Pemerintah Kota Makassar

ruminews.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus membuka ruang dan menyiapkan peluang emas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Salah satu langkah strategis yang dijalankan adalah kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta unggulan agar menyediakan kuota khusus bagi siswa dari keluarga prasejahtera maupun yang memiliki keterbatasan biaya. Tak hanya itu, Pemkot juga memberikan kesempatan yang sama bagi siswa-siswa dari wilayah kepulauan, sehingga mereka dapat merasakan pendidikan bermutu tanpa terkendala lokasi dan akses. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima kunjungan tim dari Sekolah Islam Athirah di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (24/9/2025). Pertemuan tersebut membahas kerja sama antara Pemkot dan pihak sekolah dalam mendukung program pendidikan inklusif serta peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar. Menurut Munafri, sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta menjadi kunci untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. “Ini sekaligus mengurangi kesenjangan kesempatan belajar di perkotaan dan kepulauan,” ujarnya Munafri. Pertemuan tersebut membahas rencana kolaborasi dalam mendukung pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk pilot project kerja sama Pemkot dengan 20 sekolah (10 SD dan 10 SMP) swasta unggulan. Munafri Arifuddin menegaskan, komitmen tersebut melalui program kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta unggulan, termasuk Sekolah Islam Athirah, agar menyediakan kuota khusus siswa prasejahtera dengan pembiayaan penuh dari Pemkot. “Kerja sama dengan Sekolah Athirah nanti memungkinkan tahun depan kami menyiapkan beberapa anak yang baru masuk untuk bisa ikut bergabung secara gratis, khususnya anak-anak kurang mampu,” kata Munafri. “Itu juga akan kami lakukan di beberapa sekolah lain, termasuk non-Islam seperti Katolik atau Muhammadiyah, agar peluang kesetaraan pendidikan semakin luas,” tambah Appi. Sebagai Wali Kota, Munafri menegaskan bahwa program ini ditujukan untuk anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri akibat keterbatasan kuota dan sistem zonasi. Pemkot akan menanggung biaya SPP siswa penerima program, sehingga mereka bisa menempuh pendidikan setara tanpa membebani keluarga. “Sekolah negeri tidak bisa menampung semua anak. Jadi melalui program kerja sama, anak-anak yang tidak masuk ke negeri dan terkendala zonasi dapat bersekolah di swasta dengan SPP yang kami bayarkan,” jelasnya. Program ini diharapkan menjadi model kolaborasi pemerintah dan swasta yang dapat diadaptasi secara luas, membuka akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak Makassar tanpa terkecuali. Ia menilai langkah ini penting karena pendapatan guru di sekolah swasta dengan SPP rendah sering kali memengaruhi kualitas pengajaran. “Kalau SPP rendah, kualitas bisa menurun karena gaji guru juga rendah. Makanya kami mendorong adanya insentif dan kompetensi agar mutu tetap terjaga,” ucapnya. Untuk memperkuat pembiayaan, Pemkot juga menggandeng corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha. Di sisi lain, Munafri meminta Dinas Pendidikan menyiapkan pelatihan bagi kepala sekolah negeri agar memahami standar pengelolaan sekolah swasta unggulan. “Kami sudah berkomunikasi dengan CSR, untuk mendukung program ini. Nanti Ibu Kadis akan mengumpulkan kepala sekolah untuk pelatihan, agar mereka juga tahu apa yang dilakukan sekolah swasta unggulan,” tuturnya. “Ini bisa jadi embrio lahirnya calon kepala sekolah yang lebih kompeten,” lanjut politisi Golkar itu. Adapun program dirancang Pemkot Makasssar sebagai percontohan juga akan mengintegrasikan kurikulum berbasis budaya lokal dan etika, termasuk kerja sama lintas