Author name: Fikri Haikal

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemerintahan, Pemuda

CLAT Ajukan Permohonan Audit Investigatif ke BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan Terkait Dugaan Penyimpangan Revitalisasi Lapangan Sa’dan Toraja Utara

ruminews.id – Makassar, 11 Mei 2026 — Celebes Law and Transparency (CLAT) secara resmi memasukkan permohonan audit investigatif ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah provinsi pada kegiatan Revitalisasi Lapangan Sa’dan (Taman Andalan) di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2025. Permohonan tersebut diajukan langsung oleh Ketua Umum CLAT, Rifki Ramadhan, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan hasil penelusuran CLAT melalui dokumen Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek revitalisasi tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp3,9 miliar yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dikerjakan oleh CV Lion Jaya Mandiri. Dalam hasil investigasi, CLAT mengungkap bahwa sejak awal proyek ini telah menyimpan sejumlah persoalan mendasar, di mana proses pengadaan diketahui telah diumumkan sejak 6 Oktober 2025 sementara status legalitas objek pekerjaan berupa tanah adat belum sepenuhnya memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat dan belum didukung dokumen hibah yang sah, serta mekanisme musyawarah adat (kombongan) sebagai bentuk legitimasi sosial juga diduga tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Memasuki tahap pelaksanaan, proyek dengan nilai hampir Rp4 miliar tersebut menunjukkan selisih yang sangat tipis antara HPS dan nilai kontrak yang berpotensi mencerminkan lemahnya kompetisi dalam proses tender. Permasalahan kemudian berlanjut ketika pekerjaan yang semestinya selesai pada periode November hingga Desember 2025 justru tidak rampung sesuai kontrak awal sehingga dilakukan perubahan kontrak (addendum) pada bulan Januari 2026, namun perubahan tersebut tidak hanya terjadi sekali melainkan dilakukan berulang kali hingga beberapa kali addendum, yang pada akhirnya mengakibatkan masa pelaksanaan pekerjaan terus diperpanjang hingga melewati Tahun Anggaran 2025. Rangkaian addendum tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas perencanaan awal, pengendalian proyek, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah, yang diperparah dengan minimnya transparansi terhadap dokumen teknis dan pelaksanaan kegiatan, sehingga memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu, CLAT juga telah mengantongi sejumlah data dan bukti tambahan berupa dokumentasi lapangan di lokasi kegiatan Revitalisasi Lapangan Sa’dan, Kabupaten Toraja Utara. Dokumentasi tersebut memperlihatkan kondisi fisik pekerjaan yang belum sepenuhnya rampung meskipun telah melewati batas waktu kontrak awal, serta memperkuat dugaan adanya ketidaksesuaian antara progres pekerjaan di lapangan dengan perencanaan dan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan. Bukti-bukti tersebut, bersama dengan dokumen pendukung lainnya, turut dilampirkan dalam permohonan audit kepada BPK sebagai bahan awal untuk dilakukan penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut. Ketua Umum CLAT, Rifki Ramadhan, menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan tidak adanya praktik penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik. “Kami meminta BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh guna menguji kepatuhan, transparansi, serta mengidentifikasi potensi kerugian keuangan negara dalam proyek ini,” tegasnya. Melalui permohonan tersebut, CLAT secara resmi mendesak BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan untuk segera melakukan audit investigatif terhadap kegiatan Revitalisasi Lapangan Sa’dan Tahun Anggaran 2025, menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam seluruh tahapan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi potensi kerugian keuangan negara apabila terdapat penyimpangan, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. CLAT menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu ini hingga tuntas sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hukum & Kriminal, Nasional, Pemuda, Politik

