Ruminews.id, Buranga – Hingga memasuki awal September 2026, mahasiswa asal Kabupaten Buton Utara yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Kota Kendari mengaku belum menerima informasi resmi mengenai pelaksanaan program bantuan pendidikan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
Penulis: Ady Mancanegara – Wakil Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Milenial/Mahasiswa Pascasarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia Ruminews.id — Menguji Kekosongan Mekanisme Restitusi dan Perlindungan Hukum dalam Program Pangan Publik Negara. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari gagasan besar negara: memastikan setiap anak Indonesia memperoleh makanan bergizi sebagai investasi menuju generasi sehat dan berkualitas.
Ruminews.id, Makassar — Perdebatan mengenai masa depan otonomi daerah di Sulawesi Selatan berkembang jauh melampaui evaluasi kebijakan desentralisasi pasca-Reformasi.
Penulis : Farhan – Anggota HMI KOMDAK Ruminews.id — Menjadi mahasiswa bukan sekadar mendapatkan kartu tanda mahasiswa, mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, lalu lulus kemudian pulang. Kampus seharusnya menjadi tempat seseorang belajar mempertanyakan sesuatu, menguji kebenaran, membaca persoalan masyarakat, dan membangun keberanian untuk mengatakan bahwa sesuatu yang keliru memang mesti dikoreksi. Ucap Kurniawan akrab di sapa Wawank (Ketum HMI Komdak Cagora).
Penulis : M. Fadel Baharuddin – Mahasiswa UINAM Ruminews.id, Selayar — Tradisi Pa’belu atau Ma’belu yang hidup di tengah masyarakat Selayar bukan sekadar rangkaian perayaan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Lebih dari itu, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut menjadi ruang sosial bagi masyarakat untuk saling bertemu, mengenal satu sama lain, mempererat hubungan kekeluargaan, serta merawat silaturahmi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat
Ruminews.id, Parepare — Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Perubahan Iklim Gelombang 116 Universitas Hasanuddin melaksanakan program kerja bertajuk “Kenali Iklim, Wujudkan Aksi: Sosialisasi SDGs 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim bagi Masyarakat” di Rumah Ketua RW 002, Jl. Menara, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sabtu (1/8).
ruminews.id – Bone, 3 September 2026 — Aliansi Mahasiswa IAIN Bone menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Sulawesi Selatan, hari ini. Aksi yang mengangkat tema “IAIN Bone Darurat Anggaran Jilid II” ini berujung ricuh setelah terjadi ketegangan antara massa aksi dan pihak keamanan kampus saat mahasiswa berupaya menuju halaman Kantor Rektorat. Tuntutan Utama: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran kampus. Membuka akses informasi penggunaan dana secara transparan kepada civitas akademika dan masyarakat. Mengevaluasi pengelolaan anggaran KIP Kuliah, PBAK, KKN, serta fasilitas kampus. Kronologi Singkat Situasi memanas saat massa aksi mencoba bergerak menuju halaman rektorat. Wakil Rektor IAIN Bone, Dr. Rahmatunnair, M.Ag., yang berada di lokasi turut menghalau massa aksi. Tindakan tersebut kemudian menuai kecaman dari mahasiswa. Mereka menilai pihak kampus semestinya berperan sebagai mediator dan membuka ruang dialog, bukan justru menghalangi penyampaian aspirasi. Pernyataan Mahasiswa Koordinator Lapangan aksi, Farel, menegaskan bahwa selama ini kampus dinilai cenderung menutup akses informasi terkait anggaran, padahal itu adalah hak publik yang harus dipenuhi. Sementara Jenderal Lapangan, Rian, menyatakan mahasiswa akan terus mengawal isu ini hingga rektorat memberikan kejelasan, dan menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah hak dasar yang tidak bisa ditunda. Mahasiswa menegaskan bahwa sorotan mereka bukan merupakan tuduhan adanya penyimpangan atau tindak pidana, melainkan permintaan agar setiap anggaran yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa dapat dijelaskan melalui dokumen dan data yang bisa diperiksa secara terbuka. Rencana Lanjutan Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang aksi serupa sebelumnya, yang menurut mahasiswa belum mendapat jawaban memadai dari pihak kampus. AMIB menyatakan akan melanjutkan konsolidasi dan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak direspons.
