Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Jalan Rusak dan Janji yang Berulang: Catatan Sunyi Anak Dusun Pakokko

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai /

Penulis: Nahrum – Mahasiswa Hukum UIN Alauddin Makassar ruminews.id, Sinjai – Saya tidak pernah benar-benar mengenal jalan yang baik di Dusun Pakokko. Sejak kecil, yang saya lihat dan rasakan selalu sama: tanah yang becek saat hujan, batu-batu tajam yang menyembul di musim kering, serta aliran air yang pelan tapi pasti menggerus harapan kami sedikit demi sedikit. Jalan ini bukan hanya rusak—ia seperti luka lama yang dibiarkan terbuka, tanpa pernah benar-benar diobati. Saya tumbuh bersama jalan ini. Belajar berjalan di atasnya, belajar jatuh darinya, dan belajar menerima bahwa untuk sampai ke tujuan, kami harus melalui sesuatu yang tidak pernah layak disebut sebagai akses. Setiap hari, jalan ini mengajarkan kami arti sabar, tapi juga diam-diam mengikis keyakinan: apakah kami memang sepantasnya terus hidup dalam kondisi seperti ini? Bagi orang luar, ini mungkin sekadar jalan rusak. Tapi bagi kami, ini adalah penentu banyak hal. Ini menentukan apakah seorang petani bisa menjual hasil panennya tepat waktu, atau harus merelakan harga jatuh karena terlambat sampai ke pasar. Ini menentukan apakah seorang anak bisa tiba di sekolah dengan selamat, atau harus menahan rasa takut sepanjang perjalanan. Ini menentukan apakah roda kehidupan berputar lancar, atau tersendat di tempat yang sama, tahun demi tahun. Namun yang membuat luka ini semakin dalam bukan hanya kondisi jalannya—melainkan cerita yang selalu berulang di atasnya. Setiap kali musim pemilihan datang, jalan ini tiba-tiba menjadi ramai. Ia bukan lagi sekadar jalan rusak, melainkan panggung. Banyak yang datang, melintas dengan sepatu bersih dan janji-janji besar. Mereka melihat apa yang kami lihat setiap hari, merasakan—meski hanya sebentar—apa yang kami rasakan selama puluhan tahun. Lalu mereka berbicara tentang perubahan, tentang perbaikan, tentang masa depan yang lebih baik. Kami mendengarkan. Kami berharap. Kami percaya. Tapi setelah suara kami diberikan, setelah pilihan kami ditentukan, jalan ini kembali sunyi. Tidak ada alat berat yang datang, tidak ada perbaikan yang dimulai. Yang tersisa hanya bekas jejak kendaraan dan janji-janji yang perlahan hilang bersama waktu. Di titik ini, sulit untuk tidak merasa bahwa jalan kami telah menjadi bagian dari permainan. Bahwa kerusakan ini seolah dipelihara—bukan karena tidak mampu diperbaiki, tetapi karena selalu bisa dijadikan alasan untuk kembali datang membawa janji yang sama. Jalan rusak ini seperti sengaja dibiarkan menjadi alat tawar, menjadi bahan kampanye, menjadi cerita yang terus diulang setiap lima tahun sekali. Kami, anak-anak muda yang lahir dan besar di Dusun Pakokko, bukan tidak mengerti. Kami melihat pola itu. Kami merasakannya. Dan kami lelah. Lelah berharap pada kata-kata yang tidak pernah menjelma menjadi tindakan. Lelah berjalan di jalan yang sama, dengan kondisi yang tidak pernah berubah. Lelah dijadikan bagian dari cerita yang hanya penting saat dibutuhkan. Ada rasa kecewa yang sulit dijelaskan—bukan karena kami tidak pernah dijanjikan apa-apa, tapi justru karena terlalu sering dijanjikan, tanpa pernah ditepati. Kepercayaan kami tidak hilang dalam satu waktu, tetapi terkikis perlahan, setiap kali janji itu kembali datang lalu pergi tanpa bekas. Padahal, yang kami minta tidak berlebihan. Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya ingin jalan yang bisa dilalui dengan aman. Jalan yang tidak membuat orang tua khawatir saat anaknya berangkat sekolah. Jalan yang tidak memaksa petani menanggung kerugian. Jalan yang benar-benar menjadi penghubung, bukan penghalang. Kami ingin merasakan bahwa kami juga bagian dari pembangunan. Bahwa kami tidak sekadar diingat saat pemilu, lalu dilupakan setelahnya. Bahwa kami bukan anak tiri di tanah kami sendiri. Tulisan ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah pengingat—bahwa di Dusun Pakokko, ada generasi yang tumbuh dengan luka yang sama, melihat janji yang sama, dan menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Jika jalan ini terus rusak, maka yang ikut rusak bukan hanya tanah yang kami pijak, tetapi juga kepercayaan yang kami simpan. Dan ketika kepercayaan itu benar-benar habis, yang tersisa hanyalah jarak—bukan lagi antara dusun dan kota, tetapi antara rakyat dan mereka yang seharusnya mewakili. Sudah terlalu lama kami berjalan di atas janji. Kini saatnya kami berjalan di atas bukti.

