Pemuda

Badan Gizi Nasional, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Anggaran MBG Membengkak hingga Ratusan Triliun, LEMI PB HMI Pertanyakan Efektivitas Penggunaannya

Penulis: Raihan Al Afif ( Sekretaris Direktur LEMI PB HMI 2024-2026) Ruminews.id, Jakarta- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah kini menuai kritik tajam seiring lonjakan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah. Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas, transparansi, serta arah kebijakan yang dinilai belum menyentuh akar persoalan gizi nasional. Pemerintah terus meningkatkan anggaran MBG dari sekitar Rp71 triliun dalam APBN 2025 menjadi sekitar Rp99 triliun, bahkan ditargetkan melonjak hingga Rp335 triliun pada 2026. “Besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program. Yang lebih penting adalah desain kebijakan dan sistem pengawasannya,” ujar Raihan selaku Sekdir LEMI PB HMI tersebut. Selain itu, kritik juga diarahkan pada prioritas anggaran pemerintah. Di tengah kebutuhan mendesak di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, alokasi besar untuk MBG dinilai berpotensi menggeser fokus pembangunan yang lebih strategis. Di tingkat individu, anggaran ditetapkan sekitar Rp15.000 per anak per hari, namun realitasnya hanya sekitar Rp8.000–Rp10.000 yang benar-benar digunakan untuk bahan makanan, sementara sisanya untuk operasional dan distribusi. “Jika dari Rp15 ribu hanya sebagian kecil untuk bahan makanan, maka yang perlu dipertanyakan adalah struktur biaya dan efektivitasnya,” ujar seorang ekonom kebijakan publik”. Papar Sekdir LEMI PB HMI. Selain itu kritik juga diarahkan ke pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional, langkah ini dianggap terkesan terburu-buru dan tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat. “Pengadaan ini membebani anggaran negara, jika 21 ribu motor di kalikan harga per unit Rp. 42 Juta (diakui BGN) angkanya bisa mencapai triliuanan rupiah. Dasar sebesar ini jauh lebih mendesak untuk dibelikan bahan pangan daripada motor listrik yang belu tentu bisa beroperasi di seluruh pelosok”, tegasnya. Selain itu, Raihan selaku Sekdir LEMI PB HMI menyoroti adanya indikasi penunjukan langsung dalam paket pengadaan tersebut. “ Ya tentu metode ini sangat rentan terhadap praktik, kolusi dan menyebabkan harga tidak kompetitif”. tutup Raihan.

Daerah, Hukum, Pemerintahan, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

PTKP HMI Sulsel Desak Polda Sulsel Tegas Berantas Peredaran Rokok Ilegal di Sulawesi Selatan

