Internasional

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Evaluasi Yuridis: Desakan Konstitusional untuk Keluar dari Board of Peace

ruminews.id – Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP) tidak dapat semata dipahami sebagai langkah diplomasi biasa. Ia harus diuji dalam terang konstitusi, prinsip hukum internasional, dan komitmen historis bangsa terhadap hak asasi manusia. Politik luar negeri Indonesia memang bebas dan aktif, tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas; ia dibatasi oleh amanat normatif Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dalam kerangka hukum tata negara, setiap kebijakan strategis yang berimplikasi pada posisi moral dan geopolitik Indonesia wajib konsisten dengan prinsip anti-penjajahan dan perlindungan HAM. Apabila suatu forum internasional beririsan dengan kepentingan negara-negara yang secara luas dituduh melakukan pelanggaran HAM, khususnya terhadap rakyat Palestina, maka keikutsertaan Indonesia bukan lagi soal teknis diplomasi, melainkan soal legitimasi konstitusional. Lebih jauh, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk dinamika di Iran, memperlihatkan adanya potensi konflik terbuka yang dapat meluas menjadi instabilitas global. Dalam situasi demikian, kehati-hatian hukum (constitutional prudence) menjadi keniscayaan. Indonesia tidak boleh terjebak dalam konfigurasi aliansi atau forum yang secara implisit menyeretnya ke dalam pusaran konflik global yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan mandat perdamaian dunia sebagaimana ditegaskan konstitusi. Negara memperoleh kewenangannya dari rakyat. Pajak dibayar bukan untuk membiayai ambiguitas moral, apalagi untuk terasosiasi, langsung maupun tidak langsung, dengan normalisasi kejahatan kemanusiaan. Di sinilah prinsip kehati-hatian konstitusional menjadi relevan. Lebih baik menarik diri daripada mempertahankan posisi yang berpotensi menggerus kepercayaan publik dan integritas bangsa. Secara filosofis, hukum bukan sekadar teks, ia adalah penjaga nurani kolektif. Ketika norma dan praktik berjalan berlawanan, negara berkewajiban melakukan koreksi. Evaluasi yuridis terhadap keikutsertaan dalam Board of Peace karenanya bukan sikap reaktif, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional. Dalam tradisi negara hukum (rechsstaat), legitimasi kebijakan tidak hanya diukur dari manfaat pragmatis, tetapi dari kesesuaiannya dengan nilai dasar yang menopang berdirinya negara. Dengan demikian, desakan untuk keluar dari Board of Peace bukanlah ekspresi emosional, melainkan konsekuensi logis dari pembacaan hukum yang konsisten. Indonesia harus berdiri tegak sebagai bangsa yang memadukan diplomasi dengan integritas, strategi dengan prinsip, dan kekuatan dengan keadilan. Sebab pada akhirnya, perdamaian sejati tidak lahir dari kompromi terhadap ketidakadilan, melainkan dari keberanian menegakkan konstitusi di tengah arus kepentingan global. Atas dasar itu, melalui sikap Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulawesi Selatan dengan tegas mendesak Presiden Republik Indonesia untuk keluar dari Board of Peace apabila forum tersebut tidak secara eksplisit dan konsisten berdiri di atas penegakan HAM dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Boikot terhadap segala bentuk kerjasama dan perusahaan negara yang berafiliasi dengan Board of Peace. Indonesia didesak untuk keluar! Indonesia tidak boleh kehilangan kompas moralnya. Peace sejati hanya lahir dari keadilan. Dan keadilan menuntut ketegasan sikap konstitusional yang sejalan dengan nurani keummatan dan kebangsaan, seirama nilai-nilai Keislaman dan Keindonesiaan. Yakin Usaha Sampai.  