institusi pendidikan tinggi. Sekolah Islam Athirah akan mengembangkan kurikulum budaya lokal dan adat Makassar, STIBA Makassar mendukung pengajaran Bahasa Arab, Universitas Negeri Makassar (UNM) akan berkontribusi pada kurikulum etika dan adat lokal. Di sisi lain, Pemkot tetap melanjutkan pembenahan infrastruktur sekolah negeri untuk memastikan kualitas pendidikan merata. “Kami tidak hanya fokus pada kerja sama dengan swasta, tetapi juga melakukan pembenahan di sekolah negeri agar sama-sama meningkat,” tegas Munafri. Pada kesempatan ini, pihak Sekolah Islam Athirah menyatakan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang akan memberikan kesempatan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu melalui kerja sama dengan sekolah swasta unggulan. Direktur Sekolah Islam Athirah, H. Syamril, menegaskan kesiapan lembaganya untuk menampung siswa penerima beasiswa Pemkot. “Kami dari Athirah siap men-support program Pak Wali terkait beasiswa. Anak-anak yang tidak mampu dan mau disekolahkan di swasta itu, kami siap terima kalau program ini jalan,” ujar Syamril. Menurutnya, seluruh unit Sekolah Islam Athirah, termasuk Athirah Baruga atau lokasi Athirah lainya di Makassar, terbuka untuk menerima siswa penerima kuota khusus tersebut. Mekanisme seleksi akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar. “Nanti bisa dipilih oleh Dinas, apakah anak-anak duafa, berprestasi, atau yang tidak tertampung di sekolah negeri. Kita bisa bicarakan teknisnya,” tambahnya. Selain menampung siswa penerima beasiswa, Athirah juga siap berbagi pengalaman terbaik dalam manajemen pendidikan kepada sekolah negeri maupun swasta lain di Makassar. Pengalaman-pengalaman terbaik yang ada di Athirah siap kami bagikan ke sekolah negeri dan swasta. “Nanti secara spesifik kita akan buka kelas khusus sekitar 20 orang terpilih, kepala sekolah SD dan SMP negeri, dengan 10 modul pelatihan selama tiga bulan. Kami juga punya pelatih khusus,” jelas Syamril. Dengan kesiapan Athirah, program beasiswa dan pelatihan ini diharapkan menjadi model kemitraan pendidikan yang dapat diikuti sekolah swasta lain di Makassar. Program pelatihan itu akan mencakup manajemen sekolah, penguatan kurikulum, pengajaran bahasa Inggris, serta pembinaan adab bagi para guru. “Kami juga siap mendampingi guru bahasa Inggris dan guru adab agar kualitas pengajaran di sekolah negeri bisa meningkat,” ujarnya.

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima audiensi dari Lembaga Amil Zakat Nasional – Lembaga Manajemen Infaq (LMI) di Balai Kota Makassar, Rabu (24/09/2025). Audiensi ini berlangsung dalam rangka silaturahmi Kepala Kantor Wilayah LMI, Suardi, sekaligus penyampaian program kerja lembaga terkait pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Suardi, menjelaskan bahwa pihaknya memperkenalkan profil lembaga beserta kegiatan yang telah dilakukan, termasuk efektivitas penghimpunan serta penyaluran dana zakat kepada masyarakat. Ia menuturkan, program yang dijalankan LMI berfokus pada pemberdayaan ekonomi, sosial, pendidikan, hingga kesehatan. “Selain menyalurkan bantuan, kami juga menyiapkan program-program pemberdayaan UMKM, beasiswa pendidikan, hingga pelatihan keterampilan yang kadang melibatkan kerjasama dengan perusahaan. Harapannya, meski kecil, bisa memberi kontribusi untuk mendukung kegiatan sosial di masyarakat,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasinya atas kiprah LMI dalam pengelolaan zakat. Ia juga menanyakan lebih jauh mengenai pola penyaluran zakat LMI sebagai lembaga swasta dan bentuk implementasinya bagi masyarakat. Lebih jauh, Munafri mendorong terbangunnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan LMI dalam membuka ruang sinergi untuk memperluas dampak sosial zakat, infaq, dan sedekah, agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat kota. “Klaborasi bisa kita dorong bersama, beberapa kegiatan mungkin kita bisa jalin bersama-sama,” kata Munafri.(*)

