Internasional Archives - Laman 11 dari 19

Internasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Mengutip Puisi “Kie Raha Revolusi” dan Ironi Jaminan Keamanan bagi Sang Agresor

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Randi

ruminews.id, – Tulisan ini saya awali dengan penuh kesadaran akan kecintaan pada kemanusiaan dan rasa khawatir atas noda-noda hubungan luar negeri yang kian nyata. Dan, yah, bagaimana tidak, rencana-rencana politik luar negeri kita kian memperlihatkan adanya sikap mementingkan keuntungan pribadi dalam kelompok yang kita kenal sebagai Board of Peace (BoP). Dari tulisan ini, saya mengajak pembaca melihat konflik politik dunia antara negara kita Indonesia yang mau menginisiasi sebagai mediator untuk perdamaian antar konflik Iran-AS-Israel dengan cara pandang dan sudut pandang yang berbeda. Board of Peace (BoP). Salah satu alat hubungan internasional yang diatur oleh Donald Trump, dan boleh jadi di antara kita mungkin setuju bahwa cerita perdamaian yang diangkatnya hanyalah bungkus luar dari nafsu kekuasaan dunia yang mampu merusak kesadaran atas kemerdekaan, baik dari berbagai sisi maupun cara. Dari sedikit tulisan ini mungkin kita sudah ketahui arahnya? Yap benar, kita memasuki pembahasan mengenai tekanan Geopolitik dunia dan ketidaksesuaian yang muncul dalam kebijakan luar negeri Presiden kita hari ini. Membacanya bagaikan perahu kata, yang membawa kita melewati waktu, pertikaian, dan kesadaran. Kita diajak mendengar kembali suara hati yang terlalu lama ditekan oleh aturan kehidupan. Bukan hanya membahas sejarah, perubahan besar, dan politik dunia di meja-meja pertemuan resmi. Sebagaimana bait pembuka dari “Kie Raha Revolusi” karya Amar Ome: “Gerimis mengundang amarah, berdesis dalam.Ingat penguasa, bersiul bukan menggonggong, menari bukan berkelahi.” Perjuangan dan kepemimpinan dalam pandangan kita seharusnya dibayangkan sebagai kumpulan pemikiran, bukan kumpulan kursi pejabat yang tunduk pada pembuat perang. Jika perdamaian jadi tempat membagi-bagi jaminan keamanan bagi pembuat perang, bukan membagi-bagi dukungan pada yang ditindas, maka itu bukan politik, itu adalah dagang. Dalam kacamata Islam, keberpihakan kita seharusnya mutlak kepada kaum yang tertindas (Mustadh’afin). Namun, dalam konteks BoP, kepentingan siapa yang sedang kita bela? Ketika Presiden menyatakan bahwa hak Israel untuk ada dan jaminan keamanannya harus kita bela, cerita ini seolah menanamkan pemahaman salah dalam membangun ketenangan palsu. Bagaimana mungkin kita bicara tentang “keamanan Israel” di saat negara tersebut justru secara brutal melakukan serangan ke Palestina sampai ke Iran? Ini adalah bentuk “Tip-Ex yang menjadi judul penguasa” menghilangkan jejak penindasan demi pengakuan di meja perundingan. Sejujurnya, muncul keraguan besar dalam pikiran saya mengenai kekuatan hubungan internasional kita hari ini, benarkah sang pemimpin atau presiden kita mampu memulai perdamaian antarnegara jika hak-hak di internal Indonesia saja tidak sepenuhnya diselesaikan? Sebagaimana bunyi protes dalam puisi tersebut “Menukik harapan kalam dengan sadis, menghalalkan masa depan dengan bengis, teringat mahasiswa mogok makan di pelataran jalan tanpa belas kasih mengadu impian untuk masa depan.” Bagaimana mungkin kita bergaya hebat di panggung dunia, sementara teriakan ketidakadilan di negeri sendiri masih menyakitkan dan merusak masa depan dengan kejam. Selesaikan dulu luka di daerah kita sendiri sebelum bermimpi menjadi penyelamat di tanah orang. Mari kita bercermin pada sejarah para Raja di Maluku dan sikap Raja Faisal dari Arab Saudi. Sedikit cerita tentang sejarah, Dulu, Raja Faisal dengan gagah berani menutup keran minyak untuk Amerika meski diancam. Beliau berkata “Kami bangsa Arab dulu hidup hanya dengan kurma dan susu, jadi kalau mau putus hubungan persoalan minyak ya silahkan saja kami bisa kembali ke masa-masa itu.” Sikap “mati terhormat” inilah yang membuat negara adidaya bertekuk lutut dan mendatangi langsung Raja Faisal untuk membujuk. Hal yang sama juga melekat pada darah para Sultan di Kie Raha yang “mengangkat parang dan salawaku, wajah-wajah alifuri dengan semangat marimoi ngone foturo.” Kerajaan Maluku di masa lampau tidak pernah mau didikte oleh bangsa asing karena mereka sadar akan harga diri. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tetap hidup dengan kekayaan alamnya sendiri, karena “di sini tanah para raja bukan untuk tuan berdasi.” Namun hari ini, kita melihat pemimpin yang seolah kehilangan taji tersebut. Iran hari ini, meski terus ditekan dengan embargo, tetap berhasil menunjukkan bahwa mereka bisa hidup mandiri. Seperti yang saya kutip dari beberapa narasi media (Kakanda Fikri Haikal), Iran bahkan mengancam akan “membakar” kapal-kapal yang mencoba melewati selat Hormuz jika terus ditekan. Jenderal Sardar Jabbari menyatakan Teheran “tidak akan membiarkan setetes minyak pun meninggalkan wilayah tersebut”. Kenaikan MOJTABA KHAMENEI sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya, SYAHID ALI KHAMENEI, menandai fase baru perlawanan di tengah ancaman serangan AS dan Israel yang berpotensi melambungkan harga minyak dunia. Hal ini membawa kita pada pengamatan SYAHID ALI KHAMENEI mengenai Perang Budaya, seperti yang saya kutip dari beberapa narasi media (Kakanda Rahmatullah). Bagian yang sangat halus dalam cengkeraman kolonialisme adalah serangannya melalui budaya sebagai wujud perang melalui kekuatan ekonomi dan politik. Mereka menggunakan teror halus untuk menaklukkan prinsip-prinsip suatu negara. SYAHID ALI KHAMENEI memandang serangan ini bertujuan untuk menggoyahkan keyakinan agama, memutuskan hubungan dari prinsip revolusi Islam, dan menggiring masyarakat pada ketakutan agar mereka tunduk di bawah kendalinya. Akibatnya, umat Muslim tidak lagi sadar akan perang budaya yang tengah berlangsung karena pikiran dan identitasnya telah dikuasai kolonial. Heidegger mengamati gejala ini sebagai “ketakberpikiran”, di mana manusia terpenjara oleh keinginan melakukan segala sesuatu secara instan. Inilah yang oleh SYAHID ALI KHAMENEI disebut sebagai dua pilar kolonialisme , mengganti budaya lokal dengan budaya asing dan melakukan serangan terhadap nilai-nilai Islam melalui media produksi asing. Senada dengan itu, Edward W. Said dalam wacana Orientalisme Barat membagi empat modus kekuasaan yakni politik, intelektual, kultural, dan moral. Kekuasaan intelektual Barat membuat masyarakat akademik kita merasa rendah diri, seperti yang dikatakan Frantz Fanon tentang alienasi psikologis bangsa jajahan. Kolonialisme memberikan kemudahan agar masyarakat menjadi malas berpikir, sebagaimana dijelaskan Toynbee, sehingga mereka yang dijajah tidak mampu mengubah kondisi sosialnya. Dalam pandangan teori sosial, bergabungnya Indonesia ke BoP adalah upaya mencari pengaruh dengan harga kejujuran hati yang sangat mahal. Kita seolah lupa pesan sejarah bahwa “di sini lahirnya legitimasi bukan caci maki, di sini lahirnya demokrasi bukan amarah dan dengki.” Para politisi hari ini sedang mengumbar janji manis dengan bahasa persuasif sampai propaganda legitimasi, sementara rakyat kebingungan melihat kedaeratan bangsa ditukar demi pengakuan kelompok pembuat perang. Tahukah kalian apa yang lebih buruk? Indonesia kini terpecah antara ambisi menjadi pemain dunia dan kenyataan rakyat kecil yang masih berharap pada masa depan di pinggir jalan tanpa rasa kasihan. Apakah ada kesengajaan dalam membangun citra pahlawan di luar negeri untuk menutupi masalah di dalam negeri? Mari kita lihat lebih dalam.

Internasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pakar di Masjid Al-Markaz Al-Islami Memprediksi Munculnya Peradaban Global Baru di Tengah Eskalasi Konflik Timur Tengah

Tinggalkan Komentar / Internasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Sebuah panel yang terdiri dari para cendekiawan dan diplomat terkemuka berkumpul di Masjid Al-Markaz Al-Islami untuk “Dialog Jumat” Yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) guna menganalisis konflik yang semakin intensif antara Iran, Israel dan Amerika Serikat. Diskusi yang berjudul “Mengukur Arah Eskalasi Konflik di Timur Tengah dan Peran Indonesia” ini menampilkan konsensus bahwa tatanan global saat ini sedang bergeser menuju era peradaban baru. Perang sebagai Katalis Perubahan, Prof. Kasim Matar membuka dialog dengan membingkai konflik melalui lensa sejarah, menyatakan bahwa “peradaban besar muncul setelah periode kekacauan dan perang,” mengutip preseden Yunani Kuno, Roma dan Zaman Keemasan Islam. Ia berpendapat bahwa peradaban Barat modern telah menjadi “busuk dan lapuk” dan menyarankan bahwa eskalasi saat ini mungkin merupakan “pintu gerbang” yang diperlukan menuju peradaban baru yang lebih manusiawi yang dipandu oleh “cahaya ilahi”. “Jika perang ini adalah titik masuk bagi peradaban baru,” kata Matar, “saya sarankan agar perang ini berlanjut.” Ia juga mencatat bahwa sekularisme pertama kali muncul ketika para ilmuwan seperti Galileo menolak untuk tunduk pada doktrin gereja yang bertentangan dengan pengamatan fisik. Kegagalan Keunggulan Teknologi, Dr. Sawedi Muhammad mengidentifikasi pendorong utama konflik sebagai “prestise, keamanan dan balas dendam,” dengan alasan bahwa para pemimpin seperti Netanyahu dan Donald Trump sebagian besar dimotivasi oleh prestise pribadi dan skandal domestik. Ia menekankan bahwa meskipun AS dan Israel memiliki teknologi yang unggul, mereka tidak dapat mengalahkan apa yang disebutnya “nasionalisme banal” atau “nasionalisme sehari-hari”.Semangat ini, jelasnya, ditemukan pada warga biasa di jalanan, masjid dan kedai kopi, sehingga mustahil bagi bangsa tersebut untuk ditaklukkan hanya melalui serangan udara. “Serangan udara tidak akan pernah cukup untuk menaklukkan kedaulatan suatu bangsa,” kata Sawedi, mengutip kegagalan militer di Vietnam dan Irak. Ketahanan dan Kekuatan Institusional Iran, Ir. Muhammad Adlani, PhD, berdasarkan pengalamannya selama 22 tahun tinggal di Iran, menyoroti bahwa kekuatan Republik Islam berakar pada referendum publik unik yang diadakan setelah revolusi 1979, yang menunjukkan 85% penduduk mendukung sistem Islam. Ia berpendapat bahwa 47 tahun embargo internasional memaksa Iran untuk “mengaktualisasikan potensi internalnya,” yang mengarah pada kemajuan domestik yang signifikan dalam teknologi rudal dan ilmu nuklir. Adlani mengklarifikasi bahwa dukungan Iran untuk Palestina bukan hanya bersifat politis tetapi merupakan “mandat konstitusional” yang harus diikuti oleh setiap presiden. Ia menggambarkan era saat ini sebagai “benturan peradaban,” dengan Iran bertujuan untuk melahirkan tatanan baru yang secara khusus “Islami dan manusiawi.” Perspektif Diplomatik tentang Keunggulan Budaya, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Prof. Basri Hasanuddin, menggambarkan Iran sebagai penerus “Kekaisaran Persia Agung,” salah satu budaya tertua dan paling unggul di dunia. Selama masa jabatannya di Teheran, ia mengamati hampir tidak adanya kejahatan, korupsi dan pencurian, menggambarkan masyarakat sebagai masyarakat yang sangat disiplin dan beretika. Ia mengkarakterisasi konflik tersebut sebagai perjuangan antara “kebenaran” (diwakili oleh Iran) dan “kebohongan” (diwakili oleh AS dan Israel). Duta Besar Hasanuddin memprediksi kemenangan Iran, dengan menyatakan, “Mereka adalah budaya yang telah terbentuk selama ribuan tahun; sulit untuk menghapusnya.” Ia juga mencatat terminologi Iran untuk musuh-musuhnya, menyebut AS sebagai “Setan Besar” dan Israel sebagai “Setan Kecil.” Peran Konstitusional Indonesia, Panel tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia harus berpegang teguh pada kebijakan luar negerinya yang “bebas dan aktif”. Dr. Sawedi Muhammad menyatakan bahwa Indonesia harus tetap berada dalam koridor konstitusinya, yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan harus menghindari “gerakan tambahan yang tidak perlu” di bidang geopolitik. Para pembicara secara kolektif menyerukan persatuan Islam, menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi dunia Muslim yang lebih luas untuk menemukan titik temu di luar perpecahan sektarian. Penulis : Muhammad Yasin

