Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Daerah

Daerah, Gowa, Politik

Husniah Talenrang Berbaur dengan Pedagang, Singgah di Pasar Usai Syukuran Kemenangan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Politik /

Ruminews.id – Bupati Terpilih Kabupaten Gowa, Husniah Talenrang, melakukan blusukan di Pasar Sentral Minasamaupa, Sungguminasa, pada Rabu pagi (14/1/2025). Dalam kunjungan tersebut, Husniah didampingi oleh suaminya, H. Khaerul Aco, dan Kepala Pasar Minasamaupa, H. Tunru. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gowa itu menyempatkan diri singgah di Pasar Minasamaupa usai menghadiri undangan syukuran tim pemenangannya, yang berlokasi tak jauh dari pasar. Blusukan ini tiba-tiba saja. Tadi saya menghadiri undangan syukuran kemenangan Hati Damai tak jauh dari sini. Pas mau pulang, tiba-tiba ingin jalan-jalan ke pasar, sekalian beli sayur untuk di rumah,” ujar Husniah sambil tersenyum. Kehadiran Husniah disambut hangat oleh para pedagang dan warga yang sedang berbelanja.“Semoga berkah dan laris jualannya, Bu nah,” ujar Husniah mendoakan para pedagang. Setelah itu, Husniah melanjutkan menyusuri area lapak pedagang. Kedatangannya di kawasan tersebut kembali disambut meriah oleh para pedagang yang antusias menyapa bupati terpilih mereka.

Daerah, Politik

Maros Berduka : Nurhasan Meninggal Dunia, Sosok Inspiratif Sulawesi Selatan.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Politik /

Ruminews.id – Berita duka datang dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nurhasan, seorang aktivis dan politisi terkemuka asal Sulawesi Selatan, yang akrab disapa Cacang, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Rabu (15/1/2025), pukul 08.10 WIB di Jakarta. Nurhasan, yang akrab disapa Cacang, adalah seorang aktivis dan politisi terkemuka asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beliau dikenal luas atas dedikasinya dalam dunia politik dan kontribusinya terhadap masyarakat setempat. Informasi lebih lanjut mengenai penyebab kematian dan rencana pemakaman Nurhasan belum tersedia saat ini. Pihak keluarga di Maros masih menunggu kedatangan jenazah dari Jakarta untuk disemayamkan di kampung halamannya. Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Maros, turut berduka cita atas kepergian para tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi daerah dan bangsa.

Daerah, Pemerintahan, Politik

Ketua DPRD Kota Makassar Terima Kunjungan Ketua PN Makassar

1 Komentar / Daerah, Pemerintahan, Politik /

ruminews.id- Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Negeri Makassar, I Wayan Gede Rumega, pada Selasa (14/1/2025) di ruang rapat pimpinan DPRD Kota Makassar. Pertemuan ini bertujuan mempererat hubungan kelembagaan guna mendukung sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara DPRD dan PN Makassar. Acara ini turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Dalam sambutannya, Supratman menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama lintas lembaga demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berharap kunjungan ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret antara kedua lembaga. Pertemuan berlangsung harmonis dan diakhiri dengan diskusi mengenai langkah strategis untuk memperkuat sinergitas. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi demi membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Makassar.

