Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Internasional

Ekonomi, Hukum, Internasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Demokrasi Beraroma Minyak: Wajah Kolonialisme Munafik Amerika di Abad Modern

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum, Internasional, Opini, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id – Amerika Serikat selalu piawai memainkan peran ganda (baca: Munafik) di panggung dunia. Satu tangan membawa pidato tentang demokrasi dan HAM, tangan lain sibuk mengunci brankas sumber daya negara lain. Venezuela adalah cermin paling jujur dari kelicikan itu. Cermin yang kalau AS mau bercermin, mungkin akan retak karena malu. Di atas kertas, Venezuela disebut “gagal” karena salah urus ekonomi. Di balik layar, negara itu dicekik secara sistematis lewat sanksi ekonomi yang brutal. Ibaratnya, seseorang diceburkan ke sungai, lalu ketika ia hampir tenggelam, si pencebur berteriak, “Lihat! Dia tidak bisa berenang.” Sejak sanksi finansial dan embargo minyak diberlakukan, akses Venezuela terhadap pasar global, sistem perbankan internasional, dan teknologi energi diputus. Pendapatan negara anjlok, impor obat dan pangan tersendat, mata uang terjun bebas. Lalu Washington menunjuk semua itu sebagai bukti “kegagalan sosialisme”. Logika seperti ini hanya masuk akal di ruang rapat imperium, bukan di kelas filsafat dasar. Ironinya semakin kental ketika kita ingat bahwa Venezuela duduk di atas cadangan minyak terbesar di dunia. Tapi anehnya, justru negara dengan cadangan minyak raksasa itu “tidak boleh” menjual minyaknya secara bebas. Mengapa? Karena minyak Venezuela tidak lagi tunduk pada kepentingan korporasi energi AS. Maka resep lama kolonialisme pun dikeluarkan dari lemari. Delegitimasi pemerintah, perang narasi, sanksi ekonomi, dan tentu saja dukungan terselubung pada oposisi yang lebih “kooperatif”. Ini bukan diplomasi, tapi lebih tepat disebut perampokan berseragam hukum internasional versi Washington. Amerika juga gemar berbicara soal penderitaan rakyat Venezuela, seolah-olah penderitaan itu jatuh dari langit. Padahal, laporan demi laporan dari lembaga internasional menunjukkan bahwa sanksi ekonomi berkontribusi langsung pada krisis kemanusiaan disana, mulai dari kelangkaan obat, runtuhnya layanan publik, dan kemiskinan yang melonjak. Namun di telinga pejabat AS, fakta-fakta ini berubah menjadi noise yang tidak penting. Yang penting adalah menjaga narasi bahwa AS selalu di sisi “kebebasan”, meski kebebasan itu datang bersama kelaparan. Lebih tragis lagi, AS mengklaim menentang kolonialisme, sambil mempraktikkan kolonialisme gaya baru. Tidak perlu kapal perang dan bendera ditancapkan. Cukup dengan sanksi, kontrol dolar, dan tekanan diplomatik. Ini kolonialisme finansial di mana wilayah tidak dijajah, tapi nadi ekonominya dikuasai. Kalau dulu kolonialisme merampas tanah dan rempah, kini kolonialisme merampas akses pasar dan sistem pembayaran. Bedanya hanya kosmetik, esensinya sama, yaitu keserakahan!. Dan jangan lupa standar ganda yang sudah menjadi ciri khas. Ketika negara lain melakukan nasionalisasi sumber daya, itu disebut “otoritarian” dan “ancaman demokrasi”. Tapi ketika AS dan sekutunya melindungi korporasi energi mereka dengan intervensi politik dan militer, itu disebut “menjaga stabilitas global”. Seolah-olah demokrasi hanya sah jika hasilnya menguntungkan Wall Street. Venezuela tentu saja bukan negara tanpa masalah. Korupsi, salah urus, dan konflik politik internal adalah fakta yang tidak perlu disangkal. Tapi menjadikan masalah internal itu sebagai dalih untuk menghancurkan ekonomi sebuah bangsa adalah bentuk kemunafikan kelas dunia. Seorang filsuf mungkin akan berkata: ini bukan soal ideologi, ini soal kerakusan yang disamarkan sebagai moralitas. Pada akhirnya, kisah Venezuela membuka mata kita tentang satu hal sederhana bahwa penderitaan rakyat sering kali bukan akibat kegagalan bangsa itu sendiri, tapi hasil dari permainan kuasa global yang dingin dan kalkulatif. Amerika Serikat boleh terus berkhotbah tentang demokrasi, tapi selama praktiknya adalah mencekik negara lain demi kepentingan sendiri, khotbah itu tak lebih dari brosur iklan yang indah di kata-kata, busuk di kenyataan. Jika ini disebut kepemimpinan global, maka dunia sedang dipimpin oleh kemunafikan yang sangat keji, dan Venezuela telah membayarnya dengan terlalu mahal. [Erwin]

Internasional, Makassar, Nasional, Opini

Siapa yang Menentukan Awal Tahun?

