Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pendidikan

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Guru di Era Kecerdasan Buatan: Kompetensi Meningkat, Kesejahteraan Harus Mengikuti

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Penulis: Ach.Hambali – Mahasiswa IAI Al-Khairat Pamekasan ruminews.id – Kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini, dan berbagai platform kecerdasan buatan mulai memasuki ruang kelas, guru Indonesia menghadapi tantangan baru. Mereka dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif dan efektif. Namun di balik tuntutan peningkatan kompetensi tersebut, masih tersisa pertanyaan mendasar: apakah kesejahteraan guru telah berkembang seiring meningkatnya beban profesional mereka? Transformasi digital pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kesejahteraan guru meningkat sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis mereka dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Guru masa kini tidak lagi cukup menguasai ilmu pedagogik semata. Tuntutan zaman memaksa mereka merambah wilayah yang jauh lebih luas: literasi digital, pemanfaatan AI untuk menyusun modul ajar, AI untuk asesmen pembelajaran, AI untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi, hingga dasar-dasar coding dan computational thinking. Semua itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari profesi keguruan. Gejala ini terlihat nyata di Pamekasan. Pada Juli 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan Yudistira menyelenggarakan Seminar Penguatan Literasi Digital, Coding, AI, dan Deep Learning bagi guru SD, dengan tujuan meningkatkan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi di ruang kelas. Langkah ini berlanjut pada awal 2026, ketika Pamekasan menjadi salah satu daerah di Madura yang membentuk MGMP Coding dan AI dengan melibatkan sekitar 40 guru SMP sebagai langkah awal menyiapkan tenaga pendidik menghadapi kurikulum berbasis teknologi. Dua inisiatif ini menunjukkan bahwa guru di daerah seperti Pamekasan tidak tertinggal dalam mengikuti arus perubahan global. Mereka bergerak, beradaptasi, dan berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Di sisi lain, peningkatan kompetensi ini datang dengan konsekuensi yang tidak ringan. Guru harus mengikuti rangkaian panjang: Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pelatihan digital, pelatihan AI, administrasi pembelajaran, hingga pengembangan media digital. Semua tuntutan ini membutuhkan waktu, tenaga, dan yang tak kalah penting, biaya. Sayangnya, tidak semua guru memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi tuntutan tersebut. Masih banyak guru, khususnya guru honorer, yang menghadapi keterbatasan pendapatan sehingga harus membagi waktu dengan pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi kesempatan mereka untuk terus meningkatkan kompetensi secara optimal. Sebagai gambaran, seorang guru SD di Kecamatan Proppo mengikuti pelatihan AI yang diselenggarakan Disdikbud Pamekasan. Ia belajar membuat perangkat ajar menggunakan ChatGPT dan media pembelajaran digital. Namun, untuk mengikuti pelatihan lanjutan, membeli laptop yang memadai, atau membayar akses internet berkualitas, ia masih harus mengeluarkan biaya pribadi. Ilustrasi semacam ini menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan tidak bisa berjalan sepihak; ia memerlukan dukungan ekonomi yang nyata bagi para guru di lapangan. Bila dilihat melalui kacamata teori human capital, guru pada dasarnya adalah aset utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Guru yang sejahtera akan lebih leluasa untuk berinovasi, mengikuti pelatihan lanjutan, membeli perangkat belajar yang memadai, memanfaatkan AI secara maksimal, dan fokus mendidik siswa tanpa terbebani kekhawatiran ekonomi. Sebaliknya, guru yang masih harus memikirkan kebutuhan ekonomi sehari-hari cenderung memiliki ruang gerak yang lebih sempit untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Betapapun tinggi semangat mereka mengikuti pelatihan AI atau coding, keterbatasan sumber daya bisa menjadi penghambat yang nyata. Dengan kata lain, investasi pada kesejahteraan guru sama pentingnya dengan investasi pada peningkatan kompetensi mereka. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan secara rutin menerbitkan Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Indikator Kesejahteraan Rakyat yang menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk aspek pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan rumah tangga. Data semacam ini dapat menjadi dasar argumentasi bahwa peningkatan kualitas pendidikan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk tenaga pendidik di dalamnya. Selain itu, portal Satu Data Kabupaten Pamekasan menyediakan data pendidikan seperti jumlah sekolah, rasio guru terhadap peserta didik, dan sebaran satuan pendidikan, yang dapat memperkuat analisis mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas guru di wilayah ini secara lebih terukur. Berangkat dari persoalan di atas, ada beberapa langkah yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan pendidikan: Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan AI bagi guru secara berkelanjutan. Memberikan insentif digital bagi guru yang aktif mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Menyalurkan bantuan perangkat teknologi—seperti laptop dan akses internet—kepada guru yang membutuhkan. Mempercepat peningkatan kesejahteraan guru honorer, agar mereka tidak lagi harus membagi fokus dengan pekerjaan sampingan. Membangun kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan sekolah dalam pengembangan ekosistem AI Education yang berkelanjutan. Kecerdasan buatan tidak akan menggantikan guru. Sebaliknya, AI hanya akan menjadi alat yang memperkuat peran guru yang kompeten. Namun, kompetensi yang terus dituntut harus dibarengi dengan kesejahteraan yang layak. Sebab, pendidikan yang berkualitas tidak hanya lahir dari teknologi yang canggih, tetapi juga dari guru yang dihargai, disejahterakan, dan diberi ruang untuk terus berkembang.

Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar

PP HIPERMAJU Soroti Biaya Jambore Nasional Rp.7,5 Juta Ditanggung Peserta, Desak Kwarcab Mamuju Transparan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar /

Penulis : Aksan Iskandar – Ketua Umum PP HIPERMAJU Periode 2026-2028 ruminews.id, Takalar – Pengurus Pusat Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju (PP HIPERMAJU) menyoroti minimnya dukungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Mamuju terhadap keberangkatan kontingen Pramuka Kabupaten Mamuju ke Jambore Nasional.

Nasional, Pemuda, Pendidikan

Dari Mimbar Akademik ke Atas Aspal: Muh. Zulhamdi Suhafid Rilis Buku “Manifesto Jalanan”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – MAKASSAR, 11 JULI 2026 – Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2025 sekaligus aktivis pemuda, Muh. Zulhamdi Suhafid, resmi meluncurkan karya literatur pertamanya berjudul Manifesto Jalanan: Globalisasi, Demokrasi, dan Amarah Rakyat. Buku ini hadir sebagai sebuah arsip pemikiran konkrit yang menjembatani ketatnya ruang akademik dengan riuhnya ruang advokasi di jalanan. Buku ini lahir dari refleksi mendalam penulis terhadap rangkaian peristiwa historis yang ia alami langsung, salah satunya adalah momen krusial Kerusuhan 29 Agustus 2025 di Jalan Sultan Alauddin dan di bawah Fly Over Makassar. Peristiwa perlawanan ribuan massa tersebut menjadi titik balik bagi Zulhamdi—seorang mahasiswa Hubungan Internasional—untuk merangkai kembali rekam jejak esai dan opini kritis yang telah ia tulis di berbagai media massa sejak tahun 2024. Dalam keterangannya, Muh. Zulhamdi Suhafid mengungkapkan bahwa buku ini merupakan kompilasi pemikiran yang bergerak dari makro ke mikro. Narasi di dalamnya dibuka dengan membedah konstelasi global, mulai dari arus globalisasi, disrupsi teknologi, SDGs, diplomasi, hingga krisis lingkungan global. “Narasi itu kemudian menyempit untuk menganalisis arah politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran, lalu bergerak lebih dekat ke tanah kelahiran saya di Jeneponto, sebelum akhirnya ‘meledak’ di titik-titik krusial gerakan perlawanan di Makassar—mulai dari pertigaan Alauddin–Pettarani hingga depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,” ujar Zulhamdi. Bagi alumnus Hubungan Internasional ini, pemilihan judul Manifesto Jalanan didasari atas keyakinan bahwa isu global tidak pernah berdiri sendiri. Arus besar dunia pada akhirnya selalu memicu ketegangan kecil yang sangat personal di kampus, di desa-desa, serta di kantong kemiskinan yang kerap luput dari sorotan media nasional. “Globalisasi bukan sekadar istilah di buku teks, demokrasi bukan prosedur lima tahunan, dan amarah rakyat bukan sekadar headline berita yang lewat. Ketiganya adalah satu rangkaian pengalaman hidup utuh yang saya alami langsung, dari seorang mahasiswa yang membaca dunia lewat halaman buku menjadi seorang aktivis yang memahami negaranya dari atas aspal,” tegas mantan Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar tersebut. Melalui Manifesto Jalanan, Zulhamdi tidak berniat memberikan vonis final atas karut-marut keadaan bangsa. Sebaliknya, ia mempersembahkan buku ini sebagai sebuah arsip kecil—sebuah potret jujur dari generasi muda yang menolak abai, yang terus berusaha memahami negaranya sembari di waktu yang sama, terus turun tangan memperjuangkannya. Buku Manifesto Jalanan: Globalisasi, Demokrasi, dan Amarah Rakyat kini telah resmi dirilis dan diharapkan dapat memantik ruang-ruang diskusi baru di kalangan akademisi, aktivis, serta masyarakat luas yang mendambakan refleksi kritis atas arah demokrasi Indonesia hari ini.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

