Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Internasional

Internasional, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Teknologi

Makassar–Yokohama Perkuat Proyek Kota Nol Karbon Lewat Sektor Transportasi dan Energi

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR –Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan kembali diperkuat melalui kolaborasi internasional. Bersama Kota Yokohama, Jepang, Makassar menginisiasi penguatan Proyek Kota Nol Karbon (Zero Carbon City Project) yang difokuskan pada sektor transportasi dan energi, dua kontributor utama emisi karbon di kawasan perkotaan. Kolaborasi City-to-City ini menjadi langkah strategis dalam merespons tantangan perubahan iklim global melalui pendekatan konkret, terukur, dan berjangka panjang. Melalui workshop yang melibatkan pemerintah, akademisi, serta sektor swasta, kedua kota berbagi pengalaman, teknologi, dan praktik terbaik dalam merancang transformasi menuju kota rendah emisi. Upaya ini tidak hanya menegaskan posisi Makassar sebagai kota yang adaptif dan visioner, tetapi juga membuka ruang transfer pengetahuan dan inovasi guna mempercepat transisi energi bersih dan sistem transportasi berkelanjutan, sejalan dengan agenda pembangunan hijau dan Smart City di Indonesia. Itu terlihat saat, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Workshop Zero Carbon City Project with Focus on Transportation and Energy through City-to-City Collaboration between Makassar City and City of Yokohama yang digelar di Onyx Ballroom Myko Hotel & Convention Center, Selasa (20/1/2026). Workshop ini merupakan bagian dari kolaborasi antar kota (City-to-City Collaboration) antara Kota Makassar dan Kota Yokohama, Jepang, yang difokuskan pada penguatan proyek Kota Nol Karbon melalui sektor transportasi dan energi sebagai dua penyumbang emisi terbesar di kawasan perkotaan. Munafri menyampaikan kolaborasi ini menegaskan bahwa tantangan perubahan iklim dan dekarbonisasi perkotaan merupakan agenda global yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. “Proyek ini dirancang sebagai program multiyears yang terstruktur dan berorientasi pada hasil nyata berupa penurunan emisi karbon yang terukur,” tambahnya. Ia menjelaskan, fokus utama proyek diarahkan pada dua sektor kunci, yakni transportasi dan energi. Pada sektor transportasi, kerja sama akan mengkaji penerapan teknologi pengendalian lalu lintas secara real-time maupun otonom untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi perjalanan, serta menekan emisi kendaraan bermotor. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong pengembangan kendaraan listrik beserta infrastruktur pendukungnya, termasuk stasiun pengisian daya dan fasilitas sepeda listrik berbasis energi surya, khususnya di kawasan prioritas dekarbonisasi. Sementara pada sektor energi, proyek ini membuka peluang pengembangan energi terbarukan dan teknologi hemat energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya atap, pemanfaatan teknologi surya generasi baru, serta kajian pemanfaatan panas limbah industri. Munafri menegaskan, pendekatan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan level energi bersih dan efisiensi energi, baik di sektor publik maupun swasta, sebagai fondasi pembangunan jangka panjang yang rendah karbon. “Kami menyadari bahwa transformasi menuju kota nol karbon membutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. Namun dengan kolaborasi yang kuat, perencanaan yang matang, dan inovasi berkelanjutan, Makassar mampu mengambil peran aktif dalam agenda global penanggulangan perubahan iklim,” jelasnya. Ia berharap kerja sama dengan Kota Yokohama dan Nippon Koei tidak hanya menjadi ajang transfer teknologi, tetapi juga transfer pengetahuan dan praktik tata kelola kota berkelanjutan, serta dapat menjadi model kolaborasi City-to-City bagi kota-kota lain di Indonesia. Sementara itu, Konsulat Jepang untuk Makassar, Ohashi Koichi, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya workshop tersebut dan menilai Makassar sebagai kota yang strategis untuk pengembangan kota pintar yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Indonesia. Ia juga mengapresiasi rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara ASEAN-Japan dan kelompok usaha terkait kerja sama kendaraan listrik, termasuk rencana pendirian perusahaan patungan dan fasilitas perakitan lokal yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan SDM, serta penciptaan lapangan kerja. “Kerja sama antar kota yang didukung sektor swasta seperti ini merupakan implementasi nyata konsep Smart City. Kami berharap kolaborasi Makassar dan Yokohama dapat menjadi contoh bagi pengembangan kota berkelanjutan di kawasan ASEAN,” pungkasnya. (*)

