Ruminews.id, Makassar — Keluhan masyarakat terkait antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Makassar mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi.
ruminews.id, MAKASSAR – Pelantikan pengurus, upgredinng dan rapat kerja Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur (HMI Maktim) yang dirangkaikan dengan stadium generate dilaksanakan pada 13/9/26 di ruang molar Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin (Unhas). Kegiatan ini berlangsung pada pukul 11.45 WITA yang di hadiri langsung oleh Sekretaris Umum dan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (Maktim) Rendi Pratama beserta fungsionaris cabang lainnya. Dan juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Korps HMI (KOHATI) Cabang Makassar Timur Naiyla Wati Bahtiar. Juga dihadiri oleh beberapa Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sejajararan Makassar Timur. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa keberhasilan suatu lembaga bukan hanya diukur dari keberhasilan program kerja yg terealisasi, melainkan mampu melahirkan regenerasi berkelanjutan, yang dapat menjalankan estapet roda kepemimpinan satu periodesasi kepengurusan. Ujar Rendi Pratama dalam sambutannya. Ia juga mengucapkan selamat atas terlenggaranya pelantikan pengurus Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM) Periode 2026-2027 M. Menurutnya lembaga pengembangan profesi (LPP) yang ada di HMI Cabang Makassar Timur, LKMI lah yang paling progresif, Menurutnya. Dalam sambutan demisioner Direktur LKMI sebelumnya, yang diwakili oleh Muhammad Raid Nabhan mengatakan bahwa di LKMI lah tempat dimana kader-kader HMI mengasah ilmu pengetahuannya di lingkup kesehatan, dan LKMI lah tempat dimana untuk mengaktualisasikan disiplin kesehatan melalui program kerja bakti sosial dan juga melalui program kerja stratgis lainnya, Ujar Raid Nabhan dalam sambutannya. Randi Maulana dalam sambutannya sebagai Direktur Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM), ia mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada seluruh komponen dan elemen yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pelantikan pengurus LKMI di periode 2026-2027 M, Ujarnya. Ia juga mengatakan berjalannya suatu organisasi satu periodesasi kepengurusan bukan hanya dari pemimpin saja, melainkan kerjasama kolektif dari selulurah elemen pengurus yang saling berkolaborasi di dalamnya. Ia juga mengucap terimaksih yang mendalam kepada Steering Commite dan Team Work pelantikan yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide atau gagasan dalam mengusung konsep hingga terlaksana kegiatan pelantikan, Menurutnya Dalam laporan Team Work pelantikan melaporkan bahwa dana yang dihasilkan yang bernilai halal dan tidak terikat, ia juga mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada jajaran Team Work Pelantikan yang telah berhasil menyukseskan kegiatan pelantikan pengurus LKMI HMI Maktim, Ujar Andi Muhammad Aflah selaku Koordinator Team Work. Pada pukul 13.40 Wita dilanjutkan kegiatan stadium generate dengan tema “Menakar Relevansi Gerakan Kesehatan Mahasiswa Islam di Tengah Problematika Kesehatan Bangsa” yang bawakan langsung oleh dua narasumber yakni drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas dan Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berlangsung secara intens. Gerakan yang relevan adalah gerakan yang mampu membaca zaman, memahami kebutuhan masyarakat, dan hadir dengan solusi nyata. Relevansi bukan sekadar tentang seberapa besar sebuah lembaga dikenal, tetapi sejauh mana nilai, gagasan, dan kerja-kerjanya mampu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, Ujar drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam harus terus bergerak dari sekadar membahas persoalan kesehatan menjadi bagian dari solusi kesehatan masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan, nilai keislaman, semangat pengabdian, serta keberanian untuk turun langsung ke tengah masyarakat, kader kesehatan dapat menjadi penggerak perubahan. Karena kesehatan bukan hanya persoalan medis, tetapi persoalan kemanusiaan. Dan gerakan yang berangkat dari kepedulian, ilmu, serta