Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Makassar, Nasional

DPW PERJOSI Sulsel Kini Definitif, Jadi Tonggak Baru Perjuangan Pers yang Profesional dan Bermartabat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional /

ruminews.id, Makassar – Sebuah langkah besar dalam perjalanan dunia jurnalistik di Sulawesi Selatan resmi dimulai. Di tengah semangat persatuan, kekeluargaan, dan cita-cita bersama untuk menghadirkan organisasi wartawan yang profesional serta bermartabat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERJOSI Sulawesi Selatan resmi terbentuk melalui rapat musyawarah yang berlangsung di Warkop Bunda, Jalan Aroepala, Makassar, Sabtu (11/4/2026). Momentum tersebut bukan hanya sekadar agenda pembentukan organisasi biasa, melainkan menjadi titik awal lahirnya sebuah wadah perjuangan bagi insan pers yang memiliki visi besar dalam memperkuat solidaritas wartawan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia jurnalistik, serta menjaga marwah profesi wartawan di tengah derasnya tantangan era digital dan perkembangan informasi yang semakin kompleks. Rapat pembentukan dipimpin langsung oleh Muh Ali Sakti, A.Md., C.LA-D selaku pimpinan rapat dan didampingi Alif Daisuri, SM sebagai notulen. Suasana rapat berlangsung hangat, penuh semangat kebersamaan, dan sarat akan rasa persaudaraan. Setiap peserta yang hadir menyampaikan pandangan, gagasan, dan harapan besar agar organisasi ini mampu menjadi rumah besar bagi para wartawan yang menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik. Melalui musyawarah dan mufakat, forum secara resmi menetapkan susunan kepengurusan DPW PERJOSI Sulawesi Selatan periode awal sebagai berikut: Sementara itu, posisi Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan masih dalam tahap pengusulan dan akan dibahas lebih lanjut dalam agenda organisasi berikutnya. Dalam hasil rekomendasi rapat, seluruh pengurus dan peserta menegaskan komitmen untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi, menyusun program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, memperluas jaringan kerja sama lintas sektor, serta memperjuangkan perlindungan dan advokasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pembentukan DPW PERJOSI Sulawesi Selatan menjadi simbol harapan baru bagi insan pers di daerah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik saat ini, kehadiran organisasi ini diharapkan mampu menjadi kekuatan moral sekaligus ruang perjuangan bersama untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. Ketua terpilih, Muh Ali Sakti, A.Md., C.LA-D, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa organisasi ini lahir dari semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap masa depan profesi wartawan. Menurutnya, wartawan bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kebenaran, mengawal demokrasi, dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat. “PERJOSI harus menjadi organisasi yang hadir bukan hanya dalam nama, tetapi benar-benar mampu memberi manfaat nyata bagi anggota, masyarakat, dan dunia jurnalistik secara luas. Kita ingin membangun organisasi yang solid, profesional, serta menjunjung tinggi etika dan integritas,” ungkapnya penuh semangat. Hal senada juga disampaikan sejumlah peserta rapat yang berharap DPW PERJOSI Sulawesi Selatan dapat menjadi wadah pemersatu wartawan lintas media tanpa membedakan latar belakang. Kebersamaan yang terjalin dalam rapat tersebut mencerminkan semangat bahwa kekuatan organisasi lahir dari persatuan, saling menghargai, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Tidak hanya berfokus pada pengembangan organisasi, DPW PERJOSI Sulsel juga diharapkan mampu melahirkan program-program nyata yang menyentuh kebutuhan wartawan, mulai dari peningkatan kapasitas jurnalistik, pendidikan dan pelatihan, perlindungan hukum, hingga peningkatan kesejahteraan insan pers. Lebih dari itu, organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dalam membangun komunikasi publik yang sehat, transparan, dan berimbang. Suasana haru dan penuh optimisme terasa saat rapat ditutup. Setiap peserta menyadari bahwa perjalanan organisasi ke depan tentu tidak mudah. Namun dengan semangat kebersamaan, kekompakan, dan niat tulus untuk membangun dunia pers yang lebih baik, DPW PERJOSI Sulawesi Selatan diyakini mampu menjadi organisasi yang kuat dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan jurnalistik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Terbentuknya DPW PERJOSI Sulawesi Selatan hari ini bukan sekadar lahirnya sebuah kepengurusan baru. Lebih dari itu, ini adalah awal dari sebuah perjuangan, tentang bagaimana wartawan saling menguatkan, menjaga marwah profesi, dan terus berdiri di garis depan demi menghadirkan informasi yang benar, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Sedimentasi Aktifitas Industri PT.ANTAM Cemari Pesisir Teluk Buli: APMP-Malut desak Stop PSN Pabrik Baterei Di Halmahera Timur.

