Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Politik

Nasional, Politik

Batal Mundur: MKD Tegaskan Rahayu Saraswati Masih Sah Sebagai Anggota DPR

Tinggalkan Komentar / Nasional, Politik /

ruminews.id, Jakarta – Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) periode 2024-2029, sebelumnya mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan dewan. Pengunduran dirinya diumumkan melalui akun Instagram miliknya pada 10 September 2025. Namun, pada rapat internal yang digelar pada 29 Oktober 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menetapkan bahwa pengunduran diri tersebut tidak diterima dan menyatakan bahwa Rahayu tetap menjadi Anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Menurut keterangan pihak Gerindra, melalui Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, MKD dan Mahkamah Partai Gerindra menolak pengunduran dirinya karena pengajuan tidak memenuhi syarat secara hukum. Alasannya antara lain: tidak ada laporan formal ke MKD maupun partai, tidak ada surat pengunduran diri tertulis yang sah, serta pengunduran diri yang disebutkan secara lisan tanpa pemenuhan prosedur administrasi. Proses pengambilan keputusan ini juga didasari surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025, yang kemudian dikaji oleh MKD bersama aspek hukum dan tata beracara MKD. Rapat tersebut dihadiri empat unsur pimpinan MKD serta delapan anggota. Dengan keputusan MKD tersebut, maka status keanggotaan Rahayu Saraswati di DPR RI resmi dipertahankan meskipun ia telah menyatakan pengunduran diri. Keputusan ini menjadi pengingat penting bagi mekanisme administratif dan etika dalam keanggotaan parlemen serta partai politik di Indonesia

Opini, Politik

Bahlil, Antara Rasisme dan Amanah Pasal 33 (Refleksi Jelang Peringatan Hari Sumpah Pemuda)

Tinggalkan Komentar / Opini, Politik /

ruminews.id – Ketika bangsa ini kembali menatap tanggal 28 Oktober—hari di mana para pemuda bersumpah setia pada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa—kita diingatkan pada amanah konstitusi yang tak kalah fundamental: Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini bukan sekadar susunan kalimat hukum, melainkan janji sosial bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks itulah sosok Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjalankan tugas berat. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian ESDM menggerakkan program hilirisasi, memperluas akses energi hingga ke pelosok, membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang, serta memastikan sumber daya alam tidak hanya menjadi komoditas bagi segelintir elite, melainkan tumpuan hidup rakyat banyak. Langkah-langkah itu adalah upaya nyata untuk menghidupkan kembali semangat Pasal 33: negara sebagai pengelola dan penjaga keadilan ekonomi. Ketika energi menjadi terang bagi desa-desa, ketika tambang membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitar, dan ketika keuntungan sumber daya dirasakan lintas wilayah, maka