Infotainment, Internasional, Pendidikan

Ratusan PMI Hadiri Pesantren Muslimah Progresif GAMMI Hong Kong

Tinggalkan Komentar / Infotainment, Internasional, Pendidikan / Iman Amirullah

Ruminews.id, Hong Kong – Gabungan Migran Muslim Indonesia (GAMMI) Hong Kong menyelenggarakan kegiatan Pesantren Muslimah Progresif pada Minggu, 8 Maret 2026. Acara ini berlangsung di Room ST 111, PolyU Main Campus, 11 Yuk Choi Road, Hung Hom, Hong Kong. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari pekerja migran Indonesia (PMI) dari berbagai organisasi masyarakat dan aliansi komunitas migran. Acara dimulai pada pukul 10.30 dan berlangsung hingga pukul 13.00 waktu setempat. Dalam kegiatan tersebut, GAMMI Hong Kong juga menghadirkan pula Kyai Nahe’i pengajar dari Pondok Pesantren Safi’iyyah yang juga saat ini tengah menjabat sebagai Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Karena keterbatasan jarak, Kyai Nahe’i memberikan materi melalui sambungan daring. Pesantren Muslimah Progresif merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan GAMMI setiap bulan Ramadan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman keagamaan para pekerja migran Indonesia sekaligus memperkuat kesadaran spiritual dan sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pada kegiatan tahun ini, materi yang disampaikan membahas sejarah masuknya Islam di Indonesia serta nilai-nilai perjuangan dalam Islam yang relevan dengan kehidupan pekerja migran. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa pekerja migran juga dapat memaknai perjuangan hidup sebagai bentuk ikhtiar untuk mencari ridha Allah SWT, termasuk melalui upaya memperjuangkan kesejahteraan keluarga. Peserta juga diajak memahami bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga mendorong umatnya untuk memberikan manfaat bagi sesama manusia serta seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa penyebaran Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai pendekatan dakwah yang adaptif terhadap masyarakat. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan teologis yang menanamkan nilai-nilai dasar Islam dan memperkenalkan pandangan hidup Islam kepada masyarakat. Selain itu terdapat pendekatan ilmiah yang memanfaatkan karya budaya seperti tembang dan syair, misalnya Ilir-Ilir dan Padang Bulan. Melalui cara tersebut para wali mengembangkan dakwah secara sistematis dan metodologis sehingga ajaran Islam dapat diterima luas oleh masyarakat. Dakwah Islam juga berkembang melalui pendekatan kelembagaan, pendekatan sosial, serta pendekatan kebudayaan yang menyesuaikan diri dengan tradisi dan kehidupan masyarakat setempat. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini juga menekankan bahwa Islam membawa pesan pembebasan dari penindasan dan penghisapan manusia oleh manusia lainnya. Nilai-nilai keadilan menjadi bagian penting dalam ajaran Islam sehingga umat didorong untuk menolak berbagai bentuk ketidakadilan tanpa terkecuali, baik yang dilakukan atas nama kekuasaan maupun pembangunan. Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan pesan dari Al-Qur’an, khususnya Surat Al-Qasas ayat 77 yang mengingatkan bahwa manusia hidup untuk dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dipandang sebagai tempat beramal, bekerja, dan menanam berbagai bentuk ibadah. Karena itu umat Islam tidak dianjurkan hanya mengejar kehidupan akhirat semata, tetapi juga harus menjalankan tanggung jawab kehidupan dunia dengan baik. Peserta juga diajak memahami pentingnya kehidupan kolektif dan organisasi. Dalam ajaran Islam, umat dianjurkan untuk berjamaah, bersatu, serta menghindari perpecahan. Melalui organisasi dan kebersamaan, komunitas diyakini dapat menjadi lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk bagi para pekerja migran yang hidup dan bekerja jauh dari tanah air. Kegiatan Pesantren Muslimah Progresif ini menjadi salah satu ruang pembelajaran sekaligus penguatan solidaritas bagi para pekerja migran Indonesia di Hong Kong, agar tetap memiliki pegangan nilai spiritual sekaligus kesadaran sosial dalam kehidupan mereka.

