Penulis: Muh. Alief — Ketua DPW Muda Bergerak SulSel ruminews.id — Beberapa tahun lalu, slogan kemajuan dan modernitas kota selalu digaungkan dengan penuh kebanggaan. Namun, jika Anda berjalan menyusuri Kota Makassar hari ini, lanskap yang tersaji justru jauh dari narasi kota metropolitan yang ideal.
Ruuminews.id, Batam — Lebih dari 300 rumah warga di kawasan Sei Nayon, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam kehilangan tempat tinggal menyusul persoalan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas kawasan yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.
Oleh : Nur Hikmah (Peserta LKK Cabang Bulukumba) ruminews.id, – Setiap organisasi memiliki sejarah, tujuan, dan alasan mengapa ia dilahirkan. Namun, perjalanan waktu selalu menghadirkan tuntutan yang sama: kemampuan untuk terus membuktikan relevansinya. Menjelang Milad KOHATI, refleksi terhadap keberadaan Korps HMI-Wati menjadi penting, bukan untuk mempertanyakan sejarah kelahirannya, melainkan untuk menguji sejauh mana keberadaannya masih memiliki fungsi strategis dalam perjalanan HMI hari ini. KOHATI lahir sebagai bagian dari kebutuhan perjuangan kader perempuan di dalam tubuh HMI. Keberadaannya menunjukkan bahwa proses kaderisasi dan perjuangan organisasi tidak dapat dilepaskan dari pengalaman, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi perempuan. Karena itu, KOHATI semestinya tidak dipahami sebagai bentuk pemisahan antara kader laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ruang strategis untuk membangun kapasitas, kesadaran, kemandirian, dan kepemimpinan kader perempuan. Namun, relevansi sebuah lembaga tidak dapat hanya diukur dari panjangnya sejarah atau keberadaannya dalam struktur organisasi. Sebuah lembaga dapat terus tercantum dalam konstitusi, memiliki kepengurusan, bahkan menjalankan berbagai agenda, tetapi tetap kehilangan makna apabila tidak lagi mampu menjawab kebutuhan kader dan persoalan zamannya. Di sinilah pertanyaan tentang KOHATI menjadi penting: apakah KOHATI hari ini benar-benar telah menjadi ruang kaderisasi yang melahirkan perempuan-perempuan HMI yang kritis, mandiri, berintegritas, dan memiliki kapasitas kepemimpinan? Ataukah keberadaannya perlahan hanya dipahami sebagai bagian dari kelengkapan struktur organisasi? Pertanyaan tersebut penting karena struktur dan fungsi adalah dua hal yang berbeda. Struktur hanya menunjukkan bahwa sebuah lembaga ada, sedangkan fungsi membuktikan mengapa lembaga tersebut perlu ada. KOHATI tidak cukup hanya memiliki kepengurusan dan agenda tahunan. Lebih dari itu, KOHATI harus memiliki arah perjuangan yang jelas, gagasan yang hidup, serta kontribusi nyata terhadap perkembangan kader dan organisasi. Dalam konteks HMI, KOHATI semestinya menempati posisi yang strategis. Kader perempuan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek kaderisasi atau sekadar simbol keterwakilan. Mereka harus menjadi subjek dalam proses berpikir, mengambil keputusan, membangun gagasan, serta menentukan arah perjuangan organisasi. Kehadiran KOHATI seharusnya menjadi kekuatan yang memperkaya kualitas HMI, bukan sekadar pelengkap susunan organisasi. Perspektif perempuan harus hadir dalam setiap pembacaan terhadap persoalan sosial, kebangsaan, keumatan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun berbagai tantangan kehidupan yang terus berubah. Karena itu, penting pula untuk