konstitusi bukan lagi teks, melainkan kenyataan. Namun, di tengah kerja besar itu, Bahlil menghadapi sisi gelap bangsa ini yang belum sepenuhnya kita taklukkan: rasisme. Rasisme, Luka yang Masih Menganga Rasisme di Indonesia sering kali muncul dalam bentuk halus—candaan, stereotip, atau komentar bernada merendahkan. Namun dalam kasus Bahlil, serangan itu tampil telanjang: hinaan terhadap warna kulit, asal daerah, bahkan latar sosial. Ia menjadi sasaran ujaran kebencian yang menodai martabat kemanusiaan dan menyinggung nurani bangsa. Ironisnya, peristiwa itu terjadi di tengah upaya pemerintah menegakkan amanah konstitusi dan mewujudkan keadilan sosial. Hinaan semacam itu bukan hanya menyakiti seorang menteri, melainkan mencederai cita-cita Sumpah Pemuda—bahwa kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Bahlil merespons dengan ketenangan. Ia tidak membalas, tidak melapor dengan amarah, tetapi memaafkan. “Saya biasa dihina sejak kecil, saya bukan anak pejabat,” katanya. Sikap ini menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang matang: tegas dalam kebijakan, lembut dalam hati. Di tengah derasnya gelombang kebencian di ruang publik, sikap memaafkan justru menjadi bentuk tertinggi dari kekuatan moral. Rasisme bukan hanya persoalan personal; ia cermin dari kegagalan kolektif kita memahami makna kebangsaan. Bila seorang putra bangsa yang memegang amanah publik masih diserang karena identitasnya, maka kita sedang mundur dari nilai yang diperjuangkan pemuda 1928. Sumpah Pemuda dan Panggilan Moral Bangsa Menjelang peringatan Sumpah Pemuda ke-97, bangsa ini dituntut untuk tidak hanya menghafal teks sejarah, tetapi juga menghidupkan maknanya. Sumpah Pemuda bukan sekadar momentum seremonial, melainkan kompas moral yang mengingatkan bahwa persatuan Indonesia tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari keberagaman yang saling menghormati. Kita harus berani menolak ujaran kebencian, menghapus diskriminasi rasial dari ruang publik, dan memastikan setiap kebijakan negara berpihak pada rakyat tanpa memandang asal-usul. Pendidikan multikultural di sekolah, etika digital di dunia maya, dan keteladanan pemimpin menjadi fondasi baru bagi persatuan nasional. Bahlil Lahadalia menjadi simbol dari dua ujian besar bangsa ini: bagaimana mengelola kekayaan alam dengan adil sekaligus menjaga kemanusiaan dari luka rasisme. Dari dirinya kita belajar bahwa tugas seorang pemimpin bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun karakter bangsa. Ia menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tanpa kematangan moral akan kehilangan maknanya. Menjelang 28 Oktober, marilah kita refleksikan ulang arti persatuan. Persatuan tidak berarti tanpa perbedaan, dan perbedaan tidak boleh melahirkan kebencian. Ketika rasisme telah kita singkirkan, dan ketika amanah Pasal 33 benar-benar dijalankan untuk kesejahteraan rakyat, maka janji para pemuda 1928 akan kembali hidup di antara kita—bukan sekadar dalam pidato, tetapi dalam tindakan.

Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Purbaya: Idola Baru Gen Z, Musuh Lama Para Elit

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Gowa, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Di tengah hiruk-pikuk kabinet yang kerap sibuk berbicara tanpa arah, satu nama muncul sebagai oase di padang tandus kepercayaan publik: Purbaya, Menteri Keuangan yang kini dielu-elukan sebagai idola Gen Z. Sosok yang dulu dikenal dingin dalam angka, kini hangat dalam tindakan menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini membeku di Bank Indonesia, seolah mengalirkan kembali nadi ekonomi rakyat yang lama beku. Langkah-langkahnya tak hanya berbicara, tapi berdentum seperti derap kuda di tanah gersang kebijakan. Saat menteri lain sibuk menata pencitraan, Purbaya justru memburu 200 penunggak pajak besar bukan rakyat kecil, bukan pedagang kaki lima, melainkan mereka yang selama ini nyaman di balik pagar kekuasaan. Ia menatap mereka tanpa takut, dengan gaya khasnya yang disebut publik sebagai gaya koboi: tegas, lugas, dan tidak peduli siapa yang tersengat oleh kebenaran. Sementara itu, rakyat kecil mendengar kabar yang jarang turun dari langit kekuasaan: tidak ada kenaikan cukai rokok, kajian penurunan PPN, dan yang paling menyentuh penghapusan utang warga di bawah satu juta rupiah agar mereka kembali punya akses ke KPR. Langkah kecil di atas kertas, tapi besar di hati mereka yang hidup dari upah harian. Program “Lapor Pak Purbaya” menjadi jembatan baru antara rakyat dan negara. Di saat banyak menteri bersembunyi di balik meja rapat, Purbaya justru membuka telinganya bagi keluhan yang sering dianggap remeh oleh pejabat lain. Ia menjawab dengan tindakan, bukan jargon. “Rakyat tak perlu datang ke istana untuk didengar, cukup bicara dan kami yang datang,” ujarnya suatu kali, dengan senyum tipis khas koboi yang baru saja menundukkan badai. Publik menilai, langkahnya bukan sekadar reformasi fiskal, tapi revolusi nurani. Ia menahan anggaran-anggaran yang tak perlu, memotong belanja seremonial yang gemerlap namun tak berfaedah. Di saat sebagian menteri sibuk menyebut nama “rakyat” dalam setiap pidato, Purbaya justru bekerja untuk rakyat tanpa perlu menyebutnya berulang-ulang. Namun, di balik tepuk tangan rakyat, awan mendung mulai tampak di langit kabinet. Dalam satu rekaman rapat yang tersebar luas, publik menyaksikan bagaimana Purbaya duduk sendirian tanpa sapaan, tanpa obrolan ringan dari rekan sejawatnya. Kursinya seolah menjadi simbol kesendirian pejabat yang terlalu jujur di tengah politik yang terlalu penuh kepentingan. Netizen menyorot adegan itu dengan tajam: “Beginilah nasib menteri yang berpihak pada rakyat—dijauhi oleh mereka yang berpihak pada proyek.” Sebuah sindiran yang menggema di ruang digital, menggambarkan bagaimana sebagian menteri lain seolah menyimpan sentimen terhadap Purbaya, hanya karena langkah-langkahnya menelanjangi kenyamanan mereka. Padahal, publik justru melihat keberpihakan itu sebagai keberanian. Di tengah senyum basa-basi yang bertebaran di rapat kabinet, Purbaya memilih diam dengan harga diri. Ia tahu, lebih baik disalahpahami karena membela rakyat daripada dipuji karena melayani oligarki. Dan ketika kritik datang, ia tidak menutup diri. “Kritik itu peluru, bukan racun,” katanya suatu kali menanggapi komentar pedas terhadap kebijakannya. Berbeda jauh dari rekan-rekan selevelnya yang kerap menjadikan keresahan publik sebagai bahan olok-olok, seolah keluh kesah rakyat hanyalah riuh tanpa makna. Kini, di dunia digital yang dikuasai Gen Z, nama Purbaya menjelma jadi simbol baru integritas: menteri yang tidak hanya menghitung uang, tapi juga menghitung rasa. Ia membuktikan bahwa di tengah suara sumbang politik dan kepentingan oligarki, masih ada pejabat yang memilih berdiri di sisi rakyat bukan demi sorotan kamera, tapi demi nurani bangsa. Dan barangkali, di antara riuh notifikasi media sosial dan meme politik yang datang silih berganti, generasi muda akhirnya menemukan satu alasan untuk percaya: bahwa di dalam sistem yang kusut, masih ada satu koboi bernama Purbaya, yang berani mengatur keuangan negara dengan hati dan keberanian.

Nasional, Pemerintahan, Politik

CELIOS Merilis Catatan Yang Menggugah: Daftar Para Menteri Dengan Kinerja Terburuk