Internasional, Kriminal, Opini

Yanar Mohammed dan Api Revolusi Perempuan yang Tak Pernah Padam

Tinggalkan Komentar / Internasional, Kriminal, Opini / Iman Amirullah

Ruminews.id, Yogyakarta – Pada Senin, 2 Maret 2026 lalu, dua pria bertopeng serta bersenjata menembaki aktivis feminis Irak Yanar Mohammed di depan rumahnya di Baghdad, Irak. Ia meninggal beberapa saat kemudian akibat luka tembak. Banyak media menyebutnya “tragedi”, “kehilangan besar”, atau “serangan terhadap aktivis HAM”. Semua itu benar, tetapi tidak cukup. Pembunuhan Yanar Mohammed bukan sekadar tragedi individu. Ini merupakan serangan balik dari sistem patriarki global yang selama ini memandang perempuan yang melawan, seperti Yanar Mohammed sebagai ancaman yang harus dibungkam. Jika kita jujur, peluru yang membunuh Yanar bukan hanya milik dua pria bersenjata. Peluru itu adalah produk dari jaringan kekuasaan yang jauh lebih luas: patriarki, fundamentalisme, militerisme, dan negara yang gagal melindungi perempuan. Yanar Mohammed bukan akademisi yang hanya menulis teori feminisme dari ruang kuliah. Ia adalah seorang aktivis yang mengubah teori menjadi praktik “radikal”. Ia mendirikan Organization of Women’s Freedom in Iraq (OWFI) setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003, sebuah organisasi yang secara langsung melindungi perempuan korban kekerasan domestik, perdagangan manusia, dan ancaman pembunuhan kehormatan melalui pendirian shelter secara gratis. Melalui jaringan rumah aman yang ia dirikan, ratusan perempuan yang sebelumnya terancam dibunuh oleh keluarga mereka sendiri berhasil diselamatkan. Hingga 2019, lebih dari 800 perempuan telah ditampung oleh jaringan shelter yang dibangun organisasinya. Dalam konteks Irak, tindakan ini merupakan tindakan revolusioner, maka tak mengherankan ketika seumur hidupnya Yanna terus menjadi sasaran teror pembunuhan. Negara yang dikuasai oleh para fundamentalis tidak hanya gagal melindungi perempuan dari kekerasan patriarkal, tetapi bahkan sering menganggap rumah aman bagi perempuan sebagai sesuatu yang ilegal. Artinya jelas, ketika negara tidak melindungi perempuan, perempuan sendirilah yang harus melakukannya sendiri. Salah satu hal yang membuat Yanar Mohammed berbeda dari banyak aktivis liberal lainnya adalah keberaniannya mengkritik semua bentuk kekuasaan yang menindas perempuan, tanpa kompromi. Ia menentang hukum agama yang menempatkan perempuan di bawah otoritas laki-laki. Ia mengkritik milisi religius yang menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata politik, sambil juga menolak narasi bahwa invasi militer Barat akan “membebaskan perempuan Timur Tengah”. Dalam berbagai kesempatan, ia mengingatkan bahwa perang dan konflik justru memperburuk situasi perempuan: meningkatnya perdagangan manusia meningkatnya kekerasan seksual runtuhnya perlindungan hukum Bagi Yanar, pembebasan perempuan tidak mungkin lahir dari tank militer ataupun dari teokrasi religius. Kedua sistem itu sama-sama memanfaatkan tubuh perempuan sebagai alat kekuasaan. Selama puluhan tahun, Yanar Mohammed hidup dengan ancaman pembunuhan. Ia menerima ancaman dari kelompok militan Islamis, menghadapi kampanye fitnah, bahkan berhadapan dengan upaya kriminalisasi terhadap organisasinya. Ini bukan kebetulan. Dalam sejarah panjang gerakan perempuan, para aktivis perempuan yang dengan gagah berani berkonfrontasi dengan patriaki selalu menjadi target kekerasan karena mereka menantang fondasi kekuasaan patriarki itu sendiri. Patriarki “mungkin saja” bisa mentoleransi feminisme yang “simbolik” atau berada dalam kerangka negara. Tetapi patriarki tidak akan pernah mentoleransi feminisme yang membongkar struktur kekuasaan dan kekerasan hingga akarnya. Yanar Mohammed termasuk dalam kategori kedua. Beberapa organisasi HAM menyebut pembunuhan Yanar sebagai serangan yang ditargetkan terhadap pembela hak asasi manusia. Pesan dari pembunuhan ini sangat jelas, jika perempuan berani berkonfrontasi dengan patriarki, mereka akan dibungkam dengan cara apapun, termasuk pembunuhan. Tetapi sejarah gerakan perempuan menunjukkan satu hal, teror dan pembunuhan tidak pernah berhasil menghentikan revolusi perempuan. Artikel yang mengenang Yanar di kalangan gerakan feminis Irak menyatakan bahwa kematiannya harus menjadi titik balik, bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengorganisir kemarahan menjadi gerakan yang lebih kuat. Slogan-slogan yang menempatkan Yanar sebagai martir dalam gerakan feminisme Irak pun bermuncul, salah satu diantaranya adalah, “Yanar tidak mati, ia hidup setiap kali seorang perempuan menolak untuk diam.” Pembunuhan Yanar Mohammed memperlihatkan satu kenyataan pahit, perempuan di banyak negara bahkan tidak memiliki pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar perempuan. Di negara-negara lainnya, perempuan dapat memiliki hak di atas kertas, namun tidak pernah terealisasikan. Kematian Yanar seharusnya tidak hanya membuat kita berduka. Ia seharusnya membuat kita marah. Marah terhadap sistem yang membuat perempuan harus bersembunyi agar tidak dibunuh. Marah terhadap negara yang gagal melindungi aktivis perempuan. Yanar bukan hanya martir, tetapi juga api yang tidak bisa dipadamkan. Patriarki, fundamentalisme, dan negara mungkin berhasil membunuh seorang perempuan. Tetapi patriarki dan sistem-sistem dominasi yang ada jelas tidak akan pernah berhasil membunuh sebuah gagasan. Yanar Mohammed meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi the established system daripada satu nyawa, ia meninggalkan generasi perempuan muda yang belajar bahwa mereka tidak perlu takut dan mereka harus berjuang untuk merebut kembali kebebasan dan kehormatannya. tidak ada yang lebih menakutkan bagi sistem penindasan daripada perempuan yang berhenti takut. Api yang ia nyalakan sudah terlanjur menyebar. Dan api itu tidak akan pernah padam.

