Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Daerah, Jakarta, Politik

Golkar Giatkan Budaya Intelektual: Bedah Buku David Reeve Bongkar Akar Pemikiran dan Jati Diri Partai

Tinggalkan Komentar / Daerah, Jakarta, Politik /

ruminews.id, Jakarta — Di Sekretariat DPP Partai Golkar, digelar acara Ngopi dan Diskusi Buku “Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika”, karya David Reeve. Acara ini dihadiri para kader, tokoh partai, akademisi, dan pengamat — sebagai bagian dari upaya menggalakkan diskusi intelektual dan pemahaman mendalam mengenai sejarah serta pemikiran dasar Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji M. Sarmuji, selaku Sekjen, dalam sambutannya menekankan pentingnya memahami alasan kelahiran dan orientasi awal partai. Menurut Sarmuji, Golkar pada awalnya dibentuk dari sekitar 97 organisasi fungsional non-politik — kemudian berkembang ke lebih dari 300 organisasi — sehingga karakter awal partai sangat menekankan meritokrasi, keahlian, dan kontribusi nyata (karya), bukan semata orientasi politik. “Tanpa memahami sejarah, para kader berpotensi mengalami disorientasi dalam mengambil keputusan.” — M. Sarmuji Sarmuji juga menyebut bahwa Golkar hingga kini dikenal memiliki sumber daya manusia berkualitas, dan bahwa memahami akar pemikiran partai adalah hal mendasar agar Golkar terus berada pada koridor visi pendiriannya. Sejarawan JJ Rizal JJ Rizal — sejarawan yang hadir dalam diskusi — menyatakan bahwa buku David Reeve adalah karya paling lengkap dan otoritatif tentang sejarah Golkar hingga saat ini. Rizal menegaskan bahwa akar gagasan Golkar tidak muncul secara tiba-tiba pada 1960-an atau 1970-an, tetapi sebenarnya berakar jauh ke dalam wacana kebangsaan Indonesia sejak tahun 1930-an. Perkembangan pemikiran kebangsaan, konstitusi kemerdekaan 1945, hingga dinamika politik tahun 1950-an dan 1960-an — semuanya ikut membentuk ide dasar Golkar. Dengan demikian, pemahaman terhadap sejarah tersebut — dari masa awal wacana kebangsaan hingga pascareformasi — penting agar publik dan kader Golkar memahami proses evolusi partai secara utuh. Penulis Buku David Reeve David Reeve penulis buku dalam presentasinya mengungkap bahwa minatnya meneliti Golkar muncul dari pengalamannya sejak 1969 sebagai diplomat di Indonesia. Kahadiran Golkar dalam Pemilu 1971 dengan perolehan suara besar menarik perhatian Reeve, sehingga ia membedah asal-usul dan evolusi Golkar — tidak hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai bagian dari tradisi kekaryaan dan organisasional non-politik di Indonesia. Menurut Reeve, gagasan ‘golongan karya’ sejatinya mewakili beragam elemen masyarakat — petani, buruh, guru, nelayan, pekerja — yang bersatu atas dasar karya dan kontribusi, bukan atas dasar ideologi asing atau struktur partai politik konvensional. Kader Muda Golkar Arief Rosyid Hasan Generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa harus memahami sejarah bukan sekadar sebagai konsumsi narasi, tetapi sebagai pijakan untuk membangun kesadaran politik dan budaya partisipasi yang berakar pada nilai karya, keahlian, dan kontribusi nyata. Upaya Golkar untuk mengarusutamakan budaya diskusi intelektual adalah langkah visioner dari Pimpinan Partai Golkar, menjamin bahwa partai tetap relevan, konsisten, dan berakar di akar rumput sekaligus berpikiran maju. Penutup Acara bedah buku “Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran & Dinamika” bukan sekadar momen retrospeksi, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis membumikan tradisi diskusi, literasi politik, dan identitas dalam tubuh Golkar. Dengan memahami sejarah secara utuh — dari akar karya kekaryaan hingga transformasi menuju partai politik — Golkar diharapkan dapat terus berfungsi sebagai wadah karya kolektif, bukan sekadar alat politik.

Daerah, Makassar, Nasional, Politik

Tom Lembong Silaturahmi dengan Petinggi Gerakan Rakyat Sulsel, Tekankan Ekonomi UMKM dan Penguatan Literasi Digital

