Ekonomi

ruminews.id – Kalau bicara soal kereta cepat Whoosh, rasanya yang paling ngebut bukan keretanya, tapi drama soal utangnya. Dulu waktu proyek ini diumumkan, semua tampil gagah bilang ini skemanya murni B2B (Business to Business). Katanya proyek modern, profesional, tanpa beban APBN, tanpa campur tangan negara. Tapi entah kenapa, begitu cicilan mulai datang dan bunga pinjaman beranak, tiba-tiba formatnya berubah jadi versi lokal: B2B (Business to Budget). Begitu duit seret, langsung melirik APBN dengan pandangan penuh harap, seolah negara itu dompet ajaib yang selalu siap menalangi ambisi yang kebablasan. Padahal kalau namanya B2B, logikanya sederhana. Yang untung ya perusahaan, yang rugi ya tanggung sendiri. Tapi di sini, logika kadang cuma hiasan presentasi. Begitu neraca keuangan mulai panas, langsung berubah jadi B2G (Business to Government). Kalau untung, semua teriak “swasta hebat!” tapi kalau rugi, narasinya berubah jadi “demi kepentingan nasional.” Mirip mahasiswa yang ngaku hidup mandiri, tapi begitu tanggal tua, kode SOS ke rumah bunyi terus. Saya khawatir nanti akan muncul lagi versi upgrade-nya, B2C (Business to Citizen). Ini yang paling lucu dan ironis. Ketika bisnis mulai megap-megap, rakyat disuruh ikut patungan lewat pajak. Jadi, untungnya privat, buntungnya publik. Lama-lama kita bisa punya sistem ekonomi baru; “gotong royong bayar kegagalan orang lain” Dan bisa jadi akan ada lagi versi yang lebih kocak: B2D (Business to Debt). Bisnis yang bukan lagi soal mencetak laba, tapi mencetak cicilan. Proyeknya disebut “investasi masa depan,” tapi masa depan itu sendiri dijadikan jaminan utang. Seolah-olah utang bukan beban, tapi tradisi kebangsaan yang harus dirawat tiap tahun. Kalau terus begini, nanti bisa naik tingkat jadi B2D lokal (Business to Dukun Anggaran) yg skemanya berharap mantra fiskal bisa menutup defisit tanpa keringat. Puncak evolusinya mungkin berakhir pada B2E (Business to Excuse). Di fase ini, setiap kali proyeknya bermasalah, yang keluar bukan solusi tapi alasan yakni demi kebanggaan nasional, demi konektivitas, demi transfer teknologi, demi segala hal kecuali akuntabilitas. Di sini angka bukan lagi alat ukur, tapi bahan dongeng. Jadi kalau hari ini masih ada yang minta APBN dipakai buat nutup utang proyek yang katanya B2B, pertanyaannya sederhana; ini proyek bisnis, atau stand-up comedy ekonomi? Karena kalau terus begini, bukan cuma kereta yang Whoosh meluncur cepat, tapi juga uang rakyat yang wusshh… meluncur pergi, meninggalkan kita semua di stasiun. Akhirnya, kita hanya bisa menatap rel panjang yang dibangun dari logika yang entah ke mana perginya.

ruminews.id – Bayangkan jika Rousseau sang pencetus “Kontrak Sosial” bangkit dari kuburnya dan membaca laporan evaluasi CELIOS. Saat mengetahui nilai rata-rata pemerintahan Prabowo-Gibran cuma 3 dari 10, saya yakin dia akan menjerit dalam bahasa Prancis: “C’est une farce!”. Ini lelucon! Kontrak sosial yang ia bayangkan sebagai perjanjian suci antara penguasa dan rakyat, di Indonesia ternyata lebih mirip kontrak fiktif ber-plot twist: rakyat menepati janji dengan membayar pajak dan taat aturan, sementara penguasa membalasnya dengan kebijakan yang 80% dinilai tak sesuai kebutuhan publik. Ibarat drama, ini bukan lagi “Romeo dan Juliet” tapi “Prabowo dan Gibran: The Comedy of Errors”. Kita mulai dari krisis legitimasi yang menggelikan. Max Weber pasti tertawa getir melihat pemerintahan yang unggul dalam karisma pencitraan tapi gagal total dalam kinerja substantif. Bagaimana mungkin sebuah pemerintah yang gemar tampil di media justru dinilai 91% publik gagal berkomunikasi? Mereka seperti influencer yang sibuk membuat konten viral tapi lupa bahwa produk yang dijualnya cacat. Sementara 63% publik mencium bau militeristik dalam tata kelola negara, seolah-olah demokrasi kita sedang diubah menjadi barak militer dimana kebebasan sipil adalah desertir yang harus dikekang. Lalu ada lelucon ekonomi yang lebih absurd lagi. Adam Smith pasti berguling-guling di kuburnya menyaksikan “tangan tak terlihat” versi Indonesia. Bukan tangan yang mengatur pasar, tapi tangan yang tidak tampak saat rakyat menjerit akibat 84% merasa pajak memberatkan. Padahal dalam filosofi kontrak sosial, pajak seharusnya seperti iuran bersama untuk pesta rakyat. Nyatanya? 53% masyarakat merasa tak mendapat secuil pun kue dari pesta itu. Program Makanan Bergizi Gratis pimpinan Dadan Hindayana malah berubah menjadi program “makanan bergizi plus bonus keracunan”. Ini bukan kebijakan publik, tapi eksperimen gastronomi yang gagal! Kita sampai pada tragedi para menteri yang membuat Plato menangis di alam baka. Dalam “Republic”, ia memimpikan negara dipimpin raja-filsuf yang bijaksana. Tapi di negeri kita, kita menyaksikan 10 menteri dengan nilai minus menggurita. Ada Bahli Lahadalia yang kebijakan energinya dinilai minus 151, seakan-akan dia memimpin ESDM dengan prinsip “biarkan gelap yang penting saya tetap bercahaya”. Ada Natalius Pigai di HAM yang kinerjanya minus 79, seolah-olah HAM adalah hak asasi yang harus diasingkan. Mereka seperti sopir bus buta arah yang menyetir bus bernama Indonesia dengan 270 juta penumpang, sambil menyalahkan penumpang yang mabuk akibat gaya nyetirnya. Yang lebih menggelikan adalah respon pemerintah terhadap semua kritik ini. Alih-alih introspeksi, yang terjadi justru defensif dan denial. Padahal data berbicara jelas, 96% publik minta reshuffle, 98% setuju pemangkasan nomenklatur. Ini bukan sekadar ganti menteri, tapi semacam “revolusi administratif” dimana kita perlu membersihkan kabinet dari para pelawak yang menyamar sebagai negarawan. Konfusius pernah berkata bijak, “Dalam negara yang benar, yang penting adalah kepercayaan rakyat.” Kini kepercayaan itu menguap bagai asap di angin. Elektabilitas Prabowo turun 34% dari pemilihnya sendiri, sebuah koreksi demokrasi yang nyaring. Ini adalah alarm yang berisik: jika kinerja tidak berubah, kontrak sosial bukan hanya retak, tapi akan hancur menjadi debu. Mungkin kita perlu mengutip Woody Allen dengan sedikit modifikasi: “Aku tidak takut pada kegagalan pemerintah, aku takut pada ketidakpedulian mereka terhadap kegagalan itu sendiri.” Laporan CELIOS ini adalah cermin besar di depan wajah kekuasaan. Dan di depan cermin itu, pemerintah berdiri dengan pakaian kebesaran baru, sementara rakyat yang melihatnya justru berteriak lantang: “Kaisarnya telanjang!” (Catatan; Esai ini adalah satire yang ditulis berdasarkan data yang ada dalam laporan CELIOS, meski disajikan dengan bumbu jenaka untuk menggugah nalar dan memicu diskusi kritis. Karena kadang, untuk memahami tragedi, kita perlu menertawakannya dulu).