DEMA UIN Alauddin Makassar Mendesak Penguatan Sinergi Kejaksaan, Polri, dan TNI Demi Menjaga Supremasi Hukum

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id, Gowa – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Alauddin Makassar, Rahmat Al Ayyuby, mencermati secara serius dinamika yang berkembang dalam beberapa hari terakhir terkait proses penegakan hukum yang melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta perhatian publik terhadap keterlibatan unsur TNI dalam pengamanan institusi negara. Perkembangan tersebut menjadi sorotan luas masyarakat dan media karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum nasional.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Tekanan Fiskal dan Kenaikan UKT: Jangan Biarkan Krisis Anggaran Berubah Menjadi Krisis Keadilan dan Nurani

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Pernyataan Sikap Sekretaris Jenderal DEMA UIN Alauddin Makassar Ruminews.id – Pendidikan tinggi bukanlah komoditas yang dapat disesuaikan nilainya setiap kali negara menghadapi tekanan fiskal. Pendidikan adalah amanat konstitusi, instrumen keadilan sosial, dan jalan bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berimplikasi pada meningkatnya beban biaya pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan moral.

Hukum & Kriminal, Nasional, Pendidikan

Anggaran Pendidikan untuk MBG Digugat di MK, KOSPI Nilai Hak Pendidikan Terancam

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Pendidikan /

Ruminews.id, jakarta — Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) menyerahkan kesimpulan akhir dalam sidang pengujian materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/7). Koalisi yang terdiri dari guru honorer, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), serta sejumlah organisasi masyarakat sipil itu meminta MK menyatakan penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertentangan dengan konstitusi.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Perempuan dan Perjalanan Menemukan Diri

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Nur Islamiah (Peserta Latihan Khusus Kohati Cabang Wajo 2026) ruminews.id, Wajo – Menjadi perempuan bukan sekadar tentang menjalankan peran yang telah dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga tentang menjalani perjalanan panjang untuk mengenal, menerima, dan menemukan diri sendiri. Sejak kecil, banyak perempuan tumbuh di tengah berbagai harapan dan aturan yang sering kali menentukan bagaimana mereka harus bersikap, berbicara, berpakaian, bahkan menentukan impian yang dianggap pantas untuk mereka. Akibatnya, tidak sedikit perempuan yang lebih mengenal tuntutan lingkungan dibandingkan memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Perjalanan menemukan diri bukanlah proses yang instan. Ia lahir dari pengalaman, kegagalan, keberanian mengambil keputusan, hingga kemampuan untuk berdamai dengan masa lalu. Ada perempuan yang menemukan dirinya melalui pendidikan, ada yang melalui dunia kerja, organisasi, keluarga, maupun pengalaman hidup yang penuh tantangan. Setiap perjalanan memiliki cerita yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu menjadi pribadi yang hidup sesuai dengan nilai dan keyakinannya sendiri. Di era digital, perjalanan ini menghadapi tantangan baru. Media sosial sering kali menghadirkan standar kehidupan yang tampak sempurna. Perempuan disuguhi berbagai gambaran tentang tubuh ideal, karier yang harus sukses sejak muda, kehidupan rumah tangga yang selalu harmonis, hingga pencapaian yang seolah harus diraih sebelum usia tertentu. Tanpa disadari, banyak perempuan mulai membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain dan merasa tidak cukup baik. Padahal, apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya. Menurut saya, menemukan diri berarti berani berhenti mengejar pengakuan orang lain. Nilai seorang perempuan tidak ditentukan oleh banyaknya pujian, jumlah pengikut di media sosial, status pernikahan, maupun jabatan yang dimiliki. Seorang perempuan tetap berharga karena ia adalah manusia yang memiliki akal, hati, potensi, dan hak untuk berkembang. Kesadaran inilah yang menjadi fondasi bagi lahirnya perempuan yang percaya diri dan mandiri. Islam sendiri mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kemuliaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang Allah berikan. Perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu, berkarya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, menemukan diri bukan berarti meninggalkan nilai-nilai agama, melainkan justru memahami bahwa menjadi perempuan yang beriman, berilmu, dan berdaya merupakan bagian dari ibadah serta bentuk syukur atas potensi yang telah dianugerahkan. Namun, perjalanan ini tidak selalu berjalan mulus. Masih banyak perempuan yang menghadapi stereotip, diskriminasi, kekerasan, hingga keraguan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Bahkan, tidak sedikit yang memilih mengubur cita-citanya karena merasa tidak mendapat dukungan dari lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan bukan hanya melawan hambatan dari luar, tetapi juga melawan rasa takut dan ketidakpercayaan yang telah lama tertanam akibat tekanan sosial. Karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan ruang yang aman bagi perempuan untuk bertumbuh. Keluarga perlu memberikan dukungan tanpa membatasi mimpi anak perempuan. Dunia pendidikan harus mendorong lahirnya perempuan yang kritis dan percaya diri. Organisasi kemahasiswaan, komunitas, maupun ruang publik lainnya juga perlu menjadi tempat yang mendorong perempuan untuk belajar memimpin, menyampaikan gagasan, dan mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan sosial. Ketika perempuan diberi kesempatan yang setara, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan bangsa. Pada akhirnya, perjalanan menemukan diri adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada garis akhir yang benar-benar menandai bahwa seseorang telah selesai mengenal dirinya. Akan selalu ada ruang untuk belajar, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Perempuan yang menemukan dirinya bukanlah perempuan yang merasa paling sempurna, melainkan perempuan yang terus berani melangkah, mengenali potensi yang dimiliki, menjaga nilai-nilai yang diyakininya, dan menghadirkan manfaat bagi sesama. Sebab, ketika seorang perempuan berhasil menemukan dirinya, ia tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mampu menjadi cahaya yang menerangi kehidupan orang-orang di sekitarnya.