Internasional, Jakarta, Pemuda, Politik

Mengutuk Serangan AS-Israel Ke Iran, PB HMI Menyerukan Persatuan Negara-Negara Islam, dan Pembubaran BOP

ruminews.id – Israel dan Amerika Serikat (AS) melakukan serangan keji terhadap Iran. Jumlah korban tewas hingga bangunan yang rusak terus bermunculan. Serangan Israel dan AS ke Iran terjadi pada Sabtu (28/2) waktu Iran. Rudal-rudal kedua negara itu terus berjatuhan di negeri Persia. Jumlah korban tewas di Iran kini mulai dilaporkan berjatuhan. Salah satu yang menonjol, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan di Teheran. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam mengecam keras tindakan kejahatan terhadap kedaulatan yang dilakukan Israel dan juga Amerika Serikat. Ketua umum pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, Bagas Kurniawan menekankan keberpihakan kepada masyarakat Iran dan mengecam keras sikap amerika serikat dan Israel. Sehingga problematik kemanusiaan menjadi dampak besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya perang dan konflik berkepanjangan. Bagas kurniawan juga menegaskan, efektifitas inovasi negara-negara dunia akan terganggu, berdampak pada ekonomi yang ditunjang pada kebutuhan energi. Bagas kurniawan juga menyampaikan tentang Board Of Peace (BOP) yang patut di evaluasi dan Indonesia bersikap tegas. BOP yang di inisiasi oleh AS dinilai tidak dapat menjalankan kasalitator untuk perdamaian palestina, penekanan ini terjadi, karena AS terlibat keras dalam penyerangan di Iran, bersama Israel, hingga 1 maret 2026 dini hari, AS-Israel menjalankan serangan ke ibukota Teheran, dimana korban dari siswa sekolah yamg terkena rudal jarak jauh Israel, tegas Bagas Kurniawan. Senada dengan hal tersebut Ketua Bidang Hubungan Internasional PB HMI Muhammad Arsyi Jailolo, mengingatkan Jangan sampai kejadian 1914 perang dunia 1 dan 1941 perang dunia 2 terulang. PBB seakan diam dan tidak bergerak, BOP pun harus di evaluasi bahkan dibubarkan saja, jika para inisiatornya tidak menjamin adanya kualitas perdamaian di setiap negara, walau objeknya adalah transisi pemerintahan palestina. Sehingga kita khawatirkan DOB juga akan sama dengan langkah langkah PBB yang tidak dapat menjamin perdamaian di dunia. Jelas Muhammad Arsyi Indonesia sebagai cerminan negara yang ditunjuk sebagai Presiden HAM PBB, harus membuktikan pula bahwa dapat menyelesaikan berbagai masalah ham domestik atau dalam negeri. Penegasan kondisi global ini, sangatlah penting, mengingat potensi pecahnya perang dunia dan gangguan perdamaian dunia harus dicegah. Sikap Amerika Serikat yang tidak memerhatikan perjanjian dan hukum Internasional, memberikan tanda bahwa keamanan dan ketertiban setiap negara harus ditanggung oleh masing-masing negara, PBB tidak lagi memiliki taring yang sifatnya harus memperingatkan kepada Amerika Serikat maupun Israel. PB HMI sangat mengutuk keras serangan AS-Israel ke Iran, meminta BOP di evaluasi total, dan Presiden Prabowo wajib bersikap tegas, dengan kondisi seperti ini, lebih baik Indonesia bersikap Independen aktif, keluar bahkan membubarkan saja BOP, jika cita-cita perdamaian tidak tercapai. Selain daripada itu Indonesia, melalui Presiden dan menteri luar negeri harus memikirkan langkah taktis, dalam menjalankan langkah untuk menciptakan perdamaian, serta mandiri tidak tertekan dengan ancaman determinasi negara asing, apalagi Amerika Serikat dan sekutunya. Kita tidak ingin peristiwa perang dunia terjadi lagi, sehingga Indonesia harus bersikap dalam menghadapi segala kemungkinan ancaman dari luar. Menanggapi serangan AS Israel ke Iran, PB HMI juga menyerukan persatuan seluruh Negara-negara Islam dan Ummat Islam untuk bersatu melawan segala serangan yang bertujuan memecah belah ummat.

