Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Dari Talenta ke Gagasan, HIMAKOM UMBP Gelar Bazar Dialog Inovasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Palopo – Inovasi tak selalu lahir dari gagasan besar. Ia kerap berangkat dari potensi individu yang diasah secara konsisten. Gagasan itulah yang mengemuka dalam Bazar Dialog yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Mega Buana Palopo (HIMAKOM UMBP), Kamis, 30 April 2026, di Kafe Sisilain, Jalan Andi Kambo No. 139. Mengusung tema “Talent-Driven Innovation: dari Orang ke Ide”, kegiatan ini menjadi ruang temu gagasan bagi mahasiswa lintas program studi. Diskusi berlangsung terbuka, dengan partisipasi aktif peserta yang terlibat dalam pertukaran ide dan pandangan. Pemateri kegiatan, Rifki Tamsir, menegaskan bahwa inovasi tidak harus dimulai dari sesuatu yang kompleks. Menurut dia, kemampuan individu menjadi titik awal yang menentukan lahirnya gagasan baru. “Setiap individu memiliki potensi. Ketika potensi itu dikembangkan dengan baik, maka akan melahirkan ide-ide inovatif yang berdampak,” ujarnya dalam sesi dialog. Ketua HIMAKOM UMBP, Nurul Hijriah, menyebut kegiatan ini sebagai upaya organisasi dalam menjawab tantangan perkembangan zaman, khususnya di bidang teknologi dan kreativitas mahasiswa. Ia menilai, ruang-ruang dialog semacam ini penting untuk memperkuat kapasitas berpikir kritis. “Kami ingin HIMAKOM tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi menjadi ruang tumbuh. Di sini mahasiswa didorong mengembangkan potensi dan berani melahirkan ide,” kata Nurul saat ditemui di sela kegiatan. Kegiatan ini diikuti mahasiswa dari berbagai program studi, seperti Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Multimedia. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya antusiasme peserta terhadap isu inovasi berbasis talenta. Sekitar 10 hingga 20 panitia terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. HIMAKOM berharap forum serupa dapat terus digelar sebagai medium pengembangan kapasitas mahasiswa, sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berangkat dari kekuatan individu.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Sinergi Membangun SDM: Bupati Luwu Timur Sambut Hangat Agenda LK II Nasional HMI Cabang Palopo

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id Luwu Timur – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan intelektualitas pemuda. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Luwu Timur saat menerima audiensi jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo pada tanggal 28 lalu. Pertemuan yang berlangsung hangat di kediaman dinas Bupati ini membahas rencana strategis pelaksanaan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang dijadwalkan akan dipusatkan di Kabupaten Luwu Timur. Mempromosikan Luwu Timur di Kancah Nasional. Ketua Umum HMI Cabang Palopo, Ardi Dekal, mengungkapkan bahwa pemilihan Luwu Timur sebagai lokasi kegiatan nasional ini bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, Bumi Batara Guru memiliki daya tarik luar biasa yang patut diketahui oleh khalayak luas. “Luwu Timur ini sangat unik karena dikenal dengan pluralismenya, kearifan lokal yang terjaga, serta nilai sejarah yang begitu kuat. Lewat agenda LK II Nasional ini, kami ingin memperkenalkan identitas Luwu Timur ke skala nasional, apalagi pemateri yang hadir nantinya merupakan tokoh-tokoh kaliber nasional,” ujar Ardi. Lebih lanjut, Ardi menjelaskan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pengembangan kekayaan intelektual mahasiswa agar mampu berkontribusi nyata bagi bangsa. Dukungan Penuh Pemerintah Daerah. Merespons rencana tersebut, Bupati Luwu Timur menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif para mahasiswa. Bupati dikenal sangat responsif terhadap aspirasi kaum muda, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan pembangunan karakter. “Kami siap mendukung dan memberikan support penuh terhadap agenda teman-teman HMI. Apalagi ini menyangkut persoalan pendidikan yang dilakukan di wilayah Luwu Timur. Fokus kita adalah bagaimana membangun kualitas manusia, terutama dari corak berpikirnya,” tegas Bupati Luwu Timur. Beliau juga menambahkan bahwa kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dalam agenda nasional ini akan memberikan energi positif bagi daerah, sekaligus membuktikan bahwa Luwu Timur adalah rumah yang ramah bagi diskusi-diskusi intelektual. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menyukseskan acara tersebut, sebagai langkah konkret dalam mencetak generasi pemimpin masa depan yang memiliki kedalaman ilmu dan integritas.

