Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Pasca kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus lalu, perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah kota terus tertuju pada percepatan rencana pembangunan kembali fasilitas wakil rakyat tersebut. Untuk memastikan langkah akselerasi berjalan sesuai kebutuhan, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, melakukan kunjungan kerja ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025). Dalam agenda ini, Dirjen Dewi hadir bersama rombongan pejabat Kementerian PU dan disambut langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman. Sekwan DPRD Andi Rahmat Mappatoba, sejumlah unsur pimpinan DPRD, serta jajaran teknis SKPD seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Penataan Ruang, dan Camat Tallo-Tappocini. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kondisi pascakebakaran sekaligus melakukan perhitungan awal kebutuhan anggaran, sebagai bahan pertimbangan pengajuan pembangunan ulang yang rencananya akan mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, menyampaikan pihaknya melihat langsung kondisi terkini. Dari dari hasil kajian dan pengamatan, ada dua masa bangunan yang terdampak. Satu adalah bangunan yang dibangun dan diresmikan pada 1986. Usianya sudah lebih dari 40 tahun. “Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelas Dewi. Ia menambahkan, masukan Wali Kota Makassar turut menjadi pertimbangan. Mengingat standar bangunan era 1980-an sudah jauh berbeda dengan ketentuan saat ini, mulai dari skala gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengaman kebakaran. Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” tuturnya. “Sementara gedung tambahan yang dibangun tahun 2024 kondisinya re”latif baik dan hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga masih bisa dimanfaatkan setelah rehabilitasi,” paparnya, melanjutkan keterangan. Dewi menegaskan, jika skema rekonstruksi disetujui, gedung lama dipastikan harus diratakan. Namun proses tersebut memerlukan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara. “Tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan. Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan. Tetapi ada syarat seperti penghapusan aset yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” terangnya. Mengenai pembiayaan, Kementerian PU mengaku masih harus melakukan perhitungan ulang. Hitungan awal untuk rehabilitasi seluruh masa bangunan sebelumnya diperkirakan mencapai Rp50–55 miliar. Namun, dengan adanya opsi rekonstruksi total, angka tersebut akan berubah. Pihaknya akan melihat sumber anggaran penyesuaian sesuai kebutuhan nantinya. “Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50–55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” ujarnya. Pemerintah Kota Makassar sendiri sebelumnya telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar untuk gedung setinggi 10 lantai. Namun, jumlah lantai dan besaran anggaran final akan dipastikan setelah evaluasi kekuatan struktur selesai, yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. “Jumlah lantai akan dibicarakan bersama Pemkot dan DPRD karena kebutuhan ruang saat ini tentu bertambah dibanding desain awal tahun 80-an,” kata Dewi. Untuk gedung baru yang mengalami kerusakan ringan, Dewi menargetkan proses rehabilitasi dapat selesai pada Desember 2025, sehingga awal tahun 2026 sudah bisa difungsikan kembali. Dirjen Cipta Karya kembali menegaskan bahwa hanya gedung lama yang akan direkonstruksi total, sedangkan gedung yang dibangun pada 2024 tidak akan diratakan. “Gedung tahun 2024 tidak terdampak berat, jadi cukup renovasi ringan. Untuk gedung lama, pasti desain ulang dan pembangunan baru,” tegasnya. Kunjungan ini menjadi langkah awal pemerintah pusat dan pemerintah kota dalam memastikan keamanan, standar teknis, dan efisiensi anggaran sebelum proses pembangunan kembali Gedung DPRD Makassar dimulai. Pemerintah Kota Makassar memastikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 September 2025. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat untuk membantu penyelesaian persoalan daerah, termasuk percepatan pemulihan pascatragedi kebakaran tersebut. “Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya yang ada di daerah akibat tragedi 29 September. Kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Dirjen (Cipta Karya),” katanya. “Insya Allah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan gedung ini dapat segera kita pakai kembali sebagai kantor DPRD Kota Makassar,” tambah Munafri saat mendampingi kunjungan kerja Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Makassar. Appi menekankan, momentum pembangunan ulang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru. Pemkot Makassar pun mengusulkan konsep rekonstruksi total untuk gedung lama yang dibangun tahun 1986. Inilah ia minta supaya direkonstruksi dengan kaidah-kaidah bangunan zaman sekarang. “Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga skala gempa yang harus disesuaikan. Jalur pemadam kebakaran dan evakuasi juga harus kita maksimalkan,” jelasnya. Menurutnyq, perbaikan bukan sekadar memulihkan fungsi, tetapi juga memastikan gedung DPRD menjadi bangunan publik yang lebih aman dan representatif untuk aktivitas pemerintahan ke depan. Pernyataan Wali Kota sejalan dengan hasil kaji cepat yang dipaparkan Dirjen Cipta Karya, yang merekomendasikan rekonstruksi total bagi gedung lama berusia lebih dari 40 tahun, sementara bangunan tambahan yang dibangun pada 2024 hanya memerlukan rehabilitasi ringan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya juga telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, menyesuaikan kebutuhan ruang fraksi DPRD yang kini lebih besar dibanding desain awal tahun 1980-an. Munafri menegaskan, seluruh proses akan terus dikawal melalui koordinasi intensif bersama Kementerian PUPR agar pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin. “Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” tutupnya.