GORAN Tegaskan Komitmen Dukung TNI Berantas Gerakan Separatis di Papua

DPP GERAKAN ORGANISIR ANAK NUSANTARA (GORAN) ruminews.id – Jakarta, 11 Mei 2026 – Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Organisir Anak Nusantara (GORAN), Bapak Martho Zaini Warat, menyatakan dukungan penuh dan tak tergoyahkan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melaksanakan tugas negara untuk memberantas gerakan separatis yang beroperasi di wilayah Papua. Pernyataan ini disampaikan sebagai wujud komitmen kuat GORAN dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan wajib berdiri bersama aparat keamanan demi menjaga kedaulatan bangsa dan keamanan seluruh warga negara. Dalam pernyataannya, Martho Zaini Warat menyampaikan: “Keutuhan NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan sebagian wilayah Indonesia adalah ancaman nyata bagi perdamaian, keamanan, dan masa depan seluruh anak bangsa, khususnya masyarakat Papua yang kami cintai. Oleh karena itu, GORAN dan seluruh anggotanya berdiri sepenuhnya di belakang TNI, mendukung setiap langkah sah dan profesional yang diambil untuk menindas gerakan tersebut, melindungi warga sipil, serta mengembalikan ketertiban dan keamanan di tanah Papua.” Lebih lanjut ia menegaskan, bahwa perjuangan GORAN didasari semangat persatuan dan persaudaraan seluruh anak Nusantara. Organisasi ini akan terus menggalang dukungan masyarakat luas, melakukan sosialisasi nilai-nilai persatuan, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di Papua, agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan akar masalah yang sering dimanfaatkan pihak pemecah belah dapat diselesaikan dengan baik. GORAN juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Kami mengajak semua pihak untuk mempercayai proses hukum dan tindakan aparat keamanan yang bekerja sesuai amanat undang-undang demi kepentingan bersama. Kami percaya, dengan persatuan yang kokoh, kerja sama antar lembaga negara, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara pasti dapat diatasi, dan Papua akan terus tumbuh sebagai bagian yang utuh, damai, dan makmur dalam bingkai NKRI.

Hukum & Kriminal, Jakarta, Nasional, Pemuda, Politik

Demo Di Kantor Pusat PT.ANTAM, APMP-Malut Desak Selesaikan Pencemaran di Teluk Buli.

ruminews.id, JAKARTA-Puluhan massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemuda Mahasiswa Dan Pelajar Maluku Utara Jabodetabek (APMP-Malut) Menggelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kantor Pusat PT.Aneka Tambang Tbk(ANTAM).Pada Senin,11 Mei 2026. Aksi tersebut merupakan kekesalan akibat aktivitas pembangunan Infrastruktur Pabrik Baterei Yang di kerjakan Anak usaha PT.ANTAM yakni PT.Feni Haltim yang sengaja melakukan pencemaran Lingkungan di sungai kukuba dan pesisir teluk Buli Halmahera Timur,Maluku Utara pada tanggal 2 Mei kemarin. Dalam orasinya, penanggung jawab Aksi Selsius Pulotengah,mendesak PT.Aneka Tambang (ANTAM) agar segera menghentikan aktivitas pembangunan Infrastruktur Pabrik Baterei di Hulu Sungai Kukuba. “Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara.PT.Aneka Tambang sudah seharusnya menjunjung tinggi prinsip pembangunan yang berkelanjutan,dengan adanya aktivitas pembangunan yang di lakukan oleh PT.Feni di hulu sungai Kukuba ini mengakibatkan Sedimentasi yang mencemari Pesisir Teluk Buli. Ini menjadi Alarm keras bagi Pihak ANTAM agar melakukan Evaluasi penuh terhadap Anak Usaha yang berada di bawah pengawasan PT.Aneka Tambang agar ada sanksi tegas yang di ambil Oleh PT.Aneka Tambang.(ANTAM).” Tegas Selsius Selsius juga membantah upaya Klarifikasi dan klaim yang menyesatkan Publik Maluku Utara, yang sengaja di Lakukan oleh Manajemen PT.Feni Haltim beberapa hari yang lalu melalui Media,yang mengatakan perubahan kondisi pesisir Teluk Buli sehingga berubah keruh pekat di pengaruhi faktor alam, terutama tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. “Upaya Klarifikasi yang di lakukan Manajemen PT.Feni Haltim sangat di sayangkan. Mereka Terkesan menutupi Fakta Di Lapangan, Yang dimana kita ketahui beberapa hari kemarin Hulu sampai Hilir Sungai Kukuba berubah warna akibat lumpur sedimentasi, dan. Ini bukan kali pertama. Teluk buli yang kita ketahui menjadi penopang pangan Masyarakat selama bertahun-tahun kini nelayan setempat sudah tidak bisa melaut karna ketakutan akan bahaya pencemaran Sedimentasi akibat Pembangunan Infrastruktur Pabrik Batrei PT.Aneka Tambang”ujarnya Dalam kesempatan itu, Perwakilan PT.Aneka Tambang melalui Kepala Keamanan,tidak menunjukkan itikad baik Teman-teman masa Aksi, dengan beralasan harus ada prosedur ketika Teman-teman mau bertemu jajaran Manajemen PT.ANTAM. Sikap tidak baik yang tunjukkan pihak ANTAM ini menunjukkan tidak ada upaya serius dalam menyelesaikan masalah Pencemaran di Teluk Buli. pengurus APMP-Malut Ilham A Radjaman menilai Jajaran Manajemen BUMN ini tidak punya empati terhadap Masyarakat di Teluk Buli setelah apa yang kemudian di lakukan Perusahaan dengan mencemari sungai Kukuba dan pesisir Teluk Buli. Ilham kemudian mengatakan akan melaporkan masalah ini ke Kementrian Lingkungan hidup dan KESDM agar segera memanggil Jajaran Direksi PT.Aneka Tambang. “Dalam waktu dekat kami akan membuat laporan ke Kementrian Terkait mengenai Masalah pencemaran di Teluk Buli.ketidakpedulian atas tercemarnya Laut dan sungai di teluk buli menjadi indikasi kuat Bahwa Proyek Strategis Nasional di Bangun di atas tanjung buli tidak melihat aspek pembangunan berkelanjutan dan terkesan hanya untuk kepentingan Orang-orang Di Jakarta. Aksi kami ini pun akan berjilid-jilid sampai ada penanganan serius dan kompensasi kepada Masyarakat Lingkar Tambang yang terdampak”ujar Ilham Aksi ini Di fokuskan di Kantor Pusat PT.ANTAM dan Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Meskipun tidak ada upaya komunikasi yang di Lakukan Manajemen PT.Antam, ke Masa Aksi. AMPM-Malut akan berkomitmen penuh untuk mengawal Gerakan ini sampai ada penyelesain penuh dan Ganti rugi ke Masyarakat Terdampak. Aksi inipun berjalan Kondusif sampai Massa membubarkan diri pada Pukul 13:00 Waktu Jakarta.