Daerah, Hukum, Kesehatan

Kasus Skincare Bermerkuri di Sulsel: HMI Badko Soroti Lambannya Penegakan Hukum

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Kesehatan /

ruminews.id- Tiga pengusaha Makassar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kosmetik bermerkuri sejak November 2024 hingga kini belum ditahan oleh pihak berwenang. Kondisi ini mendapat tanggapan serius dari Sekretaris Umum HMI Badko Sulsel, Ilham Darmawan, yang menilai lambannya proses penegakan hukum oleh Polda Sulsel dan Kejati Sulsel. “Polda Sulsel dan Kejati Sulsel kami nilai lamban dalam menangani kasus skincare bermasalah ini, terutama terhadap tiga tersangka yang sejak November 2024 belum juga ditahan. Belum lagi produk-produk lainnya yang diduga masih banyak beredar dan bermasalah, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya di Polda Sulsel,” ujar Ilham, yang akrab disapa Illang. Ia menambahkan bahwa praktik ilegal ini sangat meresahkan masyarakat Sulsel, mengingat para pelaku meraup keuntungan besar dengan mengorbankan kesehatan konsumen. “Mereka mendulang keuntungan besar dengan mencelakakan kesehatan para konsumennya. Bagi kami, ini adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus ditangani serius dan cepat oleh aparat penegak hukum,” tegasnya. Ilham juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar konsolidasi bersama kader HMI Badko Sulsel untuk merancang aksi terukur dan sistematis guna mendorong percepatan penegakan hukum. “Kami akan melakukan konsolidasi dengan teman-teman kader HMI Badko Sulsel dan menginisiasi gerakan-gerakan yang terukur dan sistematis dalam waktu dekat,” tutupnya. Ia menilai bahwa lemahnya supremasi hukum menjadi salah satu faktor utama kemunduran suatu negara. Hukum seharusnya menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, persoalan utama saat ini adalah aparat penegak hukum yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, ia mencurigai adanya indikasi aparat yang bermain-main dengan hukum. “Lemahnya penegakan hukum adalah ancaman serius bagi masa depan negara ini. Aparat seharusnya menegakkan hukum secara tegas dan transparan, bukan malah bermain-main dengan hukum demi kepentingan tertentu,” pungkasnya.

Daerah, Politik

Tanpa Sengketa, KPU Tetapkan 14 Paslon Kepala Daerah di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Politik /

Ruminews.id – Sebanyak 14 pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang memenangkan Pilkada 2024 resmi ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota. Penetapan dilakukan serentak pada Kamis (9/1/2025) dalam rapat pleno, setelah dipastikan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota KPU Sulsel, Ahmad Adiwijaya, menyampaikan bahwa seluruh proses pleno penetapan sudah selesai. “Semua sudah rampung, 14 daerah melakukan pleno penetapan paslon terpilih hari ini,” katanya. Adapun 14 daerah tersebut adalah: Gowa Husniah Talenrang-Darmawangsyah Muin: 225.429 suara Bantaeng Muhammad Fathul Fauzy Nurdin-Sahabuddin: 69.036 suara Sinjai Ratnawati Arif-Andi Mahyanto: 64.735 Suara Bone Andi Asman Sulaiman-Andi Akmal Pasluddin: 199.954 suara. Wajo Andi Rosman-dr Baso Rahmanuddin: 130.061 suara Soppeng Suwardi Haseng-Selle Ks Dalle: 80.266 suara Maros Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur: 121.892 suara Barru Andi Ina Kartika Sari-Abustan: 47.765 suara Sidrap Syaharuddin Alrif-Nurkanaah: 113.390 suara Enrekang Yusuf Ritangnga-Andi Tenri Liwang La Tinro: 75.638 suara Tana Toraja Zadrak Tombeg-Erianto Laso’ Paundanan: 83.076 Suara Luwu Patahuddin-Muhammad Dhevy Bijak: 97.775 suara Luwu Utara Abdullah Rahim-Jumail Mappile: 73.716 suara Luwu Timur Irwan Bachri Syam-Puspawati Husler: 88.748 Suara. Setelah penetapan, KPU akan segera mengirimkan hasil tersebut ke sekretariat DPRD kabupaten/kota masing-masing. “Paling lambat besok (10/1) hasilnya akan kami sampaikan untuk diusulkan sebagai paslon terpilih,” ujar Adiwijaya. Pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan Februari 2025. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024, pelantikan gubernur direncanakan pada 7 Februari, sementara pelantikan bupati dan wali kota pada 10 Februari. Namun, jadwal ini bisa berubah jika pemerintah menyesuaikan dengan proses sengketa Pilkada di MK. Dengan penetapan ini, 14 daerah di Sulsel telah menyelesaikan tahapan Pilkada tanpa kendala, dan kini tinggal menunggu proses pelantikan kepala daerah terpilih.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Abdul Hayat Gani Berpeluang Kembali Jadi Sekda Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik /

Ruminews.id – Setelah melewati proses hukum yang panjang, Mahkamah Agung (MA) resmi menolak kasasi yang diajukan Presiden Joko Widodo terkait perkara pemberhentian Abdul Hayat Gani dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan putusan ini, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan Abdul Hayat Gani kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Langkah hukum ini bermula dari pencopotan Abdul Hayat Gani oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. PTUN Jakarta sebelumnya memutuskan bahwa tindakan tersebut tidak sah dan memerintahkan pemerintah untuk merehabilitasi posisi Abdul Hayat Gani sebagai Sekda Sulsel, serta memulihkan harkat dan martabatnya. Kuasa hukum Abdul Hayat Gani, Saiful Syahrir, menyatakan pihaknya menyambut baik kabar yang beredar bahwa Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara telah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menindaklanjuti putusan PTUN. Saiful menegaskan bahwa rehabilitasi jabatan kliennya kini merupakan kewajiban yang harus segera dilaksanakan pemerintah. “Kami optimis dan berharap pemerintah segera melaksanakan putusan ini. Dengan inkrahnya perkara ini, hak-hak klien kami harus dipulihkan, termasuk kedudukannya sebagai Sekda Sulsel,” ujar Saiful saat diwawancarai. Meski demikian, hingga saat ini pihak Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufri, belum memberikan tanggapan terkait informasi tersebut. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk mengakhiri polemik ini. Diketahui, keputusan ini ditandai dengan terbitnya SK Presiden RI nomor 142/TPA tahun 2022 yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi jabatan Abdul Hayat Gani. Perhatian kini tertuju pada Mendagri dan BKN yang diharapkan segera mengambil langkah sesuai instruksi Presiden RI. Dengan adanya putusan ini, diharapkan penyelesaian kasus yang sempat menimbulkan ketegangan di lingkungan pemerintahan Sulawesi Selatan dapat segera dituntaskan demi menjaga stabilitas birokrasi di daerah tersebut.

Daerah, Pemerintahan

Gaji ASN Dibayar Tanggal 1, TPP Tetap Tanggal 5: Penjelasan dari Pj Gubernur

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemerintahan /

Ruminews.id – Prof Fadjry Djufry memberikan pengarahan secara langsung kepada seluruh pejabat Eselon II, III, dan IV, pejabat fungsional, serta ASN dan Non ASN Lingkup Pemprov Sulsel, pada Apel Pagi yang dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 9 Januari 2025. Ini merupakan apel pagi perdana pasca pelantikan Prof Fadjry Djufry sebagai Penjabat Gubernur Sulsel. Dalam arahannya, ia mengajak seluruh OPD dan jajaran di Lingkup Pemprov Sulsel untuk semangat bekerja, dan bekerja cerdas untuk mendukung penuh program nasional. Apalagi, mengawali tahun 2025 ini. “Saya berharap Bapak Ibu bisa lebih semangat untuk memulai awal tahun 2025 ini dengan kerja-kerja cerdas,” ujar Prof Fadjry Djufry dalam arahannya. Ia mengungkapkan, sejumlah program nasional membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Seperti pengendalian stunting, inflasi, gizi buruk, pendidikan, kesehatan, termasuk bagaimana menyukseskan program makan bergizi gratis. “Tentunya, untuk menyukseskan program makan bergizi gratis tersebut harus dipastikan dulu bagaimana ketersediaan pangan berdasarkan kebutuhan seluruh sekolah se-Sulsel,” ungkapnya. “Ini juga program nasional yang harus kita dukung sama-sama, khususnya terkait dengan kesediaan pangan. Ini menjadi bagian-bagian program strategis yang harus jadi perhatian,” sambungnya. Prof Fadjry Djufry mengaku, kehadiran dirinya sebagai Pj Gubernur Sulsel betul-betul sebagai bentuk pengabdian diri terhadap kampung halamannya. Untuk itu, ia mengajak seluruh ASN dan Non ASN lingkup Pemprov Sulsel memulai dari hal-hal yang paling kecil untuk mewujudkan sesuatu yang besar. “Jadi mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu, karena tidak mungkin hal-hal yang besar kita capai kalau hal-hal kecil kita tidak lakukan. Mulai dari masuk kantor tepat waktu, menjaga kebersihan ruangan, kalau kita lakukan hal-hal yang kecil, pasti hal-hal yang besar bisa kita lakukan. Jangan berharap bisa menyelesaikan yang besar, kalau yang kecil saja tidak bisa diselesaikan,” pesannya. Prof Fadjry Djufry menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang hadir dalam upacara sekaligus pengarahan di hari kedua ia menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel. “Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya berbangga, kehadiran Bapak Ibu sekalian ini adalah bagian dari menyemangati saya untuk bekerja lebih keras dan lebih semangat lagi,” tutupnya. Satu hal yang menjadi penekanan Pj Gubernur adalah bahwa kebaikan kebaikan yang ditinggalkan Prof Zudan Arif Fakrulloh harus dilanjutkan. “Termasuk gaji wajib dibayarkan haknya ASN. Setiap tanggal 1 tetap harus terima gaji. Dan tanggal 5 tetap terima TPP atau tunjangan,” tegas Prof Fadjry Djufry diiringi tepuk tangan ASN yang hadir di lapangan tersebut.(*)