Internasional, Jakarta, Nasional

Beranda Migran Dampingi Keluarga Korban Kebakaran Tai Po, Hong Kong

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Nasional /

ruminews.id – Beranda Migran menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi kebakaran besar di Wang Fung Court, Tai Po, Hong Kong, pada Rabu, 26 November 2025. Tragedi ini telah merenggut nyawa 9 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Selain kehilangan orang tercinta, peristiwa ini juga menimbulkan kerentanan baru bagi keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, khususnya risiko penipuan, pemotongan hak, serta penyalahgunaan informasi. Beranda Migran berharap para korban mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menghadapi masa duka ini. Merespons situasi tersebut, Beranda Migran segera melakukan pendekatan dengan membangun komunikasi langsung kepada keluarga korban. Sejak awal, Beranda Migran menempatkan perlindungan hak PMI dan pencegahan praktik tidak bertanggung jawab yang kerap menyasar keluarga korban sebagai fokus utama pendampingan. Terhitung sejak 3 hingga 6 Desember 2025, tim kerja Beranda Migran, dengan dukungan KOPPMI serta jaringan pendukung lainnya, telah mengunjungi secara langsung kediaman sembilan keluarga korban. Kunjungan dilakukan ke berbagai daerah asal korban, yaitu Blitar, Malang, Kediri, Ponorogo, Cilacap, Semarang, Indramayu, dan Grobogan. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Beranda Migran melakukan pendataan awal sekaligus memberikan edukasi “Know Your Rights” kepada keluarga korban. Edukasi ini bertujuan memastikan keluarga memahami hak-hak korban secara utuh, mekanisme santunan dan bantuan yang sah, serta mengenali potensi modus penipuan yang kerap muncul pasca-tragedi, terutama ketika keluarga berada dalam kondisi duka dan rentan secara psikologis. Selain pendampingan edukatif, Beranda Migran juga menyalurkan uang duka cita solidaritas yang dihimpun dari PMI di Hong Kong kepada keluarga korban. Penyaluran dilakukan secara langsung dan transparan sebagai bentuk solidaritas komunitas PMI serta dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan. Melalui kunjungan ini Beranda Migran juga melakukan pengumpulan kontak-kontak penting keluarga korban untuk membangun jalur komunikasi jangka panjang. Langkah ini dilakukan guna memudahkan kerja-kerja advokasi, pendampingan lanjutan, dan respons cepat apabila di kemudian hari keluarga membutuhkan bantuan administratif, hukum, maupun bentuk pendampingan lainnya. Beranda Migran menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama keluarga korban, tidak hanya pada masa awal duka, tetapi juga dalam memastikan keadilan, perlindungan hak, dan martabat PMI tetap terlindungi secara utuh. Tragedi kebakaran Tai Po menjadi pengingat bahwa perlindungan pekerja migran tidak berhenti di negara penempatan, melainkan juga termasuk pendampingan psikologis, informasi, hingga bantuan hukum terhadap keluarga PMI yang ditinggalkan di kampung halaman. Pekerja Migran Indonesia Bersatu, Bersolidaritas, Berjuang!

Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Hari Migran Internasional 2025, IMA Desak KP2MI Bertanggung Jawab Atas Korban Kebakaran Tai Po

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda /

ruminews.id -Pada 18 Desember 2025, dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional 2025, IMA Desak KP2MI Bertanggungjawab atas PMI Korban Kebakaran Tai Po Hongkong dan Menyiapkan Mekanisme krisis bagi PMI dalam Situasi Darurat. International Migrants Alliance (IMA) Indonesia bersama Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan berbagai organisasi kolaborator dan solidaritas menggelar aksi di depan kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada pukul 11.00–17.00 WIB. Aksi tetap berlangsung meskipun diguyur hujan dan dihadiri sekitar 50an peserta. Aksi diisi dengan orasi, pembacaan puisi, pembagian siaran pers, serta pembentangan poster tuntutan. Para purna pekerja migran Indonesia yang tergabung dalam Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI) dari berbagai wilayah, Cilacap, Bandung, Yogyakarta, dan Jabodetabek kemudian menyampaikan orasi yang menegaskan kegelisahan mereka mengenai bagaimana selama puluhan tahun Indonesia mengirim PMI, negara belum menunjukkan perlindungan nyata. Hal ini tercermin dari banyaknya kasus kematian, penyiksaan, penahanan, hukuman mati, hingga PMI yang hilang di luar negeri. KOPPMI juga menyoroti ketiadaan mekanisme reintegrasi yang membuat banyak purna migran tetap terjebak dalam kemiskinan. Selain dari komunitas purna migran, berbagai elemen solidaritas turut pula membagikan dukungan misalnya, Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa berbagai beban yang ditanggung PMI, khususnya perempuan, merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang dilegitimasi oleh kebijakan negara yang abai terhadap keselamatan pekerja migran perempuan. Sembada Bersama mengangkat kondisi pekerja perkebunan di kawasan perbatasan Malaysia Timur yang menghadapi jam kerja tidak manusiawi, kekerasan aparat Malaysia maupun Indonesia, serta nasib anak-anak PMI undocumented yang lahir di Malaysia dan hidup tanpa status kewarganegaraan serta perlindungan negara. KSPSI Pembaharuan menyoroti bahwa perubahan kelembagaan dari BNP2TKI menjadi KP2MI tidak membawa perbedaan signifikan dalam praktik perlindungan PMI, terutama akibat lemahnya kemauan politik pemerintah. GSBI menegaskan bahwa tidak terakomodasinya PMI dalam skema ketenagakerjaan nasional membuat posisi PMI sangat rentan dan membatasi cakupan advokasi serikat pekerja. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) menyampaikan solidaritas lintas sektor dan menegaskan kesamaan perjuangan antara PMI dan pekerja kreatif serta pekerja freelance yang sama-sama belum diakui secara utuh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Aksi juga disemarakan oleh pembacaan puisi oleh KOPPMI Cilacap sebagai ekspresi duka dan perlawanan. Aksi ditutup dengan orasi ketua IMA, Eni Lestari. Eni Lestari menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, peristiwa kebakaran tersebut menjadi pengingat pahit bahwa migrasi tenaga kerja masih sarat bahaya, meskipun pemerintah terus mengampanyekan narasi “migrasi aman” dalam berbagai kebijakan dan pernyataan resmi. Ia juga menegaskan bahwa kerentanan bukan hanya dialami oleh satu kelompok tertentu. Pekerja migran di berbagai sektor, mulai dari pekerja rumah tangga dan caregiver* anak buah kapal, buruh pabrik, hingga pekerja perkebunan menghadapi risiko yang sama. Mereka kerap terjebak dalam eksploitasi, penipuan, jerat utang, perdagangan orang, kerja paksa, hingga kekerasan fisik dan seksual yang dalam banyak kasus berujung pada kematian. Eni juga menyoroti akar persoalan yang lebih dalam. Ia menilai negara belum mampu menyediakan lapangan kerja yang layak dan aman di dalam negeri, sehingga jutaan orang terdorong mencari nafkah ke luar negeri. Ironisnya, ketika para pekerja migran berhasil mengirim remitansi yang menopang ekonomi nasional, kontribusi tersebut dirayakan. Namun saat bencana dan krisis menimpa, kehadiran negara justru terasa lamban dan tidak memadai. Kritik serupa diarahkan pada kerangka hukum yang berlaku. Menurut Eni, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 masih menyisakan banyak celah. Regulasi tersebut dinilai terlalu sempit karena hanya mengatur pemulangan PMI dalam kondisi tertentu seperti perang, bencana alam, wabah, atau deportasi. Dalam situasi krisis di luar kategori tersebut, negara tidak memiliki kewajiban jelas untuk menjamin bantuan finansial, pendampingan psikologis, maupun penyediaan tempat tinggal sementara bagi PMI dan keluarganya. Bagi Eni, tragedi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Tanpa perubahan kebijakan yang berpihak pada keselamatan dan hak pekerja migran, slogan perlindungan hanya akan berhenti sebagai jargon, sementara risiko di lapangan terus dibayar mahal oleh para pekerja dan keluarga mereka. Melalui aksi ini, IMA menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu: Memberikan bantuan dan pelayanan konkret bagi seluruh PMI dan keluarga korban kebakaran Tai Po. Menyediakan mekanisme pelayanan dan bantuan bagi PMI dalam situasi krisis dan darurat. Melibatkan migran dan keluarga dalam perumusan serta pengawasan kebijakan migrasi. Memasukkan seluruh PMI ke dalam perlindungan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terakhir, IMA juga menyerukan kepada seluruh PMI dan keluarganya untuk bersatu, memperkuat organisasi dan aliansi, serta membangun solidaritas lintas sektor di dalam dan luar negeri.