Internasional, Politik

Siapa Mojtaba Khamenei? Putra Ali Khamenei yang Kini Jadi Pemimpin Tertinggi Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Teheran – Nama Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei[ kembali menjadi sorotan dunia setelah ia ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei. Selama bertahun-tahun, Mojtaba dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di lingkar kekuasaan Iran meski jarang tampil di depan publik. Mojtaba Hosseini Khamenei lahir pada 8 September 1969 di Mashhad, salah satu kota religius penting bagi Muslim Syiah di Iran. Ia merupakan anak kedua dari Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang memegang kekuasaan sejak 1989. Sejak kecil Mojtaba tumbuh dalam lingkungan politik dan ideologis Revolusi Islam Iran. Ayahnya adalah tokoh penting revolusi yang diburu Rezim Pahlevi hingga akhirnya kemudian berhasil memimpin Revolusi Iran 1979. Keberhasilannya ini menempatkannya dalam posisi presiden Iran sebelum kemudian menjabat sebagai pemimpin tertinggi negara tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Teheran, Mojtaba melanjutkan studi keagamaan di Madrasah Qom, salah satu pusat pendidikan Islam Syiah terbesar di Iran. Di sana ia mempelajari teologi dan hukum Islam serta kemudian mengajar dalam bidang yurisprudensi Islam. Pada akhir 1980-an, Mojtaba bergabung dengan Batalyon Habib, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan ikut terlibat dalam tahap akhir Perang Iran-Irak. Pengalaman tersebut membangun kedekatannya dengan institusi militer Iran yang kemudian memainkan peran penting dalam karier politiknya. Seiring waktu, ia juga dikenal memiliki pengaruh dalam organisasi Basij, kelompok paramiliter yang menjadi bagian dari IRGC. Pengaruh Mojtaba di lingkar militer dan keamanan ini membuatnya dianggap sebagai salah satu figur kuat dalam struktur kekuasaan Iran. Meski tidak selalu memegang jabatan resmi tinggi, Mojtaba selama bertahun-tahun dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar di belakang layar pemerintahan Iran. Ia disebut berperan penting dalam jaringan politik di sekitar kantor pemimpin tertinggi yang dijabat ayahnya selama nyaris empat dekade. Ia serta memiliki hubungan dekat dengan elite militer dan ulama-ulama garis konservatif. Karena pengaruh tersebut, sejumlah analis politik internasional menyebutnya sebagai figur yang selama ini berperan sebagai “penjaga gerbang” kekuasaan ayahnya di Teheran. Pada Maret 2026, Mojtaba Khamenei akhirnya secara resmi dipilih sebagai pemimpin tertinggi Iran oleh Majelis Para Ahli setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Penunjukan tersebut menjadikannya pemimpin tertinggi ketiga Iran sejak Revolusi Islam 1979. Namun proses suksesi ini memicu perdebatan di kalangan pengamat politik. Sebab, pengangkatan Mojtaba sebagai penerus ayahnya dianggap menyerupai model kekuasaan dinasti, sesuatu yang sebelumnya sangat tabu di dalam sistem politik Republik Islam Iran. Mojtaba Khamenei dikenal memiliki pandangan politik maupun keagamaan yang lebih keras, bahkan dibanding sang ayah. Situasi ini menempatkannya dalam posisi sejalan dengan kelompok konservatif Iran dan sekali lagi mengubur kemungkinan reformasi dan sekulerisasi Iran. Beberapa analis pertahanan menilai ia memiliki hubungan yang kuat dengan militer dan kelompok-kelompok ideologis garis keras, yang berpotensi memperkuat pendekatan konfrontatif Iran terhadap Barat. Kedekatan tersebut sekaligus memperkuat posisinya dalam sistem politik Iran yang sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hubungan antara elite keagamaan dan militer.

Internasional, Opini

Generasi Kedua Revolusi Iran: Mojtaba Khamenei Memimpin di Tengah Badai Geopolitik