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Ghamal Nasser Wahab Kembalikan Formulir, Siap Bertarung di Mubes IKA Perikanan UNHAS

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 22 April 2026 — Kontestasi Ketua Umum Ikatan Alumni Perikanan Universitas Hasanuddin (IKA Perikanan UNHAS) periode 2026–2031 mulai menghangat. Ghamal Nasser Wahab, S.Pi. resmi mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon ketua umum, menandai keseriusannya maju dalam Musyawarah Besar (Mubes) yang akan digelar pada 2 Mei 2026 di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Alumni Program Studi Budidaya Perairan angkatan 2007 yang lulus pada 2014 ini dikenal memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat sejak masa mahasiswa hingga di level nasional organisasi. Ia pernah menjabat sebagai Presiden BEM KEMAPI UNHAS (2010–2011), Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS (2009–2010), hingga Ketua Bidang Ristek PB HMI (2018–2020). Saat ini, ia mengabdi sebagai ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Bagi Ghamal, momentum Mubes bukan sekadar agenda lima tahunan, melainkan titik balik konsolidasi alumni. “IKA Perikanan UNHAS harus naik kelas. Kita punya alumni yang tersebar di birokrasi, akademisi, industri, dan wirausaha. Potensi ini harus disatukan dalam jejaring yang solid dan terukur kontribusinya,” tegas Ghamal. Ia menekankan pentingnya transformasi organisasi alumni menjadi lebih progresif dan adaptif terhadap tantangan sektor kelautan dan perikanan ke depan. “Saya ingin IKA tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi menjadi kekuatan strategis yang mampu memberi dampak nyata bagi almamater, mahasiswa, dan pembangunan perikanan nasional,” ujarnya. Mubes IKA Perikanan UNHAS pada 2 Mei 2026 diprediksi menjadi momentum penting yang akan menentukan arah organisasi lima tahun ke depan. Dengan pengembalian formulir tersebut, Ghamal resmi masuk dalam bursa calon yang siap berkompetisi secara terbuka dan demokratis.

Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Sejarah Berdarah Para Pemimpin yang Terlalu Lama Berkuasa