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Jakarta – Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Subianto melangkah di panggung kekuasaan. Janji-janji yang dulu menggema di podium kini diuji oleh waktu dan kenyataan. Dalam potret perjalanan itu, CELIOS (Center of Economic and Law Studies) merilis catatan yang menggugah: daftar para menteri dengan kinerja terburuk sepanjang tahun pertama kepemimpinan Prabowo. Angka-angka yang tertera dingin dan tanpa emosi, namun di baliknya tersimpan cerita tentang kebijakan, kegagalan, dan harapan publik yang masih menggantung. Di posisi terendah, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menempati puncak daftar dengan skor –151 poin. Sorotan tajam diarahkan pada kebijakan energi yang dinilai belum berpihak pada keberlanjutan, sementara isu tambang dan transisi energi bersih masih terjerat kepentingan ekonomi. Di bawahnya, Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, memperoleh –81 poin. Kinerja lembaganya dianggap belum mampu menjawab persoalan gizi nasional yang kian kompleks, di tengah meningkatnya angka stunting dan ketimpangan pangan di daerah. Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, berada di urutan berikutnya dengan –79 poin, diwarnai kritik publik atas lemahnya perlindungan terhadap hak-hak warga dan penegakan keadilan yang belum menyentuh nurani. Sementara itu, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, mencatat –59 poin, terseret dalam persoalan deforestasi dan lemahnya penegakan hukum atas kerusakan alam. Di bidang kebudayaan, Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, mengantongi –36 poin. Publik menilai, kebudayaan belum menjadi napas pembangunan bangsa, hanya menjadi jargon tanpa roh. Dari sektor pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, memperoleh –22 poin. Stabilitas harga, ketahanan pangan, hingga distribusi bahan pokok dinilai masih jauh dari kata ideal. Sementara Budiman Sudjatmiko, Kepala Bidang Percepatan Pengetasan Kemiskinan, mencatat –14 poin, di tengah kenyataan bahwa kemiskinan masih menjadi wajah yang tak terhapus dari lorong-lorong rakyat kecil. Di tingkat desa, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meraih –10 poin, menandakan pembangunan di akar rumput belum benar-benar menyentuh kesejahteraan. Menutup daftar, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dengan –7 poin, menghadapi kritik atas tumpang tindih lahan dan konflik agraria yang tak kunjung reda. Laporan CELIOS ini bukan sekadar daftar angka, melainkan cermin kejujuran publik tentang apa yang dirasakan rakyat, bukan sekadar apa yang dijanjikan. Ia menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan mahkota, melainkan beban tanggung jawab yang harus dijalankan dengan nurani. Satu tahun telah berlalu. Roda pemerintahan terus berputar. Namun dalam sorot mata rakyat, nilai dan angka bukan sekadar penilaian mereka adalah suara keheningan yang memanggil para pemimpin untuk kembali menengok janji yang dulu diucap di bawah langit demokrasi.

Pangkep, Pendidikan, Politik

Lewat Pendidikan Politik, Ketua PWI Pangkep Ajak Pelajar Pahami Peran Pers dalam Menjaga Demokrasi

Tinggalkan Komentar / Pangkep, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – PANGKEP- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Pangkep menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda melalui pendidikan politik di Gedung Sekretariat DPD II Golkar Pangkep, Senin (20/10/2025). Salah satu topik yang diangkat adalah peran pers dalam demokrasi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pangkep, Sakinah Fitrianti, hadir sebagai narasumber dan menyampaikan pentingnya media dalam menjaga informasi publik. “Pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Pers bukan hanya pilar keempat demokrasi, tetapi juga cermin dari kematangan politik masyarakat,” ujar Jurnalis Harian Fajar ini. Selain itu, ia juga mengungkap bahwa pers hadir dalam rangka melakukan kontrol terhadap pemerintahan dan juga partai politik agar berjalan transparan dan akuntabel. “Karena fungsi pengawasan media itu menjaga akuntabilitas institusi untuk publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Itu pula yang menjadi poin penting pers dalam pilar demokrasi,” tuturnya. Ketua DPD II Golkar Pangkep, Andi Ilham Zainuddin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen partai dalam membangun kesadaran politik di kalangan pelajar, hal itu dengan menghadirkan sejumlah siswa dari pelbagai SMA di Kabupaten Pangkep. Menurutnya, pendidikan politik penting agar generasi muda memahami nilai-nilai demokrasi dan dapat berpartisipasi secara bijak dalam kehidupan berbangsa. Terlebih lagi pelaksanaan ini menjadi rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Partai Golkar ke-61 dengan menghadirkan narasumber dari Kesbangpol Pangkep dan PWI Pangkep membahas pentingnya pendidikan politik. “Golkar ingin menumbuhkan generasi muda yang kritis, memahami nilai-nilai demokrasi, dan aktif dalam kehidupan masyarakat, dan Golkar juga hadir untuk senantiasa sebagai penyambung aspirasi masyarakat,” tambahnya yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Pangkep ini.

