Politik

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Otonomi “Kampus Merah” sebagai PTN-BH: Kemandirian Kampus atau Komersialisasi Ruang Akademik?

Penulis: Asrul – Mahasiswa Unhas ruminews.id, Makassar – Di bawah panji besar otonomi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Universitas Hasanuddin (Unhas) tengah mempertontonkan sebuah ironi yang menyesakkan dada mahasiswa. Dalih profesionalisme melalui pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) kini menjelma menjadi mesin pemungut rupiah yang menyasar wilayah paling sakral dalam pendidikan yaitu laboratorium. Sejak Februari 2026, mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) dipaksa tunduk pada aturan baru yang mewajibkan pembayaran atas penggunaan alat laboratorium, sebuah langkah yang muncul tiba-tiba setelah rektor mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan jenis dan tarif biaya atas layanan laboratorium. “Sebagai mahasiswa, kami merasa sedang dipaksa menjadi konsumen di rumah sendiri,” ucap Lursa, mahasiswa Unhas. Di tengah gelombang protes, pihak fakultas mencoba menawarkan “obat penenang” berupa skema diskon bertingkat yaitu 75% untuk mahasiswa S1, 50% untuk mahasiswa S2, 25% untuk mahasiswa S3, dan 10% bagi dosen. Sementara itu, publik atau pihak eksternal tetap dikenakan tarif penuh alias diskon 0%. Namun, bagi Lursa dan teman-temannya, iming-iming potongan harga ini justru mempertegas adanya praktik komersialisasi di lingkungan akademik. Diskon tersebut seolah-olah menjadi alat negosiasi untuk melegitimasi pungutan yang sejak awal sudah cacat secara prinsip. Bagi mahasiswa, birokrasi kampus sedang bermain api dengan sengaja mengaburkan batasan antara penelitian mandiri dan tugas akhir. Pihak universitas tampak gemar berlindung di balik diksi “penelitian mandiri” untuk melegalkan pungutan. Padahal, menyamakan tugas akhir dengan penelitian mandiri adalah sesat pikir yang nyata. Tugas akhir adalah kewajiban akademik yang terstruktur dan syarat mutlak kelulusan, bukan hobi sukarela di luar kurikulum. Ketidakadilan ini semakin nyata jika kita menelisik struktur Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang menjadi hulu dari angka Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayar mahasiswa setiap semester. Dalam distribusi BKT, negara sebenarnya telah mengatur bahwa biaya operasional pendidikan tinggi sudah mencakup segala lini secara komprehensif: Biaya Langsung: Komponen ini mencakup seluruh biaya perkuliahan, bahan habis pakai laboratorium, hingga prosesi tugas akhir seperti skripsi dan seminar. Biaya Tidak Langsung: Komponen ini menyokong gaji tenaga kependidikan, biaya listrik, air, hingga pemeliharaan fasilitas gedung. Artinya, saat mahasiswa menginjakkan kaki di laboratorium untuk riset penelitian tugas akhir (skripsi), mereka sejatinya telah “melunasi” biaya tersebut melalui pembayaran UKT. Jadi meminta bayaran tambahan meskipun dibalut dengan label diskon untuk fasilitas yang sudah dibayar adalah praktik pungutan ganda yang mencoreng wajah pendidikan tinggi kita. Dampaknya kini mulai terasa getir di lapangan. Integritas riset mulai dikorbankan demi efisiensi “dompet”. Mahasiswa terpaksa memangkas jumlah sampel atau mengubah metode penelitian menjadi lebih sederhana demi menghindari tarif alat yang mencekik. Alih-alih melahirkan ilmuwan yang jeli, kebijakan ini justru berisiko melahirkan “riset paket hemat”. Jika Unhas terus memandang laboratorium sebagai pusat laba (profit center) dan mengabaikan aksesibilitas ekonomi, maka otonomi PTN-BH tak lebih dari sekadar karpet merah menuju komersialisasi pendidikan yang diskriminatif. Sudah saatnya laboratorium dikembalikan sebagai ruang publik akademik yang inklusif, bukan etalase layanan komersial yang dipenuhi transaksi. #TolakKomersialisasiRuangAkademik #LaboratoriumBukanKomoditas #TolakPembayaranAlatLab