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan harapan besar untuk kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Kota Makassar dan Partai Hanura, menjelang Pemilu 2024. Dalam pidatonya, Munafri mengungkapkan rasa terima kasih kepada Partai Hanura yang telah memberikan dukungan kuat dalam Pilwali Makassar, serta menyatakan keyakinannya terhadap keputusan Ketua Umum Partai Hanura dalam memilih pemimpin yang tepat. “Ini adalah harapan besar. Saya yakin bersama Partai Hanura kolaborasi. Kami akan terus bersahabat untuk membangun Kota Makassar,” kata Munafri, saat bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mendampingi Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO), pada pelantikan Pengurus DPD Hanura Provinsi Sulsel, di Hotel Sheraton Makassar, Sabtu (20/9/2025). Ia juga menegaskan pentingnya keberadaan partai politik dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, peran partai dalam menjaga persatuan dan kesatuan sangat krusial, terlebih dengan keberagaman yang ada di Sulawesi Selatan. “Di Sulawesi Selatan ini, hampir semua pemurus partai saling mengenal dengan baik, bahkan ada yang memiliki hubungan kekerabatan. Kami telah hadir dalam berbagai warna, namun cita-cita kami satu membangun daerah yang kita cintai,” jelas Appi. Lanjut dia, Partai Hanura, yang kini memiliki dua kursi di DPRD Kota Makassar, turut berkontribusi signifikan dalam mengusung saat Pilwali dan mendukung pemerintah Kota Makassar, saat ini. Munafri juga menyampaikan apresiasi atas peran serta Partai Hanura yang telah membackup pemerintah kota dalam berbagai kegiatan. Dalam Pemilu Wali Kota Makassar 2024, Munafri dan pasangannya, Ibu Alia, berhasil meraih 54% suara dari empat pasangan calon yang bertanding. “Kami akan terus bekerja bersama untuk membangun sistem pemerintahan yang baik, yang melayani masyarakat dengan maksimal,” tambah Ketua DPD II Golkar Makassar. Di kesempatan yang sama, Ketua Partai Hanura Sulawesi Selatan, Mayjen (Purn) Andi Muhammad, menegaskan pentingnya kolaborasi antar anggota partai dalam membangun daerah menjelang Pemilu 2024. Andi Muhammad menyampaikan bahwa untuk mencapai tujuan bersama, dukungan dan kesatuan antar sesama anggota partai sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi tantangan yang ada. “Kolaborasi adalah kunci untuk membangun daerah. Kita harus bersama-sama memperkuat satu sama lain agar tujuan kita tercapai. Tanpa kesatuan, mustahil kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan,” ujar Andi Muhammad. Lebih lanjut, Andi Muhammad juga mengingatkan bahwa keberadaan pelatih politik atau tokoh-tokoh politik yang berpengalaman sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Ia menyatakan bahwa partai harus terus mengasah kapasitas kepemimpinan dan memperkuat peran politiknya untuk menjaga kemajuan daerah. “Meskipun ada banyak tantangan, kita harus bisa bekerja sama. Menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, yang benar-benar melayani masyarakat dengan baik. Ini adalah tujuan kita bersama,” tambahnya. Mantan Pangdam Hasanuddin itu, menekankan pentingnya menjaga hubungan kekerabatan dan keberagaman dalam upaya membangun Sulawesi Selatan. Dia berharap agar semua elemen partai dapat berkontribusi secara positif untuk kemajuan daerah, menjunjung tinggi nilai persatuan dan saling mendukung dalam setiap langkah. “Keberagaman di Sulawesi Selatan adalah kekuatan kita. Kita harus menjaga hubungan baik dan saling mendukung antar sesama. Dengan kebersamaan, kita bisa mewujudkan Kota yang lebih maju,” ujar Ketua Partai Hanura Sulawesi Selatan itu.