Hukum, Internasional, Opini

America First, Dunia Last

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Opini /

ruminews.id – Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika sebuah negara yang selama puluhan tahun gemar menyebut dirinya “penjaga ketertiban dunia” tiba-tiba mulai menarik kursinya dari meja bersama. Dunia pun bertanya: siapa sebenarnya yang sedang ditinggalkan… PBB, atau nurani dan kesadaran global? Ketika Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menarik diri dari berbagai badan internasional di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagian orang bersorak atas nama kedaulatan nasional, sementara sebagian lain mengernyitkan dahi. Alasannya terdengar sederhana dan menggugah emosi: “kepentingan nasional di atas segalanya.” Tapi sejak kapan kepentingan nasional bisa hidup sendirian di planet yang saling terhubung seperti kabel charger, kalau satu putus, yang lain ikut gelap? Langkah ini dijual sebagai keberanian melawan “agenda global”. Padahal, jika kita jujur, yang sering terjadi justru sebaliknya di mana dunia tidak sedang dikuasai agenda global, tapi agenda kekuasaan. PBB dengan segala cacat dan birokrasi panjangnya, memang bukan malaikat. Namun PBB adalah satu-satunya ruang di mana negara besar dan kecil setidaknya dipaksa duduk satu meja, saling mendengar sebelum saling menembak. Menarik diri dari ruang itu bukanlah sikap gagah, tapi pengakuan bahwa dialog kalah pamor dibanding monolog bersenjata. Ketika Amerika menjauh dari forum bersama, konflik global justru terasa makin dekat. Api di satu sudut dunia cepat menjalar ke sudut lain. Harga pangan naik, pengungsi bertambah, dan ketegangan geopolitik mengeras. Dunia seperti panggung sandiwara tanpa sutradara yang aktor utamanya keluar, lampu masih menyala, tetapi naskah berantakan. Apakah ini yang disebut “America First”? Atau lebih tepatnya “America Alone”? Ada paradoks di sini. Negara paling kuat secara militer dan ekonomi justru merasa paling terancam oleh meja perundingan. Seakan-akan berdialog adalah tanda kelemahan, bukan kebijaksanaan. Padahal sejarah berulang kali mengajarkan satu pelajaran sederhana bahwa perang selalu lebih mahal daripada damai, hanya saja tagihannya datang belakangan dan ujungnya dibayar oleh rakyat, bukan oleh elite yang gemar berpidato. Maka, ketika narasi “keluar dari PBB” digaungkan dengan nada heroik, publik patut curiga. Ini bukan kisah pahlawan yang memutus rantai penindasan, tapi cerita negara adidaya yang memilih jalan pintas dengan memutus ikatan tanggung jawab bersama. Dunia tidak serta-merta runtuh hari ini, tetapi retaknya sudah mulai terasa. Dan dalam dunia yang saling terhubung, retakan kecil sering kali sudah cukup untuk menjatuhkan seluruh bangunan. Singkatnya, masalahnya bukan soal Amerika boleh atau tidak memprioritaskan dirinya. Semua negara melakukannya. Masalahnya adalah ketika kepentingan diri dipisahkan dari nasib dunia, seolah bumi ini apartemen pribadi, bukan rumah bersama. Di titik itulah kebijakan berubah menjadi provokasi, dan “kepentingan nasional” menjelma menjadi alasan klasik untuk membiarkan kekacauan global berjalan tanpa rem. [Erwin]