ruminews.id, Makassar — Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Sulawesi Selatan mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang semakin marak di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Praktik ini dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan cukai, serta menciptakan ketimpangan ekonomi yang menguntungkan kelompok tertentu. Menurut Muh. Rafly Tanda, peredaran rokok ilegal saat ini telah mengakar dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum dan adanya pembiaran yang berlangsung dalam waktu lama. “Peredaran rokok ilegal sudah mengakar di hampir seluruh sektor masyarakat. Hal ini terjadi karena pembiaran yang terus-menerus. Aparat penegak hukum seharusnya mengambil langkah tegas, bukan justru terkesan membiarkan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada dugaan permainan oleh oknum tertentu,” tegasnya. Ia menilai, secara ekonomi, rokok ilegal memang mempermudah akses masyarakat karena harganya lebih murah. Namun di sisi lain, praktik tersebut menyebabkan kerugian negara yang signifikan akibat hilangnya penerimaan cukai hasil tembakau. Padahal, penerimaan tersebut seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan daerah, pembiayaan kesehatan, hingga program kesejahteraan masyarakat. “Secara kasat mata masyarakat merasa diuntungkan karena harga murah. Tetapi sesungguhnya negara dirugikan. Pajak dan cukai hasil tembakau yang seharusnya terdistribusi untuk kepentingan publik justru hilang. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi persoalan serius dalam negara hukum,” lanjutnya. PTKP HMI Sulsel juga menyoroti bahwa peredaran rokok ilegal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang melarang produksi, distribusi, maupun penjualan barang kena cukai tanpa pita cukai resmi. Karena itu, pembiaran terhadap praktik ini dinilai sebagai bentuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. “Ini negara hukum. Masa iya rokok ilegal menjamur dan dibiarkan begitu saja? Kalau memang ada mekanisme legalisasi, jalankan sesuai aturan. Jangan dibiarkan berkembang tanpa kepastian hukum. Ini justru membuka ruang praktik ilegal yang sistematis,” tambahnya. PTKP HMI Sulsel mendesak Polda Sulsel untuk: • Melakukan operasi terpadu pemberantasan rokok ilegal di seluruh wilayah Sulawesi Selatan • Menelusuri jaringan distribusi hingga ke tingkat pemasok utama • Menindak tegas oknum yang terlibat tanpa pandang bulu • Berkoordinasi dengan Bea Cukai dan pemerintah daerah untuk pengawasan berkelanjutan “Kami mendesak Polda Sulsel mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu. Berantas rokok ilegal. Penegakan hukum harus hadir untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat,” tutup Muh. Rafly Tanda. PTKP HMI Sulsel menegaskan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari komitmen terhadap penegakan hukum, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik di Sulawesi Selatan.

Ekonomi, Hukum, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Ngolahisme: Runtuhnya Benteng Idealisme dan Krisis Integritas Kepemimpinan

Penulis : Abdullah – Direktur Eksekutif Nusantara Policy Insight (NAPI) ruminews.id, – Potret kondisi demokrasi Indonesia hari ini, kita menyaksikan fenomena yang semakin sarat dengan pragmatisme politik, dominasi pencitraan, dan agenda formalitas. Kepemimpinan kerap hadir sebagai konstruksi simbolik ketimbang realitas yang substansial. Pendekatan teori simulakra Jean Baudrillard (1981) relevan dengan fenomena ini, di mana representasi dan pencitraan menggantikan kenyataan itu sendiri hingga batas antara realitas dan rekayasa menjadi kabur. Sejalan dengan itu, teori hegemoni Antonio Gramsci (1971) menjelaskan bagaimana dominasi kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui cara-cara represif, tetapi juga melalui persetujuan yang dibangun lewat narasi dan wacana. Dalam khazanah teori kepemimpinan, dikenal beberapa pola seperti merit system yang menekankan kompetensi, spoil system yang berbasis politik balas budi, serta nepotism system yang mengutamakan hubungan kekeluargaan. Namun, dalam dinamika kontemporer, muncul pola baru yang penulis sebut sebagai ngolahisme sebuah gaya kepemimpinan yang jauh lebih problematik. Pola ini tidak bertumpu pada nilai, kompetensi, atau profesionalisme, melainkan pada kemampuan “mengolah” persepsi, memainkan narasi, membangun citra di ruang publik, serta memanipulasi opini. Prinsip utamanya sederhana: “yang penting pimpinan senang.” Dalam praktiknya, ngolahisme menjauhkan kepemimpinan dari substansi. Kemampuan teknokratis tidak lagi menjadi prioritas; yang lebih diutamakan adalah kepiawaian memainkan citra dan menyenangkan atasan. Pola ini cenderung amoral dan berkontribusi memperdalam krisis integritas dalam praktik kepemimpinan. Demokrasi pun perlahan bergerak dalam ruang simulasi yang mereduksi batas antara realitas dan rekayasa. Fenomena ngolahisme tidak lagi bersifat sporadis, tetapi telah menjelma menjadi budaya yang tersistem di berbagai institusi. Mulai dari pemerintahan, penegak hukum, hingga organisasi kemahasiswaan. Ironisnya, ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya idealisme justru kerap terjebak dalam pragmatisme kekuasaan. Kritik dianggap sebagai ancaman, sementara kemampuan menyenangkan atasan dijadikan modal utama. Akibatnya, prinsip meritokrasi hanya menjadi jargon tanpa implementasi nyata. Dampak dari praktik ngolahisme sangat serius, terutama terhadap kepercayaan publik. Keputusan yang diambil tidak lagi berorientasi pada kepentingan kolektif, melainkan pada preferensi atasan. Hal ini melahirkan standar ganda, inkonsistensi kebijakan, hingga persepsi bahwa hukum dan kekuasaan dapat dinegosiasikan dalam bahasa aktivis, “lobi dulu, Bapak.” Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya merusak legitimasi institusi, tetapi juga membentuk generasi pemimpin yang kehilangan semangat juang karena terbiasa tunduk daripada berpikir kritis. Melawan praktik ngolahisme tidak cukup dengan regulasi semata. Diperlukan keberanian kolektif untuk mengembalikan nilai sebagai fondasi kepemimpinan. Institusi harus membuka ruang kritik yang sehat, menegakkan sistem berbasis kompetensi secara konsisten, dan memastikan bahwa integritas tidak dikorbankan demi mempertahankan kekuasaan. Tanpa itu, ngolahisme akan terus mengakar dan menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Bulukumba, Ekonomi, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Tambang Ilegal di Bulukumba: Ancaman Nyata di Desa Garanta dan Balong

