Fikri Haikal, Author at ruminews

Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

GAM Tantang Kajati Sulsel Baru Bongkar Kasus Korupsi yang Menggantung

Tinggalkan Komentar / Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Makassar, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jum’at (8/5/2026). Dalam Aksinya, Mahasiswa memblokade ruas jalan, bakar ban sambil membentangkan spanduk putih bertuliskan “,KAJATI SULSEL BARU HARUS BERANI MENGUNGKAP KASUS KORUPSI YANG MANDEK” dan menyuarakan sejumlah tuntutan di antaranya: Mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera menuntaskan seluruh perkara dugaan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan. Mendorong Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk melakukan supervisi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Bulukumba. Sebelumnya, diketahui sejumlah perkara dugaan korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini masih menggantung tanpa kepastian hukum yang jelas. Beberapa di antaranya yakni dugaan korupsi pengadaan Bibit Nanas T.A 2024, dugaan korupsi proyek Smart Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dan dugaan korupsi pembangunan Pasar Sentral Bulukumba. Massa demonstran menggelar aksi sebagai bentuk pengawalan terhadap proses penegakan hukum atas berbagai dugaan kasus korupsi yang hingga kini terkesan mandek di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, Jenderal Lapangan, Teja, menegaskan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan yang baru harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam menuntaskan berbagai perkara korupsi yang selama ini terkesan mandek. “Kajati Sulsel yang baru (Dr. Sila Haholongan, S.H) harus menjadi titik balik, kepemimpinan ini dituntut menghadirkan terobosan nyata dalam penegakan hukum. Ketegasan dan keberanian dalam menuntaskan kasus-kasus besar yang selama ini mandek menjadi harapan publik,” Tegasnya. Ia juga menekankan bahwa independensi merupakan kunci utama dalam penanganan perkara korupsi. “Selain itu, penting bagi Kajati Sulsel yang baru untuk memastikan tidak ada intervensi dalam setiap proses penegakan hukum,” lanjut Teja. Di waktu yang sama, Panglima Besar GAM (Fajar Wasis) turut menyoroti dugaan korupsi pengadaan bibit nanas yang disebut menggunakan skema anggaran parsial. “Seharusnya DPRD Provinsi periode sebelumnya, memahami secara komprehensif bahwa skema anggaran parsial hanya dapat diterapkan dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak, seperti keadaan darurat, konflik sosial atau krisis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa,” Jelasnya. Lebih lanjut, Panglima GAM juga mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera menuntaskan dugaan kasus korupsi proyek Smart Library pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel. “Dugaan mark-up dalam pengadaan perpustakaan digital di Dinas Pendidikan Sulsel telah menjadi atensi Kejaksaan Agung untuk dituntaskan oleh Kejati Sulsel. Namun hingga kini, perkembangan penanganan perkara belum menunjukkan kemajuan, sehingga kami secara kelembagaan menilai lambannya penyelidikan akan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Satya Adhi Wicaksana,” Tutupnya. Sementara itu, Kasipenkum Kejati Sulsel (Soetarmi, S. H) menemui massa aksi dan menyampaikan bahwa perkara dugaan korupsi bibit nanas serta proyek Smart Library Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah dalam tahap penyidikan secara penuh dengan mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian. Sementara itu, terkait dugaan korupsi proyek Pasar Sentral di Bulukumba, pihak Kejati Sulsel masih melakukan pemeriksaan keterangan ahli karena perkara tersebut membutuhkan pendapat teknis dari ahli insinyur.

