Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Atas Nama Makanan Gratis, Anggaran Pendidikan Diperas

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Alif Umar Billah – Ketua Umum HPPMI MAROS KOM.PELAJAR 2026-2027 Ruminews.id – Membaca realitas hari ini di Republik Indonesia adalah menyaksikan sebuah ironi besar: dunia pendidikan sedang dinomor-duakan secara struktural. Kehadiran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Ke-8, Prabowo Subianto, alih-alih menjadi solusi, justru melahirkan ketimpangan baru yang menumbalkan masa depan intelektual bangsa. Sebagai pelajar dari Kabupaten Maros yang menyaksikan langsung betapa ringkihnya fasilitas pendidikan di daerah, kebijakan ini terasa seperti ilusi kesejahteraan yang harus dibayar mahal oleh hak dasar siswa.

Nasional, Pemuda, Politik

KSB KNPI Sulsel di Isi Para Ketua Partai, Cerminan Rumah Besar Pemuda Yang Inklusif.

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik /

ruminews.id – Sulsel – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan kembali menegaskan jati dirinya sebagai rumah besar pemuda yang menghimpun beragam latar belakang, gagasan, dan warna organisasi. Hal tersebut tercermin dari komposisi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) KNPI Sulsel yang berasal dari berbagai spektrum politik, namun bersatu dalam semangat membangun kepemudaan Sulawesi Selatan. ‎ ‎Struktur KSB KNPI Sulsel saat ini diisi oleh Vonny Ameliani Suardi sebagai Ketua, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jeneponto. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Agus Rasyid Butu, yang juga merupakan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Sementara posisi Bendahara diemban oleh Irfan Malluserang Kahfi, yang juga menjabat Ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Makassar. ‎ ‎Keberagaman latar belakang politik tersebut menjadi bukti bahwa KNPI tidak dibangun atas kepentingan satu kelompok atau golongan tertentu. Sebaliknya, KNPI menjadi wadah pemersatu pemuda yang mengedepankan kolaborasi, dialog, dan pengabdian untuk masyarakat. ‎ ‎ Komposisi KSB ini menunjukkan bahwa KNPI Sulsel benar-benar menjadi miniatur kebhinekaan. Perbedaan warna politik tidak menjadi penghalang untuk bersatu dan bekerja bersama dalam mengawal agenda kepemudaan,” ujar Dr.Syaiful Yang merupakan Dosen Politik UIN ‎ ‎Keberadaan figur-figur dari berbagai partai politik dalam satu kepengurusan juga menjadi pesan kuat bahwa generasi muda Sulawesi Selatan mampu menempatkan kepentingan pembangunan daerah dan pemberdayaan pemuda di atas perbedaan politik praktis. ‎ ‎Dengan semangat persatuan tersebut, KNPI Sulsel diharapkan dapat menjadi motor penggerak lahirnya program-program inovatif, produktif, dan inklusif yang menyentuh kebutuhan pemuda di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. ‎ ‎KNPI Sulsel meyakini bahwa keberagaman bukanlah sekat, melainkan kekuatan. Sebab dari perbedaan gagasan dan pengalaman, lahir energi kolaborasi yang mampu membawa organisasi kepemudaan ini semakin relevan dan berkontribusi bagi kemajuan daerah serta bangsa. ‎ ‎”Berbeda warna, satu tujuan. KNPI Sulsel untuk seluruh pemuda.”

Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Makassar Gelap, Mahasiswa Serukan Perhatian Pemerintah terhadap Beban Ekonomi Warga