Ekonomi, Hukum, Internasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Demokrasi Beraroma Minyak: Wajah Kolonialisme Munafik Amerika di Abad Modern

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Internasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Amerika Serikat selalu piawai memainkan peran ganda (baca: Munafik) di panggung dunia. Satu tangan membawa pidato tentang demokrasi dan HAM, tangan lain sibuk mengunci brankas sumber daya negara lain. Venezuela adalah cermin paling jujur dari kelicikan itu. Cermin yang kalau AS mau bercermin, mungkin akan retak karena malu. Di atas kertas, Venezuela disebut “gagal” karena salah urus ekonomi. Di balik layar, negara itu dicekik secara sistematis lewat sanksi ekonomi yang brutal. Ibaratnya, seseorang diceburkan ke sungai, lalu ketika ia hampir tenggelam, si pencebur berteriak, “Lihat! Dia tidak bisa berenang.” Sejak sanksi finansial dan embargo minyak diberlakukan, akses Venezuela terhadap pasar global, sistem perbankan internasional, dan teknologi energi diputus. Pendapatan negara anjlok, impor obat dan pangan tersendat, mata uang terjun bebas. Lalu Washington menunjuk semua itu sebagai bukti “kegagalan sosialisme”. Logika seperti ini hanya masuk akal di ruang rapat imperium, bukan di kelas filsafat dasar. Ironinya semakin kental ketika kita ingat bahwa Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi anehnya, justru negara dengan cadangan minyak raksasa itu “tidak boleh” menjual minyaknya secara bebas. Mengapa? Karena minyak Venezuela tidak lagi tunduk pada kepentingan korporasi energi AS. Maka resep lama kolonialisme pun dikeluarkan dari lemari. Delegitimasi pemerintah, perang narasi, sanksi ekonomi, dan tentu saja dukungan terselubung pada oposisi yang lebih “kooperatif”. Ini bukan diplomasi, tapi lebih tepat disebut perampokan berseragam hukum internasional versi Washington. Amerika juga gemar berbicara soal penderitaan rakyat Venezuela, seolah-olah penderitaan itu jatuh dari langit. Padahal, laporan demi laporan dari lembaga internasional menunjukkan bahwa sanksi ekonomi berkontribusi langsung pada krisis kemanusiaan disana, mulai dari kelangkaan obat, runtuhnya layanan publik, dan kemiskinan yang melonjak. Namun di telinga pejabat AS, fakta-fakta ini berubah menjadi noise yang tidak penting. Yang penting adalah menjaga narasi bahwa AS selalu di sisi “kebebasan”, meski kebebasan itu datang bersama kelaparan. Lebih tragis lagi, AS mengklaim menentang kolonialisme, sambil mempraktikkan kolonialisme gaya baru. Tidak perlu kapal perang dan bendera ditancapkan. Cukup dengan sanksi, kontrol dolar, dan tekanan diplomatik. Ini kolonialisme finansial di mana wilayah tidak dijajah, tapi nadi ekonominya dikuasai. Kalau dulu kolonialisme merampas tanah dan rempah, kini kolonialisme merampas akses pasar dan sistem pembayaran. Bedanya hanya kosmetik, esensinya sama, yaitu keserakahan!. Dan jangan lupa standar ganda yang sudah menjadi ciri khas. Ketika negara lain melakukan nasionalisasi sumber daya, itu disebut “otoritarian” dan “ancaman demokrasi”. Tapi ketika AS dan sekutunya melindungi korporasi energi mereka dengan intervensi politik dan militer, itu disebut “menjaga stabilitas global”. Seolah-olah demokrasi hanya sah jika hasilnya menguntungkan Wall Street. Venezuela tentu saja bukan negara tanpa masalah. Korupsi, salah urus, dan konflik politik internal adalah fakta yang tidak perlu disangkal. Tapi menjadikan masalah internal itu sebagai dalih untuk menghancurkan ekonomi sebuah bangsa adalah bentuk kemunafikan kelas dunia. Seorang filsuf mungkin akan berkata: ini bukan soal ideologi, ini soal kerakusan yang disamarkan sebagai moralitas. Pada akhirnya, kisah Venezuela membuka mata kita tentang satu hal sederhana bahwa penderitaan rakyat sering kali bukan akibat kegagalan bangsa itu sendiri, tapi hasil dari permainan kuasa global yang dingin dan kalkulatif. Amerika Serikat boleh terus berkhotbah tentang demokrasi, tapi selama praktiknya adalah mencekik negara lain demi kepentingan sendiri, khotbah itu tak lebih dari brosur iklan yang indah di kata-kata, busuk di kenyataan. Jika ini disebut kepemimpinan global, maka dunia sedang dipimpin oleh kemunafikan yang sangat keji, dan Venezuela telah membayarnya dengan terlalu mahal. [Erwin]

Internasional, Makassar, Nasional, Opini

Siapa yang Menentukan Awal Tahun?