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM pada era Presiden Joko Widodo sekaligus Co-Captain Tim Pemenangan Anies Baswedan, Tom Lembong, melakukan silaturahmi tertutup dengan jajaran pimpinan Gerakan Rakyat (GR) Sulawesi Selatan, Rabu (10/12) siang. Pertemuan tersebut digelar di Restoran Ulu Juku, Jalan Ex Racing Center, dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh antusias. Dalam dialog yang berlangsung hampir dua jam itu, Tom Lembong—yang dikenal sebagai tokoh Pejuang Keadilan—mengulas berbagai dinamika ekonomi nasional sembari menceritakan pengalaman pribadinya memperjuangkan nilai keadilan di ruang publik maupun dalam proses politik. Sesi diskusi berjalan hidup. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan, mulai dari isu posisi politik Anies Baswedan dan Tom Lembong dalam struktur Ormas maupun Partai Gerakan Rakyat, hingga arah gerakan yang tengah dibangun organisasi tersebut. Respons Tom yang lugas membuat diskusi makin cair dan produktif. Salah satu hal yang mendapat perhatian besar adalah gagasan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat akar rumput. Tom menekankan pentingnya pendekatan bottom-up dalam merumuskan program, agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari aspirasi warga, bukan semata dari elite birokrasi. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Menurutnya, pengembangan UMKM bukan hanya soal pembiayaan, tetapi juga akses pasar, pendampingan usaha, dan peningkatan kemampuan digital. Dalam konteks perubahan zaman, Tom menegaskan bahwa peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi, katanya, tidak bisa lagi dianggap sebagai opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar yang kian kompetitif. Di akhir pemaparannya, Tom menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika pemerintah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha bekerja bersama mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. “Fokusnya harus pada penguatan bisnis dan ekonomi, karena di situlah manfaat paling nyata bisa dirasakan warga,” ujarnya. Sejumlah tokoh ormas Gerakan Rakyat Sulsel hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Ketua Dewan Penasehat H. Gazali Suyuti, Bendahara Umum Irma Effendy, Ketua DPD GR Kota Makassar H. Paris, Ketua DPD GR Kabupaten Gowa A. Karim Alwie, Ketua DPD GR Maros A. Iqbal Dwi, serta sejumlah anggota dewan penasehat dan dewan pakar GR Sulsel. Tak ketinggalan fungsionaris dari Partai Gerakan Rakyat Sulsel. Tampak hadir Sekretaris DPW Partai GR Muh Zaynur Ridwan, Ketua DPD Makassar Firdaus Malie, Ketua DPD Parepare Muh. Syahrir, Ketua DPD Wajo Arman Nur Makarakka, dan Ketua DPD Luwu Sugiman Jusman. Silaturahmi ditutup dengan komitmen memperkuat kolaborasi dan konsolidasi gerakan menuju 2026, sekaligus memperdalam diskursus kebijakan publik yang berorientasi pada keberpihakan terhadap rakyat. Untuk diketahui, pertemuan ini merupakan safari perdana Tom Lembong di luar Pulau Jawa yang terkait dengan ormas maupun partai Gerakan Rakyat. (*)

Daerah, Makassar, Nasional, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Ketua Harian AMPI Sulawesi Selatan Sesalkan Pengeroyokan pada Forum Musda KNPI Sulsel di Hotel Horison Ultima Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar — Ketua Harian Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulawesi Selatan menyampaikan penyesalan mendalam atas pengeroyokan yang terjadi pada forum Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulsel yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Makassar. Dalam keterangannya, Ketua Harian AMPI Sulsel menegaskan bahwa insiden tersebut tidak hanya mencederai marwah organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan, tetapi juga merusak semangat Musda yang seharusnya menjadi ajang konsolidasi, dialog, dan pembentukan gagasan konstruktif bagi masa depan pemuda. Kami sangat menyayangkan kericuhan yang terjadi. Musda adalah momentum penting bagi pemuda untuk menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Kejadian ini justru menimbulkan citra negatif dan menggeser fokus dari tujuan utama penyelenggaraan Musda. Lebih lanjut, pihak AMPI Sulsel menekankan pentingnya komitmen seluruh elemen kepemudaan untuk menjaga kondusivitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai dialog, persatuan, dan sportivitas organisasi. Kami mendorong semua pihak untuk menahan diri, mengedepankan musyawarah, dan menanamkan kembali nilai etika kepemudaan dalam setiap proses organisasi. Pemuda Sulawesi Selatan harus menjadi teladan, bukan justru memperlihatkan tindakan yang kontraproduktif. AMPI Sulsel juga meminta agar kejadian tersebut disikapi secara proporsional dan dijadikan pelajaran bersama agar Musda, maupun kegiatan organisasi kepemudaan lainnya, berjalan lebih tertib, aman, dan produktif di masa mendatang. Kami berharap seluruh peserta Musda dapat kembali pada semangat persatuan dan membangun energi positif untuk keberlangsungan organisasi. Perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun kericuhan bukan solusi.

Daerah, Hukum & Kriminal, Jeneponto, Makassar, Politik

Arogansi Kades Gantarang Mencuat: APHI Desak Polda Sulsel Ambil Alih Penanganan Kasus Tersangka