ruminews.id, MAKASSAR – Di tengah dinamika aspirasi mahasiswa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan sikap terbuka dan egaliter. Pasangan pemimpin Kota Makassar ini tidak ragu turun langsung menemui massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar yang sedang menggelar aksi di depan Balai Kota, Senin (15/9/2025). Tanpa pengawalan ketat, Munafri–Aliyah berbaur di tengah kerumunan demonstran untuk mendengarkan tuntutan yang disuarakan. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjemput aspirasi warganya, khususnya kalangan mahasiswa, secara langsung dan tanpa jarak. Setelah menyapa dan berdialog singkat di lokasi aksi, Appi-Aliyah mengundang massa HMI masuk ke Ruang Sipakatau, Balai Kota. Di sana berlangsung diskusi terbuka, di mana para aktivis HMI menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terkait kebijakan pemerintah kota. Munafri menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah menutup diri terhadap kritik dan masukan. “Pemkot tidak takut berdiskusi, tidak ragu berkolaborasi, dan tetap menerima aspirasi. Saya siap bertemu kapan saja. Jika disuarakan adalah murni pergerakan mahasiswa, kita bisa ketemu dan bicara,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Appi memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar untuk menjawab berbagai persoalan sosial, mulai dari pengangguran, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan komitmen pemerintah kota untuk menanggapi setiap aspirasi mahasiswa secara terbuka. “Pemerintah kota akan memberikan jawaban dari apa yang menjadi tuntutan teman-teman aktivis HMI, khususnya terkait isu kesenjangan sosial di Makassar,” ujarnya, merespon tuntutan kelompok HMI. Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kota Makassar berhasil ditekan signifikan. Makassar hari ini mampu menurunkan tingkat pengangguran dari dua digit menjadi satu digit. Sebelumnya 12,8 persen, sekarang tinggal 9,7 persen. Pemkot, kata dia, akan terus memaksimalkan program pelatihan vokasi agar angka pengangguran terus turun. “Pentingnya pendidikan formal dan kepemilikan ijazah sebagai modal dasar untuk memasuki dunia kerja,” jelasnya, secara detile. Soal pendidikan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk menyediakan pendidikan informal bagi anak-anak putus sekolah di sejumlah kecamatan, seperti di kawasan Lorong Tamalate. “Anak-anak yang putus sekolah harus mendapatkan kesempatan memperoleh ijazah. Ini modal dasar mereka untuk bekerja,” tegas Munafri. Ia menambahkan, Pemkot juga meminta Kementerian Pendidikan menambah rombongan belajar (rombel) di 300 SD dan 56 SMP guna menampung siswa baru, terutama di wilayah yang kekurangan ruang belajar. Sistem zonasi akan diperbaiki dengan menambah sekolah penyangga, contohnya SMP di Jalan Samiun, untuk mengatasi lonjakan peminat. Selain itu, Pemkot memberikan dua pasang seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP guna meringankan beban rumah tangga. “Kalau orang tua ingin menambah seragam, silakan beli di luar sekolah. Sekolah bukan tempat bisnis,” tegasnya, menjawab poin-poin aspirasi dari HMI. Di