ruminews.id, MAKASSAR – Dalam upaya memperkuat sektor pariwisata dan menjadikan Makassar, sebagai destinasi unggulan, Pemkot Makassar berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar setiap bulan mulai tahun depan. Wali Kota Makasssr, Munafri Arifuddin mengatakan, ini bentuk keseriusan Pemerintah Kota Makassar, dalam meningkatkan kota daeng sebagai tuan rumah event besar, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan. “Kami punya banyak kegiatan yang ada di Kota Makassar, dan sebagai pemerintah kota, kami menyiapkan anggaran Rp5 miliar setiap bulan untuk mendukung event-event yang digelar di sini,” ungkap Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Hal itu, disampaikan, Appi saat mendampingi Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, pada acara puncak perayaan Dies Natalis ke-34 Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar, di Lapangan Gedung Rektorat Poltekpar Makassar, Sabtu (20/9/2025). Pernyataan tersebut bukan hanya menunjukkan keseriusan Pemkot Makassar dalam meningkatkan citra kota sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi lokal. Komitmen Pemerintah Kota Makassar, disampaikan Munafri mengalokasikan anggaran Rp5 miliar setiap bulan, berhasil membuat Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, langsung sumringah. Dengan dana yang digelontorkan Pemerintah Kota, diharapkan dapat menjadi tuan rumah bagi berbagai event besar yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi kreatif dan industri lokal. Dengan demikian, dilakukan juga fasilitas dan infrastruktur kota untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti festival, konferensi internasional, konser, dan event olahraga. “Kami ingin Kota Makassar menjadi tempat yang sering dilaksanakan kegiatan nasional dan internasional,” tambah Munafri dalam pernyataan resminya. Ia juga menambahkan bahwa salah satu tujuan besar dari program ini adalah untuk memastikan hotel-hotel di Makassar selalu terisi penuh, serta memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha lokal, termasuk sektor UMKM dan industri kreatif. “Kami juga berharap agar hotel-hotel kami dapat terus penuh dan ekonomi lokal terus berkembang. Ini adalah langkah nyata untuk memanfaatkan potensi wisata yang kami miliki,” tuturnya, didengarkan langsung oleh Menteri Pariwisata, saat bersama-sama di Makassar. Selain mendukung kegiatan pariwisata dan event, Wali Kota Munafri juga menyampaikan bahwa Pemkot Makassar berencana untuk mengeksplorasi lebih dalam potensi wisata alam yang dimiliki kota ini, khususnya sektor kelautan. “Kami juga ingin mengakses beberapa destinasi baru, terutama yang berbasis alam dan laut, serta menggali potensi sumber daya lainnya yang ada di Kota Makassar,” ujarnya. Dengan anggaran yang telah disiapkan, Pemkot Makassar berencana untuk meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas menuju destinasi-destinasi tersebut, guna menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional. Tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, Munafri juga berharap agar Kementerian Pariwisata dapat memberikan dukungan lebih lanjut dalam mengembangkan potensi pariwisata Makassar. “Kami berharap ke depan, Kementerian Pariwisata dapat memberikan support untuk memaksimalkan potensi Kota Makassar sebagai destinasi wisata unggulan, melalui berbagai program dan promosi,” harap Appi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah kota dan kementerian terkait sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata dan menarik lebih banyak investor ke sektor ini. Apalagi, belakngan ini Kota Makassar telah menjadi salah satu kota yang berkembang pesat dalam sektor pariwisata, namun dengan potensi yang masih sangat besar, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapainya. “Kami ingin Makassar tidak hanya dikenal sebagai tempat event besar, tetapi juga sebagai tempat bagi kegiatan komunitas dan ekonomi kreatif yang semakin berkembang,” tutupnya. Pada kesempatan ini, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata sedang menyiapkan berbagai program unggulan untuk peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata, khususnya di bidang pendidikan. Salah satunya adalah pengembangan lebih banyak Politeknik Pariwisata di berbagai daerah dengan keunggulannya masing-masing. Diman, pendidikan di bidang pariwisata sangat penting untuk mengisi kekosongan tenaga kerja di industri pariwisata, bukan hanya untuk sektor pegawai negeri, tetapi lebih banyak untuk sektor industri. “Saat ini, sedang mengembangkan dua Politeknik lagi, yang akan semakin banyak membuka peluang bagi anak-anak bangsa untuk terlibat dalam industri pariwisata,” jelas Menteri Widiyanti. Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia pada tanggal 27 September mendatang, Menteri Widiyanti mengungkapkan bahwa Kementerian Pariwisata telah memulai gerakan wisata bersih, yang telah dilaksanakan pada 15 September lalu oleh mahasiswa dan dosen politeknik pariwisata di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan destinasi wisata dan memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi yang bersih dan berbudaya. Gerakan wisata bersih ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia yang tidak hanya indah, tetapi juga bersih dan ramah lingkungan. “Kami berharap gerakan ini dapat dilakukan di semua Politeknik Pariwisata untuk membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan dan budaya di destinasi wisata kita,” jelas Widiyanti. Widiyanti menegaskan bahwa dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan pariwisata yang berkualitas, Indonesia akan memiliki lebih banyak pelaku pariwisata yang mampu bersaing di pasar internasional. Pendidikan pariwisata adalah kunci untuk mengembangkan industri yang ada di Indonesia. Dengan penguatan pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata. “Saya yakin akan tercipta tenaga kerja yang handal dan siap mendukung perkembangan sektor pariwisata Indonesia ke depan,” tuturnya. Secara khusus ia memuji Poltekpar Makassar, betapa strategisnya peran institusi dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang unggul dan berdaya saing di kancah internasional. Menurutnya, Politeknik Pariwisata Makassar telah menunjukkan kualitas luar biasa dalam mencetak SDM pariwisata yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. “Saya sangat terharu melihat ada mahasiswi dengan kebutuhan khusus yang juga menjadi bagian dari proses pendidikan di sini. Ini adalah hal luar biasa dan sangat inklusif,” ujar Menteri Widiyanti di acara wisuda Politeknik Pariwisata Makassar. Menteri Widiyanti juga menekankan pengajaran kurikulum yang melibatkan aspek ekonomi serta pelestarian alam dan budaya, yang menurutnya sangat relevan dengan kebutuhan industri pariwisata saat ini. “Kurikulum yang mengajarkan bagaimana melestarikan alam dan budaya adalah langkah yang sangat tepat, dan saya berharap ini akan semakin menguatkan keunggulan Politeknik Pariwisata Makassar,” tambahnya.

ruminews.id, MAKASSAR – Pasca kebakaran yang melanda Gedung DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus lalu, perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah kota terus tertuju pada percepatan rencana pembangunan kembali fasilitas wakil rakyat tersebut. Untuk memastikan langkah akselerasi berjalan sesuai kebutuhan, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, melakukan kunjungan kerja ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025). Dalam agenda ini, Dirjen Dewi hadir bersama rombongan pejabat Kementerian PU dan disambut langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman. Sekwan DPRD Andi Rahmat Mappatoba, sejumlah unsur pimpinan DPRD, serta jajaran teknis SKPD seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Penataan Ruang, dan Camat Tallo-Tappocini. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kondisi pascakebakaran sekaligus melakukan perhitungan awal kebutuhan anggaran, sebagai bahan pertimbangan pengajuan pembangunan ulang yang rencananya akan mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, menyampaikan pihaknya melihat langsung kondisi terkini. Dari dari hasil kajian dan pengamatan, ada dua masa bangunan yang terdampak. Satu adalah bangunan yang dibangun dan diresmikan pada 1986. Usianya sudah lebih dari 40 tahun. “Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelas Dewi. Ia menambahkan, masukan Wali Kota Makassar turut menjadi pertimbangan. Mengingat standar bangunan era 1980-an sudah jauh berbeda dengan ketentuan saat ini, mulai dari skala gempa, jalur evakuasi, hingga sistem pengaman kebakaran. Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” tuturnya. “Sementara gedung tambahan yang dibangun tahun 2024 kondisinya re”latif baik dan hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga masih bisa dimanfaatkan setelah rehabilitasi,” paparnya, melanjutkan keterangan. Dewi menegaskan, jika skema rekonstruksi disetujui, gedung lama dipastikan harus diratakan. Namun proses tersebut memerlukan tahapan administrasi, termasuk penghapusan aset karena bangunan lama masih tercatat sebagai aset negara. “Tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan. Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan. Tetapi ada syarat seperti penghapusan aset yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” terangnya. Mengenai pembiayaan, Kementerian PU mengaku masih harus melakukan perhitungan ulang. Hitungan awal untuk rehabilitasi seluruh masa bangunan sebelumnya diperkirakan mencapai Rp50–55 miliar. Namun, dengan adanya opsi rekonstruksi total, angka tersebut akan berubah. Pihaknya akan melihat sumber anggaran penyesuaian sesuai kebutuhan nantinya. “Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50–55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” ujarnya. Pemerintah Kota Makassar sendiri sebelumnya telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar untuk gedung setinggi 10 lantai. Namun, jumlah lantai dan besaran anggaran final akan dipastikan setelah evaluasi kekuatan struktur selesai, yang diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan. “Jumlah lantai akan dibicarakan bersama Pemkot dan DPRD karena kebutuhan ruang saat ini tentu bertambah dibanding desain awal tahun 80-an,” kata Dewi. Untuk gedung baru yang mengalami kerusakan ringan, Dewi menargetkan proses rehabilitasi dapat selesai pada Desember 2025, sehingga awal tahun 2026 sudah bisa difungsikan kembali. Dirjen Cipta Karya kembali menegaskan bahwa hanya gedung lama yang akan direkonstruksi total, sedangkan gedung yang dibangun pada 2024 tidak akan diratakan. “Gedung tahun 2024 tidak terdampak berat, jadi cukup renovasi ringan. Untuk gedung lama, pasti desain ulang dan pembangunan baru,” tegasnya. Kunjungan ini menjadi langkah awal pemerintah pusat dan pemerintah kota dalam memastikan keamanan, standar teknis, dan efisiensi anggaran sebelum proses pembangunan kembali Gedung DPRD Makassar dimulai. Pemerintah Kota Makassar memastikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 September 2025. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat untuk membantu penyelesaian persoalan daerah, termasuk percepatan pemulihan pascatragedi kebakaran tersebut. “Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya yang ada di daerah akibat tragedi 29 September. Kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Dirjen (Cipta Karya),” katanya. “Insya Allah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan gedung ini dapat segera kita pakai kembali sebagai kantor DPRD Kota Makassar,” tambah Munafri saat mendampingi kunjungan kerja Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Makassar. Appi menekankan, momentum pembangunan ulang harus dimanfaatkan untuk menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru. Pemkot Makassar pun mengusulkan konsep rekonstruksi total untuk gedung lama yang dibangun tahun 1986. Inilah ia minta supaya direkonstruksi dengan kaidah-kaidah bangunan zaman sekarang. “Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga skala gempa yang harus disesuaikan. Jalur pemadam kebakaran dan evakuasi juga harus kita maksimalkan,” jelasnya. Menurutnyq, perbaikan bukan sekadar memulihkan fungsi, tetapi juga memastikan gedung DPRD menjadi bangunan publik yang lebih aman dan representatif untuk aktivitas pemerintahan ke depan. Pernyataan Wali Kota sejalan dengan hasil kaji cepat yang dipaparkan Dirjen Cipta Karya, yang merekomendasikan rekonstruksi total bagi gedung lama berusia lebih dari 40 tahun, sementara bangunan tambahan yang dibangun pada 2024 hanya memerlukan rehabilitasi ringan. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya juga telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp375 miliar dengan konsep 10 lantai, menyesuaikan kebutuhan ruang fraksi DPRD yang kini lebih besar dibanding desain awal tahun 1980-an. Munafri menegaskan, seluruh proses akan terus dikawal melalui koordinasi intensif bersama Kementerian PUPR agar pembangunan dapat dimulai sesegera mungkin. “Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” tutupnya.