ruminews.id, – BULUKUMBA. Kabupaten Bulukumba kembali dihadapkan pada persoalan serius yang tak kunjung terselesaikan: maraknya aktivitas tambang ilegal. Di Kecamatan Ujung Loe, khususnya Desa Garanta dan Desa Balong, praktik penambangan tanpa izin telah berlangsung lama dan terus menjadi ancaman bagi lingkungan serta kehidupan masyarakat. Persoalan ini bukan hal baru. Aktivitas tambang tanpa izin terus menjamur dan menunjukkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Dampaknya sangat nyata: kerusakan lingkungan, ancaman terhadap sumber air, serta terganggunya kehidupan petani yang bergantung pada aliran sungai di wilayah tersebut. Sungai yang menjadi urat nadi pertanian kini mengalami degradasi akibat pengerukan yang tidak terkendali. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka Desa Garanta dan Balong berpotensi menghadapi krisis lingkungan yang lebih besar di masa depan. Ketua Umum PGMIT Angkat Bicara Sorotan terhadap persoalan ini semakin menguat setelah Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Indonesia Timur (PGMIT) angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal di Bulukumba tidak bisa lagi dianggap remeh dan harus segera ditindak secara serius. Ia menyoroti perlunya pemeriksaan terhadap kepala desa yang diduga memiliki atau membiarkan aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Menurutnya, tidak mungkin aktivitas sebesar ini berjalan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. “Perlu ada pemeriksaan terhadap kepala desa yang di wilayahnya terdapat tambang ilegal. Jangan sampai ada pembiaran atau bahkan keterlibatan. Ini harus dibuka secara terang,” tegasnya. Desakan Copot Kepala Dinas DLHK Lebih lanjut, Ketua Umum PGMIT dengan sapaan Adis, juga secara tegas meminta agar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dicopot dari jabatannya. Ia menilai bahwa instansi tersebut gagal menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengatasi tambang ilegal. “Copot saja Kepala Dinas DLHK. Ini sudah menjadi kewenangan mereka, tapi tidak mampu diselesaikan. Ini adalah bentuk kegagalan yang nyata,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa publik tidak ingin berspekulasi lebih jauh terkait kemungkinan adanya praktik lain di balik pembiaran ini, namun yang jelas, kinerja yang ditunjukkan tidak dapat diterima. “Kami tidak mau tahu apakah ada setoran atau tidak. Yang jelas, mereka tidak mampu menjalankan tugasnya. Itu sudah cukup menjadi alasan untuk evaluasi besar-besaran,” lanjutnya.

Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa Manajemen Dakwah UIN Alauddin Makassar Hadirkan Dakwah Kreatif di Desa Binaan Sumallu

Ruminews.id-Gowa, 13 April 2026. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Desa Binaan di Dusun Sumallu, Desa Manuju, Kabupaten Gowa. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat hingga Minggu (10–12 April 2026). Program yang diinisiasi oleh Bidang Advokasi dan Pengabdian kepada Masyarakat HMJ Manajemen Dakwah periode 2026 ini dibuka secara resmi dengan melibatkan pengurus HMJ, tokoh masyarakat, serta para santri yang menjadi peserta utama pembinaan. Selama tiga hari pelaksanaan, kegiatan dikemas secara interaktif dan kekinian dengan menghadirkan berbagai agenda pembinaan keagamaan hingga nonton bareng yang dijadikan sebagai media dakwah kreatif. Pendekatan ini berhasil menarik partisipasi aktif masyarakat lintas usia di Dusun Sumallu. Ketua Umum HMJ Manajemen Dakwah, Umi Ukhwatul Hikma, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang aktualisasi bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara langsung di tengah masyarakat. “Melalui kegiatan ini, mahasiswa Manajemen Dakwah mampu mempraktikkan ilmu yang telah mereka pelajari di ruang kelas,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa program Desa Binaan diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki nilai keimanan dan akhlak yang kuat. Sementara itu, Imam Desa Manuju Dusun Sumallu, Manyinggarri Dg. Tontong, menyambut baik kehadiran mahasiswa dan menilai kegiatan tersebut sebagai sarana dakwah yang efektif dalam meningkatkan kualitas keagamaan masyarakat, khususnya anak-anak. “Semoga kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman agama anak-anak di Dusun Sumallu,” ungkapnya. Melalui pendekatan dakwah yang adaptif dan berbasis komunitas, HMJ Manajemen Dakwah terus berupaya menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa peran mahasiswa tidak hanya terbatas di ruang akademik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial di tengah masyarakat.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Perkuat Spirit Perjuangan Provinsi Luwu Raya, KKLR Sulsel Gelar HBH WTL 18 April

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, menegaskan bahwa kegiatan Halalbihalal (HBH) Wija to Luwu (WTL) tahun 2026 akan menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Hal tersebut disampaikan Hasbi dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Panitia HBH WTL yang digelar pada Minggu (12/4/2026) di HSA Building. Kegiatan HBH WTL dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 April 2026, di Gedung Graha Pena, mulai pukul 09.00 WITA. Acara tersebut mengusung tema “Merajut Silaturahmi, Memperkuat Spirit Perjuangan Provinsi Luwu Raya.” “Halalbihalal ini bukan sekadar tradisi tahunan pasca-Ramadhan, tetapi menjadi ajang konsolidasi akbar Wija to Luwu untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong terbentuknya Provinsi Luwu Raya,” ujar Hasbi. Ia menjelaskan, HBH WTL 2026 tahun ini masih merupakan bagian dari semangat Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) yang diperingati setiap tanggal 23 Januari. “Tahun ini Semarak HPRL yang menjadi program rutin kita alihkan menjadi HBH WTL 2026 dengan maksud dan tujuan serupa, yakni fokus pada penguatan perjuangan Provinsi Luwu Raya,” jelas Hasbi. Rangkaian acara HBH WTL 2026 akan diawali dengan dzikir, shalawat, dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual untuk kelancaran perjuangan pembentukan daerah otonom baru tersebut. Panitia, lanjut Hasbi, menargetkan kehadiran para kepala daerah se-Luwu Raya, termasuk bupati dan wali kota, serta pimpinan dan anggota DPRD dari wilayah tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Luwu Raya. Selain itu, panitia juga mengundang Datu Luwu XL Andi Maradang Mackulau Opu to Bau untuk hadir dalam forum yang dinilai strategis tersebut. Tak hanya itu, Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Makassar turut diundang untuk memberikan dukungan terhadap agenda besar tersebut. Karena itu, Hasbi mengajak seluruh diaspora Wija to Luwu yang berada di Makassar dan sekitarnya untuk turut hadir meramaikan kegiatan silaturahmi tersebut. “Partisipasi seluruh Wija to Luwu sangat diharapkan, karena kekuatan kebersamaan menjadi kunci utama dalam memperjuangkan cita-cita besar mewujudkan Provinsi Luwu Raya,” tegasnya. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, panitia telah menyiapkan sejumlah doorprize menarik yang akan diundi bagi peserta di akhir acara. Dengan konsep yang memadukan nilai spiritual, kebersamaan, dan agenda strategis, HBH WTL 2026 diharapkan menjadi momentum penguatan solidaritas sekaligus akselerasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. (*)