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Muhammad Sahran –  Penggiat Literasi ruminews.id, Gaius Julius Caesar. Namanya hingga kini masih berdiri tegak dalam lorong sejarah sebagai pemimpin militer dan politikus Romawi paling masyhur di masanya. Ia menaklukkan banyak wilayah, memimpin legiun-legiun perang, dan mengubah arah republik tua bernama Romawi. Namun kebesaran Caesar tumbuh beriringan dengan ambisi yang kian membesar. Ketika ia didapuk menjadi diktator seumur hidup pada 44 SM, banyak orang melihat itu bukan sekadar penghormatan, melainkan pertanda bahwa satu orang telah menumpuk terlalu banyak kuasa. Para senator yang semula berada di sekelilingnya berbalik menjadi algojo. Di ruang Senat, puluhan belati menancap ke tubuh Caesar. Ia tumbang bukan di medan perang, melainkan di antara orang-orang yang dahulu menyalaminya. Kisah Caesar mengajarkan satu hal penting: tidak semua pemimpin jatuh karena kelemahan, sebagian justru jatuh karena menolak batas. Ketika seseorang merasa dirinya terlalu penting untuk digantikan, terlalu besar untuk dikoreksi, dan terlalu sentral untuk disisihkan, saat itulah keruntuhan mulai menulis bab pertamanya. Kekuasaan yang terlalu lama bertahan pada satu tangan akan melahirkan kejenuhan di tubuh rakyat, kecemasan di lingkaran elite, dan perebutan di kalangan orang dekat. Sejarah berulang di tempat lain. Raja Louis XVI di Prancis mewarisi tahta besar Bourbon, tetapi gagal membaca gelombang zaman. Ketika rakyat lapar dan negeri diguncang krisis, istana tetap sibuk menjaga kemewahan dan privilese lama. Monarki yang tampak kokoh berabad-abad runtuh dalam hitungan tahun. Louis XVI berakhir di bawah guillotine, menjadi simbol bahwa kekuasaan yang lambat berubah akan dihukum oleh sejarah. Nusantara pun memiliki kisah serupa. Amangkurat I, penguasa Mataram pada abad ke-17, pernah memimpin kerajaan besar di Jawa. Dalam upaya memusatkan kuasa, ia banyak menyingkirkan lawan politik, menekan bangsawan, dan menumbuhkan ketakutan di lingkungan istana. Ketegangan menumpuk pelan-pelan. Ketika Trunajaya memberontak, banyak pihak yang semula berada di lingkaran kekuasaan justru tidak sepenuh hati membela raja. Amangkurat I akhirnya melarikan diri dan wafat dalam pelarian. Seorang raja besar berakhir bukan semata karena musuh dari luar, tetapi karena pondasi kepercayaan di dalam kerajaannya telah lama retak. Dari kisah Mataram, kita belajar bahwa kuasa tanpa kepercayaan hanyalah bangunan megah dengan pondasi rapuh. Pemimpin boleh memiliki pasukan, wilayah, dan legitimasi formal, tetapi bila ia kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya, maka keruntuhan tinggal menunggu waktu. Kesetiaan yang dipelihara oleh rasa takut tak pernah benar-benar kokoh. Ia hanya diam, lalu pecah pada saat genting. Namun sejarah Nusantara tidak hanya menyimpan kisah tentang kejatuhan karena keras kepala. Ia juga menyimpan teladan tentang kebijaksanaan seorang pemimpin yang tahu kapan bertahan dan kapan menepi. I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, Raja Gowa yang termasyhur itu, memimpin Kerajaan Gowa pada masa kejayaannya. Ia dikenal gagah berani menghadapi VOC dalam Perang Makassar. Keteguhannya membuat lawan menjulukinya Ayam Jantan dari Timur. Akan tetapi, di tengah perang yang berkecamuk, ketika korban rakyat kian banyak berjatuhan dan keadaan makin berat, Sultan Hasanuddin mengambil keputusan pahit: menyepakati Perjanjian Bungaya. Banyak orang melihat perjanjian itu semata sebagai kekalahan politik. Namun dari sudut kepemimpinan, ada pelajaran yang jauh lebih dalam. Sultan Hasanuddin menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya mereka yang pandai mengangkat pedang, tetapi juga mereka yang sanggup menelan ego demi menyelamatkan rakyat. Ada saatnya keberanian berarti maju bertempur, tetapi ada saatnya keberanian justru berarti berhenti agar penderitaan tidak berkepanjangan. Tidak semua mundur adalah kalah. Kadang mundur adalah bentuk tertinggi dari tanggung jawab. Di sinilah perbedaan antara ambisi dan kebijaksanaan. Ambisi hanya bertanya bagaimana aku tetap menang. Kebijaksanaan bertanya bagaimana orang banyak tetap selamat. Ambisi memuja nama besar pribadi, sedangkan kebijaksanaan menjaga masa depan bersama. Seorang pemimpin yang matang tahu bahwa harga dirinya tidak boleh dibayar dengan darah rakyatnya sendiri. Dari Caesar, Louis XVI, Amangkurat I, hingga Sultan Hasanuddin, sejarah seperti sedang berbicara dengan bahasa yang sama: kekuasaan selalu memiliki batas, dan kebesaran seorang pemimpin tidak diukur dari lamanya ia bertahan, melainkan dari caranya memahami waktu. Ada yang hancur karena menolak berganti. Ada pula yang dikenang mulia karena tahu kapan mengambil keputusan sulit. Pelajaran itu amat relevan bagi kehidupan organisasi hari ini. Banyak organisasi kecil mewarisi penyakit kerajaan besar: pemimpin yang terlalu lama dominan, figur lama yang enggan memberi ruang, pengurus yang curiga kepada kader muda, serta forum yang sekadar formalitas. Akibatnya, organisasi tampak hidup di luar, tetapi letih di dalam. Padahal organisasi bertumbuh melalui regenerasi. Ia memerlukan gagasan baru, tenaga baru, dan keberanian baru. Pemimpin yang baik tidak sibuk mempertahankan kursi, melainkan sibuk menyiapkan penerus. Ia tidak takut bila ada kader yang lebih cerdas atau lebih segar darinya, sebab ia paham bahwa tujuan organisasi lebih besar daripada ego pribadi. Senioritas tetap penting sebagai sumber pengalaman, tetapi ia harus hadir sebagai penuntun, bukan penahan jalan. Tugas generasi lama adalah membimbing tanpa mengikat, memberi nasihat tanpa menguasai, dan mundur terhormat ketika waktunya tiba. Sebab tongkat estafet tidak pernah dimaksudkan untuk digenggam selamanya. Regenerasi yang sehat menuntut integritas. Artinya, memilih pemimpin bukan karena kedekatan, bukan karena kultus figur, melainkan karena kapasitas, tanggung jawab, dan kesediaan bekerja. Jabatan dalam organisasi bukan singgasana, tetapi amanah sementara. Hari ini dipegang seseorang, esok harus siap diserahkan kepada yang lebih layak. Caesar tumbang di ruang Senat. Amangkurat wafat dalam pelarian. Louis XVI runtuh oleh gelombang zaman. Sultan Hasanuddin dikenang karena kebijaksanaan mengambil keputusan pahit demi rakyatnya. Sejarah sudah terlalu sering memberi peringatan: kuasa yang enggan berganti akan berakhir getir, sementara kepemimpinan yang rela berkorban akan hidup lebih lama dalam ingatan.