keikhlasan akan selalu menemukan alasan untuk tetap relevan. Jangan hanya menjadi kader yang memahami persoalan kesehatan. Jadilah kader yang hadir, bergerak, dan memberi dampak, tutup drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) Pembangunan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Di tengah perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan kesehatan masyarakat, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dituntut untuk tidak sekadar menjadi ruang berkumpulnya mahasiswa kesehatan, tetapi menjadi ruang lahirnya gagasan, gerakan, dan solusi yang nyata. Relevansi LKMI dapat dibangun melalui kemampuan membaca masalah kesehatan masyarakat, menghadirkan pendekatan berbasis ilmu dan bukti, serta menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam tindakan nyata. Kader LKMI harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pengabdian, bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman. Ujar Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM Karena itu, kader kesehatan mahasiswa Islam harus berani keluar dari ruang-ruang diskusi menuju ruang pengabdian. Mengidentifikasi masalah, membangun kolaborasi lintas disiplin, mendampingi masyarakat, dan menghadirkan inovasi kesehatan yang dapat dirasakan manfaatnya. Jangan hanya menjadi generasi yang memahami masalah kesehatan. Jadilah generasi yang berani mengambil peran, menghadirkan solusi, dan meninggalkan dampak. Tutup, Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM. Kegiatan berlangsung dengan do’a bersama dan foto bersama selagus menutup rangkaian kegiatan pelantikan pengurus Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM). secara resmi
Oleh : Jamrud Betawi (Ketua Umum HIMASKEP STIKES Nani Hasanuddin) ruminews.id, – Beberapa tahun lalu, slogan tentang kemajuan dan modernitas kota selalu digaungkan dengan penuh kebanggaan. Makassar diposisikan sebagai wajah metropolitan Sulawesi Selatan, kota yang terus tumbuh dengan pembangunan infrastruktur dan geliat ekonomi yang semakin pesat. Namun, jika lanskap kota hari ini dilihat dari perspektif kebutuhan dasar masyarakat, narasi tentang kota metropolitan tersebut tampaknya sedang diuji. Ibu kota Sulawesi Selatan tengah menghadapi persoalan yang datang hampir bersamaan: pemadaman listrik bergilir, keterbatasan air bersih akibat kekeringan, hingga kesulitan masyarakat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram. Persoalan tersebut tidak lagi sekadar menjadi gangguan teknis, tetapi mulai menyentuh aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Makassar hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada persoalan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka: bagaimana negara dan seluruh pemangku kepentingan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia ketika berbagai sumber energi dan layanan publik mengalami gangguan secara bersamaan? Di tengah situasi tersebut, masyarakat diminta untuk tidak panik. Pemerintah dan pihak terkait menyampaikan bahwa stok BBM masih dalam kondisi aman, sementara distribusi disebut tetap berjalan. Lonjakan permintaan dan fenomena panic buying kemudian menjadi salah satu penjelasan atas munculnya antrean panjang di sejumlah titik penyaluran. Namun, dari sini muncul sebuah pertanyaan sederhana: Jika stok memang aman, mengapa rakyat masih harus mengantre? Pertanyaan tersebut tentu tidak serta-merta dimaksudkan untuk menafikan pernyataan mengenai ketersediaan stok. Persoalannya justru terletak pada jarak antara klaim ketersediaan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Sebab, dalam melihat sebuah krisis, persoalannya bukan hanya mengenai ada atau tidak adanya stok. Yang jauh lebih penting adalah apakah kebutuhan tersebut benar-benar tersedia, dapat diakses masyarakat, dan terdistribusi secara merata pada saat dibutuhkan. Di sinilah bahasa memiliki peran penting. Sebuah peristiwa tidak hanya diberi nama, tetapi juga dapat membentuk cara publik memahami persoalan. Kelangkaan dapat dipahami sebagai akibat peningkatan konsumsi. Antrean dapat disebut sebagai konsekuensi panic buying. Gangguan distribusi dapat dijelaskan melalui disparitas