Internasional, Nasional, Pemerintahan, Teknologi

Sinergi LTMI HMI Maktim, STEBI Al Muhsin, dan IAI Rawa Aopa Sukseskan Seminar Internasional AI Berperspektif Youth Insight

ruminews.id, International Seminar – Seminar internasional bertajuk “Understanding of Artificial Intelligence and the Contemporary of Information Technology Development: Youth Insight Approach” akan digelar pada 2–4 Maret 2026 dengan format hybrid di tiga lokasi sekaligus, yakni Yogyakarta, Andoolo, dan Makassar. Kegiatan ini menghadirkan para pakar internasional untuk membahas perkembangan Artificial Intelligence (AI) dan teknologi informasi kontemporer dari perspektif generasi muda (Youth Insight). Seminar tersebut dirancang sebagai forum akademik global yang mempertemukan akademisi, peneliti, mahasiswa, serta profesional untuk mendiskusikan tantangan dan peluang AI dalam pendidikan, riset, dan pembangunan digital. Seminar ini diselenggarakan oleh institusi akademik nasional yang bekerja sama dengan sejumlah mitra internasional. Melalui kolaborasi lintas negara, forum ini diharapkan dapat memperkuat jaringan riset serta mendorong pertukaran gagasan dalam menghadapi transformasi digital yang semakin pesat. Pemateri Internasional Siap Berbagi Wawasan Tiga pakar internasional dijadwalkan menjadi pembicara utama dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah Dr. Muhammet Aydoğan, peneliti dari TESAM (Turkiye Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi), Turkiye; Prof. Dr. Hiroiko Mori dari Tokyo City University, Jepang; serta Prof. Tan Sri Dato’ Seri Dr. Noor Azlan Ghazali, guru besar dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan mampu memperkaya diskusi lintas disiplin, khususnya dalam integrasi riset, pendidikan, serta kebijakan publik di era kecerdasan buatan. Fokus Diskusi dan Pendekatan Youth Insight Seminar ini akan mengeksplorasi sejumlah isu strategis terkait perkembangan AI dan teknologi informasi. Beberapa tema utama yang akan dibahas meliputi peran generasi muda dalam lanskap inovasi teknologi, implikasi etis dan regulasi penggunaan AI, integrasi AI dalam sistem pendidikan dan penelitian, serta dampak teknologi informasi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan Youth Insight menjadi salah satu fokus utama dalam forum ini. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam merespons dinamika dan tantangan transformasi digital global. Akses Publik dan Partisipasi Luas Dengan format hybrid, seminar ini memungkinkan partisipasi peserta dari berbagai wilayah, baik secara langsung di lokasi kegiatan maupun melalui platform daring. Panitia membuka kesempatan bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, dan profesional yang memiliki minat dalam bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Informasi terkait pendaftaran dan agenda lengkap kegiatan dapat diakses melalui kanal resmi penyelenggara. Seminar ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi era digital yang semakin kompleks sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional dalam riset dan inovasi teknologi.