Bone, Nasional, Pemuda, Politik

Kembali Ke Marwah, Kembali Ke FKMB Latenriruwa

📢 PERNYATAAN SIKAP “Siri’ emmi ri onrowang, saba’ maradeka i ritu tauwa maccule-culei makkatenning ri lempu’e.” ruminews.id, Bone – Malam ini menjadi saksi sejarah. Kami, keluarga besar yang selama ini bernaung di bawah nama DPK KEPMI BONE LATENRIRUWA UIN Alauddin Makassar, menyatakan sikap untuk MEMILIH JALAN INDEPENDEN. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Kami melihat DPP KEPMI BONE saat ini sudah tidak lagi menjadi ruang yang kondusif untuk: Konsolidasi & Kaderisasi: Ruang tumbuh yang kini terasa sempit dan tersekat. Kebijakan Organisasi: Keputusan yang jauh dari prinsip kolektif-kolegial. Konstitusi: Mekanisme organisasi yang kerap mengabaikan AD/ART demi kepentingan tertentu. Maka, terhitung mulai malam ini, kami menanggalkan nama DPK dan kembali memeluk jati diri awal kami: FKMB (Forum Keluarga Mahasiswa Bone) LATENRIRUWA. Taro ada taro gau. Apa yang diucapkan, itulah yang dilakukan. Kami memilih berdikari demi menjaga marwah organisasi yang sehat, demokratis, dan benar-benar berpihak pada kader. Kami tidak memutus silaturahmi, tapi kami menegakkan kemandirian. Karena bagi kami, organisasi adalah wadah pengabdian, bukan alat kepentingan. Salama’ pada salama’. HIDUP MAHASISWA! FKMB LATENRIRUWA: KEMBALI KE RUMAH, KEMBALI KE MARWAH! #FKMBLatenriruwa #Independen #Bone #UINAlauddin #SiriNaPesse #TaroAdaTaroGau

Bone, Nasional, Pemuda, Politik

Surat Pernyataan Sikap Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Kepmi Bone Latenriruwa