ruminews.id, MAKASSAR – Di tengah dinamika aspirasi mahasiswa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menunjukkan sikap terbuka dan egaliter. Pasangan pemimpin Kota Makassar ini tidak ragu turun langsung menemui massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar yang sedang menggelar aksi di depan Balai Kota, Senin (15/9/2025). Tanpa pengawalan ketat, Munafri–Aliyah berbaur di tengah kerumunan demonstran untuk mendengarkan tuntutan yang disuarakan. Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjemput aspirasi warganya, khususnya kalangan mahasiswa, secara langsung dan tanpa jarak. Setelah menyapa dan berdialog singkat di lokasi aksi, Appi-Aliyah mengundang massa HMI masuk ke Ruang Sipakatau, Balai Kota. Di sana berlangsung diskusi terbuka, di mana para aktivis HMI menyampaikan sejumlah masukan dan harapan terkait kebijakan pemerintah kota. Munafri menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah menutup diri terhadap kritik dan masukan. “Pemkot tidak takut berdiskusi, tidak ragu berkolaborasi, dan tetap menerima aspirasi. Saya siap bertemu kapan saja. Jika disuarakan adalah murni pergerakan mahasiswa, kita bisa ketemu dan bicara,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Appi memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Makassar untuk menjawab berbagai persoalan sosial, mulai dari pengangguran, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pengelolaan lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Munafri menekankan komitmen pemerintah kota untuk menanggapi setiap aspirasi mahasiswa secara terbuka. “Pemerintah kota akan memberikan jawaban dari apa yang menjadi tuntutan teman-teman aktivis HMI, khususnya terkait isu kesenjangan sosial di Makassar,” ujarnya, merespon tuntutan kelompok HMI. Ia mengungkapkan, tingkat pengangguran di Kota Makassar berhasil ditekan signifikan. Makassar hari ini mampu menurunkan tingkat pengangguran dari dua digit menjadi satu digit. Sebelumnya 12,8 persen, sekarang tinggal 9,7 persen. Pemkot, kata dia, akan terus memaksimalkan program pelatihan vokasi agar angka pengangguran terus turun. “Pentingnya pendidikan formal dan kepemilikan ijazah sebagai modal dasar untuk memasuki dunia kerja,” jelasnya, secara detile. Soal pendidikan, Pemkot Makassar bekerja sama dengan berbagai asosiasi untuk menyediakan pendidikan informal bagi anak-anak putus sekolah di sejumlah kecamatan, seperti di kawasan Lorong Tamalate. “Anak-anak yang putus sekolah harus mendapatkan kesempatan memperoleh ijazah. Ini modal dasar mereka untuk bekerja,” tegas Munafri. Ia menambahkan, Pemkot juga meminta Kementerian Pendidikan menambah rombongan belajar (rombel) di 300 SD dan 56 SMP guna menampung siswa baru, terutama di wilayah yang kekurangan ruang belajar. Sistem zonasi akan diperbaiki dengan menambah sekolah penyangga, contohnya SMP di Jalan Samiun, untuk mengatasi lonjakan peminat. Selain itu, Pemkot memberikan dua pasang seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP guna meringankan beban rumah tangga. “Kalau orang tua ingin menambah seragam, silakan beli di luar sekolah. Sekolah bukan tempat bisnis,” tegasnya, menjawab poin-poin aspirasi dari HMI. Di bidang ketenagakerjaan, politisi Golkar itu menyebut, Pemkot telah menanggung jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan. Program jaminan hari tua juga akan diperluas agar pekerja memiliki tabungan pensiun. Seluruh anggaran dialokasikan dari APBD Kota Makassar melalui program BPJS Ketenagakerjaan. “Hingga kini, 81 ribu pekerja rentan sudah terlindungi, dan tahun ini targetnya mencapai 100 ribu orang,” ungkapnya. Masalah lingkungan menjadi perhatian serius. TPA Tamangapa yang hanya seluas 19,1 hektare kini menampung tumpukan sampah setinggi 16–17 meter dan terancam penuh dalam dua tahun. Munafri memaparkan langkah yang sudah ditempuh, cover soil (penimbunan tanah untuk kompos alami) dan perbaikan alur air lindi agar tidak mencemari lingkungan. Terkait rencana Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), Munafri menegaskan Pemkot masih melakukan negosiasi ulang karena beban biaya tipping fee yang tinggi, yakni Rp380 ribu per ton per hari. “Kami juga mendorong sistem pengelolaan sampah mandiri. Cukup dengan dua ember—memisahkan sampah organik dan