Internasional, Politik

Profil Ayatollah Alireza Arafi, Nahkoda Baru Iran Pengganti Khomenei

Ruminews.id, Teheran — Nama Ayatollah Alireza Arafi mendadak menjadi sorotan dunia setelah pemerintah Iran menunjuknya sebagai anggota Dewan Kepemimpinan Sementara menyusul gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan pada akhir Februari 2026. Penunjukan ini dilakukan sebagai bagian dari mekanisme konstitusional Republik Islam Iran untuk mengisi kekosongan jabatan tertinggi negara dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di tengah situasi politik dan keamanan yang memanas. Dewan Kepemimpinan Sementara ini dibentuk untuk menjalankan kewenangan Pemimpin Tertinggi hingga Majelis Para Ahli dapat menetapkan sosok pengganti secara definitif. Dalam struktur ketatanegaraan Iran, Majelis Para Ahli merupakan lembaga negara tertinggi yang berisi para ulama yang dianggap memiliki kapabilitas dalam berbagai bidang seperti fiqih, hadits, tafsir, hingga ekonomi-politik dan tata pemerintahan. Lembaga ini memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih dan mengawasi Pemimpin Tertinggi. Selain Arafi, dewan tersebut juga diisi oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Mahkamah Agung Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, yang secara kolektif memimpin negara selama masa transisi ini. Alireza Arafi bukan sosok baru dalam lingkaran elite kekuasaan Iran. Lahir pada 1959 di Meybod, Provinsi Yazd, ia dikenal sebagai ulama senior dengan pengaruh kuat di bidang pendidikan agama dan politik keislaman Iran. Sejak 2019, Arafi menjadi anggota Dewan Garda Konstitusi, lembaga strategis yang berperan menyaring kandidat pemilu dan memastikan undang-undang selaras dengan konstitusi serta prinsip syariat. Ia juga merupakan anggota Majelis Para Ahli sejak 2022, memperkuat posisinya dalam struktur penentu suksesi kepemimpinan tertinggi negara. Di luar peran politiknya, Arafi lama memimpin jaringan akademia dan lembaga pendidikan agama nasional serta pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Mustafa Internasional, institusi pendidikan Islam yang memiliki jaringan global. Ia juga dikenal sebagai imam salat Jumat di Kota Qom, pusat studi dan otoritas keagamaan Syiah di Iran. Kombinasi pengalaman di bidang pendidikan, keagamaan, dan politik membuatnya dipandang sebagai salah satu arsitek penting dalam konsolidasi kekuatan ulama di pemerintahan Iran. Gugurnya Ali Khamenei, yang telah memimpin Iran selama nyaris empat dekade sejak 1989, menjadi momen paling menentukan dalam politik Iran modern. Transisi ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan juga ujian bagi stabilitas sistem teokrasi Iran di tengah tekanan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah. Dengan masuknya Alireza Arafi ke dalam Dewan Kepemimpinan Sementara, banyak pengamat menilai Iran berupaya menjaga kesinambungan ideologis sekaligus memastikan proses suksesi berjalan sesuai konstitusi. Kini, perhatian tertuju pada Majelis Para Ahli yang akan menentukan siapa Pemimpin Tertinggi Iran berikutnya. Sementara proses itu berlangsung, Dewan Kepemimpinan Sementara, termasuk Ayatollah Alireza Arafi memegang tanggung jawab besar menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan arah kebijakan strategis negara di tengah sorotan dunia internasional.

Internasional, Politik

Tasnim Klaim Ayatollah Ali Khamenei Gugur di Kediamannya saat Serangan, Bantah Isu Bersembunyi di Bunker