SIARAN PERS!! Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. ruminews.id – Dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan, independensi organisasi, serta amanat konstitusi organisasi yang tertuang dalam AD/ART KEPMI Bone, maka kami dari Dewan Pengurus Komisariat (DPK) KEPMI Bone Latenriruwa menyatakan sikap sebagai berikut: Bahwa berdasarkan dinamika internal organisasi yang terjadi belakangan ini, kami menilai Dewan Pengurus Pusat (DPP) KEPMI Bone sudah tidak lagi berada dalam kondisi yang kondusif sebagai ruang konsolidasi, kaderisasi, maupun pengambilan kebijakan organisasi yang sehat dan demokratis. Banyak keputusan serta arah gerak organisasi yang tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip kolektif-kolegial dan cenderung mengabaikan mekanisme organisasi sebagaimana yang diatur dalam AD/ART KEPMI Bone. AD/ART yang seharusnya menjadi landasan etik dan konstitusional organisasi, pada praktiknya hanya dijadikan formalitas belaka tanpa implementasi yang konsisten dalam menjalankan roda organisasi. Kondisi tersebut menciptakan krisis kepercayaan serta menghambat proses kaderisasi dan perjuangan organisasi yang seharusnya berpihak pada nilai intelektualitas, loyalitas, dan independensi gerakan. Olehnya itu, dengan penuh kesadaran organisasi dan tanggung jawab moral, DPK KEPMI Bone Latenriruwa menyatakan SIKAP INDEPENDEN dari dinamika dan kebijakan DPP KEPMI Bone sampai terciptanya kondisi organisasi yang sehat, demokratis, dan kembali berjalan sesuai amanat AD/ART organisasi. Sikap independen ini bukan bentuk perpecahan, melainkan langkah moral untuk menjaga marwah organisasi, menjaga nilai perjuangan kader, serta mempertahankan idealisme organisasi agar tetap berjalan pada rel konstitusional dan kepentingan kader. Demikian surat pernyataan sikap ini kami buat untuk menjadi perhatian bersama. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ekonomi, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

5,61% Itu Beban, Bukan Prestasi

Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Ada yang merayakan angka. Tapi di bawah meja, banyak yang diam-diam merapal doa sebelum tidur, “Jangan sampai tagihan paylater jatuh tempo besok pagi.” Sebab bagi mereka, 5,61 persen bukan prestasi. Tapi beban yang menggerogoti napas. Pemerintah baru saja mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia di kuartal I 2026 tumbuh 5,61 persen. Rekor tertinggi sekian tahun. Kata “resilien” dipajang. Barisan statistik soal konsumsi rumah tangga yang kuat ikut meramaikan pesta. Tapi tunggu dulu. Mari kita tarik napas sejenak dan buka lembaran data lain yang jarang ikut naik panggung. Karena di sanalah letak beban sesungguhnya. Pinjol dan PayLater: Pertanda atau Alarm? Berdasarkan laporan OJK terbaru, outstanding utang pinjaman online (pinjol) telah mencapai Rp94,85 triliun. Naik 25,45 persen dibanding tahun lalu. Sementara volume transaksi paylater meroket 86,7 persen. Bukan tren yang biasa-biasa saja. Ini loncatan yang hampir mustahil diabaikan. Artinya, ketika kita membaca “masyarakat makin aktif belanja”, jangan buru-buru tepuk tangan. Sebab aktivitas itu tidak selalu