Nasional

Nasional, Opini, Pemerintahan

Tangisan akar, batangnya di babat habis-habisan

ruminews.id – Platform media sosial dan pusat-pusat diskusi publik baru-baru ini digemparkan oleh laporan mengenai serangkaian peristiwa banjir yang melanda beberapa titik kota di Provinsi Sumatera, mencapai tingkat keparahan yang di luar catatan sejarah. Peristiwa ini dengan cepat melampaui kategori ‘bencana alam biasa’ dan memicu perdebatan sengit mengenai akar penyebabnya. Di tengah masyarakat, muncul dua perspektif utama yang saling berhadapan, namun sejatinya saling melengkapi: yang pertama berfokus pada kekuatan alam, dan yang kedua menyoroti kegagalan ekologis akibat ulah manusia. Satu perspektif yang dominan di awal adalah bahwa banjir masif ini semata-mata merupakan manifestasi dari fenomena alam yang ekstrem, khususnya luapan air sungai yang disebabkan oleh curah hujan yang intensitasnya luar biasa. Namun, perspektif lain yang lebih kritis muncul dan menyajikan argumen yang jauh lebih mendalam dan menyentuh inti permasalahan lingkungan di Sumatera: bahwa bencana ini adalah konsekuensi langsung dari kerusakan iklim dan lingkungan yang diakibatkan oleh penebangan pohon besar-besaran (deforestasi) dan alih fungsi lahan yang tak terkendali. Kita menyaksikan genangan yang meluas, arus yang merusak, dan lumpur yang membungkam kehidupan. Ini bukan lagi sekadar air yang tumpah, bukan pula kebetulan alam yang terjadi sesekali. Ini adalah konsekuensi, sebuah gema keras dari perlakuan keji terhadap bumi. Penderitaan di Bawah Kanopi yang Hilang Batang-batang pohon yang tegak dan perkasa, penjaga setia lereng dan hulu sungai. Kini mereka telah tumbang, dibungkam oleh gergaji, diubah menjadi komoditas, dan digantikan oleh monokultur atau hamparan tanah gundul yang tak berdaya. Dalam peristiwa yang terjadi Karl Marx memandang dari lensa teorinya bahwa ini adalah hasil dari kepentingan kelas Borjuis (pemilik modal/alat produksi) yang berupaya memaksimalkan keuntungan. Kepentingan ekonomi ini seringkali mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan daya dukung alam. Bukan hanya karena bencana alam, ada sebuah elegi tersembunyi yang jarang kita dengar: tangisan di bawah akar yang batangnya dibabat habis-habisan. #PrayForSumatera

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Mahasiswa Binaan Inkubator UMKM Makassar Raih Juara 2 KMI Expo 2025, Harumkan Nama Kota Daeng di Kancah Nasional

ruminews.id, Makassar — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Kota Makassar. Dua tim mahasiswa binaan Inkubator UMKM Makassar berhasil meraih Juara 2 pada ajang bergengsi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo 2025 yang berlangsung di Magelang, Jawa Timur. Pencapaian ini semakin istimewa karena diraih di tengah kompetisi ketat yang melibatkan 256 universitas dari seluruh Indonesia. Dua tim tersebut, yakni Tanahmu dan Brotem, tampil memukau di hadapan juri setelah melalui proses pendampingan intensif, penguatan branding, dan penyempurnaan kemasan produk yang dilakukan oleh Inkubator UMKM Kota Makassar bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Melalui pendampingan yang terukur dan terarah, kedua tim mampu menyajikan produk dengan tampilan profesional sekaligus memiliki nilai jual kuat—menjadikan mereka unggul di antara ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ucapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada para pembimbing yang telah memberikan arahan sejak masa persiapan hingga masa kompetisi. Peran para mentor dianggap sangat krusial dalam membentuk mental kompetitif, memperkuat ide bisnis, hingga meningkatkan kualitas presentasi produk mahasiswa. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh jajaran Inkubator UMKM Kota Makassar dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang telah mengambil peran sentral dalam proses penguatan branding dan packaging. Dukungan ini terbukti menjadi salah satu faktor dominan yang membuat tim Tanahmu dan Brotem tampil percaya diri dan mencuri perhatian para juri nasional. Keberhasilan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa lainnya di Kota Makassar untuk terus berinovasi, mengembangkan ide bisnis kreatif, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, capaian ini sekaligus mempertegas komitmen Makassar dalam membangun ekosistem kewirausahaan mahasiswa yang kuat, adaptif, dan semakin kompetitif di tingkat nasional. Dengan torehan prestasi ini, Makassar kembali menunjukkan bahwa generasi muda kota ini memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan UMKM masa depan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

