Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Ekonomi, Lamongan, Politik

DPC SARBUMUSI NU Lamongan Tunjuk Nahkoda Baru

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Lamongan, Politik /

Ruminews.id, Lamongan – Nihrul Bahi Alhaidar, S.H., atau yang akrab disapa Gus Irul, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (K-SARBUMUSI NU) Lamongan periode 2026-2031 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) yang digelar di Onea Cafe, Jl. Kadet Suwoko, Jumat (06/03/2026). ​Gus Irul yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Pengurus Wilayah Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) Jawa Timur ini menggantikan Agus Susanto, ketua demisioner yang telah dengan penuh peluh meletakkan pondasi gerakan buruh di Lamongan pada periode sebelumnya. ​Hadir dalam acara tersebut, Ketua Tanfidziyah PCNU Lamongan, Dr. KH. Syahrul Munir, M.Pd (Gus Syahrul), memberikan catatan penting bagi pengurus baru. Ia menyoroti masih lemahnya advokasi ketenagakerjaan di wilayah Lamongan. ​”Saya melihat advokasi dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan masih rendah. Oleh karena itu, ketua terpilih harus bisa bekerja optimal karena masih banyak masalah perburuhan yang memerlukan perhatian serius,” tegas Gus Syahrul. ​Senada dengan hal tersebut, Agus Susanto selaku ketua demisioner berharap pengurus baru dapat melanjutkan tonggak advokasi yang telah dibangunnya. “Kami telah membuka pintu dan melakukan pendampingan di beberapa titik sebagai pondasi. Tugas pengurus mendatang adalah memperkuat bangunan tersebut,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Kepala Desa ini. ​Dalam sambutan perdananya sebagai ketua DPC Lamongan SARBUMUSI, Gus Irul menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PCNU, DPW, DPP, serta basis buruh di Lamongan. Ia berkomitmen untuk segera membentuk kepengurusan yang solid agar roda organisasi langsung bergerak. ​”Ini adalah tugas mulia. Fokus kami ke depan adalah menyelesaikan persoalan buruh di Lamongan dengan lebih baik melalui koordinasi intensif bersama stakeholder dan perusahaan-perusahaan,” ujar Gus Irul. ​Ia juga menekankan pentingnya dialog untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sehingga tidak lagi menjadi isu konflik yang berkepanjangan. Secara khusus, Gus Irul memberikan perhatian pada kesejahteraan buruh menjelang hari raya. ​”Paling penting, menjelang Hari Raya Idul Fitri 2027 nanti, kami berharap seluruh perusahaan di Lamongan mematuhi aturan ketenagakerjaan, terutama terkait hak-hak pekerja, sehingga tidak ada lagi problem yang muncul di dunia perburuhan kita,” pungkasnya. ​Terpilihnya Gus Irul diharapkan mampu membawa angin segar bagi iklim ketenagakerjaan di Lamongan. Dengan latar belakang hukum yang dimilikinya, Sarbumusi NU Lamongan diproyeksikan menjadi jembatan yang adil antara hak-hak buruh, perlindungan bagi investor, dan keberlangsungan perusahaan demi kemajuan ekonomi daerah.

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Syawalan 1447 H, Bupati Gowa Ajak Muhammadiyah Terus Kolaborasi Majukan Daerah