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa Alauddin Makassar (ALMADUN) mengangkat grand issue “Makassar Gelap” sebagai simbol keresahan masyarakat terhadap meningkatnya biaya hidup, melemahnya daya beli, serta semakin beratnya tekanan ekonomi yang dirasakan warga. Dalam seruannya kepada Pemerintah Kota Makassar, mahasiswa menegaskan bahwa kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Mereka mendesak Wali Kota Makassar untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kenaikan biaya hidup kepada pemerintah pusat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan elemen masyarakat. Menurut pernyataan yang disampaikan ALMADUN, gerakan ini menjadi pemantik kebangkitan kembali semangat perjuangan mahasiswa di Kota Makassar. Mereka menilai aksi yang digelar bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya mengawal kepentingan rakyat di tengah kondisi ekonomi yang dinilai semakin menekan. “Dari langkah kecil yang digelorakan ALMADUN, semangat reformasi yang sempat redup mulai kembali menyala. Satu per satu BEM kampus mulai bergerak menyatukan langkah dan suara demi memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Rahim dalam keterangannya. Gerakan “Makassar Gelap” diharapkan menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada warga yang terdampak kondisi ekonomi saat ini.

Nasional, Pemuda, Pendidikan

“Menata Langkah Baru”, UKM Pena Laminar UM Palopo Gelar MUBES

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, PALOPO – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pena Laminar Universitas Muhammadiyah Palopo menggelar Musyawarah Besar (MUBES) di Kampus UM Palopo, Sabtu, 13 Juni 2026. Forum tertinggi organisasi tersebut menjadi momentum evaluasi kepengurusan sekaligus menentukan arah gerak lembaga pada periode mendatang. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA itu dihadiri jajaran pimpinan universitas, pembina organisasi, serta perwakilan lembaga kemahasiswaan di lingkungan kampus. MUBES kali ini mengusung tema “Menata Langkah Baru untuk Generasi yang Responsif, Progresif, dan Kolaboratif.” Tema tersebut menjadi landasan refleksi sekaligus harapan bagi keberlanjutan organisasi di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Ketua Panitia, Ilham, mengatakan tema yang diangkat bukan sekadar slogan seremonial. Menurut dia, tema tersebut merupakan harapan agar kepengurusan berikutnya mampu menghadirkan pembaruan dan menjaga eksistensi organisasi. “Tema ini bukan hanya pemanis kegiatan, tetapi menjadi doa dan harapan bagi pengurus selanjutnya agar mampu membawa UKM Pena Laminar lebih maju,” ujarnya. Senada dengan itu, perwakilan Ketua Umum UKM Pena Laminar, M. Aswad Al Fajar, menekankan pentingnya konsistensi dalam berorganisasi. Menurut dia, keberhasilan sebuah lembaga tidak semata diukur dari banyaknya program kerja yang terlaksana, tetapi juga dari kemampuan kader bertahan dan menjaga komitmen hingga akhir masa kepengurusan. “Berlembaga bukan tentang siapa yang mampu menyelesaikan seluruh program kerja, tetapi siapa yang mampu bertahan dan mengabdi hingga akhir periode,” katanya. Ia menambahkan, semangat responsif, progresif, dan kolaboratif harus menjadi karakter utama generasi penerus Pena Laminar. Sementara itu, Pembina UKM Pena Laminar, Indrawan, mengingatkan peserta agar tetap menjaga marwah organisasi sebagai ruang pengembangan intelektual dan kepenulisan. Ia berharap Pena Laminar terus melahirkan gagasan-gagasan yang kritis, jernih, dan memberi dampak nyata bagi kampus maupun masyarakat. Apresiasi juga datang dari pihak universitas. Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Palopo, Dr. Goso, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kebanggaannya terhadap konsistensi UKM Pena Laminar dalam menjaga budaya organisasi dan tradisi literasi di kampus. Menurut Goso, MUBES harus menjadi ruang demokratis untuk melahirkan pemimpin yang berintegritas, memiliki kemampuan berkolaborasi, serta mampu membawa nama baik Universitas Muhammadiyah Palopo di tingkat yang lebih luas. Usai pembukaan, peserta melanjutkan agenda persidangan yang meliputi evaluasi kepengurusan, pembahasan rekomendasi organisasi, hingga pemilihan formatur kepengurusan baru. Melalui forum ini, UKM Pena Laminar diharapkan mampu menata langkah baru yang lebih adaptif, sekaligus memperkuat perannya sebagai wadah pengembangan literasi dan kepenulisan di lingkungan kampus.