lahir dari kantong yang tebal. Bisa juga dari fitur “cicil 0%” yang terasa manis di awal, tapi pahit di akhir. Dan di sinilah letak inti persoalannya. Pertumbuhan 5,61 persen ternyata ditopang oleh utang yang membebani rakyat. Bukan oleh tabungan yang menyehatkan. Bukan oleh daya beli yang mandiri. Maka layakkah disebut prestasi? Atau justru alarm bahwa ekonomi kita berjalan pincang di atas utang? Bayangkan ini… sebuah pesta dansa. Musik keras, lampu gemerlap, semua orang bergerak. Tapi sebagian besar penari menggunakan sepatu pinjaman. Lantai terasa ramai, iya. Tapi besok pagi, banyak kaki yang akan melepuh. Mereka memikul beban yang tidak terlihat saat pesta berlangsung. Kemiskinan Zaman Now: Rapih Luar, Luka Dalam Kita tidak hendak meromantisasi kesulitan. Tapi inilah potret halus yang jarang dibicarakan. Kelas menengah makin rapuh, tapi penampilannya makin kinclong. Mall ramai, kopi susu kekinian laris, foto-foto hangout membanjiri media sosial. Siapa tahu di balik swipe-up dan checkout, ada kepala yang pusing mencari cara menutup tagihan tiga aplikasi sekaligus. Lubang ditutup lubang. Itu bukan strategi. Itu sandiwara. Dan beban dari sandiwara itu tak pernah masuk dalam hitungan PDB. Dulu, kata “miskin” mungkin identik dengan lusuh. Tapi sekarang, kemiskinan kadang tampil dengan gaya baru berupa pakaian rapi, senyum lebar, dompet tipis, dan notifikasi kolektor diam-diam di ponsel yang getarnya bikin jantung berdegup kencang. Jangan Fetis Angka Makro Hijau Pemerintah tentu berhak bangga. Tapi jangan sampai kebanggaan itu buta. Pertanyaan yang lebih krusial bukanlah “berapa besar pertumbuhan?” Tapi “berapa banyak orang yang harus berutang cuma untuk sekadar bertahan hidup?” Karena kebijakan ekonomi yang sehat bukan sekadar tentang angka PDB. Kebijakan ekonomi yang sehat juga tentang denyut nadi masyarakat, apakah tabungan naik? apakah utang darurat turun? apakah orang bisa sakit tanpa harus meminjam ke aplikasi? Jika utang digital melonjak 86 persen sementara pertumbuhan hanya 5,6 persen, maka angka itu bukan prestasi. Itu adalah beban yang diam-diam dipikul jutaan rumah tangga. Sebuah prestasi sejati tak akan membuat warganya semakin tercekik cicilan. Di dunia ideal, pertumbuhan ekonomi juga berarti ruang napas. Bukan malah ruang sesak karena tumpukan utang konsumtif yang tak terhindarkan. Penutup: Mesin Menyala, Tapi Lambung Bocor Baiklah, kita akui capaian 5,61 persen bukanlah pekerjaan mudah. Tapi izinkan kami mengingatkan dengan satu gambar kecil: Seperti seorang kapten kapal yang bangga mesin kapalnya menyala kencang. Lampu panel hijau semua. Tapi di ruang paling bawah, air mulai merembes lewat retakan lambung. Dan para penumpang tidak tahu bahwa mereka sedang ikut memompa air itu dengan “paylater” dan pinjol mereka masing-masing. Itulah 5,61 persen… Mesin menyala, tapi beban di lambung tidak dihitung. Jangan keliru menyebutnya prestasi. Karena prestasi sejati adalah ketika rakyat bisa hidup tanpa harus berutang hanya untuk sekadar terlihat “aktif”. Sebaik-baik kapten bukan yang paling keras membunyikan klakson. Tapi yang berani memeriksa lambung, sebelum semuanya tenggelam.