Tinggalkan Komentar / Internasional, Opini / Admin01

ruminews.id – Kenaikan Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran menandai salah satu momen paling menentukan dalam sejarah politik Republik Islam sejak era Ruhollah Khomeini. Setelah Kesyahidan ayahnya, Ali Khamenei, pada masa konflik regional yang memanas, Dewan ulama Iran atau Assembly of Experts memutuskan untuk menunjuk Mojtaba sebagai Rahbar (pemimpin tertinggi) baru. Sebuah keputusan yang segera menarik perhatian dunia internasional sekaligus membuka perdebatan tentang arah masa depan negara tersebut. Mojtaba lahir pada tahun 1969 di kota religius Mashhad dalam keluarga ulama yang sangat terlibat dalam pergolakan revolusi Iran. Ia tumbuh di tengah atmosfer politik yang intens pada masa setelah Revolusi Islam Iran, ketika negara baru itu sedang membangun identitas ideologis dan struktur kekuasaan yang berbeda dari sistem monarki sebelumnya. Latar belakang ini membentuk karakter politiknya sejak awal sebagai seorang anak revolusi yang sejak muda berada di lingkar inti kekuasaan republik Islam. Tidak seperti banyak pemimpin politik modern yang meniti karier melalui jabatan publik, perjalanan Mojtaba justru berlangsung melalui jalur yang lebih senyap. Ia menempuh pendidikan agama di Hawza Qom, pusat studi teologi Syiah, di mana ia mempelajari fikih dan ushul fikih di bawah bimbingan sejumlah ulama terkemuka. Dalam sistem pendidikan hawzah, ia bahkan diketahui mengajar kelas tingkat lanjut yang biasanya diikuti oleh calon ulama. Namun reputasi Mojtaba tidak semata dibangun melalui otoritas keagamaan. Sejak muda ia juga memiliki pengalaman dalam dunia militer. Pada akhir perang Iran–Irak, ia sempat bergabung dengan unit yang terkait dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), lembaga militer yang kemudian berkembang menjadi salah satu pilar kekuatan utama negara Iran. Jaringan yang terbentuk pada masa perang ini kelak menjadi salah satu fondasi pengaruhnya dalam struktur keamanan dan politik Iran. Selama bertahun-tahun, Mojtaba dikenal sebagai figur yang bekerja di balik layar kekuasaan. Ia berperan di sekitar kantor Pemimpin Tertinggi dan membangun jaringan yang menghubungkan ulama, militer, serta aparat keamanan negara. Banyak pengamat menggambarkannya sebagai “power broker” yang memainkan peran penting dalam mengoordinasikan hubungan antara lembaga-lembaga kunci negara, meskipun ia sendiri jarang tampil di panggung publik. Peran ini membuatnya sering disebut sebagai salah satu figur paling berpengaruh di lingkaran kekuasaan Iran bahkan sebelum secara resmi memegang jabatan tertinggi. Kedekatannya dengan jaringan ulama konservatif dan struktur militer revolusioner membuat sebagian analis melihatnya sebagai sosok yang mampu menjaga kesinambungan ideologi dan struktur negara yang dibangun sejak revolusi 1979. Namun seperti banyak tokoh yang lahir dari sistem politik revolusioner, sosok Mojtaba juga tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah kalangan oposisi menilai pengaruhnya terlalu besar dalam politik domestik, terutama dalam konteks respons negara terhadap berbagai gelombang protes yang terjadi dalam dua dekade terakhir. Kritik tersebut mencerminkan polarisasi yang memang telah lama menjadi bagian dari dinamika politik Iran. Terlepas dari perdebatan tersebut, pengangkatannya sebagai pemimpin tertinggi menunjukkan bahwa elite politik Iran melihatnya sebagai figur yang mampu menjaga stabilitas negara di tengah tekanan geopolitik yang semakin tajam. Iran saat ini berada di persimpangan sejarah yang tengah menghadapi sanksi ekonomi, rivalitas strategis dengan Barat, serta konflik regional yang terus berkembang. Dalam situasi seperti ini, kontinuitas kepemimpinan sering dipandang sebagai faktor penting bagi keberlangsungan sistem negara. Karena itu, sosok Mojtaba Khamenei tidak dapat dipahami hanya sebagai penerus biologis dari pemimpin sebelumnya. Ia merupakan produk dari generasi kedua revolusi Iran yakni generasi yang tumbuh setelah republik Islam berdiri dan yang kini mulai mengambil alih kendali negara. Apakah kepemimpinannya akan membawa Iran menuju konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat atau justru membuka babak baru dalam dinamika politik kawasan, masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal sudah jelas bahwa dengan naiknya Mojtaba Khamenei ke posisi Rahbar, Iran memasuki fase baru dalam sejarah politiknya, sebuah fase yang kemungkinan besar akan sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan bahkan dalam geopolitik global.

Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Segitiga Berdarah Timur Tengah: Bukan Konspirasi, Tapi Struktur Kekuasaan Dunia.