Penulis: Muhriani – KETUA UMUM KOHATI Komisariat Pertanian HMI Cabang Makassar Timur ruminews.id – Di tengah dinamika organisasi yang terus berkembang, KOHATI sebagai Korps HMI-Wati dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, yaitu krisis kaderisasi perempuan. Persoalan ini tidak hanya terlihat dari berkurangnya partisipasi kader dalam proses pembinaan, tetapi juga melemahnya pemahaman terhadap identitas dan tujuan utama KOHATI sebagai ruang pengembangan intelektual, kepemimpinan, dan perjuangan perempuan dalam Himpunan Mahasiswa Islam. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa kaderisasi harus melahirkan kesadaran ideologis, bukan sekadar memenuhi agenda organisasi.
Oleh : Nur Hikmah (Peserta LKK Cabang Bulukumba) ruminews.id, – Setiap organisasi memiliki sejarah, tujuan, dan alasan mengapa ia dilahirkan. Namun, perjalanan waktu selalu menghadirkan tuntutan yang sama: kemampuan untuk terus membuktikan relevansinya. Menjelang Milad KOHATI, refleksi terhadap keberadaan Korps HMI-Wati menjadi penting, bukan untuk mempertanyakan sejarah kelahirannya, melainkan untuk menguji sejauh mana keberadaannya masih memiliki fungsi strategis dalam perjalanan HMI hari ini. KOHATI lahir sebagai bagian dari kebutuhan perjuangan kader perempuan di dalam tubuh HMI. Keberadaannya menunjukkan bahwa proses kaderisasi dan perjuangan organisasi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi perempuan. Karena itu, KOHATI semestinya tidak dipahami sebagai bentuk pemisahan antara kader laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ruang strategis untuk membangun kapasitas, kesadaran, kemandirian, dan kepemimpinan kader perempuan. Namun, relevansi sebuah lembaga tidak dapat hanya diukur dari panjangnya sejarah atau keberadaannya dalam struktur organisasi. Sebuah lembaga dapat terus tercantum dalam konstitusi, memiliki kepengurusan, bahkan menjalankan berbagai agenda, tetapi tetap kehilangan makna apabila tidak lagi mampu menjawab kebutuhan kader dan persoalan zamannya. Di sinilah pertanyaan tentang KOHATI menjadi penting: apakah KOHATI hari ini benar-benar telah menjadi ruang kaderisasi yang melahirkan perempuan-perempuan HMI yang kritis, mandiri, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan? Ataukah keberadaannya perlahan hanya dipahami sebagai bagian dari kelengkapan struktur organisasi? Pertanyaan tersebut penting karena struktur dan fungsi adalah dua hal yang berbeda. Struktur hanya menunjukkan bahwa sebuah lembaga ada, sedangkan fungsi membuktikan mengapa lembaga tersebut perlu ada. KOHATI tidak cukup hanya memiliki kepengurusan dan agenda tahunan. Lebih dari itu, KOHATI harus memiliki arah perjuangan yang jelas, gagasan yang hidup, serta kontribusi nyata terhadap perkembangan kader dan organisasi. Dalam konteks HMI, KOHATI semestinya menempati posisi yang strategis. Kader perempuan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek kaderisasi atau sekadar simbol keterwakilan. Mereka harus menjadi subjek dalam proses berpikir, mengambil keputusan, membangun gagasan, serta menentukan arah perjuangan organisasi. Kehadiran KOHATI seharusnya menjadi kekuatan yang memperkaya kualitas HMI, bukan sekadar pelengkap susunan organisasi. Perspektif perempuan harus hadir dalam setiap pembacaan terhadap persoalan sosial, kebangsaan, keumatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun berbagai tantangan kehidupan yang terus berubah. Karena itu, penting pula untuk melihat kembali bagaimana HMI memandang KOHATI. Apakah gagasan dan perspektif kader