Pemuda, Pendidikan

PP HAM-LUTIM Melaksanakan Dialog Lingkungan, Soroti Dilema Hilirisasi dan Kelestarian Ekosistem

Tinggalkan Komentar / Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id, Palopo – Ditengah pesatnya laju industrialisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, berbagai persoalan lingkungan turut menjadi perhatian serius, (13/6/26). Menjawab tantangan tersebut, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Luwu Timur Batara Guru menggelar Dialog Lingkungan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Sekolah Advokasi, yang berlangsung di Gedung Sakotae. Mengusung tema “Menimbang Dampak Sosial-Ekologis Industrialisasi: Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan”. kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus forum diskusi yang mempertemukan mahasiswa, pemangku kebijakan, akademisi, dan pegiat lingkungan untuk membahas berbagai dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas industrialisasi terhadap masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Luwu Timur. Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur, Kepala Departemen WALHI Sulawesi Selatan, serta akademisi. Kehadiran para narasumber diharapkan mampu memberikan perspektif yang komprehensif mengenai kondisi lingkungan, tantangan pembangunan, serta langkah-langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh mahasiswa asal Luwu Timur dan berbagai organisasi kemahasiswaan yang aktif mengawal isu-isu sosial dan lingkungan. Antusiasme peserta terlihat dari berbagai pertanyaan, gagasan, serta pandangan kritis yang disampaikan selama dialog berlangsung. Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Ham Lutim Batara Guru, Rishariyadi, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi daerah. “Dialog lingkungan ini merupakan bagian dari rangkaian Sekolah Advokasi yang kami laksanakan. Kami ingin menghadirkan ruang yang sehat bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait berbagai persoalan yang terjadi di Luwu Timur, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan,” ujarnya. Ia juga menegaskan komitmen organisasi untuk terus berkontribusi dalam mengawal kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. “PP Ham Lutim Batara Guru akan terus hadir memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa dan masyarakat Luwu Timur. Kami berkomitmen menyediakan ruang diskusi yang inklusif serta menjalankan fungsi social control terhadap berbagai kebijakan yang berdampak pada kehidupan sosial dan lingkungan,” tambahnya. Melalui dialog ini, PP Ham Lutim Batara Guru berharap dapat mendorong lahirnya kesadaran kolektif dan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, melainkan dua aspek yang harus berjalan beriringan demi mewujudkan masa depan Luwu Timur yang berkelanjutan.

Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Luwu Timur, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Laskar Muda Menggugat : Usut Tuntas Kasus W, Jangan Biarkan Luwu Timur Jadi Surga Predator Seksual