Tinggalkan Komentar / Internasional, Makassar, Nasional, Opini /

ruminews.id – Setiap awal tahun, kita seperti melakukan ritual yang sama. Hitungan mundur, kembang api, ucapan selamat, lalu harapan-harapan baru yang ditulis dengan rapi meski sering berakhir berantakan. Tetapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk bertanya: mengapa tahun baru harus dimulai di bulan Januari? Apakah itu ketentuan alam semesta, atau hanya kebiasaan yang kita terima tanpa berpikir? Jawabannya mengejutkan sekaligus membumi… Tahun baru dimulai Januari karena keputusan politik!. Dulu, jauh sebelum kalender tergantung rapi di dinding rumah, bangsa Romawi memulai tahun pada bulan Maret. Masuk akal. Maret adalah awal musim semi, masa tanah kembali subur, tentara bisa berangkat perang, dan kehidupan bergerak lagi setelah dingin panjang. Bahkan jejaknya masih kita pakai sampai sekarang. September berarti bulan ketujuh, Oktober bulan kedelapan, November bulan kesembilan, Desember bulan kesepuluh. Itu semua hanya masuk akal kalau Maret adalah bulan pertama. Lalu kenapa Januari tiba-tiba maju ke depan? Pada abad ke-2 sebelum Masehi, negara Romawi menghadapi masalah klasik yang selalu dihadapi kekuasaan yaitu urusan administrasi dan perang. Para pejabat negara harus segera dilantik agar bisa memimpin pasukan dan menjalankan pemerintahan. Jika menunggu Maret, negara bisa terlambat mengambil keputusan penting. Maka Senat Romawi memutuskan pejabat dilantik 1 Januari. Pelan tapi pasti, awal tahun ikut berubah. Jadi, Januari bukan dipilih karena paling suci, paling kosmis, atau paling filosofis. Januari dipilih karena paling praktis. Beberapa abad kemudian, Julius Caesar merapikan kalender yang sudah semrawut. Lalu Gereja Barat mengadopsinya. Setelah itu, Eropa menyebarkannya ke seluruh dunia lewat perdagangan dan kolonialisme. Maka hari ini, satu dunia serempak menghitung waktu dengan cara yang sama, bukan karena semua sepakat secara filsafat, tapi karena sejarah berjalan ke arah itu. Di titik ini, kita belajar satu hal penting bahwa waktu bukan hanya urusan alam, tapi juga urusan kekuasaan. Matahari memang terbit dan tenggelam tanpa minta izin. Tapi kapan kita menyebutnya “awal tahun”, “awal bulan”, atau “hari libur nasional”, itu sepenuhnya keputusan manusia. Kalender bukan sekadar alat hitung hari, melainkan peta cara kita menata hidup bersama. Islam sendiri memberi pelajaran serupa. Tahun Hijriah dimulai bulan Muharram, padahal peristiwa hijrah Nabi terjadi di Rabiul Awal. Artinya, bahkan dalam agama, awal tahun adalah hasil pertimbangan rasional dan sosial, bukan sekadar kronologi peristiwa. Maka, saat kita merayakan tahun baru, mungkin pertanyaannya bukan hanya “target apa tahun ini?”, tapi juga “siapa yang menentukan ritme hidup kita?” Apakah kita sepenuhnya sadar, atau sekadar ikut arus kalender? Akhirnya, Januari hanyalah nama. Yang membuatnya bermakna bukan tanggalnya, tapi kesadaran kita mengisi waktu. Sebab waktu yang sama bisa terasa panjang bagi yang tertekan, dan terasa singkat bagi yang menikmati hidup. Kalender boleh seragam, jam boleh sinkron, tapi makna waktu…. itu urusan kita masing-masing. Dan di situlah filsafat diam-diam bekerja, tanpa perlu kembang api. [Erwin]

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Tekhnologi, Uncategorized

Nexus: Ketika Jaringan Informasi Menjadi Arena Politik Peradaban

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik, Tekhnologi, Uncategorized /

