Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Uncategorized

Daerah, Hukum, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Ormas Elang Timur Indonesia Mengecam Dugaan Pemulangan Paksa Pasien di RS.HIKMAH Makassar yang Berujung Kematian

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Pada tanggal, 2 April 2026. Organisasi masyarakat (Ormas) Elang Timur Indonesia secara tegas mengecam dugaan tindakan pemulangan paksa pasien yang terjadi di RS Hikmah Makassar, yang diduga berujung pada meninggalnya seorang pasien atas nama Bapak Irianto. Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun, almarhum Bapak Irianto menjalani perawatan di RS Hikmah Makassar sejak tanggal 23 Maret 2026 hingga 31 Maret 2026. Berdasarkan Resume Medis Nomor RM 081014, pasien didiagnosis menderita Severe Brain Infarction (stroke iskemik berat) yang disertai Atrial Fibrillation (gangguan jantung), kondisi yang secara medis tergolong gawat darurat dan memerlukan pengawasan intensif serta perawatan lanjutan di fasilitas kesehatan. Namun, pada tanggal 31 Maret 2026, pihak rumah sakit melalui dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) diduga membujuk keluarga pasien untuk membawa pulang pasien dengan alasan kondisi pasien telah “membaik” serta adanya keterbatasan tempat tidur (slot penuh) di rumah sakit. Ironisnya, pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan kondisi riil pasien. Berdasarkan keterangan keluarga dan temuan di lapangan, saat dipulangkan pasien masih dalam kondisi lemah dan bahkan masih menggunakan alat bantu medis berupa nasogastric tube (NGT). Fakta semakin menguatkan dugaan adanya ketidaksesuaian penilaian medis, setelah pasien meninggal dunia dalam waktu kurang dari 22 jam setelah tiba di rumah, tepatnya pada 1 April 2026. Ketua Elang Timur Indonesia, Imran, S.E, menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan serius dalam proses pemulangan pasien tersebut. Ia menegaskan bahwa berdasarkan resume medis, kondisi pasien masih sangat kritis dan belum layak untuk dipulangkan. “Kami menilai ada indikasi kuat pemulangan dini atau premature discharge yang tidak sesuai prosedur medis. Kondisi pasien saat itu masih membutuhkan penanganan intensif, namun justru dipulangkan dengan alasan non-medis seperti keterbatasan tempat tidur,” tegas Imran. Lebih lanjut, pihak Elang Timur Indonesia juga menyoroti perbedaan keterangan antara dokter yang menangani dengan dokumen medis resmi. Dokter spesialis saraf, dr. Ramlian, dan dokter spesialis jantung, dr. Arif, disebut menyatakan bahwa kondisi pasien telah stabil. Namun, hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan isi resume medis yang menunjukkan kondisi pasien masih dalam kategori gawat. Dalam proses klarifikasi yang dilakukan, pihak manajemen RS Hikmah Makassar melalui jajaran direksi telah mengakui adanya kelalaian dan menyampaikan permohonan maaf kepada pihak keluarga. Meski demikian, Elang Timur Indonesia menilai permintaan maaf saja tidak cukup. Mereka mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran prosedur medis serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait. “Kami meminta agar kasus ini diusut secara transparan dan profesional. Jika terbukti terjadi kelalaian atau pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Imran. Kasus ini kini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat menjadi evaluasi serius bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan agar mengedepankan keselamatan pasien di atas segala kepentingan lainnya.

Uncategorized

Ikutkan ASN Dalam Latsarmil Komcad, Bupati Talenrang Tegaskan Disiplin dan Pengabdian

