Ruminews.id, Makassar — Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali mencatatkan capaian di tingkat internasional. Unhas berhasil memenangkan kompetisi riset yang diselenggarakan oleh International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), lembaga internasional yang berbasis di Kopenhagen, Denmark.
Oleh : Jamrud Betawi (Ketua Umum HIMASKEP STIKES Nani Hasanuddin) ruminews.id, – Beberapa tahun lalu, slogan tentang kemajuan dan modernitas kota selalu digaungkan dengan penuh kebanggaan. Makassar diposisikan sebagai wajah metropolitan Sulawesi Selatan, kota yang terus tumbuh dengan pembangunan infrastruktur dan geliat ekonomi yang semakin pesat. Namun, jika lanskap kota hari ini dilihat dari perspektif kebutuhan dasar masyarakat, narasi tentang kota metropolitan tersebut tampaknya sedang diuji. Ibu kota Sulawesi Selatan tengah menghadapi persoalan yang datang hampir bersamaan: pemadaman listrik bergilir, keterbatasan air bersih akibat kekeringan, hingga kesulitan masyarakat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram. Persoalan tersebut tidak lagi sekadar menjadi gangguan teknis, tetapi mulai menyentuh aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Makassar hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada persoalan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka: bagaimana negara dan seluruh pemangku kepentingan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia ketika berbagai sumber energi dan layanan publik mengalami gangguan secara bersamaan? Di tengah situasi tersebut, masyarakat diminta untuk tidak panik. Pemerintah dan pihak terkait menyampaikan bahwa stok BBM masih dalam kondisi aman, sementara distribusi disebut tetap berjalan. Lonjakan permintaan dan fenomena panic buying kemudian menjadi salah satu penjelasan atas munculnya antrean panjang di sejumlah titik penyaluran. Namun, dari sini muncul sebuah pertanyaan sederhana: Jika stok memang aman, mengapa rakyat masih harus mengantre? Pertanyaan tersebut tentu tidak serta-merta dimaksudkan untuk menafikan pernyataan mengenai ketersediaan stok. Persoalannya justru terletak pada jarak antara klaim ketersediaan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Sebab, dalam melihat sebuah krisis, persoalannya bukan hanya mengenai ada atau tidak adanya stok. Yang jauh lebih penting adalah apakah kebutuhan tersebut benar-benar tersedia, dapat diakses masyarakat, dan terdistribusi secara merata pada saat dibutuhkan. Di sinilah bahasa memiliki peran penting. Sebuah peristiwa tidak hanya diberi nama, tetapi juga dapat membentuk cara publik memahami persoalan. Kelangkaan dapat dipahami sebagai akibat peningkatan konsumsi. Antrean dapat disebut sebagai konsekuensi panic buying. Gangguan distribusi dapat dijelaskan melalui disparitas harga. Sementara kesulitan masyarakat memperoleh LPG 3 kilogram dapat ditempatkan sebagai persoalan perilaku konsumen. Semua penjelasan tersebut mungkin memiliki relevansi. Namun, ketika istilah panic buying digunakan berulang kali sebagai penjelasan utama, terdapat pertanyaan lain yang tidak boleh kehilangan tempat: apakah perilaku masyarakat merupakan penyebab utama persoalan, atau justru merupakan respons terhadap ketidakpastian pasokan yang mereka rasakan? Per hari ini, pemberitaan media secara massif menunjukkan adanya antrean panjang di sejumlah SPBU di Makassar. Bahkan, terdapat SPBU yang sempat tidak memiliki pasokan dan harus menunggu pengiriman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan di tingkat konsumen tetap perlu mendapatkan perhatian serius, terlepas dari pernyataan mengenai kecukupan stok secara keseluruhan. Kepolisian Sulawesi Selatan juga melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan maupun penimbunan. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa persoalan distribusi tidak diperparah oleh tindakan pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Pada saat yang sama, Pertamina menyatakan stok BBM di Sulawesi Selatan secara keseluruhan masih aman dan mencukupi serta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Pernyataan tersebut tentu perlu dihormati sebagai bagian dari upaya menjaga ketenangan publik. Namun, komunikasi publik tidak boleh berhenti pada imbauan agar masyarakat tidak panik. Ketika antrean masih terjadi, pasokan di sejumlah titik belum stabil, dan masyarakat harus menghabiskan waktu untuk mendapatkan kebutuhan dasar, maka publik berhak memperoleh penjelasan yang lebih konkret mengenai akar persoalan dan langkah penyelesaiannya. Di sinilah seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk tidak sekadar membangun narasi tentang kondisi yang aman, tetapi menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Selatan, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Koordinasi antarlembaga menjadi penting untuk memastikan rantai pasok berjalan normal, distribusi tepat sasaran, potensi penimbunan ditindak, dan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan energi secara wajar. Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan kebijakan bukan semata-mata terletak pada pernyataan bahwa stok tersedia di tingkat regional. Ukurannya sederhana: apakah BBM tersedia ketika masyarakat datang ke SPBU, apakah LPG dapat diperoleh dengan harga yang semestinya, dan apakah masyarakat tidak perlu menghabiskan berjam-jam untuk mendapatkan kebutuhan dasar? Krisis tidak selalu dimulai dari habisnya stok. Krisis juga dapat muncul ketika barang tersedia secara agregat, tetapi tidak hadir secara merata di tangan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, menyebut kondisi ini sebagai panic buying seharusnya tidak menjadi akhir dari pembahasan. Istilah tersebut perlu ditempatkan sebagai salah satu kemungkinan penjelasan, bukan sebagai alasan untuk menutup pertanyaan mengenai distribusi, pengawasan, tata kelola pasokan, dan efektivitas kebijakan. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk tenang. Mereka membutuhkan kepastian. Kepastian bahwa listrik menyala, air bersih tersedia, BBM dapat diperoleh tanpa antrean yang tidak wajar, dan LPG 3 kilogram tersedia bagi mereka yang memang berhak mendapatkannya. Makassar boleh terus berbicara tentang modernitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kota metropolitan tidak seharusnya hanya diukur dari gedung tinggi, jalan yang semakin ramai, atau investasi yang terus masuk. Modernitas juga harus terlihat dari kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjamin kebutuhan dasar warganya. Pada akhirnya, pertanyaan “Jika stok aman, mengapa rakyat masih harus mengantre?” bukan sekadar pertanyaan retoris. Ia adalah pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban berbasis data, transparansi, dan kebijakan yang konkret. Sebab ketika masyarakat sudah berada di dalam antrean panjang, mereka tidak sedang memperdebatkan istilah panic buying atau krisis distribusi. Mereka hanya sedang mencari BBM untuk melanjutkan kehidupan.
ruminews.id, ENREKANG – Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Enrekang CDP menggelar pertemuan pemangku kepentingan (Meeting Program with Stakeholder) pada Rabu, 9 September 2026 di Aula Hotel Wifadelia Lantai 2, Enrekang. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 13.30 WITA ini dihadiri oleh jajaran dinas teknis Pemkab Enrekang (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas P3A),PuskesmasKota Kec. Enrekang, Forum Anak Masserempulu Enrekang (FAME), pemerintah dan bidan dari lima desa dampingan (Ranga, Kaluppini, Lembang, Rossoan, dan Tokkonan), serta perwakilan Koperasi ETIKA dan kelompok usaha dampingan. Pertemuan ini diselenggarakan untuk memaparkan capaian program semester pertama tahun 2026 di tiga sektor utama GNI Enrekang CDP, yakni Ekonomi, Pendidikan, serta Kesehatan & WASH sekaligus merumuskan langkah strategis bersama pada semester kedua tahun 2026 dan persiapan Plan of Actionprogram tahun 2027. Berdasarkan paparan hasil evaluasi intervensi program, ditemukan tantangan utama di sektor kesehatan berupa risiko peningkatan kasus stunting akibat masih rendahnya pemahaman orang tua/pengasuh terkait pemenuhan gizi anak dan pola asuh, serta perlunya peningkatan kapasitas (refreshment training) bagi tenaga kesehatan desa. Di samping itu, sektor pendidikan menyoroti pentingnya penguatan sistem layanan PAUD berbasis desa agar memiliki kepastian aturan dan kemandirian finansial. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan oleh CDP Manager GNI Enrekang, Magamo, yang menjelaskan rekam jejak pendampingan GNI sejak 2013 hingga perluasan cakupan pendampingan sektoral menjadi lima desa pada siklus kedua. Selanjutnya, MELA(Monitoring, Evaluation, Learning, and Accountability) Officer Enrekang CDP, Ardyansyah Saputra memaparkan capaian program semester pertama tahun 2026, yang mencakup penyusunan SOP operasional kelompok usaha dampingan, pembentukan kerja sama kemitraan rantai pasok kopi hingga ekspor ke Korea Selatan, pemantauan implementasiPAUD inklusif, pembagian modal usaha pemuda, penyediaan instalasi air bersih, hingga sosialisasi daur ulang sampah. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesidiskusi interaktif guna menjaring masukan dari seluruh peserta. Melalui pertemuan ini, para stakeholder berhasil menyepakati sejumlah rekomendasi kunci untuk programsemester kedua tahun2026 dan rekomendasi untuk Plan of Action tahun 2027. Rekomendasi tersebut diantaranya adalah penanganan stunting secara kolaboratif melalui pemasyarakatan konsep gizi dan pembentukan Sistem Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di Tingkat desa, pengelolaan mandiri kebun gizi dan fasilitas air bersih oleh pemerintah desa, penetapan percontohan sistem daur ulang sampah di Desa Kaluppini bersama DLHKab. Enrekang, serta legalisasi Peraturan Sekolah PAUD di Desa Tokkonan dan Lembang.
ruminews.id, Sulawesi Selatan — Kelangkaan LPG 3 kg, Pertalite, dan BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan semakin meresahkan masyarakat. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dan sulitnya masyarakat mendapatkan LPG 3 kg menunjukkan adanya persoalan serius yaPKC PMII Sulselng membutuhkan penanganan cepat dan menyeluruh.
ruminews.id – MAKASSAR, 12 SEPTEMBER 2026 — Pendekar Hukum Indonesia (PHI) menyuarakan kritik tajam terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Gas LPG 3 Kilogram yang melumpuhkan berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Ruminews.id, Luwu Timur — Sengketa lahan Petani Laoli di Kabupaten Luwu Timur kembali mencuat. Di tengah proses hukum yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, sejumlah petani mendatangi halaman Kantor Bupati Luwu Timur, Jumat (11/9/2026), untuk mendesak pemerintah daerah menghentikan seluruh aktivitas di atas lahan yang menjadi objek sengketa.
ruminews.id – Sungguminasa, 12 September 2026 – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Gowa mendesak PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPBU swasta maupun SPBU Pertamina yang dikelola swasta di Kabupaten Gowa. Desakan ini disampaikan menyusul panjangnya antrian BBM di sejumlah SPBU yang dinilai sudah sangat mengganggu aktivitas dan arus lalu lintas masyarakat. “Sebelum antrian memanjang seperti sekarang, kita sudah sering melihat SPBU menjual bensin subsidi menggunakan jerigen. Ini jelas bentuk penyelewengan. Jatah subsidi di setiap SPBU harus diaudit total,” tegas *Bung Alumnus Zainuddin*, Ketua DPD KNPI Gowa. *Indikasi Kuat: SPBU Dikuasai Pengusaha Tambang dan Developer* KNPI Gowa menemukan adanya indikasi kuat bahwa sebagian