Pemuda

Daerah, Gowa, Hukum, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Hadiri Sidang Hak Angket, Husniah Talenrang Tegaskan Komitmen Hormati Mekanisme Konstitusional DPRD

ruminews.id,GOWA – Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menghadiri sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme konstitusional yang dimiliki DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sidang yang dipimpin Ketua Pansus Kasim Sila tersebut berlangsung sesuai agenda yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan itu, Husniah Talenrang memberikan keterangan kepada Pansus, kemudian berpamitan kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sebelum meninggalkan ruang persidangan. Kehadiran Bupati dinilai mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menghormati mekanisme demokrasi, menjaga komunikasi antarlembaga, serta menjalankan prinsip kemitraan antara eksekutif dan legislatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, hak angket merupakan instrumen pengawasan politik DPRD yang digunakan untuk meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah daerah. Mekanisme ini bukan merupakan proses peradilan, sehingga pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tata tertib DPRD, serta menjunjung asas objektivitas, proporsionalitas, dan keadilan. Terkait langkah Bupati meninggalkan ruang sidang setelah memberikan keterangan, secara umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak mengatur kewajiban kepala daerah untuk tetap berada di ruang persidangan hingga seluruh agenda selesai. Tata cara pelaksanaan rapat pada dasarnya mengacu pada Tata Tertib DPRD serta kewenangan pimpinan sidang dalam mengatur jalannya persidangan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Karena itu, setiap proses pengawasan terhadap penyelenggara pemerintahan harus dilaksanakan secara profesional, objektif, serta tetap menghormati hak-hak setiap pihak. Rahim, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, menilai kehadiran Husniah Talenrang merupakan bukti penghormatan kepala daerah terhadap fungsi pengawasan DPRD. “Kehadiran Ibu Bupati memenuhi undangan Pansus untuk memberikan keterangan merupakan bentuk penghormatan terhadap mekanisme konstitusional. Dalam perspektif hukum tata negara, hak angket adalah instrumen pengawasan DPRD, bukan proses peradilan. Karena itu, seluruh proses harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta menjunjung asas keadilan dan due process,” ujar Rahim. Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap tindakan Bupati meninggalkan ruang sidang tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. “Tidak tepat menyimpulkan adanya pelanggaran hanya karena Bupati meninggalkan ruang sidang setelah memberikan keterangan. Penilaian tersebut harus mengacu pada Tata Tertib DPRD yang berlaku dan kewenangan pimpinan sidang. Yang paling penting adalah substansi pengawasan tetap berjalan secara objektif demi kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa,” katanya. Rahim juga berharap dinamika yang berkembang antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan DPRD tidak mengurangi semangat membangun daerah. Menurutnya, fungsi pengawasan legislatif dan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif harus berjalan beriringan dalam semangat kemitraan sebagaimana diamanatkan undang-undang, sehingga seluruh energi dapat difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, ia mengingatkan agar proses hak angket tidak disimpulkan secara prematur sebagai dasar untuk mengajukan pemakzulan kepala daerah. “Mengaitkan hasil hak angket secara otomatis dengan usulan pemakzulan merupakan pandangan yang terlalu dini. Negara hukum menghendaki setiap proses dilakukan secara cermat, objektif, dan berdasarkan bukti yang sah. Hak angket tidak boleh berubah menjadi alat yang mengabaikan asas keadilan maupun praduga tak bersalah. Yang harus dikedepankan adalah kebenaran hukum, bukan tekanan politik,” tutup Rahim.

Bone, Daerah, Nasional, Olahraga, Pemuda, Pendidikan

Turnamen Antar Pelajar Mini Soccer Cup III DPC KEPMI Bone Kecamatan Kahu Resmi Dimulai

ruminews.id, BONE – Semangat sportivitas dan solidaritas pemuda di Kecamatan Kahu kembali membara. Dewan Pengurus Cabang Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone Kecamatan Kahu (DPC KEPMI BONE KEC. KAHU) sukses menggelar seremonial pembukaan turnamen Antar Pelajar Mini Soccer Cup III. Event tahunan yang telah dinantikan ini menjadi ajang pembuktian bakat sekaligus ruang silaturahmi bagi seluruh elemen masyarakat. Kilau semangat di wajah para generasi muda menjadi pemandangan utama di Kecamatan Kahu.