Daerah, Pendidikan

Program Makan Siang Gratis, Badko HMI Sulsel: Di Perlukan Komitmen Pemerintah Daerah Agar Terciptanya Akselerasi Ekonomi Serta Pemberdayaan Para UMKM di Sulsel

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pendidikan /

Ruminews.id – Makan bergizi gratis adalah salah satu program dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program makan bergizi gratis dengan total alokasi anggaran sebesar 71 triliun ini telah dimulai serentak pada tanggal 6 januari ini menyasar anak sekolah serta ibu hamil di seluruh Indonesia dengan total penerima manfaat dari program tersebut adalah sekitar 82 juta orang. Umumnya, program ini berorientasi pada peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan bantuan dan rentan secara kapasitas ekonomi . Namun disisi lain, ini juga dapat memberikan peluang yang sangat signifikan untuk peningkatan akselerasi ekonomi bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di daerah. Hal senada juga diungkapkan oleh Akbar haruna, selaku ketua bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Badko HMI Sulsel, yang menerangkan bahwa program makan siang bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah ini haruslah dikaitkan dengan program-program produktif lainnya. Seperti misalnya program yang bermuara pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM. Menurut Akbar, dengan melibatkan langsung UMKM yang ada di daerah kedalaman program tersebut, maka pemerintah telah melakukan satu langkah efisiensi dan efektivitas program yang signifikan. Pasalnya dengan gelontoran anggaran sekitar 71 triliun tersebut, program ini tidak hanya membuat para pelajar Indonesia tumbuh sehat, tetapi juga ada jaminan peningkatan kualitas kesejahteraan bagi masyarakat melalui taraf kemampuan ekonomi yang baik. “Program MBG ini ibarat dua sisi mata pisau keadilan. Selain mencanangkan generasi emas bangsa dengan asupan gizi yang terpenuhi, juga membuka ruang untuk akselerasi ekonomi yang produktif untuk para pelaku usaha kecil di daerah-daerah”, ungkap Akbar. Akbar juga menambahkan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya untuk skala provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan program strategis ini dengan optimal. Sehingga menjadi hal yang sangat krusial untuk mengawasi serta mengawal komitmen pemerintah daerah dalam prosesi pelaksanaan program. Ini juga sebagai upaya progresif untuk mengindahkan instruksi presiden terkait keterlibatan UMKM sebagai prioritas utama dalam program MBG ini, khususnya di Sulawesi selatan. Oleh karna itu, melalui bidang pariwisata dan Ekonomi kreatif, Badko HMI Sulsel telah berkomitmen penuh dan akan proaktif untuk mendorong pemerintah daerah dalam menjalankan instruksi presiden tersebut. “Saya pikir investigasi nyata terkait komitmen pemerintah daerah Sulawesi selatan dan barat untuk mendorong kemajuan usaha kecil mikro melalui afiliasi program MBG penting untuk kita lakukan. Disinilah peran Badko HMI Sulsel diejawantahkan”, tegas Akbar.