Malili, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Ketika Rujab Polres dan Kodim Lebih Diprioritaskan daripada Rumah Rakyat, FOPMA LUTIM Soroti Aliran Dana Hibah Rp6 Miliar

Tinggalkan Komentar / Malili, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Malili – Forum Pemuda Mahasiswa Luwu Timur (FOPMA LUTIM) menyoroti adanya alokasi dana hibah sebesar Rp6 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Polres dan Kodim di kawasan Puncak Indah, Malili, masing-masing sebesar Rp3 miliar. Koordinator Forum Pemuda dan Mahasiswa Luwu Timur, Paslan Ali az-Zahra, menilai kebijakan penganggaran tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait arah prioritas pembangunan daerah. Di tengah masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, perbaikan infrastruktur dasar, hingga akses pelayanan publik yang memadai, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan rumah jabatan aparat. “Ini bukan soal menolak institusi negara, tetapi soal keberpihakan anggaran. Ketika masih banyak rakyat yang kesulitan mendapatkan rumah layak, justru rumah jabatan yang lebih dahulu diprioritaskan. Ini ironi pembangunan,” tegasnya. Menurutnya, APBD semestinya diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor perumahan rakyat, jalan tani, penerangan jalan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Jika anggaran justru lebih dominan mengurus fasilitas elite birokrasi dan institusi, maka esensi pembangunan berpotensi melenceng dari tujuan kesejahteraan publik. Ia juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk membuka secara transparan proses, dasar pertimbangan, serta urgensi dari penganggaran tersebut agar publik mengetahui mengapa fasilitas jabatan lebih dahulu mendapatkan ruang fiskal dibanding kebutuhan masyarakat umum. “Dalam waktu dekat ini, kami akan melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk meminta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, agar persoalan ini dibuka secara terang-benderang di hadapan publik. Masyarakat berhak mengetahui ke mana arah dan prioritas anggaran daerah dijalankan,” tutup Paslan.