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, JAKARTA- Sungai Kukuba dan pesisir Di sekitar Teluk Buli Halmahera Timur, Maluku Utara kembali tercemar berat sedimentasi akibat aktifitas Pertambangan PT.Feni Haltim yang merupakan Anak perusahaan PT.ANTAM Tbk. Kerusakan ekosistem di Perairan Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali menampar pembuat Kebijakan di Maluku Utara dan Jakarta,bagaimana aktifitas Proyek Strategis Nasional Yang di resmikan Presiden Prabowo Subianto Dalam Agenda groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Halmahera Timur, bersamaan dengan Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada, Minggu (29/6/2025). Hal ini menggambarkan bagaimana ambisi PSN Hilirisasi di Halmahera Timur Hanya meninggalkan Kerusakan Ekologi yang masif dan kontradiksi dengan Narasi Elit di daerah. Kondisi pesisir Teluk Buli yang berubah keruh pekat akibat sedimentasi lumpur yang berasal dari aliran Sungai Kukuba, kini sudah di ambang batas yang tidak bisa di tolelir sama sekali. Pantauan Masyarakat Desa Buli asal dan Wayafly serta dokumentasi warga yang beredar luas di media sosial memperlihatkan perubahan warna air laut yang drastis. Nelayan dan masyarakat pesisir di teluk Buli mengaku mulai merasakan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan lingkungan hidup mereka hal ini karna bukan yang pertama kali pencemaran lingkungan ini terjadi. Pengurus APMP-Malut Jabodetabek, Ilham A Radjaman, mengecam dengan keras lemahnya pengawasan aktivitas pertambangan di Halmahera Timur. Ia mendesak Menghentikan Seluruh Aktivitas Proyek Strategis Nasional Di Teluk Buli. Serta meminta pertanggungjawaban penuh oleh PT.ANTAM,bukan berhenti sampai pada Pemulihan Lingkungan,Tapi harus ada kompensasi ke Masyarakat Baik Itu Nelayan Maupun Masyarakat Pesisir yang terdampak. Ilham juga membantah Pernyataan Manajemen PT.Feni Haltim soal klarifikasi di media yang mengklaim bahwa perubahan kondisi perairan diduga dipengaruhi faktor alam, terutama tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. “Kerusakan Pesisir Teluk Buli dan Sungai Kukuba bukan persoalan biasa. Ini dampak dari Aktivitas Perusahaan yang tidak mematuhi Tata kelola Pertambangan yang baik serta Etika Lingkungan(Enviromental Etik). Pernyataan Manajemen PT. Feni adalah upaya memutar balikan fakta di lapangan. Ini adalah bentuk kejahatan sistematis yang di lakukan perusahaan.jangan lagi masyarakat di Bodohi dengan narasi sesat seperti itu,” tegas Ilham. Menurutnya, perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar aliran Sungai Kukuba Sedang mengerjakan Infrastruktur Pabrik Baterei yang kemudian berada di bawah Pengawasan PT.ANTAM Karena itu, APMP- Malut meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas dan upaya Evaluasi Menyeluruh terhadap Dampak PSN di Halmahera. Selain mendesak Mengentikan Proyek Strategis Nasional, Ilham juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi total terhadap izin operasi perusahaan tambang di kawasan tersebut. Mereka Juga turut mendesak penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan anak perusahaan PT.ANTAM. bukan hanya PT.Feni Haltim tapi yang menjadi sorotan berapa tahun terakhir Seperti PT. Nusa Karya Arindo dan PT.Sumber Daya Arindo yang diduga punya kontribusi terhadap penyerobotan Hutan Lindung dan pencemaran perairan Teluk Buli. “Dampak Eksploitasi Pertambangan Di Maluku Utara Sudah bukan rahasia umum lagi, Mereka,hanya meninggalkan Kerusakan Lingkungan yang masif, Eksploitasi Perusahaan Rakus Tanah yang di banggakan Jakarta ini menguntungkan pemilik modal dan segelintir elit baik itu di Daerah Maupun di Jakarta. Sementara masyarakat lokal Di Halmahera dijadikan korban dari kerakusan Korparasi dan Negara,” lanjut Ilham. Sebagai bentuk Kontrol Sosial Mahasiswa Malut di Jakarta, APMP- Malut Akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa di Jakarta baik itu di kantor pusat PT.ANTAM,Kementerian ESDM dan Istana Negara di Jakarta. “Bagi APMP-MALUT Menghentikan Proyek Strategis Nasional Adalah suatu Keharusan ketika dampak Pembangunan Merugikan Lingkungan Dan Masyarakat Adat tinggal menunggu waktu kita akan mewarisi kehancuran Ekologis ke Generasi Orang Halmahera.”

