Politik

Daerah, Ekonomi, Makassar, Politik

Bakal Calon Ketua Hipmi Makassar, Merupakan Generasi Kedua dari Politisi Hebat di Sulsel.

ruminews.id, Makassar, 31 Januari 2025 — Kontestasi pemilihan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Makassar periode 2025-2028 semakin memanas dengan munculnya Prediksi lima nama bakal calon yang memiliki latar belakang keluarga berpengaruh di Sulawesi Selatan. Jadwal pengambilan formulir yang telah ditetapkan mulai 30 Januari hingga 12 Februari 2024 menjadi awal persaingan sengit yang akan membawa warna baru dalam dunia kewirausahaan muda di Makassar. Hasil pantauan Ruminews.id mengungkap lima nama kuat yang diperkirakan siap bersaing: Andi Adrian Adiputra Iwan Anak dari Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Iwan Darmawan Aras. Adrian dikenal sebagai pengusaha muda yang santun dan memiliki reputasi baik di kalangan pebisnis. Muammar Feri Rae Gandi Putra Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, Rusdi Masse. Gandi aktif dalam berbagai program kewirausahaan dan dikenal inovatif dalam membangun bisnis. Farid Rayendra Anak dari Wakil Bupati Gowa Terpilih, Darmawangsyah Muin. Farid yang juga anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Gerindra sejak 2024 ini dikenal progresif dan memiliki visi bisnis yang tajam. Yasika Aulia Ramadhany Putri dari Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yassir Mahmud. Aulia merupakan pengusaha muda perempuan dengan jaringan bisnis yang luas dan berpengaruh di berbagai komunitas bisnis. Nidal Rusdin Anak dari pengusaha senior Rusdin Abdullah (Rudal). Saat ini menjabat Sekretaris HIPMI Makassar dan dikenal memiliki portofolio bisnis yang cukup menjanjikan. Kontestasi ini tidak hanya sekadar memilih pemimpin baru, tetapi juga menjadi ajang unjuk kemampuan dalam menghadirkan inovasi bisnis yang dapat mendorong perkembangan ekonomi Makassar. Dengan latar belakang politik dan bisnis yang kuat, pemilihan kali ini diprediksi menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah HIPMI Makassar.

Daerah, Makassar, Politik

Ulang Tahun ke- 61, Danny Pomanto dan Pertaruhan Demokrasi di MK.

ruminews.id- MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto, atau yang akrab disapa Pak DP, memasuki usia 61 tahun pada Kamis, 30 Januari 2025. Namun, tak seperti tahun-tahun sebelumnya, peringatan ulang tahunnya kali ini berlangsung di tengah dinamika politik yang begitu menegangkan. Sebagai Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1 pada Pilgub 27 November 2024 lalu, Pak DP kini tengah berjuang di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggugat hasil Pilgub yang dinilai penuh dengan dugaan kecurangan. Bagi Danny Pomanto, usia 61 tahun bukan hanya soal bertambahnya angka, melainkan titik refleksi atas perjalanan panjangnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Dua periode sukses memimpin Makassar menjadikannya salah satu figur paling berpengaruh di Sulsel. Kini, dengan gugatan yang sedang berproses di MK, Pak DP menghadapi ujian terbesar dalam karier politiknya. Perjuangan Keadilan di MK, Kado Ulang Tahun yang Berbeda Juru Bicara pasangan Danny-Azhar, Asri Tadda, menegaskan bahwa peringatan ulang tahun Pak DP kali ini terasa sangat berbeda. Jika sebelumnya dirayakan dengan kebersamaan bersama masyarakat dan relawan, tahun ini justru menjadi momentum perjuangan hukum dan demokrasi. “Di usia 61 tahun ini, Pak DP menghadapi tantangan besar, bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai simbol perjuangan demokrasi di Sulawesi Selatan. Ulang tahun ini bukan sekadar perayaan, tetapi refleksi tentang integritas, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi dinamika politik yang begitu kompleks,” ujar Asri di Makassar, Kamis (30/1/2025). Menurutnya, gugatan ke MK bukan hanya sekadar upaya hukum semata, tetapi bentuk komitmen Pak DP dalam menjaga demokrasi dan memastikan suara rakyat benar-benar dihargai. “Perjuangan ini bukan hanya untuk Pak DP dan Bang Azhar, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Sulsel yang menginginkan proses demokrasi yang jujur dan adil. Tidak boleh ada ruang bagi kecurangan dalam pesta demokrasi, karena ini menyangkut masa depan daerah kita,” tegasnya.   Makna Usia 61 Tahun: Kedewasaan Politik dan Arah Masa Depan Dalam dunia politik, usia 61 tahun sering dianggap sebagai puncak kematangan kepemimpinan. Politisi di usia ini biasanya telah melewati berbagai tantangan dan memiliki pemahaman mendalam tentang pemerintahan, strategi politik, dan dinamika masyarakat. Bagi Danny Pomanto, usia ini bukan hanya tentang pencapaian masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana ia merancang langkah ke depan. Dengan rekam jejak kuat di Makassar dan dukungan luas dari berbagai kalangan, banyak pihak menilai bahwa Pak DP masih memiliki potensi besar untuk berkontribusi lebih jauh, baik di tingkat provinsi maupun nasional. “Di usia ini, Pak DP telah membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang keberanian mengambil sikap. Gugatan ke MK ini adalah wujud dari itu—bahwa beliau tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Ini juga menjadi pesan bagi semua bahwa demokrasi harus terus diperjuangkan,” tambah Asri.   Dukungan Terus Mengalir, Perjuangan Belum Usai Sejak gugatan diajukan, dukungan terhadap Danny Pomanto dan Azhar Arsyad terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Relawan, simpatisan, dan berbagai kelompok masyarakat tetap solid mengawal proses hukum yang sedang berjalan di MK. “Pak DP tidak hanya merayakan pertambahan usia, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan ini belum selesai. Kami percaya dengan proses hukum di MK dan berharap keadilan dapat ditegakkan. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana demokrasi harus dijaga,” pungkas Asri. Kini, semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Akankah gugatan ini menjadi momentum perubahan bagi politik Sulawesi Selatan? Satu hal yang pasti, di usia 61 tahun ini, Danny Pomanto tidak hanya merayakan hidup, tetapi juga menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan tidak mengenal batas usia. (*)