Daerah, Hukum, Kriminal

Tindak Lanjut Kasus Pembunuhan Pengacara Rudi S Gani di Kabupaten Bone, Polisi Ungkap Beberapa Fakta Baru.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Kriminal /

Ruminews.id-  Kasus pengacara Rudi S Gani yang tewas ditembak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan telah ditindaklanjuti secara mendalam. Hj. Maryam istri korban telah memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik kepolisian di dampingi para penasehat hukum korban yang berasal dari pengurus DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Makassar. Hj. Maryam istri Korban Didampingi oleh Kuasa Hukumnya. Istri korban tersebut dimintai keterangan bersama 3 saksi yang kemudian diarahkan menuju ruangan penyidik untuk pemeriksaan sesuai jadwal pemeriksaan di Mapolda sulsel. (6/1/2025). Kami adalah bagian dari 146 kuasa hukum yang ditunjuk oleh Ibu Hj Maryam, istri almarhum Rudi S Gani,” ujar Ketua Pusat Bantuan Hukum Peradi Makassar, Abdul Gafur. Gafur mengatakan pihaknya turut membawa sejumlah bukti terkait kasus tersebut. Namun pihaknya tidak merinci barang bukti yang dimaksud. “Kita akan memberikan keterangan menyerahkan beberapa bukti yang kami gali ke keluarga korban, dan juga nantinya ada tiga saksi melihat dan turut hadir,” tuturnya. Tiga saksi lainnya adalah buruh bangunan yang berada di lokasi kejadian. Ketiga buruh tersebut diketahui sedang memperbaiki rumah korban saat penembakan terjadi. Ucapnya. Tempat kejadian perkaranya adalah rumah yang belum selesai sementara diperbaiki. Rencananya itu acara masuk rumah untuk dimanfaatkan menjadi kantor oleh korban,” sambung Gafur. “Saksi sudah ada 18 dimintai keterangan. Termasuk saksi tambahan hari ini dan istri korban,” ujar Kapolres Bone AKBP Erwin Syah kepada wartawan, Senin (6/1/2025). Pihaknya juga mengamankan 18 senapan angin milik warga di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) penembakan. Senjata itu kini diperiksa Labfor Polda Sulsel.” Sudah ada 11 pucuk senapan angin yang diamankan dari beberapa warga masyarakat yang ada di sana. Senapan itu akan kita kaji secara labfor,” tuturnya.

Daerah, Ekonomi, Makassar

Sistem Coretax Meresahkan Para Pelaku Usaha di Kota Makassar.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Makassar /

ruminews.id- Sistem Coretax Belum genap sepekan diterapkan, telah menuai banyak keluhan dari para wajib pajak di kota makassar yang kesulitan mengakses. Kebijakan mengenai sistem Coretax tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang ditetapkan Sri Mulyani Indrawati pada 14 Oktober 2024. Namun dalam pelaksanaannya, banyak wajib pajak yang kesulitan mengakses sistem tersebut. Salah satunya adalah Faisal seorang Pelaku usaha yang ditemui langsung oleh ruminews di kantor KPP Pratama Makassar selatan. Ia menemukan kesulitan dalam pembuatan faktur pajak di layanan Coretax DJP. Sementara itu ditemui juga salah satu Pelaku usaha yang akan membuat NPWP Badan mengalami kesulitan dalam pembuatannya, Arman menilai layanan Coretax DJP ini belum siap untuk dipakai masyarakat. Sangat di sayangkan DJP meluncurkan sistem yang belum sempurna. Ucapnya. Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar terus mengakses sistem Coretax. Dengan begitu, pihaknya mengetahui kinerja sistem yang baru diluncurkan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. kata Suryo dalam acara Konferensi Pers di APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2024).

Scroll to Top