Bone, Nasional, Pemuda, Politik

Dinamika Kongres KEPMI Bone 2026: Ujian Integritas dalam Proses Regenerasi

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemuda, Politik /

Ruminews.id, Bone — Pelaksanaan Kongres Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone tahun 2026 mulai menunjukkan dinamika yang semakin serius menjelang hari pelaksanaan pada tanggal 9–12 Mei mendatang. Hari ini, steering committee bersama panitia pelaksana resmi melaksanakan tahapan verifikasi berkas bakal calon ketua umum yang sebelumnya telah mengembalikan formulir pendaftaran.

Bone, Nasional, Pemuda, Politik

Kongres KEPMI BONE Disorot: Transparansi Pendaftaran Bakal Calon Dipertanyakan

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Dinamika menjelang pelaksanaan Kongres KEPMI mulai memanas. Sejumlah kader menyoroti adanya dugaan intervensi dari segelintir pihak yang disebut memiliki kepentingan tertentu dalam proses kongres tersebut. Isu ini berkembang di tengah harapan agar forum tertinggi organisasi itu tetap menjadi ruang demokratis yang bebas dari kepentingan pragmatis. Rusli, salah satu kader KEPMI, menilai potensi “penunggangan” dapat mencederai independensi organisasi jika tidak segera direspons secara terbuka dan akuntabel. “Kongres harus steril dari kepentingan sempit. Ini forum kader, bukan arena tarik-menarik kepentingan oleh pihak tertentu. Transparansi panitia juga perlu dipertanyakan, khususnya terkait proses pendaftaran bakal calon yang dinilai tidak terbuka sejak tahapan awal, proses pengambilan formulir, hingga batas pengembalian formulir yang informasinya tidak tersampaikan secara jelas ke seluruh DPC dan DPK,” ujar Rusli. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari panitia maupun steering committee terkait tudingan tersebut. Sejumlah kader meminta agar persoalan ini segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di internal organisasi. Di sisi lain, panitia kongres diharapkan mampu memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, mulai dari verifikasi peserta, mekanisme sidang, hingga proses pengambilan keputusan. Transparansi tahapan pencalonan dinilai menjadi hal mendasar untuk menjaga legitimasi hasil kongres dan kepercayaan kader terhadap proses demokrasi organisasi. Pengamat organisasi kemahasiswaan menilai, kritik yang muncul merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi internal. Namun, ia juga mengingatkan agar setiap tudingan disampaikan berdasarkan fakta dan melalui mekanisme organisasi yang tepat. “Kontrol itu penting, tetapi harus berbasis data agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap organisasi,” ujarnya. Sejumlah kader juga mendorong dibukanya ruang kritik yang sehat serta penguatan sistem pengawasan internal. Dengan demikian, seluruh kader memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam menentukan arah organisasi ke depan. Kongres KEPMI BONE diharapkan tetap menjadi momentum konsolidasi, bukan justru memunculkan polarisasi. Prinsip demokrasi, independensi, dan kepentingan kolektif anggota menjadi kunci agar organisasi tetap berada di jalur yang semestinya.