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum & Kriminal, Jeneponto, Makassar, Politik /

ruminews.id, Makassar — Polemik hukum di Desa Gantarang kembali memasuki fase paling genting. Unggahan provokatif di media sosial, yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Gantarang, memancing gelombang kemarahan publik dan komunitas aktivis. Sikap tersebut bukan hanya menciptakan kegaduhan baru, tetapi juga mempertegas gambaran kepemimpinan Pemerintah Desa Gantarang yang penuh tindakan intimidatif. Dari sikap yang ditunjukkan sang kades, tampak jelas adanya kecenderungan meremehkan suara publik, seakan mengukuhkan bahwa kultur kepemimpinan di desa tersebut jauh dari nilai etika dan keteladanan. “Kami berharap baik Pemerintah Setempat maupun aparat penegak hukum tetap teguh patuh pada regulasi yang berlaku tanpa memandang jabatan atau status sosial dalam menerapkan aturan dan menegakkan hukum terhadap siapa pun yang terjerat persoalan.” Ujar Rian Dalam unggahan yang kini viral, terlihat nada sinis dan tidak etis yang ditujukan kepada mahasiswa yang menggelar aksi menuntut penegakan hukum atas status tersangka Kades Gantarang dalam perkara yang masih bergulir di Polres Jeneponto. Padahal, aksi yang membawa spanduk bertuliskan “Segera PLT-kan Kades Gantarang” dan “Tangkap dan Adili” merupakan bentuk kontrol sosial yang sah. Alih-alih menanggapi kritik secara dewasa, oknum Kades justru memilih membalas dengan bahasa provokatif—tindakan yang menunjukkan ketidakmatangan dan arogansi kekuasaan. Hal ini merusak martabat jabatan sekaligus memperkuat tuntutan publik untuk percepatan proses pemberhentian sementara melalui mekanisme Plt Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam regulasi tentang pejabat desa yang berstatus tersangka. APHI Desak Polda Sulsel Ambil Alih Penanganan Perkara Melihat situasi yang semakin memanas dan indikasi proses hukum yang dianggap tidak maksimal di tingkat Polres Jeneponto, APHI bersama sejumlah elemen mahasiswa menilai bahwa penanganan kasus ini rentan konflik kepentingan. Beberapa dinamika bahkan menimbulkan tanda tanya publik mengenai objektivitas aparat dalam menangani pejabat desa yang sudah berstatus tersangka. Atas dasar itu, APHI secara tegas mendesak Polda Sulawesi Selatan untuk mengambil alih penanganan perkara demi: 1. Mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi penegakan hukum. 2. Mencegah potensi kompromi atau permainan hukum di level polres. 3. Menjamin penanganan perkara bebas intervensi pejabat lokal. 4. Menegaskan komitmen aparat dalam menindak pejabat publik yang menghadapi perkara hukum. Pernyataan Jenderal Lapangan Rian, selaku Jenderal Lapangan Aksi, menyatakan: “Arogansi seorang pejabat publik yang sedang berstatus tersangka tidak boleh dibiarkan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa di Jeneponto. Kami turun ke jalan bukan karena benci, tetapi karena hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika seorang kepala desa berani mengolok-olok suara publik di tengah proses hukum, itu adalah pembangkangan terhadap etika jabatan. Dan ketika Polres Jeneponto tampak tidak tegas, maka Polda Sulsel wajib turun tangan. Ini bukan soal satu desa, ini soal martabat hukum di Sulawesi Selatan.” Tutupnya Kini publik menanti langkah konkret Polda Sulsel. Semakin lama polemik dibiarkan tanpa tindakan tegas, semakin besar potensi gesekan sosial dan erosi kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Aksi, kritik, dan suara masyarakat tidak boleh dikalahkan oleh arogansi seorang pejabat. Penegakan hukum harus berdiri lebih tinggi daripada kepentingan kekuasaan. Kasus Gantarang adalah ujian integritas hukum di Sulawesi Selatan apakah keadilan benar-benar berlaku sama bagi semua.

Daerah, Makassar, Pangkep, Politik

Kasus Hibah Pilkada Pangkep, MW KAHMI Sulsel Tegaskan Sikap Resmi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pangkep, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR — Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sulawesi Selatan akhirnya angkat suara menyikapi penetapan Ichlas, Presidium MD KAHMI Pangkep periode 2023–2028, sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada 1 Desember 2025. Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel, H. Ni’matullah, SE., Ak, menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan dan meminta seluruh pihak untuk tidak menghakimi sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “KAHMI Sulawesi Selatan menghormati sepenuhnya proses hukum terkait penetapan saudara Ichlas sebagai tersangka. Kami menjunjung asas praduga tak bersalah, sehingga status tersangka tidak boleh dianggap sebagai vonis sebelum ada keputusan pengadilan,” ujar Ni’matullah di Makassar, Selasa (2/12/2025). Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan dalam mengusut perkara tersebut. “Kami berharap penyidikan berlangsung secara profesional dan terbuka. Saudara Ichlas pun kami harapkan bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan hukum,” tambahnya. Ni’matullah menegaskan bahwa kasus yang menjerat Ichlas merupakan tanggung jawab hukum pribadi dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik di lembaga penyelenggara pemilu, dan tidak terkait dengan organisasi KAHMI. “Kami memisahkan secara tegas antara tanggung jawab hukum individu dan marwah organisasi. Perkara ini bukan terkait posisi beliau di KAHMI,” tegasnya. MW KAHMI Sulsel juga berencana melakukan komunikasi internal dengan MD KAHMI Pangkep untuk memastikan keberlangsungan organisasi tetap terjaga serta mengambil langkah-langkah sesuai mekanisme internal jika diperlukan. Selain itu, Ni’matullah mengimbau seluruh kader dan alumni HMI agar tetap tenang dan tidak larut dalam spekulasi yang dapat memperkeruh suasana. “Kami meminta keluarga besar KAHMI dan HMI agar tetap menjaga kehormatan organisasi dan tidak terprovokasi oleh opini liar. Sikapi proses ini secara bijak,” ucapnya. Di akhir pernyataannya, Ni’matullah menegaskan kembali komitmen KAHMI terhadap nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. “KAHMI selalu berpegang pada prinsip integritas dan keadilan. Kami akan mengawal proses ini sambil tetap menghormati hak-hak setiap warga negara,” tutupnya. (*)

Daerah, Gowa, Pemuda, Pendidikan, Politik, Uncategorized

Uji Publik dan Debat Kandidat Konfercab HMI Gowa Raya: Khidmat Penuh Gagasan, Tegas, Dinamis dan Solutif

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemuda, Pendidikan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – HMI Cabang Gowa Raya menggelar Uji Publik dan Debat Kandidat Konferensi Cabang (Konfercab) XII pada 1 Desember malam bertempat di Coffee Solution Makassar. Kegiatan ini mengusung tema “Kuantum Leadership: Jalan Baru Kepemimpinan HMI Cabang Gowa Raya” dan menghadirkan tiga panelis, yakni Mujiburrahman, S.Sos., M.Si (Sekretaris Umum HMI Cabang Gowa Raya Periode 2003–2004), Dr. Nur Syamsiah Yunus Tekeng, M.Pd.I (Akademisi, Koordinator Presidium MW FORHATI Sulsel, Mantan Ketua Kohati Indonesia Timur), dan Aflina Mustafaina (Aktivis Perempuan, Dewan Pakar Forhati Sulsel). Turut hadir Muh. Isra DS (Presidium KAHMI Gowa), serta tiga kandidat Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya: A. Wahyu Pratama Hasbi (Komisariat Syariah dan Hukum), Andi Rini Sulestiani (Komisariat Kesehatan dan Ilmu Kedokteran), dan Muhammad Amri (Komisariat Sains dan Teknologi). Acara juga dihadiri jajaran Pengurus Cabang, Pengurus Kohati, komisariat se-Gowa Raya, tim sukses masing-masing kandidat, serta ratusan kader HMI Cabang Gowa Raya. Dalam sambutan Nawir kaling selaku Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya menyampaikan bahwa “Sepanjang HMI Cabang Gowa Raya belum dibubarkan. Maka kita harus saling membersamai satu sama lain”. Nawir menambahkan dalam statemennya bahwa “Sebelum dikeluarkannya SK Karateker dari PB HMI, pengurus HMI Cabang Gowa Raya sebelumnya tidak pernah mendapatkan surat teguran/SP. Baik secara keorganisasian maupun penyampaian lisan kepada kami secara individu di kepengurusan. Kemudian setelah diduga terbit karateker, kami selaku pengurus menumpuh surat Permohonan PK dengan uraian catatan kritis ke PB HMI dengan melampirkan dokumen-dokumen konfercab yang sedang berjalan sejak bulan Juni 2025. Kenapa tertunda, itu ada alasannya. Sementara SK Karateker muncul pada saat bulan November. Hingga saat ini belum ada tanggapan dri PB HMI mengenai Permohonan PK yang kami ajukan. Sebabnya itu kami berkesimpulan bahwa, sekalipun Konfercab versi karateker dijalankan. Maka kami juga tetap menjalankan Konfercab ini sesuai mekanisme organisasi. Ini adalah tantangan bagi kita semua terkait pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah HMI, dan kita tidak mengaminkan itu. Maka HMI Cabang Gowa Raya tidak akan terbelah. Mengenai polemik ini, di ujung sayang ingin menyelesaikan dengan baik-baik. Kepengurusan ini siap saya pertanggungjawabkan di forum Konfercab ke-XII. Secara pribadi dan kelembagaan, saya sangat tidak menginginkan HMI Cabang Gowa Raya terpecah. Mari kita jaga Marwah HMI Cabang Gowa Raya. Untuk para kandidat, persiapkan pengorbanan kalian, selebihnya sisahkan keikhlasan dan rasa syukur. Ketika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendirian. Tetapi ketika ingin berjalan jauh maka jalanlah bersama-sama. (Tutupnya). Dalam kegiatan Uji Publik dan Debat Kandidat Konferensi Cabang ke-XII ini dipandu langsung oleh Aenul Ikhsan selaku Direktur Eksekutif LKBHMI Cabang Gowa Raya bertindak sebagai moderator. Dimulai dengan pembukaan resmi, pencabutan nomor urut, orasi ilmiah dan pemaparan visi misi Kandidat, sesi tanya jawab, dialog solutif, support, saran-saran yang membangun serta diakhiri dengan hikmat dan foto bersama. Visi misi diawali oleh kandidat nomor urut 1 Muhammad Amri dalam visi misinya mendorong gagasan “HMI konstruktif” bahwa “HMI Cabang Gowa Raya kedepannya akan dikelola melalui teknologi dan database digital agar mudah diakses dalam ruang-ruang perkaderan maupun sebagai wadah kader dalam merespon isu-isu kehormatan dan kebangsaan. Ke depan menargetkan minimal 1000 kader dalam