Ruminews.id, PAREPARE – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Gelombang 116 Universitas Hasanuddin kembali melaksanakan program kerja inovatif bertajuk PELITA (Pemanfaatan Lahan Sempit Perkotaan). Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini dilaksanakan di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada Selasa (04/08/2026).
ruminews.id, SIDENRENG RAPPANG – Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 116 Universitas Hasanuddin (Unhas) mengajak siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Lainungan, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), membangun kebiasaan menabung sejak dini melalui program kerja bertajuk “Petualangan ke Pulau Impian: Membangun Kebiasaan Menabung Sejak Dini”. Kegiatan yang dilaksanakan pada 5 Agustus 2026 tersebut menyasar siswa kelas II sebagai bagian dari upaya mengenalkan literasi keuangan dengan metode sederhana, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa KKN tidak hanya memberikan edukasi mengenai pentingnya menabung, tetapi juga membagikan celengan yang dilengkapi Tracker Saving Money. Media tersebut dirancang untuk membantu siswa mencatat sekaligus memantau kebiasaan menabung mereka secara bertahap. Kegiatan diawali dengan interaksi ringan antara mahasiswa KKN dan siswa mengenai kebiasaan menggunakan uang jajan sehari-hari. Para siswa diajak memahami perbedaan antara uang yang langsung digunakan dan sebagian uang yang dapat disisihkan untuk ditabung. Mahasiswa kemudian menjelaskan bahwa menabung tidak harus dimulai dengan nominal yang besar. Kebiasaan tersebut dapat dibangun dari jumlah kecil, asalkan dilakukan secara konsisten. “Menabung itu bukan tentang siapa yang punya uang paling banyak. Yang paling penting adalah membiasakan diri menyisihkan sebagian uang yang kita punya, walaupun sedikit. Kalau dilakukan terus-menerus, sedikit demi sedikit akan menjadi banyak,” ujar Abd. Samad selaku penanggung jawab program kerja. Untuk memperkuat pemahaman siswa, mahasiswa KKN memperkenalkan penggunaan Tracker Saving Money yang ditempel pada masing-masing celengan. Setiap kali siswa menabung, mereka dapat memberikan tanda centang pada tracker sebagai penanda bahwa mereka telah melakukan aktivitas menabung. “Kalau sudah menabung, nanti dicentang di sini. Jadi kita bisa lihat sudah berapa kali kita menabung,” jelas Abd. Samad saat memperagakan penggunaan tracker kepada para siswa. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan simulasi secara langsung. Siswa diajak mempraktikkan tahapan menabung, mulai dari menyisihkan uang, memasukkannya ke dalam celengan, hingga memberikan tanda centang pada tracker. Antusiasme siswa terlihat sepanjang kegiatan. Sejumlah siswa aktif menjawab pertanyaan mengenai kebiasaan menggunakan uang jajan serta menyampaikan berbagai keinginan yang ingin mereka capai melalui uang yang berhasil dikumpulkan. Salah seorang siswa kelas II mengaku senang mendapatkan celengan dan tracker karena media tersebut dapat membantunya mengingat untuk menabung. “Saya mau menabung supaya uangnya terkumpul. Nanti kalau sudah menabung, saya mau kasih centang di celengan,” ungkapnya. Siswa lainnya juga menyampaikan keinginannya untuk mulai menyisihkan sebagian uang jajannya secara rutin. “Saya mau coba menabung setiap hari, walaupun sedikit,” katanya. Melalui konsep “Petualangan ke Pulau Impian”, mahasiswa KKN menggambarkan aktivitas menabung sebagai sebuah perjalanan yang dilakukan secara bertahap. Setiap tanda centang pada tracker menjadi simbol satu langkah yang telah dilakukan siswa menuju “Pulau Impian”, yang dimaknai sebagai tujuan atau keinginan yang ingin dicapai melalui kebiasaan menabung. Mahasiswa KKN berharap penggunaan celengan dan Tracker Saving Money tidak berhenti sebagai bagian dari kegiatan edukasi, tetapi dapat terus diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari di rumah. “Harapannya, anak-anak tidak berhenti menabung setelah kegiatan ini selesai. Celengan dan tracker yang diberikan diharapkan dapat menjadi pengingat sederhana agar mereka terbiasa menyisihkan uang secara rutin. Jadi yang ingin kami bangun bukan hanya tabungannya, tetapi kebiasaannya,” tutur Abd. Samad. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama para siswa untuk mulai membiasakan diri menabung dan mengisi tracker setiap kali menyisihkan uang. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa KKN Unhas Gelombang 116 berupaya menghadirkan edukasi literasi keuangan yang sederhana, menyenangkan, dan mudah diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Program ini sekaligus menjadi bentuk kontribusi mahasiswa KKN Universitas Hasanuddin dalam menanamkan pemahaman mengenai pengelolaan uang sejak usia dini, dengan menekankan bahwa kebiasaan finansial yang baik dapat dimulai dari langkah kecil dan dilakukan secara konsisten.