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, GOWA – Bupati Gowa, Sitti Husniah Tapenrang menghadiri kegiatan Syawalan 1447 Hijriah Muhammadiyah Kabupaten Gowa, di Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, Ahad (5/4). Dalam sambutannya, dirimya mengungkapkan Pemkab Gowa dan Muhammadiyah terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan baik, sehingga melalui sywalan terus Bupati Talenrang mengajak agar Muhammadiyah terus terlibat dalam menjalankan program daerah. “Mari menjaga silaturahmi satu sama lain, karena semua yg berat akan terasa ribgan jika ada kerjasama dan kolaborasi di dalamnya,” ungkapnya Salah satu program daerah yang bisa dikolaborasikan kata Husniah yakni program keanusiaan yang menyentuh langsung masyarakat seperti bantuan kepala Keluarga Miskin Elstrem (KME). “Saya menitipkan porgram kemanusiaan yang bisa dilaksanakan oleh Keluarga Muhammadiyah yang tersebar di Kabupaten Gowa, Seperti membantu KME kita yang bekerjasama dnegan Baznas,” jelas Bupati Talenrang. Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut orang nomor satu di Gowa ini menyampaikan, sebagai pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen untuk terus bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami sangat memahami tanggungjawab yang diemban. Karena itu, kami akan terus bekerja, menjaga amanahdengan sebaik-baiknya, dan membiarkan hasil yang berbicara, karena masyarakat tidak lagi melihat dari apa yang ramai dibicarakan, tetapi dari apa yang nyata dirasakan,” tegasnya. Sementara Ketua Muhammadiyah Kabupaten Gowa, Ardan Ilyas, berharap agar momentum Syawalan ini menjadi ruang untuk saling memaafkan dan memperkuat pemahaman di tengah perbedaan. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menjalankan program-program kebaikan demi kemajuan organisasi. “Momentum syawalan ini kami memohon maaf apabila selama ini terdapat kekhilafan. Mari kita perkuat kebersamaan dan terus bekerja melakukan hal-hal baik demi kemajuan Muhammadiyah,” pungkasnya. Pada Syawalan ini turut didengarkan Hikmah Syawal yang disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Ambo Asse.

Daerah, Politik, Solo

LDA Bantah Video Kerusakan Panggung Sanggabuwono: Rekaman Lama Sebelum Revitalisasi

Tinggalkan Komentar / Daerah, Politik, Solo /

Ruminews.id, Solo – Isu kerusakan di Panggung Sanggabuwono yang sempat viral di media sosial dibantah oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pihak LDA menegaskan bahwa video yang beredar merupakan dokumentasi lama, jauh sebelum proses revitalisasi dilakukan. Ketua Eksekutif LDA, KPH Eddy Wirabhumi, memastikan kondisi terkini bangunan tersebut dalam keadaan baik dan terus dirawat secara berkala. “Itu video lama, apa yang ada di video itu tidak sesuai. Saat ini tidak ada masalah, kalau ada kita terus melakukan perawatan,” kata KPH Eddy pada Jumat (3/4/2026). Ia menjelaskan bahwa proses revitalisasi Panggung Sanggabuwono dilakukan dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan X (BPK X). Seluruh tahapan, termasuk penentuan bagian yang diperbaiki hingga detail teknis seperti jenis cat, dilakukan melalui kajian bersama. “BPK itu menentukan mana yang harus diganti mana yang tidak. Termasuk bahkan catnya mana yang dipakai, merek apa warna apa gitu itu kita selalu bersama BPK,” ujarnya. Eddy juga menyoroti sejumlah visual dalam video yang dinilai tidak akurat atau menyesatkan. Ia menyebut ada bagian bangunan yang disalahartikan, seperti jendela yang disebut sebagai pintu. “Kalau saya urai apa yang menjadi catatan mereka, yang dilingkar-lingkari yang di luar itu, yang kayak jendela tapi kemudian itu pintu, kamuflase itu, itu tidak pernah. Kemudian itu dicat seolah-olah pintu gitu enggak pernah di dalam,” imbuhnya. Terkait temuan jamur dan lumut yang juga ditampilkan dalam video, Eddy menegaskan bahwa kondisi tersebut sudah ditangani bahkan sebelum video itu viral. Ia menyebut kemunculan lumut merupakan hal wajar dalam perawatan bangunan bersejarah. “Yang di luar juga memang sempat ada apa jamur-jamur, lumut-lumut yang muncul itu ya sudah bersih sebelum itu viral sudah bersih lagi tapi kalau enggak percaya dicek ulang ya itu bagian dari perawatan biasa,” terangnya. Sementara soal dugaan kebocoran, LDA menyebut tidak ada kerusakan struktural pada bangunan. Air yang terlihat disebut hanya merupakan tampias hujan, bukan kebocoran dari atap. “Mereka itu ngambil gambar itu tidak di lantai tidak sampai lantai paling atas. Jadi itu di bawah lantai paling atas karena lantai paling atasnya terkunci dan tidak ada kebocoran di atas. Kalaupun ada air di lantai dua itu tampias dari jendela,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa saat itu terdapat bagian jendela yang belum terpasang kaca, sehingga memungkinkan air hujan masuk sebagai tampias. Menutup penjelasannya, Eddy menegaskan bahwa pascarevitalisasi, kondisi Panggung Sanggabuwono dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan seperti yang dinarasikan dalam video. “Nggak ada masalah, kita melangkah ke depan bagaimana keraton-keraton yang di antara menjadi indah itu menurut saya lebih menarik untuk dijalankan,” pungkasnya untuk menutup klarifikasi. Panggung Sangga Buwana merupakan bagian tak terpisahkan dari arsitektur Keraton Surakarta Hadiningrat dan telah ditetapkan sebagai bagian dari Cagar Budaya Nasional sejak tahun 2017. Berdasarkan catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono III sekitar tahun 1728. Dengan bentuk segi delapan, tinggi kurang lebih 30 meter, dan lima tingkatan, Panggung Sangga Buwana pada masanya diyakini sebagai bangunan tertinggi di Pulau Jawa. Bangunan ini sendiri menyimpan nilai spiritual yang begitu tinggi, dimana menara ini menjadi tempat bagi para Sunan Keraton Surakarta bermunajat dan beribadah kepada Allah. Selain itu, ruangan tertinggi di menara ini juga digunakan sebagai ruangan bagi Sunan penguasa Surakarta untuk berjumpa dengan Ratu Pantai Selatan dan juga sebagai sarana mengawasi dan mengintai seluruh wilayah kekuasaannya.