satu periode, dan merangkum dalam big data digital, sebagai akses kader mempermudah menjalankan misi kualitas insan cita. “Tentu dalam sebuah kepemimpinan, pentingnya manajemen konflik dalam merespon trouble yang terjadi di internal HMI cabang Gowa Raya khususnya tentu diselesaikan dengan bijak, sikap ideal struktural dan tidak lepas dari aturan main organisasi. Dalam kepemimpinan ke depan, Tetap pada prinsip mengedepankan nilai-nilai keummatan dan kebangsaan, dengan fokus menjadikan HMI Cabang Gowa Raya sebagai laboratorium keilmuan, menjawab tantangan zaman yang berdampingan dengan Artificial Intelegensi. (Tutupnya) Andi Rini Sulestiani selaku Kandidat Nomor urut 2, menekankan “pentingnya membangun jiwa kepemimpinan bagi kader-kader melalui Komisariat” Yang menjadi titik fokus dalam misi calon ketua umum raya yang berlatar belakang Kohati ini menekankan “pentingnya membangun kesadaran kader melalui proses kaderisasi yang baik dan tidak terlalu menekankan pada pragmatisme kader dalam menjalankan misi HMI. Rini juga menekankan “Pentingnya pengembangan skill bagi kader-kader komisariat sehingga kader tidak terlalu berpikir taktis. Membuka akses dan ruang-ruang bagi kader sesuai dengan bidangnya. Agar mewujudkan kader-kader yang berkualitas insan cita. Merespon polemik internal HMI dengan menurunkan ego sentris dan saling simpu merangkul. “Izinkan saya tumbuh seperti bunga tembok, mungkin tumbuh indah di tempat yang keras, tapi tidak untuk datang merusak.” (Tutupnya) Sementara A Wahyu Pratama Hasbi kandidat nomor urut 3 menekankan bahwa “ingin membawa HMI Cabang Gowa Raya melangkah bersama-sama menentukan arah, agar HMI cabang Gowa Raya mampu berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual serta mendorong pentingnya profesionalisme dalam tubuh HMI. Dengan tetap berdiri pada komitmen independensi etis dan independensi organisatoris. Kader HMI cerminanya adalah lima kualitas insan cita, cerminanya NDP. Membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada seluruh kader yang memiliki keterampilan, skil dan kreativitasnya melalui ruang-ruang perkaderan. Mendudukkan problem HMI pada muara perkaderan, mengharmonisasi kepengurusan yang bernuansa intelektual dan semangat perjuangan di tubuh HMI Cabang Gowa Raya. Dalam kesempatan sebagai panilis Mujiburrahman merespon tema konferensi cabang yakni ‘Kuantum Leadership” “tentunya membicarakan mengenai perubahan yang berusaha mengajak kita untuk meninggalkan pola-pola yang tidak mendidik, dan menumbuhkan kepemimpinan dalam tubuh HMI Cabang Gowa Raya yakni kepemimpinan yang progres. Quantum leadership membawa kita untuk pindah dari kepemimpinan yang linear, dari kepemimpinan yang statis,  yang tidak progres. Tapi mengajak kita membawa kepemimpinan manajerial dan adaptasi dengan teknologi. Sehingga kita semua berharap bahwa kepemimpinan HMI ke depan mampu membawa warna yang cerah terhadap agenda-agenda kekaderan. HMI adalah organisasi kader, ini dulu yang harus kita pahami sebagaimana 5 kualitas insan cita dalam tujuan HMI. Mujiburrahman sebagai mantan ketua internal Badko HMI Sulselrabar tahun 2004-2005, juga menyinggung terkait fenomena dualisme kepemimpinan, “Dualisme ini merusak jantung organisasi dan ini bukan sekedar polemik struktural, namun ini mengenai krisis etika dan krisis integritas. Proses menuju pemimpin di HMI itu harus ditempa dengan proses yang matang. Kaderisasi memang nomor satu tapi tidak kalah penting adalah struktural, itu sangat mempengaruhi kebijakan. HMI adalah rule mode organisasi modern. Karena saat ini HMI Cabang Gowa Raya ada dua versi konfercab, maka tugas daripada Nawir dan ketiga kandidat ini adalah selesaikan Konfercab dan membuat rekomendasi kritis ke PB HMI melalui pertimbangan konstitusi, terkait kondisi di HMI Cabang Gowa Raya. Kader-kader HMI ke depan harus banyak-banyak merefleksi diri. Harus memiliki intelektual

Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Politik

Ketika Politik Menepi: Adnan Purichta Ichsan dan Amir Uskara Menyeruput Kehangatan di Peringatan HUT Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, Gowa — Di tengah hiruk-pikuk peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gowa, ada sebuah adegan kecil yang merebut perhatian publik, bukan karena kemegahan panggung atau gemerlap perayaan, melainkan karena sepotong momen sederhana: dua sosok yang selama ini berdiri di kutub politik berbeda, duduk berdampingan menikmati secangkir kopi. Dalam unggahan Instagram Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, tampak dirinya berbagi tawa dan cerita bersama Amir Uskara, politisi yang kerap disebut sebagai lawan di gelanggang politik. Namun pada sore itu, politik seakan menepi, memberi ruang bagi kemesraan dua sahabat lama yang sempat terpisah oleh arus kepentingan. Mereka duduk tidak jauh dari pusat perayaan, tepat di sudut lokasi yang teduh, seolah menjauh sebentar dari riuh panggung dan mendekat pada keheningan percakapan. Asap tipis kopi mengepul dari cangkir, seakan menjadi jembatan yang meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini dibangun oleh dinamika politik. Potret itu, yang dibagikan Adnan tanpa sepatah keterangan panjang, justru berbicara lebih lantang dari banyak pernyataan resmi. Senyum mereka mengandung isyarat: bahwa persaingan tidak selalu harus berujung pada jarak, bahwa dalam politik pun masih ada ruang untuk merawat persaudaraan. Warganet pun segera membanjiri kolom komentar, sebagian dengan kagum, sebagian dengan tanda tanya. Ada yang menyebut momen tersebut sebagai pertanda mencairnya suhu politik di Gowa, ada pula yang melihatnya sebagai seni silaturahmi yang tak mengenal musim kontestasi. Apa pun tafsirnya, unggahan itu telah menorehkan satu pesan kuat: bahwa di antara gemuruh perayaan dan gesekan politik, selalu ada secangkir kopi yang mampu menyatukan. Dan di Gowa, hari itu, kopi menjadi saksi bisu dua tokoh yang memilih untuk duduk berdampingan walau hanya sejenak.

Barru, Daerah, Pemerintahan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

Diduga Mendiamkan Putusan BK DPRD Kab. Barru, FORPMAHUM SULSEL Desak Gubernur Sulsel Terbitkan SK Pemberhentian Oknum Anggota DPRD Kab. Barru.