Ruminews.id, Teheran – Pada 28 Februari 2026, Iran menjadi target serangan udara dan rudal skala besar oleh militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Operasi ini bagian dari kampanye militer yang lebih luas, yang menurut sejumlah laporan disebut sebagai Operation Epic Fury atau Operation Roaring Lion. Serangan ini menargetkan sejumlah lokasi strategis di Teheran serta infrastruktur militer Iran. Dilansir Al-Jazeera, pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari atas wafatnya Khamenei. Konfirmasi itu turut disampaikan kantor berita Tasnim dan Fars News Agency pada Minggu (1/3). Fars melaporkan keputusan penetapan masa berkabung diambil tidak lama setelah pengumuman resmi kematian Khamenei kepada publik. Laporan intelejen serta media-media Israel menyatakan bahwa Khomeini tewas di dalam bunker persembunyiannya bersama keluarga dan beberapa jenderal loyalisnya. Meski begitu, kantor berita Tasnim membantah klaim tersebut serta menegaskan bahwa Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gugur di tempat kerjanya pada Sabtu (28/2) dini hari. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Khamenei wafat ketika sedang menjalankan tugas di kediamannya yang juga menjadi kantor pribadinya saat terjadi serangan yang menghantam kawasan pusat kepemimpinan. Menurut Tasnim, serangan brutal itu terjadi pada jam-jam pertama Sabtu (28/2) pagi dimana Ayatollah Khamenei tengah berada di ruang kerjanya untuk menjalankan tanggung jawab kenegaraan hingga detik terakhir sebelum dinyatakan gugur. Tasnim menegaskan bahwa Khamenei tidak berada di lokasi persembunyian atau bunker bawah tanah sebagaimana yang sebelumnya diklaim sejumlah media yang disebut berafiliasi dengan Israel. Laporan itu menyebut isu bunker sebagai bagian dari perang psikologis untuk membangun persepsi bahwa Pemimpin Revolusi bersembunyi karena takut terhadap ancaman pembunuhan. Dalam pernyataannya, Tasnim menggambarkan wafatnya Khamenei di tempat tugas sebagai bukti bahwa ia tetap berdiri di garis depan tanggung jawabnya. Sosoknya digambarkan sebagai pemimpin yang tidak meninggalkan pusat kepemimpinan meskipun berada dalam situasi penuh tekanan dan ancaman keamanan. Isu mengenai keberadaan Ayatollah Khamenei memang sempat menjadi sorotan ketika ketegangan kawasan meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah media asing sebelumnya melaporkan bahwa pengamanan terhadap pemimpin tertinggi Iran diperketat, termasuk kemungkinan penggunaan fasilitas perlindungan bawah tanah. Namun laporan Tasnim secara tegas membantah spekulasi tersebut. Hingga kini, belum ada rincian resmi dari otoritas Iran mengenai kronologi lengkap serangan maupun jumlah korban yang jatuh dalam operasi tersebut. Situasi di kawasan masih berkembang dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.Publik diimbau untuk menyikapi informasi yang beredar dengan kehati-hatian di tengah situasi geopolitik yang sensitif dan dinamis.

Hukum, Internasional, Politik

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei Dikabarkan Tewas, Pemerintah Tetapkan 40 Hari Berkabung

ruminews.id, TEHERAN – Sumber pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyusul serangan besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel. Namun hingga kini belum dijelaskan secara rinci sumber resmi pemerintah yang pertama kali menyampaikan kabar tersebut. Dilansir Al Jazeera, pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari atas wafatnya Khamenei. Konfirmasi itu turut disampaikan kantor berita Tasnim dan Fars News Agency pada Minggu (1/3). Fars melaporkan keputusan penetapan masa berkabung diambil tidak lama setelah pengumuman resmi kematian Khamenei kepada publik. Sementara itu, stasiun televisi pemerintah Iran, Islamic Republic of Iran News Network (IRINN), yang dikutip AFP, juga mengonfirmasi wafatnya Khamenei pada Minggu (1/3). Dalam siarannya, seorang presenter mengumumkan kabar duka tersebut sekitar pukul 05.00 waktu setempat. Namun, laporan itu tidak secara eksplisit menyebutkan adanya serangan besar-besaran dari Amerika Serikat dan Israel sebagai penyebab langsung kematian. Di sisi lain, seorang pejabat senior Israel sebelumnya menyatakan bahwa jasad Khamenei ditemukan setelah salah satu serangan menghantam kompleks yang menjadi target utama. Pernyataan itu dikutip dari laporan Reuters. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan menyebut kompleks tempat Khamenei berada telah dihancurkan dalam operasi militer tersebut. Pemerintah Israel menyatakan serangan itu merupakan bagian dari respons strategis terhadap ancaman keamanan yang dituduhkan kepada Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengakui bahwa Washington bekerja erat dengan Israel dalam operasi tersebut. Ia menyatakan serangan dilakukan untuk mengakhiri ancaman jangka panjang Iran dan memastikan negara itu tidak mampu mengembangkan senjata nuklir. Trump mengungkapkan sistem intelijen dan pelacakan telah memantau pergerakan Khamenei sebelum serangan dilancarkan. Dalam unggahannya di platform media sosial Truth Social, ia menulis bahwa tidak ada langkah yang dapat dilakukan oleh Khamenei maupun para pemimpin lain yang disebut turut tewas bersamanya untuk menghindari operasi tersebut. Lebih lanjut, Trump menyerukan agar rakyat Iran menggulingkan pemerintahan mereka. Namun ia juga memperingatkan bahwa operasi militer belum akan dihentikan dalam waktu dekat. “Pemboman berat dan presisi, bagaimanapun, akan terus berlanjut tanpa gangguan sepanjang minggu ini atau selama diperlukan untuk mencapai tujuan kami, yaitu perdamaian di seluruh Timur Tengah dan, pada kenyataannya, dunia,” ujar Trump. Hingga kini, belum ada rincian resmi dari otoritas Iran mengenai kronologi lengkap serangan maupun jumlah korban yang jatuh dalam operasi tersebut. Situasi di kawasan masih berkembang dan memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Politik

