. Akbar, mengatakan forum ini menjadi wadah konsolidasi gagasan lintas sektor guna memperkuat sinergi menghadapi ketidakpastian global. Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar pengusaha mampu bertahan sekaligus tumbuh di tengah tantangan. “Forum ini dirancang untuk melahirkan diskusi yang aplikatif dan strategis, sehingga pengusaha memiliki arah yang jelas dalam menyusun langkah bisnis ke depan,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Bakastra HIPMI Sulsel, Rijal Madani, menegaskan komitmen Bakastra sebagai ruang kajian yang menghadirkan analisis berbasis data dan rekomendasi konkret. Sekretaris Panitia, Syahrul Awal, menambahkan bahwa seluruh persiapan telah dimatangkan agar forum berjalan efektif dan diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi daerah menuju 2026.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

KOWANI Peringati Hari Kartini, Gelar Gerakan Nasional Wanita Berkebaya dan Fun Walk 1,2 km

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) sebagai organisasi federasi perempuan tertua dan terbesar di tanah air, secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Wanita Berkebaya.  Dimana disatukan dengan kemeriahan aksi jalan santai atau Fun Walk Berkebaya Nasional. “Momentum refleksi dan peringatan Hari Karrini ini tidak hanya dirayakan sebagai seremoni tahunan untuk mengenang jasa pahlawan emansipasi. Tetapi juga dijadikan sebagai tonggak kebangkitan identitas visual perempuan Indonesia melalui busana kebaya yang merupakan warisan luhur bangsa,” kata Ketua Umum KOWANI, Ibu Nannie Hadi Tjahjanto kepada media saat acara, Rabu (29/4/2026) di Jakarta. Ia menekankan, kebaya adalah cerminan dari filosofi mendalam mengenai kesabaran, keanggunan, dan keteguhan hati, yang menjadi ciri khas karakter perempuan nusantara. Kemuadian kebaya bukan sekadar lembaran kain yang dijahit menjadi busana, melainkan sebuah identitas pemersatu yang melintasi batas-batas etnis dan status sosial di seluruh penjuru Indonesia. “Melalui gerakan nasional ini, Kowani mengajak seluruh elemen perempuan, mulai dari tingkat akar rumput hingga para pengambil kebijakan. Dimana ntuk menanamkan rasa bangga mengenakan kebaya sebagai bagian dari diplomasi budaya dan upaya kolektif memperkuat jati diri bangsa di tengah gempuran budaya global,” ajak Ibu Nannie sapaan akrabnya. Menurtnya, aksi nyata dari gerakan ini diwujudkan melalui kegiatan Fun Walk Berkebaya, yang mengambil rute strategis dan sarat sejarah di pusat ibu kota Jakarta. Ribuan peserta yang merepresentasikan berbagai organisasi wanita di bawah naungan KOWANI memulai langkah mereka. “Titik keberangkatan dimulai dari Kantor Pusat KOWANI yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol Nomor 58 dan berakhir finish di Gedung Sarinah Jl. Thamrin Jakarta Pusat,” ucapnya. Dengan penuh semangat dan kebersamaan, para peserta berjalan menyusuri jalan protokol menuju Bundaran Hotel Indonesia, yang menjadi simbol modernitas bangsa. Kemudian mengakhiri parade budaya tersebut di Gedung Sarinah, sebuah ikon sejarah yang kini telah bertransformasi menjadi pusat apresiasi industri kreatif dan UMKM lokal. “Pemilihan rute sepanjang kurang lebih 1,2 km ini memiliki pesan simbolis yang sangat kuat. Yakni menunjukkan bahwa kebaya tetap memiliki relevansi, yang sangat tinggi dalam dinamika kehidupan modern saat ini,” terang Ibu Nannie. Kata dia, KOWANI juga ingin membuktikan secara langsung kepada masyarakat luas, bahwa kebaya memiliki fleksibilitas tinggi, tetap nyaman digunakan untuk beraktivitas luar ruangan seperti jalan santai. Bahkan kebaya mampu menyesuaikan diri tanpa harus kehilangan nilai-nilai pakem, yang terkandung di dalamnya. “Kehadiran ribuan perempuan berkebaya di ruang publik ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi generasi muda. Dimana pemuda tidak lagi merasa canggung atau menganggap kebaya hanya sebagai busana untuk acara formal semata,” sambung Ibu Nannie. Lebih jauh lagi, Gerakan Nasional Wanita Berkebaya ini diinisiasi oleh KOWANI di bawah kepemimpinan Ibu Nannie Hadi Tjahjanto. Langkah strategis ini untuk memperkuat posisi kebaya dalam proses pengusulan sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO. KOWANI bertindak sebagai motor penggerak yang secara konsisten menyosialisasikan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya demi menjaga keberlanjutan tradisi bagi generasi mendatang. “Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan yang inklusif dan menggembirakan seperti Fun Walk ini. Diharapkan kesadaran kolektif akan pentingnya melestarikan kekayaan bangsa dapat terus bertumbuh dan mengakar kuat dalam sanubari setiap perempuan Indonesia,” tukas Ibu Nannie. KOWANI sebagai organisasi Ibu Bangsa terus berkomitmen, untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan. Baik melalui jalur pemberdayaan ekonomi, pendidikan, maupun pelestarian nilai-nilai luhur budaya. “Melalui sinergi yang tercipta dalam acara ini, KOWANI optimis bahwa semangat Kartini akan terus menyala dalam setiap langkah perempuan Indonesia, yang dengan bangga melestarikan budayanya sendiri,” tutupnya. (red)

Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pernyataan Menko AHY dalam Penanganan Kecelakaan KRL yang Berkeadilan dan Solutif

Tinggalkan Komentar / Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Penulis: Aditya Putra Asnawing – Demokrat Muda Sulawesi Selatan ruminews.id, Makassar – Kami, kader muda Partai Demokrat Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasi terhadap sikap dan pernyataan tegas Agus Harimurti Yudhoyono dalam merespons insiden kecelakaan KRL. Pernyataan AHY bahwa “laki-laki dan perempuan sama saja, tidak boleh jadi korban dalam insiden apapun. Yang difokuskan bukan gendernya, tetapi bagaimana sistem transportasi menghadirkan rasa aman dan nyaman” merupakan sikap yang tegas, berkeadilan, dan berorientasi pada solusi. Hal tersebut mencerminkan kepemimpinan yang objektif, adil, dan berorientasi pada substansi persoalan. Dalam situasi krisis, pendekatan seperti ini sangat penting agar perhatian publik dan pemangku kebijakan tidak teralihkan dari hal yang paling mendasar, yakni keselamatan masyarakat. Kami menilai, sikap tersebut menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi publik, sekaligus menegaskan bahwa penanganan kecelakaan transportasi harus mengedepankan prinsip profesionalitas, respons cepat, serta langkah-langkah preventif ke depan. Fokus pada evaluasi sistem, peningkatan standar keselamatan, dan mitigasi risiko merupakan kunci agar kejadian serupa tidak terulang. Lebih jauh, pernyataan AHY juga memberikan pesan kuat bahwa keselamatan adalah isu universal yang melampaui perbedaan apapun. Negara harus hadir secara adil bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi, serta memastikan setiap kebijakan berbasis pada kepentingan publik yang lebih luas. Sebagai kader muda, kami mendukung penuh langkah-langkah konkret pemerintah dalam memperkuat sistem transportasi yang aman, modern, dan berkelanjutan. Kepemimpinan yang tenang, rasional, dan berorientasi solusi seperti yang ditunjukkan AHY adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemasangan Banner Berujung Penangkapan, PP-PMI Tuding Terjadi Pembungkaman Demokrasi di Mabes Polri