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Luwu Timur, Luwu Timur, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, – LUWU TIMUR, Lingkaran Aksi Solidaritas, Keadilan Masyarakat Dan Mahasiswa (LASKAR MUDA) mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus pemerkosaan yang dialami olehseorang pemudi berinisial W di kabupaten Luwu timur. Muh Fadly,Selaku Pimpinan Lingkaran Aksi Solidaritas, Keadilan Masyarakat Dan Mahasiswa (LASKAR MUDA), menegaskan bahwa apa yang menimpa saudari kita, seorang pemudi berinisial W, bukan sekadar tindak kriminal biasa. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan, sebuah serangan keji terhadap kehormatan, masa depan, dan martabat seorang perempuan di atas tanah Luwu Timur yang kita cintai ini. Ketika seorang pemudi diperkosa, hak paling mendasar darinya sebagai manusia telah dirampas secara paksa dalam kondisi tak sadarkan diri, Pelaku dengan Inisial B Menggunakan Momentum Tersebut Untuk Memenuhi Hasrat Seksualnya. Di manakah rasa aman itu jika di rumah kita sendiri, kejahatan seksual masih mengintai tanpa rasa takut? Oleh karena itu, atas nama Laskar Muda dan seluruh elemen masyarakat yang merindukan keadilan, kami menyatakan sikap tegas: TUNTUTAN UTAMA KAMI 1. Mendesak Kapolres Luwu Timur beserta jajarannya untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pemerkosaan yang dialami oleh saudari W tanpa menunda-nunda waktu. 2. Tangkap, adili, dan beri hukuman seberat-beratnya kepada pelaku! Tidak ada ruang bagi kompromi, tidak ada tempat bagi negosiasi di balik meja jika menyangkut kejahatan seksual. Lingkaran Aksi Solidarias,Keadilan Masyarakat dan Mahasiswa (Laskar Muda), Meminta Polres Luwu Timur bergerak cepat, progresif, dan bebas dari segala bentuk intervensi pihak mana pun. Sediakan Perlindungan Total bagi Korban. Pastikan saudari W mendapatkan perlindungan fisik, hukum, serta pendampingan psikologis (trauma healing) yang memadai tanpa adanya intimidasi atau stigmastisasi. “Kami sampaikan dengan tegas Kepada Polres Luwu Timur segera usut tuntas kasus dugaan pemerkosaan yang di alskipun itu kemudian akan menyeret rekan-rekan korban yang diduga mengetahui hal tersebut dan berusaha menyembunyikan dari pihak korban, dan kami juga mengecam keras untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan berusaha melakukan mediasiperdamaian”. ucap pimpinan laskar muda dengan tegas Kepada seluruh kader Laskar Muda dan masyarakat Luwu Timur, jangan biarkan korban berjuang sendirian. Rapatkan barisan! Jika dalam waktu dekat tidak ada progres yang jelas dan signifikan dari pihak aparat penegak hukum, maka Laskar Muda akan terus menjadi alarm peringatan bagi Polres Luwu Timur. Kami tidak akan pulang, kami tidak akan diam, sampai keadilan bagi saudari W ditegakkan seadil-adilnya!

Kesehatan, Pemerintahan, Pemuda, Politik

APK Indonesia Kecam Keras Dugaan Kelalaian Pelayanan RSUD SYEKH YUSUF yang Berujung Pada Meninggalkan Bayi 2 Bulan, Siap Bawa Kasus Ini Ke Tingkat Nasional