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Cabang Parepare Menggelar Aksi Unjuk Rasa Menyoroti Isu Buruh dan Isu Hardiknas

ruminews.id – Parepare, Sulsel — Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai sejumlah titik di Kota Parepare, Senin (4/5/2026). Aksi yang berlangsung di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman–Ahmad Yani, depan Kantor Wali Kota Parepare, hingga Kantor DPRD Kota Parepare ini mengangkat isu ketenagakerjaan dan pendidikan. Aksi yang disebut sebagai bagian dari momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan refleksi Hari Pendidikan Nasional itu sempat menyita perhatian publik. Di depan Kantor Wali Kota Parepare, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Pemerintah Kota Parepare sempat mengutus Asisten II, Andi Ardian, untuk menemui massa. Namun, mahasiswa menolak perwakilan tersebut dan meminta Wali Kota hadir langsung. Massa aksi juga sempat menggelar salat berjamaah di badan jalan sebagai simbol perjuangan moral sebelum melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kota Parepare. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Parepare, Muh.Ilham M, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk respons atas berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani. “Ini bukan hanya seremonial. Kami membawa isu nasional dan daerah yang sama-sama mendesak untuk diselesaikan,” kata Ilham. Pada tingkat nasional, mahasiswa menyoroti perlunya percepatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk persoalan outsourcing serta perlindungan buruh di tengah dinamika ekonomi. Sementara di tingkat daerah, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Parepare segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Mereka juga menyoroti kesejahteraan guru serta keterlambatan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang disebut telah berlangsung selama empat bulan. Selain itu, mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan tenaga guru serta menilai adanya ketimpangan kebijakan. Mereka menyinggung pembentukan Satuan Tugas Protokoler yang dinilai berjalan lancar dari sisi pembiayaan, sementara hak tenaga kerja lain belum terpenuhi. Muh. Ilham M menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya prioritas pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga kerja. “Kalau benar ada tenaga kerja yang tidak digaji berbulan-bulan, ini bukan lagi persoalan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab negara terhadap warganya,” ujarnya. (*)

Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Mantapkan Langkah Menuju Muskampus, Bumi Putra Samsuddin Resmi Kembalikan Formulir Calon Ketua Umum HIPMI PT UMI

ruminews.id – Makassar, 4 Mei 2026 – Tahapan Musyawarah Kampus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia (HIPMI PT UMI) periode 2026/2027 memasuki babak baru. Bumi Putra Samsuddin secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran Calon Ketua Umum ke Panitia Muskampus, Senin (4/5/2026). Bertempat di Sekretariat HIPMI PT UMI, Bumi datang didampingi tim pemenangan dan puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas. Berkas yang diserahkan meliputi formulir pendaftaran, naskah visi-misi, surat dukungan, dan seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan panitia. “Alhamdulillah, seluruh berkas sudah lengkap dan kami serahkan hari ini. Ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen kami untuk membawa HIPMI PT UMI menjadi rumah besar wirausaha muda UMI yang progresif, inklusif, dan berdampak,” ujar Putra usai menyerahkan berkas. Mahasiswa Fakultas Hukum UMI tersebut mengusung visi “Mewujudkan HIPMI PT UMI sebagai Rumah Besar Wirausaha Muda UMI yang Progresif, Inklusif, dan Berdampak, Berlandaskan Semangat _Siri’ Na Pacce_ dan Nilai Keislaman”. Semangat perjuangannya dirangkum dalam akronim BUMI: Berani, Unggul, Membangun, Islami. Beberapa program prioritas yang ditawarkan Putra antara lain: pembentukan _UMI Business Hub_ sebagai pusat inkubasi bisnis mahasiswa, UMI Preneur Go Digital untuk akselerasi pemasaran produk di platform digital, serta program mentoring intensif 1-on-1 dengan para pengusaha alumni HIPMI. Ketua Panitia Muskampus HIPMI PT UMI membenarkan telah menerima berkas dari Bumi Putra Samsuddin. “Berkas saudara Putra sudah kami terima dalam keadaan lengkap. Selanjutnya akan kami lakukan verifikasi sesuai tahapan,” ungkapnya. Dikenal sebagai aktivis organisasi dan perintis usaha sejak semester awal, pencalonan putra mendapat dukungan yang besar dari pemgurus serta anggota Hipmi PT UMI , dan sejumlah demisioner HIPMI PT UMI. Tahapan Muskampus HIPMI PT UMI selanjutnya adalah verifikasi berkas, uji kelayakan calon, penyampaian visi-misi, hingga pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 mendatang. “Ini baru langkah awal. Tugas besar kita adalah memastikan setiap anggota HIPMI PT UMI benar-benar punya bisnis dan naik kelas. Bersama Putra, UMI Berwirausaha,” tutup Putra. Tentang Bumi Putra Samsuddin Bumi Putra Samsuddin adalah mahasiswa Fakultas Hukum UMI, angkatan 2024. Aktif di organisasi kemahasiswaan dan telah merintis usaha sejak 2023. Memiliki fokus pada pemberdayaan wirausaha muda dan digitalisasi UMKM kampus.