pemilik SPBU swasta berprofesi sebagai pemilik perusahaan tambang atau developer. “Dari sinilah mereka diduga leluasa memainkan BBM subsidi untuk kepentingan usaha lain mereka. Subsidi rakyat kecil justru dipakai untuk menguntungkan bisnis segelintir orang,” ujar *Bung Alumnus Zainuddin*. KNPI juga menyoroti bahwa setiap nosel di SPBU saat ini sudah dilengkapi rekam digital yang bisa melacak distribusi BBM. Data itu harus dibuka dan dievaluasi oleh Pertamina. *4 Tuntutan KNPI Gowa kepada Pertamina:* 1. *Audit menyeluruh* seluruh SPBU swasta dan SPBU Pertamina yang kelola swasta di Gowa sesuai kode wilayah. 2. *Transparansi data digital nosel* terkait siapa penerima BBM subsidi. 3. *Evaluasi skema swastanisasi* SPBU yang dinilai membuat Pertamina kewalahan mengatur distribusi BBM-nya sendiri. 4. *Penindakan tegas* bagi SPBU yang terbukti menjual BBM subsidi ke jerigen, industri, tambang, proyek, atau pihak tidak berhak. “Pertamina setiap hari mampu mendistribusikan BBM dalam jumlah cukup. Jangan sampai kebijakan swastanisasi justru jadi celah kebocoran. Kami minta Pertamina hadir dan bertanggung jawab penuh,” tutup *Bung Alumnus Zainuddin*. KNPI Gowa menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Pertamina, KNPI Gowa tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi damai. *Bung Alumnus Zainuddin* Ketua DPD KNPI Kabupaten Gowa
✍️Oleh : Muh Ibnu Raihan – Kabid PTKP HmI Komisariat Institut NH / 2025-2026. Ruminews.id, -Makassar, 11 September 2026, Hingga hari ini, masyarakat kota Makassar di sibuk kan oleh aktivitas anomali yang mungkin dapat di katakan jarang di lakukan. Mulai dari antri bahan bakar minyak (BBM) yang panjang,Mencari pasokan gas LPG yang langka hingga menunggu air menyala. Aktivitas-aktivitas tersebut secara langsung mempengaruhi ekonomi masyarakat terdampak. Kemacetan lalulintas yang timbul akibat antrean kendaran di SPBU hingga padamnya kompor rumah tangga mengakibatkan banyak kebutuhan primer maupun sekunder terhambat. Orang-orang yang kerja dan menjadi tulang punggung perputaran ekonomi suatu daerah tidak dapat melakukan aktivitas yang normal akibat antrean yang amat panjang di depan SPBU. Tentu, Hal tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga akan menimbulkan efek domino terhadap semua stackholder dan sektor-sektor strategis. Masyarakat, pelaku UMKM, Mahasiswa yang menggandeng laptop hingga pejabat publik yang mengelola dapur MBG juga ikut merasakan dampat dari krisis energi tersebut. Sebagai Mahasiswa Ilmu kelautan, saya juga kehabisan akal jika memikirkan kehidupan masyarakat pulau (Masyarakat pesisir) yang serba kekurangan. Di tambah beban konstruksi sosial yang terjadi beberapa hari ini, mereka harus putar otak untuk hidup sebagai masyarakat yang terpinggirkan kota. Semua kebutuhuan primer maupun sekunder mereka di distribusikan melalui kapal kecil yang memuat barang dan penumpang terbatas, jadi dapat di simpulkan bahwa fenomena kelangkaan energi ini mencekik leher masyarakat pesisir dan memporak-porandakan dapur nelayan. Kita tidak tau siapa yang menjadi dalang di balik ini, kita juga tidak dapat membebankan semua ke pemerintah, toh kasus berkurangnya pasokan air bersih juga di akibatkan oleh kemarau yang berkepanjangan. Meskipun manusia merupakan aktor utama kerusakan lingkungan yang menyebabkan pemanasan global. Sebagai mahasiswa, tentunya saya memandang fenomena-fenomena tersebut harus berdasarkan fakta empirik dan pemikiran yang kritis sehingga dapat membuahkan satu konklusi yang logis. Semua riuh tersebut mengarah ke fenomena “Apocalypse”. Kata apocalypse di ambil dari bahasa yunani yaitu “Apokalypsis” yang merujuk pada kehancuran suatu bangsa, negara, tatanan masyarakat akibat fenomena-fenomena tertentu.
ruminews.id, Bone — Aktivis PB HMI, Pahrian. menyoroti pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bone.