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, GOWA – Sebanyak sembilan personel perwakilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Gowa turut ambil bagian dalam Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) ASN Tahun 2026 bersama peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Bupati Gowa, Husniah Talenrang menyampaikan bahwa keikutsertaan ASN dalam Latsarmil merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai abdi negara yang harus siap dalam berbagai situasi. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung sistem pertahanan negara sekaligus membangun karakter disiplin, tangguh, dan berintegritas. “ASN harus memiliki kesiapsiagaan dan kedisiplinan yang kuat. Latsarmil ini menjadi ruang pembentukan mental dan karakter agar kita mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih tangguh,” ujar Talenrang saat menghadiri pembukaan Latsarmil Komcad ASN di Lapangan Upacara Rindam XIV Hasanuddin, Senin (30/3). Ia juga menegaskan bahwa nilai-nilai yang diperoleh selama pelatihan perlu diterjemahkan dalam kerja nyata di lapangan. Kehadiran Komcad ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih sigap, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Kami ingin peserta yang kembali dari pelatihan nantinya membawa semangat baru dalam bekerja, lebih terukur, lebih disiplin, dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat,” lanjutnya. Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki ketahanan mental dan loyalitas terhadap bangsa dan negara. “Kekuatan utama kita ada pada integritas dan komitmen melayani. Itu yang harus terus dijaga dan diperkuat,” tambah Talenrang. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. “Komponen cadangan dari unsur ASN ini menjadi bagian penting dalam sistem pertahanan negara yang terintegrasi. Kita ingin membangun kesiapan bersama yang terlatih dan terukur,” ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kemhan RI, Letjen TNI Gabriel Lema, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk membentuk kesiapan dasar yang dapat diandalkan dalam kondisi darurat maupun situasi strategis lainnya. “Melalui Latsarmil ini, peserta dibekali kemampuan dasar yang terstruktur agar mampu berkontribusi secara optimal sebagai bagian dari komponen cadangan nasional,” jelasnya. Latsarmil ini menjadi langkah konkret dalam memastikan ASN memiliki kapasitas yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Hadir mendampingi Bupati, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gowa, Andry Mauritz.

Uncategorized

LKPJ Gowa 2025 Catat Perbaikan Kualitas Hidup dan Penurunan Kemiskinan

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

Ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa mencatatkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang menampilkan sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan kualitas hidup masyarakat sekaligus penurunan angka kemiskinan dalam satu tahun terakhir dalam Rapat Paripurna DPRD Gowa di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Gowa, Minggu (29/3). Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak berhenti pada realisasi program, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. “Kami menempatkan dampak sebagai ukuran utama. Program harus hadir menjawab kebutuhan warga, baik dalam layanan dasar, peningkatan pendapatan, maupun perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran,” ujar Talenrang. Bupati menjelaskan bahwa capaian tersebut didorong oleh fokus pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penguatan layanan kesehatan, dukungan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan sektor pertanian. Data dalam LKPJ 2025 menunjukkan tren positif pada sejumlah indikator makro. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari 73,01 menjadi 74,22, mencerminkan perbaikan akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Pertumbuhan ekonomi daerah juga bergerak lebih cepat pada angka 7,05 dibanding tahun sebelumnya di 5,01, memberi ruang bagi terbukanya peluang usaha dan kerja. Pada saat yang sama, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,86 menjadi 6,64, menandakan intervensi program mulai menjangkau kelompok rentan. “Kami memastikan setiap intervensi tidak bersifat umum, tetapi diarahkan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar hasilnya lebih terasa dan berkelanjutan,” jelasnya. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan pada sektor tertentu, termasuk pengangguran dan pemerataan infrastruktur. Karena itu, evaluasi melalui LKPJ menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan ke depan. “Kami melihat secara jujur area yang belum optimal. Dari situ, langkah perbaikan disusun agar manfaat pembangunan semakin luas dan merata,” tegas Talenrang. Ia menambahkan bahwa konsistensi dalam menjaga kualitas program menjadi kunci agar capaian tidak bersifat sementara. “Fokus kami ke depan adalah menjaga keberlanjutan dampak, memastikan program tetap berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Gowa,” tutupnya. Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab. Ia menegaskan bahwa pembahasan LKPJ diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan dan pendalaman substansi sebagai dasar perbaikan kebijakan. “Kami menyambut baik penyampaian LKPJ ini dan memberikan apresiasi atas capaian yang telah ditunjukkan. Selanjutnya, DPRD akan menindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat pansus agar seluruh program dan hasilnya dapat dikaji secara komprehensif,” ujarnya. Melalui mekanisme tersebut, DPRD memastikan setiap capaian diuji secara objektif sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang lebih tajam, sehingga arah pembangunan ke depan semakin terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hadir pada rapat paripurna ini, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, Kajari Gowa, Bambang Dwi Murcolono, Kasdim 1409/Gowa, Mayor Arh. Yuliansyah, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis. (PS)