Nasional, Politik

Kawendra Lukistian : Gerindra HUT ke- 17 Sebagai Momentum Kedekatan Dengan Rakyat

ruminews.id- Jakarta, Partai Gerindra akan segera merayakan hari jadinya yang ke-17 dengan penuh semangat dan makna. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, telah dipercaya sebagai Ketua Pelaksana perayaan HUT Gerindra kali ini. Dalam pernyataannya, Kawendra menegaskan bahwa peringatan ulang tahun ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol penguatan peran Fraksi Gerindra di DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia menekankan pentingnya momentum ini dalam mempererat hubungan partai dengan masyarakat, sesuai dengan arahan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang terus mendorong kadernya untuk bekerja keras dan semakin dekat dengan rakyat. “InsyaAllah, di media sosial, Partai Gerindra saat ini paling dicintai. Mungkin karena ini 17 tahun Gerindra, rasanya ingin lebih meriah lagi dan melibatkan lebih banyak masyarakat,” ujar Kawendra. Lebih lanjut, Kawendra menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-17 ini menjadi pengingat bagi Fraksi Gerindra di DPR untuk semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Ia mengakui adanya tantangan besar dalam memimpin acara ini, tetapi tetap optimis bahwa perayaan yang akan digelar pada awal Februari mendatang dapat berjalan dengan sukses. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang di dunia event, Kawendra menyatakan bahwa kesuksesan sebuah acara tidak diukur dari besar kecilnya, melainkan dari dampak dan kepuasan yang dihasilkan. Menurutnya, HUT ke-17 Gerindra memiliki dampak strategis terhadap perjalanan politik partai ke depan. Ia berharap bahwa melalui acara ini, Gerindra dapat terus merefleksikan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat serta semakin mempererat hubungan dengan masyarakat. “Target kita di 2029, semoga semua momentum ini bisa mempengaruhi elektoral secara maksimal. Dengan melibatkan lebih banyak orang, kami harap partisipasi masyarakat semakin meningkat dan mereka semakin mencintai Partai Gerindra,” pungkas Kawendra. Perayaan ini diharapkan menjadi bukti nyata bahwa Partai Gerindra semakin matang dalam perjalanannya serta semakin solid dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

hmi
Hukum, Internasional, Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Politik

PB HMI : Malaysia Terlalu Represif dan Berlebihan, Desak Presiden, Menlu, Dan BP2MI Lindungi WNI.