Makassar, Nasional

DPW PERJOSI Sulsel Kini Definitif, Jadi Tonggak Baru Perjuangan Pers yang Profesional dan Bermartabat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – Sebuah langkah besar dalam perjalanan dunia jurnalistik di Sulawesi Selatan resmi dimulai. Di tengah semangat persatuan, kekeluargaan, dan cita-cita bersama untuk menghadirkan organisasi wartawan yang profesional serta bermartabat, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERJOSI Sulawesi Selatan resmi terbentuk melalui rapat musyawarah yang berlangsung di Warkop Bunda, Jalan Aroepala, Makassar, Sabtu (11/4/2026). Momentum tersebut bukan hanya sekadar agenda pembentukan organisasi biasa, melainkan menjadi titik awal lahirnya sebuah wadah perjuangan bagi insan pers yang memiliki visi besar dalam memperkuat solidaritas wartawan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia jurnalistik, serta menjaga marwah profesi wartawan di tengah derasnya tantangan era digital dan perkembangan informasi yang semakin kompleks. Rapat pembentukan dipimpin langsung oleh Muh Ali Sakti, A.Md., C.LA-D selaku pimpinan rapat dan didampingi Alif Daisuri, SM sebagai notulen. Suasana rapat berlangsung hangat, penuh semangat kebersamaan, dan sarat akan rasa persaudaraan. Setiap peserta yang hadir menyampaikan pandangan, gagasan, dan harapan besar agar organisasi ini mampu menjadi rumah besar bagi para wartawan yang menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik. Melalui musyawarah dan mufakat, forum secara resmi menetapkan susunan kepengurusan DPW PERJOSI Sulawesi Selatan periode awal sebagai berikut: Sementara itu, posisi Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan masih dalam tahap pengusulan dan akan dibahas lebih lanjut dalam agenda organisasi berikutnya. Dalam hasil rekomendasi rapat, seluruh pengurus dan peserta menegaskan komitmen untuk memperkuat konsolidasi internal organisasi, menyusun program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, memperluas jaringan kerja sama lintas sektor, serta memperjuangkan perlindungan dan advokasi terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Pembentukan DPW PERJOSI Sulawesi Selatan menjadi simbol harapan baru bagi insan pers di daerah. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia jurnalistik saat ini, kehadiran organisasi ini diharapkan mampu menjadi kekuatan moral sekaligus ruang perjuangan bersama untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. Ketua terpilih, Muh Ali Sakti, A.Md., C.LA-D, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa organisasi ini lahir dari semangat persaudaraan dan kepedulian terhadap masa depan profesi wartawan. Menurutnya, wartawan bukan hanya penyampai informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga kebenaran, mengawal demokrasi, dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat. “PERJOSI harus menjadi organisasi yang hadir bukan hanya dalam nama, tetapi benar-benar mampu memberi manfaat nyata bagi anggota, masyarakat, dan dunia jurnalistik secara luas. Kita ingin membangun organisasi yang solid, profesional, serta menjunjung tinggi etika dan integritas,” ungkapnya penuh semangat. Hal senada juga disampaikan sejumlah peserta rapat yang berharap DPW PERJOSI Sulawesi Selatan dapat menjadi wadah pemersatu wartawan lintas media tanpa membedakan latar belakang. Kebersamaan yang terjalin dalam rapat tersebut mencerminkan semangat bahwa kekuatan organisasi lahir dari persatuan, saling menghargai, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Tidak hanya berfokus pada pengembangan organisasi, DPW PERJOSI Sulsel juga diharapkan mampu melahirkan program-program nyata yang menyentuh kebutuhan wartawan, mulai dari peningkatan kapasitas jurnalistik, pendidikan dan pelatihan, perlindungan hukum, hingga peningkatan kesejahteraan insan pers. Lebih dari itu, organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dalam membangun komunikasi publik yang sehat, transparan, dan berimbang. Suasana haru dan penuh optimisme terasa saat rapat ditutup. Setiap peserta menyadari bahwa perjalanan organisasi ke depan tentu tidak mudah. Namun dengan semangat kebersamaan, kekompakan, dan niat tulus untuk membangun dunia pers yang lebih baik, DPW PERJOSI Sulawesi Selatan diyakini mampu menjadi organisasi yang kuat dan memberi kontribusi nyata bagi kemajuan jurnalistik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Terbentuknya DPW PERJOSI Sulawesi Selatan hari ini bukan sekadar lahirnya sebuah kepengurusan baru. Lebih dari itu, ini adalah awal dari sebuah perjuangan, tentang bagaimana wartawan saling menguatkan, menjaga marwah profesi, dan terus berdiri di garis depan demi menghadirkan informasi yang benar, berimbang, dan mencerdaskan masyarakat.

Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Sedimentasi Aktifitas Industri PT.ANTAM Cemari Pesisir Teluk Buli: APMP-Malut desak Stop PSN Pabrik Baterei Di Halmahera Timur.