Nasional, Opini, Pemuda, Pendidikan

Bicara pada Bayang yang Memar

Penulis: Haerul Fadli, SKM – Penggiat Literasi ruminews.id – Di sebuah sekolah dasar, ada seorang siswa yang cenderung diam. Ia tidak dapat melakukan apa-apa; cobaan yang dihadapi sangatlah susah dan tidak mudah. Teman sekelasnya selalu mengejek, bahkan sering memalak uang jajannya. Di dalam hatinya, tidak ada sama sekali niatan untuk balas dendam. Ia baik, ia pintar, namun ia adalah seorang anak yang sangat sabar. ​Sampai suatu hari, saat pelajaran agama dimulai, sang guru memberikan soal ulangan tentang nama-nama malaikat. Ia mengetahui jawabannya, namun ketika seorang teman meminta contekan, ia menolak. Saat jam istirahat tiba, ketika ia sedang menikmati cemilan di kantin, teman tersebut datang menendang makanannya hingga terjatuh hanya karena ia tidak memberikan jawaban saat ujian. ​ Dibully, diejek, dijauhi, dikucilkan, dipalak setiap pagi, hingga disuruh membelikan makanan saat jam pelajaran berlangsung menjadi kesehariannya. Ia merasa tidak ada kata lain selain melawan, namun melawan justru terasa lebih parah, apalagi melapor ke guru. Memang susah menjadi seseorang yang penyabar, namun dari situ mental yang lemah kembali muncul untuk mengubah diri menjadi lebih baik lagi. ​Tanamkan dalam dirimu: ketika orang penyabar sudah habis batas kesabarannya, maka berhati-hatilah. Ia mungkin merasakan trauma dan kehilangan jati diri untuk sementara, namun saat ia menemukannya kembali, ia tidak akan membalas dengan pukulan, melainkan dengan cara yang elegan. Menangis karena keadaan itu boleh. Menangis bukan berarti lemah, tapi Anda sedang berada pada fase untuk kembali bangkit. Jangan terlalu larut dalam kesedihan; bangkitlah dan tumbuh menjadi sosok yang mampu menguatkan orang lain suatu saat nanti. ​ Bisu di Dalam Luka, Bertahan dalam Sunyi ​Terkadang, seseorang yang mengalami perundungan (bullying) sangat sulit mencari cara untuk melawan atau bertahan. Sudah banyak kasus di mana seseorang yang tidak tahan memilih untuk pergi selamanya, meninggalkan dunia yang dianggap penuh luka. Mereka hanya butuh ruang untuk bercerita dan forum untuk melanjutkan mimpi. Trauma yang terlalu banyak dipendam akan menjadi masalah di masa depan. Seseorang yang terlihat ceria, bisa jadi adalah orang yang menyimpan luka paling dalam. ​Masih pantaskah para pelaku merasa bahagia setelah menghancurkan mental seseorang bertahun-tahun yang lalu? Jangan pernah merasa sok jagoan jika hanya bisa main keroyokan. Jangan merasa paling benar jika nyatanya kalian pengecut yang takut berdiri sendiri. Ingatlah, karma itu ada. Apa yang kalian tanam, itu yang akan kalian tuai. Trauma yang kalian berikan kepada orang lain, suatu saat akan menanti kalian di dunia kerja atau di masa depan. ​ Kukira Rumah, Ternyata Badai ​Para korban sering kali berharap ada “rumah” tempat mereka pulang dan mengadu, namun sayangnya sering kali tidak ada tempat kembali kecuali terus melangkah dalam hidup yang terasa asing dan hancur. Rumah yang dikira aman, ternyata menjadi badai yang membunuh secara perlahan. Rasa trauma yang sulit sembuh membuat mereka terjebak dalam labirin pikiran. ​Jangan pernah membully seseorang karena kekurangannya, dan jangan pernah menghina karena merasa dirimu paling berkuasa. Langit yang cerah tidak selamanya cerah; hujan gerimis pun terkadang membawa petir yang menggelegar. Jangan heran jika seseorang yang terlihat baik berubah menjadi temperamen, karena itu adalah ledakan emosi yang sudah lama ia tampung sendirian. ​ Menanti Pelangi Pulih ​Di sinilah harapan terbesar muncul. Para penyintas perundungan sedang menata kembali impiannya. Mereka kuat, mereka hebat, hanya saja mereka dijatuhkan oleh keadaan. Jatuh itu boleh, berantakan itu wajar, tetapi ingatlah bahwa Anda sanggup melewati ujian ini. Buktikan bahwa anak yang dulu dipalak uang jajannya kini bisa menjadi sosok yang berani dan berdampak bagi bangsa dan negara. ​Awan mendung itu tidak benar-benar pergi; ia hanya berubah menjadi hujan yang membersihkan jalan. Pulih itu tidak selalu lurus; kadang kita mundur selangkah untuk bisa maju dua langkah lagi. Terima kasih telah mencoba menghancurkanku, karena itu membuatku menyadari bahwa aku terbuat dari sesuatu yang tidak bisa hancur begitu saja. ​Menyerah bukan berarti gagal, dan bersuara bukan berarti akan dibungkam. Lawanlah jika ada yang menghina atau memukulmu. Terkadang, diamnya kita justru menjadi celah bagi mereka untuk terus menindas. Ingat, ada banyak orang yang sayang padamu di luar sana. Jangan pernah merasa sendiri lagi. ​ Tentang Penulis: Haerul Fadli, SKM adalah seorang penggiat literasi yang sehari-hari bergelut di dunia medis dan akademisi. Ia mendedikasikan dirinya sebagai penulis yang resah melihat ketidakadilan, baik di media sosial maupun dunia nyata. Baginya, menyembuhkan luka tidak hanya melalui obat-obatan, tetapi juga melalui untaian kata yang mampu membasuh luka di jiwa. Anda dapat berinteraksi dengannya melalui akun Instagram @fadlicreatordakwah.

Makassar, Nasional, Pemuda, Politik

RAT dan Musyawarah Pengurus Kopkar Sahabat Insan Kalla Sukses Digelar, Tetapkan Formatur Terpilih