Ekonomi, Opini, Politik

Metamorfosis Oligarki di Indonesia (Dari Modal, Moral, hingga Narasi)

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Opini, Politik /

ruminews.id – Panggung ekonomi-politik Indonesia memang selalu menarik untuk diamati, terutama karena pemain utamanya jarang benar-benar berganti. Dulu, istilah “9 Naga” sempat populer sebagai simbol sekelompok taipan yang diyakini mengendalikan denyut ekonomi nasional. Mereka tak banyak bicara, tapi perputaran uang di negeri ini kerap mengikuti arah langkah mereka. Dari tambang hingga pangan, dari ekspor hingga impor, semua seolah tak lepas dari kendali tangan-tangan halus di balik layar. Kini, muncul istilah baru yang ramai dibicarakan, yaitu “9 Haji”. Bukan ustaz, bukan penceramah, tapi para pengusaha Muslim lokal yang sukses luar biasa. Mereka bukan pemain global seperti para naga, tapi memiliki pengaruh kuat di wilayah domestik. Menguasai sektor-sektor vital seperti properti, konstruksi, energi, hingga perdagangan kebutuhan pokok. Mereka kerap tampil religius, sederhana, dan nasionalis, namun jaringan bisnisnya menembus hingga ke lingkar kekuasaan. Bedanya dengan “naga” bukan pada watak kapitalismenya, tapi pada gaya berbisnisnya yg lebih hangat, lebih lokal, dan lebih lihai membaca sentimen umat. Dan di era digital ini, muncul pula generasi baru yang disebut “9 Aktor”. Para pengendali narasi. Mereka tidak berbisnis tambang atau properti, tetapi persepsi publik. Mereka membentuk opini, menciptakan wacana, dan memainkan emosi massa. Mereka tahu, di era algoritma, satu kalimat viral bisa lebih berharga daripada satu ton batu bara. Mereka menjual influence, bukan barang. Tapi efeknya sama yaitu kekuasaan berpindah tangan tanpa rakyat sempat menyadarinya. Demokrasi kita pun pelan-pelan berubah menjadi panggung besar yang diproduksi oleh tiga lapis kekuatan tersebut. Naga yang menguasai hulu ekonomi, Haji yang menguasai pasar domestik, dan Aktor yang menguasai pikiran rakyat. Mereka bertemu di satu titik kepentingan yang sama yakni stabilitas untuk bisnis, bukan keadilan untuk publik. Sementara rakyat sibuk memperdebatkan simbol-simbol politik, para pemain lama sudah saling berbagi peran di belakang layar. Yang satu mengatur harga, yang lain mengatur wacana, sisanya mengatur arah kebijakan. Dan seperti biasa, rakyat hanya mendapat sisa tepuk tangan dari panggung yang tak pernah mereka tulis naskahnya. Ironinya, negeri ini tampak semakin religius di permukaan, tapi semakin oligarkis di dalamnya. Label “Haji” kini tak sekadar tanda ibadah, tapi juga simbol status dan jaringan ekonomi. Dan bila dahulu “Naga” menguasai karena modal, kini “Haji” menyaingi mereka lewat network berupa jaringan keagamaan, politik, dan sosial yang menyatu rapi dalam semangat dagang yang dibungkus nilai-nilai moral. Oligarki di Indonesia bukan punah tapi berevolusi. Dari “9 Naga” ke “9 Haji”, dan kini mungkin menuju “9 Aktor”. Mereka tidak lagi bersembunyi, karena kini oligarki telah menjadi bagian dari sistem itu sendiri yg lengkap dengan doa pembuka rapat dan pencitraan di media sosial. Dan selama rakyat masih memilih dengan perasaan daripada pemahaman, maka setiap periode kita hanya akan menyaksikan satu hal; Nama-nama boleh berganti, tapi sembilan kursi kekuasaan itu tak pernah benar-benar kosong.

