Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Internasional

Internasional, Opini, Politik

Pidato Presiden Prabowo pada Sidang Mejelis Umum PBB ke – 80, Posisi Strategis Indonesia dalam Lingkaran Geopolitik Global

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Politik /

ruminews.id – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengunjungi New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80. Dalam kunjungan ini, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kunjungan ini menandai momentum penting bagi Indonesia di kancah internasional. Kunjungan dan pidato Presiden Prabowo di Sidang PBB menunjukkan bahwa Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan profil diplomasi global, Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia di Geopolitik Global. Diketahui, Prabowo diperkirakan akan menyuarakan dukungan terhadap penyelesaian damai konflik internasional, termasuk krisis kemanusiaan di Palestina. Selain itu, ia juga akan membahas posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan anggota G20 yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan kawasan Indo-Pasifik. Isu keamanan maritim dan kerja sama ekonomi lintas negara juga diperkirakan menjadi bagian dari pesan yang akan dibawa. Tentu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah sebuah langkah staregis untuk memperkuat posisi Indonesia, yang dimana kurang lebih 10 tahun bealakang Indonesia absen dalam kehadirannya di Sidang PBB. Dalam kurung waktu 11 bulan kepemimpinannya Prabowo sebagai Presiden RI, pastinya ingin menujukkan citra baik, kekuatan dan peran strategis Indonesia dalam lingkaran Geopolitik global. Selain itu, kunjungan dan pidato Prabowo di Sidang PBB merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profil diplomasi Indonesia dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Dengan menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan kerja sama internasional, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam komunitas global Posisi strategis indonesia dalam geopolitik global tentu memiliki faktor yang mendukungnya, diantaranya: – Posisi Geografis: Indonesia terletak di persilangan antara Samudera Hindia dan Pasifik, menjadikannya simpul krusial dalam jaringan hubungan internasional. Posisi ini memungkinkan Indonesia menjadi jalur perdagangan utama dan pusat transportasi maritim penting. – Potensi Ekonomi: Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, menjadikannya kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. Keanggotaan dalam BRICS memperkuat posisinya dalam percaturan ekonomi global. – Kekuatan Militer: Indonesia memiliki kekuatan militer yang mumpuni dan terlibat aktif dalam operasi perdamaian internasional, menunjukkan komitmen terhadap stabilitas global dan perdamaian dunia. – Diplomasi: Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang cenderung netral, memungkinkan negara ini menjadi mediator dan fasilitator dialog internasional. Peran strategis Indonesia dalam Geopolitik Global pastinya sangat penting terlebih kehadirannya pada Sidang Majelis Umum PBB, hal itu akan menunjukkan kekuatan Indonesia pada dunia. Peran strategis tersebut bisa meliputi dari Indonesia dalam menjaga keseimbangan kekuatan di tingkat global, terutama dalam persaingan antara Amerika Serikat dan China. Kemudian, peran Indonesia dalam mengembangkan kerjasama regional ASEAN dan Indonesia berperan penting dalam menanggapi isu-isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan perdamaian internasional. Dengan kunjungan Prabowo ke PBB diharapkan dapat memberi warna pada diskusi-diskusi selanjutnya, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari solusi bagi dunia yang lebih damai dan adil. Selain itu, kunjungan ini juga dapat memperkuat hubungan diplomatik dan pencapaian Indonesia secara lebih luas di dunia. Penulis: M. Robet Rifqi Habibi, S.Pd., M.Sos (Excecutive Director Indonesian Opinion and Policy Institute / Pengamat Politik)