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Ruminews.id, Jakarta — Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) sebelumnya telah memasang sejumlah banner berisi permohonan maaf kepada para pengguna jalan terkait rencana aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan pada 30 April 2026 di depan Mabes Polri. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk desakan kepada Paminal Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelayanan di Samsat Kelapa Dua. Namun, alih-alih mendapatkan ruang demokrasi, pada malam tanggal 28 April 2026, kader-kader PP-PMI justru mengalami penangkapan dan pemborgolan oleh aparat kepolisian di sekitar Mabes Polri. Peristiwa ini sontak menuai kritik keras, karena tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk represif yang mencederai prinsip negara hukum dan kebebasan berekspresi. Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, dalam sambungan telepon mengecam keras tindakan aparat tersebut. Ia menilai bahwa penangkapan terhadap kadernya merupakan bentuk nyata kemunduran demokrasi. “Bagaimana mungkin aparat di Mabes Polri tidak mampu memahami aturan hukum yang menjamin kebebasan berekspresi. Ini bukan hanya soal banner, ini soal demokrasi yang secara terang-terangan dibungkam. Atau jangan-jangan ada kepentingan tertentu untuk melindungi Samsat Kelapa Dua,” tegas Ali. Menurutnya, tindakan penangkapan dan pemborgolan terhadap mahasiswa yang tidak melakukan perusakan, vandalisme, maupun tindakan anarkis merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum. Senada dengan itu, Ketua HMI Cabang Ciputat, Irhas, juga mengecam keras tindakan aparat kepolisian. Ia menilai bahwa pemasangan banner sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum tidak seharusnya direspons dengan tindakan represif. “Mereka hanya memasang banner, tidak ada pengrusakan, tidak ada coret-coret, apalagi kerusuhan. Ini menunjukkan wajah penegakan hukum yang berlebihan dan berpotensi menjadi alat pembungkam demokrasi,” ujar Irhas. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Mabes Polri terkait alasan penangkapan dan pemborgolan terhadap kader PP-PMI tersebut. Sementara itu, gelombang kritik dari berbagai elemen mahasiswa diprediksi akan terus menguat sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik anti-demokrasi tersebut.

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Dinamika Lima Hari Empat Malam Lahirkan Kepemimpinan Baru di MAPALA 45 Makassar

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id – Makassar, 28 April 2026 – Musyawarah Besar (MUBES) ke-31 Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) 45 Makassar yang dilaksanakan pada Jumat, 24 April hingga Selasa, 28 April 2026 telah selesai setelah melalui rangkaian sidang dan dinamika organisasi yang berlangsung secara intensif selama lima hari empat malam. Forum tertinggi organisasi tersebut menghasilkan keputusan penting berupa terpilihnya Formatur Ketua Umum MAPALA 45 Makassar atas nama Dion Dallo Satteda, yang ditetapkan melalui mekanisme aklamasi sebagai bentuk kesepakatan bersama seluruh peserta forum. Selama pelaksanaan MUBES, berbagai agenda strategis telah dibahas, di antaranya evaluasi kepengurusan sebelumnya, pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta perumusan arah kebijakan organisasi ke depan. Koordinator Steering, Ardy Bangsawan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, peserta, alumni, dan seluruh anggota MAPALA 45 Makassar yang telah berkontribusi dan mendukung penuh jalannya MUBES ke-31 hingga selesai,” ujarnya. Sementara itu, Formatur Ketua Umum terpilih, Dion Dallo Satteda, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai nahkoda organisasi. “Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Amanah ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab demi keberlanjutan dan kemajuan MAPALA 45 Makassar,” ungkapnya. Lebih lanjut disampaikan bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan administrasi dan tindak lanjut hasil Musyawarah Besar akan dilaksanakan oleh Formatur Ketua Umum terpilih. Dengan berakhirnya rangkaian MUBES ke-31 ini, diharapkan kepemimpinan yang baru mampu membawa MAPALA 45 Makassar menjadi organisasi yang lebih solid, progresif, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kepencintaalaman.

Luwu Utara, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Nyawa Bukan Soal Gender: Menyoal Logika Kebijakan dalam Respons Menteri PPPA

Tinggalkan Komentar / Luwu Utara, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