Ruminews.id, PAREPARE — Sebagai bentuk aksi nyata dalam memitigasi dampak perubahan iklim global serta menekan volume limbah domestik di kawasan pesisir, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Universitas Hasanuddin Gelombang 116 menggelar Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) berbasis pemilahan sampah rumah tangga di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Sabtu (1/8/2026).
Ruminews.id, PAREPARE – Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, meluncurkan inovasi pelayanan publikbernama “ATM Stunting”. Program yang mulai diterapkan tahun 2025 hingga sekarang ini menggabungkanpelayanan Posyandu dengan penukaran sampah plastik menjadi paket sayuran bergizi. Inovasi ini lahir dari rendahnya partisipasi warga ke Posyandu. Kegiatan yang sebelumnya hanya berfokuspada layanan kesehatan dinilai belum cukup menarik minat masyarakat untuk hadir secara rutin.
Ruminews.id, Barru– Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Barru berdasarkan surat Nomor ; 083/PER/lll.O/B/2026 dan surat pernyataan Nomor ; 082/PER/lll.0/B/2026 membantah pernyataan Rektor Universitas Muhammadiyah Barru (UMB) yang menyebut bahwa PDM telah tiga kali mengundang atau memanggil dosen Rukayah untuk memberikan klarifikasi terkait progres akreditasi Program Studi Bimbingan Konseling.
Ruminews.id, Makassar — Ratusan warga Kecamatan Tamalanrea yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Lokasi (GERAM PLTSa) menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Makassar, Kamis (6/8). Mereka mendesak Pemerintah Kota Makassar memindahkan lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dari kawasan permukiman menuju zona industri atau lokasi yang dinilai lebih aman bagi masyarakat.
ruminews.id, Makassar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) Sulawesi Selatan melaksanakan audiensi dan silaturahmi dengan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, H. A. Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI serta Ketua Dewan Pembina DPD GMPK Sulawesi Selatan. Pertemuan yang berlangsung di kediaman beliau tersebut dikemas dalam suasana santai, hangat, dan penuh nuansa kekeluargaan, sehingga menjadi ruang dialog yang produktif antara tokoh politik dan para aktivis kepemudaan.
ruminews.id, Jeneponto – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Generasi Milenial Indonesia (GMI) memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolres Jeneponto, AKBP Haryo Basuki, S.I.K., M.H., atas berbagai program yang dinilai mampu mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Jeneponto.
Ruminews.id, Samarinda — Ratusan jamaah menghadiri peringatan Arbain Imam Husain AS yang digelar di Ballroom Tranz Mav Hotel, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (4/8). Mengusung tema “Syiar 40 Hari Kesyahidan Imam Husain AS, Suara yang Tak Pernah Bungkam: Arbain dalam Jejak Zainab”, kegiatan tersebut menjadi momentum mengenang perjuangan cucu Nabi Muhammad SAW sekaligus menguatkan nilai persatuan, keadilan, dan kepedulian sosial.
