ruminews.id, Jakarta – Kasus pemerkosaan yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 15 tahun oleh 27 pria di Sampang, Jawa Timur, memicu reaksi keras dari berbagai kalangan.
ruminews.id – MAKASSAR, 11 JULI 2026 – Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2025 sekaligus aktivis pemuda, Muh. Zulhamdi Suhafid, resmi meluncurkan karya literatur pertamanya berjudul Manifesto Jalanan: Globalisasi, Demokrasi, dan Amarah Rakyat. Buku ini hadir sebagai sebuah arsip pemikiran konkrit yang menjembatani ketatnya ruang akademik dengan riuhnya ruang advokasi di jalanan. Buku ini lahir dari refleksi mendalam penulis terhadap rangkaian peristiwa historis yang ia alami langsung, salah satunya adalah momen krusial Kerusuhan 29 Agustus 2025 di Jalan Sultan Alauddin dan di bawah Fly Over Makassar. Peristiwa perlawanan ribuan massa tersebut menjadi titik balik bagi Zulhamdi—seorang mahasiswa Hubungan Internasional—untuk merangkai kembali rekam jejak esai dan opini kritis yang telah ia tulis di berbagai media massa sejak tahun 2024. Dalam keterangannya, Muh. Zulhamdi Suhafid mengungkapkan bahwa buku ini merupakan kompilasi pemikiran yang bergerak dari makro ke mikro. Narasi di dalamnya dibuka dengan membedah konstelasi global, mulai dari arus globalisasi, disrupsi teknologi, SDGs, diplomasi, hingga krisis lingkungan global. “Narasi itu kemudian menyempit untuk menganalisis arah politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran, lalu bergerak lebih dekat ke tanah kelahiran saya di Jeneponto, sebelum akhirnya ‘meledak’ di titik-titik krusial gerakan perlawanan di Makassar—mulai dari pertigaan Alauddin–Pettarani hingga depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Zulhamdi. Bagi alumnus Hubungan Internasional ini, pemilihan judul Manifesto Jalanan didasari atas keyakinan bahwa isu global tidak pernah berdiri sendiri. Arus besar dunia pada akhirnya selalu memicu ketegangan kecil yang sangat personal di kampus, di desa-desa, serta di kantong kemiskinan yang kerap luput dari sorotan media nasional. “Globalisasi bukan sekadar istilah di buku teks, demokrasi bukan prosedur lima tahunan, dan amarah rakyat bukan sekadar headline berita yang lewat. Ketiganya adalah satu rangkaian pengalaman hidup utuh yang saya alami langsung, dari seorang mahasiswa yang membaca dunia lewat halaman buku menjadi seorang aktivis yang memahami negaranya dari atas aspal,” tegas mantan Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tersebut. Melalui Manifesto Jalanan, Zulhamdi tidak berniat memberikan vonis final atas karut-marut keadaan bangsa. Sebaliknya, ia mempersembahkan buku ini sebagai sebuah arsip kecil—sebuah potret jujur dari generasi muda yang menolak abai, yang terus berusaha memahami negaranya sembari di waktu yang sama, terus turun tangan memperjuangkannya. Buku Manifesto Jalanan: Globalisasi, Demokrasi, dan Amarah Rakyat kini telah resmi dirilis dan diharapkan dapat memantik ruang-ruang diskusi baru di kalangan akademisi, aktivis, serta masyarakat luas yang mendambakan refleksi kritis atas arah demokrasi Indonesia hari ini.
ruminews.id, Gowa – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar, Rahmat Al Ayyuby, mencermati secara serius dinamika yang berkembang dalam beberapa hari terakhir terkait proses penegakan hukum yang melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta perhatian publik terhadap keterlibatan unsur TNI dalam pengamanan institusi negara. Perkembangan tersebut menjadi sorotan luas masyarakat dan media karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum nasional.
ruminews.id, Makassar – Gelombang desakan terhadap penegakan hukum kembali menggema dari Kota Makassar. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Jumat (10/7/2026).
