22 April 2026

Daerah, Luwu Utara, Nasional, Opini, Pendidikan

Kartini, Gramsci, dan Manifestasi Melawan, Narasi Perjuangan di Ruang Epistemologis

Penulis : Muhammad Rajab – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Luwu Utar ruminews.id, Kita sering kali terjebak dalam narasi Kartini yang “dijinakkan” sosok yang digantung di dinding sekolah, memakai kebaya, dan melambangkan kepatuhan perempuan dalam bingkai domestik. Namun, jika kita membedah sosoknya melalui kacamata Antonio Gramsci, Kartini muncul bukan sebagai simbol kepasrahan, melainkan sebagai seorang intelektual organik yang sedang melancarkan Perang Posisi sebuah perjuangan sistematis untuk merebut ruang pemikiran dari hegemoni feodal dan kolonial. Dalam terminologi Gramscian, hegemoni adalah perekat yang menahan masyarakat agar tetap patuh pada tatanan yang menindas. Di masa Kartini, tatanan ini adalah perpaduan kaku antara feodalisme priyayi yang patriarkal dan kolonialisme Belanda. Kartini tidak melawan dengan senjata fisik, melainkan melalui pertukaran simbolik. Surat-suratnya adalah manifestasi dari usahanya mengguncang struktur dasar kekuasaan. Ia sadar bahwa untuk meruntuhkan tembok yang nyata, ia harus terlebih dahulu meruntuhkan tembok dalam pikiran. Ini adalah upaya untuk menciptakan sebuah kesadaran kolektif bahwa martabat manusia tidak bisa dibatasi oleh garis keturunan atau gender. Untuk memahami bagaimana semangat Kartini bermanifestasi hari ini, kita perlu menarik narasi ini keluar dari ruang sejarah yang statis dan menempatkannya dalam kondisi kontemporer, misalnya dalam dinamika sosial-politik di daerah seperti Luwu Utara. Jika kita menerapkan pisau analisis Kartini dan Gramsci pada situasi di Luwu Utara, kita akan menemukan bahwa musuh utamanya bukanlah lagi kolonialisme, melainkan birokrasi yang terjebak dalam anomali struktural. Seringkali, kebijakan publik di tingkat lokal terhambat oleh mentalitas “priyayi modern” di mana proses deliberatif musyawarah untuk mencapai mufakat hanya menjadi formalitas, sementara keputusan sebenarnya ditentukan oleh elitisme birokrasi yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Dalam konteks ini, “Kartini” di Luwu Utara adalah setiap individu atau kelompok yang berani, Mempertanyakan mengapa pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi privilese bagi mereka yang dekat dengan pusat kekuasaan. Menolak narasi tunggal yang disodorkan oleh elit lokal berani menggunakan data dan nalar kritis untuk membedah kebijakan yang tidak efisien serta mengorganisir diskusi publik yang deliberatif, di mana masyarakat sipil tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi menjadi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan daerah. Kartini sebagai hegemoni melawan bukanlah sosok yang harus dirayakan sekali setahun. Ia adalah sebuah proses. Ia adalah pengingat bahwa setiap kali kita mempertanyakan kebijakan yang tidak adil, setiap kali kita menolak untuk bungkam di depan otoritas yang korup, dan setiap kali kita memperjuangkan kesetaraan akses intelektual di sana Kartini sedang hidup kembali. Narasi perlawanan hari ini, baik di Luwu Utara maupun di tingkat nasional, menuntut keberanian untuk menjadi Kartini-Kartini baru individu yang tidak hanya mampu membaca dunia, tetapi juga memiliki ketajaman nalar untuk mengubahnya. Hegemoni kekuasaan yang mapan akan selalu mencoba untuk membungkus kita dengan kenyamanan status quo, namun sejarah mengajarkan bahwa perubahan sejati hanya lahir dari mereka yang bersedia menantang arus, berargumen dengan data, dan mempertahankan martabat kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, dan terus berjuang untuk tumbuh dan berdampak.

Luwu Utara, Opini

Pembatasan Kebebasan Beribadah Kembali Terjadi: Bhinneka yang Retak di Cermin Bangsa

PENULIS : Sam Jermy (BPC GMKI Cabang Makassar) ruminews.id.,Di tanah yang katanya satu, tempat seribu bahasa, berpelukan di bawah langit yang sama, saya mendengar gema semboyan lama, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Namun, ternyata kini suaranya serak, tercekik oleh amarah dan seruan yang menolak perbedaan. Sebuah peristiwa yang sangat di sayangkan kembali terjadi. Kebebasan untuk melakukan kegiatan iman yang di batasi, dengan spanduk yang keras menolak pembangunan rumah ibadah, terjadi di Masamba, Kab. Luwu Utara. ini menjadi sebuah tanda tanya terhadap konsistensi dari makna Berbeda beda tetapi satu. Indonesia tidak berdiri di atas kaki kesamaan, tetapi tegak di atas perbedaan yang menjadi satu-kesatuan. Kebebasan melakukan kegiatan keagamaan bagi yang minoritas bukan lagi menjadi hal baru di Indonesia. Intimidasi sering di terima, namun suara-suara pemerintah tidak pernah terdengar untuk menyelesaikan malah di biarkan sebagai sebuah tradisi bagi kaum yang di anggap mayoritas yang selalu mendikte sebuah kelompok kecil dengan dalih aturan. Saya berharap, kita sama sama memaknai bahwa kasih lebih kuat dari pada dogma, bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan anugerah. Sebab negeri ini tak akan kokoh oleh keseragaman, melainkan oleh hati-hati yang bersedia untuk saling mendukung dan memahami. Mari, kita rawat kembali makna tunggal itu, bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk menyatukan. Karena sejatinya, Indonesia bukan satu warna, tapi pelangi yang hanya indah jika semua warnanya bersinar bersama-sama