Tinggalkan Komentar / Hukum, Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Dalam diskursus geopolitik Timur Tengah, kadang muncul sebuah istilah yang terdengar dramatis: “Segitiga Berdarah”. Istilah ini merujuk pada hubungan strategis antara Amerika Serikat, Israel, dan Saudi Arabia. Penting ditegaskan sejak awal bahwa narasi ini bukan teori konspirasi. Ini bukan cerita tentang pertemuan rahasia tiga negara yang diam-diam mengendalikan dunia. Istilah tersebut lahir dari analisis geopolitik kritis yang mencoba menjelaskan pola hubungan kekuasaan yang nyata dalam konflik Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir. Dalam studi hubungan internasional, para analis sering memakai istilah “strategic triangle” atau segitiga strategis untuk menggambarkan hubungan tiga aktor besar yang saling mempengaruhi dalam sebuah kawasan. Konsep ini muncul dalam literatur geopolitik sejak masa Perang Dingin untuk menjelaskan bagaimana tiga kekuatan dapat membentuk keseimbangan kekuasaan regional. Dalam konteks Timur Tengah, banyak pengamat melihat bahwa hubungan antara Amerika, Israel, dan Arab Saudi membentuk konfigurasi seperti itu. Satu negara menyediakan kekuatan militer global, satu menjadi kekuatan militer regional yang sangat dominan, dan satu lagi berperan sebagai jantung energi dunia. Istilah “Segitiga Berdarah” sendiri bukan istilah akademik formal, melainkan bahasa kritik politik yang kemudian populer di media alternatif, tulisan aktivis Timur Tengah, serta sejumlah artikel opini geopolitik sejak akhir abad ke-20. Sebutan “berdarah” muncul sebagai metafora moral karena hubungan strategis tersebut sering berada di tengah pusaran konflik seperti pada perang Arab–Israel, invasi Irak, konflik Suriah, hingga ketegangan panjang dengan Iran. Para pengkritik berpendapat bahwa ketika kepentingan militer, energi, dan keamanan global saling berkelindan di kawasan yang sama, konsekuensinya sering kali adalah perang yang mahal dan penderitaan sipil yang luas. Menariknya, istilah “bloody triangle” sebenarnya bukanlah istilah baru dalam bahasa politik atau militer. Dalam sejarah militer, istilah yang sama pernah dipakai untuk menggambarkan wilayah konflik yang sangat mematikan, misalnya dalam berbagai laporan perang yang menyebut suatu kawasan pertempuran sebagai “bloody triangle” karena intensitas kekerasannya yang ekstrem. Istilah ini juga pernah muncul dalam laporan konflik di Palestina pada pertengahan abad ke-20 untuk menggambarkan wilayah yang dipenuhi bentrokan bersenjata. Tradisi penggunaan metafora semacam ini kemudian diadopsi dalam wacana geopolitik modern untuk menggambarkan konfigurasi kekuasaan yang dianggap menghasilkan konflik berkepanjangan. Jika kita melihat struktur hubungan tiga negara tersebut (Amerika-Israel-Arab Saudi), gambarnya menjadi cukup jelas. Amerika membawa kekuatan militer global, jaringan pangkalan militer, dan pengaruh diplomatik yang sangat besar. Israel berkembang menjadi sekutu strategis dengan kemampuan militer dan teknologi pertahanan paling maju di kawasan. Sementara Arab Saudi memainkan peran yang berbeda namun sangat vital yakni sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan pusat stabilitas pasar energi global. Ketika tiga faktor (militer global, kekuatan regional, dan energi) bertemu dalam satu kawasan yang sama, terbentuklah sebuah konfigurasi kekuasaan yang sangat menentukan arah politik Timur Tengah. Namun yang membuat konfigurasi ini menarik adalah paradoks sejarahnya. Hubungan antara Arab Saudi dan Israel tidak selalu bersahabat. Selama puluhan tahun, keduanya berada di kubu yang berlawanan dalam politik Timur Tengah. Tetapi geopolitik jarang tunduk pada sentimen lama. Dalam politik internasional, kepentingan strategis sering kali lebih kuat daripada memori sejarah. Ketika pengaruh Iran meningkat di kawasan, peta hubungan lama perlahan bergeser dan membuka ruang bagi bentuk kerja sama baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Karena itu memahami konsep “Segitiga Berdarah” sebenarnya bukan soal menyederhanakan dunia menjadi kisah hitam-putih tentang siapa yang baik dan siapa yang jahat, melainkan sebuah upaya membaca struktur kekuasaan dalam geopolitik modern. Konflik Timur Tengah sering dipahami melalui narasi agama atau identitas, padahal di baliknya terdapat pertemuan kepentingan besar yaitu keamanan militer, stabilitas energi, dan dominasi geopolitik global. Pada akhirnya, istilah ini mengingatkan kita pada satu realitas klasik dalam filsafat politik internasional bahwa negara tidak digerakkan oleh persahabatan atau kebencian, tetapi oleh kepentingan. Dan ketika kepentingan militer, energi, dan kekuasaan global bertemu di satu kawasan yang sama, sejarah menunjukkan bahwa stabilitas menjadi rapuh dan konflik mudah meledak. Memahami pola itu membuat kita melihat berita perang dengan perspektif yang lebih luas, bahwa di balik setiap krisis sering tersembunyi arsitektur kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekadar peristiwa harian yang muncul di layar berita. [Erwin]

Internasional, Politik

Majelis Para Ahli Resmi Tetapkan Ayatollah Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Baru Iran

Tinggalkan Komentar / Internasional, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Iran – Majelis Para Ahli, yang merupakan lembaga tertinggi dalam struktur tata negara Iran mengumumkan penetapan Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin baru Republik Islam Iran setelah wafatnya Pemimpin Agung Ayatullah Al-Udzma Imam Khamenei. Keputusan tersebut diambil melalui sidang luar biasa yang digelar di tengah situasi perang dan terus meningkatnya intensitas tekanan dan serangan dari pihak luar terhadap Iran. Dalam pernyataan resminya, Majelis Para Ahli menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Ayatollah Khamenei serta para korban lain yang gugur, termasuk beberapa perwira tinggi militer, anggota pasukan bersenjata, serta sejumlah pelajar di Kabupaten Minab. Pernyataan itu juga mengecam agresi militer Amerika Serikat dan rezim Zionis yang disebut sebagai serangan brutal dan kriminal terhadap Iran. Majelis menyatakan bahwa setelah kabar wafatnya Pemimpin Revolusi Islam tersebar, lembaga tersebut tetap melanjutkan proses konstitusional untuk menentukan pemimpin baru. Proses itu dilakukan meskipun berada dalam kondisi perang berat dan adanya ancaman langsung terhadap lembaga tersebut, termasuk serangan yang dilaporkan mengenai kantor sekretariat Majelis Para Ahli yang menyebabkan beberapa pegawai dan personel keamanan tewas. Dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh Kantor Berita Nasional Iran (IRNA), langkah-langkah untuk menyelenggarakan sidang luar biasa segera dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan internal Majelis Para Ahli. Koordinasi juga dilakukan untuk mengumpulkan para anggota majelis dari berbagai wilayah Iran agar proses penunjukan pemimpin baru dapat berjalan tanpa menimbulkan kekosongan kepemimpinan negara. Majelis Para Ahli menegaskan pentingnya konsep Wilayat al-Faqih dalam sistem Republik Islam Iran baik secara theologis maupun kepemimpinan republik, terutama pada masa kegaiban Imam Mahdi. Lembaga tersebut juga menyinggung perjalanan pemerintahan Republik Islam selama 47 tahun yang disebut berjalan dengan prinsip kemuliaan, kemerdekaan, dan kekuatan di bawah kepemimpinan para pemimpin revolusi. Setelah melalui proses kajian dan pertimbangan yang luas, Majelis Para Ahli menyatakan bahwa sidang luar biasa yang digelar telah memutuskan penetapan Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai pemimpin ketiga Republik Islam Iran. Keputusan tersebut diambil berdasarkan suara mayoritas kuat para anggota Majelis Ahli Kepemimpinan. Majelis Ahli Kepemimpinan juga menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Sementara yang sebelumnya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 111 konstitusi. Di akhir pernyataan, lembaga tersebut mengajak seluruh rakyat Iran, termasuk kalangan ulama dan akademisi dari hauzah serta universitas, untuk memberikan baiat kepada pemimpin baru dan menjaga persatuan nasional di bawah kepemimpinan Wilayat al-Faqih. Pernyataan tersebut ditutup dengan doa bersama agar rahmat dan karunia Tuhan tetap tercurah kepada Iran dan rakyatnya.