Nasional, Olahraga, Opini, Pemuda, Pendidikan

Generasi Muda Luwu Timur: Gelombang Baru Prestasi dan Pemberdayaan di Bumi Batara Guru

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, yang akrab disapa Bumi Batara Guru, kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan dengan kekayaan sumber daya alam. Lebih dari itu, daerah yang genap berusia 23 tahun pada 2026 ini sedang menorehkan nama lewat gelombang prestasi generasi muda yang kian menggema, dari tingkat provinsi hingga ke panggung nasional dan internasional. Panggung Prestasi: dari Ring Tinju hingga Sirkuit Motegi Sorotan utama datang dari dunia olahraga. Pada Kejuaraan Nasional Tinju Amatir 2025 di Palu, empat petinju muda Luwu Timur menyumbangkan dua medali emas dan dua perunggu. Izack Timothy Masihor (kelas 40 kg School Boys) dan Yosafat Daniel Bryan Masihor (kelas 46 kg Junior Boys) naik ke podium tertinggi. “Ini bukti nyata bahwa pembinaan olahraga di Luwu Timur berjalan dengan baik,” ujar Ketua KONI Luwu Timur, Herawan Raditya. Bakat muda Luwu Timur juga bersinar di cabang karate. Kontingen Inkado meraih Juara Umum III pada Piala Menpora RI Sulsel Open Tournament 2025 dengan 33 medali. Fauzia Annisa, karateka asal Towuti, meraih medali emas di Kejuaraan Nasional di Yogyakarta. Di sepak bola, Muhammad Rifqi Firmansyah, penjaga gawang asal Desa Pertasi Kencana, resmi bergabung dengan PSM Makassar U-20, menyusul rekannya Dirly yang lebih dulu bergabung. Ketua PSSI Lutim Asri Rachman menyatakan, “Terbukti putra lokal Luwu Timur mampu menembus PSM U-20 dan siap bersaing dengan pemain muda dari provinsi lain”. Di ajang internasional, pembalap muda Muhammad Badly Ayatullah Massorong (kelahiran 2009) mencetak podium ketiga pada Idemitsu Asia Talent Cup 2025 di Sirkuit Motegi, Jepang. Di cabang catur, Satya Sakti Narayana, siswa SMA Negeri 4 Luwu Timur, meraih medali emas pada Kejurprov Catur Sulsel 2026, mengantarkan Luwu Timur keluar sebagai juara umum. Melangkah ke Senayan dan Panggung Nasional Prestasi generasi muda tidak hanya di bidang olahraga. Ivonny, siswi SMAN 4 Luwu Timur, terpilih sebagai satu-satunya wakil dari daerahnya dalam Parlemen Remaja 2025 di Gedung DPR RI. “Ini bukti bahwa anak daerah punya kemampuan dan potensi luar biasa,” ujar Bupati Irwan Bachri Syam. Di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Syauqi Madani meraih Juara I Duta Wisata Sulawesi Selatan 2025. Pada Pemilihan Duta Wisata Luwu Timur 2026, Muhammad Rizaldy As Sahid dan Nurul Qisthi Arifuddin keluar sebagai juara. Sementara itu, Aura Malaeka Putri Rizaldi, siswi SMPN 1 Towuti, mewakili daerah di ajang Putera Puteri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2026. Pemberdayaan: Membangun Fondasi untuk Masa Depan Di balik deretan prestasi, pemberdayaan generasi muda menjadi fondasi utama. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tengah menggodok Ranperda tentang Kepemudaan sebagai syarat meraih Predikat Kabupaten Layak Pemuda dari Kemenpora. Program “Sabtu Sehat Juara” digulirkan untuk menjaga kebugaran, mempererat silaturahmi, dan mendukung UMKM. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menggelar berbagai pelatihan, mulai dari bimbingan teknis wirausaha pemula hingga workshop Luwu Timur Creative Hub. Sebanyak 55 peserta yang terdiri dari 25 pengelola desa wisata dan 30 konten kreator, diberdayakan melalui bimbingan teknis pemasaran digital. Swasta dan Komunitas: Gerakan dari Bawah PT Vale Indonesia melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat membina dua komunitas pengrajin anyaman teduhu. Komunitas Teduhu dari Desa Nuha dan Komunitas Sampa Konao dari Desa Matano. Generasi kedua pengrajin berusia 16 hingga 23 tahun kini menjadi penerus tradisi yang telah berlangsung sejak 1970-an. Komunitas Pejuang Muda Wija To Cerekang dari Dusun Cerekang bahkan menjalani verifikasi Kementerian Lingkungan Hidup sebagai calon penerima Penghargaan Kalpataru 2026, sebuah penghargaan tertinggi bagi pelestari lingkungan. “Mereka bukti nyata generasi muda mampu tampil sebagai garda terdepan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Esti Purwaningsih dari DLH Luwu Timur. Menatap Masa Depan Dengan 30 cabang olahraga dan 322 atlet yang telah lolos menuju Pekan Olahraga Provinsi 2026 di Bone-Wajo, serta 12 sekolah yang meraih Penghargaan Adiwiyata Nasional 2025, Luwu Timur menunjukkan bahwa pemberdayaan generasi muda bukan sekadar wacana. Dari ring tinju di Palu hingga sirkuit Motegi di Jepang, dari ruang rapat DPR RI hingga dusun-dusun di pelosok Cerekang, generasi muda Luwu Timur terus membuktikan diri. Bumi Batara Guru bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tapi juga kaya akan talenta, semangat, dan mimpi-mimpi besar anak-anak mudanya yang siap menyambut masa depan.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Guru di Era Kecerdasan Buatan: Kompetensi Meningkat, Kesejahteraan Harus Mengikuti