Penulis: Iin Nirmala – Fungsionaris Kohati Cab. Makassar Timur ruminews.id, Luwu Utara – Pernyataan Arifatul Choiri Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait insiden KAI yang menelan korban perempuan dan anak memunculkan pertanyaan serius tentang cara pandang negara dalam melihat keselamatan publik. Alih-alih menempatkan keselamatan sebagai isu universal yang menyangkut seluruh penumpang tanpa kecuali, respons yang menyarankan pemisahan posisi gerbong berdasarkan gender justru berpotensi menyederhanakan persoalan menjadi sekadar urusan kategorisasi laki-laki dan perempuan. Dalam situasi darurat seperti kecelakaan transportasi, faktor utama yang seharusnya menjadi perhatian adalah standar keselamatan, sistem mitigasi risiko, serta kesiapan operator dalam melindungi seluruh penumpang. Ketika narasi yang muncul justru mengarah pada pemisahan berbasis gender, muncul kesan bahwa keselamatan diposisikan tidak setara, seolah ada kelompok yang perlu “diprioritaskan” dengan cara yang tidak menyentuh akar masalah. Pendekatan semacam ini juga berisiko menimbulkan persepsi bahwa nyawa manusia dipandang melalui lensa identitas tertentu, bukan sebagai entitas yang sama berharganya. Padahal, dalam prinsip kebijakan publik yang adil, negara seharusnya hadir dengan solusi yang menyeluruh, bukan segmentatif. Keselamatan transportasi bukan isu perempuan, laki-laki, atau anak semata melainkan isu kemanusiaan. Lebih jauh, wacana seperti ini dapat memicu polarisasi yang tidak produktif. Ketika kebijakan atau pernyataan publik terkesan membandingkan nilai keselamatan antar kelompok, maka yang terjadi bukan penguatan perlindungan, melainkan potensi konflik persepsi di masyarakat. Ini tentu kontraproduktif dengan semangat perlindungan inklusif yang seharusnya diusung oleh kementerian terkait. Kritik terhadap pernyataan ini bukan berarti menafikan pentingnya perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Namun, perlindungan tersebut harus dirancang secara sistemik dan berbasis keselamatan menyeluruh, bukan dengan pendekatan simbolik yang berpotensi menimbulkan bias baru. Negara perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak hanya sensitif, tetapi juga adil, rasional, dan tidak menimbulkan kesan bahwa satu kelompok “dikorbankan” demi kelompok lainnya.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Menoropong Hilal, Halal Bihalal dan Pelantikan HMI KOMDAK CAB. GOWA RAYA

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Gowa – Pelantikan Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps HMI-Wati Komisariat Dakwah dan Komunikasi (KOMDAK) Cab. Gowa Raya Periode 2026-2027/1447-144. Pada Minggu (26/4/2026) di Aula Besar Gedung PPG Kampus III UINAM. Agenda pelantikan mengusung tema “Kembali ke Khittah Perjuangan: Menegakkan Nilai Menyatukan Arah. Dalam beberapa sambutan khususnya sambutan Kakanda Prof. Dr. Nurhidayat Muhammad Said, S.Ag., M.Ag yang merupakan alumni Komisariat Dakwah dan Komunikasi mengatakan bahwa kader HMI itu wajib punya kualitas dan integritas tinggi punya pengkonsumsian buku lebih banyak dari mahasiswa lain, jangankan hanya kader seremonial, Ketum Komisariat pun wajib miliki apalagi Ketum Cabang, Ketum Badko dan Ketum Pb. Dulu orang jadi ketua itu di seganinya bukan main, makanya dengan kesadaran ini mari sama-sama rekonstruksi kembali benahi kembali, isi kembali dan jahit kembali demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan Kelancaran kita Ber-HMI. Selanjutnya Orasi Ilmiah yang disampaikan oleh Kakanda Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si, dalam orasi ilmiahnya tersebut, ada tiga kualitas harus dimiliki kader HMI. “Yaitu, wawasan keilmuan, wawasan keagamaan dan wawasan keindonesiaan. Agar dapat menjadi kader yang memiliki potensi, berinovasi, dan unggul sehingga siap bertarung diluar sana “ tuturnya. Dan selanjutnya sambutan Ketua Umum HMI KOMDAK Kurniawan dalam orasinya bahwa mesti kader HMI ini sadar dengan adanya simbol guru besar yang ada di Spanduk. Bahwa spirit kakanda-kakanda yang menjadi guru besar, itu tidak boleh hilang di tubuh HMI khususnya di Komisariat Dakwah dan Komunikasi dan mesti saya sampaikan bahwa kepedihan, kesedihan yang kita alami saat ini dalam proses pembelajaran dan keorganisasian jauh sebelum hari ini yang sekarang sukses diluar sana itu jalan yang sama kita tempuh saat ini. “YAKUSA” Pelantikan HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi dengan tegas akan membawa dan mengayomi komisariat lebih baik lagi, banyak persoalan yang akan dihadapinya. “Saya menginginkan kekompakkan kawan-kawan pengurus dalam menjaga amanah ini bersama,“ ujarnya. Ketua Umum HMI Komisariat Dakwah dan Komunikasi memotivasi pengurus baru untuk berjuang melanjutkan bersama dan merasa bahagia di acara pelantikan Komisariat Dakwah dan Komunikasi Acara tersebut turut hadir yaitu alumni Komisariat Dakwah, Ketua Kahmi Rayon UINAM, Ketum Cabang, Sekum Cabang HMI, Bendahara Cabang, Kabid PAO Cabang dan Ketua KOHATI Cabang dan Kasat Intel Gowa dll.

Scroll to Top