Daerah, Uncategorized

Peringatan Hari Kartini SAPMA PP Gowa Aksi & Tebar 200 Bunga Mawar, Stop Diskriminasi Perempuan

Ruminews.id-Gowa, 21/04/2026 – Dalam rangka memperingati Hari Kartini, SAPMA PP Gowa menggelar aksi sosial dengan tema “Stop Diskriminasi Perempuan”, yang dirangkaikan dengan kegiatan tebar 200 bunga mawar kepada para pengguna jalan, khususnya kaum perempuan. Aksi ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata kepedulian dan perlawanan terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang masih dialami perempuan, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun dunia kerja. Kegiatan ini melibatkan unsur SAPMA PP Gowa, Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Gowa dan Koti Mahatidana Pemuda Pancasila Gowa, sebagai bentuk sinergitas dalam mendorong gerakan sosial yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan. Ketua SAPMA PP Gowa dalam keterangannya menyampaikan: “Kami menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apa pun. Hari Kartini adalah momentum untuk menyuarakan keberanian, bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan diberi ruang yang setara. Aksi ini adalah simbol bahwa perempuan bukan pihak yang lemah, tetapi pilar penting dalam pembangunan bangsa.” Jenderal Lapangan, Nurifka Indriani, juga menegaskan: “Kami turun ke jalan bukan hanya membagikan bunga, tetapi membawa pesan tegas: stop diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan harus bebas dari tekanan, stigma, dan ketidakadilan. Hari ini kami hadir untuk menyuarakan bahwa perempuan berhak atas ruang aman dan kesempatan yang sama.” Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan pula pembacaan puisi oleh Nurmianti yang menggugah semangat perjuangan perempuan: Puisi: “Kami Tidak Lagi Diam” Kami adalah suara yang lama dipendam, Yang kini bangkit menembus diam. Bukan untuk meminta, Tapi untuk menuntut hak yang sama. Perempuan bukan bayang-bayang, Bukan pelengkap dalam ruang sempit, Kami adalah langkah yang bergerak, Kami adalah suara yang tak bisa dibungkam. Hentikan diskriminasi, Hentikan batasan yang mengekang, Karena kami bukan untuk dibatasi, Kami lahir untuk setara. Hari ini kami berdiri, Bukan sekadar membawa bunga, Tapi membawa pesan— Bahwa perempuan harus dihargai, Bukan disisihkan, bukan dilemahkan. Jika dunia masih membatasi kami, Maka hari ini kami jawab: Kami tidak lagi diam. SAPMA PP Gowa berharap aksi ini menjadi pengingat bahwa perjuangan Kartini belum selesai, dan harus terus dilanjutkan melalui aksi nyata melawan diskriminasi terhadap perempuan. STOP DISKRIMINASI PEREMPUAN! HIDUP PEREMPUAN INDONESIA!

Hukum, Nasional, Politik, Yogyakarta

Buruh Yogyakarta Gelar Diskusi Sambut May Day 2026, Soroti “Konflik Mandat Konstitusi dan Kepentingan Pasar” dalam Kebijakan Ketenagakerjaan

Ruminews.id, Yogyakarta — Pada Minggu, 19 April 2026, dalam rangka pra-konsolidasi menyambut peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day), Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar diskusi publik bertajuk “Mandat Konstitusi vs Kepentingan Pasar: Nasib Buruh 2026; Putusan MK dan Evaluasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi.” Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor DPD KSPSI DIY, Pakualaman, Yogyakarta, dan dihadiri oleh berbagai unsur serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil, serta jaringan advokasi buruh lintas sektor.

Luwu Utara, Opini, Prov Sulawesi Selatan

Penolakan Pendirian Gereja di Luwu Utara: GMKI CABANG MAKASSAR Mengecam Sikap Intoleran

Berkham Sanggani Seno : KABID AKSPEL GMKI MAKASSAR ruminews.id,.Peristiwa penolakan pendirian rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara menjadi cerminan bahwa praktik intoleransi masih nyata dan mengancam keharmonisan kehidupan berbangsa. Spanduk penolakan yang terpasang di ruang publik bukan sekadar ekspresi keberatan, melainkan bentuk penyangkalan terhadap hak dasar warga negara untuk beribadah. Dalam negara yang berlandaskan serta dijamin untuk mendaptkan kebebasan beragama adalah hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi oleh tekanan kelompok mana pun. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi, maka tidak ada legitimasi untuk melakukan penolakan sepihak. Melihat tindakan sejumlah oknum masyarakat yang mempraktikan sikap intoleran, GMKI Cabang Makassar menyatakan sikap: 1. Mengecam keras segala bentuk intoleransi, termasuk penolakan pembangunan rumah ibadah di Luwu Utara. 2. Menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan semangat kebhinekaan. 3. Mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, adil, dan tidak tunduk pada tekanan kelompok tertentu. 4. Mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan serta menghormati perbedaan sebagai kekuatan bangsa. 5. Mendorong penyelesaian melalui dialog yang konstruktif dan berlandaskan hukum, bukan melalui tekanan atau intimidasi. Indonesia adalah rumah bersama. Tidak boleh ada ruang bagi sikap eksklusif yang menutup hak orang lain untuk beribadah. Jika intoleransi dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kelompok tertentu, tetapi keutuhan bangsa itu sendiri. GMKI Cabang Makassar menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di garis depan dalam melawan intoleransi dan menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Scroll to Top