Penulis: Yoris Palayukan (Ukolektifan) ruminews.id, – Fenomena masyarakat yang kembali bergotong royong memperbaiki jalan dengan biaya sendiri semakin sering terlihat di berbagai daerah. Apa yang dahulu dipandang sebagai simbol kuatnya budaya gotong royong, kini justru menghadirkan pertanyaan besar mengenai hadir atau tidaknya negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya. Ketika warga harus mengumpulkan uang dari kantong pribadi untuk memperbaiki jalan yang menjadi fasilitas publik, persoalannya bukan lagi sekadar semangat kebersamaan, melainkan indikasi adanya kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Beberapa bulan terakhir, praktik swadaya pembangunan infrastruktur jalan terjadi di Kecamatan Gandangbatu Sillanan (Gandasil) dan Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Warga bergotong royong memperbaiki ruas jalan yang telah lama rusak karena menilai respons pemerintah berjalan lamban. Di saat yang sama, publik juga mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dan penganggaran yang dijalankan oleh para legislator terhadap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka. Apakah anggaran pembangunan desa benar-benar masih diarahkan pada kebutuhan paling mendasar masyarakat, atau justru bergeser pada program-program lain yang dianggap lebih prioritas? Pertanyaan ini menjadi penting karena infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar yang menopang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mobilitas masyarakat secara keseluruhan. Fenomena swadaya pembangunan jalan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, hal itu mencerminkan mulai menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Masyarakat tetap membayar pajak, namun fasilitas publik yang seharusnya disediakan negara justru harus dibangun dengan biaya sendiri. Situasi demikian menghadirkan kesan adanya ketidakadilan fiskal, di mana kontribusi masyarakat kepada negara tidak berbanding lurus dengan pelayanan yang mereka terima. Apabila praktik semacam ini terus berulang, maka swadaya infrastruktur bukan lagi menjadi pengecualian, melainkan akan berubah menjadi pola yang dianggap lumrah. Padahal, pembangunan jalan bukanlah tanggung jawab masyarakat, melainkan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Seorang warga Kecamatan Gandangbatu Sillanan yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keresahan tersebut dengan tegas. Menurutnya, pembangunan infrastruktur publik merupakan kewajiban mutlak pemerintah dan tidak semestinya dialihkan menjadi beban masyarakat. Pernyataan itu mencerminkan suara banyak warga yang mulai mempertanyakan mengapa fasilitas dasar harus dibiayai secara mandiri, sementara pemerintah memiliki kewenangan mengelola anggaran publik. Kekecewaan masyarakat juga diarahkan kepada para wakil rakyat. Janji-janji pembangunan yang disampaikan saat kampanye dinilai belum diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata. Legislator tidak cukup hanya hadir pada masa pemilihan umum, tetapi juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat memperoleh perhatian dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran daerah. Di sisi lain, pemerintah desa juga menghadapi keterbatasan fiskal. Penurunan alokasi Dana Desa dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan infrastruktur berjalan lebih lambat. Berkurangnya ruang fiskal menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas yang sebelumnya telah direncanakan. Di tengah kondisi tersebut, kebijakan pengalokasian sebagian anggaran desa untuk mendukung sejumlah program nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat, turut memunculkan perdebatan di tingkat lokal. Pemerintah tentu memiliki alasan strategis dalam menjalankan program-program tersebut. Namun, ketika implementasinya di daerah berimplikasi pada tertundanya pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas dasar lainnya, evaluasi terhadap keseimbangan prioritas anggaran menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Persoalannya bukan terletak pada penting atau tidaknya program-program nasional tersebut, melainkan pada bagaimana pemerintah mampu memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat di daerah tidak terabaikan. Infrastruktur merupakan fondasi pembangunan. Tanpa jalan yang layak, aktivitas ekonomi melambat, distribusi hasil pertanian terganggu, akses pendidikan menjadi lebih sulit, dan pelayanan kesehatan tidak berjalan optimal. Karena itu, pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengalokasian anggaran pembangunan. Prioritas nasional semestinya tidak mengorbankan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Negara harus hadir secara nyata, bukan hanya melalui program-program besar, tetapi juga melalui jalan yang dapat dilalui dengan aman oleh setiap warga. Pada akhirnya, maraknya pembangunan jalan secara swadaya bukan sekadar kisah tentang semangat gotong royong masyarakat desa. Fenomena tersebut merupakan alarm yang mengingatkan bahwa terdapat persoalan serius dalam tata kelola pembangunan dan prioritas anggaran. Jika pemerintah terus membiarkan kondisi ini berlangsung, maka yang terkikis bukan hanya kualitas infrastruktur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap negara dan para wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi masyarakat.