ruminews.id, Makassar — Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Musyawarah Pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Sahabat Insan Kalla berlangsung sukses dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola koperasi sekaligus menentukan arah kepengurusan untuk periode selanjutnya. Acara yang dihadiri oleh pengurus, pengawas, anggota koperasi, serta jajaran manajemen ini berlangsung dengan tertib dan demokratis. Dalam forum RAT, peserta menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, membahas evaluasi program kerja, serta menyepakati berbagai agenda strategis demi pengembangan Kopkar Sahabat Insan Kalla ke depan. Selain agenda tahunan, kegiatan juga dirangkaikan dengan Musyawarah Pengurus yang menjadi forum penting dalam proses regenerasi dan penetapan kepemimpinan baru koperasi. Setelah melalui proses musyawarah dan pembahasan bersama, forum secara resmi menetapkan formatur terpilih yang akan menyusun struktur kepengurusan Kopkar Sahabat Insan Kalla periode mendatang. Demisioner Pengurus Kopkar Sahabat Insan Kalla, Risandy Mulyadi, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh anggota selama masa kepengurusan berlangsung. Ia menilai perjalanan organisasi selama beberapa tahun terakhir tidak lepas dari semangat kolaborasi dan kepercayaan anggota terhadap koperasi. “Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan seluruh anggota selama kami menjalankan amanah kepengurusan. Berbagai tantangan yang dihadapi dapat dilalui karena adanya semangat gotong royong dan komitmen bersama untuk memajukan koperasi,” ujarnya. Setelah penyampaian sambutan dan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disetujui oleh forum, Steering Committee secara resmi menetapkan jajaran pengurus sebelumnya sebagai demisioner. Dalam forum yang sama, Steering Committee juga menetapkan Razmal Jamal sebagai Ketua Pengurus sekaligus Formatur Terpilih dan Subhan Djaya Mappaturung sebagai Ketua Dewan Pengawas Terpilih. Keduanya diberikan mandat untuk segera menyusun struktur kepengurusan dan dewan pengawas baru Kopkar Sahabat Insan Kalla guna melanjutkan program kerja organisasi serta memperkuat pengembangan koperasi ke depan. Sementara itu, Ketua Pengurus sekaligus Formatur Terpilih, Razmal Jamal, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program positif yang telah berjalan sekaligus menghadirkan inovasi baru demi meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota. “Amanah ini menjadi tanggung jawab besar bagi kami. Kami berharap dapat membangun kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan anggota ke depan. Dukungan dan kolaborasi seluruh anggota tentu menjadi kunci utama,” katanya. Di sisi lain, Ketua Dewan Pengawas Terpilih, Subhan Djaya Mappaturung, menilai pelaksanaan RAT dan Musyawarah Pengurus tahun ini berjalan lancar, demokratis, dan mencerminkan semangat organisasi yang sehat. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan agenda tersebut. “Forum ini menunjukkan bahwa Kopkar Sahabat Insan Kalla memiliki budaya organisasi yang kuat dan menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Kami berharap hasil yang telah ditetapkan dapat membawa koperasi menjadi lebih maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota,” ungkapnya.

Badan Gizi Nasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Tolak Dapur MBG Masuk Kampus: Mahasiswa Mau Dicetak Jadi Intelektual atau Koki Program Negara?

Penulis: Muh Fajar Nur Demisioner Mentri Hukum & Ham Dema Universitas UIN Alauddin Makassar periode 2024 Stop menormalisasi gagasan “satu kampus satu MBG”. ruminews.id – Banyak orang mungkin menganggap ini cuma urusan dapur dan makan gratis. Kelihatannya sederhana. Bahkan terlihat mulia. Tpi justru di situlah masalahnya, kebijakan yg paling berbahaya sering datang dengan wajah paling ramah. Kampus perlahan sedang diarahkan keluar dari jalur utamanya. Perguruan tinggi dibangun untuk melahirkan teknokrat, ekonom, akuntan, ilmuwan, advokat, aktivis lingkungan, peneliti, dan pemimpin masa depan. Kampus adalah tempat lahirnya insan yang berpikir, menggugat, mencipta, dan mengoreksi arah negara ketika negara mulai kehilangan akal sehatnya. Tapi hari ini, ruang akademik justru mulai diseret masuk menjadi bagian dari mesin operasional program negara. Dan anehnya, banyak yg menganggap itu normal. Program “satu kampus satu MBG” bukan sekadar soal distribusi makanan. Ini soal disorientasi besar-besaran terhadap fungsi kampus. Mahasiswa perlahan dibiasakan sibuk mengurus hal-hal teknis dan administratif, sementara daya kritisnya dipelankan sedikit demi sedikit. Aktivis dibuat sibuk. Intelektual dibuat jinak. Kampus diarahkan menjadi ruang pelaksana, bukan ruang perlawanan gagasan. Kampus tdk sedang kekurangan dapur. Yang sedang hilang justru keberanian berpikirnya. Yang lebih ironis, semua ini dibungkus atas nama kepedulian sosial. Kritik terhadap program langsung dianggap anti rakyat. Padahal persoalannya bkan pada makan gratisnya. Persoalannya adalah ketika kampus mulai kehilangan batas dengan kekuasaan. Sebab sejarah selalu menunjukkan pola yang sama, kampus tidak pernah dihancurkan sekaligus. Ia dibuat nyaman terlebih dahulu. Hari ini mahasiswa diminta membantu program negara. Besok mereka dibiasakan patuh pada program negara. Lama-lama kampus kehilangan refleks kritisnya sendiri. Yg lahir bukan lagi intelektual progresif, tapi generasi administratif yang merasa kontribusi cukup diukur dari seberapa baik mereka menjalankan proyek kekuasaan, dan itu berbahaya. Sebab negara tidak pernah benar-benar takut pada mahasiswa yang sibuk. Negara hanya takut pada mahasiswa yang berpikir. Jika Kampus terlalu dekat dengan kekuasaan biasanya tetap terlihat hidup. Gedungnya berdiri. Seminar tetap ramai. Spanduk idealisme masih dipasang di dinding. Tapi isi kepalanya perlahan kosong. Kritik berubah jadi formalitas. Aktivisme berubah jadi seremoni. Mahasiswa akhirnya tidak lagi dipersiapkan menjadi pengontrol negara, tapi dipoles menjadi operator negara. Ini bukan kemajuan. Ini kemunduran yang dikemas modern. Karena itu, menolak dapur MBG masuk kampus bukan berarti menolak rakyat, apalagi menolak kebutuhan sosial. Ini adalah upaya menjaga kampus tetap waras sebagai ruang independen yang melahirkan pemikir, bukan sekadar tenaga pelaksana program. Sebab ketika kampus mulai kehilangan independensinya, yang runtuh bukan cuma marwah akademiknyatetapi masa depan keberanian bangsa itu sendiri.