melihat kembali bagaimana HMI memandang KOHATI. Apakah gagasan dan perspektif kader perempuan benar-benar memperoleh ruang dalam dinamika organisasi? Apakah KOHATI dilibatkan dalam pembicaraan mengenai persoalan-persoalan strategis? Apakah kader perempuan diberi ruang yang cukup untuk tumbuh sebagai pemimpin? Ataukah keberadaannya baru dianggap penting ketika organisasi membutuhkan struktur yang lengkap? KOHATI tentu tidak harus berjalan sebagai entitas yang terpisah dari HMI. Namun, sebagai lembaga yang lahir dari kebutuhan perjuangan kader perempuan, KOHATI juga tidak boleh kehilangan ruang untuk membangun gagasan, perspektif, dan agenda perjuangannya sendiri. Hubungan antara HMI dan KOHATI semestinya bukan hubungan antara pusat dan pelengkap. Keduanya harus ditempatkan sebagai bagian yang saling menguatkan dalam mencapai tujuan organisasi. HMI membutuhkan KOHATI untuk memperkuat perspektif dan kualitas kader perempuannya, sementara KOHATI membutuhkan HMI sebagai ruang perjuangan yang lebih luas untuk mengaktualisasikan gagasan dan kontribusinya. Menjelang Milad KOHATI, refleksi semacam ini menjadi jauh lebih penting daripada sekadar perayaan seremonial. Bertambahnya usia seharusnya juga berarti bertambahnya kedewasaan dalam membaca diri sendiri. Milad semestinya menjadi momentum evaluasi: apakah fungsi kaderisasi telah berjalan dengan baik? Apakah gagasan terus berkembang? Apakah KOHATI masih mampu membaca perubahan sosial dan merespons berbagai persoalan yang dihadapi perempuan hari ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk keraguan terhadap keberadaan KOHATI. Justru sebaliknya, ia merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan KOHATI. Sebab lembaga yang benar-benar hidup bukanlah lembaga yang hanya sibuk mempertahankan keberadaannya, tetapi lembaga yang terus menguji dirinya, memperbaiki kekurangannya, dan berani beradaptasi dengan perubahan zaman. Saya memandang KOHATI masih relevan dalam tubuh HMI. Bahkan, keberadaannya tetap memiliki nilai strategis. Namun, relevansi tersebut tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang otomatis melekat hanya karena sejarah dan struktur organisasi. Relevansi harus terus diperjuangkan, dirawat, dan dibuktikan melalui kerja-kerja nyata. Sebab pada akhirnya, sebuah lembaga tidak menjadi penting hanya karena ia memiliki sejarah panjang. Ia menjadi penting karena keberadaannya masih dibutuhkan, fungsinya masih dirasakan, gagasannya masih hidup, dan perjuangannya masih memberikan arti. Maka, menjelang Milad KOHATI, refleksi yang paling penting bukan sekadar mengenang dari mana organisasi ini berasal, tetapi juga memastikan ke mana ia akan berjalan. Sejarah telah memberikan alasan mengapa KOHATI dilahirkan. Namun, masa depan menuntut KOHATI untuk terus membuktikan mengapa ia harus tetap ada. KOHATI tidak cukup hanya hadir dalam struktur. Ia harus hadir dalam gagasan, kaderisasi, kepemimpinan, dan perjuangan. Sebab relevansi bukan warisan sejarah, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan.
ruminews.id, BIMA — Masjid Al-Umariyyah, Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dipadati warga dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, Selasa (1/9/2026). Warga dari berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, remaja hingga anak-anak, hadir mengikuti rangkaian acara yang berlangsung khidmat sekaligus semarak.