Internasional, Pemerintahan

PB HMI Temui Dubes Palestina, Tegaskan Dukungan untuk Palestina

Tinggalkan Komentar / Internasional, Pemerintahan /

ruminews.id – Audiensi PB HMI dengan Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia: Komitmen Dukungan dan Kolaborasi untuk Palestina Pada hari Rabu, 17 September 2025, pukul 13.30–14.30 WIB, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melaksanakan pertemuan ke Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Bidang Hubungan Internasional PB HMI sebagai upaya memperkuat diplomasi pemuda dan solidaritas kemanusiaan internasional. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, Ketua Bidang Hubungan Internasional Muhammad Arsyi Jailolo, Ketua Bidang PTKP Elhakim, Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan Ibnu Tokan, Ketua Bidang ESDM Alief, Wasekjend Bidang Hubungan Internasional Putri Haryani dan M. Riski Mustofa, serta didampingi oleh jajaran pengurus PB HMI lainnya. Rombongan PB HMI disambut langsung oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Shun. Dalam audiensi yang berlangsung hangat dan penuh solidaritas ini, kedua pihak berdiskusi terkait kondisi terkini di Palestina, terutama eskalasi situasi di Gaza. Dr. Zuhair Al-Shun menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan rakyat Indonesia, khususnya kader HMI, bagi perjuangan bangsa Palestina. Beliau juga berpesan kepada masyarakat Indonesia dan kader HMI untuk terus membela Palestina serta meningkatkan kesadaran publik terhadap krisis yang sedang terjadi. Pada kesempatan ini, PB HMI mengusulkan inisiatif kolaborasi strategis yang dapat dilakukan antara PB HMI dan Kedutaan Besar Palestina, baik dalam bentuk advokasi, edukasi, maupun program kemanusiaan bersama guna mempererat persahabatan kedua bangsa. PB HMI berkomitmen untuk terus mendukung Palestina melalui diplomasi pemuda dan aksi nyata di berbagai sektor, serta mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk tetap solid berdiri bersama rakyat Palestina, hal ini juga menjadi komitmen PB HMI untuk selalu hadir dan berperan dalam resolusi problematika Kemanusiaan Internasional, Dimana kita ketahui Himpunan Mahasiswa Islam sebagai Organisasi Mahasiswa Islam tersebar dari Sabang-Merauke, dan juga memiliki 5 Cabang Istimewa Luar Negeri.

Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Indonesia dan Nepal: Dua Cermin Kekuasaan yang Retak

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Jakarta, Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Di setiap jantung bangsa, ada denyut rakyat yang meronta, menolak untuk sekadar menjadi angka dalam tabel pembangunan yang timpang. Indonesia dan Nepal, meski berbeda bentang alam dan budaya, ternyata berbagi satu luka yang serupa: kekacauan yang lahir dari ketidakadilan, dari pemerintah yang lebih memilih membungkam ketimbang mendengar. Kita melihat pola yang tak asing. Semula, semuanya dimulai dari protes kecil, sebuah demonstrasi yang berakar dari kebijakan tak berpihak kepada rakyat. Aksi yang lahir dari rasa kecewa, dari lidah pemerintah yang dengan enteng melontarkan pernyataan merendahkan warganya sendiri. Kata-kata yang seharusnya menjadi penyejuk, justru jadi bara yang menyulut api. Dan ketika api itu membesar, sejarah mencatat wajahnya dengan tinta darah. Di Indonesia, kita menyaksikan massa yang turun ke jalan, benturan yang tak terhindarkan, air mata yang bercampur gas air mata. Gedung pemerintahan yang mestinya jadi rumah rakyat, malah menjadi sasaran amarah yang dibakar hingga rata dengan tanah. Di Nepal, hal serupa terjadi: rakyat menolak tunduk pada kekuasaan yang tuli, lalu jalanan berubah menjadi panggung duka—mayat-mayat berjatuhan, jeritan memenuhi udara, dan kota pun terjerumus ke dalam kegelapan penjarahan. Di jalanan Kathmandu, ribuan rakyat Nepal turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah. Protes yang semula damai berubah menjadi gelombang amarah. Gas air mata membubung, peluru karet ditembakkan, lalu tubuh-tubuh bergelimpangan di aspal. Gedung-gedung pemerintahan yang mestinya menjadi simbol keadilan justru terbakar menjadi monumen kemarahan rakyat. Di tengah kepulan asap itu, berkibar sebuah bendera yang tak biasa: Jolly Roger, lambang bajak laut, bendera hitam dengan tengkorak putih. Simbol itu menjadi tanda bahwa rakyat merasa telah dirampas segalanya, hingga mereka pun menjelma “bajak laut” di negeri mereka sendiri. Simbol bajak laut itu bukan sekadar hiasan, melainkan pernyataan: rakyat merasa diperlakukan sebagai musuh di negeri sendiri, maka mereka memilih menjadi “pembajak” yang menantang otoritas. Itu adalah tanda bahwa legitimasi pemerintah retak, bahwa rakyat tak lagi melihat negara sebagai pelindung, melainkan sebagai perampok yang sah. Sebuah pengingat pahit, bahwa ketika negara gagal menjadi pelindung, rakyat bisa berubah menjadi lawan. Indonesia dan Nepal seolah saling bercermin. Dari protes hingga pembakaran, dari tuntutan hingga tumbal nyawa, dari suara rakyat yang dianggap riuh belaka hingga menjadi gelegar amarah yang tak terbendung. Polanya sama: ketidakadilan melahirkan perlawanan, perlawanan yang diabaikan menjelma kekacauan. Barangkali, inilah pesan yang berulang-ulang kita tolak untuk pahami: bahwa negara bukanlah menara gading yang boleh berdiri angkuh di atas rakyatnya. Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang menutup telinga hanya akan mendengar suara rakyat dalam bentuk paling purba: teriakan, api, dan darah.