ruminews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII), Masri Ikoni, menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri atau Kortastipidkor Polri untuk mengusut tuntas 3 kasus korupsi besar yang saat ini menjadi perhatian publik. Kantor PP GPII, Menteng 58 Jakarta, Kamis 09 Juli 2026. Masri Ikoni menegaskan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas, profesional, dan tanpa tebang pilih. Ia menilai penanganan perkara besar oleh Kortastipidkor akan menjadi tolok ukur komitmen negara dalam menyelamatkan keuangan negara serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tiga kasus yang disorot PP GPII adalah dugaan megakorupsi dengan nilai kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah, dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, serta kasus dugaan korupsi yang berdampak pada pemadaman listrik atau blackout PLN dan pengelolaan PT Asabri (Persero). Ketiga kasus tersebut sebelumnya ditangani Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah. “Kami dari PP GPII mendukung penuh langkah Kortastipidkor Polri. Usut 3 kasus korupsi ini sampai tuntas. Jangan beri ruang sedikit pun bagi pelaku korupsi untuk lolos dari jerat hukum,” tegas Masri Ikoni. Ia menambahkan penindakan harus menyasar semua pihak yang terlibat tanpa kecuali. Terkait proses hukum yang berjalan, Masri Ikoni juga menyinggung penyelidikan Kortastipidkor terhadap Febrie Ardiansyah. Berdasarkan informasi publik, Polri telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk restoran di Cipete dan money changer terkait dugaan keterlibatan Jampidsus dalam tiga kasus korupsi dan pencucian uang, salah satunya terkait tata kelola batu bara yang disebut memicu gangguan pasokan listrik. “Ini menjadi ujian bagi sistem hukum kita. Jika aparat penegak hukum diduga terlibat, maka proses hukum harus berjalan transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” ujar Masri Ikoni. Pada bagian lain, Masri Ikoni selaku Ketua Umum PP GPII secara tegas meminta agar oknum TNI tidak terlibat dalam proses penegakan hukum sipil. Ia menilai hal itu merupakan kewenangan Polri dan Kejaksaan sesuai konstitusi dan undang-undang yang berlaku. “PP GPII meminta dengan tegas agar oknum TNI tidak masuk dalam ranah penegakan hukum sipil. Biarkan setiap institusi bekerja sesuai tupoksinya agar tidak menimbulkan kegaduhan dan multitafsir di masyarakat,” kata Masri Ikoni. Menutup pernyataannya, Masri Ikoni mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Ia menyatakan GPII siap bersinergi dengan Polri dalam mengawal proses hukum dan melakukan edukasi antikorupsi hingga ke tingkat akar rumput. “Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Jangan mudah terprovokasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kami berharap penanganan 3 kasus ini menjadi titik balik penguatan kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia,” pungkas Masri Ikoni.
Penulis: Angga Riyon Nugroho S.Pd. Ruminews.id, Yogyakarta — Prabowo Subianto Djojohadikusumo, presiden ke-8 Indonesia adalah presiden yang banyak menyorot perhatian publik akhir-akhir ini. Bukan hanya keterlibatannya pada penculikan aktivis di tahun 1998, namun kebijakan-kebijakannya sebagai presiden yang tidak dimasuk nalar masyarakat Indonesia. Kita dapat lihat saat kampanye istilah “Gemoy” jadi bagian kampanyenya kala itu, atau slogan “Ok Gas” untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, menyatakan dirinya sebagai calon presiden yang peduli terhadap nasib rakyat Indonesia.
ruminews.id, MAKASSAR – Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Sulawesi Selatan melayangkan protes keras dan mosi tidak percaya terhadap instansi pemerintah terkait tata kelola lalu lintas moda transportasi barang berat. Hal ini didasari atas pembiaran aktivitas truk bertonase besar atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas bebas di jalan-jalan sekunder dan pemukiman kota, serta melubernya antrean bahan bakar minyak (BBM) jenis solar hingga memakan badan jalan utama. Fenomena pembiaran ini tercatat telah berlangsung secara masif selama lebih dari satu bulan tanpa ada tindakan konkret.
Pernyataan Sikap Sekretaris Jenderal DEMA UIN Alauddin Makassar Ruminews.id – Pendidikan tinggi bukanlah komoditas yang dapat disesuaikan nilainya setiap kali negara menghadapi tekanan fiskal. Pendidikan adalah amanat konstitusi, instrumen keadilan sosial, dan jalan bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berimplikasi pada meningkatnya beban biaya pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan moral.
Ruminews.id – Makassar, 11 Juli 2026 – Bayangkan sebuah rumah yang atapnya bocor di berbagai sudut. Saat hujan deras turun, penghuninya sibuk menaruh ember untuk menampung air yang menetes, alih-alih memperbaiki sumber kebocoran di atap. Analogi tersebut menggambarkan keresahan sebagian masyarakat terhadap penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Di tengah harapan agar aparat penegak hukum menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan keuangan negara, muncul kritik bahwa sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
Ruminews.id, Makassar, 11 Juli 2026 – Sebuah pamflet seruan aksi yang mengatasnamakan Komando Pusat Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Periode 2025–2027 beredar luas di berbagai platform media sosial. Pamflet tersebut memberitahukan agenda aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026, di Pertigaan Hertasning–Pettarani, Kota Makassar.