ruminews.id, MAKASSAR — Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan sekaligus mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Muh Imran, S.Sos., menyoroti keterlibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Muh Imran meminta pihak kampus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar, tujuan, bentuk, serta kapasitas pelibatan unsur militer dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan ruang sipil dan akademik yang semestinya mengedepankan tradisi intelektual, kebebasan berpikir, budaya ilmiah, serta pengembangan kemampuan kritis mahasiswa. “Saya sangat menyayangkan dan mengecam kehadiran militer dalam orientasi mahasiswa baru di UIN Alauddin Makassar. Kampus adalah ruang sipil dan ruang akademik. Mahasiswa harus dibentuk dengan tradisi ilmu pengetahuan, berpikir kritis, kebebasan akademik, dan tanggung jawab kebangsaan, bukan dengan pendekatan militeristik,” ujar Muh Imran dalam pernyataannya. Ia merujuk Pasal 30 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Pasal 30 ayat (4) mengatur fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pelayanan, serta penegakan hukum. “TNI adalah alat pertahanan negara. Kampus adalah institusi pendidikan. Jangan mencampuradukkan ruang dan fungsi tersebut tanpa dasar tugas yang jelas,” katanya. Muh Imran juga menyinggung UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tetap menempatkan TNI dalam kerangka pertahanan negara serta mengatur tugas dan pengerahan kekuatan militer berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain aspek kelembagaan, Muh Imran menilai karakter perguruan tinggi perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan orientasi mahasiswa baru. Ia merujuk UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurutnya, masa orientasi mahasiswa baru semestinya menjadi ruang untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap kehidupan akademik, etika keilmuan, budaya kampus, tradisi intelektual, serta tanggung jawab sosial. “Orientasi mahasiswa baru bukan pendidikan militer. Mahasiswa bukan prajurit. Kampus bukan barak. Kalau mahasiswa sejak awal justru diperkenalkan dengan pendekatan militeristik, maka kita patut bertanya, nilai akademik apa yang sebenarnya ingin dibangun?” ujarnya. Ia mengingatkan agar keterlibatan unsur militer dalam kegiatan kampus tidak berkembang menjadi pola yang dianggap lumrah tanpa melihat relevansi, tujuan, maupun dasar pelaksanaannya. “Jangan sampai hari ini orientasi mahasiswa baru, kemudian ke depan menjadi hal biasa militer masuk ke berbagai kegiatan kampus, mengisi ruang-ruang akademik, bahkan memengaruhi kultur kehidupan mahasiswa. Ini yang harus kita cegah sejak awal,” tegasnya. Muh Imran juga menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai sikap anti-TNI. Ia mengatakan dirinya menghormati TNI sebagai institusi pertahanan negara. Karena itu, menurutnya, profesionalisme TNI justru harus dijaga dengan memastikan institusi tersebut menjalankan tugas sesuai mandat dan ketentuan yang berlaku. “Saya tidak anti-TNI. Saya menghormati TNI sebagai alat pertahanan negara. Justru karena saya menghormati institusi TNI, saya ingin TNI tetap profesional dan bekerja sesuai mandat konstitusionalnya. Begitu juga kampus harus tetap menjadi ruang sipil dan akademik,” kata Muh Imran. Ia mengakui kerja sama antara institusi sipil, termasuk perguruan tinggi, dengan TNI dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta relevan dengan kebutuhan kegiatan. Namun, ia menolak apabila keterlibatan tersebut kemudian berujung pada terbentuknya kultur militeristik di lingkungan perguruan tinggi. Atas persoalan tersebut, Muh Imran meminta UIN Alauddin Makassar melakukan evaluasi terhadap pelibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru. Ia menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni meminta kampus memberikan penjelasan terbuka mengenai pelibatan unsur militer, mengevaluasi keterlibatan tersebut apabila tidak memiliki relevansi yang jelas dengan tujuan pendidikan, serta memastikan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan tetap terjaga. Ia juga meminta agar orientasi mahasiswa baru dikembalikan pada tujuan utamanya sebagai bagian dari proses pengenalan kehidupan akademik dan pembentukan karakter mahasiswa. “Kampus harus menjadi tempat mahasiswa belajar bertanya, berdiskusi, mengkritik, meneliti, dan menguji gagasan. Kalau ruang kritis itu terlalu dekat dengan pendekatan militeristik, kita harus waspada terhadap kemunduran tradisi akademik,” ujarnya. Muh Imran menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menjaga batas yang jelas antara ruang pertahanan negara dan ruang sipil. “TNI punya tugas mempertahankan negara. Kampus punya tugas mencerdaskan bangsa. Jangan mengambil ruang masing-masing. Pertahankan TNI tetap profesional, dan pertahankan kampus tetap kritis,” pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, pernyataan tersebut merupakan sikap dan pandangan Muh Imran. Penjelasan dari pihak UIN Alauddin Makassar mengenai bentuk dan tujuan keterlibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh kepada publik.