ruminews.id, Makassar – Yuval Noah Harari, melalui bukunya Nexus: A Brief History of Information Networks from the Stone Age to AI, sesungguhnya sedang mengajukan satu tesis besar: peradaban manusia tidak dibangun oleh kebenaran, melainkan oleh jaringan informasi yang dipercaya bersama. Dari mitos leluhur hingga kecerdasan buatan, sejarah manusia adalah sejarah tentang siapa yang mengendalikan arus informasi dan untuk kepentingan apa. Dalam perspektif komunikasi politik, argumen ini sangat relevan. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada senjata atau teritori, melainkan pada kemampuan membentuk narasi yang hidup di dalam jaringan. Negara, demokrasi, bahkan konsep kedaulatan publik bertahan karena dipercaya, dibicarakan, dan direproduksi secara kolektif. Jaringanlah yang memungkinkan jutaan orang, yang tidak saling mengenal, merasa menjadi bagian dari satu komunitas politik. Harari menegaskan bahwa keunggulan Homo sapiens tidak bersumber dari kecerdasan individu, tetapi dari kapasitas berkolaborasi dalam skala besar melalui fiksi kolektif uang, hukum, agama, dan ideologi. Dalam bahasa komunikasi modern, fiksi ini bekerja sebagai grand narrative yang mempersatukan publik. Tanpa jaringan informasi, narasi tersebut akan runtuh, dan bersamanya runtuh pula legitimasi kekuasaan. Sejarah media memperlihatkan pola yang konsisten. Lukisan gua berfungsi sebagai simbol kolektif, tulisan paku memungkinkan administrasi negara, kitab suci membangun otoritas moral, dan media sosial kini menjadi ruang produksi makna politik. Algoritma TikTok, X, dan Meta bukan sekadar teknologi distribusi pesan, tetapi aktor politik non-negara yang menentukan apa yang terlihat, dipercaya, dan diperdebatkan publik. “Informasi tidak selalu menginformasikan; ia menghubungkan, bahkan ketika ia adalah kebohongan.” Pernyataan Harari ini menemukan pembenarannya dalam berbagai studi komunikasi politik. Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral (2018) di Science menunjukkan bahwa informasi palsu menyebar lebih cepat dan luas dibandingkan informasi faktual, terutama karena daya emosionalnya. Dalam konteks digital, kebenaran kalah bukan karena lemah secara rasional, tetapi karena kalah secara algoritmik. Kasus global memberikan bukti konkret. Skandal Cambridge Analytica dalam Pemilu AS 2016 memperlihatkan bagaimana data, psikometri, dan mikro-targeting digunakan untuk memanipulasi preferensi politik pemilih. Di Myanmar, laporan PBB (2018) menyimpulkan bahwa Facebook berperan signifikan dalam menyebarkan ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya. Sementara dalam konflik Palestina–Israel, berbagai riset media menunjukkan bagaimana algoritma media sosial memperkuat disinformasi, dehumanisasi, dan polarisasi ekstrem bukan karena niat moral, tetapi karena logika engagement. Di titik inilah Harari mengajukan kritik paling radikal: kecerdasan buatan bukan sekadar alat, melainkan sistem pengambil keputusan otonom. AI memiliki kecerdasan instrumental kemampuan mencapai tujuan—tetapi tidak memiliki kesadaran, empati, atau tanggung jawab moral. Dalam etika AI, ini sejalan dengan peringatan Nick Bostrom (2014) dan Shoshana Zuboff (2019): ketika keputusan publik diserahkan pada sistem yang hanya mengoptimalkan efisiensi dan atensi, maka nilai kemanusiaan berisiko terpinggirkan. Fenomena shared hallucinations narasi keliru yang diproduksi AI dan dipercaya secara kolektif menjadi ancaman serius bagi demokrasi deliberatif. Ketika publik tidak lagi berbagi realitas yang sama, ruang diskusi rasional runtuh. Politik berubah menjadi kompetisi algoritmik, bukan pertarungan gagasan. Namun, Nexus tidak berhenti pada pesimisme. Pesan terpenting Harari adalah penolakan terhadap determinisme teknologi. AI adalah hasil pilihan politik manusia, bukan takdir sejarah. Desain algoritma, regulasi platform, literasi digital, dan etika teknologi adalah wilayah keputusan kolektif bukan domain teknokrat semata. Pertanyaan Harari, “Jika kita tidak bisa mengubah masa depan, untuk apa membicarakannya?”, seharusnya dibaca sebagai seruan politik. Membicarakan AI, disinformasi, dan jaringan informasi bukan sekadar wacana akademik, melainkan bentuk tanggung jawab warga dalam mempertahankan masa depan demokrasi. Di era ketika jaringan informasi mampu membentuk realitas sosial, pertarungan sesungguhnya bukan antara manusia dan mesin, melainkan antara nilai kemanusiaan dan logika algoritma. Nexus mengingatkan kita: peradaban tidak runtuh karena teknologi terlalu canggih, tetapi karena manusia gagal mengendalikan jaringan yang mereka ciptakan sendiri. La Ode Muhamad Yuslan Manusia yang suka nyimak kemungkinan-kemungkinan kecil di sekitar.

Internasional, Olahraga

Kunjungan Singkat Lionel Messi Berujung Kericuhan Di India

Tinggalkan Komentar / Internasional, Olahraga /

ruminews.id – Kunjungan singkat Lionel Messi dalam rangkaian turnya di India berubah menjadi malam yang getir dan gaduh. Stadion Salt Lake, Kolkata, yang semula dipenuhi harap dan doa para penggemar, mendadak menjadi saksi pecahnya kekecewaan. Kursi-kursi dirusak, benda-benda melayang ke arah lapangan, amarah massa meletup setelah mimpi melihat sang idola runtuh sebelum benar-benar terwujud. Ribuan pasang mata telah menebus tiket berharga fantastis sekitar Rp2,2 juta—demi secuil momen bersama legenda hidup sepak bola dunia. Namun, yang tersaji hanya lintasan langkah singkat Messi mengitari lapangan, tertutup barisan pejabat dan selebriti. Bagi banyak penggemar, jarak itu terasa lebih jauh dari sekadar pagar pembatas: ia menjelma tembok kekecewaan. Kekecewaan mencapai puncaknya ketika Messi, penyerang Argentina dan bintang Inter Miami, digiring pihak keamanan meninggalkan stadion hanya sekitar 20 menit setelah kemunculan jauh dari harapan 45 menit yang beredar. Harap yang patah pun berubah menjadi permusuhan; malam yang seharusnya dirayakan justru berakhir anarkis. Pemerintah Benggala Barat merespons cepat. Kepala Menteri Mamata Banerjee menyatakan dirinya “sangat terganggu dan terkejut” atas peristiwa memalukan tersebut. Melalui platform X, ia mengumumkan pembentukan komite penyelidikan untuk mengurai sebab-musabab insiden, menetapkan pertanggungjawaban, serta merumuskan langkah pencegahan agar luka serupa tak terulang. “Komite akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap insiden tersebut, menetapkan pertanggungjawaban, dan merekomendasikan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” ujar Banerjee, Ahad, 14 Desember 2025. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Lionel Messi dan “para pencinta olahraga” atas apa yang terjadi. Malam itu, Kolkata belajar pahit: ketika harap ditinggikan tanpa pengelolaan yang arif, satu langkah singkat bisa memantik badai panjang.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan

Menakar Pidato Gibran di KTT G20 dari Kacamata Anak Muda

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Baru-baru ini, publik dibuat tercengang oleh Pidato Gibran Rakabuming Raka (Mas Wapres) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannes burg Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025) lalu, bagaimana tidak, Mas Wapres yang dikenal jarang berpidato di publik kini tampil gagah di forum dunia tersebut, meski citranya yang kerap dianggap plonga-plongo oleh beberapa nitizen yang tentu sampai saat ini masih meragukan skill pidato Mas Wapres. Namun, itu semua terbantahkan, Mas Wapres justru mengikis stigma tentang tak bisa berpidato, ia tampil gagah berani, potongan video di berbagai media sosial ramai memperlihatkan bagaimana ia santai bercakap-cakap dengan pemimpin dari berbagai negara yang hadir di forum tersebut. Sebagai generasi muda, tentu ini langkah baik yang harus di apresiasi, kita tak lagi bicara pemilu 2024, melainkan satu langkah penting untuk menyampaikan gagasan kepada dunia. Bagi penulis, pidato Mas Wapres di KTT G20 bukan sekadar seremoni diplomasi, tetapi juga cerminan arah kepemimpinan baru di Indonesia. Bagi generasi muda, momen tersebut menjadi semacam “uji panggung internasional” yang memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin muda membawa isu-isu global dengan gaya komunikasi yang berbeda dari generasi sebelumnya di era ketika ide jauh lebih dihargai daripada umur, kehadiran pemimpin muda seharusnya membawa angin segar bukan sekadar repetisi narasi lama. Dari perspektif anak muda, setidaknya ada tiga hal yang bisa ditakar dari penampilan Mas Wapres tersebut. Pertama, keberanian tampil dan mengambil ruang. Di tengah kritik dan keraguan publik terhadap kapasitasnya, Mas Wapres berani tampil di ruang global yang penuh sorotan. Bagi anak muda, keberanian semacam ini penting karena menunjukkan bahwa generasi baru bisa hadir di meja perundingan dunia, bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai aktor yang menyampaikan gagasannya. Kehadirannya di KTT G20 sekaligus membantah framing yang kerap menyebut bahwa Mas Wapres tidak bisa berbahasa inggris, namun nyatanya pronounciation atau cara mengartikulasikan kata sangat jelas dan khas gaya anak muda. Kedua, pilihan isu yang dibawakan. Mas Wapresmenyinggung soal ekonomi digital, UMKM, dan ketahanan pangan. Isu yang sangat dekat dengan denyut kehidupan generasi muda. Anak muda Indonesia menunjukkan minat besar dalam wirausaha, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, pidato Mas Wapres tentu sangatrelevan, meskipun bagi sebagian anak muda menilai bahwa penyampaiannya masih dianggap normatif dan belum memperlihatkan kedalaman analisis yang menampilkan visi jangka panjang. Artinya iya Mas Wapres bisa membaca teks dengan baik, namun belum tentu paham dengan konteks.Singkatnya, keberanian berbicara belum tentu sama dengan keberanian memimpin wacana. Ketiga, gaya komunikasi. Mas Wapres tampil lugas, ringkas, dan tidak berlarut-larut dengan permainan retorika. Gaya ini cocok dengan selera anak muda yang lebih menyukai komunikasi cepat dan to the point. Namun, sebagian lain melihat gaya tersebut terlalu kaku dan kurang menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat. Bahkan sebahagian menilai, teks yang dibacakan sudah dihafal atau hasil suara Artificial Intelegence (AI) yang kerap ia dengungkan ke publik. Dalam hal ini, anak muda cenderung menilai dan mencari figur yang bukan hanya komunikatif, tetapi juga mampu memancarkan arah perubahan dan empati sosial. Meski demikian, penulis mengapresiasi langkah penting Mas Wapres di forum KTT G20, ini sekaligus menunjukkantransisi kepemimpinan lintas generasi. Ia membuka ruang baru bahwa pemimpin muda Indonesia bisa hadir di panggung global, meski ruang itu masih memerlukan pembuktian lebih jauh. Bagi anak muda, yang terpenting bukan hanya tampil di forum internasional, tetapi membawa gagasan segar yang betul-betul menjawab keresahan generasi hari ini : pekerjaan layak (baca : 19 juta), pendidikan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, dan demokrasi yang sehat. Pada akhirnya, banyak anak muda menilai bahwa pidato Mas Wapres adalah langkah awal sebuah “teaser” bukan puncak capaian. Momen ini menjadi pengingat bahwa regenerasi kepemimpinan tidak boleh hanya menjadi slogan,ia harus organik baik secara gagasan, keberanian moral, dan keberpihakan pada publik. Mas Wapres sudah masuk ke forum global; kini generasi muda menunggu apakah ia akan memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan bahwa pemimpin muda Indonesia bukan hanya pewaris posisi, tetapi penggerak perubahan. “Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia” Soekarno Hatta

Daerah, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Sejarah Pembersihan Etnis Di Palestina