Uncategorized

Skrining Haemoglobin (Hb), Edukasi Anemia dan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id – Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Skrining Haemoglobin (Hb), Edukasi Anemia dan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri” telah dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2026 di Pondok Pesantren Tahfizul Qur’an UMI Kalsum. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM) Universitas Hasanuddin Angkatan 2025/2 dengan Yayasan Kesmas Sahabat Dhuafa. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada tingginya prevalensi anemia pada remaja putri yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Remaja putri merupakan kelompok rentan terhadap anemia, terutama akibat kebutuhan zat besi yang meningkat selama masa pertumbuhan dan menstruasi. Kondisi anemia yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada penurunan konsentrasi belajar, produktivitas, serta berisiko berlanjut hingga masa kehamilan di masa depan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini anemia melalui pemeriksaan kadar haemoglobin (Hb), meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai anemia, serta memberikan intervensi berupa suplementasi tablet tambah darah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan anemia. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sambutan dari perwakilan mahasiswa program studi doktor 2025/2 Adriyani Adam, SKM, M. Kes, Dietisien. Selanjutnya dilakukan skrining haemoglobin (Hb) menggunakan metode pemeriksaan sederhana untuk mengetahui status anemia santriwati. Hasil skrining menunjukkan bahwa semua santriwati bebas dari anemia dengan kadar HB normal. Kegiatan selanjutnya adalah Pemberian edukasi tentang anemia oleh dr. Rezky Putri Indarwati Abdullah, M. Kes, FISFH, FISCM yang juga merupakan mahasiswa program studi doktor 2025/2 IKM Unhas. Sesi edukasi kesehatan yang membahas secara komprehensif mengenai anemia, meliputi pengertian, penyebab, tanda dan gejala, dampak jangka pendek dan jangka panjang, serta upaya pencegahan melalui pola makan bergizi seimbang dan kepatuhan dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Edukasi disampaikan secara interaktif dengan pendekatan komunikatif sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi yang diberikan. Sebagai bentuk tindak lanjut, dilakukan pemberian tablet tambah darah kepada peserta sebagai intervensi langsung dalam meningkatkan kadar haemoglobin. Selain itu, peserta juga diberikan motivasi untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran serta menerapkan pola makan yang mendukung penyerapan zat besi. Kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari pihak pesantren maupun peserta. Para santri menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung, baik dalam mengikuti skrining maupun sesi edukasi. Kolaborasi antara akademisi dan mitra masyarakat dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model intervensi promotif dan preventif yang berkelanjutan dalam upaya penanggulangan anemia pada remaja putri. Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa deteksi dini dan intervensi anemia, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku kesehatan di kalangan remaja putri, khususnya di lingkungan pesantren.

Hukum, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized

Satu Tahun Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka: Catatan Merah HAM Menguat

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, isu Hak Asasi Manusia (HAM) justru jadi sorotan tajam. Sejumlah catatan menunjukkan adanya indikasi kemunduran, terutama dalam penanganan aksi-aksi protes dan kebebasan sipil. Gelombang demonstrasi besar pada Agustus – September 2025 berujung pada tindakan represif aparat. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ratusan hingga ribuan orang ditangkap. Dalam kurun 25–28 Agustus saja, sebanyak 951 orang diamankan, sementara total penahanan di berbagai daerah mencapai 1.683 orang. Sejumlah laporan juga menyebut adanya penggunaan kekuatan yang dinilai berlebihan. Tak hanya penangkapan, korban jiwa juga terjadi. Setidaknya 10 orang dilaporkan meninggal dalam rangkaian aksi di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, dan Solo. Ratusan lainnya mengalami luka-luka, menambah daftar panjang dampak pengamanan massa yang dinilai belum proporsional. Di sisi lain, ruang sipil dinilai semakin menyempit. Pemantauan CIVICUS Monitor menempatkan Indonesia dalam kategori “obstructed” atau terhambat. Artinya, masih ditemukan praktik intimidasi, kekerasan, hingga kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela HAM, terutama saat gelombang protes dan di wilayah konflik seperti Papua. Berbagai kalangan menilai, satu tahun pemerintahan ini belum menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap perlindungan HAM. Harapan pun disuarakan agar ke depan pemerintah lebih serius menjamin kebebasan berekspresi dan memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa kekerasan.

Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Uncategorized

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Tekankan Kolaborasi Lintas Daerah untuk Promosi Pariwisata

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Uncategorized /

ruminews.id -Munafri Arifuddin. Wali Kota Makassar, menegaskan pentingnya membangun kolaborasi lintas daerah sebagai strategi memperkuat promosi pariwisata di Kota Makassar. Mubes KKDB: Appi Gaungkan Kolaborasi, Usulkan Corner Wisata Terpadu di Makassar Salah satu langkah konkret yang didorong adalah menghadirkan “corner wisata”, yakni ruang khusus, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang dirancang untuk menampilkan kekayaan destinasi, kuliner, serta budaya dari berbagai daerah. Gagasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Besar (Mubes) ke-VIII Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Daerah Barru (DPP-KKDB) yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Selasa (24/3/2026). Munafri secara khusus mengajak Pemerintah Kabupaten Barru untuk membangun kolaborasi konkret melalui penyelenggaraan event bersama maupun pembentukan corner promosi” wisata. Konsep ini, menurutnya, dapat menjadi jembatan yang menghubungkan aktivitas di Makassar dengan destinasi wisata di Barru. “Kita bisa bikin event atau corner promosi wisata. Kegiatannya dilaksanakan di Makassar, sementara kunjungan wisatanya diarahkan ke Kabupaten Barru,” saran Appi. Menurut Munafri, keberadaan corner wisata tidak hanya menjadi etalase promosi, tetapi juga jembatan yang menghubungkan potensi daerah dengan pasar wisata yang lebih luas. Melalui konsep ini, setiap daerah dapat memperkenalkan identitas dan keunggulannya secara terpadu di Makassar sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, sehingga mampu menarik minat wisatawan sekaligus meningkatkan kunjungan ke daerah asal. “Ini sudah pernah kita lakukan bersama Kabupaten Pangkep dalam pelaksanaan MTQ Korpri tingkat nasional. Pembukaannya di Makassar, tetapi rangkaian acaranya di Pangkep,” tuturnya. “Hasilnya, lebih dari 4.000 orang datang dan memberikan dampak ekonomi bagi kedua daerah,” lanjut Munafri. Wadah ini kata Appi, akan menjadi momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas kedaerahan dalam mendorong pembangunan berbasis kolaborasi. Dalam kesempatan itu, Munafri juga menekankan bahwa peran organisasi kedaerahan seperti KKDB sangat penting dalam memperkuat jejaring promosi daerah, khususnya dalam mengangkat potensi wisata dan budaya lokal agar lebih dikenal luas. Ia berharap, melalui kolaborasi yang terbangun, Makassar tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga menjadi hub promosi pariwisata yang mampu menggerakkan pertumbuhan sektor pariwisata di wilayah sekitarnya. Appi menambahkan, jarak yang relatif dekat antara Makassar dan Barru menjadi keunggulan tersendiri untuk mengembangkan kolaborasi tersebut. Terlebih, Barru memiliki potensi wisata yang dinilai sangat unik dan tidak dimiliki daerah lain, seperti panorama alam hingga destinasi unggulan Celebes Canyon yang menjadi daya tarik tersendiri di Sulawesi Selatan, bahkan di kawasan Indonesia Timur. Lebih lanjut, Munafri menekankan Pemerintah Kabupaten Barru untuk menghadirkan “Barru Corner” di Kota Makassar, sebagai pusat informasi wisata dan promosi ekonomi daerah. Menurutnya, keberadaan ruang promosi tersebut akan memudahkan masyarakat dan wisatawan untuk mengenal lebih dekat potensi Barru. “Saya ingin menyampaikan kepada Ibu Bupati, carilah lokasi terbaik di Makassar untuk menghadirkan Barru Corner sebagai pusat informasi wisata dan ekonomi,” imbuh Appi. “Kami siapkan ruangnya di Makassar agar masyarakat bisa mengetahui potensi Barru, dan kita lakukan promosi bersama tanpa biaya,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu. Munafri juga mengaku terkesima dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Barru, mulai dari potensi wisata bahari hingga infrastruktur strategis seperti Pelabuhan Garongkong. Dia menilai, kekuatan Barru terletak pada potensi tiga dimensi yang jarang dimiliki daerah lain, yakni perpaduan antara laut, darat, dan potensi industri. Bahkan, ia mengungkapkan adanya minat investor untuk mengembangkan industri perkapalan di Barru. Dikatakan, jika sektor industri tersebut berkembang, maka akan memberikan dampak ekonomi tidak hanya bagi Barru, tetapi juga bagi Makassar. “Kalau industrinya dibangun di Barru, maka aktivitas pendukung seperti akomodasi akan banyak dilakukan di Makassar. Artinya, kedua daerah akan sama-sama mendapatkan manfaat ekonomi,” tambahnya. Selain itu, Munafri menekankan pentingnya momentum Mubes sebagai ruang evaluasi menyeluruh bagi organisasi. Mantan CEO PSM itu, juga mendorong agar KKDB dapat merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, sekaligus melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. “Melalui pelaksanaan Musyawarah Besar ini, saya berharap KKDB dapat melakukan evaluasi organisasi secara menyeluruh, merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, serta melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman,” terangnya. Ketua Golkar Makassar itu, mengingatkan bahwa saat ini masyarakat berada dalam era perubahan yang begitu cepat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun teknologi. Kondisi tersebut menuntut organisasi kemasyarakatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci utama agar organisasi tetap relevan dan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Tanpa kemampuan beradaptasi, organisasi berpotensi tertinggal di tengah arus perkembangan yang semakin dinamis. Lebih jauh, Munafri mengajak seluruh keluarga besar KKDB untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan dunia usaha. Dia menilai sinergi lintas sektor sangat penting dalam menciptakan stabilitas sosial sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar. “Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat nilai-nilai gotong royong, serta berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kota Makassar,” ajakannya. Selain aspek pembangunan, Munafri juga menuturkan, pentingnya menjaga warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas daerah. Ia mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus globalisasi, budaya dan adat istiadat harus tetap dijaga sebagai kekuatan sekaligus kebanggaan bersama. Menurutnya, pelestarian nilai-nilai luhur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kedaerahan seperti KKDB. Mubes ini dapat melahirkan berbagai gagasan konstruktif, program kerja inovatif, serta keputusan-keputusan terbaik yang berdampak langsung pada kemajuan organisasi dan kesejahteraan seluruh anggota KKDB. “Semoga dari forum ini akan lahir berbagai gagasan konstruktif, program kerja yang inovatif, serta keputusan-keputusan terbaik yang membawa kemajuan bagi organisasi dan kesejahteraan seluruh anggota KKDB,” harapnya. Di akhir sambutannya, Munafri juga menyampaikan kedekatan emosionalnya dengan masyarakat Barru. Ia mengaku memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, sehingga merasa menjadi bagian dari keluarga besar Kerukunan Keluarga Daerah Barru (KKDB). “Alasan saya hadir di sini juga karena saya merasa bagian dari Barru. Anak-anak saya sudah menjadi bagian dari Barru, sehingga hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Saya adalah bagian dari keluarga besar KKDB,” tutupnya. Kegiatan Mubes VIII DPP-KKDB ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Dewan Pembina DPP-KKDB HM Aksa Mahmud, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, Ketua DPRD Kabupaten Barru Syamsuddin Muhiddin. Serta masyarakat Barru yang berdomisili di Kota Makassar. Kehadiran berbagai elemen ini memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun sinergi lintas daerah demi kemajuan bersama. (*)

