Ruminews.id, Bone — Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Pahrian, mendesak Kapolres Bone untuk tidak menutup mata terhadap persoalan dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi yang menyebabkan antrean panjang dan keresahan masyarakat.
ruminews.id, MAKASSAR – Pertemuan santai antara Ketua Harian Karang Taruna Kota Makassar, Rijal Djamal, bersama jajaran pengurus Karang Taruna Kelurahan Timungan Lompoa melahirkan komitmen untuk memperkuat gerakan organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan aksi sosial di tengah masyarakat. Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung serta menyukseskan program-program strategis Pemerintah Kota Makassar. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana informal itu menjadi ruang diskusi bagi para pengurus untuk menyamakan pandangan mengenai arah gerakan Karang Taruna pasca-pelantikan. Penguatan struktur internal dinilai penting, namun tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi untuk menunda kehadirannya dalam menjawab berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Rijal Djamal mendorong seluruh pengurus, khususnya di tingkat akar rumput, agar berani menerjemahkan gagasan menjadi program nyata. Menurutnya, semangat gerakan harus dibangun melalui keberanian untuk memulai dan bekerja. “Apapun idenya, coba kerjakan saja,” tegas Rijal di sela-sela pertemuan tersebut. Pesan itu menjadi dorongan bagi pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan, termasuk Timungan Lompoa, untuk terus berinovasi tanpa harus terhambat oleh pola birokrasi organisasi yang terlalu kaku. Sembari melakukan pembenahan internal pasca-pelantikan, para pemuda diharapkan tetap aktif mengambil peran dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurut Rijal, penguatan struktur organisasi dan pelaksanaan aksi sosial merupakan dua hal yang harus berjalan secara beriringan. Struktur yang solid akan menjadi fondasi dan arah dalam menjalankan roda organisasi, sementara program dan aksi nyata di lapangan menjadi bukti eksistensi sekaligus kebermanfaatan Karang Taruna bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, Karang Taruna diharapkan dapat tampil sebagai mitra strategis pemerintah. Organisasi kepemudaan tersebut memiliki posisi penting dalam mengawal serta mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui keterlibatan aktif pemuda di tingkat kecamatan dan kelurahan. Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menjelang agenda Roadshow Karang Taruna Kota Makassar ke seluruh kecamatan. Agenda ini diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan visi dan memperkuat koordinasi gerakan organisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Dengan penguatan struktur yang berjalan seiring dengan kebebasan berinovasi dan memperluas aksi sosial, Karang Taruna Kota Makassar menunjukkan kesiapan untuk bergerak lebih masif. Kolaborasi antara pengurus di setiap tingkatan diharapkan mampu melahirkan gerakan kepemudaan yang responsif, kontributif, dan berdampak nyata, sekaligus menjadikan pemuda sebagai salah satu aktor penting dalam mendorong kemajuan Kota Makassar.
Ruminews.id, Semarang — Kepala Desa Pesaren, Ngahadi (52), mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah pada Selasa (18/8/2026) untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam perkara laporan PT Soekarli Nawaputra Plus terhadap dua petani Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.
Ruminews.id, Jakarta — Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) mempertanyakan minimnya pelibatan langsung organisasi pekerja pelabuhan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan di DPR RI. Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menilai proses legislasi ketenagakerjaan tidak boleh mengabaikan kelompok pekerja yang secara langsung akan terdampak oleh perubahan kebijakan.
Ruminews.id, Bogor — Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengingatkan bahwa proses hukum kerap digunakan sebagai instrumen untuk melemahkan perjuangan Masyarakat Adat dalam mempertahankan ruang hidup dan hak-haknya. Menurut Rukka, kriminalisasi dalam konflik agraria tidak selalu menyasar anggota komunitas secara acak, melainkan cenderung menargetkan mereka yang berada di garis depan perlawanan.
Ruminews.id, Sikka — Pengadilan Negeri Maumere membebaskan tiga pejuang Masyarakat Adat dalam perkara dugaan memasuki lahan tanpa izin yang berkaitan dengan konflik agraria di Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Majelis hakim menjatuhkan putusan onslag van alle rechtsvervolging atau lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Kepala PD AMAN Flores Bagian Timur Antonius Toni, Kepala Suku Soge Ignasius Nasi, dan Ibu Suku Goban Tana Leonardus Leo.
ruminews.id – Makassar – Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Vonny Ameliani Suardi (VAS), mengecam keras aksi promosi minuman keras (miras) berkedok tantangan hafalan Alquran yang mendadak viral di media sosial. Ia menilai agama, khususnya Al-Qur’an, tidak seharusnya dijadikan bahan permainan, tantangan, maupun sarana promosi produk komersial. “Kami mengecam keras tindakan yang menjadikan ayat suci Al-Qur’an sebagai bagian dari gimmick atau promosi minuman keras. Ini sangat tidak pantas dan melukai sensitivitas umat Islam,” tegas Vonny. Menurut Vonny, pihak yang terlibat harus bertanggung jawab dan menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran serius. Ia meminta penyelenggara maupun sponsor memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas promosi agar tidak kembali menyinggung simbol, ajaran, dan nilai-nilai agama. “Kebebasan berekspresi tetap harus dibarengi tanggung jawab dan penghormatan terhadap nilai agama serta norma yang hidup di tengah masyarakat,” ujarnya tegas. VAS juga mendesak secara tegas agar Menteri Perdagangan (Mendag) mencabut izin edar perusahaan miras barter ayat al Qur’an di seluruh wilayah Indonesia. Sementara MUI juga menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang mana pun. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa gimik pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. “Tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, baik secara keagamaan, moral etika, maupun secara hukum. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Prof Niam.
Ruminews.id, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mengingatkan agar Pengadilan HAM Ad Hoc bukan hanya mengadili kasus kejahatan kemanusiaan dan genosida saja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras.
Ruminews.id, Mamuju – Respons cepat PNM dalam menindaklanjuti dugaan pembiayaan bermasalah di Wonomulyo, Polewali Mandar, mendapat apresiasi dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa di Sulawesi Barat. Ketua Umum Badko HMI Sulawesi Barat, Kidu Ridwan, menilai langkah cepat PNM dalam merespons persoalan yang berkembang menunjukkan sikap manajemen yang terbuka terhadap masukan dan berupaya menyelesaikan persoalan secara proporsional.
Ruminews.id, Jakarta — Perjuangan menciptakan dunia kerja yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan pelecehan tidak hanya menyangkut pekerja di pabrik maupun perkantoran. Bagi pekerja platform, khususnya pengemudi ojek online (ojol) perempuan, jalan raya, kendaraan, titik penjemputan, hingga interaksi dengan pelanggan merupakan bagian dari ruang kerja yang juga menyimpan risiko kekerasan dan pelecehan.