Nasional, Pemuda, Pendidikan, Polewali Mandar

KPM-PM Cabang Binuang Gelar Bakti Sosial di Pulau Tangnga, Fokus pada Lingkungan dan Edukasi

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemuda, Pendidikan, Polewali Mandar /

ruminews.id – Binuang, 1 Mei 2026 Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) Cabang Binuang resmi membuka kegiatan Bakti Sosial yang dilaksanakan di Pulau Tangnga, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, (1/5/2026) Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Lingkungan Pulau Tangnga, Sofyan, S.Pd, yang dalam sambutannya mengharapkan masyarakat Pulau Tangnga dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan bakti sosial ini. Sementara itu, Ketua Umum KPM-PM Cabang Binuang, Rifki Alparesi, menegaskan bahwa bakti sosial merupakan bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. “Bakti sosial ini bukan hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan komitmen kami dalam membangun kepedulian sosial dan menjaga lingkungan.Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Rifki Alparesi. Adapun tema yg diusung “Langkah Kecil untuk Manfaat yang Besar, Bersama Menguatkan Kepedulian,” kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian program, di antaranya aksi bersih pantai dan lingkungan, edukasi lingkungan dan kepedulian sosial, kegiatan anak berupa games edukatif dan lomba, serta perbaikan fasilitas umum. Antusiasme masyarakat Pulau Tangnga terlihat tinggi dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mahasiswa dan masyarakat dalam satu kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi dalam membangun lingkungan yang lebih bersih dan solidaritas sosial yang lebih kuat. Dengan semangat kebersamaan, KPM-PM Cabang Binuang berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai kepedulian sosial dapat terus tumbuh serta menjadi budaya yang melekat di tengah masyarakat.

Hukum, Labuan Bajo, Nasional, Pemerintahan

Labuan Bajo, Haji Ramang dan M Syair “Melarikan Diri” dari Wartawan, Diperiksa Bareskrim 5 jam

