Ruminews.id, Jakarta — Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menunjuk Said Salahudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Buruh menyusul pengunduran diri Ferri Nuzarli bersama sekitar 1,3 juta anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia (ORI).
ruminews.id – PAREPARE, 29 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ahmad Yani Lapadde resmi memulai babak baru kepengurusan melalui agenda Pelantikan dan Dialog yang digelar di Aula MT Al-Muhajirin pada Senin (29/6). Mengangkat tema krusial “Krisis Intelektual: Peran Kader dalam Menjawab Tantangan Organisasi”, momentum ini menjadi penanda serah terima amanah sekaligus refleksi arah juang organisasi ke depan. Acara ini dihadiri oleh jajaran tokoh pemuda dan pimpinan organisasi kepemudaan. Sambutan hangat mengalir dari Ketua Cabang HMI, Kakanda Muh. Ilham. M, serta perwakilan dari organisasi kepemudaan lain, di antaranya Ketua Umum PC PMII Parepare Agung Arra (diwakili oleh Muh. Fajar) dan Ketua Umum PCC IMM Kota Parepare Herlyana Septiasari (diwakili oleh Zulkifli). Dalam momentum perpisahan yang khidmat, Yunda Ririn Widyan Rustan selaku perwakilan dari Demisioner Ketua Komisariat periode 2024–2025, Kakanda Al-Imran, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mendalam atas soliditas kader selama satu periode. Beliau menegaskan bahwa keberhasilan kepengurusan tidak diukur dari kuantitas program kerja, melainkan dari tumbuhnya kader yang kritis. Kepada pengurus baru, ia menitipkan pesan penting untuk menjaga marwah institusi. “Rawatlah kaderisasi dengan sungguh-sungguh dan hidupkan budaya intelektual. Jadikan komisariat sebagai ruang yang melahirkan insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam, demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Amanah boleh berakhir, tetapi pengabdian kader tidak akan pernah selesai,” ujarnya. Menyambut tongkat estafet tersebut, Riswan selaku Ketua Komisariat periode 2026–2027 yang baru saja dilantik, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi bergerak lebih adaptif. Dalam sambutan perdananya, Riswan mengajak seluruh pengurus untuk menanamkan kesadaran kolektif. “Kemajuan organisasi tidak lahir dari kerja satu orang. Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Mari kita hadir sebagai penggerak perubahan yang membawa gagasan, integritas, dan tindakan nyata. Dengan sinergi dan disiplin, kita akan bangun organisasi yang maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Riswan. Melalui pelantikan dan dialog ini, HMI Komisariat Ahmad Yani Lapadde siap menjawab tantangan zaman dan mengembalikan gairah intelektual kader sebagai pilar gerakan mahasiswa. Sumber: Khumaedi – Kontributor Parepare
ruminews.id, Makassar – Aksi unjuk rasa yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya di kawasan Jalan Sultan Alauddin, tepatnya di persimpangan lampu merah Jalan Sultan Alauddin–Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (29/6/2026), sempat melumpuhkan arus lalu lintas hingga malam hari. Aksi yang berlangsung di salah satu titik lalu lintas tersibuk di Kota Makassar tersebut akhirnya dibubarkan oleh aparat dari Polrestabes Makassar. Menurut keterangan massa aksi, proses pembubaran diwarnai ketegangan antara peserta aksi dan aparat keamanan. Salah seorang massa aksi, Irfan, kepada tim media Ruminews mengungkapkan bahwa dalam insiden tersebut terdapat seseorang yang membawa senjata tajam berupa busur. Ia mengaku busur tersebut sempat mengenai salah seorang peserta aksi. “Di lokasi aksi terdapat dugaan bahwa seorang individu membawa senjata tajam jenis busur di lokasi demonstrasi dan menggunakannya untuk mengintimidasi mahasiswa dengan tujuan mendorong pembubaran aksi.,” ujar Irfan kepada tim media Ruminews. Usai pembubaran di kawasan Sultan Alauddin, massa aksi kemudian bergeser ke depan Kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar sekitar pukul 22.00 WITA. Namun, menurut massa aksi, mereka kembali mengalami tindakan represif dari aparat kepolisian. Tidak berhenti di situ, massa HMI Cabang Gowa Raya melanjutkan aksinya dengan mendatangi Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) pukul 23.00 WITA untuk menyampaikan tuntutan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Faturrahman, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Propam Polda Sulawesi Selatan untuk mengusut dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh personel Polrestabes Makassar terhadap massa aksi. “Kami mendesak Propam Polda Sulsel mengusut tindakan represif dari Polrestabes Makassar,” tegas Faturrahman. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polrestabes Makassar maupun Polda Sulawesi Selatan terkait kronologi pembubaran aksi, dugaan tindakan represif terhadap massa, maupun informasi mengenai dugaan penggunaan busur yang disebutkan oleh peserta aksi.