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Nasional, Opini /

ruminews.id – Setiap awal tahun, kita seperti melakukan ritual yang sama. Hitungan mundur, kembang api, ucapan selamat, lalu harapan-harapan baru yang ditulis dengan rapi meski sering berakhir berantakan. Tetapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya: mengapa tahun baru harus dimulai di bulan Januari? Apakah itu ketentuan alam semesta, atau hanya kebiasaan yang kita terima tanpa berpikir? Jawabannya mengejutkan sekaligus membumi… Tahun baru dimulai Januari karena keputusan politik!. Dulu, jauh sebelum kalender tergantung rapi di dinding rumah, bangsa Romawi memulai tahun pada bulan Maret. Masuk akal. Maret adalah awal musim semi, masa tanah kembali subur, tentara bisa berangkat perang, dan kehidupan bergerak lagi setelah dingin panjang. Bahkan jejaknya masih kita pakai sampai sekarang. September berarti bulan ketujuh, Oktober bulan kedelapan, November bulan kesembilan, Desember bulan kesepuluh. Itu semua hanya masuk akal kalau Maret adalah bulan pertama. Lalu kenapa Januari tiba-tiba maju ke depan? Pada abad ke-2 sebelum Masehi, negara Romawi menghadapi masalah klasik yang selalu dihadapi kekuasaan yaitu urusan administrasi dan perang. Para pejabat negara harus segera dilantik agar bisa memimpin pasukan dan menjalankan pemerintahan. Jika menunggu Maret, negara bisa terlambat mengambil keputusan penting. Maka Senat Romawi memutuskan pejabat dilantik 1 Januari. Pelan tapi pasti, awal tahun ikut berubah. Jadi, Januari bukan dipilih karena paling suci, paling kosmis, atau paling filosofis. Januari dipilih karena paling praktis. Beberapa abad kemudian, Julius Caesar merapikan kalender yang sudah semrawut. Lalu Gereja Barat mengadopsinya. Setelah itu, Eropa menyebarkannya ke seluruh dunia lewat perdagangan dan kolonialisme. Maka hari ini, satu dunia serempak menghitung waktu dengan cara yang sama, bukan karena semua sepakat secara filsafat, tapi karena sejarah berjalan ke arah itu. Di titik ini, kita belajar satu hal penting bahwa waktu bukan hanya urusan alam, tapi juga urusan kekuasaan. Matahari memang terbit dan tenggelam tanpa minta izin. Tapi kapan kita menyebutnya “awal tahun”, “awal bulan”, atau “hari libur nasional”, itu sepenuhnya keputusan manusia. Kalender bukan sekadar alat hitung hari, melainkan peta cara kita menata hidup bersama. Islam sendiri memberi pelajaran serupa. Tahun Hijriah dimulai bulan Muharram, padahal peristiwa hijrah Nabi terjadi di Rabiul Awal. Artinya, bahkan dalam agama, awal tahun adalah hasil pertimbangan rasional dan sosial, bukan sekadar kronologi peristiwa. Maka, saat kita merayakan tahun baru, mungkin pertanyaannya bukan hanya “target apa tahun ini?”, tapi juga “siapa yang menentukan ritme hidup kita?” Apakah kita sepenuhnya sadar, atau sekadar ikut arus kalender? Akhirnya, Januari hanyalah nama. Yang membuatnya bermakna bukan tanggalnya, tapi kesadaran kita mengisi waktu. Sebab waktu yang sama bisa terasa panjang bagi yang tertekan, dan terasa singkat bagi yang menikmati hidup. Kalender boleh seragam, jam boleh sinkron, tapi makna waktu…. itu urusan kita masing-masing. Dan di situlah filsafat diam-diam bekerja, tanpa perlu kembang api. [Erwin]