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized

Tambang di Tonra untuk Siapa ?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Uncategorized /

Penulis : Andi Aso Tenritatta – Demisioner Wakil Presiden BEM FIS-H UNM ruminews.id – Pertambangan sering kali datang dengan janji besar: pembangunan, lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di banyak tempat, realitas yang terjadi justru jauh dari harapan. Pertanyaan yang patut diajukan oleh masyarakat hari ini adalah: tambang di Tonra sebenarnya untuk siapa?. Pertambangan pada dasarnya adalah kegiatan yang mengambil dan menguras sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Prosesnya hampir selalu membawa konsekuensi besar terhadap lingkungan. Pembukaan lahan skala besar, pengupasan tanah, pengerukan material, hingga pembuangan limbah tambang berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang tidak kecil. Hutan yang sebelumnya menjadi penyangga kehidupan dapat berubah menjadi lahan terbuka. Tidak sedikit pula kasus di berbagai daerah yang menunjukkan bagaimana tambang meninggalkan lubang-lubang besar, tanah kritis, serta ancaman longsor dan banjir. Bagi masyarakat Tonra yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan sumber daya alam sekitar, kerusakan lingkungan bukanlah persoalan kecil. Ketika hutan rusak, keseimbangan alam ikut terganggu. Ketika tanah kehilangan kesuburannya, produksi pertanian ikut menurun. Ketika air menjadi keruh atau tercemar, masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya. Dengan kata lain, yang menikmati keuntungan belum tentu masyarakat sekitar, tetapi yang menanggung dampaknya hampir pasti adalah masyarakat setempat. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah apakah kehadiran tambang benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?. Salah satu janji yang hampir selalu disampaikan perusahaan adalah pembukaan lapangan kerja bagi warga lokal. Namun kenyataannya, di banyak wilayah pertambangan, masyarakat sekitar justru hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Tenaga kerja yang terserap sering kali terbatas, bahkan tidak jarang lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Jika kondisi seperti ini terjadi, maka manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat lokal menjadi sangat minim. Masyarakat hanya melihat aktivitas alat berat yang setiap hari mengangkut kekayaan alam dari wilayah mereka, sementara kesempatan kerja yang layak tidak terbuka secara luas bagi warga sekitar. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Lebih jauh lagi, dampak pertambangan tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga oleh generasi mendatang. Ketika cadangan mineral sudah habis dan perusahaan pergi meninggalkan lokasi tambang, masyarakatlah yang harus hidup dengan kondisi lingkungan yang mungkin sudah berubah drastis. Lubang tambang yang terbengkalai, tanah yang rusak, dan ekosistem yang terganggu sering kali menjadi warisan pahit bagi daerah yang sebelumnya kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk mempertanyakan secara terbuka: siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari aktivitas tambang di Tonra ?. Apakah kekayaan alam ini benar-benar dikelola untuk kesejahteraan masyarakat setempat, atau justru hanya menguntungkan segelintir pihak? Sumber daya alam pada dasarnya adalah milik bersama yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika kehadiran tambang justru menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam sumber penghidupan masyarakat, dan tidak memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga sekitar, maka wajar jika masyarakat mulai mempertanyakan arah dan tujuan dari aktivitas tersebut. Pada akhirnya, pembangunan yang sejati bukanlah sekadar eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan seharusnya memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga, masyarakat memperoleh manfaat yang adil, dan masa depan generasi berikutnya tidak dikorbankan.