Tinggalkan Komentar / Daerah, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Permasalahan Palestina sebagai sebuah permasalahan internasional berawal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir Perang Dunia Pertama. Peristiwa-peristiwa ini membuat Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan keputusan untuk menaruh Palestina di bawah administrasi Pemerintah Inggris Raya sebagai pemegang mandat dari sistem mandat yang di adopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, Namun, kenyataannya, perkembangan sejarah sebagai hasil dari mandat tersebut tidak menunjukkan bahwa Palestina dapat muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hasil. keputusan mandat tidaklah sesuai dengan keinginan rakyat Palestina. Pada tahun 1917, akibat kampanye persuasif Gerakan Zionis, Inggris mengumumkan sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh British Foreign Secretary, Sir Arthur James Balfour. Maka dari itu deklarasi tersebut dinamakan dengan deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour memegang peranan teramat penting dalam sejarah awal permasalahan Palestina. Deklarasi ini, yang menentukan sejarah awal dalam Perkembangan permasalahan di Palestina, kemudian disatukan dengan mandat Liga Bangsa-Bangsa. Penerapan deklarasi ini mendapatkan pertentangan dari Arab dan menimbulkan revolusi baik di Palestina maupun di kawasan Timur Tengah. Deklarasi ini juga menimbulkan berbagai macam kesulitan yang tak habis dalam tahap-tahap terakhir diterapkannya mandat, dan membuat Inggris, Yahudi, dan Arab saling berhadap-hadapan saatu sama lain. Deklarasi ini pada akhirnya akan membuat Palestina di partisi dan menjadi akar masalah dari segala bentuk konflik yang terjadi di kawasan Palestina. Hal ini terjadi karena hampir lima tahun sebelum menerima mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, pemerintahan Inggris telah membuat suatu kesepakatan dengan Gerakan Zionis mengenai pendirian sebuah wilayah Yahudi di Palestina, karena pemimpin gerakan Zionis telah mengeluarkan suatu penyataan bahwa terdapat hubungan sejarah antara Bangsa Yahudi dengan Palestina dengan menyebutkan bahwa leluhur Bangsa Yahudi telah hidup di Palestina dua ribu tahun sebelum Bangsa Yahudi terbiasa hidup di negeri Diaspora. Selama periode berlakunya mandat, Gerakan Zionis berkerja untuk mengamankan berdirinya sebuah wilayah Yahudi di Palestina. Warga asli Palestina, yang secara turun-temurun telah menempati wilayah tersebut selama ratusan tahun menganggap bahwa gerakan yang dilakukan oleh Gerakan Zionis telah melanggar hak-hak mereka. Mereka juga berpandangan bahwa hal tersebut adalah bentuk penipuan dan pengingkaran atas kesepakatan akan adanya jaminan bahwa Palestina akan dijadikan negara yang merdeka. Tragedi yang telah dan terus terjadi di Palestina dapat dilacak dari penerapan ideologi Zionis oleh pemimpin-pemimpinnya. Pada saat ini, terdapat banyak cendikiawan, politisi, dan sejarawan yang menentang Zionisme.Beberapa pemikir dan penulis Nasrani dan Yahudi mengutuk ideologi tersebut berikut kebijakannya yang diterapkan pemerintah Israel. Diantaranya adalah para akademisi di universitas-universitas Israel, seperti mendiang Israel Shahak dan Benjamin Beit Hallahmi yang mengkritik kekerasan Israel terhadap Palestina dan menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika Israel menyingkirkan ideologi Zionisnya. Illan Pappe menulis bahwa mengontekstualisasikan tindakan Palestina telah menjadi “bukti anti-Semitisme” dan “pembenaran terorisme”. Namun, ia menolak mitos bahwa “Zionisme bukanlah kolonialisme” atau bahwa perlawanan Palestina “lebih bersifat teroristis daripada anti-kolonial”. Ia berpendapat bahwa selama periode Ottoman, seperti masyarakat Arab lainnya, Palestina mengembangkan gerakan nasional, menuntut lebih banyak otonomi Namun, hubungan antara “Zionisme, milenarianisme Protestan, dan imperialisme Inggris” menghancurkan Palestina dan rakyatnya. Hal ini karena Zionisme menginginkan Palestina sebanyak mungkin dengan sesedikit mungkin penduduk Palestina. Ilan Pappe berpendapat bahwa para pemimpin agama Yahudi awalnya menolak Zionisme sebagai “bentuk sekularisasi dan modernisasi” . Yahudi lainnya memandang Zionisme sebagai provokatif, karena mempertanyakan loyalitas orang Yahudi Eropa terhadap negara asal mereka masing-masing.Selain itu, ia menyoroti inkonsistensi kaum Zionis yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi menggunakan Alkitab sebagai pembenaran untuk menjajah Palestina. Namun, merampas Alkitab untuk tujuan politik dapat berujung pada fanatisme, mengingat adanya referensi genosida seperti yang terjadi pada orang Amalek, sebuah kiasan yang digunakan oleh Perdana Menteri Netanyahu dalam kasus Gaza. Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara (29 Juli 2025). Deklarasi ini dihadiri oleh para Pemimpin-pemimpin bangsa. Be Konferensi ini terdiri dari berbagai negara: Republik Prancis dan Kerajaan Arab Saudi, dan Ketua Bersama Kelompok Kerja: Republik Federasi Brasil, Kanada, Republik Arab Mesir, Republik Indonesia, Irlandia, Republik Italia, Jepang, Kerajaan Hashemite Yordania, Amerika Serikat Meksiko, Kerajaan Norwegia, Negara Qatar, Republik Senegal, Kerajaan Spanyol, Republik Türkiye, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Uni Eropa dan Liga Negara-negara Arab. Kami, para Pemimpin dan Perwakilan, berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, pada saat yang secara historis penting bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Timur Tengah. Kami sepakat untuk mengambil tindakan kolektif guna mengakhiri perang di Gaza, mencapai penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi dua negara, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina, Israel, dan semua orang di kawasan. Namun ada beberapa tantangan pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara dapat meliputi beberapa aspek: *Dinamika Geopolitik: Efektivitas kerja sama internasional seringkali terkendala oleh dinamika geopolitik yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi semangat multilateralisme dan kerja sama antarnegara. *Keterlibatan Pihak yang Bertikai: Konflik Israel-Palestina memiliki akar sejarah dan dimensi politik yang kuat, sehingga memerlukan keterlibatan aktif dari kedua pihak untuk mencapai penyelesaian damai. Ini bukan lagi persoalan agama,ras, dan budaya tapi ini persoalan kemanusian yang terus-menerus terjadi di negara palestina.Tidak perlu jadi islam untuk membela palistina, cukup menjadi manusia. Free Palestine from river to the sea.