ruminews.id- Kedaulatan sebuah negara diukur, ketika dapat melindungi warga negaranya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Baru-baru ini, Lima warga negara Indonesia (WNI) berprofesi pekerja migran ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1/2024) dini hari. Penembakan itu dilakukan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), insiden terjadi sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat. Petugas patroli APMM yang tengah bertugas mendapati kapal berisi lima PMI melintas di perairan tersebut. Dari kejadian itu, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu dalam kondisi kritis, dan tiga lainnya menderita luka-luka. Kejadian ini terjadi menjelang tiga hari Presiden Rebuplik Indonesia Praobowo Subianto, dengan gelar Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati Pangkat Pertama (D.K I Johor). Langsung diberikan oleh Sultan Ibrahim Yang Dipertuan Agong ke XVII kerajaan Malaysia. Kejadian penembakan ini mengakibatkan 1 pekerjan Migran yang merupakan WNI tewas dan 2 lainnya kritis. Oleh karena itu Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melalui Muhammad Arsyi Jailolo Ketua Bidang Hubungan Internasional menyatakan, PB HMI mengecam keras Tindakan sepihak dari petugas APPM Malaysia, Kami menduga APPM Malaysia melakukan tindakan Excessive Use of Force (tindakan kekuatan berlebihan), Tak hanya itu, kami meminta kepada Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Malaysia mengirimkan nota diplomatik dan protes terhadap sikap APPM Malaysia, dan akibat dari dugaan penggunaan kekuatan berlebih terhadap PMI (pekerja migran Indonesia) oleh APMM. penggunaan excessive use of force dan begitu represif. “Kami mendesak Presiden RI melalui kementrian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menuntut dan meminta  pemerintah Malaysia untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli jika terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan,” tegas Muhammad Arsyi Jailolo, cukup permasalahan Ligitan dan Sipadan dan Ambalat yang menjadi duka konflik teritori masa lalu kita bersama Malaysia. Alasan APPM malaysia menembak 5 PMI kita, karena PMI WNI kita melanggar batas wilayah, harusnya mereka tidak langsung menembak ke objek, harusnya peringatan dan di proses secara hukum, tidak langsung represif, harus ada peringatan. Saatnya Indonesia memperlihatkan ketegasannya dan melindungi rakyatnya dalam pemenuhan hak asasi manusia. Setiap warga negara harus dilindungi, minimal dalam hak-hak hidupnya, Tegas Kabid Hubungan Internasional PB HMI ini.

Ekonomi, Nasional, Politik

Pemerintah Berikan Modal Rp500 Juta untuk Mitra Program Makan Bergizi Gratis.

ruminews.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan modal awal kepada UMKM yang menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modal ini bertujuan untuk memudahkan Mitra dalam pengadaan bahan baku selama tujuh hari pertama operasional. Modal yang disediakan berkisar antara Rp200 juta hingga Rp500 juta, sehingga Mitra dapat kemudahan dalam pelaksanaannya memulai partisipasi mereka dalam program MBG. Saat ini, pemerintah sedang membujuk bank-bank BUMN agar mau menyalurkan modal awal ke mitra Makan Bergizi Gratis. Maman selalu menteri UMKM juga telah berkoordinasi dengan bank-bank Himbara. Alhamdulillah, setelah surat penunjukan atau dokumen serupa dari Badan Gizi Nasional (BGN) diterbitkan, bank akan menyediakan bridging fund sebagai modal usaha awal bagi para mitra,” ujar Maman dalam acara “Pira Berdaya Gerindra Berjaya” di Jakarta Selatan, Sabtu (25/1). Dengan langkah ini, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat ganda, baik dalam peningkatan gizi masyarakat maupun pemberdayaan ekonomi UMKM di seluruh Indonesia.

Daerah, Politik

14 Paslon Kepala Daerah Sulsel Siap Dilantik di IKN oleh Presiden Prabowo pada Februari 2025

ruminews.id, Makassar – Sebanyak 14 pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) hasil Pilkada 2024 dipastikan akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 di Ibu Kota Negara (IKN). Keputusan ini diambil setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota menetapkan para paslon tersebut tanpa adanya sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan serentak ini merupakan hasil rapat yang digelar Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu, 22 Januari 2025. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy, menyampaikan bahwa pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota terpilih tanpa sengketa merupakan langkah penting dalam memastikan kesinambungan pemerintahan di tingkat daerah. “Pelantikan akan dilaksanakan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di IKN, kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh yang memiliki aturan khusus sesuai perundang-undangan,” jelas Rifqinizamy dalam rapat tersebut. Adapun 14 kabupaten yang kepala daerahnya akan dilantik meliputi: Gowa, Bantaeng, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Maros, Barru, Sidrap, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Penetapan paslon terpilih di daerah ini dilakukan melalui rapat pleno KPU pada 9 Januari 2025. Keputusan untuk melantik para kepala daerah di IKN ini dianggap sebagai simbol penting untuk memperkuat peran ibu kota baru dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Langkah ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan Pilkada serentak yang transparan dan bebas sengketa. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan kesiapan pelaksanaan pelantikan serentak ini. “Kami akan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana, termasuk pengaturan teknis dan protokoler di IKN,” ujarnya. Dengan pelantikan ini, diharapkan para kepala daerah yang baru dapat segera menjalankan tugasnya untuk membawa perubahan positif di daerah masing-masing. Pemerintah pusat juga berharap pelantikan di IKN menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara pusat dan daerah demi kemajuan bersama