Daerah, Kolaka Timur, Pemerintahan, Politik

Rangkap Jabatan ASN di Kolaka Timur Jadi Sorotan, Aktivis Tuntut Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kolaka Timur, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Kolaka Timur – Isu rangkap jabatan kembali mencuat di Kabupaten Kolaka Timur. Seorang pejabat di wilayah Kecamatan Ueesi diketahui memegang dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai Camat Ueesi dan Kepala Puskesmas Sanggona. Kondisi ini memicu sorotan publik karena dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan dan kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Kanda Adpian, Ketua PW Komunitas Aktivis Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, yang juga putra asli Kolaka Timur, angkat bicara dan mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, khususnya Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, agar segera melakukan langkah tegas. “Kami meminta pemerintah daerah tidak membiarkan praktik rangkap jabatan ini. Jabatan camat dan kepala puskesmas memiliki tanggung jawab besar masing-masing. Jika dijalankan oleh satu orang, fokus kerja pasti terpecah, dan pelayanan publik bisa terganggu,” ujar Kanda Adpian kepada media, Jumat (17/10/2025). Menurutnya, praktik rangkap jabatan seperti ini berpotensi melemahkan sistem birokrasi dan menurunkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah pedalaman seperti Ueesi dan Uluiwoi yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. “Kalau alasan kekurangan sumber daya manusia, seharusnya Plt. Bupati segera menata struktur aparatur dan menempatkan pejabat yang kompeten sesuai bidangnya. Jangan biarkan satu orang memegang dua jabatan strategis, karena itu bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya. Kanda Adpian juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penempatan pejabat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia mengingatkan, setiap kebijakan terkait jabatan publik harus dijalankan berdasarkan aturan, bukan atas dasar kedekatan atau alasan praktis semata. “Kritik ini bukan serangan politik, tetapi bentuk kepedulian. Kami hanya ingin birokrasi Kolaka Timur berjalan sehat, profesional, dan fokus melayani rakyat. Itulah makna sejati dari kritik membangun,” tutupnya. Masyarakat Kecamatan Uluiwoi dan Ueesi berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan rotasi jabatan, agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Mereka juga meminta agar pemerintah daerah lebih serius menyiapkan kader-kader aparatur di wilayah pedalaman, sehingga tidak ada lagi alasan rangkap jabatan demi kelancaran pelayanan.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

LOHPU Soroti Tumpang Tindih Regulasi Proyek Kereta Cepat: Pemerintah Diminta Transparan dalam Penggunaan APBN

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id, Jakarta – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) menyoroti adanya tumpang tindih regulasi dan kebingungan hukum dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, khususnya terkait penggunaan dana APBN untuk pembayaran utang kepada China Development Bank (CDB). Direktur LOHPU, Aco Hatta Kainang, S.H, dalam pernyataannya menilai bahwa sejumlah regulasi pemerintah yang mengatur proyek strategis tersebut saling bertentangan satu sama lain. Polemik ini mencuat setelah Kementerian Keuangan dikabarkan membuka ruang penggunaan APBN melalui BP Danamitra sebagai holding BUMN untuk membayar utang proyek kereta cepat. Menurut Aco, langkah tersebut justru bertentangan dengan Keppres No. 59 Tahun 1972 yang secara tegas melarang penggunaan jaminan pemerintah terhadap pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha. Namun, dalam perkembangannya, Perpres No. 107 Tahun 2015 dan Perpres No. 93 Tahun 2021 justru memberikan ruang penggunaan APBN dan jaminan pemerintah terhadap proyek kereta cepat, yang secara substansi dianggap menyalahi prinsip hukum sebelumnya. “Regulasi ini jelas saling bertentangan. Di satu sisi, pemerintah melarang jaminan APBN untuk proyek bisnis BUMN, namun di sisi lain peraturan baru justru membuka celah itu. Ini menciptakan inkonsistensi hukum dan potensi penyimpangan tata kelola,” tegas Aco Hatta Kainang. LOHPU menilai, polemik regulasi ini bisa berdampak serius terhadap kredibilitas kebijakan fiskal dan kepercayaan publik terhadap tata kelola proyek strategis nasional. Pemerintah juga diminta tidak menjadikan APBN sebagai instrumen penyelamat atas kesalahan bisnis badan usaha, apalagi yang melibatkan pinjaman luar negeri berskala besar. Selain itu, LOHPU menyoroti pentingnya transparansi dalam proses restrukturisasi utang kepada CDB. Menurut lembaga ini, perlu ada kejelasan tentang rasio keuangan (gearing ratio) serta tanggung jawab lembaga-lembaga terkait seperti BP Danamitra, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan negara. “Ini bukan sekadar persoalan teknis pembayaran utang, tetapi menyangkut konsistensi hukum dan keadilan fiskal. Pemerintah harus berani menjelaskan dasar hukum yang digunakan, apakah masih berpegang pada Keppres 59/1972 atau regulasi baru yang bertentangan,” tambah Aco. LOHPU menyerukan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembiayaan proyek kereta cepat dan memastikan tidak ada pelanggaran prinsip hukum publik maupun keuangan negara. Lembaga ini juga siap memberikan masukan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan pada prinsip konstitusi.