Internasional, Jakarta, Nasional, Pendidikan

PB HMI Tegaskan Sikap Internasional, Jalin Persahabatan dengan Kedubes Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Jakarta, Nasional, Pendidikan /

ruminews.id, Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Bidang Hubungan Internasional melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia. Pertemuan berlangsung pada Senin (25 Agustus 2025) di Kantor Kedutaan Besar Iran, Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan mengutus Ketua Bidang Hubungan Internasional, Muhammad Arsyi Jailolo, bersama jajaran Bidang Hubungan Internasional (HI) PB HMI. Rombongan diterima langsung oleh Dr. Mohammad Reza Ebrahimi, Konselor Kebudayaan Kedubes Iran. Diskusi berjalan dengan suasana intens namun penuh keakraban. Kedua pihak menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kerja sama yang erat, khususnya di bidang kepemudaan, kebudayaan, serta pendidikan. PB HMI menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk mengambil peran aktif dalam praktik soft diplomacy, dengan menjadikan mahasiswa sebagai agen perdamaian, persahabatan, dan kerja sama antarbangsa. Selain membahas kerja sama ke depan, pertemuan juga menyinggung situasi global, termasuk konflik yang masih berlangsung di Palestina. PB HMI menyampaikan dukungan penuh kepada perjuangan rakyat Palestina serta menegaskan kembali bahwa Israel bukanlah negara yang sah dan telah melakukan tindakan keji terhadap rakyat Palestina. Sikap ini sejalan dengan semangat persaudaraan (ukhuwah Islamiyah) yang dipegang teguh PB HMI. Melalui pertemuan ini, PB HMI menyatakan kesiapan untuk terus mempererat hubungan dengan masyarakat dan institusi Iran, baik melalui jalur mahasiswa, pemuda, maupun perwakilan resmi Pemerintah Iran di Indonesia. Harapannya, inisiatif ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun jejaring internasional yang bermanfaat bagi umat, bangsa, dan peradaban.