Nasional, Pemuda, Pendidikan

Respons Dampak Konflik Timur Tengah, DEMA FUF UINAM Bersama GDN Gelar FGD Bahas Stabilitas Energi dan Kamtibmas

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan /

MAKASSAR – Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) kolaboratif bersama Jelajah Jarak dan Green Diplomacy Network (GDN). Kegiatan yang mengangkat tema strategis “Dampak Gangguan Kamtibmas Akibat Kelangkaan Sumber Daya Energi (BBM, Gas, dan LPG) Pasca Konflik Timur Tengah” ini berlangsung di Red Corner Cafe, Makassar, Selasa (21/04/2026). Diskusi ini dihadirkan sebagai bentuk respons intelektual mahasiswa terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang diprediksi akan memicu disrupsi pasokan energi global dan berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri. Hadir sebagai narasumber pertama, Achmad Abdi Amsri, S.IP., M.Si., akademisi UIN Alauddin Makassar, membedah secara mendalam mengenai anatomi konflik geopolitik global. Ia menekankan bahwa gangguan pada jalur distribusi energi internasional dapat memicu kenaikan harga domestik yang berpotensi menimbulkan riak-riak sosial. Sejalan dengan hal tersebut, narasumber kedua, Aspin Nur Arifin Rivai, S.IP., M.Si., yang juga merupakan akademisi UIN Alauddin Makassar, menyoroti aspek sosiologis dan keamanan. Ia memaparkan bagaimana kelangkaan sumber daya energi seperti BBM dan LPG dapat bertransformasi menjadi pemicu gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) jika tidak dimitigasi dengan kebijakan yang tepat. Sementara itu, narasumber ketiga, Muh. Zulhamdi Suhafid, Direktur Eksekutif Green Diplomacy Network, menekankan pentingnya transisi energi dan peran pemuda dalam mengawal kedaulatan energi nasional. “Konflik global hari ini bukan sekadar berita di televisi, tapi ancaman nyata bagi ketersediaan BBM di SPBU kita dan gas di dapur rakyat. GDN bersama mahasiswa harus hadir memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah agar memperkuat diplomasi energi serta memastikan stabilitas Kamtibmas tetap terjaga melalui ketersediaan energi yang inklusif,” tegas Zulhamdi. Kegiatan ini menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya urgensi penguatan sinergitas antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan elemen mahasiswa dalam mengawasi distribusi energi agar tepat sasaran dan mencegah praktik penimbunan oleh spekulan di tengah situasi krisis. Acara yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang antusias mendiskusikan langkah taktis dalam menjaga kondusivitas wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, dari dampak ekonomi-politik global.

Nasional, Pemuda, Politik

Gus Yasin Institute Ingatkan Elite PPP: Jangan Bawa Partai Menjauh dari Ulama

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Politik /

Ruminews.id, Yogyakarta — Ketegangan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat di tengah dinamika internal yang terus memanas. Desakan dari beberapa Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP yang mengklaim mewakili DPW PPP se-Indonesia untuk melengserkan Gus Yasin dari Sekjen PPP mendapat respon dari berbagai kalangan yang menyatakan keprihatinannya. Seruan moral kemudian bermunculan untuk mengembalikan arah ideologis partai, terutama terkait bagaimana PPP menjaga identitas historisnya sebagai partai yang lahir dari rahim perjuangan ulama.

Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

GAM Desak Polrestabes Makassar Tuntaskan Kasus Perampasan HP di Sekitar Makodam Hasanuddin

Tinggalkan Komentar / Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Ruminews.id, Makassar – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Polrestabes Makassar, Selasa (21/4/2026). Dalam aksinya, Mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “TANGKAP DAN ADILI PELAKU PERAMPASAN HP MASSA AKSI, DI KAWASAN MAKODAM HASANUDDIN.” Para mahasiswa juga membakar ban bekas di badan jalan, memblokade sebagian ruas jalan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap kinerja kepolisian yang dinilai lamban dalam menindaklanjuti laporan polisi (LP) yang telah resmi diajukan oleh kader GAM, terkait perampasan telepon genggam milik Andi Firmansyah, yang digunakan untuk mendokumentasikan jalannya aksi di sekitar Makodam XIV Hasanuddin. Oleh sebab itu, Panglima Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) Fajar Wasis, mendesak pihak Polrestsbes Makassar untuk segera menuntaskan kasus tersebut. “Pihak dari Polrestabes Makassar harus segera mengambil langkah cepat dan tegas dalam menangani kasus perampasan telepon genggam ini, karena menyangkut hak kebebasan dalam negara demokrasi,” Ucap Fajar dalam Orasinya. Ia juga menegaskan bahwa GAM akan mengawal kasus ini hingga tuntas, serta memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam perampasan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku, tanpa tebang pilih.