Bantaeng, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Suahyar Terpilih sebagai Ketua BPK Oi Bantaeng 2026–2030 dalam Musyawarah Oi Kabupaten ke-3

ruminews.id, Bantaeng, 12 April 2026 — Musyawarah Kabupaten (Muskab) Oi Kabupaten Bantaeng ke-3 resmi menetapkan Suahyar sebagai Ketua Badan Pengurus Kabupaten (BPK) Oi Bantaeng periode 2026–2030. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu (12/4) ini digelar dalam suasana sederhana namun penuh kebersamaan, bertempat di Baruga Rumah Adat Gantarangkeke Kab. bantaeng yang menjadi lokasi pertemuan peserta dari berbagai kelompok seperti delegeasi dari BP.Kel Oi Suara Hati, Bp.Kel Oi Bongkar , Dan Bp. Kel Oi Rajawali. Pemilihan berlangsung secara Aklmasi, mencerminkan semangat persatuan dan regenerasi dalam tubuh organisasi Oi. Muskab kali ini mengusung tema “Bersinergi dalam regenerasi menguatkan keberlanjutan organisasi”, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam menjaga eksistensi dan peran organisasi di tengah masyarakat. Dalam forum yang dihadiri oleh perwakilan anggota Oi dari berbagai wilayah di Kabupaten Bantaeng, Suahyar terpilih sebagai figur yang dinilai mampu membawa organisasi ke arah yang lebih progresif. Proses pemilihan berlangsung secara kondusif, dengan diskusi terbuka antar peserta sebelum akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Suasana Muskab terlihat hangat dan penuh kekeluargaan. Para peserta duduk melingkar,berdiskusi secara santai namun tetap fokus pada agenda utama. Hal ini mencerminkan karakter organisasi Oi yang dikenal dekat dengan nilai-nilai solidaritas dan kesederhanaan. Dalam sambutannya usai terpilih, Suahyar menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa Oi Bantaeng menjadi organisasi yang lebih aktif, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. “Ini bukan tentang saya pribadi, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama membangun Oi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Saya mengajak seluruh anggota untuk terus bersinergi, menjaga solidaritas, dan berkontribusi positif di tengah masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, Suahyar juga menekankan pentingnya regenerasi dalam organisasi. Menurutnya, keterlibatan generasi muda menjadi kunci dalam menjaga dinamika dan keberlangsungan Oi di masa depan. Ia berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi anggota baru untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Sementara itu, beberapa peserta Muskab mengungkapkan harapan agar kepemimpinan baru dapat membawa perubahan yang signifikan. Mereka berharap program-program yang akan dijalankan ke depan mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat peran Oi sebagai wadah kreativitas dan solidaritas sosial. Kegiatan Muskab ini juga menjadi momentum evaluasi bagi kepengurusan sebelumnya. Sejumlah poin penting dibahas, mulai dari program kerja yang telah dilaksanakan hingga rencana strategis untuk periode mendatang. Diskusi berlangsung terbuka, dengan berbagai masukan konstruktif dari peserta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan organisasi ke depan. Selain itu, pemilihan lokasi yang berada di lingkungan masyarakat memberikan pesan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Oi tetap berakar pada kehidupan sosial masyarakat, tidak terlepas dari realitas yang ada di lapangan. Kedekatan ini diharapkan dapat terus terjaga dan menjadi kekuatan utama dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial dan budaya. Dengan terpilihnya Suahyar sebagai Ketua BPK Oi Bantaeng periode 2026–2030, diharapkan organisasi ini mampu terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata, baik bagi anggotanya maupun masyarakat luas. Sinergi, regenerasi, dan semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan ke depan. Musyawarah Kabupaten Oi Bantaeng ke-3 tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepemimpinan baru, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan organisasi. Kepemimpinan Suahyar diharapkan mampu membawa energi baru, memperkuat solidaritas, serta mendorong lahirnya berbagai program inovatif yang berdampak positif bagi masyarakat Bantaeng.