Prabowo Siap Mediasi AS-Iran, 58 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Terdampak Eskalasi Timur Tengah

ruminews.id, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog demi meredakan eskalasi militer di Timur Tengah menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Sabtu (28/2), Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang berdampak pada meningkatnya konflik bersenjata di kawasan tersebut. “Dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” demikian pernyataan Kemlu. Pemerintah Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog serta diplomasi. Indonesia juga kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta penyelesaian perbedaan melalui cara-cara damai. Kemlu menegaskan, peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. Serangan Israel-AS ke Iran Kantor berita Agence France-Presse (AFP) melaporkan militer Israel menargetkan lokasi para pejabat senior Iran yang tengah berkumpul saat melakukan serangan ke Ibu Kota Teheran, Sabtu (28/2). “Serangan pagi ini dilakukan secara bersamaan di beberapa lokasi di Teheran, tempat para pejabat senior dalam jajaran politik-keamanan Iran berkumpul,” demikian laporan AFP. Selain Teheran, serangan Israel juga dilancarkan ke sejumlah kota lain seperti Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermansyah. Operasi tersebut disebut diikuti oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan telah memulai operasi militer AS di Iran. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Bahrain. Situasi ini memicu kekhawatiran meluasnya konflik terbuka di kawasan. Kabar Simpang Siur soal Khamenei Di tengah eskalasi, muncul kabar simpang siur mengenai kondisi Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Sebelumnya, Israel mengklaim Khamenei tewas dalam serangan Sabtu (28/2). Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut terdapat banyak tanda bahwa Khamenei telah meninggal. “Dia tidak lagi bersama kita,” ujarnya. Namun, pemerintah Iran membantah kabar tersebut. Media yang berafiliasi dengan negara Iran, termasuk Tasnim News Agency dan Mehr News Agency, melaporkan bahwa Khamenei masih hidup dan dalam kondisi baik serta tetap memimpin. Sementara itu, sumber yang dikutip CNN menyebut Israel mengklaim telah memperoleh foto jenazah Khamenei dan pengumuman resmi sedang disiapkan, meski belum ada konfirmasi independen. Puluhan Ribu Jemaah Umrah Terdampak Dampak konflik juga dirasakan warga Indonesia di kawasan. Sejumlah maskapai menghentikan operasional penerbangan di wilayah Timur Tengah usai serangan Israel-AS terhadap Iran. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengungkapkan sebanyak 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi dan terdampak situasi tersebut. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Puji Raharjo, memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau melalui koordinasi intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat. “Kami mengimbau kepada seluruh jemaah umrah agar tidak panik. Tetap tenang dan terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (28/2). Ia juga meminta seluruh PPIU menjalin komunikasi aktif dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, maupun KBRI Riyadh guna memastikan setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Pemerintah Indonesia menegaskan keselamatan warga negara menjadi prioritas utama serta mengimbau masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak memicu kepanikan. Di tengah situasi yang terus berkembang, inisiatif mediasi yang ditawarkan Indonesia menjadi salah satu upaya diplomatik untuk mencegah konflik meluas dan menjaga stabilitas kawasan serta keamanan global.