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Ruminews.id, GOWA — Aliansi Pemuda dan Keadilan (APK) Indonesia mengecam keras dugaan kelalaian pelayanan kesehatan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa yang diduga berujung pada meninggalnya seorang bayi berusia dua bulan, Muhammad Attar, saat menjalani perawatan dan menunggu proses rujukan ke rumah sakit lain. Koordinator Bidang Riset dan Pengkajian Data APK Indonesia, Zulfikar, menilai peristiwa ini merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Apabila fakta-fakta yang disampaikan keluarga korban terbukti benar, maka terdapat indikasi kuat kegagalan pelayanan kesehatan yang harus segera diusut dan dipertanggungjawabkan. “Masa iya seorang bayi yang sudah dalam kondisi kritis harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian penanganan dan rujukan. Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut nyawa manusia. Kami mengecam keras dugaan pelayanan yang tidak bertanggung jawab di RSUD Syekh Yusuf,” tegas Zulfikar. Menurutnya, dugaan lambannya respons tenaga medis, minimnya pemantauan terhadap pasien kritis, proses rujukan yang berlarut-larut, hingga buruknya pelayanan pasca meninggalnya pasien menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelayanan kesehatan yang wajib menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gowa. “Kalau rumah sakit tidak memiliki kemampuan menangani kondisi pasien tertentu, maka sistem rujukan harus berjalan cepat, profesional, dan berpihak pada keselamatan pasien. Jangan sampai nyawa masyarakat menjadi korban akibat lambannya birokrasi dan buruknya koordinasi pelayanan kesehatan,” lanjutnya. APK Indonesia mendesak Bupati Gowa, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kementerian Kesehatan RI untuk segera melakukan investigasi dan audit menyeluruh terhadap pelayanan RSUD Syekh Yusuf. “Audit rumah sakit ini secara menyeluruh. Evaluasi manajemen, evaluasi standar pelayanan, evaluasi sistem rujukan, dan tindak tegas siapa pun yang terbukti lalai. Jangan memaksakan pelayanan publik berjalan apabila keselamatan pasien tidak mampu dijamin dengan baik,” ujar Zulfikar. APK Indonesia juga menyoroti berbagai keluhan masyarakat yang selama ini beredar terkait pelayanan RSUD Syekh Yusuf. Oleh karena itu, kasus meninggalnya Muhammad Attar tidak boleh dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. “Kami menduga persoalan pelayanan di RSUD Syekh Yusuf bukan pertama kali terjadi. Sudah terlalu banyak keluhan yang muncul dari masyarakat. Pemerintah daerah tidak boleh lagi menutup mata terhadap persoalan ini. Jangan tunggu ada korban berikutnya baru bergerak,” katanya. Atas peristiwa tersebut, APK Indonesia mendesak: Pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut dugaan kelalaian pelayanan terhadap korban. Audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tata kelola RSUD Syekh Yusuf. Transparansi seluruh dokumen pelayanan dan proses rujukan yang berkaitan dengan penanganan korban sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kelalaian. Evaluasi total terhadap manajemen dan kualitas pelayanan RSUD Syekh Yusuf. Lebih lanjut, APK Indonesia menegaskan bahwa apabila kasus ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah dan pihak berwenang, maka organisasi tersebut akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. “Kami mengingatkan Pemerintah Kabupaten Gowa agar tidak menganggap remeh kasus ini. Jika tidak ada langkah tegas, tidak ada audit yang transparan, dan tidak ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap dugaan kelalaian ini, maka APK Indonesia akan membawa persoalan ini ke ranah konsolidasi nasional.” “Kami akan akan membawa ke rana konsolidasi nasional membangun jaringan organisasi, elemen masyarakat sipil, aktivis kesehatan, serta berbagai kekuatan gerakan mahasiswa dan kepemudaan di berbagai daerah untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Nyawa seorang bayi telah hilang. Tidak boleh ada pembiaran. Harus ada pertanggungjawaban dan pembenahan nyata agar tragedi serupa tidak kembali terjadi,” tutup Zulfikar. Aliansi Pemuda dan Keadilan (APK) Indonesia  

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

DPP Gerakan Organisir Anak Nusantara Kecam Penolakan BEM UI terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Organisir Anak Nusantara, Martho Zaini Warat, mengeluarkan pernyataan tegas menentang dan mengutuk keras sikap serta tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataannya, Martho Zaini Warat menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak memahami kondisi riil masyarakat di lapangan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, serta mengabaikan landasan hukum yang jelas yang melindungi hak atas gizi dan kesejahteraan rakyat. “Kami mengutuk keras tuntutan BEM UI yang menolak program MBG. Perlu disadari, secara umum masyarakat di Indonesia Timur, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang sering disebut daerah 3T seperti Papua, Maluku, dan wilayah lainnya, sangat membutuhkan program ini. Jika program ini ditiadakan, justru yang paling dirugikan adalah masyarakat kurang mampu dan anak-anak bangsa yang tinggal di daerah terpencil,” tegasnya. Landasan Hukum dan Undang-Undang Lebih lanjut, pihaknya menjelaskan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan amanat konstitusi, antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 14: Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 3: Pangan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. “Program ini bukan sekadar kebijakan, melainkan bentuk pelaksanaan kewajiban negara memenuhi hak dasar warga negara. Secara hukum, negara berkewajiban memastikan tidak ada anak yang kekurangan gizi, terutama di daerah yang aksesnya masih sulit,” tambah Martho. Dukungan Penuh Terhadap Program Martho juga menyampaikan aspirasi dari seluruh anggotanya yang berasal dari berbagai pelosok nusantara. “Kami para anak pesisir dan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia Timur yang tergabung dalam Gerakan Organisir Anak Nusantara, dengan tegas berdiri bersama Bapak Presiden untuk mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis. Program ini menjadi harapan nyata agar anak-anak kami dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan yang sama untuk maju sejajar dengan anak-anak di daerah lain,” tegasnya. Gerakan Organisir Anak Nusantara berharap seluruh elemen masyarakat dapat melihat manfaat nyata dan landasan hukum yang kuat dari program ini, demi pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh pelosok negeri.