Pemerintahan, Politik

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Laporkan Harta Kekayaan Rp 5,4 Triliun ke KPK

ruminews.id – Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total mencapai Rp 5,4 triliun. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan dari Situs https://elhkpn.kpk.go.id pada 21 Januari 2025, harta kekayaan ini mencakup berbagai aset, mulai dari properti di Jakarta Selatan hingga koleksi kendaraan mewah. Total kekayaan mencakup: – Tanah dan bangunan senilai Rp 152 miliar, dengan rincian properti di Jakarta Selatan, seperti tanah seluas 3.630 m² di daerah elit. – Kendaraan mewah, termasuk mobil Bentley Continental GT dan Lexus, bernilai total Rp 19,4 miliar. – Surat berharga senilai Rp 5,07 triliun dan kas sebesar Rp 67 miliar. Dengan total kekayaan ini, Widiyanti mengalahkan menteri lainnya, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri BUMN Erick Thohir, dalam hal harta kekayaan.

Daerah, Politik

Ketua DPRD Sulsel Sambut Aksi Damai HMI Makassar: Aspirasi Rakyat Akan Ditindaklanjuti.

ruminews.id – Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rachmatika Dewi, bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulsel, menerima demonstrasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Senin (20/1). Massa aksi yang berkumpul di depan kantor DPRD Sulsel menyuarakan sejumlah tuntutan terkait berbagai isu sosial dan pemerintahan yang tengah berkembang di Sulsel. Mereka mendesak DPRD Sulsel untuk lebih responsif terhadap persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik dan transparansi pemerintahan. Aksi ini berlangsung damai meski sempat menarik perhatian banyak pihak. Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, secara langsung menemui para demonstran dengan sikap santun. Ia mendengarkan aspirasi mereka dengan saksama dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. “Sebagai penyambung aspirasi rakyat, kita patut mengapresiasi adik-adik HMI Cabang Makassar yang menggelar aksi damai. Ini mencerminkan dinamika politik dan sosial yang hidup di Sulsel, sekaligus menunjukkan pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan,” ujar Andi Rachmatika Dewi. Aksi ini mencerminkan semangat demokrasi dan komitmen bersama untuk mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Sulsel.

Daerah, Pemerintahan, Politik

Transisi Pemerintahan Gowa : Adnan Purichta dan Husniah Talenrang Gelar Coffee Morning Bersama Pejabat Pemkab

ruminews.id – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, bersama pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih, Husniah Talenrang dan Darmawangsyah Muin, mengadakan coffee morning dengan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa di Baruga Karaeng Galesong, Senin (20/1/2025). Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari persiapan transisi pemerintahan, sekaligus mempererat komunikasi dan koordinasi antara pemerintahan yang sedang berjalan dengan kepemimpinan baru. Acara ini juga dihadiri Ketua Partai Demokrat Gowa, Risma Kadir Nyampa. Dalam sambutannya, Husniah Talenrang menegaskan pentingnya kelancaran proses transisi agar pemerintahan tetap berjalan efektif dan efisien. Ia juga menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan mengembangkan program-program yang telah berjalan baik di Kabupaten Gowa. “Semoga coffee morning ini menjadi wadah efektif untuk menghilangkan hambatan komunikasi antara pimpinan dan jajaran SKPD. Suasana santai ini memungkinkan kita berdialog secara terbuka dan tulus,” ujar Husniah. Husniah juga mengajak seluruh pejabat Pemkab Gowa dan masyarakat untuk bersinergi dalam mendukung visi-misi pembangunan daerah demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Gowa. Dengan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik untuk mempersiapkan pemerintahan baru yang akan segera bertugas.

Daerah, Politik

Perempuan dan Politik : Refleksi Perjuangan Andi Nirawati di Usia ke-48

ruminews.id – 19 Januari 2025, Hari ini menjadi momen istimewa bagi Ibu Andi Nirawati, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Gerindra, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-48. Sebagai salah satu tokoh politik perempuan yang dikenal dekat dengan masyarakat, Ibu Andi Nirawati telah memberikan kontribusi besar dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Saya percaya bahwa kekuatan perubahan berasal dari kolaborasi yang kuat. Dalam perjalanan politik ini, saya ingin terus menjadi jembatan bagi rakyat, memastikan suara mereka terdengar dan kebutuhan mereka terpenuhi,” ujar Ibu Andi Nirawati ke ruminews.id Dedikasinya dalam memperjuangkan hak rakyat dan visi politik yang progresif adalah teladan yang patut diapresiasi.” Ucap muhib selalu ketua Tim pemenangan. Selamat ulang tahun, Ibu Andi Nirawati! Semoga di usia yang ke-48 ini, Ibu semakin diberikan kekuatan dan keberkahan untuk terus mengabdi kepada masyarakat dan membangun Sulawesi Selatan yang lebih maju.

Scroll to Top