Hukum, Jeneponto, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMI Jeneponto: Hukum Tajam ke Amsal Sitepu, Tumpul terhadap Bupati Jeneponto

Tinggalkan Komentar / Hukum, Jeneponto, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jeneponto melontarkan kritik keras terhadap Polda Sulawesi Selatan yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tipikor PN Makassar Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks terkait perkara korupsi pembangunan Pasar Lassang-Lassang. Jenderal Advokasi HMI Cabang Jeneponto, Sulaeman, menegaskan bahwa hingga saat ini publik belum melihat adanya arah penanganan yang jelas, terukur, dan transparan terhadap fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. “Putusan pengadilan adalah perintah hukum yang wajib dilaksanakan. Ketika fakta hukum dalam putusan tidak ditindaklanjuti secara serius, maka yang dipertaruhkan bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga wibawa peradilan itu sendiri,” tegas Sulaeman. HMI menilai, pola penanganan perkara yang terkesan berhenti pada pihak tertentu berpotensi menciptakan kesan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif HMI, kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip equality before the law dan due process of law. “Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika fakta hukum dalam putusan telah menguraikan keterkaitan peran pihak lain, maka itu wajib diuji dan didalami secara objektif. Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena jabatan atau kekuasaan,” lanjutnya. Lebih jauh, HMI mengingatkan bahwa lambannya tindak lanjut terhadap putusan pengadilan berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai adanya pembiaran atau ketidaktegasan dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. “Jika tidak ada kejelasan, maka wajar publik mempertanyakan komitmen penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan apa pun. Penegakan hukum harus berdiri tegak di atas asas keadilan, bukan kompromi,” ujar Sulaeman. HMI Cabang Jeneponto menegaskan akan terus mengawal perkara ini dan dalam waktu dekat akan kembali menggelar aksi di Mapolda Sulsel guna menuntut kepastian hukum atas tindak lanjut putusan pengadilan tersebut. “Kami tidak akan berhenti. Penegakan hukum tidak boleh dipermainkan. Jika dibiarkan, ini berpotensi mencederai prinsip negara hukum dan membuka ruang ketidakpercayaan publik. Kami mendesak Polda Sulsel bertindak tegas, profesional, dan transparan,” tutupnya. HMI menegaskan bahwa seluruh desakan tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah, dalam rangka menjaga prinsip negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta memastikan penegakan hukum berjalan adil, objektif, dan tidak diskriminatif.

Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized

Kekurangan Volume 20 Paket Proyek PUPR Diduga Rugikan Negara, SPMP Ancam Demo Kantor Bupati dan Kejari Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Gowa- Dalam tahun 2024 pemerintah menggelontorkan anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam sebesar Rp172.108.797.874,17 atau 172M untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa. Namun dalam hasil rekapan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan kejanggalan pada 20 paket pengerjaan jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hasil audit BPK RI terdapat kekurangan volume pada setiap paket pengerjaan yang berjumlah 20 paket dengan estimasi kerugian negara sebesar Rp724.444.628,77. Dari hasil temuan itu BPK RI memerintahkan pemerintah kabupaten gowa untuk segera mengganti seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akan tetapi hanya Rp.40.000.000 yang di kembalikan ke negara. Atas dasar tersebut Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) mengambil sikap tegas perihal persoalan temuan yang merugikan keuangan negara tersebut. Dalam pernyataan sikapnya Bams sapaan akrab Jendral Lapangan SPMP itu menyampaikan bahwa mereka siap turun kejalan dan melaporkan perihal tersebut ke aparat penegak hukum untuk menyikapi persoalan kerugian negara tersebut. “Kami siap dan akan melakukan pergerakan aksi unjuk rasa serta melaporkan temuan tersebut ke aparat penegak hukum”, ungkapnya. Bams juga menambahkan bahwa terungkapnya temuan negara tersebut bukan hanya sebatas hasil audit tapi bagaimana aparat penegak hukum dan bupati kabupaten gowa mengambil sikap tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum pejabat yang menimbul kerugian negara. “Kita disini liat bagaimana ketegasan aparat penegak hukum dan bupati gowa dalam menyikapi temuan tersebut apa lagi ini sudah bisa kita bilang mengarah ke tindakan Korupsi”, Ujarnya.

Barru, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized

KOHATI HMI Cabang Gowa Raya Susun Road MAP Gerakan Perempuan Progresif dan Kontekstual

Tinggalkan Komentar / Barru, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id, Barru – Langkah KOHATI di bawah HMI Cabang Gowa Raya dalam menyusun road map gerakan perempuan progresif dan kontekstual merupakan sebuah langkah yang tidak hanya strategis, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran ideologis dan organisatoris yang semakin matang. Ini menunjukkan bahwa arah gerakan perempuan di tubuh organisasi tidak lagi berjalan secara sporadis atau sekadar memenuhi rutinitas kegiatan, melainkan mulai dirancang secara sistematis dengan orientasi jangka panjang yang jelas. Dalam konteks gerakan mahasiswa dan perempuan hari ini, penggunaan istilah “progresif” bukan sekadar label, tetapi mengandung konsekuensi berpikir dan bertindak yang lebih berani. Artinya, KOHATI mencoba mendorong kadernya untuk tidak hanya berada pada wilayah wacana normatif tentang perempuan, tetapi juga masuk ke dalam ruang-ruang kritis yang menyentuh persoalan struktural, seperti ketimpangan akses pendidikan, marginalisasi ekonomi, kekerasan berbasis gender, hingga minimnya representasi perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Sikap progresif ini juga menuntut adanya keberanian untuk melakukan refleksi internal, termasuk mengkritisi budaya organisasi sendiri jika masih terdapat praktik yang tidak adil atau belum sensitif gender. Di sisi lain, penekanan pada aspek “kontekstual” menjadi sangat penting agar arah gerakan yang dibangun tidak tercerabut dari realitas sosial yang dihadapi. Gowa Raya memiliki dinamika sosial, budaya, dan keagamaan yang khas, sehingga pendekatan gerakan perempuan tidak bisa disamakan dengan wilayah lain. Dengan pendekatan kontekstual, road map yang disusun diharapkan mampu membaca kebutuhan riil perempuan di tingkat lokal, memahami tantangan yang mereka hadapi, serta merumuskan strategi gerakan yang relevan dan aplikatif. Ini juga menjadi upaya untuk menjembatani antara gagasan besar gerakan perempuan dengan realitas keseharian masyarakat, sehingga gerakan tidak terkesan elitis atau jauh dari akar sosialnya. Namun demikian, tantangan terbesar dari penyusunan road map ini justru terletak pada tahap implementasi. Tidak sedikit organisasi yang mampu merumuskan dokumen perencanaan yang baik, tetapi gagal dalam menerjemahkannya menjadi gerakan nyata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan road map harus benar-benar dijadikan sebagai pedoman operasional yang mengikat, bukan hanya sebagai produk intelektual yang berhenti di forum-forum diskusi. Dibutuhkan konsistensi, disiplin organisasi, serta mekanisme evaluasi yang jelas agar setiap program yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah dirumuskan. Selain itu, kesiapan sumber daya kader juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Gerakan perempuan yang progresif dan kontekstual menuntut kader yang tidak hanya aktif secara organisatoris, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, kepekaan sosial, serta kemampuan analisis yang baik. Kader harus mampu membaca realitas secara kritis, membangun narasi yang kuat, serta terlibat langsung dalam advokasi maupun pemberdayaan di tengah masyarakat. Tanpa itu, road map hanya akan menjadi konsep yang sulit diwujudkan secara konkret. Lebih jauh lagi, penting bagi KOHATI untuk membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak di luar organisasi, baik itu komunitas perempuan, lembaga swadaya masyarakat, maupun institusi lainnya. Kolaborasi ini akan memperkuat gerakan, memperluas jangkauan, serta memperkaya perspektif dalam merespons isu-isu perempuan yang semakin kompleks. Dengan demikian, gerakan yang dibangun tidak bersifat eksklusif, tetapi mampu menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Secara keseluruhan, saya melihat bahwa penyusunan road map ini adalah fondasi penting yang dapat menentukan arah gerakan perempuan ke depan. Ini adalah momentum bagi KOHATI Cabang Gowa Raya untuk menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelengkap dalam struktur organisasi, tetapi sebagai motor penggerak perubahan yang memiliki visi, strategi, dan keberpihakan yang jelas. Jika dijalankan dengan komitmen yang kuat dan konsistensi yang terjaga, maka road map ini bukan hanya akan berdampak pada penguatan internal organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan perempuan di tengah masyarakat.