harga. Sementara kesulitan masyarakat memperoleh LPG 3 kilogram dapat ditempatkan sebagai persoalan perilaku konsumen. Semua penjelasan tersebut mungkin memiliki relevansi. Namun, ketika istilah panic buying digunakan berulang kali sebagai penjelasan utama, terdapat pertanyaan lain yang tidak boleh kehilangan tempat: apakah perilaku masyarakat merupakan penyebab utama persoalan, atau justru merupakan respons terhadap ketidakpastian pasokan yang mereka rasakan? Per hari ini, pemberitaan media secara massif menunjukkan adanya antrean panjang di sejumlah SPBU di Makassar. Bahkan, terdapat SPBU yang sempat tidak memiliki pasokan dan harus menunggu pengiriman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan di tingkat konsumen tetap perlu mendapatkan perhatian serius, terlepas dari pernyataan mengenai kecukupan stok secara keseluruhan. Kepolisian Sulawesi Selatan juga melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan maupun penimbunan. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa persoalan distribusi tidak diperparah oleh tindakan pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Pada saat yang sama, Pertamina menyatakan stok BBM di Sulawesi Selatan secara keseluruhan masih aman dan mencukupi serta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Pernyataan tersebut tentu perlu dihormati sebagai bagian dari upaya menjaga ketenangan publik. Namun, komunikasi publik tidak boleh berhenti pada imbauan agar masyarakat tidak panik. Ketika antrean masih terjadi, pasokan di sejumlah titik belum stabil, dan masyarakat harus menghabiskan waktu untuk mendapatkan kebutuhan dasar, maka publik berhak memperoleh penjelasan yang lebih konkret mengenai akar persoalan dan langkah penyelesaiannya. Di sinilah seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk tidak sekadar membangun narasi tentang kondisi yang aman, tetapi menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Selatan, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Koordinasi antarlembaga menjadi penting untuk memastikan rantai pasok berjalan normal, distribusi tepat sasaran, potensi penimbunan ditindak, dan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan energi secara wajar. Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan kebijakan bukan semata-mata terletak pada pernyataan bahwa stok tersedia di tingkat regional. Ukurannya sederhana: apakah BBM tersedia ketika masyarakat datang ke SPBU, apakah LPG dapat diperoleh dengan harga yang semestinya, dan apakah masyarakat tidak perlu menghabiskan berjam-jam untuk mendapatkan kebutuhan dasar? Krisis tidak selalu dimulai dari habisnya stok. Krisis juga dapat muncul ketika barang tersedia secara agregat, tetapi tidak hadir secara merata di tangan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, menyebut kondisi ini sebagai panic buying seharusnya tidak menjadi akhir dari pembahasan. Istilah tersebut perlu ditempatkan sebagai salah satu kemungkinan penjelasan, bukan sebagai alasan untuk menutup pertanyaan mengenai distribusi, pengawasan, tata kelola pasokan, dan efektivitas kebijakan. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk tenang. Mereka membutuhkan kepastian. Kepastian bahwa listrik menyala, air bersih tersedia, BBM dapat diperoleh tanpa antrean yang tidak wajar, dan LPG 3 kilogram tersedia bagi mereka yang memang berhak mendapatkannya. Makassar boleh terus berbicara tentang modernitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kota metropolitan tidak seharusnya hanya diukur dari gedung tinggi, jalan yang semakin ramai, atau investasi yang terus masuk. Modernitas juga harus terlihat dari kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjamin kebutuhan dasar warganya. Pada akhirnya, pertanyaan “Jika stok aman, mengapa rakyat masih harus mengantre?” bukan sekadar pertanyaan retoris. Ia adalah pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban berbasis data, transparansi, dan kebijakan yang konkret. Sebab ketika masyarakat sudah berada di dalam antrean panjang, mereka tidak sedang memperdebatkan istilah panic buying atau krisis distribusi. Mereka hanya sedang mencari BBM untuk melanjutkan kehidupan.