Internasional, Politik

Ahlulbait Indonesia Kecam Serangan Militer AS dan Israel ke Iran: Ancaman bagi Ketertiban Dunia

Ruminews.id, Jakarta – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) melalui Siaran Pers Dewan Pengurus Pusat ABI secara tegas mengecam serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran pada 28 Februari 2026. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan pada 28 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP ABI, Ustadz Zahir Yahya, Organisasi masyarakat keagamaan ini menyebut aksi militer tersebut sebagai langkah yang berbahaya dan berpotensi mengguncang stabilitas internasional. Menurut ABI, serangan tanpa mandat jelas dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dasar hukum internasional yang sah merupakan pelanggaran prinsip hukum internasional dan dapat merusak tatanan global yang selama ini dibangun berdasarkan aturan (rules-based international order). “Penggunaan kekuatan militer terhadap negara berdaulat tanpa mandat PBB merupakan preseden berbahaya yang mengancam ketertiban dunia,” tegas ABI dalam siaran persnya. Risiko Konflik Meluas dan Dampak Global ABI mengingatkan bahwa eskalasi militer seperti ini tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga berpotensi mengguncang keamanan energi global, lalu lintas perdagangan internasional, serta hubungan diplomatik lintas negara. ABI menilai keputusan militer yang diambil tanpa pengawasan legislatif yang jelas juga dapat melemahkan prinsip akuntabilitas demokratis, membuka ruang eskalasi yang tidak terkendali, dan memicu konflik yang lebih luas. Seruan ABI ke PBB dan Pemerintah Indonesia Dalam pernyataannya, ABI mendorong beberapa langkah penting yang harus ditempuh segera. Yaitu mendesak PBB segera menggelar sidang darurat Dewan Keamanan guna menghentikan eskalasi konflik melalui jalur diplomatik. Mendesak AS dan Israel menghentikan penggunaan kekuatan militer, serta mengupayakan solusi damai. Selanjutnya, ABI juga Mendorong DPR RI agar dapat memainkan peran aktif dalam diplomasi parlemen serta pengawasan kebijakan luar negeri Indonesia. Serta mengajak Pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas dalam forum internasional seperti OKI, Gerakan Non-Blok, dan PBB. ABI menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menolak penjajahan dan segala bentuk agresi yang melanggar hak kedaulatan bangsa, serta menempatkan prinsip perikemanusiaan dan perikeadilan sebagai pedoman utama kebijakan luar negeri. Solidaritas untuk Kedaulatan dan Perdamaian Tidak hanya cukup disitu, ABI juga menyatakan solidaritas terhadap hak setiap negara untuk mempertahankan kedaulatannya menurut prinsip self-defense dalam hukum internasional, serta menolak dominasi militer atau tekanan yang mengedepankan kekuatan militer dan senjata. “Perang bukan instrumen kebijakan yang sah dalam tatanan dunia modern, dan hukum internasional tidak boleh tunduk pada logika kekuatan militer,” tegas ABI di akhir siaran persnya.