Hari Guru Nasional: Luka di Balik Tanda Jasa

ruminews.id – Di setiap tanggal 25 November, kalender seolah menunjuk sebuah angka yang terukir emas. Hari Guru Nasional. Panggung megah telah disiapkan, lampu sorot menyala terang benderang, dan karpet merah terhampar seolah menyambut para dewa pengetahuan. Di atas podium, pidato-pidato manis mengalir laksana madu, memuji ketulusan, kesabaran, dan pengabdian tanpa batas. Bunga-bunga segar diserahkan, senyum-sumpai difoto, dan tepuk tangan meriah bergemuruh di ruangan ber-AC. Sebuah pertunjukan tahunan yang selalu sukses, sebuah drama yang skenarionya sudah ditulis rapi: memuja sang pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi, di balik tirai megah itu, di sisi lain panggung yang tak pernah tersorot kamera, sebuah narasi lain sedang berlangsung. Sebuah tragedi yang bisikannya serak oleh debu kegersangan dan tangis yang tertelan. Di sanalah kita menemukan mereka, para guru yang namanya hanya tercatat di buku absen sekolah pelosok. Mereka adalah arwah-arwah pengetahuan yang berkeliaran di antara dinding-dinding retak dan atap bocor, berjuang menyalakan lilin di tengah kegelapan literasi. Gaji mereka sering tertunda berbulan-bulan, sebuah penantian yang lebih melelahkan daripada mengajarkan huruf kepada anak-anak yang sulit fokus. Pemerintah, sang sutradara besar dalam drama ini, seolah sengaja memejamkan mata rapat-rapat, pura-pura tuli terhadap gerutuan perut yang kelaparan dan desakan hutang yang menggunung. Bagi mereka, guru-guru ini hanyalah figuran yang kehadirannya tidak terlalu penting selama panggung utama tetap berkilau. Lalu, ada para honorer, para pejuang abadi yang diikat kontrak semu. Bertahun-tahun mereka mengabdi, menanam ilmu di benak ratusan bahkan ribuan siswa, dengan harapan suatu hari akan diangkat menjadi bagian dari keluarga besar. Namun, musim semi bagi mereka tak kunjung tiba. Mereka terjebak dalam musim dingin kepastian yang tak berujung, menjadi kuli kerja intelektual dengan upah yang tak layak. Bianglala waktu berputar, presiden berganti, tapi nasib mereka tetap menggantung, seperti benang sutra yang siap putus. Ironi semakin menjadi-jadi ketika tinta pengabdian disalahartikan sebagai tinta kriminal. Seorang guru yang menegur siswanya karena berbuat salah, justru berhadapan dengan orang tua yang murka. Laporan polisi menjadi senjata murahan, dan ruang guru yang seharusnya sakral, berubah menjadi ruang interogasi. Kriminalisasi ini adalah luka yang paling dalam. Tangan yang seharusnya menulis ilmu dan kebaikan, justru dikepal oleh kebencian dan tuduhan. Lebih parah lagi, ketika seorang guru dipecat oleh pemerintahnya sendiri entah karena terlalu vokal menegur kecurangan atau karena mendidik siswa dengan cara yang dianggap “tidak sesuai standar” padahal ia sedang menjalankan tugas mulianya. Ia diberhentikan karena terlalu menjadi guru. Mereka dipukul, dibully, dan direndahkan martabatnya oleh orang tua yang seharusnya menjadi mitra, atau bahkan oleh siswa yang seharusnya mereka bimbing. Kekerasan fisik dan verbal ini menjadi mimpi buruk yang nyata, sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan di tengah semua deraan ini, kita kembali lagi ke panggung utama. Peringatan Hari Guru Nasional hanyalah seremonial belaka, sebuah upacara tanpa jiwa, sebuah evaluasi yang hanya menghitung jumlah acara, bukan mengukur kedalaman luka di dada para guru. Tidak ada sesi mendengar, tidak ada ruang untuk keluh kesah. Hanya klapping hands, tawa palsu, dan janji-janji yang akan terlupakan besok paginya. Frasa “Guru Tanpa Tanda Jasa” kini terasa begitu mengerikan. Ia bukan lagi sebuah pujian yang melambungkan derajat, melainkan sebuah diagnosis yang menyakitkan atas sebuah kondisi yang dipbiarkan. Ia adalah pembenaran atas ketidakadilan. “Ya, mereka memang tak pantas dapat jasa,” bisik narasi itu. Seolah-para guru telah menandatangani kontrak tak tertulis untuk menderita. Ketika tepuk tangan mereda dan bunga-bunga mulai layu, para pahlawan tanpa mahkota itu akan kembali ke realitanya. Kembali ke gaji yang belum cair, ke kontrak yang akan segera habis, ke rasa takut dikriminalisasi, dan ke luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Panggung telah usai, tetapi penderitaan mereka masih terus berlanjut, sepanjang tahun, hingga panggung megah itu dibangun kembali setahun kemudian, untuk menayangkan drama yang sama, dengan penderitaan yang sama pula. Selamat Hari Guru. Sebuah ucapan yang terasa pahit, seperti meminum kopi tanpa gula di pagi yang dingin.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan

Menakar Pidato Gibran di KTT G20 dari Kacamata Anak Muda

ruminews.id – Baru-baru ini, publik dibuat tercengang oleh Pidato Gibran Rakabuming Raka (Mas Wapres) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannes burg Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025) lalu, bagaimana tidak, Mas Wapres yang dikenal jarang berpidato di publik kini tampil gagah di forum dunia tersebut, meski citranya yang kerap dianggap plonga-plongo oleh beberapa nitizen yang tentu sampai saat ini masih meragukan skill pidato Mas Wapres. Namun, itu semua terbantahkan, Mas Wapres justru mengikis stigma tentang tak bisa berpidato, ia tampil gagah berani, potongan video di berbagai media sosial ramai memperlihatkan bagaimana ia santai bercakap-cakap dengan pemimpin dari berbagai negara yang hadir di forum tersebut. Sebagai generasi muda, tentu ini langkah baik yang harus di apresiasi, kita tak lagi bicara pemilu 2024, melainkan satu langkah penting untuk menyampaikan gagasan kepada dunia. Bagi penulis, pidato Mas Wapres di KTT G20 bukan sekadar seremoni diplomasi, tetapi juga cerminan arah kepemimpinan baru di Indonesia. Bagi generasi muda, momen tersebut menjadi semacam “uji panggung internasional” yang memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin muda membawa isu-isu global dengan gaya komunikasi yang berbeda dari generasi sebelumnya di era ketika ide jauh lebih dihargai daripada umur, kehadiran pemimpin muda seharusnya membawa angin segar bukan sekadar repetisi narasi lama. Dari perspektif anak muda, setidaknya ada tiga hal yang bisa ditakar dari penampilan Mas Wapres tersebut. Pertama, keberanian tampil dan mengambil ruang. Di tengah kritik dan keraguan publik terhadap kapasitasnya, Mas Wapres berani tampil di ruang global yang penuh sorotan. Bagi anak muda, keberanian semacam ini penting karena menunjukkan bahwa generasi baru bisa hadir di meja perundingan dunia, bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai aktor yang menyampaikan gagasannya. Kehadirannya di KTT G20 sekaligus membantah framing yang kerap menyebut bahwa Mas Wapres tidak bisa berbahasa inggris, namun nyatanya pronounciation atau cara mengartikulasikan kata sangat jelas dan khas gaya anak muda. Kedua, pilihan isu yang dibawakan. Mas Wapresmenyinggung soal ekonomi digital, UMKM, dan ketahanan pangan. Isu yang sangat dekat dengan denyut kehidupan generasi muda. Anak muda Indonesia menunjukkan minat besar dalam wirausaha, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, pidato Mas Wapres tentu sangatrelevan, meskipun bagi sebagian anak muda menilai bahwa penyampaiannya masih dianggap normatif dan belum memperlihatkan kedalaman analisis yang menampilkan visi jangka panjang. Artinya iya Mas Wapres bisa membaca teks dengan baik, namun belum tentu paham dengan konteks.Singkatnya, keberanian berbicara belum tentu sama dengan keberanian memimpin wacana. Ketiga, gaya komunikasi. Mas Wapres tampil lugas, ringkas, dan tidak berlarut-larut dengan permainan retorika. Gaya ini cocok dengan selera anak muda yang lebih menyukai komunikasi cepat dan to the point. Namun, sebagian lain melihat gaya tersebut terlalu kaku dan kurang menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat. Bahkan sebahagian menilai, teks yang dibacakan sudah dihafal atau hasil suara Artificial Intelegence (AI) yang kerap ia dengungkan ke publik. Dalam hal ini, anak muda cenderung menilai dan mencari figur yang bukan hanya komunikatif, tetapi juga mampu memancarkan arah perubahan dan empati sosial. Meski demikian, penulis mengapresiasi langkah penting Mas Wapres di forum KTT G20, ini sekaligus menunjukkantransisi kepemimpinan lintas generasi. Ia membuka ruang baru bahwa pemimpin muda Indonesia bisa hadir di panggung global, meski ruang itu masih memerlukan pembuktian lebih jauh. Bagi anak muda, yang terpenting bukan hanya tampil di forum internasional, tetapi membawa gagasan segar yang betul-betul menjawab keresahan generasi hari ini : pekerjaan layak (baca : 19 juta), pendidikan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, dan demokrasi yang sehat. Pada akhirnya, banyak anak muda menilai bahwa pidato Mas Wapres adalah langkah awal sebuah “teaser” bukan puncak capaian. Momen ini menjadi pengingat bahwa regenerasi kepemimpinan tidak boleh hanya menjadi slogan,ia harus organik baik secara gagasan, keberanian moral, dan keberpihakan pada publik. Mas Wapres sudah masuk ke forum global; kini generasi muda menunggu apakah ia akan memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan bahwa pemimpin muda Indonesia bukan hanya pewaris posisi, tetapi penggerak perubahan. “Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia” Soekarno Hatta

Daerah, Nasional, Papua, Pemerintahan, Uncategorized

Wagub Papua Buka Rakornas Gercin Indonesia, Apresiasi Peran Strategis Gercin dalam Pembangunan Tanah Papua