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Diantara Satu Sama Lain Jejak Sejarah dan Realitas Perempuan yang Saling Menghakimi

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Oleh : Merlinda J. Suleman ( Ketua Umum Kohati HMI Komisariat STIKYAPMA Cabang Makassar) ruminews.id, – MAKASSAR, Sejarah perjuangan feminisme mengajarkan hal yang tak terhapus, perlawanan perempuan bukanlah untuk menguasai, melainkan untuk melepaskan diri dari belenggu ketidakadilan. Namun, jika kita menengok kebelakang dan juga kedalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan sebuah ironi yang menyakitkan bahwa ditengah upayaa membebaskan diri, ada juga perempuan yang justru saling mencela, merendahkan dan membagi-bagi diri sendiri. Pada awal gerakan feminisme didunia, para pejuang seperti Sojourner Truth, Susan B Anthony, hingga tokoh-tokoh di Nusantara seperti Raden Ajeng Kartini, telah menyuarkan bahwa kesetaraan bukan berarti perempuan harus menjadi “lawan’ sesama perempuan. Mereka berjuang agar perempuan diakui sebagai makhluk yang berakal, berhak bersuara, dan memiliki harga diri yang setara dengan laki-laki. Namun, perjuangan ini seringkali dihadang oleh ketidaktahuan, ketakutan, dan juga kebiasaan yang sudah tertanam lama termasuk kecenderungan untuk menjatuhkan sesama perempuan yang dianggap “berbeda” atau “terlalu berani”. Banyak dari kita mungkin pernah mendengar atau bahkan menjadi saksi perempuan yang satu mengkritik cara berpakaian perempuan lain, yang lain menila bagaimana ia mendidik anak, atau yang lain lagi meremehkan pilihan hidupny. Seringkali hal ini muncul karena ada ketidapercayaan, karena kita merasa tidak nyaman melihat orang lain berkembang, atau karena kita sendiri belum sepenuhnya membebaskan diri dari pola pikir yang menganggap perempuan harus selalu mematuhi aturan yang dibuat oleh orang lain. Padahal, sejarah menunjukan bahwa kekuatan sejati perempuan bukanlah terletak pada kemampuan untuk menjatuhkan satu sama lain, melainkan pada kemampuan untuk saling mendukung dan memahami Seperti yang pernah dikatakan oleh tokoh feminis Indonesia Ny. Siti Walidah, “ perempuan harus bersatu, bukan saling memotong sayap. Jika kita saling mencela maka kita akan tetap terperangkan dalam belenggu yang sama’. Sebagai penulis, saya percaya bahwa sejarah tidak hanya bercerita tentang kemenangan, tetapi juga tentang pelajaran. Perempuan yang saling mencela bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa perjuangan kita masih belum selesai. Namun jika belajar dari masa lalu, kita akan menyadari bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah dengan saling menghormati, saling menguatkan, dan menyadari bhwa kita berjalan di jalur yang sama, meski dengan langkah yang berbeda.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar

HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar Mendesak Perbaikan Tata Kelola dan Pembangunan di Kabupaten Takalar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Takalar /

Penulis : Abdul Jafar – Ketua HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar Ruminews.id – Takalar, 10 Juli 2026 – Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) Komisariat UIN Alauddin Makassar menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Takalar yang dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa Soroti Tingginya Biaya KKN Integrasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pertanyakan Dasar Perbedaan Anggaran

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Makassar – Biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar menjadi sorotan mahasiswa. Mereka mempertanyakan dasar penetapan biaya yang dinilai lebih tinggi dibandingkan beberapa fakultas lain, meskipun pelaksanaan KKN berada pada wilayah yang sama dan berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Scroll to Top