Toraja

Keluarga Besar Tongkonan Layuk Kaero Kec. Sangalla Menolak Keras Eksplorasi Panas Bumi di Wilayah Adat Basse Maroang

Tinggalkan Komentar / Toraja /

Penulis : vichzell mahardhika pamaru’ (Aktivis IPPMS Makassar) ruminews.id.Sangalla, Tana Toraja. Rencana eksplorasi panas bumi di Dusun Wala Kec. Sangalla ini mendapat penolakan dari keluarga besar Tongkonan Layuk Kaero yang dimana masuk dalam wilayah adat Basse Maroang (wilayah adat tongkonan layuk kaero). Pernyataan penolakan ini disampaikan langsung oleh Puang Massora, Tongkonan Layuk Kaero kepada Mahasiswa setelah melakukan diskusi di lingkungan Tongkonan Layuk Kaero pada 1 Mei 2026. “Kami Keluarga Besar Tongkonan Layuk Kaero menolak ketika wilayah adat kami akan di eksplorasi, tanpa aktivitas saja gunung kaero pernah longsor besar, apalagi ketika ada aktivitas semacam pengeboran” Puang  Massora, Tongkonan Layuk Kaero. Alasan penolakan ini atas kekhawatiran masyarakat adat dengan adanya pelanggaran hak kolektif dan pendapatan dari sektor pertanian. Seperti yang ditemukan di sekitar Dusun Wala terdapat beberapa patok berwarna Merah, Biru, dan Kuning yang di ketahui milik PLN aliran listrik tegangan tinggi dari proyek dari gardu Bakaru sampai Palopo. Menurut warga sekitar tidak mengetahui adanya patok tersebut “Kami tidak tahu ini patok untuk apa, dan pada saat dipasang kami tidak diberitahu sebelumnya kalau lahan kami mau dipasangi patok seperti ini” Diketahui juga bahwa penolakan masyarakat adat sekitar Tongkonan Layuk Kaero didasari dari akan terganggunya mata air dari proses pengeboran eksplorasi panas bumi ini. Dan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ada beberapa titik mata air yang digunakan masyarakat untuk mengaliri rumah-rumah serta lahan pertanian seperti kebun lada katokkon dan sawah. “Satu mata air ini bisa mengaliri rumah sekitar 20-25 rumah, kita tampung di galon besar lalu di aliri ke rumah-rumah warga” Kata salah satu warga sekitar.

Luwu Timur, Makassar

Bupati Luwu Timur Siap Mendukung Bakti Sosial GMKI Cabang Makassar tahun 2026 di Luwu Timur

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Makassar /

ruminews.id.Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bakti Sosial yang akan dilaksanakan oleh GMKI Cabang Makassar pada tahun 2026 mendatang di wilayah Luwu Timur. Hal tersebut disampaikan dalam agenda silaturahmi dan koordinasi antara pengurus GMKI Cabang Makassar bersama Bupati Luwu Timur yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan gerakan mahasiswa dalam menghadirkan kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pihak GMKI Cabang Makassar menyampaikan rencana pelaksanaan Bakti Sosial yang akan difokuskan pada pengabdian masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan pemuda dan lingkungan di beberapa wilayah di Luwu Timur. Bupati Luwu Timur menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi bersama organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, perwakilan GMKI Cabang Makassar menyampaikan apresiasi atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi energi baru bagi kader GMKI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kerja-kerja sosial dan kemanusiaan. Kegiatan Bakti Sosial GMKI Cabang Makassar tahun 2026 direncanakan akan melibatkan mahasiswa lintas kampus, pemuda gereja, serta masyarakat lokal sebagai bentuk penguatan solidaritas sosial dan pengabdian kepada rakyat. Pertemuan tersebut diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan GMKI Cabang Makassar dalam mewujudkan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Lawan Manipulasi Digital, Mahasiswa Ilmu Komunikasi 23 UINAM Gelar Workshop Literasi Media di SMAN 8 Gowa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