Tinggalkan Komentar / Barru, Daerah, Pemerintahan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar — Puluhan Massa Aksi Forum Pemuda & Mahasiswa Hukum Sulawesi Selatan (FORPMAHUM Sulsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (17/11/2025). Massa mendesak Gubernur Sulsel segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Barru berinisial RH. Dalam aksinya, massa membawa spanduk berisi tuntutan agar Gubernur Sulsel tidak melindungi oknum dewan yang diduga terlibat kasus asusila tersebut. Jenderal Lapangan FORPMAHUM Sulsel, Wildan Kusuma, mengatakan bahwa desakan itu merujuk pada Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2025 yang merekomendasikan pemberhentian RH. “Gubernur wajib menindaklanjuti keputusan tersebut. Tidak ada ruang untuk intervensi,” ujar Wildan. Ia menjelaskan, sesuai ketentuan tatib DPRD Provinsi Sulsel, Gubernur harus menindaklanjuti keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lambat 14 hari setelah menerima keputusan resmi dan kemudian menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri. Diketahui bahwa RH diberhentikan Oleh Badan Kehormatan DPRD Kab. Barru karena telah terbukti dalam sidang Badan Kehormatan melanggar sumpah/janji dan kode etik anggota DPRD dalam hal perbuatan Asusila. Wildan menyebut bahwa salinan keputusan sudah diterima Gubernur Sulsel sejak 26 September 2025 namun hingga kini belum ditindaklanjuti dan hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang menyatakan paling lambat 14 hari Gubernur harus menindak lanjuti terkait Surat Pemberhentian tersebut. “Kami menduga ada praktik tebang pilih dan kepentingan politik dalam penundaan penerbitan SK Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Barru ini, Gubernur jangan melindungi oknum yang merusak citra dan nama baik lembaga legislatif. Gubernur harus segera terbitkan SK pemberhentian tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD Kab. Barru” katanya. Perwakilan dari Biro Pemerintahan Provinsi Sulsel yang menemui massa menyatakan bahwa tindak lanjut akan dilakukan dalam waktu satu pekan. “Paling lambat satu minggu akan kami proses. Mohon bersabar,” ujarnya. Sebagai bentuk protes, massa melakukan aksi simbolis dengan melempar telur ke halaman kantor Gubernur Sulsel. Aksi kemudian ditutup dengan penyampaian komitmen bahwa mereka akan kembali menggelqr aksi jika tuntutan tidak dipenuhi.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Pahlawan Palsu di Balik Kisah Cinta Kerajaan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam lembar sejarah kerajaan yang diwarnai darah dan air mata, ada nama seorang raja yang tak pernah dikenang dengan doa. Ia memerintah bukan dengan kebijaksanaan, melainkan dengan cambuk dan rasa takut. Di masa hidupnya, istana berdiri megah, namun dindingnya memantulkan pekik rakyat yang tersiksa. Pemungutan upeti dijadikan dalih membangun kejayaan, padahal tangan kekuasaannya hanya sibuk menghias kekayaan keluarga sendiri. Program yang ia janjikan untuk kesejahteraan hanyalah angin paus yang berlalu di beranda istana. Janji-janji itu tinggal tulisan di batu prasasti yang tak pernah selesai. Rakyat lapar, tanah menangis, dan langit kehilangan warna, rakyat tinggal berjuang sendiri. Takhta itu akhirnya runtuh, bukan oleh serangan negeri asing, melainkan oleh kegagalan panglima perang yang juga menantunya sendiri. Tembok pertahanan roboh laksana harapan yang patah sebelum sempat tumbuh. Rakyat yang dulu diam kini bangkit, badai suara yang lama terpendam menjungkalkan raja dari kursinya. suara itu menjadi badai yang menurunkannya dari singgasana yang dulu ia cengkeram erat. Sang menantu terusir, bukan sekadar karena salah strategi, tetapi karena sang raja tak sanggup menanggung aib kekalahan yang ia pikir adalah milik orang lain. Namun sejarah selalu menyimpan ironi. Takhta yang ia agungkan justru runtuh bukan oleh kekuatan musuh luar, melainkan oleh kelalaian panglima terdekat yang sekaligus menantunya sendiri. Raja jatuh, dan menantunya penjaga tembok yang gagal terbuang ke negeri seberang. Bukan karena pengkhianatan, tetapi karena dendam yang dibungkus rasa malu. Dalam pembuangan, sang menantu memeluk kesunyian dan kecintaan pada sang putri mahkota yang tak dapat ia rengkuh. Namun di ujung usia, tatkala tubuh sang raja mulai renta dan sorot matanya tak lagi setajam baja, ia memberikan satu syarat yang terdengar seperti kutukan: “Jika kau ingin kembali kepada putriku, jadilah setara denganku. Jadilah raja.” Syarat itu bukan untuk kemuliaan, melainkan untuk meninggikan ego yang sudah retak. Namun sang menantu menerima tantangan itu.  Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Syarat itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah tantangan, Namun sang menantu menerima tantangan itu. mungkin juga penebusan. Sejak saat itu, sang menantu menempuh jalan panjang. Ia mendaki bukit kekuasaan, Ia mendaki jalan panjang, melalui diplomasi, tipu muslihat, dan berbagai cara yang bahkan kadang mengorbankan moralnya. Ia belajar bahwa jalan menuju takhta tidak pernah lurus; ia penuh tipu daya, janji kosong, dan adu siasat. Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Dan tatkala ia akhirnya duduk di singgasana yang sama, dunia seakan berputar kembali. Namun sejarah belum berakhir. Sang putri, yang hatinya tak pernah padam, menyampaikan satu amanat lembut namun berat: “Jika engkau ingin bersamaku kembali, kembalikan nama baik ayahku.” Di sinilah tragedi sejati mulai menggantung. Sebab memuliakan raja yang sejarahnya ternoda artinya menghapus jejak perjuangan rakyat yang pernah menuntut haknya. Mengangkat kembali nama seorang tiran sama saja mengubur luka yang pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. bagaimana mungkin memuliakan raja yang dikenang sebagai penguasa lalim? Bagaimana mengangkat nama seseorang yang sejarah telah mengutuknya? Jika sang raja baru mampu mengembalikan kehormatan ayah yang pernah menindas rakyatnya, maka ia harus menulis ulang sejarah. tetapui sang raja baru yang duduk di kursi kekuasaan hari ini lebih memilih cinta pribadinya dari pada kebenaran sejarah. Ia memaksa penulisan ulang cerita, bukan untuk kebaikan negeri, tetapi untuk memenangkan kisah cintanya sendiri. Dan tindakan itu bukanlah kemuliaan, melainkan aib yang berlapis indah. Karena seorang raja yang mengorbankan kebenaran demi romansa pribadi bukanlah pemimpin ia hanyalah lelaki yang memakai mahkota untuk menutupi kelemahannya. Sejarah boleh diperbaiki, tetapi tidak dengan menghapus penderitaan rakyat. Cinta boleh diperjuangkan, tetapi tidak dengan menindih suara keadilan. Dan pada akhirnya, seorang raja yang memilih cintanya sendiri di atas nasib negeri, akan dikenang bukan sebagai pahlawan penebus, melainkan sebagai bayangan seorang tiran yang berdiri di panggung yang sama, hanya dengan alasan yang berbeda.

Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Uncategorized

Sedang Menghabiskan Jatah Kalah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan, Politik, Uncategorized /

ruminews.id – SAYA sudah mengalami banyak kekalahan dalam kontestasi politik praktis sejak terjun ke dunia politik pada Pemilu 2024 lalu. Dalam setiap pertempuran politik itu, saya selalu berdiri di sisi yang sama sisi perubahan, sisi yang melawan petahana dan menantang kenyamanan status quo. Di Pilpres 2024, saya menjadi bagian dari perjuangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar (AMIN), sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Daerah (TKD) AMIN Sulawesi Selatan. Kami berjuang membawa gagasan perubahan bangsa, dengan segala keterbatasan dan tekanan yang ada. Hasilnya, pasangan kami dinyatakan kalah oleh KPU. Di Pileg, saya juga maju sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil XI (Luwu Raya). Meski tak begitu maksimal, saya sempat turun ke lapangan, menyapa warga, berdiskusi tentang masa depan daerah, dan memperjuangkan politik yang lebih bersih serta berbasis gagasan. Hasilnya? Sudah jelas. Saya tidak terpilih sebagai pemenang. Petahana akhirnya masih duduk kembali. Belum cukup sampai di situ. Dalam Pilkada Serentak 2024, saya kembali turun gelanggang. Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel, saya dipercaya menjadi Juru Bicara pasangan Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA). Kami membawa visi baru mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Global Food Hub. Namun lagi-lagi, hasilnya belum berpihak. Gubernur petahana (Andi Sudirman Sulaiman) masih menang, meskipun kami harus berjuang hingga titik akhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Di Pemilihan Bupati Luwu Timur, kampung halaman saya sendiri, saya ikut membantu pasangan Isrullah Achmad – Usman Sadik. Kami berhadapan dengan petahana (Budiman) dan rival bebuyutannya (Irwan Bachri Syam) yang memiliki infrastruktur politik dan kekuasaan yang lebih mapan. Hasilnya, kami juga kalah. Meski di kasus ini petahana juga ikut tumbang. Terakhir, bahkan di ranah akademik, dalam penjaringan calon Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) 3 November 2025, calon yang saya dukung Prof. dr. Budu, Ph.D juga belum berhasil mengalahkan perolehan suara petahana. Meski masih ada tahap selanjutnya di Majelis Wali Amanat (MWA), tapi sepertinya sulit menggeser posisi Prof Jamaluddin Jompa yang meraup lebih dari 80 persen suara Senat Akademik (SA) Unhas. Nah, tersisa satu kontestasi beraroma politik praktis yang belum saya lewati, yakni Pemilihan Ketua RT serentak yang segera akan dilaksanakan di Kota Makassar. Di level inipun, saya mungkin bisa saja kembali kalah. Tapi karena kurang tertarik, jadi kita skip saja. Melawan Petahana Kalau saya coba tarik benang merah dari semua kekalahan itu, terdapat satu pola terlihat jelas, bahwa semuanya terjadi karena saya selalu melawan petahana. Saya selalu memilih posisi berseberangan dengan kekuasaan yang mapan, bukan karena ingin kalah, tapi karena yakin bahwa perubahan hanya bisa lahir dari keberanian menantang kenyamanan lama. Saya masih belum suka mencari posisi aman. Saya selalu memilih berada di sisi yang memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari diri saya sendiri. Dan itulah harga dari idealisme politik yang harus menempuh jalan yang berat, panjang, dan penuh luka. Tapi juga jalan yang paling jujur dan bisa dibanggakan kelak. Politik sebagai Proses Banyak orang melihat politik sebagai soal menang dan kalah. Tapi bagi saya, politik adalah lebih sebagai proses untuk menjadi. Kekalahan memberi saya banyak pelajaran tentang strategi, tentang komunikasi, tentang membaca arah angin politik, tapi lebih dari itu. Kekalahan juga menjadi kesempatan berharga untuk memahami manusia dan makna perjuangan. Saya belajar bahwa dukungan publik bukan hanya dibangun lewat kampanye, tapi lewat ketulusan yang konsisten. Saya belajar bahwa tidak semua orang siap untuk perubahan, tapi perubahan tetap harus diperjuangkan. Dan saya belajar bahwa kadang, kalah hari ini adalah bagian dari cara Tuhan mempersiapkan kemenangan yang lebih besar esok. Menghabiskan Jatah Kalah Saya pernah membaca kalimat ini: “Setiap orang punya jatah kalah. Habiskanlah jatah kalahmu di awal, supaya sisanya tinggal kemenangan.” Saya menyukainya. Mungkin memang saya sedang menghabiskan jatah kalah saya. Kekalahan demi kekalahan bukan pertanda akhir, tapi pembersihan. Mungkin Tuhan sedang menguji seberapa teguh saya bertahan pada jalan yang saya yakini benar. Mungkin semua ini adalah cara alam semesta menyiapkan ruang agar kemenangan nanti tidak membuat saya lupa diri. Menang dengan Terhormat Saya tidak tahu kapan giliran kemenangan itu tiba. Tapi saya tahu satu hal. Ketika saatnya datang, saya ingin menang dengan cara yang benar dan terhormat bukan karena manipulasi, bukan karena kekuasaan uang, tapi karena gagasan, kerja, dan kepercayaan publik. Karena pada akhirnya, politik bukan soal siapa yang menang lebih dulu, tapi siapa yang tetap tegak sampai di akhir pengabdian. “Saya tidak pernah benar-benar kalah. Saya hanya sedang belajar lebih dalam tentang bagaimana caranya menang dengan benar.” Kira-kira begitu.

Scroll to Top