ruminews.id, Jayapura – Rakornas Gercin Indonesia di Jayapura Papua Dihadiri Pejabat Pusat dan Daerah Wagub Papua, Aryoko Alberto Rumaropen. Gercin Indonesia Memiliki Posisi Strategis  Memperkuat Semangat Kebangsaan Saat Hadiri Rakornas Gercin Indonesia, Wagub Papua Ajak Bersatu Bangun Enam Provinsi di Tanah Papua Wagub Papua, Rakornas Gercin Indonesia Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Papua menuju Transformasi Papua Baru Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Rumaropen, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia) yang melibatkan kepengurusan dari 6 Provinsi di Tanah Papua. Gelaran bergengsi ini dilaksanakan di Aula Lukmen Lantai 9, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Jumat (21/11/25). Dalam sambutannya, Wagub Aryoko menegaskan bahwa sebagai organisasi masyarakat, Gercin Indonesia memiliki posisi strategis dalam memperkuat semangat kebangsaan, mengisi ruang sosial, serta meneguhkan komitmen terhadap NKRI di Tanah Papua. “Gercin Indonesia adalah ormas yang membawa visi cinta tanah air. Perannya sangat penting dalam memperkuat kebersamaan dan menjadi bagian dari pembangunan Papua dan Indonesia,” ujar Wagub Aryoko melalui rilis media, Senin (24/11/2025). Harapan Rakornas: Rumuskan Kebijakan yang Konstruktif untuk Papua Wagub berharap Rakornas tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam membangun Papua yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, tujuan strategis Rakornas ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua menuju Transformasi Papua Baru yang maju dan harmonis, meliputi: peningkatan kualitas SDM Papua, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan profesional. Rakornas Gercin Indonesia turut dihadiri oleh: Dr. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI Bidang Kedaulatan Negara, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri,Dr Sumule Tumbo SE. M dan ajaran Forkopimda Provinsi Papua, Serta ketua, sekretaris, dan bendahara DPD dan DPC Gercin Indonesia Se-Tanah Papua. Gercin Indonesia Diapresiasi Sebagai Wadah Anak Papua Dalam kesempatan itu, Wagub Aryoko memberikan apresiasi mendalam kepada DPN Gercin Indonesia beserta seluruh jajaran yang telah konsisten memperkuat wawasan kebangsaan dan menjadi mitra strategis pemerintah. “Gercin Indonesia telah menjadi wadah bagi anak-anak Papua untuk berkontribusi dalam gerakan sosial kebangsaan. Papua bukan hanya penerima pembangunan, tetapi pelaku utama dan bagian penting dari masa depan Indonesia,” tegasnya. Menutup sambutannya, Wagub mengajak seluruh peserta Rakornas untuk menjadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat persatuan dan mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih. “Mari kita bangun enam provinsi di Tanah Papua dengan hati bersih, semangat persaudaraan, dan tekad untuk mewujudkan masa depan baru bagi anak cucu kita.” Ia juga berharap penyelenggaraan Rakornas ini membawa berkah dan menjadi langkah nyata menuju Papua yang lebih damai, maju, dan sejahtera. (red)

