Daerah

Ruminews.id, Jakarta — Proyek pemasangan Sambungan Rumah (SR) PAM JAYA di wilayah Jakarta Utara yang dikerjakan PT menuai sorotan. Dugaan pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja sesuai standar K3 memperlihatkan persoalan yang lebih serius: apakah keselamatan benar-benar menjadi prioritas dalam proyek ini atau hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas?

ruminews.id, Jakarta— Anggota Komite I DPD RI dapil Sulawesi Barat, A. Ian Ali Baal Masdar, mengajak para kepala desa memperkuat sinergi menjelang Musyawarah Daerah (Musda) APDESI Sulawesi Barat. Ia menegaskan Musda bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan momentum strategis menyatukan visi dan menyerap aspirasi riil masyarakat desa. Sebagai ujung tombak pemerintahan, kepala desa dinilai paling memahami kondisi sosial-ekonomi dan pelayanan publik di wilayahnya. Modal sosial ini penting dikonsolidasikan agar pembangunan di Sulawesi Barat semakin tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Seruan ini sejalan dengan peran Komite I DPD RI dalam membidangi otonomi daerah dan pemerintahan desa, khususnya mengawal pelaksanaan UU Desa serta mengevaluasi regulasi tata kelola anggaran dan kewenangan desa. Aspirasi Musda APDESI Sulbar nantinya menjadi masukan berharga bagi DPD RI dalam mengawal kebijakan nasional di tingkat pusat. “APDESI harus jadi wadah perjuangan dan ruang bertukar gagasan. Kepentingan desa harus disampaikan secara terarah, baik ke daerah maupun pusat,” tegasnya. A. Ian berharap Musda ini melahirkan agenda konkret, seperti peningkatan kapasitas aparatur, pengelolaan anggaran yang transparan, pemberdayaan ekonomi warga, hingga penguatan pelayanan publik. Sinergi antara APDESI, pemerintah daerah, dan DPD RI menjadi kunci utama menciptakan tata kelola desa yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan.