Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemandirian pangan dan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan program Urban Farming. Upaya itu kembali dipertegas dalam Rapat Koordinasi Urban Farming yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (22/10/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Program ini diinisiasi oleh Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dengan menghadirkan konsep kawasan terpadu yang inovatif melalui pembangunan dua lokasi percontohan Green House Urban Farming. Dua kawasan tersebut berada di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya. Keduanya dirancang sebagai pusat edukasi, produksi, dan pengembangan pertanian perkotaan berbasis teknologi modern. Desain kawasan Green House Urban Farming ini sangat komprehensif, dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk mendukung aktivitas pertanian, peternakan, hingga perikanan secara terpadu. Di dalamnya terdapat showroom Urban Farm, kantor pengelola, rumah dinas, laboratorium pertanian, ruang pembibitan, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengemasan hasil tanaman (packing house). Selain itu, area ini juga dilengkapi dengan unit Market Farm sebagai pusat pemasaran hasil pertanian, toilet umum, gazebo dan kolom retensi, serta sarana edukasi terbuka. Pada sektor peternakan, disiapkan kandang ayam, kandang sapi, kandang kambing, kandang baterai unggas, dan kandang katsari. Tersedia juga gudang pakan ternak untuk mendukung operasional harian. Untuk sektor pertanian modern, kawasan ini menghadirkan Green House Hidroponik, rumah jamur, dan area pengembangan maggot sebagai sumber pakan alternatif. Di bidang perikanan, tersedia kolam bioflok, kolam aquaponik, serta kolam pembesaran ikan. Fasilitas lain yang tak kalah penting adalah cold storage, ruang peralatan, unit fertigasi berbasis digital, area sawah mini, hingga unit komposter sebagai pusat pengelolaan limbah organik ramah lingkungan. Kawasan ini juga dilengkapi fasilitas publik seperti cafetaria/display produk, area pertanian terbuka, lahan parkir, dan mushollah untuk menunjang kenyamanan pengunjung dan pelaku usaha tani. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Urban Farming yang dikembangkan pemerintah bukan sekadar aktivitas bercocok tanam di perkotaan, melainkan gerakan pembangunan sumber daya pangan modern yang terintegrasi. Lanjut dia, urban Farming bukan sekadar aktivitas pertanian kota, tetapi sebuah gerakan strategis untuk menciptakan ekosistem pangan modern, produktif, dan berkelanjutan di tengah laju urbanisasi. “Program ini harus memberikan manfaat ekonomi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya. Munafri menekankan bahwa pengembangan kawasan percontohan Urban Farming harus matang dari segi konsep, konstruksi, hingga estetika tata ruang. Ia juga memberikan beberapa catatan teknis agar pembangunan kawasan tetap memerhatikan aspek lingkungan, fungsi edukasi, dan kenyamanan pengunjung. “Kalau bisa jalan di kawasan ini menggunakan beton berpori karena wilayah ini membutuhkan serapan air yang baik. Kita tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan,” imbuh Appi. Selain itu, mantan bos PSM itu meminta agar desain bangunan kandang hewan dan fasilitas pendukung lainnya tidak dibangun dengan material besi sepenuhnya. “Kalau bisa material kandangnya lebih banyak menggunakan kayu. Supaya ada kesan natural, tapi tetap kokoh dan aman. Jadi suasananya tetap alami, nyaman dipandang,” tambahnya. Wali Kota juga menegaskan bahwa kawasan Green House Urban Farming harus mencerminkan konsep energi mandiri dan ramah lingkungan. Karena itu, ia meminta seluruh fasilitas pendukung listrik menggunakan energi surya. “Saya minta listriknya pakai solar panel. Pastikan semua fasilitas di kawasan ini memakai energi terbarukan. Ini bukan hanya tempat produksi, tapi juga tempat edukasi,” tegasnya. Dia juga menegaskan bahwa kawasan ini harus dirancang sebagai area edukasi