Daerah, Gowa, Makassar, Nasional

Kolaborasi Insinyur Muda dan Mahasiswa UINAM Dorong Mutu Proyek Strategis dan Layanan Perumahan Publik

ruminews.id – ​Makassar, 21 November 2025 – Tiga organisasi dalam satu kolaborasi, yaitu Forum Insinyur Muda (FIM) PII Sulawesi Selatan (Sulsel), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) UINAM, dan Forum Anggota Mahasiswa (FAM) PII UINAM, sukses berkolaborasi dalam kegiatan strategis. Acara ini mengusung tema “Penguatan Peran, Kompetensi, dan Teknologi Profesi untuk Menjamin Mutu Proyek Strategis Nasional dan Layanan Perumahan Publik”. ​Kegiatan ini bertujuan untuk mengakselerasi peran Insinyur dalam proyek strategis nasional, sekaligus memastikan kesiapan dan kompetensi insinyur muda dalam mengawal mutu dan kualitas konstruksi demi mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Dalam Penyampaian Materinya, Ketua FIM PII Sulawesi Selatan yang sekaligus Anggota DPR-RI Komisi V, Ir. Teguh Iswara Suardi, S.T., M.Sc, menyoroti urgensi infrastruktur yang berorientasi pada pembangunan regional. ​“Kami berharap ada integrasi transportasi antar daerah yang menghubungkan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Infrastruktur semacam ini tidak hanya akan menjadi solusi pengurangan kemacetan, tetapi juga berpotensi besar menjadi pembangkit ekonomi baru bagi masyarakat,” ujar Ir. Teguh. Diskusi inti dalam acara ini berfokus pada peran Insinyur (Engineer) sebagai penjamin mutu dan kualitas (quality control) proyek konstruksi, termasuk optimalisasi peran PII melalui inisiatif “Klinik PKP”. Klinik ini diharapkan menjadi pusat layanan konsultasi teknis dan sarana bagi masyarakat untuk menerapkan teknologi digital, demi meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan proyek, termasuk program perumahan publik. Kegiatan ini disambut antusias oleh para mahasiswa sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas diri. ​Ketua DEMA Saintek, Muh. Alwi Nur, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan investasi penting bagi masa depan mereka. “Kegiatan ini adalah langkah awal yang fundamental bagi mahasiswa. Ini merupakan persiapan penting untuk menghadapi tantangan dunia keprofesian yang kompleks dan dinamis di masa mendatang,” tegas Muh. Alwi Nur. ​Acara ini menegaskan komitmen bersama antara organisasi profesi, mahasiswa, dan akademisi dalam mencetak insinyur yang unggul, profesional, dan berintegritas tinggi untuk mengawal pembangunan nasional.