non-organik—itu sudah sangat membantu,” ucapnya. Pemkot juga bergerak mengatasi krisis air di beberapa kawasan. Bersama PDAM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemkot memanfaatkan air baku dari Sungai Jeneberang dan membangun sambungan baru di Jalan Pontiku untuk mendistribusikan air ke wilayah utara dan timur Makassar. “Dalam waktu beberwla bulan ke depan, insya Allah persoalan air di Tallo dan Utara Kota bisa kita carikan solusi,” ujar Munafri. Menutup pemaparannya, Munafri menekanakan peran Makassar Creative Hub (MCH) sebagai pusat peningkatan keterampilan anak muda. Menurutnya, kehadiran program MCH bukan sekadar tempat pertunjukan, tapi ruang untuk upskilling dan job matching. Program MCH yang kini padat kegiatan akan diperluas ke 15 kecamatan agar bisa diakses lebih banyak pemuda. Di sana, anak muda bisa belajar kewirausahaan, bertemu perusahaan yang mencari tenaga kerja, hingga mendapatkan pelatihan keterampilan khusus. Appi yang juga Ketua IKA FH Unhas menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut lahir dari riset dan diskusi bersama akademisi serta pemangku kepentingan. “Kami mengajak semua pihak termasuk HMI untuk berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus kolektif,” tandasnya. Pada kesempatan ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis Pemerintah Kota Makassar. Hal itu disampaikan Ketua HMI Cabang Makassar, Sarah Agus Salim, usai mengikuti diskusi bersama jajaran pemerintah kota. “Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan diskusi sore ini. Sebagai mitra kritis, HMI akan terus mengawal setiap program pemerintah kota,” ujar Sarah. Ia menekankan bahwa aksi dan kehadiran HMI tidak membawa agenda tersembunyi ataupun kepentingan kelompok tertentu. “Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” tegasnya. Sarah menambahkan, HMI berkomitmen menjaga komunikasi konstruktif dengan Pemkot Makassar demi memastikan setiap kebijakan berpihak pada kepentingan publik, khususnya generasi muda dan masyarakat kecil.

ruminews.id, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengimbau seluruh warga masyarakat dan ormas serta pemuda untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing pasca insiden yang terjadi di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025) malam. Hal tersebut disampaikan sesat sebelum, bersilaturahmi dengan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin, Brigjen TNI Sugeng Hartono, S.E., M.M, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Mari kita rawat kebersamaan dan rasa persaudaraan demi terciptanya Kota Makassar yang aman, damai, dan jauh dari segala bentuk provokasi,” imbuh Munafri, di kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) malam. “Kota Makassar ini adalah rumah kita bersama. Dengan menjaga ketenangan dan saling menghargai, insya Allah Makassar akan selalu menjadi kota yang rukun dan maju bagi kita semua,” tambah Appi berupa ajakan menjaga kota Makassar. Munafri juga menegaskan bahwa demokrasi adalah ruang untuk menyampaikan aspirasi, namun harus dilakukan dengan cara yang benar dan tanpa kekerasan. “Namanya demokrasi, tolong sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Yang kita tolak adalah kekerasan, premanisme, dan tindakan yang melampaui batas. Karena akibatnya, saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban,” tegasnya. Lebih lanjut, Wali Kota mengingatkan agar masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, menjaga ketenangan dan kedamaian Makassar adalah tanggung jawab bersama. “Makassar ini tempat kita semua mencari nafkah, membesarkan anak-anak, dan membangun masa depan,” tutur Appi. “Karena itu, saya mengajak semua warga, mari kita jaga Makassar bersama-sama. Tidak ada lagi sekat, yang ada hanyalah warga Makassar yang ingin menjaga kotanya tetap damai, lanjut politisi Golkar itu. Munafri menutup dengan harapan agar seluruh proses penyelesaian pasca insiden dapat dijalani dengan kepala dingin, tanpa terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. “Mari kita buktikan bahwa warga Makassar mampu menjaga kotanya dengan persaudaraan dan kebersamaan,” pungkasnya. Pada kesempatan ini, Kadam dan jajaran berharap agar insiden terjadi di DPRD Kota Makassar, tak terulang. Apalagi kejadian hingga menelan korban jiwa.