Makassar, Pemuda, Pendidikan

Pentas Seni PPNJ: Wadah Ekspresi dan Dakwah Kreatif Generasi Muda

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id – Makassar, 5 April 2026 – Suasana meriah dengan panggung megah dan antusiasme ribuan penonton mewarnai kegiatan tahunan Pentas Seni Santri yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah (PPNJ) Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam (05/04/2026). Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para santri untuk mengekspresikan bakat dan kreativitas di berbagai bidang seni, sekaligus menghadirkan seni sebagai medium alternatif dakwah yang komunikatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Mengusung tema “Harmoni dalam Perbedaan, Mewujudkan Generasi Islami Kreatif dan Inovatif”, pentas seni tersebut menampilkan beragam pertunjukan, mulai dari tari tradisional, nyanyian Islami, teater, modern dance, hingga pembacaan puisi. Ragam penampilan ini berhasil memukau para penonton yang hadir dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, tenaga pendidik, hingga masyarakat umum. Acara ini turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, di antaranya Bupati Luwu Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, M.Si., Anggota DPRD Luwu Timur daerah pemilihan Wotu–Burau, Harisal dan Muh. Nur, sejumlah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), camat se-Kabupaten Luwu Timur, serta para kepala desa di Kecamatan Burau. ‎Dalam sambutannya, Sekda Luwu Timur menyampaikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pentas seni ini sebagai bukti nyata kreativitas santri yang patut mendapat perhatian lebih luas. “Luar biasa pentas ini, kita harus viralkan di media sosial. Ini untuk membuktikan bahwa kampung kita memiliki potensi yang luar biasa,” ujar Ramadhan Pirade. Sekda juga membacakan sambutan Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam (IBAS), yang berhalangan hadir. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa kegiatan yang digagas oleh PPNJ merupakan bentuk dakwah melalui pendekatan seni dan budaya. “Budaya dan kesenian adalah jantung peradaban bangsa. Nilai-nilai Islam yang luhur berpadu dengan kebudayaan lokal harus terus dikembangkan. Seni dan budaya harus menjadi media dakwah yang mampu menjangkau masyarakat luas,” demikian kutipan sambutan Bupati. Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah, Nurchalis Azis R., Lc., M.Pd., menegaskan bahwa Pentas Seni Santri merupakan ruang positif dalam mengarahkan energi generasi muda ke arah yang konstruktif. “Pentas seni santri harus terus didukung sebagai wadah yang mengarahkan potensi anak muda ke hal-hal positif. Ini juga menjadi sarana dakwah bahwa anggapan pesantren kumuh dan tertinggal di era digital adalah keliru,” ujarnya. ‎Ia juga menambahkan bahwa santri masa kini memiliki daya saing yang tidak kalah dengan generasi di luar pesantren, termasuk dalam bidang seni dan kreativitas. ‎“Santri hari ini mampu bersaing, bahkan unggul dalam kreativitas. Pesantren bukan untuk dijauhi, melainkan dirangkul bersama dalam menjaga masa depan generasi umat,” tegasnya. Salah satu penampilan yang paling mencuri perhatian adalah drama musikal bertema kehidupan sehari-hari santri. Dengan alur cerita yang menyentuh dan akting yang kuat, pertunjukan tersebut sukses mengundang tepuk tangan meriah dari penonton. ‎Selain itu, penampilan tari tradisional yang dikemas secara modern turut menjadi daya tarik tersendiri karena mampu mengangkat nilai-nilai budaya lokal dalam balutan yang lebih segar dan kontekstual. ‎Melalui kegiatan ini, diharapkan Pentas Seni Santri dapat terus menjadi agenda rutin yang tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga ruang pembinaan karakter, ekspresi kreatif, serta penguatan nilai-nilai dakwah di kalangan generasi muda.

Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Politik

Wali Kota Makassar Ajak Warga Lari Tiap Akhir Pekan di Balaikota menuju MHM 2026

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Politik /

Wali Kota Makassar Lepas dan Ikut Lari Bersama Runners dari Halaman Balaikota ruminews.id, MAKASSAR-Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengisi Ahad paginya dengan berlari bersama komunitas pelari dari Balaikota Makassar (5/4/2026). Munafri hadir mengenakan Jersey kuning dan melakukan pemanasan bersama para runners. Kegiatan lari ini menjadi bagian dari upaya membangun atmosfer menjelang pelaksanaan event Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dijadwalkan pada akhir Mei mendatang. Dalam sambutannya, Munafri membakar semangat sportifitas sebelum melepas peserta dan menyampaikan apresiasi kepada para founder Makassar Half Marathon (MHM) 2026 yang dinilainya berhasil menghadirkan salah satu event lari terbesar di Indonesia Timur. “Terima kasih telah membuat event yang sangat luar biasa yang menjadi salah satu ikon flagship lari terbesar di Indonesia Timur yang dihadirkan di Kota Makassar,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi titik awal menuju hitung mundur pelaksanaan MHM 2026. Munafri mendorong kegiatan lari setiap akhir pekan dari Balaikota untuk menggaungkan kebiasaan hidup sehat, sekaligus menjadi strategi memperkuat identitas Makassar sebagai kota pelari menuju MHM 2026. Inisiatif ini bahkan telah didorong langsung oleh Munafri sejak beberapa bulan lalu dalam rapat bersama panitia MHM 2026. Agar euforia MHM 2026 tidak hanya terasa pada hari pelaksanaan, tetapi jauh-jauh hari sebelumnya. “Dan pada hari ini kita akan memulai countdown menuju ke sana, dan setiap minggu kita akan lari bersama. Saya berharap vibes ini akan terus kita sebarkan di Kota Makassar,” lanjutnya. Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kesiapan Kota Makassar dalam menyambut ribuan peserta dari berbagai daerah. Ia menyebut sekitar 12.000 pelari diproyeksikan akan ambil bagian dalam ajang tersebut. “Saya berharap semua para peserta, para runners untuk mulai dari sekarang ikut menata yang namanya hospitality untuk menyambut tamu-tamu yang akan datang,” tegasnya. Menurutnya, momentum ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga peluang untuk menunjukkan keramahan kota dan memperkuat citra Makassar sebagai tuan rumah event berskala besar. Pemerintah Kota Makassar, kata dia, juga akan terus memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan positif seperti Makassar Half Marathon yang telah masuk dalam kalender event unggulan daerah. “Ini momentum yang sangat penting untuk memastikan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat positif,” tambah Munafri. Menutup sambutannya, Munafri mengajak warga untuk ikut berlari setiap akhir pekan dari Balaikota dan membuka ruang bagi komunitas untuk memanfaatkan area Balaikota pusat sosialisasi dan kegiatan lari mingguan. “Setiap minggu tempat ini kita bisa pakai untuk berlari dan melakukan sosialisasi. Dan hari ini saya akan ikut lari,” tutupnya. Usai melepas peserta, Munafri pun turun langsung ke lintasan dan berlari bersama para runners, menegaskan komitmennya dalam menghidupkan budaya olahraga sekaligus menyambut suksesnya MHM 2026 di Kota Makassar.(*)

Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kota Makassar Resmi Jalankan PSEL Berbasis Aglomerasi bersama Gowa-Maros

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

Proyek PLTSa Siap Dibangun di TPA Manggala, Appi: Penting untuk Jawab Lonjakan Sampah Perkotaan ruminews.id, MAKASSAR -Wali Kota Makassar bersama Bupati Gowa dan Bupati Maros resmi menandatangani perjanjian kerja sama atau PKS penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) bersama Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Penandatangan kolaborasi lintas daerah tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/04/2026). Kolaborasi tersebut ini menjadi langkah konkret lintas daerah dalam mendukung implementasi PSEL di Makassar, sebagai bagian dari program nasional pengelolaan sampah berbasis energi (waste to energy). Sekaligus menjawab tantangan timbulan sampah di tiga kawasan Mamminasata Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurifq, dalam arahannya menjelaskan bahwa proyek nasional ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia. Ia menegaskan pengembangan PSEL merupakan langkah penting dalam menjawab persoalan timbulan sampah yang terus meningkat diperkotaan dan mencapai timbulan 1000 ton perhari. “Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujarnya. Sementera itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pendekatan aglomerasi bersama dua kabupaten tetangga dirancang untuk memastikan persoalan sampah tidak diselesaikan secara parsial, melainkan melalui kerja sama antarwilayah. “Perjanjian kerjasama ini dibangun sistem algomerasi dengan daerah sekitar (Maros dan Gowa),” jelasnya. Munafri menjelaskan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari dan dinilai masih dapat dioptimalkan. Namun demikian, kapasitas pengangkutan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk memaksimalkan layanan pengangkutan sampah. Ia menambahkan, dengan tambahan pasokan dari Kabupaten Gowa sekitar 150 ton per hari dan Kabupaten Maros sekitar 50 ton per hari, fasilitas PSEL diproyeksikan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 MegaWatt, tergantung kualitas sampah yang masuk. “Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan,” katanya. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen. Sehingga memang harus dimaksimalkan untuk menambah kemampuan untuk daya angkut ini,” lanjutnya. Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan teknologi modern yang telah teruji dan tidak akan menimbulkan dampak seperti yang dikhawatirkan. Ia menepis kekhawatiran warga bahwa kawasan TPA akan berubah menjadi kawasan industri yang mencemari lingkungan. Appi menjelaskan, fasilitas PSEL justru hadir untuk mengolah sampah agar tidak menggunung dengan pengolahan yang telah memenuhi standar keamanan. “Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven (terbukti),” tegasnya. Ia menambahkan, Pemerintah Kota Makassar saat ini telah menyiapkan lahan 10 hektardi kawasan TPA Tamangapa untuk dipola memenuhi kebutuhan 7 hektare sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL. Lokasi ini dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama yang masih bisa dimanfaatkan “Karena 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” jelasnya. Lebih jauh, Appi menekankan bahwa PSEL merupakan bagian dari solusi hilir yang terintegrasi dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah Kota, termasuk peralihan dari open dumping menuju sanitary landfill serta penguatan pengelolaan dari hulu. Appi menjelaskan dirinya bersama jajaran dinas terkait saat ini juga tengah melakukan pembenahan menyeluruh sistem persampahan di Kota Makassar, termasuk percepatan transisi dari metode open dumping menuju sanitary landfill. Implementasinya diperkuat melalui pemilihan sampah berbasis RT/RW, penguatan bank sampah, optimalisasi TPS3R, pengolahan sampah organik melalui maggot dan kompos hingga pemanfaatan teknologi RDF (Refuse Derived Fuel). “Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini,” tambahnya.(*)

Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda

Pemkab Gowa Perkuat Skema Pengolahan Sampah Berbasis Energi Melalui PKS Regional

Tinggalkan Komentar / Gowa, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintahan, Pemuda /

Targetkan Konversi 150 Ton Sampah Harian Menjadi Energi Terbarukan ruminews.id, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa resmi menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan. Penandatanganan strategis lintas wilayah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kota Makassar ini dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (4/4). Kesepakatan makro ini merupakan langkah teknokratis untuk mengonversi timbulan sampah regional menjadi energi produktif secara terpusat. Bupati Gowa, Husniah Talenrang, menegaskan kesepakatan ini adalah intervensi struktural krusial bagi manajemen persampahan daerah. Skema PSEL dirancang untuk memangkas beban volume sampah harian Kabupaten Gowa secara terukur. “Kerja sama ini membantu kita menyelesaikan sebagian persoalan sampah di Gowa. Sebanyak 150 ton per hari nantinya akan kita transfer untuk dikelola menjadi energi listrik. Ini langkah konkret, meski belum menyelesaikan keseluruhan persoalan,” ungkap Talenrang. Mengingat tingginya rasio produksi sampah di Gowa, Husniah menekankan urgensi pengawasan metrik tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, terutama di kawasan padat penduduk. “Gowa adalah salah satu kabupaten yang produksi sampahnya besar. Untuk daerah perkotaan, kita masih perlu melakukan pengawasan ketat bagaimana pengelolaan sampah berdampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Gowa,” tambahnya. Lebih jauh, intervensi kebijakan daerah tidak dihentikan pada fase hilir. Pemkab Gowa memproyeksikan integrasi sistem ekonomi sirkular melalui sentra pemilahan terpadu. “Masyarakat tetap kita edukasi untuk memilah sampah yang bisa dimanfaatkan, seperti sampah anorganik dan organik. Ini bisa kita manfaatkan agar masyarakat bisa menghasilkan pendapatan dari pengolahan sampah yang ada di tiap desa dan kelurahan nantinya,” tegas Talenrang. Penguatan kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, memaparkan kerangka kebijakan nasional terkait kedaruratan daya tampung infrastruktur persampahan. Pendekatan Waste to Energy dinilai sebagai solusi taktis yang wajib diimbangi dengan reduksi material dari hulu. Hanif mendesak agar pemerintah daerah mengoptimalkan pemilahan di sumber demi menekan beban fasilitas pengolahan akhir. “TPA kita rata-rata sudah berumur 17 tahun dengan sisa kapasitas yang terbatas. Tahun 2026 ditargetkan praktik open dumping dihentikan secara nasional. Karena itu, pengurangan dari sumber harus berjalan paralel agar beban di hilir tidak terus meningkat,” ujar Menteri Hanif. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gowa, Azhari Azis, menegaskan konsekuensi teknis dari kerja sama ini berada pada konsistensi suplai dan tata kelola di daerah. Pemerintah daerah berkewajiban mendistribusikan minimal 150 ton sampah per hari ke fasilitas pengolahan, sekaligus tetap memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan sampah dari sumber hingga pengangkutan. “Pemilahan harus dimulai dari rumah tangga. Sistem pengolahan akan jauh lebih efisien jika sampah yang masuk sudah terklasifikasi. Kami terus mendorong sosialisasi secara berkelanjutan agar kesadaran masyarakat meningkat,” jelasnya. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Bupati Maros, Andi Muetazim Mansyur, serta Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman sebagai bagian dari konsolidasi lintas daerah dalam mempercepat reformasi pengelolaan sampah berbasis sistem dan teknologi. (PS)

Scroll to Top