visual bagi pengunjung. “Ini display Urban Farming. Orang datang melihat, belajar, dan terinspirasi, bukan tempat bermain-main hewan,” tegas Munafri. Untuk desain tata ruang, Wali Kota ingin pengunjung memperoleh pengalaman edukasinya secara sistematis. Ia juga ingin orang masuk ke kawasan ini seperti masuk museum edukasi pertanian. Mereka jalan memutar, melihat semua proses urban farming dari hulu ke hilir, baru keluar dengan membawa produk atau oleh-oleh dari Market Farm. “Di ujung harus ada pusat produk agar pengunjung belanja,” jelas orang nomor satu kota Makassar. Dalam arahannya, Munafri juga meminta agar kawasan dilengkapi area hijau produktif seperti kebun tanaman pangan lokal, termasuk pohon pisang yang menurutnya dapat memberi kesan hidup dan dekat dengan keseharian masyarakat. “Saya mau tetap ada pohon-pohon di sekitar area, misalnya pohon pisang. Supaya ada suasana alami, dekat dengan masyarakat. Bahkan bisa saja orang jual pisang goreng di situ, jadi hidup suasananya,” katanya. Dengan konsep yang detail dan terarah tersebut, Pemerintah Kota Makassar menargetkan kawasan Green House Urban Farming menjadi ikon edukasi pertanian modern di Sulawesi Selatan dan pusat pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pangan masa depan. Politisi Golkar itu juga menegaskan bahwa kawasan Urban Farming harus inklusif dan ramah bagi semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. “Akses fasilitas untuk difabel harus ada. Ini wajib. Saya ingin kawasan ini inklusif dan bisa dikunjungi siapa saja. Jangan tertutup,” saran Appi. Munafri berharap pembangunan kawasan percontohan ini tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga melahirkan ide-ide baru yang memberi nilai manfaat berkelanjutan. “Saya ingin orang yang datang ke sini pulang dengan inspirasi. Mereka melihat, belajar, lalu bisa mempraktikkan di rumah atau di wilayah masing-masing. Itu tujuan sebenarnya dari Urban Farming,” pungkasnya. Sedangkan, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar, Aulia Arsyad, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan Urban Farming ini dirancang secara terpadu lintas sektor dan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai fungsi masing-masing. Dua lokasi yang ditetapkan sebagai percontohan berada di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya dan Barombong, Kecamatan Tamalate, yang akan dikembangkan sebagai pusat kolaborasi pertanian modern di Makassar. “Lokasi Urban Farming ini ada dua, di Sudiang dan Barombong. Di dua lokasi itu nanti akan terintegrasi seluruh sektor, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengelolaan sampah,” jelasnya. Aulia menyebutkan bahwa sedikitnya lima OPD dilibatkan dalam pembangunan kawasan Urban Farming ini. Setiap OPD memiliki peran strategis sesuai kebutuhan kawasan. Untuk leading sektor Dinas Lingkungan Hidup akan menangani pengelolaan sampah. Dinas Ketahanan Pangan akan membangun cold storage sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Sedangkan, Dinas Pekerjaan Umum menangani infrastruktur seperti jalan, drainase, dan penerapan instruksi Pak Wali terkait penggunaan beton berpori agar air hujan dapat terserap. “Kemudian Dinas Perhubungan akan mengatur instalasi listrik, termasuk penggunaan solar panel, sesuai arahan Pak Wali,” terangnya. Ia juga menyampaikan bahwa untuk memperkuat tata kelola lintas sektor ini, pemerintah akan menetapkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang keterlibatan OPD dalam pengembangan Urban Farming. Lebih lanjut, Aulia mengatakan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada produksi pangan, tetapi juga diarahkan menjadi pusat edukasi dan wisata

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir sebagai Pembina Apel Hari Santri Nasional 2025 yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar di Lapangan Masjid Raya Al-Markaz Al-Islami, Rabu (22/10/2025). Kegiatan ini berlangsung khidmat dan diikuti ribuan santri, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar. Pada kesempatan tersebut, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi membacakan naskah resmi amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., yang secara serentak dibacakan dalam apel Hari Santri di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 ini mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, sekaligus menjadi momentum peringatan 10 tahun penetapan Hari Santri sejak tahun 2015 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2015. Dalam amanat yang dibacakan, Appi menyampaikan bahwa Hari Santri tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga momen refleksi akan sejarah perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Penetapan Hari Santri merujuk pada peristiwa heroik Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang dicetuskan pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy’ari, yang menyerukan kewajiban berjihad bagi umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan negara dari ancaman penjajahan. “Resolusi Jihad itulah yang membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia, hingga memicu pertempuran monumental 10 November 1945 di Surabaya yang kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan,” demikian amanat yang dibacakan Wali Kota Makassar itu. Dalam amanat Menteri Agama yang dibacakan Wali Kota, pesantren dinilai memiliki peran besar dalam sejarah pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Bahkan sebelum kemerdekaan, pesantren telah menjadi pusat penyebaran ilmu keislaman, akhlak, dan perjuangan kebangsaan. Kini peran santri semakin strategis, tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga pendidikan, ekonomi, teknologi dan kepemimpinan. “Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Santri tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi juga harus menguasai teknologi, sains, dan bahasa dunia,” bunyi amanat tersebut. Dalam naskah aman dibacakan, Appi juga menyampaikan duka cita mendalam atas musibah kebakaran yang menyebabkan 67 santri wafat di Pondok Pesantren Al-Fauzi, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa negara hadir dalam duka pesantren. Kementerian Agama telah meninjau lokasi, menyalurkan bantuan, dan memastikan proses pemulihan berjalan baik. Teks yang disampaikan Munafri juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan pesantren. Sejumlah kebijakan telah diterbitkan, antara lain. UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, program dana abadi pesantren. Selanjutnya, program cek kesehatan gratis untuk santri, program makan bergizi gratis bagi santri seluruh Indonesia Dalam amanat itu, menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya dalam menghadirkan kebijakan besar yang menyentuh dunia pendidikan keagamaan dan pesantren. Di akhir amanat, Appi menyampaikan pesan penting kepada para santri agar terus menjadi garda terdepan peradaban bangsa. “Jadilah santri yang berilmu dan berakhlak. Rawat tradisi pesantren, juga inovasi zaman. Dari tangan para santri, masa depan Indonesia ditulis,” tuturnya.

ruminews.id – MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memantapkan persiapan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-418 Kota Makassar. Setelah sebelumnya menekankan kesan charity dan kesederhanaan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin kembali memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan di Balai Kota Makassar, Selasa (21/10/2025). Rakor tesebut membahas pemantapan rangkaian kegiatan mulai dari detail konsep kegiatan, teknis pelaksanaan, serta partisipasi lintas sektor dalam rangkaian perayaan tahunan yang jatuh di setiap tanggal 9 November ini. Rakor tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, para pimpinan OPD, camat se-Kota Makassar, direktur Perusda, serta pengurus DPD Asosiasi Backstagers Sulsel. Dalam arahannya, Munafri kembali menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan HUT harus dirancang sebagai perayaan kebersamaan dan kepedulian sosial, bukan sekadar seremoni tahunan. Ia mendorong setiap SKPD hingga kecamatan, agar menampilkan inisiatif nyata yang memberi manfaat bagi warga. “Saya ingin ulang tahun kota ini kita rayakan dengan cara yang lebih bermakna, ada semangat berbagi, semangat peduli, dan semangat menjaga lingkungan. Semua OPD harus punya program dan berkontribusi,” tegas Munafri. Munafri menekankan sejumlah revisi arah kegiatan yang akan menyemarakkan HUT kota. Pertama, Ia menjelaskan agar setiap SKPD menggelar kegiatan sosial di lingkup dan sesuai kapasitas masing-masing, seperti pemberian sembako, santunan bagi anak panti, hingga bantuan kepada keluarga kurang mampu. Sementara Camat diminta fokus di wilayahnya sendiri agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Salah satunya, Munafri mewajibkan Camat menggelar pasar murah di setiap kecamatan, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku UMKM lokal agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. “Tidak usah muluk-muluk. Lihat di sekitar kantor atau wilayah kerja masing-masing, siapa yang paling membutuhkan, itulah yang dibantu. Jangan dipaksakan besar, tapi pastikan tepat sasaran,” ujarnya. Selain itu, Munafri meminta seluruh pegawai Pemkot untuk berpartisipasi di Jalan Sehat, pada 8 November 2025 yang diusungnya sebagai sebagai gerakan bersih. Peserta diwajibkan membawa kantong sampah untuk memungut sampah di sepanjang rute jalan santai dan akan ditimbang di garis finish, peserta dengan hasil terbanyak akan mendapatkan hadiah. “Kita mau kegiatan ini bukan hanya olahraga, tapi juga aksi nyata menjaga kota. Semua bawa kantong sampah, siapa yang paling banyak dikumpul, itu yang kita beri hadiah,” ucapnya sambil tersenyum. Selain itu, di sepanjang rute jalan sehat akan disediakan barcode donasi digital (QR code). Masyarakat bisa men-tap barcode tersebut untuk berdonasi mulai dari Rp1.000 hingga Rp5.000. Donasi yang terkumpul akan disalurkan untuk kegiatan sosial Pemerintah Kota Makassar. “Saya mau ini jadi gerakan bersama. Tidak ada paksaan, tapi semua yang ikut punya kontribusi, sekecil apa pun,” tambahnya. Lebih jauh, Munafri juga meminta panitia memastikan keterlibatan anak-anak panti asuhan, pelajar dari berbagai sekolah, pelaku UMKM lokal, hingga konten kreator pemuda lokal. Ia pun menegaskan bahwa keterlibatan pelajar tidak boleh membebani orang tua, dan seluruh biaya kegiatan harus menjadi tanggung jawab sekolah dan pemerintah. “Saya tidak mau dengar ada orang tua yang merasa terbebani. Ini tanggung jawab sekolah dan pemerintah sebagai pelaksana acara, bukan orang tua,” tegasnya. Produk UMKM lokal, terutama makanan dan minuman khas Makassar, akan diprioritaskan untuk mengisi kegiatan selama perayaan HUT. Untuk menjaga tata krama penyelenggaraan, Munafri meminta panitia agar lebih selektif dalam menampilkan pertunjukan budaya. Ia menolak keras adanya penampilan yang menyalahi norma, seperti penari laki-laki berdandan menyerupai perempuan atau eksploitasi anak dalam tarian dan cara berpakaian yang tidak sesuai usia. “Kita ingin acara yang tetap berbudaya dan beretika. Jangan glamor, tapi hilang nilainya. Ini Makassar yang punya karakter dan kearifan sendiri,” ujarnya. Tenant yang diisi oleh charity services hingga pendekatan pelayanan Pemerintah Kota dari seluruh Dinas juga akan membanjiri lokasi perayaan HUT Kota. Pada puncak perayaan HUT kota di 9 November mendatang, seluruh peserta upacara juga diwajibkan mengenakan pakaian adat daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan budaya Sulawesi Selatan. Munafri turut mendorong agar para camat dan pejabat datang bersama pasangannya, sebagai bentuk keteladanan dan kebersamaan dalam keluarga besar Pemkot Makassar. Sejumlah rekomendasi dan arahan tersebut menjadi panduan teknis seluruh jajaran Pemkot Makassar dalam menyambut HUT ke-418 Kota Makassar yang bertajuk “Merajut Harmoni, Membangun Kebersaman”.(*)

ruminews.id, MAKASSAR,— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut meramaikan Kalla Run 2025 yang digelar di depan Mall Ratu Indah, Jalan Dr. Ratulangi, Minggu (19/10/2025). Ajang olahraga tahunan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari komunitas lari, pelajar, hingga masyarakat umum, dengan total peserta mencapai 3.000 orang. Bukan hanya hadir melepas peserta di garis start, Munafri juga ikut ambil bagian dalam kategori 10 kilometer. Dengan mengenakan jersey resmi Kalla Run 2025, ia berlari dari garis start hingga finis, menyatu bersama ribuan pelari lain. Sementara itu, kategori 5 kilometer juga berlangsung meriah dengan diikuti lebih dari 1.300 peserta. Langkah Munafri yang penuh semangat di bawah langit cerah Minggu pagi menjadi simbol konsistensi untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup sehat. Ia menilai kegiatan lari tidak hanya bermanfaat menjaga kebugaran, tetapi juga menjadi ruang mempererat interaksi sosial dan menumbuhkan kebersamaan. “Setelah sekian lama, akhirnya kita lari lagi 10K di Kalla Run. Luar biasa antusiasme semua runners Makassar, rute yang sangat baik, cuaca yang mendukung,” ujarnya. Kehadiran orang nomor satu di Makassar ini pun menambah semarak acara. Banyak peserta tampak antusias menyambut, bahkan berebut untuk bisa menyapa langsung dan berfoto bersama Wali Kota. Event lari ini sendiri menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-73 Kalla Group. Selain untuk memeriahkan ulang tahun perusahaan, kegiatan ini juga mengusung pesan pentingnya membangun pola hidup sehat dan semangat sportivitas di tengah masyarakat.(*)

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi kembali memimpin Gerakan Jumat Bersih yang kali ini dilaksanakan serentak di tiga kecamatan: Bontoala, Wajo, dan Ujung Pandang, Jumat (17/10/2025). Turut Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, Asisten I Bidang Pemerintah Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir. Munafri mengawali agenda dimulai dengan salat Subuh berjamaah di Masjid Wal-Ashri, Jalan Sungai Kelara, dilanjutkan coffee morning bersama para camat setempat, sebelum akhirnya turun melaksanakan Jumat Bersih. Bersama jajaran perangkat kecamatan dan kelurahan termasuk petugas kebersihan, Satgas Drainase, hingga unsur masyarakat setempat, Munafri memimpin pembersihan saluran got-kanal sepanjang Sungai Cerekang hingga Bulu Saraung. Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa kegiatan Jumat Bersih bukan sekadar rutinitas, melainkan gerakan kolektif untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan dan kebersamaan. Ia juga menekankan bahwa membersihkan kota tidak cukup hanya dilakukan petugas. Setiap warga harus berperan, mulai dari rumah dan lingkungan wilayah masing-masing. “Saya tidak ingin kegiatan ini hanya menjadi ajang kumpul-kumpul. Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menjaga kebersihan kota sekaligus mengajak masyarakat ikut aktif,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Munafri memperkenalkan kembali konsep “teba”, yaitu tempat pembuangan sampah organik yang dikelola secara komunal di tiap kelurahan. Dengan metode sederhana menimbun sampah organik bersama material kering seperti daun, dalam beberapa bulan warga dapat memanen pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. “Kalau kelurahan punya teba, sampah rumah tangga bisa dikelola. Lima bulan kemudian kita bisa panen pupuk, yang bisa digunakan atau dibagikan ke warga. Ini solusi yang bukan hanya menjaga kebersihan, tapi juga memberi manfaat ekonomi dan lingkungan,” jelasnya. Selain soal pengelolaan sampah, Munafri juga menekankan pentingnya peran Satgas Drainase. Menurutnya, selain membersihkan saluran, petugas harus melaporkan titik-titik rawan penyumbatan untuk menjadi dasar perencanaan proyek pemerintah. Ia pun mengingatkan lurah agar memastikan tidak ada pedagang atau bangunan liar yang menutup saluran air. Lebih jauh, Munafri