Internasional, Politik, Uncategorized

Balasan Teheran: Pangkalan Militer AS di Bahrain Jadi Sasaran

ruminews.id, Bahrain – Selain melancarkan serangan ke Israel, Iran dilaporkan meluncurkan serangan ke area pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Bahrain, Sabtu (28/2/2026). Serangan tersebut terjadi setelah wilayah Teheran dan sejumlah daerah lain di Iran lebih dulu diserang oleh Amerika Serikat dan Israel. Laporan awal dari Reuters menyebutkan adanya asap mengepul dari area perumahan Juffair yang berada di sekitar pangkalan Angkatan Laut AS di Bahrain. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan kepulan asap membumbung tinggi usai serangan tersebut. Mengutip laporan Al Jazeera, dua rudal yang diduga ditembakkan Iran berhasil dicegat di atas wilayah Qatar. Selain itu, suara ledakan dilaporkan terdengar hingga ke wilayah Abu Dhabi, Kuwait, dan Arab Saudi, menandakan luasnya dampak eskalasi konflik ini. Analis politik Bahrain, Dr. Ahmed Alkhuzaie, kepada The Jerusalem Post menyatakan bahwa rudal Iran mengenai area kosong di pangkalan militer AS di Bahrain. Pernyataan tersebut diperkuat oleh kantor berita resmi Bahrain yang menyebut pihaknya berhasil menangani rudal yang memasuki wilayah udara negara tersebut, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan signifikan. Sebelumnya, serangan pertama yang diluncurkan AS dan Israel disebut mendarat di dekat kantor Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di Teheran. Pemerintah Iran melaporkan adanya serangan di sejumlah wilayah, dengan asap terlihat mengepul dari beberapa titik di ibu kota. Jalan menuju kompleks kediaman Khamenei di pusat kota dilaporkan telah ditutup oleh aparat keamanan. Presiden AS, Donald Trump, menyebut serangan tersebut sebagai “misi mulia”. Dilansir dari The Irish News, Trump menyatakan langkah itu diambil karena Iran dinilai tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir dan sistem rudal yang dapat membahayakan keamanan Amerika Serikat. Hingga berita ini diturunkan, situasi di kawasan masih tegang. Negara-negara di kawasan Teluk meningkatkan kewaspadaan, sementara komunitas internasional menyerukan de-eskalasi guna mencegah konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Internasional, Politik

IRGC Luncurkan Serangan Rudal dan Drone ke Israel, AS Turut Gempur Iran dalam Eskalasi Besar Timur Tengah

ruminews.id, Teheran – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memuncak setelah Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan dimulainya serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Operasi militer tersebut disebut sebagai gelombang pertama yang melibatkan peluncuran rudal balistik serta pesawat tak berawak (drone) ke sejumlah target strategis. Dalam pernyataan resminya yang dikutip dari The Times of Israel, IRGC menyatakan bahwa serangan ini merupakan balasan langsung atas tindakan agresif yang mereka tuduhkan kepada pihak yang disebut sebagai “musuh kriminal”. “Serangan gelombang pertama rudal dan drone ekstensif ini dilakukan sebagai respons atas agresi musuh yang bermusuhan dan kriminal terhadap Republik Islam Iran,” demikian pernyataan IRGC, Sabtu (28/2/2026) waktu setempat. Laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa dalam satu jam terakhir, sejumlah rudal balistik terpantau meluncur dari wilayah Iran menuju berbagai titik di Israel. Sirine peringatan bahaya berbunyi hampir di seluruh wilayah, dari utara hingga selatan, menandakan ancaman serangan udara yang meluas. Otoritas medis Israel menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan korban luka maupun korban jiwa akibat serangan langsung tersebut. Meski demikian, militer Israel melalui Israel Defense Forces (IDF) meminta warga untuk tetap berada di dekat ruang perlindungan bom sebagai langkah antisipasi. Sistem pertahanan udara Iron Dome dilaporkan aktif mencegat sejumlah proyektil yang masuk ke wilayah udara Israel. Situasi semakin kompleks setelah Amerika Serikat secara resmi terlibat dalam serangan terhadap Iran dengan dukungan penuh dari Israel. Berdasarkan laporan terbaru, kekuatan udara AS di kawasan Timur Tengah telah bergabung dengan Angkatan Udara Israel dalam operasi terkoordinasi. Serangan balasan tersebut dilaporkan menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur strategis milik IRGC di daratan Iran. Pesawat tempur jarak jauh serta rudal presisi milik AS disebut menghantam sejumlah titik penting, termasuk kawasan di sekitar Teheran. Beberapa ledakan besar dilaporkan terdengar di pinggiran ibu kota Iran. Langkah Washington ini disebut sebagai bentuk komitmen kuat untuk membela keamanan Israel dari ancaman eksternal. Namun, keterlibatan langsung Pentagon dalam konflik terbuka melawan Iran memicu kekhawatiran luas akan pecahnya perang regional berskala besar yang dapat menyeret negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Hingga berita ini diturunkan, situasi masih berkembang cepat. Komunitas internasional pun mendesak semua pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi yang lebih luas dan dampak kemanusiaan yang lebih besar.

Scroll to Top