Oleh : Randi Maulana (Kader HMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin) ruminews.id, – Sulawesi Selatan sedang menghadapi persoalan yang tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan biasa. Kelangkaan dan keterbatasan akses terhadap sejumlah kebutuhan energi dan layanan dasar seperti bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, hingga persoalan pelayanan air bersih telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Situasi ini menjadi semakin serius ketika keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM dan LPG muncul bersamaan dengan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan kepastian atas kebutuhan dasar justru harus berhadapan dengan ketidakpastian: kapan listrik menyala, di mana mendapatkan BBM, bagaimana memperoleh LPG, hingga bagaimana memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Bagi masyarakat kecil, persoalan energi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah atau persoalan teknis distribusi. Energi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pedagang membutuhkan listrik untuk menjalankan usahanya, nelayan dan petani membutuhkan BBM untuk aktivitas produksi, rumah tangga membutuhkan LPG untuk memasak, sementara fasilitas pelayanan publik membutuhkan listrik dan air agar tetap dapat beroperasi. Karena itu, ketika gangguan terjadi secara berulang dan meluas, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan sistem energi di Sulawesi Selatan? Apakah persoalannya berada pada pasokan, distribusi, kapasitas pembangkit, jaringan transmisi, atau tata kelola energi secara keseluruhan? Pertanyaan tersebut penting karena masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk bersabar. Masyarakat membutuhkan kepastian, transparansi, dan solusi yang terukur. Di tengah situasi tersebut, muncul pula pertanyaan yang cukup menggelitik: MBG jalan, energi bagaimana? Bahlil, mana? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang merupakan program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan berbagai sektor. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berbicara mengenai satu program prioritas, sementara kebutuhan dasar masyarakat lainnya menghadapi persoalan. Program besar seperti MBG justru membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat, termasuk ketersediaan listrik, bahan bakar, air bersih, infrastruktur, serta distribusi yang berjalan dengan baik. Bagaimana mungkin pembangunan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan maksimal apabila di saat yang sama masyarakat masih harus menghadapi persoalan energi dan layanan dasar? Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan program MBG dengan kebutuhan energi. Sebaliknya, ini adalah kritik terhadap cara negara menentukan prioritas pembangunan. Ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dapur MBG membutuhkan listrik dan LPG, maka kelancaran program tersebut juga bergantung pada ketahanan energi. Jika distribusi makanan membutuhkan kendaraan, maka BBM menjadi bagian dari rantai distribusinya. Jika fasilitas produksi dan pelayanan membutuhkan air, maka persoalan air bersih pun menjadi bagian dari ekosistem program. Artinya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukungnya mampu bekerja secara berkelanjutan. Jangan sampai negara sibuk menghitung jumlah porsi yang tersaji, tetapi ia lupa menghitung berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan energi. Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah penting dalam perekonomian kawasan timur Indonesia. Gangguan energi yang berlangsung berulang tentu berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dunia usaha, UMKM, industri, transportasi, hingga aktivitas rumah tangga membutuhkan pasokan energi yang stabil dan dapat diprediksi. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk mencari akar persoalan. PT PLN, Pertamina, pemerintah daerah, serta kementerian terkait harus menyampaikan kondisi faktual kepada masyarakat dan menjelaskan langkah penanganan yang sedang dilakukan. Publik juga berhak mengetahui apakah persoalan ini bersifat sementara atau merupakan indikasi masalah struktural dalam sistem energi Sulawesi Selatan. Jangan tunggu keresahan berubah menjadi kemarahan. Jangan tunggu kelangkaan berubah menjadi krisis sosial. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat merasa negara hanya hadir ketika program-program besar hendak dipublikasikan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang memiliki kewenangan di sektor energi juga perlu memastikan bahwa persoalan energi di Sulawesi Selatan mendapatkan perhatian serius. Jika masyarakat di berbagai daerah mengalami gangguan BBM, LPG, listrik, maupun layanan dasar yang berkaitan dengan energi, maka negara wajib memberikan jawaban dan solusi. Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin kebutuhan dasar tersedia dengan harga yang wajar, distribusi yang adil, serta pelayanan publik yang dapat diandalkan. MBG boleh menjadi prioritas. Tetapi energi jangan sampai menjadi korban. Sulawesi Selatan membutuhkan pembangunan yang utuh: makanan bergizi tersedia, listrik menyala, LPG tersedia, BBM tidak langka, air bersih mengalir, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan. Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa besar program pemerintah dijalankan, tetapi tentang seberapa jauh negara mampu memastikan rakyat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman, layak, dan tanpa rasa cemas terhadap kebutuhan dasar mereka sendiri. Sulawesi Selatan tidak boleh dibiarkan menghadapi darurat energi sendirian. MBG, mana Bahlil guys? Energi rakyat juga butuh perhatian.