Tinggalkan Komentar / Hukum, Labuan Bajo, Nasional, Pemerintahan /

ruminews.id, Jakarta – Para terduga mafia tanah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Bareskrim Polri, selama 5 jam. Terduga Haji Ramang Ishaka dan Muhamad Syair terlihat tampak keluar dari ruang Tipidum Polres Manggarai Barat, Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 15.35 WITA. Momen keluarnya kedua terlapor malah memunculkan tanda tanya. Sebab, berbeda dengan saat kedatangan yang disorot awak media, Haji Ramang dan Muhamad Syair memilih meninggalkan ruang pemeriksaan melalui pintu belakang bagian utara Mapolres. Langkah ini dinilai para pelapor sebagai upaya menghindari sorotan publik yang sejak siang menanti hasil pemeriksaan. Sebelumnya, keduanya datang tepat pukul 11.00 WITA dan langsung menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang atas lahan 11 hektare di kawasan Keranga, Labuan Bajo. Terpantau, Haji Ramang Ishaka tampil dengan sweater hitam dan topi merah, sementara Muhamad Syair mengenakan kemeja hitam. Keduanya memilih irit bicara dan langsung masuk ke ruang penyidik tanpa memberikan pernyataan. Momen di Tengah Pemeriksaan Di tengah pemeriksaan, sempat terjadi beberapa momen singkat yang terekam awak media. Sekitar pukul 12.23 WITA, Haji Ramang terlihat keluar dari ruang Unit Tipidum. Tanpa memberikan komentar, ia hanya berjalan sejenak sebelum kembali masuk ke ruang pemeriksaan. Kuasa hukumnya, Gabriel Kou, memastikan proses belum selesai. “Pemeriksaannya belum selesai. Kita istirahat sebentar,” ujarnya singkat. Tak lama kemudian, Muhamad Syair juga terlihat keluar. Ia memilih duduk santai di halaman Mapolres sambil merokok. “Istirahat merokok dulu e,” ucapnya ringan, mengindikasikan pemeriksaan masih berlangsung. Diketahui, pemeriksaan terhadap Haji Ramang dan Muhamad Syair merupakan kelanjutan dari rangkaian penyidikan yang telah dimulai sejak 27 April 2026. Tim Bareskrim yang dipimpin AKBP Arya Fitri Kurniawan sebelumnya telah memeriksa sejumlah saksi pelapor, di antaranya Suwandi Ibrahim, Muhamad Rudini, Wihelmus Warung, Mikael Mensen, Surion Florianus Adu, hingga Ismail. Kasus ini sendiri berakar dari laporan polisi nomor STTL/96/II/2026/BARESKRIM tertanggal 27 Februari 2026 yang mengungkap dugaan tindak pidana dalam penerbitan lima Sertifikat Hak Milik (SHM) pada 31 Januari 2017. Sejumlah nama turut dilaporkan, termasuk Erwin Kadiman Santosa, Maria Fatmawati Naput, Paulus Grans Naput, serta oknum dari Kantor Pertanahan Manggarai Barat. Dari Putusan Inkracht ke Dugaan Pidana Perkara ini sebelumnya telah tuntas di ranah perdata. Ahli waris almarhum Ibrahim Hanta memenangkan gugatan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor 4568 K/PDT/2025. Putusan tersebut menegaskan: Tanah 11 hektare sah milik ahli waris Ibrahim Hanta serta seluruh SHM atas nama pihak lain tidak sah. “Setelah inkracht, tidak ada lagi ruang hukum untuk mengklaim tanah itu,” tegas penasihat hukum ahli waris, tegas penasihat hukum ahli waris, Irjen Pol (Purn) Drs. I Wayan Sukawinaya didampingi Dr (c) Indra Triantoro, SH, MH, kepada awak media, Jumat (1/5/2026) di Labuan Bajo. Pemeriksaan terhadap Haji Ramang dan Muhamad Syair dinilai menjadi titik krusial untuk mengurai dugaan peran dalam proses penerbitan dokumen yang kini dipersoalkan. Sikap keduanya yang memilih keluar lewat pintu belakang tanpa memberikan keterangan semakin memicu spekulasi publik. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari penyidik terkait hasil pemeriksaan. Namun satu hal yang pasti—penyidikan kasus Kerangan kini memasuki fase yang semakin terbuka, dan publik menanti apakah langkah berikutnya akan mengarah pada penetapan tersangka. (red)

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Rongkong Bukan Ladang Eksploitasi: Perlawanan Mahasiswa atas Perampasan Tanah Adat

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Palopo – Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia (HMRI) menyatakan menolak rencana pembangunan proyek energi panas bumi (geotermal) di Kecamatan Rongkong. HMRI menilai Rongkong bukan wilayah kosong, melainkan tanah adat yang memiliki nilai historis, budaya, dan ekologis bagi masyarakat setempat. Penolakan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan: Pertama, ancaman terhadap ekosistem dan sumber air. Rongkong merupakan wilayah hulu yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Luwu Utara. Proyek geotermal dinilai berisiko mencemari mata air serta mengganggu stabilitas tanah yang berpotensi memicu bencana. Kedua, perlindungan tanah adat dan identitas budaya. Rongkong, yang dikenal sebagai “Tana adat”, merupakan bagian dari warisan leluhur. Aktivitas industri skala besar dikhawatirkan merusak nilai-nilai dan tatanan sosial masyarakat adat. Ketiga, dampak sosial. HMRI menilai proyek serupa di berbagai daerah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun berisiko meninggalkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Atas dasar itu, HMRI mendesak pemerintah dan pihak terkait membatalkan rencana serta seluruh perizinan proyek geotermal di wilayah Rongkong. HMRI juga menuntut transparansi serta pengakuan penuh terhadap hak masyarakat adat dalam pengelolaan wilayahnya. Selain itu, masyarakat dan pemuda Rongkong diajak untuk mengawal isu ini hingga ada kejelasan kebijakan. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam menjaga keberlanjutan lingkungan serta kedaulatan tanah adat Rongkong.