Luwu Timur, Nasional, Palopo, Pemuda, Pendidikan

PP HAM LUTIM Batara Guru melaksanakan Latihan Kepemimpinan Dasar Untuk Mahasiswa Luwu Timur

Ruminews.id, Luwu Timur – Upaya penguatan kaderisasi kembali diwujudkan melalui Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (Pengkaderan) dengan tema Rekontruksi jiwa kepemimpinan Batara Guru muda yang progresif dan berkarakter, yang digelar mulai hari Jumat sampai hari minggu, 10 – 12 April 2026 di Villa Bosowa Latuppa. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, loyalitas, serta semangat kontribusi aktif kepada mahasiswa dan pembangunan daerah, khususnya untuk mahasiswa Luwu Timur yang menempuh pendidikan di kota palopo. Acara ini dihadiri mahasiswa luwu timur dari berbagai kecamatan sebagai peserta. Kegiatan pembukaan kegiatan ini di laksanakan di Aula ratona Kantor walikota palopo serta Forum materi dilaksanakan di Villa Bosowa Latuppa. Pada pembukaan kegiatan dihadiri oleh alumni serta organisasi mahasiswa daerah, organisasi cipayung plus dan mahasiswa Luwu timur. Dalam penyampaiannya, Rishariyadi selaku ketua umum Pengurus Pusat HAM-LUTIM Batara Guru menekankan pentingnya membangun pola kaderisasi yang tidak hanya struktural, tetapi juga adaptif serta bagaimana mendorong daya kreatif, kritis, dan kolaboratif mahasiswa. Ia mengajak para peserta untuk menanamkan semangat keberdayaan yakni keberanian berpikir mandiri, bertindak solutif, dan aktif menggali potensi diri di dalam organisasi. Pada kegiatan Latihan Kepemimpinan Dasar ini di hadiri mahasiswa dari berbagai kecamatan yang ada di luwu timur. Pengkaderan berlangsung dengan lancar dan penuh antusiasme. Pada kegiatan ini di hadiri oleh berbagai narasumber yang inspiratif menjadikan kegiatan ini sebagai momentum penting dalam mewujudkan kader-kader mahasiswa yang adaptif, berdaya, dan siap berkembang bersama organisasi yang nantinya bisa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Jeneponto, Nasional, Pemuda, Pendidikan

SEMMI Jeneponto Lantik MAJESTI Sebagai Ketua Baru, Tegaskan Komitmen Perjuangan dan Sikap Kritis