Jeneponto, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HPMT Desak Bupati Evaluasi Total OPD, Soroti Proyek Infrastruktur dan Layanan Publik Bermasalah

Tinggalkan Komentar / Jeneponto, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Ruminews.id, Jeneponto — Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (HPMT) kembali menegaskan sikap kritisnya melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Jeneponto. Aksi ini merupakan bentuk kegelisahan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum berjalan optimal serta jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. HPMT menyoroti secara serius sejumlah sektor strategis, khususnya kesehatan dan infrastruktur, yang dinilai menyisakan banyak persoalan di lapangan. Di sektor kesehatan, HPMT menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas kesehatan, di antaranya pembangunan Puskesmas Tino tahun 2025 dengan total anggaran sekitar Rp9,2 miliar, serta pembangunan ruang rawat inap Puskesmas Tolo dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Kedua proyek tersebut diduga tidak sepenuhnya memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, HPMT juga menyoroti kualitas pelayanan di RSUD Lanto Dg. Pasewang yang hingga saat ini masih menuai keluhan dari masyarakat. Selain itu, keberadaan bangunan Lontara 1 turut dipertanyakan dari sisi asas manfaatnya, apakah benar telah memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pelayanan kesehatan atau justru menjadi beban anggaran. Di sektor infrastruktur, HPMT menyoroti pekerjaan Dinas PUPR, khususnya peningkatan ruas jalan Pammengkang–Bulo-Bulo dengan total anggaran sekitar Rp6,4 miliar yang dinilai perlu dievaluasi dari sisi kualitas dan ketahanannya. Lebih lanjut, pembangunan stadion dengan anggaran sekitar Rp7 miliar juga menjadi perhatian serius. Pasalnya, dalam waktu yang relatif singkat, lintasan lari stadion tersebut dilaporkan telah mengalami banyak keretakan, yang memunculkan pertanyaan terkait kualitas pekerjaan dan pengawasan proyek. Pernyataan Jenderal Lapangan Jenderal Lapangan HPMT, Asrianto Indar Jaya, dalam keterangannya menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi hal yang bisa dianggap biasa. “Ini bukan sekadar dugaan administratif, ini menyangkut kualitas pembangunan dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Ketika anggaran miliaran rupiah digelontorkan, maka hasilnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara nyata, bukan justru menghadirkan persoalan baru di lapangan. Kami melihat ada pola kelalaian yang tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa jika tidak ada langkah serius dari pemerintah daerah, maka gelombang aksi akan terus diperbesar. “Jika Bupati tidak segera mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi dan menindak OPD yang bermasalah, maka kami pastikan gerakan ini akan terus kami kawal dengan skala yang lebih besar. Ini soal tanggung jawab kepada rakyat Jeneponto,” tambahnya. Berdasarkan berbagai temuan dan persoalan tersebut, HPMT dengan tegas mendesak Bupati Jeneponto untuk: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD tanpa pengecualian. Menginstruksikan audit teknis dan administratif terhadap proyek-proyek yang terindikasi bermasalah. Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti lalai, tidak profesional, atau menyalahgunakan kewenangan. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan dan pelayanan publik. HPMT menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dan murni sebagai wujud kecintaan terhadap daerah, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok. Kami akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dan keberpihakan nyata kepada masyarakat. “Kritik adalah bentuk kecintaan, dan pengawasan adalah tanggung jawab.”