ruminews.id GOWA – Upaya meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam menciptakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif terus dilakukan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya melalui pelatihan pengembangan media pembelajaran berbasis Loose Parts yang menyasar guru PAUD di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kegiatan bertajuk “Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Loose Parts untuk Meningkatkan Kompetensi Guru PAUD” tersebut dilaksanakan pada 18 April 2026 dan diikuti 20 guru PAUD yang tergabung dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) PAUD Kecamatan Bajeng. Program ini dipimpin Faradillah Rusliana, S.Psi., M.Pd., bersama tim dosen dan mahasiswa. Kegiatan merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai melalui Dana PNBP Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar (UNM) Tahun 2026. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, khususnya melalui penguatan kapasitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, ekonomis, dan sesuai dengan konteks lingkungan sekitar. Kegiatan ini dilatarbelakangi masih adanya keterbatasan pemahaman dan keterampilan sebagian guru PAUD dalam merancang media pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan karakteristik belajar anak usia dini. Padahal, proses pembelajaran pada jenjang PAUD membutuhkan media yang dapat memberikan ruang bagi anak untuk bereksplorasi, mencoba, menyusun, mengombinasikan berbagai benda, serta memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Melalui pelatihan tersebut, para guru diperkenalkan dengan konsep Loose Parts, yakni material yang dapat dipindahkan, disusun, dibongkar, dikombinasikan, dan digunakan kembali dalam berbagai aktivitas pembelajaran. Pemanfaatan material tersebut dinilai memberikan keleluasaan bagi guru untuk menciptakan media pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan relatif mudah ditemukan di lingkungan sekitar sehingga dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang ekonomis. Pelaksanaan pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif dan learning by doing. Para guru tidak hanya mendapatkan pemaparan materi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perancangan hingga praktik pembuatan media pembelajaran. Tahapan kegiatan meliputi persiapan dan analisis kebutuhan, penyampaian materi, lokakarya perancangan media, praktik pembuatan media, simulasi penggunaan media dalam pembelajaran, pendampingan, evaluasi, hingga tindak lanjut. Salah satu inovasi yang dikembangkan dalam kegiatan tersebut adalah Roda Pintar Loose Parts. Media ini memanfaatkan berbagai bahan sederhana yang mudah diperoleh dari lingkungan sekitar dan dirancang untuk mendukung aktivitas bermain yang kreatif serta eksploratif. Roda Pintar Loose Parts dapat dikembangkan untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak, mulai dari kemampuan kognitif, bahasa, motorik, sosial-emosional hingga kreativitas. Selain menghasilkan produk media pembelajaran, pelatihan juga memberikan pengalaman baru bagi guru dalam mengoptimalkan material sederhana menjadi sarana pembelajaran yang memiliki nilai edukatif. Para guru didorong untuk tidak hanya bergantung pada media pembelajaran siap pakai, tetapi mampu merancang dan mengembangkan media secara mandiri berdasarkan tujuan pembelajaran, karakteristik anak, serta potensi lingkungan masing-masing satuan PAUD. Melalui kegiatan tersebut, tim PKM berharap kompetensi guru PAUD dapat semakin meningkat dan berdampak pada terciptanya proses pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, kontekstual, serta berpusat pada anak. Kompetensi yang diperoleh selama pelatihan juga diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan di satuan PAUD masing-masing. Dengan demikian, pemanfaatan Loose Parts tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari praktik pembelajaran sehari-hari. Kegiatan pengabdian ini sekaligus menunjukkan kontribusi perguruan tinggi dalam memperkuat kapasitas pendidik dan mendukung peningkatan mutu pendidikan anak usia dini. Ke depan, praktik pengembangan media pembelajaran berbasis Loose Parts diharapkan dapat terus dikembangkan dan direplikasi pada satuan PAUD lainnya, sehingga bahan sederhana dan potensi lingkungan sekitar dapat menjadi sumber inovasi pembelajaran yang berkelanjutan.
ruminews.id, Makassar – Upaya meningkatkan kesadaran atlet terhadap kebersihan kulit sekaligus mendorong pengelolaan limbah organik dilakukan melalui kegiatan edukasi dan tutorial pembuatan eco-enzyme bagi atlet kampus. Kegiatan bertajuk “Edukasi dan Tutorial Optimalisasi Eco-Enzyme Berbasis Limbah Buah sebagai Foot Spray Antimikroba untuk Pencegahan Infeksi Kulit pada Atlet Kampus” tersebut dilaksanakan pada 13 Agustus 2026.