perempuan benar-benar memperoleh ruang dalam dinamika organisasi? Apakah KOHATI dilibatkan dalam pembicaraan mengenai persoalan-persoalan strategis? Apakah kader perempuan diberi ruang yang cukup untuk tumbuh sebagai pemimpin? Ataukah keberadaannya baru dianggap penting ketika organisasi membutuhkan struktur yang lengkap? KOHATI tentu tidak harus berjalan sebagai entitas yang terpisah dari HMI. Namun, sebagai lembaga yang lahir dari kebutuhan perjuangan kader perempuan, KOHATI juga tidak boleh kehilangan ruang untuk membangun gagasan, perspektif, dan agenda perjuangannya sendiri. Hubungan antara HMI dan KOHATI semestinya bukan hubungan antara pusat dan pelengkap. Keduanya harus ditempatkan sebagai bagian yang saling menguatkan dalam mencapai tujuan organisasi. HMI membutuhkan KOHATI untuk memperkuat perspektif dan kualitas kader perempuannya, sementara KOHATI membutuhkan HMI sebagai ruang perjuangan yang lebih luas untuk mengaktualisasikan gagasan dan kontribusinya. Menjelang Milad KOHATI, refleksi semacam ini menjadi jauh lebih penting daripada sekadar perayaan seremonial. Bertambahnya usia seharusnya juga berarti bertambahnya kedewasaan dalam membaca diri sendiri. Milad semestinya menjadi momentum evaluasi: apakah fungsi kaderisasi telah berjalan dengan baik? Apakah gagasan terus berkembang? Apakah KOHATI masih mampu membaca perubahan sosial dan merespons berbagai persoalan yang dihadapi perempuan hari ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk keraguan terhadap keberadaan KOHATI. Justru sebaliknya, ia merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan KOHATI. Sebab lembaga yang benar-benar hidup bukanlah lembaga yang hanya sibuk mempertahankan keberadaannya, tetapi lembaga yang terus menguji dirinya, memperbaiki kekurangannya, dan berani beradaptasi dengan perubahan zaman. Saya memandang KOHATI masih relevan dalam tubuh HMI. Bahkan, keberadaannya tetap memiliki nilai strategis. Namun, relevansi tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis melekat hanya karena sejarah dan struktur organisasi. Relevansi harus terus diperjuangkan, dirawat, dan dibuktikan melalui kerja-kerja nyata. Sebab pada akhirnya, sebuah lembaga tidak menjadi penting hanya karena ia memiliki sejarah panjang. Ia menjadi penting karena keberadaannya masih dibutuhkan, fungsinya masih dirasakan, gagasannya masih hidup, dan perjuangannya masih memberikan arti. Maka, menjelang Milad KOHATI, refleksi yang paling penting bukan sekadar mengenang dari mana organisasi ini berasal, tetapi juga memastikan ke mana ia akan berjalan. Sejarah telah memberikan alasan mengapa KOHATI dilahirkan. Namun, masa depan menuntut KOHATI untuk terus membuktikan mengapa ia harus tetap ada. KOHATI tidak cukup hanya hadir dalam struktur. Ia harus hadir dalam gagasan, kaderisasi, kepemimpinan, dan perjuangan. Sebab relevansi bukan warisan sejarah, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan.
Penulis: Muhammad Ikrar – Ketua Umum PMII Rayon Dakwah dan Komunikasi Komisariat UIN Alauddin Makassar Cabang Kota Makassar ruminews.id – Ruang PBAK Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada hakikatnya merupakan ruang akademik dan kemahasiswaan yang semestinya digunakan untuk memperkenalkan lingkungan fakultas, kultur akademik, serta lembaga kemahasiswaan internal kepada mahasiswa baru. PBAK seharusnya menjadi pintu awal bagi mahasiswa untuk mengenal DEMA Fakultas, SEMA Fakultas, HMJ, serta perangkat kelembagaan internal lainnya sebagai bagian integral dari kehidupan kemahasiswaan di dalam kampus.