Internasional, Nasional, Pemerintahan, Politik

Kemenlu Mulai Evakuasi WNI dari Iran, Tahap Pertama Melalui Azerbaijan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Pemerintahan, Politik / Iman Amirullah

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah (Dok. Kemlu/Ist) Ruminews.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mulai melakukan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Iran menyusul meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan Timur Tengah. Proses evakuasi tahap pertama dilakukan dengan memindahkan para WNI melalui Azerbaijan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah dalam konferensi pers pada Jumat (6/3/2026) menyatakan bahwa proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan. “Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan,” kata Heni Hamidah. Pada tahap awal, sebanyak 32 WNI dijadwalkan mengikuti proses evakuasi. Jumlah tersebut masih dapat berubah tergantung perkembangan situasi keamanan di lapangan. Pemerintah juga terus memantau dinamika yang terjadi sebelum menentukan jalur evakuasi paling aman bagi para WNI. Heni menjelaskan bahwa penentuan jalur evakuasi akan disesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan serta koordinasi antara perwakilan Indonesia di luar negeri. “Untuk jalur-jalur evakuasi akan dilihat sesuai kondisi di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh rekan-rekan di KBRI Teheran dan KBRI Baku, Azerbaijan,” papar Heni. Pemerintah juga akan menentukan langkah evakuasi berikutnya setelah melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi keamanan serta laporan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran. Kementerian Luar Negeri memastikan komunikasi dengan para WNI di Iran tetap dilakukan secara intensif, terutama bagi mereka yang berada di Teheran baik yang tinggal menetap maupun yang sedang melakukan kunjungan. “KBRI Teheran akan terus beroperasi memberikan bantuan dan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran,” tegas perwakilan Kemenlu terkait status KBRI Teheran. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Santo Darmosumarto, juga menyampaikan bahwa negara-negara di kawasan Teluk masih menjamin keamanan seluruh penduduk di wilayahnya, termasuk warga asing seperti diaspora Indonesia.

Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Wacana Pembatalan Haji 2026 Mengemuka, Negara Diminta Jangan Lempar Kekhawatiran Tanpa Kepastian

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar — Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Haji dan Umrah Universitas Islam Negri Alauddin Makassar (HMJ MHU-UINAM), Kahlil Abram, menanggapi wacana skenario terburuk penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2026 yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Ia meminta pemerintah tidak hanya melempar kekhawatiran ke ruang publik tanpa diiringi kepastian arah kebijakan yang jelas. Menurut Kahlil, wacana kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah haji harus disikapi secara hati-hati karena menyangkut harapan jutaan umat Islam yang telah menunggu lama untuk dapat menunaikan ibadah ke Tanah Suci. “Keselamatan jemaah tentu menjadi prioritas utama. Tetapi pemerintah juga tidak boleh melempar wacana skenario terburuk tanpa arah kebijakan yang pasti. Ini menyangkut harapan jutaan umat Islam yang telah menunggu puluhan tahun untuk berangkat haji,” ujar Kahlil dalam keterangannya. Sebelumnya, Marwan Dasopang menyatakan pemerintah perlu menyiapkan berbagai alternatif kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Salah satu opsi yang disebutkan adalah kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah haji jika situasi keamanan tidak dapat diprediksi. “Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat,” ujar Marwan. Menanggapi hal tersebut, Kahlil menilai kewaspadaan negara memang penting, terutama dalam menjamin keselamatan jemaah. Namun ia menekankan bahwa pemerintah harus menunjukkan kesiapan manajemen krisis yang matang dalam penyelenggaraan haji. Sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia yang setiap tahun diberangkatkan ke Arab Saudi, Indonesia dinilai seharusnya telah memiliki sistem mitigasi risiko yang jelas dalam menghadapi dinamika geopolitik global. “Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar skenario terburuk, tetapi kepastian langkah strategis. Pemerintah harus membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai perkembangan situasi keamanan serta langkah konkret yang sedang dipersiapkan,” tegasnya. Ia juga menilai penyelenggaraan haji tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda rutin tahunan, melainkan sebagai amanah besar negara dalam menjamin pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah. Karena itu, HMJ MHU mendorong pemerintah bersama DPR untuk memperkuat diplomasi internasional, meningkatkan koordinasi dengan otoritas di Arab Saudi, serta menyusun skema mitigasi risiko yang jelas dan terukur demi menjamin keberlangsungan penyelenggaraan haji. “Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab negara dalam menjamin hak warga negara menjalankan keyakinannya dengan aman. Negara harus hadir dengan perencanaan matang, bukan sekadar dengan kekhawatiran,” tutup Kahlil.