Infotainment, Nasional, Politik

Video Viral Amien Rais Tuai Kritik, Idrus Marham Pertanyakan Etika dan Budaya Tabayyun Politik

Ruminews.id, Yogyakarta — Politisi senior sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menyoroti pernyataan Amien Rais dalam sebuah video yang saat ini tengah viral di jagad maya masyarakat Indonesia saat ini. Idrus mengaku terkejut dengan konten video dari politisi veteran yang biasa dijuluki Bapak Reformasi Indonesia tersebut, mengingat hubungan yang selama ini terjalin erat antara Amien Rais dan Presiden Prabowo Subianto sejak masa Koalisi Merah Putih pada 2014.

Cilacap, Nasional, Pemerintahan, Politik

May Day 2026, KOPPMI Pertanyakan Komitmen Negara atas Kesejahteraan PMI dan Purna Migran

Ruminews.id, Cilacap — Pada peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026, Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) terlibat dalam Aksi Hari Buruh yang diadakan di kawasan Alun-Alun Cilacap dan diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi dan serikat pekerja. Dalam May Day kali ini, KOPPMI menyoroti kondisi buruh migran dan purna-migran yang dinilai masih jauh dari sejahtera, sekaligus mengkritik kebijakan negara yang dianggap gagal menyediakan lapangan kerja layak di dalam negeri.

Gowa, Nasional, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Peringatan Hardiknas 2026, Bupati Gowa Pesan Untuk Memberi Ruang Bicara Bagi Siswa

ruminews.id, GOWA – Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Kabupaten Gowa Tahun 2026 di Lapangan Kantor Bupati Gowa, Senin (4/5), menjadi momen untuk menegaskan arah pendidikan yang lebih dekat dengan pengalaman siswa. Dalam amanatnya, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menekankan pentingnya membuka ruang bagi siswa untuk menyampaikan pikiran dan apa yang mereka rasakan di sekolah. Menurut Bupati Talenrang, pendidikan tidak cukup hanya berjalan lewat kurikulum dan kegiatan rutin. Ada hal yang sering terlewat, yaitu mendengar langsung suara siswa sebagai bagian dari proses belajar. “Kita perlu memberi ruang bagi siswa untuk bicara. Dari sana kita bisa tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana mereka melihat sekolah,” ujar orang nomor satu di Gowa ini. Ia menyebut, selama ini banyak hal tentang sekolah yang hanya dilihat dari sisi administratif, padahal pengalaman siswa sehari-hari memberi gambaran yang lebih utuh tentang kondisi pendidikan. “Kalau kita mau memperbaiki pendidikan, kita harus mulai dari hal yang paling dekat, yaitu apa yang dirasakan siswa di dalam kelas dan di lingkungan sekolahnya,” lanjutnya. Selain itu, Bupati Gowa juga mengingatkan bahwa pembentukan karakter tidak selalu harus melalui program besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus justru lebih berpengaruh dalam jangka panjang. “Hal sederhana seperti menulis dan merawat lingkungan bisa menjadi bagian dari pendidikan. Dari situ anak-anak belajar menyampaikan pikiran dan bertanggung jawab,” kata bupati perempuan pertama di Gowa ini. Ia berharap sekolah menjadi ruang yang hidup, tempat siswa merasa didengar dan memiliki kesempatan untuk berkembang. “Sekolah harus menjadi tempat yang memberi ruang. Bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk berpikir dan menyampaikan gagasan,” tambahnya. Upacara Hardiknas tahun ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba menulis surat bertema “Surat untuk Bupati Gowa”. Salah satu pemenang lomba menulis surat, Arsyla Nahra Al Fahmi dari SDN Centre Mawang, menyampaikan keprihatinannya kepada anak-anak yang tidak bersekolah dan mengalami perlakuan yang tidak semestinya. “Isi surat saya tentang kekerasan terhadap anak. Saya melihat masih banyak anak-anak yang seumuran saya yang tidak sekolah. Waktu itu saya lihat ada anak kecil dipukuli karena tidak mau meminta-minta, terus ada juga anak yang memungut sampah dan tidak sekolah karena tidak punya akta lahir. Saya berharap Ibu Bupati bisa membantu mereka supaya bisa sekolah,” ujar Arsyla. Berikut adalah daftar lengkap pemenang Lomba Menulis Surat untuk Bupati Gowa: Kategori Pelajar SD Sederajat Juara 1: Aimar Rafardhan Athala (SD Inpres Bontoramba) Juara 2: Arsyla Nahra Al Fahmi (SDN Centre Mawang) Juara 3: Nasywah Amaliah Pallimae (SDN Bontokamase) Kategori Pelajar SMP Sederajat Juara 1: Muhammad Al-Fatih Amir (Ponpes Al Itqon) Juara 2: Nur Intan Anggrayni Darwis (SMPN 1 Barombong) Juara 3: Nia Rahmadani (SMPN 2 Bontonompo Selatan) Kategori Pelajar SMA Sederajat Juara 1: Fara Fairus Atifah (SMA Insan Cendekia Syech Yusuf) Juara 2: Aswar Ramadan (Madrasah Aliyah Sicini) Juara 3: Gading Al Ghany Sutanto (MAS Madani Aluddin) Selain itu, juga diserahkan bibit pohon kepada sekolah Se-Kabupaten Gowa yang diwakili oleh Kepala TK Negeri Bunga Melati, Kepala SD Negeri Parangloe Lata, dan Kepala SMP Negeri 1 Manuju untuk ditanam di lingkungan sekolah masing-masing. Turut hadir Perwakilan Pimpinan DPRD Gowa beserta anggota, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, serta para asisten, staf ahli, pimpinan SKPD, Kabag dan Camat lingkup Pemkab Gowa. (PS)