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi, Uncategorized

Nexus: Ketika Jaringan Informasi Menjadi Arena Politik Peradaban

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Teknologi, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Yuval Noah Harari, melalui bukunya Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, sesungguhnya sedang mengajukan satu tesis besar: peradaban manusia tidak dibangun oleh kebenaran, melainkan oleh jaringan informasi yang dipercaya bersama. Dari mitos leluhur hingga kecerdasan buatan, sejarah manusia adalah sejarah tentang siapa yang mengendalikan arus informasi dan untuk kepentingan apa. Dalam perspektif komunikasi politik, argumen ini sangat relevan. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada senjata atau teritori, melainkan pada kemampuan membentuk narasi yang hidup di dalam jaringan. Negara, demokrasi, bahkan konsep kedaulatan publik bertahan karena dipercaya, dibicarakan, dan direproduksi secara kolektif. Jaringanlah yang memungkinkan jutaan orang, yang tidak saling mengenal, merasa menjadi bagian dari satu komunitas politik. Harari menegaskan bahwa keunggulan Homo sapiens tidak bersumber dari kecerdasan individu, tetapi dari kapasitas berkolaborasi dalam skala besar melalui fiksi kolektif uang, hukum, agama, dan ideologi. Dalam bahasa komunikasi modern, fiksi ini bekerja sebagai grand narrative yang mempersatukan publik. Tanpa jaringan informasi, narasi tersebut akan runtuh, dan bersamanya runtuh pula legitimasi kekuasaan. Sejarah media memperlihatkan pola yang konsisten. Lukisan gua berfungsi sebagai simbol kolektif, tulisan paku memungkinkan administrasi negara, kitab suci membangun otoritas moral, dan media sosial kini menjadi ruang produksi makna politik. Algoritma TikTok, X, dan Meta bukan sekadar teknologi distribusi pesan, tetapi aktor politik non-negara yang menentukan apa yang terlihat, dipercaya, dan diperdebatkan publik. “Informasi tidak selalu menginformasikan; ia menghubungkan, bahkan ketika ia adalah kebohongan.” Pernyataan Harari ini menemukan pembenarannya dalam berbagai studi komunikasi politik. Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) di Science menunjukkan bahwa informasi palsu menyebar lebih cepat dan luas dibandingkan informasi faktual, terutama karena daya emosionalnya. Dalam konteks digital, kebenaran kalah bukan karena lemah secara rasional, tetapi karena kalah secara algoritmik. Kasus global memberikan bukti konkret. Skandal Cambridge Analytica dalam Pemilu AS 2016 memperlihatkan bagaimana data, psikometri, dan mikro-targeting digunakan untuk memanipulasi preferensi politik pemilih. Di Myanmar, laporan PBB (2018) menyimpulkan bahwa Facebook berperan signifikan dalam menyebarkan ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya. Sementara dalam konflik Palestina–Israel, berbagai riset media menunjukkan bagaimana algoritma media sosial memperkuat disinformasi, dehumanisasi, dan polarisasi ekstrem bukan karena niat moral, tetapi karena logika engagement. Di titik inilah Harari mengajukan kritik paling radikal: kecerdasan buatan bukan sekadar alat, melainkan sistem pengambil keputusan otonom. AI memiliki kecerdasan instrumental kemampuan mencapai tujuan—tetapi tidak memiliki kesadaran, empati, atau tanggung jawab moral. Dalam etika AI, ini sejalan dengan peringatan Nick Bostrom (2014) dan Shoshana Zuboff (2019): ketika keputusan publik diserahkan pada sistem yang hanya mengoptimalkan efisiensi dan atensi, maka nilai kemanusiaan berisiko terpinggirkan. Fenomena shared hallucinations narasi keliru yang diproduksi AI dan dipercaya secara kolektif menjadi ancaman serius bagi demokrasi deliberatif. Ketika publik tidak lagi berbagi realitas yang sama, ruang diskusi rasional runtuh. Politik berubah menjadi kompetisi algoritmik, bukan pertarungan gagasan. Namun, Nexus tidak berhenti pada pesimisme. Pesan terpenting Harari adalah penolakan terhadap determinisme teknologi. AI adalah hasil pilihan politik manusia, bukan takdir sejarah. Desain algoritma, regulasi platform, literasi digital, dan etika teknologi adalah wilayah keputusan kolektif bukan domain teknokrat semata. Pertanyaan Harari, “Jika kita tidak bisa mengubah masa depan, untuk apa membicarakannya?”, seharusnya dibaca sebagai seruan politik. Membicarakan AI, disinformasi, dan jaringan informasi bukan sekadar wacana akademik, melainkan bentuk tanggung jawab warga dalam mempertahankan masa depan demokrasi. Di era ketika jaringan informasi mampu membentuk realitas sosial, pertarungan sesungguhnya bukan antara manusia dan mesin, melainkan antara nilai kemanusiaan dan logika algoritma. Nexus mengingatkan kita: peradaban tidak runtuh karena teknologi terlalu canggih, tetapi karena manusia gagal mengendalikan jaringan yang mereka ciptakan sendiri. La Ode Muhamad Yuslan Manusia yang suka nyimak kemungkinan-kemungkinan kecil di sekitar.

Internasional, Olahraga

Kunjungan Singkat Lionel Messi Berujung Kericuhan Di India

Tinggalkan Komentar / Internasional, Olahraga /

ruminews.id – Kunjungan singkat Lionel Messi dalam rangkaian turnya di India berubah menjadi malam yang getir dan gaduh. Stadion Salt Lake, Kolkata, yang semula dipenuhi harap dan doa para penggemar, mendadak menjadi saksi pecahnya kekecewaan. Kursi-kursi dirusak, benda-benda melayang ke arah lapangan, amarah massa meletup setelah mimpi melihat sang idola runtuh sebelum benar-benar terwujud. Ribuan pasang mata telah menebus tiket berharga fantastis sekitar Rp2,2 juta—demi secuil momen bersama legenda hidup sepak bola dunia. Namun, yang tersaji hanya lintasan langkah singkat Messi mengitari lapangan, tertutup barisan pejabat dan selebriti. Bagi banyak penggemar, jarak itu terasa lebih jauh dari sekadar pagar pembatas: ia menjelma tembok kekecewaan. Kekecewaan mencapai puncaknya ketika Messi, penyerang Argentina dan bintang Inter Miami, digiring pihak keamanan meninggalkan stadion hanya sekitar 20 menit setelah kemunculan jauh dari harapan 45 menit yang beredar. Harap yang patah pun berubah menjadi permusuhan; malam yang seharusnya dirayakan justru berakhir anarkis. Pemerintah Benggala Barat merespons cepat. Kepala Menteri Mamata Banerjee menyatakan dirinya “sangat terganggu dan terkejut” atas peristiwa memalukan tersebut. Melalui platform X, ia mengumumkan pembentukan komite penyelidikan untuk mengurai sebab-musabab insiden, menetapkan pertanggungjawaban, serta merumuskan langkah pencegahan agar luka serupa tak terulang. “Komite akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap insiden tersebut, menetapkan pertanggungjawaban, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” ujar Banerjee, Ahad, 14 Desember 2025. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Lionel Messi dan “para pencinta olahraga” atas apa yang terjadi. Malam itu, Kolkata belajar pahit: ketika harap ditinggikan tanpa pengelolaan yang arif, satu langkah singkat bisa memantik badai panjang.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan

Menakar Pidato Gibran di KTT G20 dari Kacamata Anak Muda

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Baru-baru ini, publik dibuat tercengang oleh Pidato Gibran Rakabuming Raka (Mas Wapres) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannes burg Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025) lalu, bagaimana tidak, Mas Wapres yang dikenal jarang berpidato di publik kini tampil gagah di forum dunia tersebut, meski citranya yang kerap dianggap plonga-plongo oleh beberapa nitizen yang tentu sampai saat ini masih meragukan skill pidato Mas Wapres. Namun, itu semua terbantahkan, Mas Wapres justru mengikis stigma tentang tak bisa berpidato, ia tampil gagah berani, potongan video di berbagai media sosial ramai memperlihatkan bagaimana ia santai bercakap-cakap dengan pemimpin dari berbagai negara yang hadir di forum tersebut. Sebagai generasi muda, tentu ini langkah baik yang harus di apresiasi, kita tak lagi bicara pemilu 2024, melainkan satu langkah penting untuk menyampaikan gagasan kepada dunia. Bagi penulis, pidato Mas Wapres di KTT G20 bukan sekadar seremoni diplomasi, tetapi juga cerminan arah kepemimpinan baru di Indonesia. Bagi generasi muda, momen tersebut menjadi semacam “uji panggung internasional” yang memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin muda membawa isu-isu global dengan gaya komunikasi yang berbeda dari generasi sebelumnya di era ketika ide jauh lebih dihargai daripada umur, kehadiran pemimpin muda seharusnya membawa angin segar bukan sekadar repetisi narasi lama. Dari perspektif anak muda, setidaknya ada tiga hal yang bisa ditakar dari penampilan Mas Wapres tersebut. Pertama, keberanian tampil dan mengambil ruang. Di tengah kritik dan keraguan publik terhadap kapasitasnya, Mas Wapres berani tampil di ruang global yang penuh sorotan. Bagi anak muda, keberanian semacam ini penting karena menunjukkan bahwa generasi baru bisa hadir di meja perundingan dunia, bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai aktor yang menyampaikan gagasannya. Kehadirannya di KTT G20 sekaligus membantah framing yang kerap menyebut bahwa Mas Wapres tidak bisa berbahasa inggris, namun nyatanya pronounciation atau cara mengartikulasikan kata sangat jelas dan khas gaya anak muda. Kedua, pilihan isu yang dibawakan. Mas Wapresmenyinggung soal ekonomi digital, UMKM, dan ketahanan pangan. Isu yang sangat dekat dengan denyut kehidupan generasi muda. Anak muda Indonesia menunjukkan minat besar dalam wirausaha, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, pidato Mas Wapres tentu sangatrelevan, meskipun bagi sebagian anak muda menilai bahwa penyampaiannya masih dianggap normatif dan belum memperlihatkan kedalaman analisis yang menampilkan visi jangka panjang. Artinya iya Mas Wapres bisa membaca teks dengan baik, namun belum tentu paham dengan konteks.Singkatnya, keberanian berbicara belum tentu sama dengan keberanian memimpin wacana. Ketiga, gaya komunikasi. Mas Wapres tampil lugas, ringkas, dan tidak berlarut-larut dengan permainan retorika. Gaya ini cocok dengan selera anak muda yang lebih menyukai komunikasi cepat dan to the point. Namun, sebagian lain melihat gaya tersebut terlalu kaku dan kurang menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat. Bahkan sebahagian menilai, teks yang dibacakan sudah dihafal atau hasil suara Artificial Intelegence (AI) yang kerap ia dengungkan ke publik. Dalam hal ini, anak muda cenderung menilai dan mencari figur yang bukan hanya komunikatif, tetapi juga mampu memancarkan arah perubahan dan empati sosial. Meski demikian, penulis mengapresiasi langkah penting Mas Wapres di forum KTT G20, ini sekaligus menunjukkantransisi kepemimpinan lintas generasi. Ia membuka ruang baru bahwa pemimpin muda Indonesia bisa hadir di panggung global, meski ruang itu masih memerlukan pembuktian lebih jauh. Bagi anak muda, yang terpenting bukan hanya tampil di forum internasional, tetapi membawa gagasan segar yang betul-betul menjawab keresahan generasi hari ini : pekerjaan layak (baca : 19 juta), pendidikan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, dan demokrasi yang sehat. Pada akhirnya, banyak anak muda menilai bahwa pidato Mas Wapres adalah langkah awal sebuah “teaser” bukan puncak capaian. Momen ini menjadi pengingat bahwa regenerasi kepemimpinan tidak boleh hanya menjadi slogan,ia harus organik baik secara gagasan, keberanian moral, dan keberpihakan pada publik. Mas Wapres sudah masuk ke forum global; kini generasi muda menunggu apakah ia akan memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan bahwa pemimpin muda Indonesia bukan hanya pewaris posisi, tetapi penggerak perubahan. “Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia” Soekarno Hatta

Daerah, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Sejarah Pembersihan Etnis Di Palestina