Internasional, Pemerintahan

Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Selangor Tourism Industry Awards 2025 sebagai Tamu Kehormatan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Pemerintahan /

ruminews.id, SELANGOR, MALAYSIA — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mendapat kehormatan menghadiri ajang bergengsi Selangor Tourism Industry Awards 2025 sebagai tamu kehormatan. Kehadiran Aliyah Mustika Ilham atas undangan langsung Datuk Ng Suee Lim, Chairman of Selangor Tourism Committee, menjadi bukti eratnya hubungan kerja sama antara Kota Makassar dan Negara Bagian Selangor di bidang pariwisata. Bagi pelaku industri pariwisata di Malaysia, Aliyah Mustika Ilham dipandang sebagai mitra strategis yang berperan dalam memperkuat hubungan kedua wilayah. Selangor dan Makassar sama-sama mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi berkelanjutan. Selama ini, Aliyah Mustika Ilham dikenal memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal. Acara malam penghargaan tersebut dibuka langsung oleh Timbalan Menteri Ekonomi Malaysia, Dato Hajah Hanifah Hajar Taib. Sebanyak 80 kategori penghargaan diberikan, meliputi agen perjalanan terbaik, layanan rumah sakit berbasis wisata unggulan, hingga penyedia transportasi wisata favorit. Kehadiran Aliyah Mustika Ilham menjadi perhatian tersendiri bagi para tamu undangan karena membawa misi penguatan hubungan antardaerah. Aliyah Mustika Ilham menyampaikan, selain memenuhi undangan Selangor Tourism Board, kehadirannya juga bertujuan memperkuat jaringan kerja sama di sektor pariwisata, khususnya dalam potensi health tourism. “Kami berharap Makassar dapat semakin mengoptimalkan sektor pariwisata, termasuk wisata kesehatan, agar mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujar Aliyah Mustika Ilham, selepas giat, Sabtu malam (09/08/2025) Ajang Selangor Tourism Industry Awards ini diharapkan menjadi momentum untuk membuka peluang kolaborasi baru antara Makassar dan Selangor, demi memajukan sektor pariwisata yang berdaya saing global.

Internasional, Nasional, Politik

Blok Ambalat Dikelola Bersama RI-Malaysia, PB HMI : Presiden Prabowo Harus Tegas Tentang Kedaulatan, Ambalat Tetap Milik NKRI.

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Politik /

ruminews.id , JAKARTA – Indonesia adalah negara yang berdaulat, dari sabang sampai merauke berjajar dan bergugus pulau-pulau hingga miangas sampai pulau rote. Indonesia bukan sekedar sebuah negara kepulauan, namun dia memiliki kedaulatan yang tegak pada aturan dan dasar hukum konstitusi yang mengikat. Baru saja terdapat perstiwa pertemuan antara dua kepala negara, Presiden Prabowo. Indonesia dan Malaysia menyepakati penyelesaian sengketa perbatasan dan pengelolaan bersama-sama Blok Ambalat. Kesepakatan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim setelah pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat, 27 Juni 2025. Presiden Prabowo mengatakan dua negara sepakat menyelesaikan masalah perbatasan, termasuk Ambalat. “Kami sepakat bahwa sambil menunggu penyelesaian masalah-masalah hukum, kami sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang disebut joint development,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama. Namun, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melalui ketua Bidang Hubungan Internasional sangat menyayangkan sikap Presiden RI, yang dinilai tidak mementingkan kedaulatan bangsa Indonesia. Jika Kerja sama dan Joint Development dijadikan sebagai metode penyelesaia konflik perbatasan ambalat, memang baik. Namun, sisi kedaulatan bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan. Indonesia sudah tegas menyatakan wilayah Ambalat masuk perbatasannya sejak tahun 1980 berdasarkan Deklarasi Djuanda tahun 1957, sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Tegas Arsyi Jailolo. Nasionalisme bangsa ini adalah harga mari untuk kedaulatan. Kedaulatan wilayah NKRI diatur dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 25A. Pasal ini menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Ini berarti kedaulatan NKRI mencakup seluruh wilayah daratan, perairan, dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Sama hal nya dengan konflik internal negara, mengenai sengketa 4 pulau antara provinsi sumut dan aceh, yang harus jelas kepemilikan dan pengelolaan wilayah bersama bukan dari sebuah solusi. PB HMI menegaskan jika yang menjadi solusi adalah kejelasan kepemilikan terhadap ambalat yang sesuai akan dasar hukum Internasional dan nasional kita. Dasar hukum yang menjadi landasan klaim Indonesia atas Blok Ambalat adalah: Deklarasi Djuanda 1957, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PrP) No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS). Selain itu, Indonesia juga berpegang pada Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1969 yang telah diratifikasi. Sehingga secara tegas Ambalat adalah milik dan kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik

Serangan Israel-AS ke Negeri Persia Iran, PB HMI Meminta Kemenlu RI dan Komisi I DPR RI segera Evakuasi WNI

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik /

ruminews.id, – Situasional negara negara dunia terganggu dengan adanya gerakan sepihak yang dilakukan oleh Israel terhadap bukan hanya palestina, yaman, lebanon, dan kini mereka mengirimkan rudal ke negara Iran. Aspek kemanusiaan adalah hal yang utama menjadi titik sentral dalam peradaban kemanusiaan. Konflik Iran-Israel telah memasuki fase baru dengan eskalasi dramatis pada Juni 2025. Dari konflik proxy yang berlangsung selama dekade, situasi kini berkembang menjadi konfrontasi militer langsung dengan dampak regional yang signifikan. 13 Juni 2025: Operasi Rising Lion, Israel memulai Operasi Rising Lion – serangan udara besar-besaran. Target: Fasilitas nuklir Iran, pabrik rudal, situs militer, dan komandan di Tehran dan Natanz Sasaran Khusus: Komandan Garda Revolusi Hossein Salami. 14-18 Juni 2025: Eskalasi Berkelanjutan 14 Juni: Satelit menunjukkan kerusakan reaktor air berat Arak (155 mil barat daya Tehran) 18 Juni: IDF mengeluarkan peringatan evakuasi untuk penduduk Arak dan Khondab, Iran barat Korban Tewas (hingga 16 Juni): Iran: Minimal 224 orang. Israel: Minimal 24 orang. 19-20 Juni 2025: Diplomasi dan Ancaman 19 Juni: Presiden Donald Trump memberikan ultimatum 2 minggu untuk diplomasi sebelum memutuskan serangan ke Iran. 20 Juni, Pemimpin Tertinggi Iran menolak panggilan Amerika Serikat untuk menyerah dan memperingatkan keterlibatan militer AS akan menyebabkan “kerusakan yang tidak dapat diperbaiki”. Serangan Israel menargetkan fasilitas nuklir Iran, termasuk Natanz dan Arak Ultimatum Trump terkait program nuklir Iran berakhir sehari sebelum serangan Israel dimula. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam sangat mengecam keras tindakan yang dilakukan Israel terhadap Iran, yang melakukan invasi sepihak oleh Israel, dan agresi yang terus berlanjut di gaza. Selain daripada itu Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan, mengecam keras tindakan Israel berikut tindakan campur tangan Amerika Serikat dengan ikut menyerang Iran, sehingga dampaknya sangat besar pada efektivitas kondisi dunia. Amerika Serikat tidak boleh mempengaruhi permasalahan antara Iran Dan Israel, harusnya Amerika Serikat menentang tindakan genosida yang dilakukan Israel. Tegas Ketum PB HMI Bagas Kurniawan Lanjut Muhammad Arsyi Jailolo, Kabid Hub Internasional PB HMI menegaskan walau ada gencatan senjata, Israel harus menyetop tindakan represifnya ke negara-negara, bukan hanya Iran, tetapi Palestina, Yaman, dan beberapa negara yang ia invasi. Amerika Serikat jangan hanya selalu menganggap dirinya sebagai Polisi Dunia, tetapi nyatanya selalu memihak kepada pihak yang tidak berperikemanusiaan, khususnya ke Israel, dan kami meminta Negara-Negara Dunia, khususnya Negara Islam dan negara antikololonialisme, untuk lakukan sanksi berat ke Israel, tidak ada lagi diplomasi. Bahkan Iran pun ikut menjadi korban, kami kader HMI akan selalu berada untuk Palestina, Iran, dan seluruh negara yang menjadi korban Israel. Tegas Arsyi Akan berdamkap pada Keseimbangan Kekuatan Regional, Transisi dari konflik proxy menjadi konfrontasi langsung mengubah dinamika Timur Tengah Ancaman eskalasi menjadi perang regional yang lebih luas, diantaranya : – Potensi gangguan pasokan energi dari kawasan Teluk Persia setelah penutupan selat hormuz – Ketidakstabilan pasar minyak global – Potensi konflik regional yang melibatkan multiple proxy. PB HMI juga menegaskan kepada Kementrian Luar Negeri untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di wilayaj konflik, PB HMI juga mengapresiasi langkah Komisi I DPR RI untuk selalu mengingatkan Pemerintah terhadap perlindungan nasib WNI, khususnya TKI dan Pelajar mahasiswa di luar negeri