Nasional, Pemerintahan, Pemuda

Menyikapi Kondisi Bangsa, Ketua HMPS Sosiologi Agama Andi Saldi Serukan Energi “Reformasi Jilid 2”

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda /

Ruminews.id, MAKASSAR — Gelombang keresahan terhadap arah masa depan bangsa kian hari kian tak terbendung. Menanggapi situasi sosial, politik, dan kemasyarakatan yang dinilai mengalami kemunduran, Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Sosiologi Agama, Andi Saldi, mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Ia menyerukan perlunya refleksi total dan kebangkitan gerakan moral mahasiswa yang ia sebut sebagai energi “Reformasi Jilid 2”. Menurut Andi Saldi, peran sosiologi bukan sekadar membaca angka atau tren sosial di atas kertas, melainkan peka terhadap ketimpangan nyata yang sedang dirasakan masyarakat bawah. Kesengsaraan rakyat, pelemahan institusi demokrasi, serta tatanan hukum yang dinilai tebang pilih menjadi pemantik utama mengapa narasi gerakan ini harus kembali digaungkan. “Reformasi 1998 adalah sejarah besar, tetapi sejarah tidak boleh berhenti menjadi catatan usang di perpustakaan. Hari ini, ketika keadilan sosial makin menjauh dan ruang-ruang publik dipersempit, kita sedang menyaksikan urgensi dari lahirnya Reformasi Jilid 2. Ini bukan sekadar tentang pergantian kekuasaan, melainkan reformasi moral, kultural, dan struktural demi menyelamatkan hak-hak rakyat,” ujar Andi Saldi dalam orasinya di hadapan pengurus dan kader HMPS. Andi Saldi menegaskan bahwa mahasiswa Sosiologi Agama memiliki tanggung jawab ganda. Sebagai akademisi sekaligus agen perubahan, mereka dituntut membedah fenomena ini melalui pisau analisis sosiologis, sekaligus mengawal nurani kemanusiaan agar tidak padam oleh pragmatisme politik. Narasi “Reformasi Jilid 2” yang dibawa oleh HMPS Sosiologi Agama ini menitikberatkan pada tiga tuntutan moral (Tritura Modern): Kembalikan Kedaulatan Hukum: Menolak segala bentuk politisasi hukum yang mencederai keadilan publik. Atasi Ketimpangan Sosial-Ekonomi: Mendesak kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil, bukan segelintir oligarki. Rawat Kebebasan Berpendapat: Menjamin ruang kritis bagi mahasiswa dan masyarakat sipil tanpa bayang-bayang intimidasi. Menutup pernyataannya, Andi Saldi mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk meleburkan ego sektoral dan merapatkan barisan. “Gerakan ini adalah panggilan sejarah. Kita tidak boleh diam melihat ketidakadilan mengkristal menjadi kewajaran. Jika satu struktur sosial runtuh karena moralitas yang rapuh, maka mahasiswa adalah semen yang akan membangun kembali fondasi keadilan itu,” pungkasnya optimis.

Nasional, Opini, Pemuda, Politik

Memimpin Negara itu Mudah

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemuda, Politik /

Penulis: Yudi Latif — Aktivis dan Cendekiawan Indonesia Ruminews.id, Jakarta — Saudaraku, banyak orang mengira memimpin negara itu mahasulit. Namun dalam banyak hal, memimpin negara itu lebih sederhana daripada memimpin keluarga. Negara dapat diatur dengan hukum dan kewenangan, sementara keluarga hanya dapat dipimpin dengan kasih, pengertian, kesetiaan, keteladanan dan tanggung jawab.

Scroll to Top