Internasional, Nasional, Pemerintahan, Politik

May Day 2026, Migrant CARE Soroti Kegagalan Negara dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ruminews.id, Jakarta — Pada momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Migrant CARE menyoroti kegagalan negara dalam menyediakan kerja layak sekaligus melindungi pekerja migran Indonesia dari berbagai bentuk eksploitasi lintas negara. Dalam pernyataan resminya pada Jumat, 1 Mei 2026 lalu, Migrant CARE menegaskan bahwa situasi pekerja migran dan kelompok muda semakin rentan terhadap perdagangan orang, kerja paksa, hingga praktik forced criminality yang kian kompleks dan terorganisir.

Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemkot-Kemensos Perkuat Sinergi, Makassar Siap Jadi Pilot Project Panti Sosial Bermutu

ruminews.id, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan lawatan kerja ke Jakarta dengan agenda strategis memperkuat sinergi penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam kunjungan tersebut, Munafri bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat Kemensos, di antaranya Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur. Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Pertemuan berlangsung produktif dengan membahas sejumlah isu prioritas, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kawasan kumuh, hingga penguatan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup berbagai agenda penting yang saat ini tengah berjalan dan dikembangkan di Kota Makassar. “Program Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan on the track. Selain itu, juga dibahas rencana relokasi perkampungan kumuh, termasuk kawasan nelayan, penguatan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos),”ujarnya. Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gusmen juga mengapresiasi keberhasilan kolaborasi antara Kemensos, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla. Atas capaian tersebut, Kemensos meminta kesediaan Pemerintah Kota Makassar untuk kembali menjadi pilot project dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sosial sekaligus menekan potensi kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, serta institusi pendidikan. “Dalam mendukung pembangunan Liponsos di Makassar, Kemensos menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dukungan sumber pendanaan lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional,” jelasnya. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik berbagai dukungan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan serta memperkuat ekosistem perlindungan sosial di kota ini. “Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” singkat Munafri. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gusmen, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam menangani berbagai persoalan sosial. Menurut Gusmen, langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemkot Makassar dinilai tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pendekatan kolaboratif yang dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi faktor kunci dalam mempercepat penyelesaian persoalan sosial secara menyeluruh. “Upaya yang dilakukan Wali Kota Makassar beserta jajaran menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat rentan,” ujanrya. “Ini menjadi contoh baik bagaimana pemerintah daerah mampu bergerak cepat dan memberikan dampak nyata,” sambung dia.(*)