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik

Seleksi PAM-TM Palopo di Tengah Isu Kedekatan Politik, Profesionalisme atau Balas Budi?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminew.id, Palopo – Proses seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangkaluku (PAM-TM) Kota Palopo memasuki tahap akhir yang krusial. Lima nama calon direksi telah menjalani wawancara langsung dengan Kuasa Pemilik Modal (KPM) Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal pada 28 April 2026 di Makassar. Namun, Pemerintah Kota Palopo masih tertutup rapat mengenai berapa nama yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan teknis. Kelima calon tersebut adalah Ris Akril Nurjimansyah (petahana Direktur Umum dan Keuangan), H. Yasir (mantan Direktur Utama), Andi Siwaru Husain, Andi Megawati, dan Steven Hamdani. Mereka telah melewati rangkaian seleksi yang meliputi uji administrasi, psikotes, Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), serta wawancara akhir dengan Wali Kota. Dari informasi yang dihimpun, terdapat perbedaan mencolok pada sertifikat kompetensi manajemen air minum. Dua calon memiliki Sertifikat Kompetensi Tingkat Utama, yaitu H. Yasir dan Ris Akril Nurjimansyah. Andi Siwaru Husain dan Andi Megawati memiliki sertifikat jenjang Madya, sementara Steven Hamdani hanya memiliki sertifikat jenjang Muda. Pada tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), Ris Akril Nurjimansyah meraih skor tertinggi dengan 8,04, diikuti Andi Siwaru Husain (7,91), H. Yasir (7,90), Steven Hamdani (7,87), dan Andi Megawati (7,81). Sementara itu, hasil rekomendasi psikotes menunjukkan variasi. H. Yasir dan Andi Megawati mendapat rekomendasi “disarankan”, Andi Siwaru Husain dan Steven Hamdani mendapat rekomendasi “dipertimbangkan”, sedangkan Ris Akril Nurjimansyah tercatat mendapat rekomendasi “tidak disarankan” dari tim asesor psikologi. Sorotan atas Latar Belakang Calon Seleksi ini turut menyedot perhatian karena latar belakang salah satu calon. Steven Hamdani, S.E., M.M., merupakan mantan anggota DPRD Kota Palopo dua periode dari Partai Golkar. Ia dikenal mendukung pasangan Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin Daud pada Pilwalkot Palopo lalu. Belum lama ini, Wali Kota Naili Trisal juga menunjuk dr. Silvia Hamdani, Sp.GK saudari kandung Steven Hamdani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr. Palemmai Tandi. Kedekatan keluarga ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai potensi pengaruh politik dalam proses pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah dan BUMD. Sementara itu, mantan anggota DPRD Palopo dari Partai PPP, Darmawati LS, yang sempat mengikuti proses seleksi dan lolos tahap administrasi, tidak masuk dalam lima besar. Proses ini berlangsung di tengah insiden yang sempat menghebohkan publik, yaitu ketika seorang oknum polisi berinisial SL mendatangi rumah pribadi Wali Kota Naili Trisal di Jalan Dahlia 1, Kelurahan Tompotikka, pada 24 April 2026 malam. Pelaku terlihat membawa parang, memukul pagar, dan berteriak di depan rumah. Insiden tersebut telah dilaporkan dan sedang diselidiki oleh Polres Palopo. Wali Kota Naili Trisal sebelumnya menegaskan bahwa seleksi direksi dilakukan secara terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi politik. “Kami ingin menghadirkan kepemimpinan yang kompeten untuk menyelesaikan tantangan ketahanan air baku dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Perbedaan hasil seleksi ini penting mengingat Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2016 Pasal 3 secara tegas mewajibkan setiap direksi penyelenggara SPAM memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai SKKNI Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum. Permendagri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 juga menekankan aspek kompetensi dan integritas sebagai syarat utama. Hingga Kamis 30 April 2026, Pemkot Palopo dan Panitia Seleksi belum merilis berapa nama yang telah dikirim ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Mayoritas kandidat berasal dari kalangan internal dan eks internal Perumda Tirta Mangkaluku. Transparansi Dipertanyakan Sikap tertutup Pemkot Palopo menuai pertanyaan dari publik. Awak media berusaha mengonfirmasi ke Pemkot Palopo, terkait jumlah nama yang dikirim ke Kemendagri. Hal yang sama pula berlaku, redaksi berupa mengkonfirmasi hal ini ke Kemendagri namun belum mendapatkan respon. Sebagai penyedia air minum bagi lebih dari 190 ribu jiwa penduduk Palopo, keputusan akhir penetapan direksi Perumda Tirta Mangkaluku akan sangat menentukan kinerja perusahaan ke depan, terutama dalam penanganan krisis air baku dan perluasan cakupan pelayanan. Publik akan terus mengikuti perkembangan proses ini, termasuk bagaimana pertimbangan teknis dari Dirjen Bina Keuangan Daerah, perbedaan skor UKK, rekomendasi psikotes, jenjang sertifikasi, serta berbagai latar belakang calon akan memengaruhi keputusan akhir. Transparansi dalam seleksi pimpinan BUMD merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan aset daerah yang melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar

Ketua Fraksi Gelora DPRD Takalar: Menyoal Penempatan Kepsek dan Guru yang tidak Sesuai Domisili Hingga Pencairan TPP ASN yang lambat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pendidikan, Politik, Takalar /

ruminews.id – Takalar, 30 April 2026 – Rapat paripurna Pansus LKPJ Bupati Tahun 2025 telah memasuki masa akhir yakni laporan pansus yang disampaikan oleh Ketua pansus pada rapat sidang Paripurna DPRD Takalar 30 april 2026 Pada hasil evaluasi pansus LKPJ ketua fraksi Gelora Ahmad Sahid Nyengka kembali mengingatkan bupati Takalar melalui rapat sidang paripurna bahwa agar bupati Takalar dalam mengambil kebijakan pemerintahan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat tidak berdasarkan kepentingan tertentu. Salah satu yang dipertegas kembali adalah komitmen penempatan tenaga pendidik khususnya Kepala Sekolah dan Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus di berikan apresiasi bukan di giring untuk dilakukan pelemahan efektifitas kinerja dengan menempatkan mereka jauh dari tempat domisilinya hal ini tentu akan berdampak pada maksimalnya kinerja mereka dan konidisi tersebut pada tahun 2025 dengan kebijakan bupati menempatkan beberapa Kepala Sekolah dan tenaga pengajar yang jauh dari domisinlinya salah satu laporan tinggal di laikang di tempatkan di Galesong Utara, ada juga Kepala Sekolah domisilinya di Polut ditempatlan di kepulauan tanakeke. Hal ini kami ingatkan kepada bupati bahwa hal ini akan menghambat kinerja mereka Selain terkait penempatan tenaga pendidik. Ahmad sahid nyengka juga menyampaikan bahwa ASN Takalar di pola untuk disiplin tetapi tidak dibarengi dengan hak kewajiban mereka buktinya sampai detik ini TPP ASN belum di bayarkan yang memasuki bulan ke 5. Tetapi Ahmad Nyengka menyampaikan apresiasi kepada pemkab takalar dalam hal ini bupati Takalar karena mampu mebina kedisiplinan ASN tetapi juga di ingat kesejahteraan mereka pak Bupati. Lanjut Ahmad nyengka. Menyampaiakan 2 hal tersebut juga mengingatkan kepada Pemda Takalar terkait pengangkatan P3K pada tahun lalu. Ini juga perlu di perhatika insentif merka. Tidak hanya sekedar diangkat tetapi tidak memperhatikan insentif mereka. Berdasarkan penyampaian ketua fraksi gelora tersebut pada sidang paripurna ketua DPRD Menyampaikan bahwa masukan dan penegasan yang disampaikan oleh anggota DPRD pada sidang paripurna inimerupakan bahagian dari rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