Tinggalkan Komentar / Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, JAKARTA- Sungai Kukuba dan pesisir Di sekitar Teluk Buli Halmahera Timur, Maluku Utara kembali tercemar berat sedimentasi akibat aktifitas Pertambangan PT.Feni Haltim yang merupakan Anak perusahaan PT.ANTAM Tbk. Kerusakan ekosistem di Perairan Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali menampar pembuat Kebijakan di Maluku Utara dan Jakarta,bagaimana aktifitas Proyek Strategis Nasional Yang di resmikan Presiden Prabowo Subianto Dalam Agenda groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Halmahera Timur, bersamaan dengan Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada, Minggu (29/6/2025). Hal ini menggambarkan bagaimana ambisi PSN Hilirisasi di Halmahera Timur Hanya meninggalkan Kerusakan Ekologi yang masif dan kontradiksi dengan Narasi Elit di daerah. Kondisi pesisir Teluk Buli yang berubah keruh pekat akibat sedimentasi lumpur yang berasal dari aliran Sungai Kukuba, kini sudah di ambang batas yang tidak bisa di tolelir sama sekali. Pantauan Masyarakat Desa Buli asal dan Wayafly serta dokumentasi warga yang beredar luas di media sosial memperlihatkan perubahan warna air laut yang drastis. Nelayan dan masyarakat pesisir di teluk Buli mengaku mulai merasakan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan lingkungan hidup mereka hal ini karna bukan yang pertama kali pencemaran lingkungan ini terjadi. Pengurus APMP-Malut Jabodetabek, Ilham A Radjaman, mengecam dengan keras lemahnya pengawasan aktivitas pertambangan di Halmahera Timur. Ia mendesak Menghentikan Seluruh Aktivitas Proyek Strategis Nasional Di Teluk Buli. Serta meminta pertanggungjawaban penuh oleh PT.ANTAM,bukan berhenti sampai pada Pemulihan Lingkungan,Tapi harus ada kompensasi ke Masyarakat Baik Itu Nelayan Maupun Masyarakat Pesisir yang terdampak. Ilham juga membantah Pernyataan Manajemen PT.Feni Haltim soal klarifikasi di media yang mengklaim bahwa perubahan kondisi perairan diduga dipengaruhi faktor alam, terutama tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. “Kerusakan Pesisir Teluk Buli dan Sungai Kukuba bukan persoalan biasa. Ini dampak dari Aktivitas Perusahaan yang tidak mematuhi Tata kelola Pertambangan yang baik serta Etika Lingkungan(Enviromental Etik). Pernyataan Manajemen PT. Feni adalah upaya memutar balikan fakta di lapangan. Ini adalah bentuk kejahatan sistematis yang di lakukan perusahaan.jangan lagi masyarakat di Bodohi dengan narasi sesat seperti itu,” tegas Ilham. Menurutnya, perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar aliran Sungai Kukuba Sedang mengerjakan Infrastruktur Pabrik Baterei yang kemudian berada di bawah Pengawasan PT.ANTAM Karena itu, APMP- Malut meminta Presiden Prabowo segera mengambil langkah tegas dan upaya Evaluasi Menyeluruh terhadap Dampak PSN di Halmahera. Selain mendesak Mengentikan Proyek Strategis Nasional, Ilham juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi total terhadap izin operasi perusahaan tambang di kawasan tersebut. Mereka Juga turut mendesak penghentian sementara seluruh aktivitas pertambangan anak perusahaan PT.ANTAM. bukan hanya PT.Feni Haltim tapi yang menjadi sorotan berapa tahun terakhir Seperti PT. Nusa Karya Arindo dan PT.Sumber Daya Arindo yang diduga punya kontribusi terhadap penyerobotan Hutan Lindung dan pencemaran perairan Teluk Buli. “Dampak Eksploitasi Pertambangan Di Maluku Utara Sudah bukan rahasia umum lagi, Mereka,hanya meninggalkan Kerusakan Lingkungan yang masif, Eksploitasi Perusahaan Rakus Tanah yang di banggakan Jakarta ini menguntungkan pemilik modal dan segelintir elit baik itu di Daerah Maupun di Jakarta. Sementara masyarakat lokal Di Halmahera dijadikan korban dari kerakusan Korparasi dan Negara,” lanjut Ilham. Sebagai bentuk Kontrol Sosial Mahasiswa Malut di Jakarta, APMP- Malut Akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa di Jakarta baik itu di kantor pusat PT.ANTAM,Kementerian ESDM dan Istana Negara di Jakarta. “Bagi APMP-MALUT Menghentikan Proyek Strategis Nasional Adalah suatu Keharusan ketika dampak Pembangunan Merugikan Lingkungan Dan Masyarakat Adat tinggal menunggu waktu kita akan mewarisi kehancuran Ekologis ke Generasi Orang Halmahera.”

Bone, Nasional, Pemuda, Politik

Kongres KEPMI BONE Disorot: Transparansi Pendaftaran Bakal Calon Dipertanyakan

Tinggalkan Komentar / Bone, Nasional, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Dinamika menjelang pelaksanaan Kongres KEPMI mulai memanas. Sejumlah kader menyoroti adanya dugaan intervensi dari segelintir pihak yang disebut memiliki kepentingan tertentu dalam proses kongres tersebut. Isu ini berkembang di tengah harapan agar forum tertinggi organisasi itu tetap menjadi ruang demokratis yang bebas dari kepentingan pragmatis. Rusli, salah satu kader KEPMI, menilai potensi “penunggangan” dapat mencederai independensi organisasi jika tidak segera direspons secara terbuka dan akuntabel. “Kongres harus steril dari kepentingan sempit. Ini forum kader, bukan arena tarik-menarik kepentingan oleh pihak tertentu. Transparansi panitia juga perlu dipertanyakan, khususnya terkait proses pendaftaran bakal calon yang dinilai tidak terbuka sejak tahapan awal, proses pengambilan formulir, hingga batas pengembalian formulir yang informasinya tidak tersampaikan secara jelas ke seluruh DPC dan DPK,” ujar Rusli. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari panitia maupun steering committee terkait tudingan tersebut. Sejumlah kader meminta agar persoalan ini segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di internal organisasi. Di sisi lain, panitia kongres diharapkan mampu memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, mulai dari verifikasi peserta, mekanisme sidang, hingga proses pengambilan keputusan. Transparansi tahapan pencalonan dinilai menjadi hal mendasar untuk menjaga legitimasi hasil kongres dan kepercayaan kader terhadap proses demokrasi organisasi. Pengamat organisasi kemahasiswaan menilai, kritik yang muncul merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi internal. Namun, ia juga mengingatkan agar setiap tudingan disampaikan berdasarkan fakta dan melalui mekanisme organisasi yang tepat. “Kontrol itu penting, tetapi harus berbasis data agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap organisasi,” ujarnya. Sejumlah kader juga mendorong dibukanya ruang kritik yang sehat serta penguatan sistem pengawasan internal. Dengan demikian, seluruh kader memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam menentukan arah organisasi ke depan. Kongres KEPMI BONE diharapkan tetap menjadi momentum konsolidasi, bukan justru memunculkan polarisasi. Prinsip demokrasi, independensi, dan kepentingan kolektif anggota menjadi kunci agar organisasi tetap berada di jalur yang semestinya.

Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Lawan Manipulasi Digital, Mahasiswa Ilmu Komunikasi 23 UINAM Gelar Workshop Literasi Media di SMAN 8 Gowa

Tinggalkan Komentar / Gowa, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi / Fikri Haikal

ruminews.id, GOWA – Arus informasi digital yang kian tidak terbendung membawa tantangan besar bagi generasi muda dalam membedakan antara realitas dan narasi buatan. Menanggapi fenomena tersebut, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menggelar sebuah workshop edukatif di SMA Negeri 8 Gowa pada Jumat, 08 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Navigasi di Era Post-Truth: Seni Membedakan Fakta dan Manipulasi Digital” ini hadir sebagai langkah konkret dalam membekali siswa dengan kecerdasan literasi media yang mumpuni. Suasana penuh antusiasme menyelimuti ruangan saat acara dimulai, menandai dimulainya kolaborasi strategis antara akademisi dan institusi pendidikan menengah. Dalam sesi pembukaan, Bapak Naing selaku perwakilan guru SMA Negeri 8 Gowa menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada rombongan mahasiswa yang hadir. Beliau menekankan bahwa kehadiran mahasiswa Ilmu Komunikasi di sekolah mereka membawa manfaat besar bagi para siswa, terutama dalam memahami cara membedah informasi yang beredar luas di berbagai platform digital saat ini agar tidak terjebak dalam kesesatan informasi. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Suryani Musi, Dosen Pengampu mata kuliah Teknik Presentasi dan Negosiasi, yang juga hadir untuk membuka kegiatan secara resmi. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya pemahaman praksis yang mampu menyatukan antara teori akademik yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan realitas tantangan yang ada di lapangan. Menurutnya, sinergi ini sangat dibutuhkan agar para siswa memiliki landasan berpikir yang kuat dalam menghadapi distorsi informasi yang menjadi ciri khas dari era post-truth. Sesi materi pertama menghadirkan Ibu Dea Audia Elsaid, M.Ikom yang membawakan materi mengenai “Navigasi di Era Post-Truth”. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bagaimana struktur informasi di dunia maya telah berubah, di mana batas antara kebenaran dan opini seringkali menjadi kabur akibat algoritma media sosial. Beliau membekali para siswa dengan strategi navigasi mental agar tetap kritis dalam menyerap informasi dan tidak mudah terbawa oleh arus sentimen yang sengaja diciptakan untuk mengaburkan fakta objektif di ruang siber. Memasuki sesi kedua, Ibu Suryani Musi, S.Ikom hadir sebagai pemateri yang membawakan tema menarik berjudul “Kamu Boleh Viral, Tapi Harus Benar”. Melalui pendekatan yang praktis dan relevan dengan tren masa kini, beliau menekankan bahwa popularitas di dunia digital tidak boleh mengabaikan etika dan kebenaran data. Siswa diajak untuk memahami bahwa menjadi kreatif dan viral adalah hal positif, namun integritas tetap menjadi landasan utama agar konten yang dihasilkan tidak menjadi sumber disinformasi bagi masyarakat luas. Kegiatan workshop ini tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, namun juga diisi dengan diskusi interaktif yang melibatkan para siswa SMA Negeri 8 Gowa secara aktif. Para peserta tampak antusias dalam sesi tanya jawab, mencoba mendalami cara menjaga kejujuran konten di tengah kompetisi perhatian di media sosial. Interaksi ini menciptakan ruang belajar yang dinamis, di mana teori komunikasi diuji langsung melalui contoh-contoh kasus nyata yang sering dialami oleh para siswa dalam keseharian mereka berinteraksi di dunia digital. Workshop kolaboratif ini ditutup dengan harapan besar bahwa literasi digital akan menjadi fondasi kuat bagi siswa dalam menjaga kemurnian informasi di masa depan. Melalui sinergi antara akademisi FDK UINAM dan pihak sekolah, diharapkan lahir generasi baru yang tidak hanya mengejar eksistensi digital, tetapi juga mampu menjadi penjaga kebenaran di tengah badai manipulasi. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan komunikasi yang berbasis pada realitas lapangan sangat krusial dalam menciptakan masyarakat digital yang cerdas dan berintegritas.