Oleh : Muh. Akbar Syahrir (Kader PMII Rayon Syariah dan Hukum Komisariat UIN Alauddin Makassar Cabang Kota Makassar) ruminews.id, – Bencana lingkungan dan dinamika geologi yang melanda berbagai daerah di Nusantara bukan lagi sekadar krisis ekologi dan kejadian alam biasa. Dalam perspektif ekoteologi, kombinasi antara terbakarnya ratusan ribu hektar lahan di Kalimantan serta tingginya kerentanan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencerminkan “ekodosa”—sebuah penistaan terhadap tatanan ciptaan serta kelalaian manusia dalam menjalankan mandatnya sebagai pemelihara bumi (stewardship). Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat, luas karhutla nasional telah menembus 202.004 hektare. Kalimantan Barat menempati posisi puncak wilayah terdampak dengan luas kebakaran mencapai 38.310,86 hektare, memicu krisis parah pada ekosistem gambut akibat pengeringan kanal masif demi ekspansi industri. Api bawah tanah (subsurface fire) menghasilkan kabut asap beracun yang melumpuhkan aktivitas publik dan mengancam warga dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Secara ekoteologis, ini adalah wujud ketamakan antroposentrisme destruktif yang mengorbankan “rahim bumi” demi akumulasi modal jangka pendek. Sementara itu di belahan timur Nusantara, Nusa Tenggara Timur (NTT) berhadapan dengan realitas geologis yang tak kalah menantang. Wilayah Kepulauan Flobamora ini secara konstan diguncang oleh aktivitas tektonik akibat posisinya yang berada tepat di atas jalur perjumpaan lempeng aktif. Sumber gempa utama dihimpit oleh Zona Subduksi Lempeng Australia di bagian selatan dan Sesar Naik Busur Belakang Flores (Flores Backarc Thrust) di sebelah utara. Tercatat gempa merekam peristiwa destruktif seperti Gempa & Tsunami Flores 1992 (M\text{ 7,8}) yang menelan lebih dari 2.100 jiwa, Gempa Alor 2004 (M\text{ 6,0}), hingga Gempa Laut Flores 2021 (M\text{ 7,4}). Data BMKG mengonfirmasi puluhan gempa dangkal (h < 60\text{ km}) terus terjadi setiap bulannya di kawasan pesisir dan lautan NTT. Dalam kacamata ekoteologi, fenomena gempa bumi di NTT sebetulnya merupakan mekanisme alami bumi untuk melepaskan energi tektonik (sunnatullah / ketetapan penciptaan). Namun, dampak destruktif gempa yang berulang kali menelan korban jiwa dan merusak pemukiman warga rentan mencerminkan kegagalan etis manusia. Mengabaikan pembangunan infrastruktur tahan gempa, membiarkan ketidaksiapan mitigasi, serta mengabaikan tata ruang berbasis risiko bencana merupakan bentuk kelalaian iman dalam melindungi ciptaan. Penulis menyimpulkan dari realitas karhutla di Kalimantan dan fenomena seismik di NTT, terungkap Tiga Pilar Kegagalan Etis manusia :Pertama, kegagalan Stewardship dan Dominasi Modal yang di mana manusia bergeser dari pengelola yang bertanggung jawab menjadi pemilik yang tamak. Hukum negara dan etika moral sering kali kalah oleh kepentingan industri di lahan gambut Kalimantan maupun ketidakpedulian terhadap keselamatan tata ruang di daerah rawan gempa NTT. Kedua, ketidakadilan Antargenerasi (Intergenerational Injustice) yakni pembakaran tanah gambut yang melepaskan emisi karbon raksasa serta pengabaian mitigasi bencana jangka panjang sama saja dengan merampas hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat bagi generasi masa depan. Ketiga, pemberatan beban kelompok rentan yakni kelompok masyarakat adat dan warga miskin pedesaan di Kalimantan dipaksa menanggung dampak kesehatan (ISPA), sementara masyarakat pesisir di NTT menjadi pihak paling rentan terhadap ancaman guncangan gempa dan risiko tsunami (option for the poor and vulnerable). Merespons krisis ekologi dan tantangan alam ini, penanganan tidak lagi cukup dengan pendekatan teknis-represif semata. Dibutuhkan metanoia atau pertobatan ekologis nyata: restorasi gambut di Kalimantan melalui pembasahan kembali (rewetting) dan penegakan hukum tegas, yang disandingkan dengan penguatan mitigasi struktural, edukasi evakuasi mandiri, serta pembangunan pemukiman tahan gempa berbasis kearifan lokal di NTT. Kebakaran di Kalimantan dan gempa bumi di NTT memberi pesan mendalam bahwa menjaga bumi dari kobaran api serta bersahabat dengan dinamika tektonik alam adalah panggilan moral dan iman untuk merawat rumah bersama (oikos) demi keberlangsungan seluruh ciptaan.