Penulis: Ach.Hambali – Mahasiswa IAI Al-Khairat Pamekasan ruminews.id – Kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai platform kecerdasan buatan mulai memasuki ruang kelas, guru Indonesia menghadapi tantangan baru. Mereka dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Namun di balik tuntutan peningkatan kompetensi tersebut, masih tersisa pertanyaan mendasar: apakah kesejahteraan guru telah berkembang seiring meningkatnya beban profesional mereka? Transformasi digital pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kesejahteraan guru meningkat sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis mereka dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Guru masa kini tidak lagi cukup menguasai ilmu pedagogik semata. Tuntutan zaman memaksa mereka merambah wilayah yang jauh lebih luas: literasi digital, pemanfaatan AI untuk menyusun modul ajar, AI untuk asesmen pembelajaran, AI untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, hingga dasar-dasar coding dan computational thinking. Semua itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari profesi keguruan. Gejala ini terlihat nyata di Pamekasan. Pada Juli 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Yudistira menyelenggarakan Seminar Penguatan Literasi Digital, Coding, AI, dan Deep Learning bagi guru SD, dengan tujuan meningkatkan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi di ruang kelas. Langkah ini berlanjut pada awal 2026, ketika Pamekasan menjadi salah satu daerah di Madura yang membentuk MGMP Coding dan AI dengan melibatkan sekitar 40 guru SMP sebagai langkah awal menyiapkan tenaga pendidik menghadapi kurikulum berbasis teknologi. Dua inisiatif ini menunjukkan bahwa guru di daerah seperti Pamekasan tidak tertinggal dalam mengikuti arus perubahan global. Mereka bergerak, beradaptasi, dan berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Di sisi lain, peningkatan kompetensi ini datang dengan konsekuensi yang tidak ringan. Guru harus mengikuti rangkaian panjang: Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pelatihan digital, pelatihan AI, administrasi pembelajaran, hingga pengembangan media digital. Semua tuntutan ini membutuhkan waktu, tenaga, dan yang tak kalah penting, biaya. Sayangnya, tidak semua guru memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut. Masih banyak guru, khususnya guru honorer, yang menghadapi keterbatasan pendapatan sehingga harus membagi waktu dengan pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kesempatan mereka untuk terus meningkatkan kompetensi secara optimal. Sebagai gambaran, seorang guru SD di Kecamatan Proppo mengikuti pelatihan AI yang diselenggarakan Disdikbud Pamekasan. Ia belajar membuat perangkat ajar menggunakan ChatGPT dan media pembelajaran digital. Namun, untuk mengikuti pelatihan lanjutan, membeli laptop yang memadai, atau membayar akses internet berkualitas, ia masih harus mengeluarkan biaya pribadi. Ilustrasi semacam ini menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan tidak bisa berjalan sepihak; ia memerlukan dukungan ekonomi yang nyata bagi para guru di lapangan. Bila dilihat melalui kacamata teori human capital, guru pada dasarnya adalah aset utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Guru yang sejahtera akan lebih leluasa untuk berinovasi, mengikuti pelatihan lanjutan, membeli perangkat belajar yang memadai, memanfaatkan AI secara maksimal, dan fokus mendidik siswa tanpa terbebani kekhawatiran ekonomi. Sebaliknya, guru yang masih harus memikirkan kebutuhan ekonomi sehari-hari cenderung memiliki ruang gerak yang lebih sempit untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Betapapun tinggi semangat mereka mengikuti pelatihan AI atau coding, keterbatasan sumber daya bisa menjadi penghambat yang nyata. Dengan kata lain, investasi pada kesejahteraan guru sama pentingnya dengan investasi pada peningkatan kompetensi mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan secara rutin menerbitkan Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Indikator Kesejahteraan Rakyat yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk aspek pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rumah tangga. Data semacam ini dapat menjadi dasar argumentasi bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga pendidik di dalamnya. Selain itu, portal Satu Data Kabupaten Pamekasan menyediakan data pendidikan seperti jumlah sekolah, rasio guru terhadap peserta didik, dan sebaran satuan pendidikan, yang dapat memperkuat analisis mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas guru di wilayah ini secara lebih terukur. Berangkat dari persoalan di atas, ada beberapa langkah yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan: Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan AI bagi guru secara berkelanjutan. Memberikan insentif digital bagi guru yang aktif mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Menyalurkan bantuan perangkat teknologi—seperti laptop dan akses internet—kepada guru yang membutuhkan. Mempercepat peningkatan kesejahteraan guru honorer, agar mereka tidak lagi harus membagi fokus dengan pekerjaan sampingan. Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sekolah dalam pengembangan ekosistem AI Education yang berkelanjutan. Kecerdasan buatan tidak akan menggantikan guru. Sebaliknya, AI hanya akan menjadi alat yang memperkuat peran guru yang kompeten. Namun, kompetensi yang terus dituntut harus dibarengi dengan kesejahteraan yang layak. Sebab, pendidikan yang berkualitas tidak hanya lahir dari teknologi yang canggih, tetapi juga dari guru yang dihargai, disejahterakan, dan diberi ruang untuk terus berkembang.

Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar

PP HIPERMAJU Soroti Biaya Jambore Nasional Rp.7,5 Juta Ditanggung Peserta, Desak Kwarcab Mamuju Transparan

Penulis : Aksan Iskandar – Ketua Umum PP HIPERMAJU Periode 2026-2028 ruminews.id, Takalar – Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju (PP HIPERMAJU) menyoroti minimnya dukungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Mamuju terhadap keberangkatan kontingen Pramuka Kabupaten Mamuju ke Jambore Nasional.

Nasional, Pemuda, Pendidikan

Dari Mimbar Akademik ke Atas Aspal: Muh. Zulhamdi Suhafid Rilis Buku “Manifesto Jalanan”

ruminews.id – MAKASSAR, 11 JULI 2026 – Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2025 sekaligus aktivis pemuda, Muh. Zulhamdi Suhafid, resmi meluncurkan karya literatur pertamanya berjudul Manifesto Jalanan: Globalisasi, Demokrasi, dan Amarah Rakyat. Buku ini hadir sebagai sebuah arsip pemikiran konkrit yang menjembatani ketatnya ruang akademik dengan riuhnya ruang advokasi di jalanan. Buku ini lahir dari refleksi mendalam penulis terhadap rangkaian peristiwa historis yang ia alami langsung, salah satunya adalah momen krusial Kerusuhan 29 Agustus 2025 di Jalan Sultan Alauddin dan di bawah Fly Over Makassar. Peristiwa perlawanan ribuan massa tersebut menjadi titik balik bagi Zulhamdi—seorang mahasiswa Hubungan Internasional—untuk merangkai kembali rekam jejak esai dan opini kritis yang telah ia tulis di berbagai media massa sejak tahun 2024. Dalam keterangannya, Muh. Zulhamdi Suhafid mengungkapkan bahwa buku ini merupakan kompilasi pemikiran yang bergerak dari makro ke mikro. Narasi di dalamnya dibuka dengan membedah konstelasi global, mulai dari arus globalisasi, disrupsi teknologi, SDGs, diplomasi, hingga krisis lingkungan global. “Narasi itu kemudian menyempit untuk menganalisis arah politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran, lalu bergerak lebih dekat ke tanah kelahiran saya di Jeneponto, sebelum akhirnya ‘meledak’ di titik-titik krusial gerakan perlawanan di Makassar—mulai dari pertigaan Alauddin–Pettarani hingga depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Zulhamdi. Bagi alumnus Hubungan Internasional ini, pemilihan judul Manifesto Jalanan didasari atas keyakinan bahwa isu global tidak pernah berdiri sendiri. Arus besar dunia pada akhirnya selalu memicu ketegangan kecil yang sangat personal di kampus, di desa-desa, serta di kantong kemiskinan yang kerap luput dari sorotan media nasional. “Globalisasi bukan sekadar istilah di buku teks, demokrasi bukan prosedur lima tahunan, dan amarah rakyat bukan sekadar headline berita yang lewat. Ketiganya adalah satu rangkaian pengalaman hidup utuh yang saya alami langsung, dari seorang mahasiswa yang membaca dunia lewat halaman buku menjadi seorang aktivis yang memahami negaranya dari atas aspal,” tegas mantan Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tersebut. Melalui Manifesto Jalanan, Zulhamdi tidak berniat memberikan vonis final atas karut-marut keadaan bangsa. Sebaliknya, ia mempersembahkan buku ini sebagai sebuah arsip kecil—sebuah potret jujur dari generasi muda yang menolak abai, yang terus berusaha memahami negaranya sembari di waktu yang sama, terus turun tangan memperjuangkannya. Buku Manifesto Jalanan: Globalisasi, Demokrasi, dan Amarah Rakyat kini telah resmi dirilis dan diharapkan dapat memantik ruang-ruang diskusi baru di kalangan akademisi, aktivis, serta masyarakat luas yang mendambakan refleksi kritis atas arah demokrasi Indonesia hari ini.

Scroll to Top