Internasional, Makassar, Pemerintahan

Kolaborasi Internasional: Makassar Siap Jadi Contoh Kota Tangguh dan Inovatif di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menerima kunjungan perwakilan dari Future Cities Infrastructure Programme (FCIP), sebuah inisiatif dari Kedutaan Besar Inggris yang mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di kota-kota besar Indonesia. Judith (Perwakilan UK Embassy), selaku perwakilan FCIP, menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta bersama jajaran BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Kota Makassar dan mitra dari sektor swasta Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berbagi pengalaman dan peluang kerja sama dalam mendukung transformasi Makassar sebagai kota masa depan (Future City). “Alhamdulillah, waktu itu kami berdiskusi intens bersama tim dari BRIDA dan mitra kami, termasuk PT Shinko Teknik Indonesia dan Tim Wirah. Hari ini kami diberi waktu untuk menyampaikan langsung rencana penguatan infrastruktur berkelanjutan kepada Bapak Wali Kota,” ujarnya, saat silaturahmi di Kantor Balai Kota Makasar, Selasa (3/6/2025). Program FCIP sendiri berfokus pada peningkatan kapasitas kota dalam bidang perencanaan, pengelolaan limbah, mobilitas hijau, dan infrastruktur cerdas. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari skema City Investment Plans (CIP) yang dirancang bersama para pemangku kepentingan untuk menarik investasi strategis dalam pembangunan infrastruktur kota. Salah satu proyek yang saat ini tengah dijajaki adalah pengolahan sampah dengan pendekatan teknologi modern, serta pengembangan sistem kota yang tangguh terhadap perubahan iklim. Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi contoh kota yang mengintegrasikan inovasi, lingkungan, dan inklusi sosial dalam pembangunan infrastrukturnya. Kami siap mendampingi dan memberikan dukungan teknis untuk mewujudkan itu,” tambahnya. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan Pemkot untuk berkolaborasi dengan mitra internasional dalam mendorong terciptanya Kota Makassar yang berkelanjutan dan kompetitif secara global. “Kota Makassar telah diminta untuk hadir di Jakarta pada pertengahan Juni mendatang untuk membahas kelanjutan proyek secara lebih teknis dan rinci. Sementara itu, bagi daerah yang belum melakukan kontrak, proyek kemungkinan akan ditender ulang pada bulan Juli,” ujarnya. (*)      

Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik

Waketum AMPI: Presiden Prabowo adalah Soekarno Zaman Now, Tak Pernah Gentar Hadapi Negara Lain