Ruminews.id, Jeneponto, 12 April 2026 — Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Jeneponto secara resmi melantik Ketua majesti akbar HS mallarangang masa khidmat 2026–2027 Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan penegasan arah ideologis organisasi dalam menjaga marwah perjuangan SEMMI sebagai gerakan mahasiswa Islam yang konsisten memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat. Dalam pernyataannya, Ketua MAJESTI yang baru dilantik menegaskan bahwa posisi SEMMI cab jeneponto merupakan garda terdepan menjaga konsistensi gerakan organisasi. “Kami akan memastikan SEMMI tetap berada pada garis perjuangan tidak tunduk pada kepentingan pragmatis dan menjadi rekan kritis pemerintahan demi kemajuan masyarakat.” Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi kader di semua lini, serta penguatan tradisi intelektual dan keberpihakan terhadap persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Jeneponto dan Indonesia secara umum. Momentum pelantikan ini dihadiri oleh jajaran pengurus besar, SEMMI, serta berbagai elemen organisasi kepemudaan dan masyarakat. Dengan kepemimpinan MAJESTI yang baru, SEMMI Cabang Jeneponto diharapkan semakin solid, progresif, dan berani dalam mengawal isu-isu strategis serta menjadi kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

FLMI Sukses Gelar First Training Angkatan Pertama di Benteng Somba Opu

Ruminews.id, Gowa – Forum Literasi Mahasiswa Indonesia (FLMI) sukses menyelenggarakan First Training Angkatan Pertama yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 10 hingga 12 April 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Rumah Adat Bantaeng, Kawasan Benteng Somba Opu, yang memberikan nuansa historis bagi para peserta. Lokasi ini dipilih untuk memberikan inspirasi bagi mahasiswa dalam mendalami akar budaya sekaligus memperkuat jati diri intelektual mereka. Mengusung tema “Manifestasi Gagasan dalam Menentukan Navigasi Intelektual”, pelatihan ini dirancang sebagai kompas bagi mahasiswa dalam menentukan arah gerak di tengah dinamika zaman. FLMI menekankan bahwa setiap pemikiran yang lahir harus memiliki dasar yang kuat agar tidak mudah goyah. Hal ini menjadi langkah awal bagi organisasi untuk membentuk kader yang memiliki kedalaman berpikir sekaligus ketajaman dalam bertindak. Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah upaya untuk menyadarkan mahasiswa mengenai esensi sejati dari Tridarma Perguruan Tinggi. Bagi FLMI, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bukanlah sekadar formalitas akademik untuk menggugurkan kewajiban. Sebaliknya, poin-poin tersebut harus menjadi nafas dalam setiap pergerakan yang memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekitar. Visi besar yang ditanamkan kepada para anggota adalah menjadi subjek yang aktif dalam arus zaman. FLMI mendorong setiap individu yang berhimpun di dalamnya agar tidak hanya puas menjadi pembaca sejarah dari masa lalu. Organisasi ini memotivasi anggotanya untuk memiliki keberanian dan kapasitas intelektual guna menulis sejarah mereka sendiri melalui karya dan pengabdian yang konsisten. Semangat ini selaras dengan semboyan organisasi, yaitu “Satu Nafas Perjuangan Mengajar Pada Akar Rumput Merambat Pada Peradaban”. Semboyan tersebut menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan harus dimulai dari bawah, bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil. Dengan dasar yang kuat di tingkat akar rumput, FLMI meyakini bahwa perubahan besar akan merambat dan memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban. Setelah melalui berbagai sesi materi yang padat, rangkaian kegiatan pun ditutup dengan momen khidmat lewat prosesi Tudang Sipulung. Seluruh peserta dan pengurus berkumpul melingkari api unggun untuk berdialog santai dan saling berbagi rasa. Sesi ini sengaja dirancang untuk membangun hubungan emosional yang erat, sehingga ikatan kekeluargaan antaranggota semakin solid dan kuat. Dengan berakhirnya First Training ini, FLMI berharap para kader angkatan pertama mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang telah didapatkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, semangat dari Benteng Somba Opu ini menjadi bahan bakar bagi mereka untuk terus bergerak. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa literasi bukan sekadar membaca buku, melainkan perjuangan kolektif demi masa depan bangsa yang lebih baik. Satu Nafas Perjuangan, Mengakar Pada Akar Rumput, Merambat Pada Peradaban

Scroll to Top