Uncategorized

Sitti Husniah Talenrang Naik Kelas, Resmi Jadi Wasekjen DPP PAN

Tinggalkan Komentar / Uncategorized / Fikri Haikal

ruminews.id, Makassar – Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan, Sitti Husniah Talenrang, resmi mendapat amanah baru di tingkat nasional. Ia dipercaya menempati posisi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN setelah namanya masuk dalam perubahan struktur kepengurusan partai periode 2024–2029. Penunjukan tersebut tertuang dalam dokumen perubahan kepengurusan DPW PAN Sulsel yang beredar dan dikonfirmasi oleh internal partai. Dalam penugasan itu, Husniah disebut akan difokuskan membantu penguatan kerja organisasi PAN di wilayah Kawasan Timur Indonesia. DPP PAN menilai Husniah menunjukkan capaian positif selama memimpin DPW PAN Sulsel. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring internal partai, ia dianggap berhasil menjaga konsolidasi organisasi serta memperkuat struktur kepengurusan di daerah. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa kinerja Husniah selama memimpin PAN Sulsel dinilai berjalan baik, khususnya dalam mempererat soliditas kader dan pelaksanaan agenda organisasi partai di tingkat wilayah. Atas dasar itu, DPP PAN kemudian memberikan kepercayaan kepada Husniah untuk bergabung dalam jajaran pengurus pusat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Penempatan itu disebut sebagai langkah strategis guna mendukung pelaksanaan program partai, terutama di kawasan Indonesia Timur. Perubahan struktur kepengurusan DPW PAN Sulsel juga dikaitkan dengan aturan internal partai mengenai larangan rangkap jabatan bagi pengurus. Ketentuan tersebut tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga PAN dan menjadi salah satu pertimbangan dilakukannya pergantian kepemimpinan di tingkat wilayah. Sebelumnya, kepengurusan DPW PAN Sulsel periode 2024–2029 disahkan melalui surat keputusan bernomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/072/VIII/2025 tertanggal 27 Agustus 2025. Untuk mengisi kekosongan posisi ketua wilayah, DPP PAN menunjuk Ashabul Kahfi Djamal sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN Sulsel. Penyerahan surat tugas dilakukan langsung oleh Viva Yoga Mauladi di Jakarta pada Rabu malam, 7 Mei 2026. Dalam kesempatan itu turut hadir Sekretaris DPW PAN Sulsel Chaidir Syam serta anggota DPR RI Farah Puteri Nahlia. Kabar mengenai naiknya Husniah ke jajaran pengurus pusat PAN sendiri telah ramai diperbincangkan di media sosial sebelum akhirnya dibenarkan oleh pihak DPP PAN.

Nasional, Pemerintahan, Peternakan, Politik

Stock Beras Melimpah, Kawendra Pastikan Cadangan Pangan Aman Di Lumajang.

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Peternakan, Politik / Fikri Haikal

‎ruminews.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, meninjau langsung gudang Perum Bulog di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (4/5/2026), untuk memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras, tetap aman serta menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Kawendra didampingi Kepala Gudang Bulog setempat guna melihat langsung kondisi penyimpanan, kapasitas gudang, hingga distribusi beras hasil serapan petani lokal. Berdasarkan hasil peninjauan, Kawendra menyebut stok beras yang tersimpan berada dalam kondisi melimpah. Ia menilai hal ini menjadi indikator penting bahwa cadangan pangan nasional, khususnya di wilayah Jawa Timur, tetap terjaga dengan baik dalam menghadapi berbagai momentum kebutuhan masyarakat. ‎“Ini stoknya luar biasa. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur karena stok melimpah dan kita pastikan dalam momentum apa pun tidak akan pernah kekurangan beras,” ujar Kawendra. Selain memastikan kecukupan cadangan, Kawendra juga menyoroti tingginya penyerapan hasil panen petani oleh Bulog. Menurutnya, optimalnya serapan gabah menjadi sinyal positif karena produksi petani mendapat kepastian pembelian sekaligus menjaga perputaran ekonomi di sektor pertanian daerah. ‎Bahkan, lanjutnya, tingginya volume serapan membuat kapasitas gudang Bulog tidak lagi mencukupi sehingga perlu penambahan ruang simpan melalui penyewaan gudang tambahan. “Seluruh hasil panen petani terserap. Bahkan karena stok sangat banyak, Bulog sampai harus menyewa gudang tambahan,” ungkapnya. ‎Kawendra menegaskan, kondisi stok yang aman serta tingginya serapan panen menunjukkan bahwa agenda swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata di berbagai daerah sentra produksi. Legislator Gerindra itu menilai capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, sekaligus membuka jalan menuju kemandirian di sektor strategis lainnya. “Artinya, swasembada beras itu nyata. Program Pak Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan pangan, bahkan ke depan menuju swasembada energi, sangat mungkin tercapai,” pungkasnya.

Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Soppeng

Antrean Membludak di RSUD Latemmamala Soppeng. Pasien Duduk di Lantai Tunggu Pelayanan

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Pemerintahan, Soppeng / Fikri Haikal

ruminews.id, Soppeng – Suasana pelayanan di RSUD Latemmamala Soppeng dikeluhkan sejumlah pasien akibat antrean panjang yang terjadi di area pendaftaran dan pelayanan loket, Kamis (7/5/2026). Berdasarkan pantauan dan keluhan warga, dari enam loket yang tersedia di bagian Loket B, hanya dua loket yang aktif melayani pasien. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan berjalan lambat hingga antrean menumpuk sejak pagi hari. Akibat membludaknya antrean, sejumlah pasien dan pengunjung bahkan terlihat harus duduk di lantai sambil menunggu giliran pemeriksaan maupun proses administrasi. Salah satu pasien bernama Supardi warga Soppeng, mengaku kecewa dengan kondisi pelayanan rumah sakit yang dinilainya belum maksimal. Ia menyoroti minimnya ruang tunggu serta kurang optimalnya pelayanan loket yang membuat pasien harus berdesakan. “Loket yang dibuka cuma dua, padahal yang tersedia ada enam. Jadi antrean panjang sekali, banyak pasien sampai duduk di lantai karena tempat duduk tidak cukup,” keluh Supardi. Tak hanya itu, pasien juga mengeluhkan sistem pengeras suara atau sound system yang digunakan di area pelayanan dinilai terlalu kecil, sehingga nama pasien yang dipanggil petugas kerap tidak terdengar dengan jelas. Kondisi tersebut kemudian disampaikan Pihak Kami kepada Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, melalui sambungan telepon WhatsApp. Menanggapi aduan tersebut, Wakil Bupati disebut langsung berkoordinasi dengan pihak direksi rumah sakit agar pelayanan segera dibenahi. “Pak Wakil Bupati langsung menyerahkan dan meminta pihak direktur rumah sakit untuk segera melakukan pembenahan terkait pelayanan yang dikeluhkan masyarakat,” di Konfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp. Warga berharap pihak rumah sakit dapat segera menambah petugas pelayanan, mengoptimalkan seluruh loket yang tersedia, serta memperbaiki fasilitas pendukung agar kenyamanan pasien tetap terjaga di tengah tingginya jumlah pengunjung rumah sakit.

Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMPLT Gugat Tata Kelola Luwu Timur, Kejati dan Polda Sulsel Didatangi Massa Aksi

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR – Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kamis (7/5/2026) siang. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan di Kabupaten Luwu Timur yang dinilai mencerminkan krisis tata kelola pemerintahan dan lemahnya penegakan hukum. Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WITA di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Sekitar satu jam kemudian, massa bergerak menuju Mapolda Sulsel untuk melanjutkan demonstrasi dengan membawa tiga tuntutan utama terkait dugaan korupsi, pengelolaan APBD, dan konflik agraria. Jenderal Lapangan aksi, Muh Akbar, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah yang dinilai semakin jauh dari prinsip transparansi dan keadilan publik. “Kami melihat banyak persoalan serius di Luwu Timur yang tidak boleh dibiarkan. Mahasiswa hadir untuk mengingatkan bahwa tata kelola pemerintahan harus berpihak pada rakyat dan berjalan sesuai hukum,” ujar Akbar di sela-sela aksi. Dalam pernyataan sikapnya, HMPLT menyebut kondisi Luwu Timur saat ini “tidak baik-baik saja”. Organisasi mahasiswa itu menilai berbagai kebijakan pemerintahan daerah semakin menjauh dari prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Soroti Dugaan Korupsi Sewa Lahan Pada aksi di Kejati Sulsel, HMPLT mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dan sewa lahan kompensasi PLTA Karebbe kepada PT IHIP yang dianggap terlalu murah. Akbar menegaskan laporan yang telah dimasukkan sejak November 2025 harus segera mendapat kepastian hukum. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara tersebut secara terbuka. “Kami mendesak Kejati Sulsel transparan dalam menangani laporan dugaan korupsi ini. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap persoalan yang menyangkut hak masyarakat dan potensi kerugian daerah,” tegasnya. HMPLT meminta Kejati Sulsel membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan, melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait, serta menindak tegas jika ditemukan unsur korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan. Desak Investigasi Dugaan Pergeseran APBD Selain itu, massa aksi juga mendesak Polda Sulsel mendalami dugaan pergeseran anggaran APBD Kabupaten Luwu Timur yang disebut dilakukan tanpa melalui mekanisme resmi Badan Anggaran (Banggar). Menurut HMPLT, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan itu berpotensi melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah serta mencederai prinsip checks and balances dalam pemerintahan daerah. “APBD adalah amanah rakyat, bukan alat kekuasaan yang bisa dikelola secara sepihak. Karena itu kami meminta Polda Sulsel melakukan investigasi secara serius dan profesional,” kata Akbar. Mahasiswa juga meminta kepolisian memeriksa seluruh proses administrasi dan pihak yang terlibat, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu apabila ditemukan pelanggaran. Minta Atensi Khusus Kasus Laoli Dalam aksi di Polda Sulsel, HMPLT turut menyoroti persoalan penggusuran lahan warga di Dusun Laoli yang dinilai sebagai persoalan agraria serius dan membutuhkan perhatian aparat penegak hukum. Mahasiswa menilai tindakan represif terhadap warga tanpa penyelesaian hukum yang jelas dan verifikasi hak atas tanah berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. Karena itu, HMPLT meminta kepolisian melakukan pendalaman menyeluruh terhadap proses penggusuran dan menjamin perlindungan hukum bagi warga terdampak. Akbar menilai pendekatan represif tidak akan menyelesaikan konflik agraria jika hak-hak warga tidak dipastikan terlebih dahulu. “Tanah rakyat tidak boleh diperlakukan semena-mena. Negara harus hadir memastikan keadilan bagi masyarakat, bukan justru membiarkan konflik terus membesar,” ujarnya. Menutup aksi dan pernyataan sikapnya, HMPLT menegaskan komitmen untuk terus mengawal berbagai persoalan yang mereka nilai merugikan masyarakat Luwu Timur. Organisasi tersebut menyerukan perlawanan terhadap korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakadilan agraria demi menyelamatkan tata kelola daerah. (*)

Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda

Kecelakaan Kerja: Masalah yang Tak Selalu Soal Alat

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda / Fikri Haikal

Penulis : Ihsan – Mahasiswa S2 K3 FKM UNHAS ruminews.id, Makassar – Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat bahwa pada 2024 terjadi sekitar 462.241 kasus kecelakaan kerja, meningkat dari 370.747 kasus pada 2023. Kenaikan ini menegaskan bahwa ada sesuatu yang belum tersentuh dalam upaya keselamatan kerja selama ini. Selama ini, kecelakaan kerja hampir selalu dikaitkan dengan faktor teknis. Kelalaian pekerja, lemahnya pengawasan, hingga kurangnya alat pelindung diri menjadi penjelasan yang paling sering digunakan. Tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Cara pandang ini cenderung melihat masalah di permukaan, seolah-olah kecelakaan hanya soal alat, prosedur, dan sistem. Padahal, ada satu faktor mendasar yang kerap terabaikan: kondisi tubuh pekerja itu sendiri. Dalam banyak diskusi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), status gizi jarang dibicarakan sebagai faktor risiko. Padahal, jika melihat kondisi nasional, persoalan gizi pada usia produktif masih cukup tinggi. Data Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada orang dewasa telah melampaui 20 persen. Di sisi lain, masalah kekurangan gizi juga masih ditemukan. Situasi ini menandakan bahwa Indonesia menghadapi beban gizi ganda—kelebihan dan kekurangan gizi terjadi secara bersamaan. Temuan ini diperkuat oleh Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang menunjukkan bahwa permasalahan gizi belum sepenuhnya terselesaikan. Artinya, sebagian tenaga kerja Indonesia berada dalam kondisi yang tidak optimal secara biologis. Kondisi ini bukan sekadar isu kesehatan pribadi. Dalam konteks kerja, status gizi sangat memengaruhi performa. Pekerja yang kekurangan gizi cenderung cepat lelah karena kekurangan energi. Sebaliknya, pekerja dengan obesitas memiliki risiko gangguan metabolik yang dapat menurunkan kebugaran dan daya tahan tubuh. Keduanya berdampak pada menurunnya konsentrasi, melambatnya respon, dan berkurangnya ketahanan kerja. Dalam sektor berisiko tinggi seperti industri, konstruksi, dan transportasi, kondisi ini bisa menjadi pemicu kecelakaan. Tubuh yang tidak fit akan lebih sulit mempertahankan fokus dalam waktu lama. Kesalahan kecil yang terjadi dalam kondisi tersebut dapat berujung pada kecelakaan besar. Di sinilah letak persoalannya. Kecelakaan kerja tidak selalu berawal dari kegagalan alat atau sistem, tetapi sering kali dari kondisi manusia yang tidak siap. Namun, pendekatan K3 di Indonesia masih lebih menekankan pada pengendalian faktor eksternal. Perusahaan cenderung fokus pada alat pelindung diri, prosedur kerja, dan pengendalian lingkungan. Pendekatan ini penting, tetapi belum cukup. Tanpa memperhatikan kondisi internal pekerja, upaya keselamatan akan selalu menyisakan celah. Risiko seolah telah dikendalikan, padahal sumber risiko masih melekat pada individu. Tren peningkatan jumlah kecelakaan kerja dari tahun ke tahun menjadi sinyal bahwa pendekatan yang ada belum sepenuhnya efektif. Jika masalah hanya dilihat dari sisi alat dan sistem, maka solusi yang dihasilkan pun akan selalu terbatas pada hal yang sama. Sudah saatnya cara pandang ini diubah. Keselamatan kerja tidak bisa hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga harus mencakup kondisi manusia yang menjalankannya. Status gizi pekerja perlu dipandang sebagai bagian dari sistem keselamatan, bukan sekadar urusan pribadi. Langkah yang diperlukan sebenarnya tidak rumit. Penyediaan makanan bergizi di tempat kerja, edukasi pola makan sehat, serta pemantauan status gizi pekerja dapat menjadi intervensi sederhana namun berdampak besar. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga memperbaiki konsentrasi, daya tahan, dan produktivitas kerja. Pada akhirnya, keselamatan kerja bukan hanya soal alat, prosedur, atau teknologi. Ia juga tentang manusia yang menjalankan semuanya. Selama faktor ini diabaikan, kecelakaan akan terus berulang dalam pola yang sama. Jika tujuan kita adalah menurunkan angka kecelakaan kerja secara nyata, maka sudah saatnya melihat lebih dalam. Karena sering kali, masalahnya bukan pada alat—melainkan pada kondisi manusia yang menggunakannya. Ibu Hamil di Dunia Kerja: Antara Produktivitas dan Keselamatan Semakin banyak perempuan Indonesia bekerja, termasuk saat sedang hamil. Ini tentu kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, di balik itu, ada pertanyaan sederhana yang sering luput: apakah tempat kerja kita sudah benar-benar aman bagi ibu hamil? Faktanya, keselamatan ibu hamil di dunia kerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Kehamilan masih kerap dipandang sebagai kondisi yang bisa menurunkan produktivitas, bukan sebagai fase biologis yang membutuhkan perlindungan khusus. Akibatnya, tidak sedikit ibu hamil yang tetap bekerja dalam kondisi berisiko tanpa penyesuaian yang memadai. Data menunjukkan persoalan ini masih nyata. Pada 2024, Indonesia mencatat sekitar 4.150 kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Angka ini memang menunjukkan perbaikan, tetapi tetap menandakan bahwa risiko kehamilan belum sepenuhnya terkendali. Secara global, situasinya juga memprihatinkan. World Health Organization mencatat sekitar 287.000 perempuan meninggal setiap tahun akibat komplikasi kehamilan dan persalinan (WHO, 2023). Ini menunjukkan bahwa persoalan kesehatan ibu bukan hanya soal layanan medis, tetapi juga terkait dengan kondisi lingkungan tempat mereka hidup dan bekerja. Kondisi kesehatan anak pun mencerminkan hal serupa. Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat prevalensi stunting masih 19,8 persen. Artinya, hampir satu dari lima anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Masalah anemia pada ibu hamil juga masih tinggi, sebagaimana terlihat dalam Survei Kesehatan Indonesia 2023. Ibu yang mengalami anemia lebih berisiko mengalami komplikasi, termasuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Pertanyaannya, sejauh mana dunia kerja melindungi ibu hamil dari berbagai risiko tersebut? Kenyataannya, banyak ibu hamil masih terpapar kebisingan, bahan kimia, beban kerja fisik, hingga tekanan psikologis. Padahal, International Labour Organization menegaskan bahwa kondisi kerja yang tidak aman dapat berdampak langsung pada kesehatan ibu dan perkembangan janin (ILO, 2022–2024). Dalam praktiknya, penyesuaian kerja bagi ibu hamil—seperti pengurangan beban kerja, fleksibilitas waktu, atau pemindahan tugas—belum menjadi hal yang umum. Bahkan, di beberapa tempat, kehamilan masih dianggap sebagai hambatan bagi kinerja. Cara pandang seperti ini perlu diubah. Produktivitas dan keselamatan seharusnya tidak dipertentangkan. Justru, tempat kerja yang aman akan mendukung produktivitas dalam jangka panjang. Melindungi ibu hamil bukan beban, melainkan investasi bagi masa depan. Sudah saatnya kita melihat kesehatan ibu dan anak secara lebih luas. Ini bukan hanya urusan rumah tangga atau fasilitas kesehatan, tetapi juga tanggung jawab dunia kerja. Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat perlu bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan manusiawi. Karena pada akhirnya, masa depan generasi bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di ruang persalinan, tetapi juga oleh apa yang dialami seorang ibu—setiap hari—di tempat kerjanya.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Author name: Fikri Haikal