PGR Sulsel Tancap Gas, Ajukan SKT Usai Lengkapi Struktur Hingga Kecamatan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sulawesi Selatan resmi mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan menyerahkan berkas administratif ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Sulsel, Kamis (30/4/2026). Pengajuan tersebut dipimpin langsung Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, bersama jajaran pengurus wilayah. Turut mendampingi Sekretaris Muhammad Zynur, Wakil Sekretaris Samila Ahmad Rejo dan Muhammad Nur Muin, serta Bendahara Irma Effendy. Hadir pula Ketua DPW Muda Bergerak Sulsel, Muh Alief, sebagai representasi organisasi sayap partai. Rombongan membawa satu kontainer berisi dokumen administratif yang mencakup struktur kepengurusan dari tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kecamatan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kabupaten/kota, hingga dokumen DPW tingkat provinsi. Berkas tersebut diterima langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) Demson dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Ramli. Asri Tadda mengatakan, penyerahan berkas ini merupakan tahapan penting dalam proses memperoleh legalitas partai secara nasional. “Setelah melalui proses yang cukup panjang, hari ini kami secara resmi menyerahkan berkas administrasi sebagai syarat mendapatkan SKT sekaligus bagian dari tahapan pendaftaran badan hukum partai politik di tingkat pusat,” ujarnya usai penyerahan. Ia menjelaskan, dokumen yang diserahkan meliputi surat keputusan kepengurusan di seluruh tingkatan, dokumen pernyataan dan fotokopi KTP pengurus, hingga surat keterangan domisili kantor sekretariat di tingkat DPC, DPD, dan DPW. Selain itu, pihaknya juga melampirkan surat keterangan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di masing-masing kabupaten/kota serta tingkat provinsi. Asri menambahkan, secara administratif pihaknya telah memenuhi ketentuan minimal pembentukan partai politik, yakni 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten/kota dan 50 persen di tingkat kecamatan. “Di Sulsel, kami menyerahkan berkas dari 18 DPD kabupaten/kota dan 118 DPC kecamatan untuk diverifikasi oleh Kanwil Kemenkum,” jelasnya. Sementara itu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi administratif terhadap seluruh dokumen yang diajukan. “Sudah menjadi tugas kami untuk menerima dan memverifikasi berkas partai politik yang akan mendaftarkan badan hukum. Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, maka tidak ada alasan untuk menunda penerbitan SKT,” kata Andi Basmal. Proses verifikasi ini menjadi tahapan krusial sebelum Partai Gerakan Rakyat yang dideklarasikan 18 Januari 2026 lalu dapat melanjutkan pendaftaran badan hukum ke Kementerian Hukum RI di tingkat pusat sebagai partai politik resmi. (*)

Daerah, Ekonomi, Makassar

Inovasi Petia Barbershop: Layanan Cukur Home Service Kini Jangkau Seluruh Wilayah Makassar

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

ruminews.id, Makassar – Barbershop HOME SERVICE kini kian menjadi fovorite beberapa costumer. Di tengah kesibukan, merawat penampilan tetap menjadi prioritas. PETIA BARBERSHOP kini hadir di kota makassar dengan konsep HOME SERVICE. Selain hadir sebagai solusi praktis, memungkinkan para costumer mendapatkan potongan provesional tanpa perlu keluar rumah. PETIA BARBERSHOP, sebagai salah satu pionir layanan jasa home service di kota makassar. Apa itu Barbershop Home Service? Barbershop home service adalah layanan potong rambut profesional yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dengan mendatangi langsung dirumah. Layanan ini menghadirkan pengalaman barbershop lengkap, mulai dari potong rambut, cukur, hingga styling, tanpa perlu repot keluar rumah. Kelebihan Barbershop PETIA dalam konsep home service yaitu, bisa menghemat waktu karena tidak perlu lagi menunggu antrian di barbershop. Selain itu, layanan ini menawarkan fleksibikitas, sehingga anda bisa mengatur waktu Kapanpun. PETIA BARBERSHOP MAKASSAR Mengahdirkan layanan cukur: Potong Rambut Pria: Berbagai model potongan rambut terkini, dari klasik hingga modern, ditangani oleh barber yang berpengalaman yang memahami gaya dan bentuk wajah. Layanan Home Service PETIA BARBERSHOP ini mencakup wilayah Se-Kota Makassar. Info lanjutan dari Owner Petia Barbershop tersedia Layanan WA. 085342951954 IG. @Petia_barbershop