Hukum & Kriminal, Nasional, Opini, Pendidikan

Greenwashing dan Cultural Bleeding Politik Indonesia

ruminews.id – Dalam lanskap politik Indonesia kontemporer, dua gejala kembar semakin menonjol yaitu greenwashing politik dan cultural bleeding. Keduanya bukan sekadar istilah akademik, melainkan cara baru membaca bagaimana kekuasaan bekerja bukan melalui program konkret, tetapi melalui kosmetika naratif yang menciptakan ilusi moralitas. Politik dikemas sebagai “pelayanan publik”, tetapi realitasnya sering kali memantulkan pembusukan etis yang menggerogoti sendi demokrasi. Greenwashing politik di Indonesia mengambil bentuk janji-janji populis yang dibungkus jargon keberpihakan, seolah-olah seluruh kebijakan dirancang untuk rakyat kecil. Kandidat yang tidak pernah bersentuhan dengan problem struktural tiba-tiba tampil dengan citra kesederhanaan: naik motor ke pasar, mendadak merakyat di hadapan kamera, atau meminjam simbol-simbol kerakyatan untuk menutupi relasi kuasa oligarkis di balik layar. Narasi ekologis dan etis dipakai secara kosmetik bukan sebagai komitmen, tetapi sebagai alat branding politik. Di sisi lain, cultural bleeding menggambarkan luka budaya yang perlahan mengalir, peluruhan nilai-nilai dasar politik Indonesia yaitu pengabdian, amanah, dan tanggung jawab moral. Ketika politik tidak lagi dianggap sebagai tugas etis (politics as duty), tetapi sebagai lahan transaksi (politics as opportunity), budaya politik pun mengalami pendarahan. Yang bocor bukan hanya integritas individu, tetapi juga sistem nilai publik yang selama ini menjadi fondasi demokrasi. Fenomena ini tampak jelas dalam ritual elektoral. Survei politik menjadi alat legitimasi sekaligus instrumen intimidasi psikologis. Hasil survei tertentu dipoles sedemikian rupa hingga menyerupai realitas, padahal sering kali hanyalah peta buatan yang dirancang untuk mempengaruhi persepsi publik. Inilah fase di mana predator politik berkolaborasi dengan lembaga survei untuk melakukan electoral greenwashing yaitu mengaburkan fakta melalui angka – angka yang tampak ilmiah. Akibatnya, publik berada dalam situasi paradoks: percaya pada angka, tetapi kehilangan kepercayaan terhadap proses; percaya pada demokrasi, tetapi ragu pada para pengembannya. Terjadi pendarahan budaya politik, di mana masyarakat mulai menerima kebohongan sebagai kewajaran dan manipulasi sebagai bagian dari rutinitas pemilu. Politik kehilangan sakralitasnya sebagai panggilan pengabdian. Di tengah erosi nilai tersebut, pertanyaan mendesak muncul, Apakah demokrasi Indonesia masih memiliki ruang untuk memperbaiki diri? Jawabannya bergantung pada kemampuan kita memulihkan politik sebagai tugas moral, bukan sekadar kompetisi kosmetik. Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar prosedur elektoral; ia menuntut integritas budaya dan keberanian etis untuk menolak greenwashing politik dalam segala bentuknya. Jika tidak, maka cultural bleeding akan terus berlangsung secara perlahan, sunyi, namun mematikan. Dan politik sebagai pengabdian hanya akan menjadi kenangan normatif tentang sesuatu yang pernah kita miliki, tetapi gagal kita jaga