Bone, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized

Halal Bihalal dan Reuni Kader KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa

Tinggalkan Komentar / Bone, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id, Bone – Kegiatan Halal Bihalal yang dirangkaikan dengan Reuni Kader KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa berlangsung penuh kehangatan dan nuansa kekeluargaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi antara kader, alumni, dan para pendiri organisasi lintas generasi. Dalam kegiatan tersebut turut hadir tokoh pelaku sejarah peletakan dasar organisasi sebelum bernama KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa, yaitu Prof. Dr. Nursyirwan dan Dr. Mahmud Suyuti. Keduanya merupakan bagian dari generasi awal yang merintis organisasi saat masih bernama Forum Kajian Mahasiswa Bone, yang kemudian berkembang dan bertransformasi menjadi KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa seperti yang dikenal saat ini. Hadir pula Sulaeman La Odo selaku Dewan Penasihat KEPMI Bone bersama para Ketua KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa dari setiap periode kepengurusan. Kehadiran para pimpinan lintas generasi ini menjadi simbol bahwa organisasi ini memiliki sejarah panjang dan ikatan kekeluargaan yang kuat. Ketua Panitia, Muh. Awaluddin dalam sambutannya menyampaikan bahwa reuni pertama ini merupakan bagian dari inisiasi awal untuk menghimpun seluruh alumni dalam satu wadah yang lebih terorganisir. Ia berharap ke depan Alumni KEPMI Bone Komisariat Latenriruwa dapat membentuk Ikatan Alumni (IKA) sebagai organisasi yang menghimpun seluruh alumni dan menjadi wadah silaturahmi lintas angkatan, lintas profesi, serta tetap menjaga hubungan emosional dengan organisasi. Kegiatan Halal Bihalal dan Reuni ini diharapkan bukan hanya menjadi ajang pertemuan biasa, tetapi menjadi awal dari terbentuknya kekuatan alumni yang dapat memberikan kontribusi bagi organisasi, daerah, dan masyarakat. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa organisasi ini dibangun dengan perjuangan, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan yang harus terus dijaga oleh generasi berikutnya.

Uncategorized

Melek Untuk Kerbermanfaatan: Ketua HMI Cabang Soppeng Nursandi Ucapkan Dirgahayu Soppeng ke-765