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Pendidikan Tanpa Manusia: Pabrik Nilai di Negeri yang Kehilangan Kesadaran

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Muhammad Raid Nabhan – Ketua Umum Bpl HmI Cabang Makassar Timur ruminews.id, Makassar – Problem utama pendidikan kita hari ini bukan pada kurikulum, bukan pada metode, bahkan bukan pada fasilitas. Problemnya lebih fundamental berada pada aspek kekeliruan memahami apa itu manusia, lalu keliru pula memahami apa itu pendidikan. Selama ini, kita terlalu mudah terpukau pada sistem pendidikan negara lain. Kita bicara Finlandia, Jepang, Korea, seolah kualitas pendidikan bisa diimpor seperti barang jadi. Padahal yang sering luput kita sadari, pendidikan tidak pernah berdiri di ruang kosong, semuanya lahir dari konteks sosial, budaya, bahkan cara suatu bangsa memandang manusia itu sendiri, berangkat dari titik ini, kita justru jarang benar-benar jujur melihat diri kita sendiri. saya sampai pada satu kegelisahan dengan melihat bahwa pendidikan kita terlalu sibuk mencetak manusia yang pintar, tapi tidak cukup serius membentuk manusia secara utuh, bahkan kita bangga dengan angka nilai, ranking, capaian akademik, dan bahkan jarang bertanya apakah semua itu benar-benar membuat manusia lebih sadar, lebih bijak, atau bahkan sekadar lebih mengenal dirinya sendiri Kita sering membanggakan pendidikan dan perkaderan sebagai dua pilar pembentukan manusia. Tapi kalau jujur melihat realitas hari ini, keduanya justru sedang mengalami hal yang sama: ramai di permukaan, kosong di kedalaman. Masalah yang kita hadapi bukan sekadar lemahnya pelaksanaan atau kurangnya program, ini lebih serius: kegagalan membentuk manusia secara utuh. Pendidikan sibuk mencetak orang pintar, perkaderan sibuk melahirkan orang aktif. Tapi keduanya sama-sama abai pada satu hal mendasar yakni membangun kesadaran. Ini bukan kesalahan satu pihak. Sistem ini dibentuk bersama oleh institusi pendidikan, pengelola perkaderan, hingga kita sendiri yang menjalankannya tanpa cukup refleksi. Kita semua berkontribusi dalam melanggengkan pola yang keliru: menganggap keberhasilan sebagai sesuatu yang terlihat, bukan yang terbentuk. Di berbagai ruang pendidikan dan perkaderan, termasuk Makassar Timur, gejala ini semakin nyata. Forum hidup, pelatihan berjalan, kader bertambah. Tapi kualitas manusia yang dihasilkan tidak selalu bergerak seiring dengan intensitas kegiatan. Ketika realitas sosial semakin kompleks, justru kita kekurangan manusia yang mampu berpikir jernih dan menentukan arah. Akar persoalannya sederhana tapi mendasar: kita salah memahami tujuan pendidikan dan perkaderan, ketika pendidikan kehilangan orientasi pada manusia, maka yang tersisa hanyalah rutinitas tanpa makna dan itulah yang sedang terjadi proses berjalan, tapi transformasi tidak benar-benar terjadi. Kalau ini terus dibiarkan, kita hanya akan memperpanjang siklus yang sama. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar perbaikan teknis, tapi perombakan cara pandang dan keberanian mengambil langkah tegas Berhenti menjadikan kuantitas kegiatan sebagai ukuran keberhasilan, memastikan setiap proses kaderisasi benar-benar membentuk cara berpikir, bukan sekadar kemampuan berbicara, menghidupkan ruang intelektual sebagai kebutuhan, bukan pelengkap, menempatkan instruktur dan pendidik sebagai penggerak kesadaran, bukan hanya pengisi forum Karena pada akhirnya, masalah terbesar kita bukan kurangnya sistem tapi terlalu nyamannya kita menjalankan sistem yang ada, dan jika itu tidak diubah, kita akan terus melahirkan kader yang siap mengisi ruang, tapi tidak siap menentukan arah.

Scroll to Top