Daerah, Maros, Nasional

Bupati Maros InsyaAllah membersamai Vonny, Vonny: Gemilang Pagessa adalah Pemuda Potensial Berkiprah Di Provinsi

ruminews.id, Maros — Dari tanah yang subur dan penuh denyut harapan di Kabupaten Maros, hadir sebuah Apresiasi hangat dari Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam yang menegaskan InsyaAllah akan membersamai langkah Vonny Ameliani Suardi. Di tengah geliat pemuda dan arus perubahan yang terus bergulir di Sulawesi Selatan, dukungan itu terasa seperti angin sejuk yang menegakkan layar, memberi kekuatan pada perjalanan panjang yang akan ditempuh. Vonny menyambut apresiasi itu dengan penuh penghargaan. Di hadapan tokoh pemuda yang ikut menyimak, ia menyebut nama Gemilang Pagessa Ketua DPRD Kabupaten Maros yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Maros, sebagai salah satu pemuda potensial yang layak berkiprah lebih jauh di Provinsi Sulawesi Selatan. “Gemilang Pagessa adalah pemuda potensial yang sinarnya tak hanya tampak di Maros, tetapi bersinar di seluruh Sulawesi Selatan. Ia memiliki karakter, integritas, dan semangat yang dibutuhkan untuk membangun daerah ini,” ujar Vonny dengan nada penuh keyakinan. Dukungan Bupati Andi Syafril Chaidir Syam dan pengakuan Vonny terhadap kapasitas Gemilang Pagessa menghadirkan sebuah simpul harapan baru: bahwa langkah pemuda tak lagi berjalan sendiri, tetapi dibimbing, dijaga, dan diberi ruang untuk tumbuh menjadi kekuatan yang lebih besar bagi masa depan Sulawesi Selatan. Di bawah langit Biru KNPI, perjalanan baru ini mulai dituliskan pelan, pasti, dan penuh harapan.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Polewali Mandar

Polemik Perubahan SPMT PPPK Tahap 2 Polman: Dugaan Maladministrasi Menguat, Guru Menuntut Hak dan Transparansi

ruminews.id, Polewali Mandar — Polemik perubahan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang diterima PPPK Tahap 2 Kabupaten Polewali Mandar kembali mencuat setelah para guru mendapati bahwa tanggal SPMT mereka diubah secara sepihak, tanpa penjelasan resmi dan tanpa dasar hukum yang kredibel. Perubahan ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga telah berdampak langsung pada penundaan penggajian, sehingga merugikan banyak PPPK yang sudah bekerja sejak awal penugasan. Informasi dari pihak keuangan menyebutkan bahwa SPMT sebelumnya “ditolak sistem” apabila tidak bertanggal 1 Desember. Namun alasan ini semakin memperbesar tanda tanya. Jika sistem memang mengharuskan tanggal 1, mengapa tidak ditetapkan 1 November, mengingat banyak PPPK telah hadir dan melaksanakan tugas sejak awal November? Lebih jauh, Tanggal Mulai Tugas (TMT) telah ditetapkan BKN secara nasional pada 1 Oktober, sehingga sangat tidak logis apabila SPMT justru dimundurkan tanpa memperhatikan kehadiran faktual pegawai. Banyak PPPK mengaku sudah mengajar, sudah menjalankan amanah negara, dan telah mengeluarkan biaya pribadi selama melaksanakan tugas di lokasi penempatan. Namun perubahan SPMT secara mendadak membuat hak gaji mereka tertunda dan masa kerja mereka tidak dihitung sebagaimana mestinya. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya maladministrasi, tindakan administratif tanpa perencanaan yang matang, bahkan potensi konspirasi yang pada kondisi tertentu dapat mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, apabila perubahan dokumen tersebut terbukti menyebabkan kerugian bagi ASN. Atas kondisi tersebut, para PPPK melalui pernyataan sikap ini menyampaikan tuntutan tegas sebagai bentuk keberatan atas kebijakan yang tidak adil dan tidak transparan. Pertama, kami menolak penundaan penggajian PPPK yang terjadi akibat perubahan SPMT yang tidak terencana dan dilakukan tanpa dasar administratif yang jelas. Guru telah bekerja, dan hak mereka tidak boleh ditahan karena kesalahan birokrasi. Kedua, kami meminta pemerintah segera menerbitkan SPMT sesuai tanggal masuk kerja atau kehadiran nyata di lokasi penugasan. SPMT harus merepresentasikan fakta lapangan, bukan ditentukan berdasar alasan teknis yang tidak dapat diverifikasi. Ketiga, kami mendesak pemerintah menjamin kepastian pembayaran gaji pertama secara tepat waktu, khususnya bagi PPPK yang telah bekerja dan menanggung biaya pribadi selama melaksanakan tugas. Keempat, kami menuntut transparansi penuh dan komunikasi yang jelas terkait perubahan administrasi SPMT agar tidak lagi merugikan PPPK, baik di Polewali Mandar maupun di seluruh Indonesia. Kelima, kami meminta adanya skema kompensasi atau solusi administratif bagi PPPK yang telah mengeluarkan biaya pribadi selama masa penugasan akibat tertundanya hak gaji yang seharusnya mereka terima. Polemik SPMT ini tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan menjadi ujian terhadap integritas birokrasi daerah. Pertanyaan yang kini menggantung adalah apakah ini sekadar kesalahan teknis, atau justru indikasi penyimpangan sistemik yang harus segera diusut oleh Inspektorat dan Ombudsman?