bidang ketenagakerjaan, politisi Golkar itu menyebut, Pemkot telah menanggung jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan. Program jaminan hari tua juga akan diperluas agar pekerja memiliki tabungan pensiun. Seluruh anggaran dialokasikan dari APBD Kota Makassar melalui program BPJS Ketenagakerjaan. “Hingga kini, 81 ribu pekerja rentan sudah terlindungi, dan tahun ini targetnya mencapai 100 ribu orang,” ungkapnya. Masalah lingkungan menjadi perhatian serius. TPA Tamangapa yang hanya seluas 19,1 hektare kini menampung tumpukan sampah setinggi 16–17 meter dan terancam penuh dalam dua tahun. Munafri memaparkan langkah yang sudah ditempuh, cover soil (penimbunan tanah untuk kompos alami) dan perbaikan alur air lindi agar tidak mencemari lingkungan. Terkait rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Munafri menegaskan Pemkot masih melakukan negosiasi ulang karena beban biaya tipping fee yang tinggi, yakni Rp380 ribu per ton per hari. “Kami juga mendorong sistem pengelolaan sampah mandiri. Cukup dengan dua ember—memisahkan sampah organik dan non-organik—itu sudah sangat membantu,” ucapnya. Pemkot juga bergerak mengatasi krisis air di beberapa kawasan. Bersama PDAM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot memanfaatkan air baku dari Sungai Jeneberang dan membangun sambungan baru di Jalan Pontiku untuk mendistribusikan air ke wilayah utara dan timur Makassar. “Dalam waktu beberwla bulan ke depan, insya Allah persoalan air di Tallo dan Utara Kota bisa kita carikan solusi,” ujar Munafri. Menutup pemaparannya, Munafri menekanakan peran Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat peningkatan keterampilan anak muda. Menurutnya, kehadiran program MCH bukan sekadar tempat pertunjukan, tapi ruang untuk upskilling dan job matching. Program MCH yang kini padat kegiatan akan diperluas ke 15 kecamatan agar bisa diakses lebih banyak pemuda. Di sana, anak muda bisa belajar kewirausahaan, bertemu perusahaan yang mencari tenaga kerja, hingga mendapatkan pelatihan keterampilan khusus. Appi yang juga Ketua IKA FH Unhas menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut lahir dari riset dan diskusi bersama akademisi serta pemangku kepentingan. “Kami mengajak semua pihak termasuk HMI untuk berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus kolektif,” tandasnya. Pada kesempatan ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis Pemerintah Kota Makassar. Hal itu disampaikan Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, usai mengikuti diskusi bersama jajaran pemerintah kota. “Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan diskusi sore ini. Sebagai mitra kritis, HMI akan terus mengawal setiap program pemerintah kota,” ujar Sarah. Ia menekankan bahwa aksi dan kehadiran HMI tidak membawa agenda tersembunyi ataupun kepentingan kelompok tertentu. “Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya. Sarah menambahkan, HMI berkomitmen menjaga komunikasi konstruktif dengan Pemkot Makassar demi memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik, khususnya generasi muda dan masyarakat kecil.