menekankan bahwa gerakan Jumat Bersih bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi warga sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah. “Setiap Jumat pagi kita berkumpul bukan hanya untuk bersih-bersih, tapi juga agar warga bisa saling mengenal dan membangun kebersamaan. Dengan begitu, kita bisa sekaligus menjaga keamanan lingkungan, mencegah anak-anak kita terjerumus pada pergaulan yang salah,” ujarnya. Terakhir, Munafri mengajak seluruh warga untuk menjadikan kebersihan dan kepedulian lingkungan sebagai budaya bersama. “Kalau kita mulai dari rumah masing-masing, dari keluarga, insyaAllah Makassar bisa jadi kota yang bersih, sehat, dan rukun,” pungkasnya.(*)

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat paling dasar pemerintahan. Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar untuk menyusun regulasi dan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) secara serentak. “Rencana ini kami targetkan digelar pada bulan November mendatang, sebelum memasuki Desember 2025,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin . Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan demokratis hingga ke tingkat akar rumput. Pertemuan koordinasi antara kedua lembaga berlangsung di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10/2025), yang dihadiri langsung oleh Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, bersama Divisi Teknis Penyelenggaraan Sri Wahyuningsih dan Sekretaris KPU Makassar Asrar. Kehadiran mereka disambut oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, serta Kepala Badan Kesbangpol, Fatur Rahim. Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai aspek teknis dan instrumen hukum yang akan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan RT/RW secara serentak di seluruh wilayah Kota Makassar. Munafri menekankan, hal ini menjadi bagian dari langkah Pemkot Makassar untuk memastikan pelaksanaan pemilihan RT/RW berjalan demokratis, tertib, dan damai, dengan dukungan kelembagaan yang kredibel. Bahkan ia menyambut positif keterlibatan KPU dalam proses tersebut. Appi menilai, kehadiran KPU akan memperkuat legitimasi dan kualitas pelaksanaan pemilihan RT/RW di Makassar. “Kalau ada KPU yang dampingi, saya pikir lebih bagus lagi karena legitimasinya akan lebih baik. Harapan kita adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pemilih itu seperti ini,” jelas Munafri. Orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan, Pemkot akan memastikan seluruh tahapan dan juknis pelaksanaan pemilihan disiapkan secara matang sebelum turun ke lapangan. “Sebelum turun sosialisasi, memang perlu didetailkan juknisnya, karena yang namanya pemilihan RT/RW ini kan kita mau demokrasi berjalan aman dan damai,” lanjutnya. Sebagai landasan hukum, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemilihan RT/RW. Regulasi ini merupakan turunan dari Pasal 8 ayat (3) Perwali Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Perwali Nomor 82 Tahun 2022 mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan proses pemilihan RT/RW di Kota Makassar tidak hanya berjalan tertib dan demokratis, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pendidikan politik masyarakat serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong di lingkungan warga. Kepala BPM Kota Makassar, A. Anshar, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan RT/RW akan mengadopsi sistem serupa dengan proses pemilihan umum pada umumnya. “Mekanisme pemilihan akan sama seperti pemilihan umum lainnya, mencakup proses pendaftaran, pendaftaran calon, pemilihan, perhitungan suara, dan penetapan Ketua RT yang terpilih,” ungkapnya. Berdasarkan data Pemerintah Kota Makassar, jumlah warga yang akan berpartisipasi dalam pemilihan Ketua RT ini mencapai lebih dari 1,4 juta jiwa, dengan sebaran sementara 453.404 KK yang menjadi pemilik hak suara. Kebutuhan teknis di lapangan, kata Anshar, meliputi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS), logistik surat suara, hingga perlengkapan administrasi. Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Makassar yang mencakup 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Tercatat, ada sekitar 4.965 RT dan 992 RW se-Kota Makassar. Saat ini, BPM bersama KPU Kota Makassar tengah menyusun petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk mengatur setiap tahapan pemilihan. Ia memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga penetapan hasil, akan rampung bulan Novembet. “Rentang waktu dari awal sampai akhir proses saat ini sedang disusun dalam juknis dan juklak, namun dipastikan tidak akan melewati Desember,” jelas Anshar. Pemerintah berharap pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak ini menjadi momentum pembelajaran demokrasi di tingkat masyarakat, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan lingkungan yang inklusif dan harmonis. Sebagai langkah awal, pada Senin mendatang, BPM akan menggelar sosialisasi Perwali Nomor 19 Tahun 2025 di 15 kecamatan se-Kota Makassar. Sosialisasi ini sekaligus menjadi ajang meminta persetujuan Wali Kota Makassar terkait jadwal pelaksanaan pemilihan. Terkait struktur pelaksana, Anshar menyebut bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota, terdapat tiga unsur utama yang akan terlibat dalam penyelenggaraan, yakni Panitia Pelaksana, Panitia Pemilihan, dan Petugas TPS. “Panitia Pelaksana terdiri dari unsur BPM dan kecamatan, Panitia Pemilihan dari unsur kecamatan dan kelurahan, sedangkan Petugas TPS akan bertugas langsung di tempat pemungutan suara,” jelasnya. Untuk menjamin keterbukaan dan integritas proses, BPM menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Masyarakat diimbau aktif ikut mengawal jalannya pemilihan agar terhindar dari praktik kecurangan, termasuk politik uang. Pengawasan diharapkan melibatkan seluruh warga untuk mengawal dan menjaga proses demokrasi ini, termasuk jika terjadi money politic. “Kalau di tingkat TPS saja sudah ada praktik seperti itu, tentu menjadi contoh yang kurang baik bagi demokrasi kita,” ujarnya. Mekanisme pemilih mencakup poin RT dipilih oleh masyarakat, sedangkan RW dipilih oleh RT. Dalam pelaksanaan pemilihan ini, pemerintah Kota menerapkan sistem satu Kartu Keluarga (KK) satu suara sebagai dasar pemberian hak pilih bagi warga. Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak warga, BPM juga menyiapkan mekanisme pengaduan dan masa sanggah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melapor langsung kepada Panitia Pemilihan. Masyarakat bisa menyampaikan langsung ke panitia jika ditemukan kecurangan. “Masa sanggah diberikan satu hari, dan kami juga akan menyiapkan hotline pengaduan,” tambahnya. Dengan penyusunan juknis yang sedang difinalkan dan dukungan koordinasi dari KPU Kota Makassar, BPM menargetkan seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Sementara itu, untuk wilayah yang tidak memiliki calon yang mendaftar, akan diberikan opsi penetapan langsung Ketua RT secara administratif. “Jika di suatu wilayah tidak ada calon yang maju, maka Ketua RT dapat langsung ditetapkan,” terang Anshar. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat masyarakat. Menurutnya, keterlibatan KPU akan memberikan legitimasi sekaligus meningkatkan kualitas proses pemilihan di lingkungan warga. Pihaknya, menyambut baik kolaborasi bersama Pemkot untuk pemilu raya RT/RW. “Alhamdulillah, Pak Wali menerima dan menyambut baik serta memerintahkan Kepala BPM untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan KPU terkait mekanismenya,” ujar Yasir. Ketua KPU Makassar itu menjelaskan bahwa petunjuk teknis pemilihan saat ini masih dalam tahap penyusunan. Juknis tersebut akan menjadi pedoman bagi panitia pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam mengatur setiap tahapan pemilihan. “Mengenai petunjuk teknis, saat ini masih dalam tahap diskusi dan akan merujuk pada Perwali 2025 yang sudah ada,” terangnya. Secara umum, mekanisme pemilihan