ruminews.id, GOWA – Arus informasi digital yang kian tidak terbendung membawa tantangan besar bagi generasi muda dalam membedakan antara realitas dan narasi buatan. Menanggapi fenomena tersebut, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggelar sebuah workshop edukatif di SMA Negeri 8 Gowa pada Jumat, 08 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Navigasi di Era Post-Truth: Seni Membedakan Fakta dan Manipulasi Digital” ini hadir sebagai langkah konkret dalam membekali siswa dengan kecerdasan literasi media yang mumpuni. Suasana penuh antusiasme menyelimuti ruangan saat acara dimulai, menandai dimulainya kolaborasi strategis antara akademisi dan institusi pendidikan menengah. Dalam sesi pembukaan, Bapak Naing selaku perwakilan guru SMA Negeri 8 Gowa menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada rombongan mahasiswa yang hadir. Beliau menekankan bahwa kehadiran mahasiswa Ilmu Komunikasi di sekolah mereka membawa manfaat besar bagi para siswa, terutama dalam memahami cara membedah informasi yang beredar luas di berbagai platform digital saat ini agar tidak terjebak dalam kesesatan informasi. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Suryani Musi, Dosen Pengampu mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi, yang juga hadir untuk membuka kegiatan secara resmi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman praksis yang mampu menyatukan antara teori akademik yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan realitas tantangan yang ada di lapangan. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan agar para siswa memiliki landasan berpikir yang kuat dalam menghadapi distorsi informasi yang menjadi ciri khas dari era post-truth. Sesi materi pertama menghadirkan Ibu Dea Audia Elsaid, M.Ikom yang membawakan materi mengenai “Navigasi di Era Post-Truth”. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bagaimana struktur informasi di dunia maya telah berubah, di mana batas antara kebenaran dan opini seringkali menjadi kabur akibat algoritma media sosial. Beliau membekali para siswa dengan strategi navigasi mental agar tetap kritis dalam menyerap informasi dan tidak mudah terbawa oleh arus sentimen yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan fakta objektif di ruang siber. Memasuki sesi kedua, Ibu Suryani Musi, S.Ikom hadir sebagai pemateri yang membawakan tema menarik berjudul “Kamu Boleh Viral, Tapi Harus Benar”. Melalui pendekatan yang praktis dan relevan dengan tren masa kini, beliau menekankan bahwa popularitas di dunia digital tidak boleh mengabaikan etika dan kebenaran data. Siswa diajak untuk memahami bahwa menjadi kreatif dan viral adalah hal positif, namun integritas tetap menjadi landasan utama agar konten yang dihasilkan tidak menjadi sumber disinformasi bagi masyarakat luas. Kegiatan workshop ini tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, namun juga diisi dengan diskusi interaktif yang melibatkan para siswa SMA Negeri 8 Gowa secara aktif. Para peserta tampak antusias dalam sesi tanya jawab, mencoba mendalami cara menjaga kejujuran konten di tengah kompetisi perhatian di media sosial. Interaksi ini menciptakan ruang belajar yang dinamis, di mana teori komunikasi diuji langsung melalui contoh-contoh kasus nyata yang sering dialami oleh para siswa dalam keseharian mereka berinteraksi di dunia digital. Workshop kolaboratif ini ditutup dengan harapan besar bahwa literasi digital akan menjadi fondasi kuat bagi siswa dalam menjaga kemurnian informasi di masa depan. Melalui sinergi antara akademisi FDK UINAM dan pihak sekolah, diharapkan lahir generasi baru yang tidak hanya mengejar eksistensi digital, tetapi juga mampu menjadi penjaga kebenaran di tengah badai manipulasi. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan komunikasi yang berbasis pada realitas lapangan sangat krusial dalam menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan berintegritas.