Tinggalkan Komentar / Daerah, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Permasalahan Palestina sebagai sebuah permasalahan internasional berawal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir Perang Dunia Pertama. Peristiwa-peristiwa ini membuat Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan keputusan untuk menaruh Palestina di bawah administrasi Pemerintah Inggris Raya sebagai pemegang mandat dari sistem mandat yang di adopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, Namun, kenyataannya, perkembangan sejarah sebagai hasil dari mandat tersebut tidak menunjukkan bahwa Palestina dapat muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hasil. keputusan mandat tidaklah sesuai dengan keinginan rakyat Palestina. Pada tahun 1917, akibat kampanye persuasif Gerakan Zionis, Inggris mengumumkan sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh British Foreign Secretary, Sir Arthur James Balfour. Maka dari itu deklarasi tersebut dinamakan dengan deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour memegang peranan teramat penting dalam sejarah awal permasalahan Palestina. Deklarasi ini, yang menentukan sejarah awal dalam Perkembangan permasalahan di Palestina, kemudian disatukan dengan mandat Liga Bangsa-Bangsa. Penerapan deklarasi ini mendapatkan pertentangan dari Arab dan menimbulkan revolusi baik di Palestina maupun di kawasan Timur Tengah. Deklarasi ini juga menimbulkan berbagai macam kesulitan yang tak habis dalam tahap-tahap terakhir diterapkannya mandat, dan membuat Inggris, Yahudi, dan Arab saling berhadap-hadapan saatu sama lain. Deklarasi ini pada akhirnya akan membuat Palestina di partisi dan menjadi akar masalah dari segala bentuk konflik yang terjadi di kawasan Palestina. Hal ini terjadi karena hampir lima tahun sebelum menerima mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, pemerintahan Inggris telah membuat suatu kesepakatan dengan Gerakan Zionis mengenai pendirian sebuah wilayah Yahudi di Palestina, karena pemimpin gerakan Zionis telah mengeluarkan suatu penyataan bahwa terdapat hubungan sejarah antara Bangsa Yahudi dengan Palestina dengan menyebutkan bahwa leluhur Bangsa Yahudi telah hidup di Palestina dua ribu tahun sebelum Bangsa Yahudi terbiasa hidup di negeri Diaspora. Selama periode berlakunya mandat, Gerakan Zionis berkerja untuk mengamankan berdirinya sebuah wilayah Yahudi di Palestina. Warga asli Palestina, yang secara turun-temurun telah menempati wilayah tersebut selama ratusan tahun menganggap bahwa gerakan yang dilakukan oleh Gerakan Zionis telah melanggar hak-hak mereka. Mereka juga berpandangan bahwa hal tersebut adalah bentuk penipuan dan pengingkaran atas kesepakatan akan adanya jaminan bahwa Palestina akan dijadikan negara yang merdeka. Tragedi yang telah dan terus terjadi di Palestina dapat dilacak dari penerapan ideologi Zionis oleh pemimpin-pemimpinnya. Pada saat ini, terdapat banyak cendikiawan, politisi, dan sejarawan yang menentang Zionisme.Beberapa pemikir dan penulis Nasrani dan Yahudi mengutuk ideologi tersebut berikut kebijakannya yang diterapkan pemerintah Israel. Diantaranya adalah para akademisi di universitas-universitas Israel, seperti mendiang Israel Shahak dan Benjamin Beit Hallahmi yang mengkritik kekerasan Israel terhadap Palestina dan menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika Israel menyingkirkan ideologi Zionisnya. Illan Pappe menulis bahwa mengontekstualisasikan tindakan Palestina telah menjadi “bukti anti-Semitisme” dan “pembenaran terorisme”. Namun, ia menolak mitos bahwa “Zionisme bukanlah kolonialisme” atau bahwa perlawanan Palestina “lebih bersifat teroristis daripada anti-kolonial”. Ia berpendapat bahwa selama periode Ottoman, seperti masyarakat Arab lainnya, Palestina mengembangkan gerakan nasional, menuntut lebih banyak otonomi Namun, hubungan antara “Zionisme, milenarianisme Protestan, dan imperialisme Inggris” menghancurkan Palestina dan rakyatnya. Hal ini karena Zionisme menginginkan Palestina sebanyak mungkin dengan sesedikit mungkin penduduk Palestina. Ilan Pappe berpendapat bahwa para pemimpin agama Yahudi awalnya menolak Zionisme sebagai “bentuk sekularisasi dan modernisasi” . Yahudi lainnya memandang Zionisme sebagai provokatif, karena mempertanyakan loyalitas orang Yahudi Eropa terhadap negara asal mereka masing-masing.Selain itu, ia menyoroti inkonsistensi kaum Zionis yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi menggunakan Alkitab sebagai pembenaran untuk menjajah Palestina. Namun, merampas Alkitab untuk tujuan politik dapat berujung pada fanatisme, mengingat adanya referensi genosida seperti yang terjadi pada orang Amalek, sebuah kiasan yang digunakan oleh Perdana Menteri Netanyahu dalam kasus Gaza. Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara (29 Juli 2025). Deklarasi ini dihadiri oleh para Pemimpin-pemimpin bangsa. Be Konferensi ini terdiri dari berbagai negara: Republik Prancis dan Kerajaan Arab Saudi, dan Ketua Bersama Kelompok Kerja: Republik Federasi Brasil, Kanada, Republik Arab Mesir, Republik Indonesia, Irlandia, Republik Italia, Jepang, Kerajaan Hashemite Yordania, Amerika Serikat Meksiko, Kerajaan Norwegia, Negara Qatar, Republik Senegal, Kerajaan Spanyol, Republik Türkiye, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Uni Eropa dan Liga Negara-negara Arab. Kami, para Pemimpin dan Perwakilan, berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, pada saat yang secara historis penting bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Timur Tengah. Kami sepakat untuk mengambil tindakan kolektif guna mengakhiri perang di Gaza, mencapai penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi dua negara, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina, Israel, dan semua orang di kawasan. Namun ada beberapa tantangan pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara dapat meliputi beberapa aspek: *Dinamika Geopolitik: Efektivitas kerja sama internasional seringkali terkendala oleh dinamika geopolitik yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi semangat multilateralisme dan kerja sama antarnegara. *Keterlibatan Pihak yang Bertikai: Konflik Israel-Palestina memiliki akar sejarah dan dimensi politik yang kuat, sehingga memerlukan keterlibatan aktif dari kedua pihak untuk mencapai penyelesaian damai. Ini bukan lagi persoalan agama,ras, dan budaya tapi ini persoalan kemanusian yang terus-menerus terjadi di negara palestina.Tidak perlu jadi islam untuk membela palistina, cukup menjadi manusia. Free Palestine from river to the sea.

Scroll to Top