ruminews.id – JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas akses serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan. Kali ini, apresiasi tersebut diberikan KompasTV melalui penghargaan daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan kepada Pemerintah Kota Makassar. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Munafri Arifuddin dalam acara puncak HUT ke-15 KompasTV yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Usai menerima penghargaan, Munafri menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang harus dijamin pemerintah. Menurutnya, komitmen terhadap pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga harus dibarengi dengan jaminan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas. “Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” ujarnya, saat dimintai tanggapan, Kamis (10/9). “Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan,” tambah Munafri. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam memastikan tersedianya akses pendidikan yang layak dan merata, melalui pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Ia menegaskan, pembangunan dan pembenahan infrastruktur pendidikan menjadi perhatian serius Pemkot Makassar karena pendidikan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Lanjut dia, ini merupakan perhatian yang sangat serius dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar. “Pendidikan menjadi basic untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai,” katanya. Selain sarana dan prasarana, Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Munafri mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan guru yang mendapatkan dukungan dan perhatian yang memadai dari pemerintah. “Perhatian kita juga kepada para guru dan tenaga pengajar. Ini akan menjadi fokus kita dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar,” katanya. Komitmen pemerataan pendidikan tersebut juga diarahkan ke wilayah kepulauan. Pemkot Makassar tidak ingin kualitas layanan pendidikan di wilayah kepulauan tertinggal dibandingkan sekolah yang berada di wilayah daratan. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan perhatian khusus terhadap tunjangan guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah kepulauan. Munafri menjelaskan, skema tunjangan tersebut kini diarahkan berdasarkan zona jarak penugasan. Dengan demikian, guru yang bertugas di lokasi yang lebih jauh mendapatkan dukungan tunjangan yang lebih besar. “Untuk pulau itu adalah memastikan tunjangan guru dan kepulauan, tidak hanya untuk tunjangan guru tenaga kependidikan berdasarkan zona jauh. Sebelumnya itu ada, tapi rata untuk semua,” jelasnya. Menurut Appi, pemberian tunjangan berdasarkan jarak penugasan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada guru yang menjalankan tugas di wilayah dengan tantangan akses yang lebih besar. “Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” tuturnya. “Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan,” sambung Appi. Tidak hanya memberikan insentif kepada tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan. Sejumlah sekolah di kawasan kepulauan telah mendapatkan revitalisasi, mulai dari bangunan sekolah, meubelair, hingga fasilitas penunjang pembelajaran. Sejumlah wilayah yang telah mendapatkan perhatian, di antaranya Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi. Untuk Lakkang, misalnya, revitalisasi dilakukan pada sekolah tingkat SD maupun SMP. Menurut dia, pembenahan tidak hanya menyasar kondisi fisik bangunan, tetapi juga kelengkapan meubelair dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Hal serupa dilakukan di Barrang Lompo dan Barrang Caddi. Sementara untuk Bone Tambu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kerusakan sekolah yang terjadi akibat abrasi. “Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan,” kata Munafri. Ia menyebut, hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Ke depan, pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya berfokus pada ruang kelas dan bangunan sekolah. Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan terhadap jaringan listrik, akses internet, hingga pemanfaatan energi melalui solar panel. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan sekolah-sekolah di wilayah kepulauan memiliki fasilitas pembelajaran yang semakin setara dengan sekolah di daratan. “Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan,” terang Munafri. Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap rumah dinas kepala sekolah dan guru di wilayah kepulauan agar para tenaga pendidik dapat menjalankan tugas dengan lebih nyaman. Munafri berharap, pembenahan tersebut dapat memastikan anak-anak di wilayah kepulauan memperoleh kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak yang bersekolah di wilayah perkotaan. “Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah,” pungkasnya. (*)
ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui BPBD, terus memperluas operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana (TDB) kekeringan dengan meningkatkan cakupan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak.
ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tak hanya mengandalkan langkah teknis untuk menghadapi kemarau dan krisis air bersih.
Ruminews.id, MAKASSAR,—Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat melaksanakan Salat Istisqa di halaman Masjid Al Markaz Al-Islami, Sabtu (5/9/2026) pagi.
ruminews.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menghadiri langsung kegiatan panen melon di kawasan urban farming Masjid Bin Baz Bukit Baruga, Jumat (3/9/2026).
Ruminews.id, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, tampil memukau di panggung TV Nasional, menggabungkan program unggulan Makassar Creative Hub (MCH) kepada publik.