ruminews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau seluruh warga masyarakat dan ormas serta pemuda untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing pasca insiden yang terjadi di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025) malam. Hal tersebut disampaikan sesat sebelum, bersilaturahmi dengan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Sugeng Hartono, S.E., M.M, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Mari kita rawat kebersamaan dan rasa persaudaraan demi terciptanya Kota Makassar yang aman, damai, dan jauh dari segala bentuk provokasi,” imbuh Munafri, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Kota Makassar ini adalah rumah kita bersama. Dengan menjaga ketenangan dan saling menghargai, insya Allah Makassar akan selalu menjadi kota yang rukun dan maju bagi kita semua,” tambah Appi berupa ajakan menjaga kota Makassar. Munafri juga menegaskan bahwa demokrasi adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa kekerasan. “Namanya demokrasi, tolong sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang kita tolak adalah kekerasan, premanisme, dan tindakan yang melampaui batas. Karena akibatnya, saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban,” tegasnya. Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan agar masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga ketenangan dan kedamaian Makassar adalah tanggung jawab bersama. “Makassar ini tempat kita semua mencari nafkah, membesarkan anak-anak, dan membangun masa depan,” tutur Appi. “Karena itu, saya mengajak semua warga, mari kita jaga Makassar bersama-sama. Tidak ada lagi sekat, yang ada hanyalah warga Makassar yang ingin menjaga kotanya tetap damai, lanjut politisi Golkar itu. Munafri menutup dengan harapan agar seluruh proses penyelesaian pasca insiden dapat dijalani dengan kepala dingin, tanpa terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. “Mari kita buktikan bahwa warga Makassar mampu menjaga kotanya dengan persaudaraan dan kebersamaan,” pungkasnya. Pada kesempatan ini, Kadam dan jajaran berharap agar insiden terjadi di DPRD Kota Makassar, tak terulang. Apalagi kejadian hingga menelan korban jiwa.

ruminews.id, MAKASSAR – Dukungan untuk PSM Makassar kembali menguat jelang laga krusial melawan Persebaya Surabaya. Bukan hanya para suporter fanatik yang bersiap hadir di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, tetapi juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama rombongan. Dengan semangat kebersamaan, Munafri turun langsung memboyong rombongan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan komunitas Balaikota Mania untuk memberikan energi tambahan bagi Pasukan Ramang di lapangan hijau. Sebagai mantan CEO PSM, Munafri tak asing dengan atmosfer persaingan sengit Juku Eja melawan Bajul Ijo. Kini, ia kembali hadir bukan di kursi manajemen, melainkan sebagai pemimpin kota dan bagian dari ribuan suporter yang ingin melihat PSM bangkit dari paceklik kemenangan atas lawan klasiknya. Dukungan ini bukan sekadar perjalanan menonton bola, tetapi juga simbol kebersamaan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga semangat olahraga di Makassar. Dukungan penuh diberikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kepada PSM Makassar yang akan menghadapi Persebaya Surabaya dalam lanjutan kompetisi Super League 2025/2026. Pertandingan bergengsi itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (31/8/2025) pukul 16.30 WITA. Untuk memberikan support langsung di lapangan, Munafri memastikan dirinya bersama sebagaian OPD terkait, serta komunitas Balaikota Mania Makassar (The Batman) akan hadir menyaksikan laga tersebut. “Insya Allah saya akan hadir saksikan laga PSM vs Persebaya. Kita hadir memberikan support ke PSM,” ujar Munafri, di kantor balai Kota, usai bertemu perwakilan komunitas Balaikota Mania Makassar (The Batman), Kamis (28/8/2025). Mantan CEO PSM Makassar itu bahkan memfasilitasi menyiapkan 6–7 bus gratis sebagai sarana transportasi rombongan menuju ke Parepare nantinya. Armada tersebut akan digunakan oleh para rombongan Wali Kota, serta Balaikota Mania (The Bantman). Hadir juga awak media posting kantor Balai Kota menyaksikan laga tersebut. Mereka bersama rombongan Wali Kota. Adapun leading sektor kenderaan Bus untuk suporter yang mau ke sana. Nanti ada dari bagian umum, dari Dinas Perhubungan, dan dari Satpol. “Yang koordinir Balaikota Mania The Bantman, tapi tentu yang sudah punya tiket. dan kami siapkan 6-7 kendaraan. Ini bagian dari men-support PSM dengan membawa suporter,” jelas Appi. Duel PSM Makassar kontra Persebaya Surabaya diprediksi berlangsung sengit. Pasukan Ramang tengah mengincar kemenangan setelah beberapa kali kesulitan menaklukkan Bajul Ijo di laga sebelumnya. Kehadiran Wali Kota bersama rombongan besar dari Makassar diharapkan bisa menambah semangat para pemain Juku Eja di lapangan hijau.