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Politik /

Ruminews.id, Jakarta — Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Arief Rosyid Hasan, menyatakan bahwa kebijakan tarif timbal balik (reciprocal tariff) dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump seharusnya tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat. Trump sebelumnya menetapkan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang dari Indonesia yang masuk ke pasar AS. Kebijakan ini memicu kekhawatiran terhadap dampak pada ekspor, nilai tukar rupiah, dan lapangan kerja dalam negeri. “Masyarakat tak perlu panik. Di balik tantangan, selalu ada peluang. Justru ini saatnya kita memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” ujar Arief dalam pernyataannya di Jakarta. Ia menilai situasi ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kualitas dan nilai tambah produk ekspor melalui kebijakan hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Krisis bukan akhir segalanya. Ini saatnya kita melakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Presiden Prabowo terus mendorong kemandirian ekonomi bangsa,” tegasnya. Arief juga menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok pemimpin yang berani dan visioner, seraya menyamakannya dengan Presiden pertama RI, Soekarno. “Bapak Prabowo adalah Soekarno zaman now. Beliau tidak gentar menghadapi tekanan dari negara mana pun. Kita butuh pemimpin yang berani dan percaya diri, bukan yang mudah goyah oleh tekanan luar,” katanya. Lebih lanjut, Arief menyoroti potensi sektor ekonomi lain seperti UMKM, pariwisata, ekonomi syariah, serta ekonomi hijau dan biru yang dinilai dapat menjadi penopang pertumbuhan dalam negeri. “Ekonomi nasional perlu diperkuat dari dalam. Pemerintah akan terus mendukung melalui pembiayaan mudah, pelatihan teknologi, hingga pemasaran digital untuk pelaku usaha,” ujarnya. Menurut Arief, para eksportir juga perlu melihat pasar alternatif selain Amerika Serikat, seperti kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur, melalui kerja sama perdagangan internasional seperti RCEP, CEPA, maupun BRICS. “Tarif dagang dari AS memang tekanan eksternal. Tapi kita bisa memanfaatkannya sebagai peluang untuk memperluas pasar ekspor dan meningkatkan daya saing nasional,” tutup Arief, yang juga pernah menjabat Komisaris BSI.

Hukum, Internasional

Menlu Sugiono Sukses Evakuasi 400 WNI Korban Penipuan Online dari Myanmar.

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional /

ruminews.id, – Ketibaan 400 WNI korban penipuan online (online scam) di Myawaddy, Myanmar, disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (18/3/2025). Dalam konferensi pers, Sugiono menyebut upaya pemulangan ini sebagai bagian dari komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi dan menyelamatkan WNI yang terjerat masalah di luar negeri. “Upaya repatriasi WNI ini merupakan arahan Presiden Prabowo untuk melakukan pelindungan dan penyelamatan WNI yang mengalami masalah di luar negeri,” ujarnya. Menurut Sugiono, proses evakuasi para WNI tidak berjalan mudah. Mereka harus dikeluarkan dari Myawaddy, wilayah yang tengah dilanda konflik di Myanmar. Para WNI kemudian menempuh perjalanan darat selama 10 jam, melintasi perbatasan Myanmar-Thailand menggunakan 13 armada bus. “Ada berbagai faksi dan kepentingan di Myawaddy, Myanmar. Koordinasi yang dilakukan tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai dan melakukan upaya evakuasi,” paparnya. Sugiono juga menjelaskan bahwa WNI yang berhasil dievakuasi sempat singgah di Mae Sot, Thailand, sebelum akhirnya dipindahkan ke Bangkok untuk dipulangkan melalui Bandara Don Mueang, mengingat keterbatasan kapasitas pesawat besar dari Mae Sot. “Perjalanan dari Mae Sot ke Bangkok memakan waktu 6 jam dengan perjalanan darat,” ungkapnya. Menlu RI tersebut mengapresiasi peran penting yang dimainkan oleh tim gabungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon dan Bangkok, serta otoritas Thailand dan Myanmar dalam kelancaran pemulangan ini. “Pemulangan WNI ini sangat berisiko bagi semua pihak yang terlibat, terutama karena ancaman keselamatan selama evakuasi. Namun, karena rasa cinta kepada sesama warga negara dan tanggung jawab terhadap tugas negara, upaya ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” tutur Sugiono. Menlu lebih lanjut mengimbau agar masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri untuk berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas. “Pastikan menggunakan jalur yang resmi, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Scroll to Top