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan

AMM Geruduk Polres Palopo, Soroti Lambannya Penanganan Pengeroyokan Imam Masjid

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Palopo – Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) menggelar aksi damai di Palopo pada Kamis, 7 Mei 2026. Massa memulai aksi dari depan Universitas Muhammadiyah Palopo sebelum melakukan long march menggunakan sepeda motor menuju Polres Palopo. Aksi tersebut dipicu oleh lambannya penanganan kasus pengeroyokan terhadap Imam Masjid As-Salam Benteng, Ahmad Andis. Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 29 April 2026, sekitar pukul 15.50 WITA. Meski telah memasuki pekan kedua sejak laporan diterima, sebagian besar terduga pelaku belum juga ditangkap. Bagi AMM, lambannya proses hukum tidak lagi sekadar persoalan teknis penyidikan, melainkan telah menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap praktik premanisme. Terlebih, korban merupakan tokoh agama yang mengalami kekerasan di lingkungan rumah ibadah ruang yang seharusnya dijaga kesuciannya dari tindakan brutal. Sebelum turun ke jalan, AMM mengaku telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan aparat kepolisian, dalam hal ini Polsek Wara. Namun aparat disebut berdalih proses penahanan belum dapat dilakukan karena belum lengkapnya alat bukti dan hasil visum rumah sakit. Alasan itu dinilai tidak memadai. Massa mempertanyakan lambannya perkembangan perkara, padahal laporan korban telah diterima cukup lama dan polisi mengklaim telah mengantongi sejumlah keterangan saksi. “Kami melihat ada ketidakseriusan aparat dalam menangani kasus ini. Jika kekerasan terhadap imam masjid saja lamban ditangani, publik tentu mempertanyakan keberpihakan hukum terhadap masyarakat kecil,” ujar Jenlap Ilham Topadda dalam aksi. Ketegangan sempat terjadi ketika massa mengetahui Kapolres Palopo tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Massa menolak ditemui pejabat lain dan memilih bertahan hingga selepas salat zuhur dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Kapolres. Namun hingga aksi berlangsung berjam-jam, Kapolres tak kunjung menemui massa. Aksi kemudian diterima oleh Kasat Reskrim IPTU Ridwan Parintak. Di hadapan massa, Ridwan menyatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti tambahan, dan menangkap satu tersangka berinisial S. Namun pernyataan itu justru memunculkan tanda tanya baru di kalangan massa aksi. AMM menilai, jika satu tersangka telah ditangkap dan ditetapkan sebagai pelaku, seharusnya pengembangan perkara untuk memburu pelaku lain menjadi lebih mudah dilakukan. “Jangan sampai publik melihat hukum bergerak lambat ketika berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan kelompok tertentu,” lanjut ujar Wajenlap Rifki Tamsir dalam aksi. Dalam aksinya, AMM membawa enam tuntutan utama. Mereka mendesak aparat penegak hukum segera menangkap seluruh pelaku tanpa tebang pilih, mengusut kasus secara profesional dan transparan, serta menjamin perlindungan hukum bagi korban dan keluarganya dari intimidasi. Selain itu, massa juga menolak segala bentuk premanisme dan kekerasan terhadap tokoh agama. Mereka bahkan mendesak pencopotan Kapolsek setempat, Kasat Reskrim, hingga Kapolres apabila aparat dinilai tidak serius menangani perkara tersebut. Massa juga meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus. AMM memperingatkan, apabila tuntutan mereka tetap diabaikan dan pelaku lain belum juga ditangkap, gelombang aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar. Bagi mereka, kasus ini bukan sekadar perkara kriminal biasa, melainkan ujian atas keseriusan negara dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Soppeng

Antrean Membludak di RSUD Latemmamala Soppeng. Pasien Duduk di Lantai Tunggu Pelayanan

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Soppeng /

ruminews.id, Soppeng – Suasana pelayanan di RSUD Latemmamala Soppeng dikeluhkan sejumlah pasien akibat antrean panjang yang terjadi di area pendaftaran dan pelayanan loket, Kamis (7/5/2026). Berdasarkan pantauan dan keluhan warga, dari enam loket yang tersedia di bagian Loket B, hanya dua loket yang aktif melayani pasien. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat hingga antrean menumpuk sejak pagi hari. Akibat membludaknya antrean, sejumlah pasien dan pengunjung bahkan terlihat harus duduk di lantai sambil menunggu giliran pemeriksaan maupun proses administrasi. Salah satu pasien bernama Supardi warga Soppeng, mengaku kecewa dengan kondisi pelayanan rumah sakit yang dinilainya belum maksimal. Ia menyoroti minimnya ruang tunggu serta kurang optimalnya pelayanan loket yang membuat pasien harus berdesakan. “Loket yang dibuka cuma dua, padahal yang tersedia ada enam. Jadi antrean panjang sekali, banyak pasien sampai duduk di lantai karena tempat duduk tidak cukup,” keluh Supardi. Tak hanya itu, pasien juga mengeluhkan sistem pengeras suara atau sound system yang digunakan di area pelayanan dinilai terlalu kecil, sehingga nama pasien yang dipanggil petugas kerap tidak terdengar dengan jelas. Kondisi tersebut kemudian disampaikan Pihak Kami kepada Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, melalui sambungan telepon WhatsApp. Menanggapi aduan tersebut, Wakil Bupati disebut langsung berkoordinasi dengan pihak direksi rumah sakit agar pelayanan segera dibenahi. “Pak Wakil Bupati langsung menyerahkan dan meminta pihak direktur rumah sakit untuk segera melakukan pembenahan terkait pelayanan yang dikeluhkan masyarakat,” di Konfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp. Warga berharap pihak rumah sakit dapat segera menambah petugas pelayanan, mengoptimalkan seluruh loket yang tersedia, serta memperbaiki fasilitas pendukung agar kenyamanan pasien tetap terjaga di tengah tingginya jumlah pengunjung rumah sakit.

Scroll to Top