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Pahlawan Palsu di Balik Kisah Cinta Kerajaan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam lembar sejarah kerajaan yang diwarnai darah dan air mata, ada nama seorang raja yang tak pernah dikenang dengan doa. Ia memerintah bukan dengan kebijaksanaan, melainkan dengan cambuk dan rasa takut. Di masa hidupnya, istana berdiri megah, namun dindingnya memantulkan pekik rakyat yang tersiksa. Pemungutan upeti dijadikan dalih membangun kejayaan, padahal tangan kekuasaannya hanya sibuk menghias kekayaan keluarga sendiri. Program yang ia janjikan untuk kesejahteraan hanyalah angin paus yang berlalu di beranda istana. Janji-janji itu tinggal tulisan di batu prasasti yang tak pernah selesai. Rakyat lapar, tanah menangis, dan langit kehilangan warna, rakyat tinggal berjuang sendiri. Takhta itu akhirnya runtuh, bukan oleh serangan negeri asing, melainkan oleh kegagalan panglima perang yang juga menantunya sendiri. Tembok pertahanan roboh laksana harapan yang patah sebelum sempat tumbuh. Rakyat yang dulu diam kini bangkit, badai suara yang lama terpendam menjungkalkan raja dari kursinya. suara itu menjadi badai yang menurunkannya dari singgasana yang dulu ia cengkeram erat. Sang menantu terusir, bukan sekadar karena salah strategi, tetapi karena sang raja tak sanggup menanggung aib kekalahan yang ia pikir adalah milik orang lain. Namun sejarah selalu menyimpan ironi. Takhta yang ia agungkan justru runtuh bukan oleh kekuatan musuh luar, melainkan oleh kelalaian panglima terdekat yang sekaligus menantunya sendiri. Raja jatuh, dan menantunya penjaga tembok yang gagal terbuang ke negeri seberang. Bukan karena pengkhianatan, tetapi karena dendam yang dibungkus rasa malu. Dalam pembuangan, sang menantu memeluk kesunyian dan kecintaan pada sang putri mahkota yang tak dapat ia rengkuh. Namun di ujung usia, tatkala tubuh sang raja mulai renta dan sorot matanya tak lagi setajam baja, ia memberikan satu syarat yang terdengar seperti kutukan: “Jika kau ingin kembali kepada putriku, jadilah setara denganku. Jadilah raja.” Syarat itu bukan untuk kemuliaan, melainkan untuk meninggikan ego yang sudah retak. Namun sang menantu menerima tantangan itu.  Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Syarat itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah tantangan, Namun sang menantu menerima tantangan itu. mungkin juga penebusan. Sejak saat itu, sang menantu menempuh jalan panjang. Ia mendaki bukit kekuasaan, Ia mendaki jalan panjang, melalui diplomasi, tipu muslihat, dan berbagai cara yang bahkan kadang mengorbankan moralnya. Ia belajar bahwa jalan menuju takhta tidak pernah lurus; ia penuh tipu daya, janji kosong, dan adu siasat. Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Dan tatkala ia akhirnya duduk di singgasana yang sama, dunia seakan berputar kembali. Namun sejarah belum berakhir. Sang putri, yang hatinya tak pernah padam, menyampaikan satu amanat lembut namun berat: “Jika engkau ingin bersamaku kembali, kembalikan nama baik ayahku.” Di sinilah tragedi sejati mulai menggantung. Sebab memuliakan raja yang sejarahnya ternoda artinya menghapus jejak perjuangan rakyat yang pernah menuntut haknya. Mengangkat kembali nama seorang tiran sama saja mengubur luka yang pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. bagaimana mungkin memuliakan raja yang dikenang sebagai penguasa lalim? Bagaimana mengangkat nama seseorang yang sejarah telah mengutuknya? Jika sang raja baru mampu mengembalikan kehormatan ayah yang pernah menindas rakyatnya, maka ia harus menulis ulang sejarah. tetapui sang raja baru yang duduk di kursi kekuasaan hari ini lebih memilih cinta pribadinya dari pada kebenaran sejarah. Ia memaksa penulisan ulang cerita, bukan untuk kebaikan negeri, tetapi untuk memenangkan kisah cintanya sendiri. Dan tindakan itu bukanlah kemuliaan, melainkan aib yang berlapis indah. Karena seorang raja yang mengorbankan kebenaran demi romansa pribadi bukanlah pemimpin ia hanyalah lelaki yang memakai mahkota untuk menutupi kelemahannya. Sejarah boleh diperbaiki, tetapi tidak dengan menghapus penderitaan rakyat. Cinta boleh diperjuangkan, tetapi tidak dengan menindih suara keadilan. Dan pada akhirnya, seorang raja yang memilih cintanya sendiri di atas nasib negeri, akan dikenang bukan sebagai pahlawan penebus, melainkan sebagai bayangan seorang tiran yang berdiri di panggung yang sama, hanya dengan alasan yang berbeda.