Tinggalkan Komentar / Uncategorized /

ruminews.id, Soppeng – Momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Soppeng yang ke-765, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Soppeng, Nursandi, menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan bagi kemajuan daerah. “Dirgahayu Soppeng ke-765″. Ujarnya. Nursandi juga menyematkan doa “Semoga daerah yang kita cintai ini semakin maju, sejahtera, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Yasisoppenggi yang menjadi identitas masyarakat Soppeng,”. Penekanan penting yaitu kolaborasi antara pemerintah daerah, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Soppeng untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Rasa syukur dan kebanggaan ini, tentu masih ada berbagai hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pembangunan yang merata, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terbukanya peluang bagi generasi muda, menjadi harapan yang terus tumbuh. Pemerintah Kabupaten Soppeng diharapkan dapat terus hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui program-program yang bersifat administratif, tetapi juga melalui langkah-langkah nyata yang dirasakan langsung manfaatnya. Pendekatan yang responsif, terbuka, dan berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan ke depan. Perhatian yang serius terhadap generasi muda juga menjadi hal yang sangat penting. Generasi muda Soppeng adalah aset daerah yang harus diberdayakan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih konkret dalam menciptakan lapangan kerja, membuka ruang kreativitas, serta mendorong lahirnya wirausaha muda yang mandiri dan inovatif. Pemuda wajib menjadi pelaku utama dalam pembangunan daerah Soppeng “Momentum hari jadi ini harus menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat sinergi dan terus menjaga Kabupaten Soppeng dengan mengedepankan prinsip Yasisoppengi, sebagai fondasi dalam kehidupan bermasyarakat” tutupnya.

Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Uncategorized

Air Keras dan Wajah Negara: Totalitarianisme dalam tubuh Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Hukum, Kriminal, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Uncategorized /