Jakarta, Makassar, Nasional, Politik

Gairah Musda DPD I Se-Indonesia Mulai Memanas Dengan Pernyataan Saraswati Siap Maju di Kongres KNPI

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Makassar, Nasional, Politik /

ruminews.id – Jakarta, 11 Oktober 2025 – Angin perubahan mulai berembus dari ruang-ruang organisasi kepemudaan. Dalam senyap yang lama, tiba-tiba terdengar denting pernyataan yang menggetarkan: Saraswati Djojohadikusumo menyatakan siap maju di Kongres KNPI. Kalimat sederhana itu seolah menjadi percikan api di tumpukan jerami yang kering, dan seketika, MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas. “Gairah MUSDA DPD I se-Indonesia mulai memanas sejak pernyataan Saraswati siap maju di Kongres KNPI yang akan dilangsungkan bersamaan dengan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025,” ujar salah satu Pengurus DPP KNPI saat dikonfirmasi di Jakarta. Ia menilai, langkah Saraswati telah membangkitkan kembali semangat kompetisi sehat di tubuh organisasi yang sempat lama terpecah dalam arus dualisme dan stagnasi gagasan. Di Sulawesi, arus dukungan mulai beriak. Di Jawa, strategi disusun diam-diam. Di Sumatera, suara-seruan perubahan menggema di tengah keriuhan politik pemuda. MUSDA-MUSDA menjadi arena gladi resah, tempat para pemuda menguji loyalitas dan menakar keberanian. Tak hanya di pusat, gairah Kongres kini terbawa hingga ke daerah-daerah, terutama di Makassar, tempat KNPI Sulawesi Selatan tengah mempersiapkan Musyawarah Daerah yang dinilai paling dinamis dalam satu dekade terakhir. Di balik gemuruh forum dan diskusi strategis, muncul pemandangan yang menarik perhatian banyak pihak kedekatan antara Saraswati Djojohadikusumo dan Kanita Kahfi, Ketua KNPI Sulawesi Selatan. Kehadiran keduanya dalam beberapa kegiatan kepemudaan di Makassar akhir-akhir ini dinilai sebagai sinyal harmonisasi dan arah dukungan yang mulai mengkristal dari basis Sulawesi Selatan untuk Saraswati. Hubungan keduanya disebut-sebut menggambarkan pola kepemimpinan baru KNPI yang berakar pada kolaborasi lintas wilayah, bukan lagi rivalitas sempit antar daerah. Sementara itu, dari lingkaran terdekat Saraswati, disebutkan bahwa keikutsertaannya bukan semata ambisi, melainkan panggilan moral generasi muda untuk menyalakan kembali obor Sumpah Pemuda. Momentum Kongres KNPI yang bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2025 dianggapnya bukan kebetulan, melainkan takdir sejarah yang memanggil kaum muda untuk bersatu, bukan berpecah. Kini, menjelang kongres yang dinanti, KNPI kembali menjadi panggung ide, bukan sekadar arena kekuasaan. Di antara riuh sorak dan bisik strategi, organisasi ini perlahan menemukan denyut hidupnya kembali dan di tengah bara semangat itu, nama Saraswati terus bergema bukan sekadar sebagai calon, tetapi sebagai simbol kebangkitan semangat persatuan pemuda Indonesia.

Scroll to Top