Ruminews.id, Buton Utara — Di tengah berbagai dinamika efesiensi anggaran di seluruh wilayah pemerintahan dari daerah hingga desa atau kelurahan mengalami potongan anggaran besar-besaran sehingga perjalanan ekonomi daerah banyak yang terhambat.
ruminews.id, MAKASSAR – Pertemuan santai antara Ketua Harian Karang Taruna Kota Makassar, Rijal Djamal, bersama jajaran pengurus Karang Taruna Kelurahan Timungan Lompoa melahirkan komitmen untuk memperkuat gerakan organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan aksi sosial di tengah masyarakat. Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung serta menyukseskan program-program strategis Pemerintah Kota Makassar. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana informal itu menjadi ruang diskusi bagi para pengurus untuk menyamakan pandangan mengenai arah gerakan Karang Taruna pasca-pelantikan. Penguatan struktur internal dinilai penting, namun tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi untuk menunda kehadirannya dalam menjawab berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Rijal Djamal mendorong seluruh pengurus, khususnya di tingkat akar rumput, agar berani menerjemahkan gagasan menjadi program nyata. Menurutnya, semangat gerakan harus dibangun melalui keberanian untuk memulai dan bekerja. “Apapun idenya, coba kerjakan saja,” tegas Rijal di sela-sela pertemuan tersebut. Pesan itu menjadi dorongan bagi pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan, termasuk Timungan Lompoa, untuk terus berinovasi tanpa harus terhambat oleh pola birokrasi organisasi yang terlalu kaku. Sembari melakukan pembenahan internal pasca-pelantikan, para pemuda diharapkan tetap aktif mengambil peran dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurut Rijal, penguatan struktur organisasi dan pelaksanaan aksi sosial merupakan dua hal yang harus berjalan secara beriringan. Struktur yang solid akan menjadi fondasi dan arah dalam menjalankan roda organisasi, sementara program dan aksi nyata di lapangan menjadi bukti eksistensi sekaligus kebermanfaatan Karang Taruna bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, Karang Taruna diharapkan dapat tampil sebagai mitra strategis pemerintah. Organisasi kepemudaan tersebut memiliki posisi penting dalam mengawal serta mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui keterlibatan aktif pemuda di tingkat kecamatan dan kelurahan. Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menjelang agenda Roadshow Karang Taruna Kota Makassar ke seluruh kecamatan. Agenda ini diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan visi dan memperkuat koordinasi gerakan organisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Dengan penguatan struktur yang berjalan seiring dengan kebebasan berinovasi dan memperluas aksi sosial, Karang Taruna Kota Makassar menunjukkan kesiapan untuk bergerak lebih masif. Kolaborasi antara pengurus di setiap tingkatan diharapkan mampu melahirkan gerakan kepemudaan yang responsif, kontributif, dan berdampak nyata, sekaligus menjadikan pemuda sebagai salah satu aktor penting dalam mendorong kemajuan Kota Makassar.