Nasional, Pemuda, Politik

Husniah Talenrang Pastikan Hadir di Pelantikan KNPI Sulsel Vonny Ameliani Suardi

ruminews.id – Gowa – Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menyatakan komitmennya untuk menghadiri agenda pelantikan Ketua KNPI Sulawesi Selatan dalam pertemuan yang berlangsung di rumah jabatan (rujab) Bupati Gowa pada Senin, 4 Mei 2026. Dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, pertemuan tersebut menjadi momentum silaturahmi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan. ‎ ‎Dalam sambutannya, Husniah Talenrang mengapresiasi kunjungan Ketua KNPI Sulsel bersama jajaran Organisasi Kepemudaan (OKP) yang hadir. Ia menegaskan pentingnya peran KNPI sebagai wadah pemersatu pemuda lintas organisasi. “Saya sangat mengapresiasi kunjungan Ketua KNPI Sulsel bersama rekan-rekan OKP hari ini. Terkait agenda pelantikan nanti, saya pastikan hadir,” ujarnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Bupati Gowa berharap KNPI tetap menjadi rumah besar yang inklusif bagi seluruh organisasi kepemudaan. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kolaborasi antar OKP menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju. Ia juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam mendukung visi pembangunan Sulawesi Selatan. ‎ ‎Adapun sejumlah OKP yang turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut antara lain PMII, HMI, IMM, GMNI, IPPNU, IPNU, BKPRMI, GAMKI, ANSOR, PERADAH, dan TIDAR. Kehadiran berbagai elemen kepemudaan ini mencerminkan semangat persatuan dan sinergi dalam mendukung KNPI sebagai wadah bersama. ‎ ‎Sementara itu, Ketua KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Gowa atas sambutan yang hangat dan penuh kekeluargaan. Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antara KNPI dan pemerintah daerah terus terjalin erat demi kemajuan pemuda dan daerah di Sulawesi Selatan.

Bone, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Forum Pemuda Kabupaten Bone Sukses Digelar, Menjadi Ruang Konsolidasi Aspirasi untuk Musrenbang Pemuda

Ruminews.id, Bone – Forum Pemuda Kabupaten Bone sukses diselenggarakan pada Sabtu, 2 Mei 2026, bertempat di Gedung PKK Kabupaten Bone. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menghadirkan ruang aspirasi yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif bagi seluruh pemuda di Kabupaten Bone untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah. Forum Pemuda Kabupaten Bone ini dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen dalam membuka ruang dialog dan partisipasi bagi generasi muda. Melalui forum ini, para pemuda diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, serta merumuskan kebutuhan dan harapan mereka terhadap arah kebijakan pembangunan, khususnya di sektor kepemudaan dalam Talk Show dan FGD Kepemudaan. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa: “Forum Pemuda ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat keterlibatan pemuda dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah sangat mendukung hadirnya ruang-ruang seperti ini, karena pemuda adalah aset penting yang memiliki energi, kreativitas, dan gagasan segar. Diharapkan melalui forum ini lahir rumusan program yang tidak hanya aspiratif, tetapi juga solutif dan relevan dengan kebutuhan pemuda di Kabupaten Bone.” Forum ini turut menghadirkan berbagai unsur pemuda, mulai dari perwakilan delegasi kecamatan hingga Organisasi Kepemudaan (OKP), yang secara aktif terlibat dalam diskusi, perumusan isu, dan penyusunan rekomendasi. Seluruh peserta telah melalui proses perembukan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan serta peluang pengembangan pemuda yang akan diusulkan dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemuda. Andi Geerhand, selaku inisiator kegiatan, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa: “Forum ini bukan hanya sekadar ruang berkumpul, tetapi menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi dan gerakan pemuda. Kita ingin membangun kesadaran kolektif bahwa perubahan tidak bisa dikerjakan sendiri, melainkan melalui kolaborasi dan kerja bersama. Harapannya, forum ini dapat melahirkan gagasan-gagasan konkret yang benar-benar mewakili kebutuhan pemuda dan mampu diperjuangkan dalam Musrenbang Pemuda.” Sementara itu, Tyas Armeidias, selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, juga menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia menilai bahwa forum ini menjadi langkah awal yang sangat baik dalam memperkuat ekosistem partisipasi pemuda. “Kami melihat antusiasme yang luar biasa dari para peserta. Ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan daerah. Harapan kami, hasil dari forum ini dapat dirumuskan secara sistematis dan menjadi rekomendasi yang kuat untuk diakomodasi dalam Musrenbang Pemuda, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan.” Sepanjang pelaksanaan kegiatan, para peserta terlibat aktif dalam berbagai sesi diskusi kelompok, membahas isu-isu strategis seperti pengembangan kapasitas pemuda, kewirausahaan, pendidikan, partisipasi sosial, hingga penguatan peran organisasi kepemudaan. Hasil dari seluruh rangkaian diskusi tersebut kemudian dirangkum menjadi poin-poin aspirasi yang akan dibawa ke tahapan Musrenbang Pemuda Kabupaten Bone. Melalui Forum Pemuda ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemuda, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pengembangan potensi generasi muda. Lebih dari itu, forum ini juga menjadi langkah awal dalam membangun gerakan kolektif pemuda yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Bone.

Scroll to Top