Internasional

Mohammed Al Bashir ditunjuk menjadi perdana menteri sementara pemerintah transisi Suriah. Penunjukkan itu diutrakan Al Bashir sendiri dalam pernyataannya yang disiarkan di televisi Suriah pada Selasa (10/12) Waktu setempat. Dikutip Al Jazeera, dalam pernyataan itu Al Bashir ditunjuk sebagai PM sementara sampai 1 Maret 2025. Al Bashir merupakan pemimpi Pemerintah Keselamatan Suriah (Salvation Government) yang menguasai Sebagian wilayah barat laut Suriah dan Idlib. Pemerintah Keselamatan Suriah berafiliasi dengan Hayat Tharir Al Sham (HTS), kelompok milisi yang berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Al Assad hanya dalam 11 hari. Sejumlah media melaporkan Al Bashir telah bertemu dengan petinggi HTS, termasuk pemimpinnya, Abu Mohammed Al Julani. Kini, Al Bashir menghadapi tantangan besar dalam mengarahkan fase transisi Suriah, termasuk menangani ketidakstabilan politik serta upaya rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang, yang sebelumnya berada di bawah kendali HTS. Al Bashir adalah seorang insinyur dan politikus Suriah yang mulai menjabat sebagai perdana menteri kelima dalam pemerintahan yang dideklarasikan sendiri oleh HTS, yaitu Pemerintahan Keselamatan Suriah, sejak Januari. Ia lahir di wilayah Jabal Zawiya, Idlib, pada tahun 1986, menurut CV yang diterbitkan oleh Pemerintahan Keselamatan. Al Bashir memiliki berbagai kualifikasi di bidang teknik, hukum, dan perencanaan administratif. Ia meraih gelar sarjana teknik listrik dan elektronik dengan spesialisasi komunikasi dari Universitas Aleppo pada 2007. Pada 2010, ia menyelesaikan kursus lanjutan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Di tahun 2021, Al-Bashir lulus dengan predikat cum laude dalam bidang syariah dan hukum dari Universitas Idlib. Di tahun yang sama, ia juga memperoleh sertifikat dalam perencanaan administratif serta sertifikasi manajemen proyek dari Akademi Internasional Suriah untuk Pelatihan, Bahasa, dan Konsultasi. Sebelumnya, ia bekerja sebagai insinyur yang mengawasi pembangunan pabrik gas yang berafiliasi dengan Perusahaan Gas Suriah.(*)

Ruminews.id – Partai berkuasa People Power Party (PPP) menyatakan sedang membahas pengunduran diri Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol usai drama darurat militer. Ketua satgas yang mengurusi pengunduran diri presiden, Lee Yang Soo, mengatakan tim mengusulkan Yoon untuk mundur pada Februari atau Maret 2025. Tim yang dibentuk PPP pada 9 Desember itu juga mengusulkan pemilu digelar pada April, dua bulan usai Yoon mundur. Dalam aturan Korsel, mereka harus menggelar pemilu dalam waktu 60 hari usai presiden mundur. “Kami belum mencapai kesimpulan di seluruh partai dan akan mengadakan pertemuan lagi dengan semua anggota Parlemen pada sore hari untuk membahas rencana itu,” kata Lee ke awak media pada Selasa (10/12), dikutip Reuters. Menurut jadwal Yoon baru akan lengser dari kursi kepresidenan pada 2027. Namun, politik di Negeri Ginseng gonjang-ganjing usai Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember. Penetapan itu mendapat penolakan dari parlemen hingga warga. Legislator lalu menggelar pleno luar biasa untuk membahas darurat militer dan sepakat menolak. Tak lama setelah itu, Yoon mencabut darurat militer. Namun, kemarahan warga tak begitu saja sirna. Warga meminta Yoon mundur dari jabatan saat ini karena dianggap memicu kekacauan. Sementara itu, partai oposisi yang menguasai parlemen mengajukan mosi pemakzulan. Namun saat voting, PPP walk out sehingga suara tak sampai ambang batas. Pemakzulan terhadap Yoon pun gagal. Yoon juga menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup karena tuduhan melakukan pengkhianatan terhadap negara imbas darurat militer.(*)