Daerah, Ekonomi, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan

King of Nusantara Ajak Pengusaha Manca Negara Berinvestasi di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Internasional, Jakarta, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Jakarta – King of Nusantara Sultan Paser 18, Dr. Sultan AMH Andrian Sulaiman, S.T., MBA hadir saat bincang santai di Starbucks Coffee Setiabudi One, Jl HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat, (17/10/2025) King of Nusantara Sultan Paser 18 hadir membahas dan memberikan dukungan penuh kepada Program Asta Cita Pemerintah diantaranya Food Security Ia mengatakan, untuk memperkuat utamanya program Ketahanan Pangan dan memperkuat jaringan usaha antar daerah. Dirinya sudah mempelopori pendirian beberapa usaha pendukung di bidang Trading & Investment, Mineral & Energi, serta bidang Pangan, yaitu: Perikanan, Pertanian dan Peternakan. “Tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut adalah sebagai salah satu upaya untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal. Termasuk mengoptimalkan potensi wilayah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih terkoneksi, efisien, dan inklusif,” kata King of Nusantara sapaan akrabnya, melalui rilis media, Jumat (24/10/2025) di Jakarta. Kata dia, kedepannya diupayakan untuk terus dapat mendukung tercapainya percepatan pembangunan ekonomi nasional. “Pendirian usaha yang dimaksud adalah Royal Nusantara Investment, Pte, Ltd (Trading & Investment), PT. Raja Berkah Anugerah (Mineral & Energi), dan PT. Royal Nuantara Raya Group (Holding Company), PT. Sinar Pangan Nusantara Sukses (Bidang Pangan). Dimana diharapkan kedepannya dapat menjadi konektivitas antar-wilayah, sekaligus sebagai salah satu pilar penting percepatan pembangunan ekonomi nasional,” jelas King of Nusantara. Menurutnya, dengan memperkuat jaringan usaha antar daerah melalui usaha-usaha yang telah didirikan. Diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi yang signifikan, dalam meningkatkan aliran barang dan jasa. “Hal ini untuk memperluas pasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta mendorong inovasi dan teknologi lebih efisien,” ujar pria yang disapa King of Nusantara ini. Dalam rangka memperkuat konektivitas ekonomi antar daerah, King of Nusantara juga bersama para pelaku usaha dan warga lokal juga menggelar pertemuan dan diskusi santai dan terbuka. Yang mana sudah dilaksanakan di Ambon (Provinsi Maluku) sebagai Momentum Bangkitnya Usaha Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan (sebagai Kekuatan Maritim Nusantara). “Acara ini diprakarsasi oleh DPP Ikatan Masyarakat Nelayan Maluku (IKMANEMA) dalam konsep Saresehan, pada Rabu, (01/10/2025),” ucapnya. “Melalui program diskusi santai dan terbuka dalam konsep sarasehan ini, diharap dapat memberikan dampak positif yang utamanya untuk memperkuat jejaring usaha antar daerah, membuka peluang investasi baru di sektor kelautan, serta dapat mendorong inovasi pengelolaan perikanan agar lebih berkelanjutan,” imbuh King of Nusantara. Perkuat Daya Saing Ekonomi Lokal Untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal dan mengoptimalkan potensi wilayah. King of Nusantara yang aktif berkiprah dalam pengelolaan dan penanganan kegiatan sosial juga mendirikan Sultan Paser 18 Foundation. Lembaga ini senantiasa turut aktif dalam menghadiri undangan international yang digelar oleh Mancanegara sebagai Narasumber, untuk memperkenalkan kepada para investor agar berinvestasi di Indonesia. Dalam beberapa waktu ini, King of Nusantara juga telah menyempatkan untuk menghadiri Acara “60 th BIRTHDAY CELEBRATION” Tan Seri Jimmy J Guo dan Istri Dato Seri Zhu Zi Sabrina dari Negara Republic Of Nauru. Yang juga pernah berada dalam Asean – China Business Council yang acaranya diselenggarakan di Chuai Heng Banquet Hall 20, Jalan Kamuning off Jalan Imbi,55100 Kuala Lumpur Malaysia, Senin, (04/08/2025). “Acara ini juga dihadiri oleh beberapa Pengusaha Internasional, seperti Negara China, Nauru, Singapore, Hongkong, Thailand, Vietnam, Kamboja dan pengusaha lokal Malaysia,” ujarnya. Dalam sambutannya, King of Nusantara Sultan Paser 18 juga mengajak para Pengusaha Mancanegara untuk ber investasi di Negara Indonesia dalam berbagai bidang usaha/bisnis. Dimana mengikuti aturan dan undang undang yang berlaku di Indonesia dan Perdagangan Internasional antar negara khususnya bidang usaha Swasta/Private. “Kedepan dapat membantu program pembangunan Indonesia secara optimal, yang utamanya dalam menciptakan penguatan jaringan usaha antar daerah. Tentunya, tidak hanya sebatas mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mewujudkan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan wilayah, serta pengembangan potensi lokal yang selama ini kurang tersentuh,” pungkasnya. (red)

Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Ketika Kemasan Lebih Dipercaya dari Kandungan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Ada kalanya dunia farmasi terasa seperti panggung sunyi tempat kami berdiri di antara ilmu dan persepsi. Di balik meja apotek, kami bukan hanya penjaga obat, tapi juga penjaga kepercayaan. Namun, sering kali kepercayaan itu goyah hanya karena selembar kemasan berbeda warna. Pasien datang dengan keluhan, meminta obat yang “biasa ia minum.” Kami dengarkan, kami analisis, dan kami berikan pilihan terbaik: obat dengan kandungan dan dosis yang sama. Tapi ketika kemasannya tak lagi serupa dengan yang ia kenal, tatapan ragu pun muncul. “Ini bukan obat yang biasa saya beli,” katanya. Lalu, dalam sekejap, kompetensi kami diragukan. Padahal, bagi kami, setiap nama generik adalah kebenaran ilmiah yang berdiri di atas dasar farmakologi. Paracetamol tetaplah paracetamol entah ia datang dalam kemasan biru, hijau, atau putih polos. Yang bekerja menyembuhkan bukanlah warna bungkusnya, tapi zat aktif yang menenangkan panas dan nyeri di baliknya. Namun di mata sebagian pasien, obat adalah kepercayaan visual. Mereka percaya pada kemasan, bukan pada kandungan. Mereka menilai kebenaran dari rupa, bukan dari isi. Di sinilah keresahan kami tumbuh bukan karena mereka salah, tapi karena kami gagal menanamkan pemahaman. Kami, para farmasis, berdiri di garis depan edukasi kesehatan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa farmasi bukan sekadar transaksi jual beli obat, melainkan ruang edukasi tentang kesadaran medis. Bahwa setiap nama generik adalah bahasa universal dari penyembuhan, dan setiap farmasis adalah penerjemah di antara dunia sains dan kehidupan sehari-hari. Maka, biarlah kami terus menjelaskan, meski kadang dianggap keliru. Sebab di balik keresahan ini, tersimpan niat suci: agar setiap pasien sembuh bukan hanya dari sakit di tubuhnya, tapi juga dari salah paham yang menyesatkan tentang obatnya.

Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini

Ketika Jokowi Jadi Wajah Ramah Kapitalisme Dunia

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Opini /

ruminews.id – Penunjukan Joko Widodo sebagai penasihat di Bloomberg New Economy Global sekilas tampak seperti sebuah kebanggaan nasional, seolah-olah Indonesia kini diperhitungkan dalam gelanggang ekonomi dunia. Namun jika dibaca lebih dalam, berita ini justru menyingkap wajah lain dari bagaimana kepentingan asing terus mencari cara untuk memperluas pengaruhnya ke jantung politik dan ekonomi Indonesia. Bloomberg bukan sekadar forum akademis atau ruang diskusi netral, melainkan bagian dari jaringan kapitalisme global yang mendorong agenda pasar bebas, liberalisasi, dan keterbukaan bagi modal transnasional. Kehadiran Jokowi di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari cara pandang kapital global terhadap Indonesia, sebuah negara dengan sumber daya alam berlimpah, populasi besar yang konsumtif, dan posisi strategis di Asia. Menghadirkan Jokowi di forum ini ibarat memberi wajah ramah bagi agenda besar kapitalisme global. Figur mantan presiden yang populer, yang dikenal sederhana dan pro-investasi, bisa dipakai untuk meyakinkan publik dalam negeri bahwa keterlibatan asing adalah sebuah kehormatan, bukan ancaman. Padahal, sejarah menunjukkan berkali-kali bahwa agenda ekonomi global kerap menekan negara-negara berkembang agar membuka pasar lebih luas, melonggarkan regulasi, dan menomorduakan kepentingan rakyat demi menjaga kenyamanan investor. Dengan mengangkat Jokowi sebagai penasihat, forum global seperti Bloomberg tidak hanya mendapatkan legitimasi simbolis, tetapi juga pintu masuk yang lebih halus untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia. Inilah yang seharusnya membuat kita waspada. Alih-alih melihat jabatan baru Jokowi sebagai semata pengakuan prestasi, publik perlu mengajukan pertanyaan yang lebih kritis: sejauh mana posisi ini akan benar-benar memberi manfaat konkret bagi kepentingan nasional? Apakah Jokowi akan menggunakan posisinya untuk menyuarakan keadilan bagi negara-negara Selatan, atau justru terseret dalam arus besar kepentingan asing yang menjadikan Indonesia hanya sebagai pasar dan ladang eksploitasi? Jangan sampai figur mantan presiden ini hanya dijadikan simbol kehormatan, sementara di baliknya, modal global semakin leluasa menancapkan kukunya di tanah kita. Narasi pengangkatan Jokowi di Bloomberg New Economy Global bisa jadi dibingkai sebagai prestise, tetapi pada dasarnya juga membuka pertanyaan mendasar: apakah bangsa ini akan berdiri sebagai subjek yang menentukan arah, atau sekadar objek yang dipermainkan oleh kepentingan asing? [Erwin]

Scroll to Top