Jakarta, Jakarta, Nasional

PB HMI Gelar ENERGY TALK: Dorong Peran Mahasiswa Wujudkan Indonesia Net Zero Emission

Ruminews.id, Jakarta, 18 November 2025 – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Periode 2024-2026 sukses menggelar diskusi publik bertajuk “ENERGY TALK” dengan tema sentral: “Peran Mahasiswa dan Pemuda dalam Menguatkan Ketahanan Energi Menuju Indonesia Net Zero Emission.” Acara yang diselenggarakan pada hari Selasa, 18 November 2025, pukul 14.00 WIB bertempat di Sadjoe Cafe and Resto Tebet ini, bertujuan untuk memantik kesadaran, diskusi kritis, dan kontribusi nyata dari kalangan mahasiswa dan pemuda terkait isu strategis energi nasional dan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emission (NZE). Diskusi ini menghadirkan narasumber terkemuka dari berbagai sektor: 1. Bambang Haryadi (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI) 2. Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D. (Sekjen Kementerian ESDM RI) 3. Dr. Ir. Ali Ahmudi, S.Si., MT, M.Si. (Direktur Eksekutif PUSKEP UI) Ketua Bidang ESDM PB HMI, Rizki Alif Maulana, dalam sambutannya menekankan bahwa transisi energi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kolektif, di mana mahasiswa dan pemuda harus mengambil peran sebagai agen perubahan. “Visi Indonesia Net Zero Emission pada tahun 2060 adalah peluang sekaligus tantangan terbesar generasi kita. Melalui Energy Talk ini, kami berharap dapat merumuskan langkah taktis agar semangat ini tidak berhenti di ruang diskusi, melainkan terwujud dalam advokasi kebijakan dan inovasi,” ujarnya. Ali Ahmudi, memandang bahwa mewujudkan ketahanan energi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia berpusat pada transisi energi bersih dan pemerataan akses. Menurutnya, “ Kemandirian energi dan kedaulatan harus diperjuangkan melalui proses transisi energi terbarukan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sinergi antar-pihak, memastikan akses yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sementara itu, Ahmad Amiruddin , Inspektur Madya Ketenagalistrikan memaparkan peran pemuda sebagai edukator dan penggerak komunitas. “Dengan menjadi fasilitator pelatihan dan kampanye kesadaran, pemuda dapat mengedukasi masyarakat tentang hemat energi, manfaat EBT, dan cara berkontribusi dalam transisi energi”. Terakhir Taofik Rofi Nugraha Ketua Pelaksana sekaligus sebagai Wasekjen ESDM PB HMI menegaskan bahwa PB HMI akan fokus dan membangun konsolidasi pemuda dan mahasiswa di seluruh Nusantara untuk sama-sama memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam mewujudkan Ketahanan Energi diberbagai sektor. Acara Energy Talk ini menegaskan posisi HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berkomitmen penuh untuk mengawal isu-isu strategis bangsa, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Scroll to Top