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Kebaya, Lomba, dan Kemunafikan di Balik Hari Kartini

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Penulis: Rendi Pangalila – Ketua Umum HMI MPO Komisariat UNM Gunung Sari Ruminews.id, Makassar – Setiap tanggal 21 April, suasana di berbagai sekolah, kantor, hingga instansi pemerintahan di Indonesia berubah menjadi lebih “meriah”. Perempuan mengenakan kebaya, laki-laki memakai batik, dan berbagai lomba digelar untuk memeriahkan Hari Kartini. Sepintas, semua terlihat sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Raden Ajeng Kartini. Namun jika dicermati lebih dalam, perayaan ini sering kali justru menjauh dari makna asli yang diperjuangkan Kartini. Kebaya yang dikenakan hari itu lebih banyak menjadi simbol seremonial daripada refleksi kesadaran. Banyak perempuan “diwajibkan” tampil anggun dan rapi, seolah-olah nilai utama perempuan terletak pada penampilan. Ironisnya, di hari yang seharusnya mengangkat kebebasan berpikir dan kesetaraan, perempuan justru kembali ditempatkan dalam standar estetika yang sempit. Apakah ini bentuk penghormatan, atau justru pengerdilan makna emansipasi? Lomba-lomba yang digelar pun sering kali tidak jauh dari stereotip lama: lomba memasak, merias wajah, atau fashion show kebaya. Kegiatan ini memang tidak salah, tetapi menjadi masalah ketika itu dijadikan satu-satunya representasi perempuan. Seakan-akan kontribusi perempuan hanya sebatas dapur, kecantikan, dan penampilan. Padahal, semangat Raden Ajeng Kartini justru menekankan pentingnya pendidikan, kebebasan berpikir, dan kesempatan yang setara di berbagai bidang. Lebih jauh lagi, ada kemunafikan yang sulit diabaikan. Di satu sisi, perempuan dipuji, dirayakan, dan diberi panggung. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan masih banyak perempuan di Indonesia yang menghadapi diskriminasi: akses pendidikan yang tidak merata, tekanan sosial untuk menikah di usia tertentu, hingga ketidakadilan di dunia kerja. Perayaan Hari Kartini seolah menjadi “topeng” yang menutupi masalah-masalah tersebut, bukan momentum untuk membongkarnya. Bahkan di lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi ruang paling progresif, perayaan Hari Kartini sering kali hanya berhenti pada seremoni tanpa diskusi kritis. Jarang ada ruang untuk benar-benar membahas pemikiran Kartini, surat-suratnya, atau relevansinya dengan kondisi perempuan masa kini. Akibatnya, generasi muda lebih mengenal Hari Kartini sebagai hari berkebaya daripada hari refleksi perjuangan. Sudah saatnya kita jujur: perayaan yang hanya berisi simbol tanpa substansi adalah bentuk kemunafikan kolektif. Menghormati Raden Ajeng Kartini bukan soal pakaian atau lomba tahunan, tetapi tentang keberanian melanjutkan perjuangannya dalam bentuk nyata mendorong kesetaraan, membuka akses pendidikan, dan melawan stereotip yang membatasi perempuan. Jika tidak, maka setiap kebaya yang dikenakan dan setiap lomba yang digelar hanyalah rutinitas kosong, meriah di luar, tetapi hampa di dalam.

Ekonomi, Enrekang, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Mahasiswa Bina Desa Unhas Gelar Sosialisasi Literasi Keuangan di Desa Pinang

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Enrekang, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Enrekang – Mahasiswa Program Bina Desa Universitas Hasanuddin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal Januari 2026 sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih terencana dan sistematis. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat, yang ditunjukkan dengan belum adanya pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara rutin serta masih tercampurnya keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengontrol arus kas dan mengambil keputusan ekonomi secara rasional. Melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di balai desa, mahasiswa menghadirkan materi terkait konsep dasar literasi keuangan, meliputi pentingnya pengelolaan keuangan, perencanaan keuangan, serta pencatatan sederhana. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai komponen utama keuangan, seperti pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan, serta pentingnya pemisahan antara keuangan rumah tangga dan usaha sebagai dasar pengelolaan keuangan yang sehat. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat edukatif dan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan keuangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam berdiskusi, yang menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan terhadap pengetahuan literasi keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Masyarakat mulai menyadari bahwa pencatatan keuangan memiliki peran penting dalam mengetahui kondisi keuangan secara nyata, mengontrol pengeluaran, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi, mahasiswa juga memperkenalkan penggunaan buku kas sederhana sebagai alat bantu pencatatan keuangan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mulai menerapkan pencatatan keuangan secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Pinang mampu meningkatkan kapasitas dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan literasi keuangan tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Scroll to Top