Penulis: Muhammad Kasim (Aktivis Pemuda Takalar) ruminews.id, Saya memulai dari sebuah penekanan bahwa Demokrasi seharusnya menjamin kebebasan, melindungi warga, dan memastikan hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu. Namun, ketika kekerasan terhadap aktivis dibiarkan, ketika aparat lamban dan tumpul dalam menegakkan, maka sama halnya kita mengaminkan penyimpangan ini. seperti yang menimpa Andrie Yunus beberapa waktu lalu yang dianggap tidak hanya merusak wajah bang Andrie namun sekaligus menodai wajah demokrasi dinegeri ini. Sekajap kita berpikir apakah ini bayang-bayang totalitarianisme dalam negara demokrasi atau bahkan keduanya telah bersenyawa. Sedikit mengeja Totalitarianisme,  ternyata  sistem ini bukan sekadar politik otoriter namun ia adalah bentuk kekuasaan yang berupaya mengendalikan seluruh aspek kehidupan warga negara diantaranya pikiran, suara, hingga perlawanan. Dalam sejarahnya, praktik ini tampak jelas kita dapati dalam rezim Nazi di bawah Adolf Hitler dan Uni Soviet di era Stalin semisal. Dalam diskurusus  The Origins of Totalitarianism Hannah Arrendt menjelaskan bahwa totalitarianisme lahir bukan hanya dari kekuatan negara yang represif, tetapi juga dari runtuhnya institusi hukum dan normalisasi ketidakadilan. hal inilah yang terjadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan serta cermin paling nyata dari kegagalan negara. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengungkap pelaku, itu pun menyisakan banyak kejanggalan yang memicu ketidakpercayaan publik. Hingga hanya menyishakan kesan pahit bahwa negara tidak lagi sekadar kuat tetapi ia menjadi kebal kritik. Alarmnya adalah ketika pelaku kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus tidak segera diadili secara transparan, maka ruang impunitas terbuka lebar. di situlah totalitarianisme menemukan pijakannya yakni pada ketakutan dan ketidakpastian hukum. Dimana kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, seorang aktivis KontraS, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ia adalah simbol bahwa suara kritis dapat dibungkam dengan cara brutal. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini terjadi dalam negara yang mengklaim dirinya negara demokratis. serangan semacam ini tidak berdiri sendiri. Ia hadir dalam pola yang berulang kriminalisasi aktivis, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Ini bukan sekadar kegagalan negara melindungi warga namun ini adalah indikasi bahwa negara mulai memberikan sinyal toleransi bahkan secara tidak langsung melegitimasi kekerasan terhadap kritik. Puncaknya adalah ketika empat anggota TNI diduga terlibat, persoalan ini tidak lagi berdiri di ranah individu. melainkan menjalar ke jantung institusi dan wajah negara itu sendiri. Empat sosok ini, yang diduga memiliki peran berbeda dari eksekutor hingga pengendali justru menggambarkan satu hal yang mengkhawatirkan yakni kekerasan terhadap warga sipil bisa saja dilakukan secara terstruktur. Jika benar demikian, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa, melainkan indikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terorganisir, yang seharusnya diproses dengan keseriusan luar biasa dan secara holistik. Akhirnya dari polemik ini demokrasi terinfeksi dari pembiaran ke penindasan. dalam hal ini perlu disajikan secara gamblang bahwa  totalitarianisme dalam era modern tidak selalu datang dengan wajah diktator. Ia kadangkala bisa tumbuh perlahan dalam demokrasi melalui pembiaran terhadap ketidakadilan, pelemahan institusi hukum, dan normalisasi kekerasan terhadap aktivis yang melayangkan kritik pada negara. negara yang seharusnya menjadi pelindung justru tampak hilang atau lebih buruk lagi dianggap selektif dalam menegakkan hukum. Aktivis yang kritis dianggap ancaman, bukan bagian dari demokrasi. Kritik dibalas dengan teror, sementara keadilan berjalan tertatih dengan lukanya. jika kondisi seburuk ini terus dibiarkan, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas, maksundnya hanya menjadi sekadar prosedur tanpa substansi. hukum tetap berjalan, tetapi kehilangan keberpihakan pada kebenaran. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa jika keempat pelaku ini tetap diproses di pengadilan militer, maka publik berhak curiga bahwa negara sedang melindungi dirinya sendiri. lebih jauh, pilihan  ini justru akan menciptakan preseden berbahaya bahwa aparat bisa melakukan kejahatan terhadap sipil, namun tetap diadili dalam ruang nyamannya sendiri. jika negara serius ingin memulihkan kepercayaan publik maka langkahnya harus mengalihkan proses ke pengadilan umum, buka seluruh proses secara transparan, usut hingga aktor intelektual tanpa pandang bulu. Kasus Andrie Yunus dan Novel Baswedan bukan sekadar tragedi individu yang sama namun mereka adalah alarm keras bagi masa depan demokrasi Indonesia. Negara kini berada di persimpangan dengan dua pilihan yakni memperkuat hukum dan melindungi warga atau justru terus membiarkan praktik-praktik yang mengarah pada totalitarianisme. meskipun kita meyakini bahwa  demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. namun yakin saja  Ia mati perlahan melalui pembiaran, ketakutan, dan ketidakadilan yang dinormalisasi. lalu ketika air keras lebih cepat bekerja daripada hukum, maka yang terbakar bukan hanya wajah korban. tetapi wajah negara itu sendiri. Saya memulai dari sebuah penekanan bahwa Demokrasi seharusnya menjamin kebebasan, melindungi warga, dan memastikan hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu. Namun, ketika kekerasan terhadap aktivis dibiarkan, ketika aparat lamban dan tumpul dalam menegakkan keadilan maka sama halnya kita mengaminkan penyimpangan ini. seperti yang menimpa Andrie Yunus beberapa waktu lalu yang dianggap tidak hanya merusak wajah bang Andrie namun sekaligus menodai wajah demokrasi dinegeri ini. Sekajap kita berpikir apakah ini bayang-bayang totalitarianisme dalam negara demokrasi atau bahkan keduanya telah bersenyawa. Sedikit mengeja Totalitarianisme,  ternyata  sistem ini bukan sekadar politik otoriter namun ia adalah bentuk kekuasaan yang berupaya mengendalikan seluruh aspek kehidupan warga negara diantaranya pikiran, suara, hingga perlawanan. Dalam sejarahnya, praktik ini tampak jelas kita dapati dalam rezim Nazi di bawah Adolf Hitler dan Uni Soviet di era Stalin semisal. Dalam diskurusus  The Origins of Totalitarianism Hannah Arrendt menjelaskan bahwa totalitarianisme lahir bukan hanya dari kekuatan negara yang represif, tetapi juga dari runtuhnya institusi hukum dan normalisasi ketidakadilan. hal inilah yang terjadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan serta cermin paling nyata dari kegagalan negara. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mengungkap pelaku, itu pun menyisakan banyak kejanggalan yang memicu ketidakpercayaan publik. Hingga hanya menyishakan kesan pahit bahwa negara tidak lagi sekadar kuat tetapi ia menjadi kebal kritik. Alarmnya adalah ketika pelaku kekerasan terhadap aktivis Andrie Yunus tidak segera diadili secara transparan, maka ruang impunitas terbuka lebar. di situlah totalitarianisme menemukan pijakannya yakni pada ketakutan dan ketidakpastian hukum. Dimana kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, seorang aktivis KontraS, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ia adalah simbol bahwa suara kritis dapat dibungkam dengan cara brutal. Lebih mengerikan lagi, peristiwa ini terjadi dalam negara yang mengklaim dirinya negara demokratis. serangan semacam ini tidak berdiri sendiri. Ia hadir dalam pola yang berulang kriminalisasi aktivis, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Ini bukan sekadar kegagalan negara melindungi warga namun ini adalah indikasi bahwa negara mulai memberikan sinyal toleransi bahkan secara

Scroll to Top