Oleh : Randi Maulana (Kader HMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin) ruminews.id, – Sulawesi Selatan sedang menghadapi persoalan yang tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan biasa. Kelangkaan dan keterbatasan akses terhadap sejumlah kebutuhan energi dan layanan dasar seperti bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, hingga persoalan pelayanan air bersih telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Situasi ini menjadi semakin serius ketika keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM dan LPG muncul bersamaan dengan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan kepastian atas kebutuhan dasar justru harus berhadapan dengan ketidakpastian: kapan listrik menyala, di mana mendapatkan BBM, bagaimana memperoleh LPG, hingga bagaimana memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Bagi masyarakat kecil, persoalan energi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah atau persoalan teknis distribusi. Energi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pedagang membutuhkan listrik untuk menjalankan usahanya, nelayan dan petani membutuhkan BBM untuk aktivitas produksi, rumah tangga membutuhkan LPG untuk memasak, sementara fasilitas pelayanan publik membutuhkan listrik dan air agar tetap dapat beroperasi. Karena itu, ketika gangguan terjadi secara berulang dan meluas, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan sistem energi di Sulawesi Selatan? Apakah persoalannya berada pada pasokan, distribusi, kapasitas pembangkit, jaringan transmisi, atau tata kelola energi secara keseluruhan? Pertanyaan tersebut penting karena masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk bersabar. Masyarakat membutuhkan kepastian, transparansi, dan solusi yang terukur. Di tengah situasi tersebut, muncul pula pertanyaan yang cukup menggelitik: MBG jalan, energi bagaimana? Bahlil, mana? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang merupakan program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan berbagai sektor. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berbicara mengenai satu program prioritas, sementara kebutuhan dasar masyarakat lainnya menghadapi persoalan. Program besar seperti MBG justru membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat, termasuk ketersediaan listrik, bahan bakar, air bersih, infrastruktur, serta distribusi yang berjalan dengan baik. Bagaimana mungkin pembangunan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan maksimal apabila di saat yang sama masyarakat masih harus menghadapi persoalan energi dan layanan dasar? Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan program MBG dengan kebutuhan energi. Sebaliknya, ini adalah kritik terhadap cara negara menentukan prioritas pembangunan. Ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dapur MBG membutuhkan listrik dan LPG, maka kelancaran program tersebut juga bergantung pada ketahanan energi. Jika distribusi makanan membutuhkan kendaraan, maka BBM menjadi bagian dari rantai distribusinya. Jika fasilitas produksi dan pelayanan membutuhkan air, maka persoalan air bersih pun menjadi bagian dari ekosistem program. Artinya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukungnya mampu bekerja secara berkelanjutan. Jangan sampai negara sibuk menghitung jumlah porsi yang tersaji, tetapi ia lupa menghitung berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan energi. Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah penting dalam perekonomian kawasan timur Indonesia. Gangguan energi yang berlangsung berulang tentu berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dunia usaha, UMKM, industri, transportasi, hingga aktivitas rumah tangga membutuhkan pasokan energi yang stabil dan dapat diprediksi. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk mencari akar persoalan. PT PLN, Pertamina, pemerintah daerah, serta kementerian terkait harus menyampaikan kondisi faktual kepada masyarakat dan menjelaskan langkah penanganan yang sedang dilakukan. Publik juga berhak mengetahui apakah persoalan ini bersifat sementara atau merupakan indikasi masalah struktural dalam sistem energi Sulawesi Selatan. Jangan tunggu keresahan berubah menjadi kemarahan. Jangan tunggu kelangkaan berubah menjadi krisis sosial. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat merasa negara hanya hadir ketika program-program besar hendak dipublikasikan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang memiliki kewenangan di sektor energi juga perlu memastikan bahwa persoalan energi di Sulawesi Selatan mendapatkan perhatian serius. Jika masyarakat di berbagai daerah mengalami gangguan BBM, LPG, listrik, maupun layanan dasar yang berkaitan dengan energi, maka negara wajib memberikan jawaban dan solusi. Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin kebutuhan dasar tersedia dengan harga yang wajar, distribusi yang adil, serta pelayanan publik yang dapat diandalkan. MBG boleh menjadi prioritas. Tetapi energi jangan sampai menjadi korban. Sulawesi Selatan membutuhkan pembangunan yang utuh: makanan bergizi tersedia, listrik menyala, LPG tersedia, BBM tidak langka, air bersih mengalir, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan. Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa besar program pemerintah dijalankan, tetapi tentang seberapa jauh negara mampu memastikan rakyat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman, layak, dan tanpa rasa cemas terhadap kebutuhan dasar mereka sendiri. Sulawesi Selatan tidak boleh dibiarkan menghadapi darurat energi sendirian. MBG, mana Bahlil guys? Energi rakyat juga butuh perhatian.