Hukum & Kriminal, Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Kejati Sulsel Soroti Sewa Lahan PT IHIP di Lutim, Minta Dilakukan Appraisal Ulang

ruminews.id, MAKASSAR — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya buka suara terkait polemik sewa lahan kompensasi PLTA Dam Karebbe di Luwu Timur yang kini dikelola oleh PT IHIP. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, saat menerima aspirasi massa aksi mahasiswa di depan kantor Kejati Sulsel, Makassar, Kamis (7/5/2026). Dalam keterangannya di atas mobil komando, Soetarmi menegaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait persoalan sewa lahan kompensasi PLTA Karebbe di Desa Harapan Kecamatan Malili yang belakangan menjadi sorotan publik dan memicu gelombang protes mahasiswa. “Kami apresiasi kepada rekan-rekan mahasiswa atas supportnya kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat Luwu Timur,” ujarnya. Ia mengungkapkan, Kejati Sulsel tidak tinggal diam dan telah melakukan penelaahan serta upaya-upaya penyelesaian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, dari hasil telaah yang dilakukan, Kejati Sulsel menemukan sejumlah poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satunya terkait nilai sewa lahan kompensasi yang dinilai perlu dievaluasi kembali melalui mekanisme appraisal independen. “Terhadap sewa lahan itu perlu dilakukan perhitungan ulang dengan menggunakan tim appraisal independen. Jadi temuan kami terhadap sewa lahan itu perlu dilakukan evaluasi kembali dengan melibatkan appraisal yang independen,” kata Soetarmi. Pernyataan ini menjadi penting karena selama ini polemik sewa lahan PT IHIP tidak hanya dipersoalkan dari sisi administratif, tetapi juga menyangkut dugaan kerugian daerah dan status lahan yang disebut belum sepenuhnya clean and clear. Selain evaluasi nilai sewa, Kejati Sulsel juga meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan pendataan ulang terhadap masyarakat terdampak agar pembayaran okupasi dapat dilakukan secara tepat. “Menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mendata ulang masyarakat-masyarakat yang terdampak agar dapat dilakukan pembayaran terhadap okupasi yang dikuasai masyarakat,” lanjutnya. Tak hanya itu, Kejati Sulsel juga telah mengirimkan surat kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk memantau perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut di lapangan. “Kejaksaan Tinggi sudah menyampaikan surat kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur untuk memantau perkembangan rekomendasi yang sudah dikeluarkan ini terhadap pemerintah daerah,” tegasnya. Pernyataan resmi Kejati Sulsel ini sekaligus memperlihatkan bahwa polemik lahan kompensasi PLTA Karebbe kini telah memasuki fase pengawasan serius aparat penegak hukum. Sebelumnya, aksi mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) menyebut kondisi Luwu Timur “sedang tidak baik-baik saja” akibat berbagai persoalan tata kelola daerah, termasuk konflik agraria, dugaan maladministrasi, hingga polemik investasi yang dinilai belum berpihak pada rasa keadilan masyarakat. (*)

Scroll to Top