ruminews.id – Takalar, 29 Juni 2026 – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar mengecam keras dugaan tindakan represif dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kader HMI yang tergabung sebagai massa aksi pada Senin (29/6/2026) sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua HMI Cabang Takalar, Aditya, menegaskan bahwa tindakan yang diduga dilakukan aparat tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, serta hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. “Kami mengecam keras dugaan tindakan represif yang tidak manusiawi terhadap kader HMI yang sedang menyampaikan aspirasi. Negara menjamin kebebasan berpendapat, sehingga segala bentuk tindakan yang mengarah pada kekerasan terhadap massa aksi harus diusut secara transparan dan dipertanggungjawabkan,” tegas Aditya. Lebih lanjut, Aditya menyampaikan bahwa apabila dugaan kemunduran demokrasi tersebut tidak segera ditangani secara cepat, profesional, dan tegas oleh pihak yang berwenang, maka HMI Cabang Takalar memastikan akan mengambil langkah konsolidatif bersama seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan. “Jika dampak nyata kemunduran demokrasi ini tidak ditangani secara cepat dan tegas, maka kami memastikan seluruh kader HMI di Sulawesi Selatan akan bergerak melakukan aksi di Polres masing-masing sebagai bentuk solidaritas dan perjuangan menjaga demokrasi,” lanjutnya. Di sisi lain, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Takalar, Muh. Waliyullah, menyampaikan bahwa pihaknya langsung melakukan konsolidasi internal setelah menerima informasi mengenai dugaan tindakan tersebut. “Saat kami mendengar informasi ini, kami langsung mengumpulkan kader-kader untuk berkonsolidasi terkait hal ini. Kami sedang menyatukan langkah untuk menentukan sikap organisasi sebagai bentuk respons atas dugaan tindakan represif terhadap kader HMI,” ujar Muh. Waliyullah. HMI Cabang Takalar juga mendesak agar dugaan tindakan represif tersebut diusut secara objektif dan transparan. Organisasi berharap seluruh pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta menghormati hak konstitusional setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai.
ruminews.id – Makassar, 29 Juni 2026 — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya mengecam keras dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Makassar terhadap massa aksi pada Senin, 29 Juni 2026 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Tindakan yang diduga terjadi dalam proses pengamanan aksi tersebut merupakan bentuk kemunduran dalam praktik demokrasi dan mencederai semangat reformasi. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung masyarakat serta menjamin hak warga negara dalam menyampaikan pendapat, bukan justru menghadirkan tindakan yang menciptakan ketakutan. Ketua HMI Cabang Gowa Raya menyatakan bahwa tindakan represif yang disebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polrestabes Makassar adalah persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. “Negara ini berdiri di atas prinsip hukum dan demokrasi. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru diduga melakukan tindakan yang melampaui batas, maka kami akan berdiri paling depan untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” tegasnya. HMI Cabang Gowa Raya menilai bahwa tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap masyarakat sipil adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Setiap pejabat dan aparat negara wajib tunduk pada aturan, bukan bertindak berdasarkan kekuasaan semata. Kami mendesak: Kapolrestabes Makassar segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap anggota yang terlibat dalam dugaan tindakan represif tersebut. Propam Polri melakukan penyelidikan secara objektif dan transparan apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur. Pihak kepolisian menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil. Meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. HMI Cabang Gowa Raya menegaskan, mahasiswa tidak akan diam ketika ruang demokrasi dipersempit dan hak rakyat untuk bersuara coba dibungkam. “Represi terhadap rakyat adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan.” Sumber: Irfan – Ketua Bidang Hukum dan HAM Semmi Cabang Bulukumba Periode 2025-2026
ruminews.id, Bone – Kongres XXI Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (KEPMI) Bone telah menetapkan Andi Teguh sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) KEPMI Bone untuk periode kepengurusan yang baru. Terpilihnya Andi Teguh menjadi penanda dimulainya estafet kepemimpinan organisasi mahasiswa asal Bone tersebut setelah melalui rangkaian proses kongres yang berlangsung secara demokratis. Kongres XXI KEPMI Bone menjadi momentum penting dalam memperkuat semangat persatuan, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan peran pelajar serta mahasiswa Bone dalam memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Seluruh tahapan kongres diharapkan menjadi cerminan kedewasaan organisasi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan demokrasi. Dalam sambutan perdananya sebagai ketua terpilih, Andi Teguh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh peserta kongres. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa KEPMI Bone menjadi organisasi yang semakin progresif, inklusif, dan mampu menjawab tantangan zaman. “Kepercayaan ini adalah amanah yang harus dijalankan bersama. Saya mengajak seluruh kader KEPMI Bone untuk meninggalkan perbedaan selama proses kongres dan bersatu membangun organisasi yang lebih kuat, inovatif, serta tetap menjadi rumah besar bagi seluruh pelajar dan mahasiswa Bone,” ujar Andi Teguh. Di bawah kepemimpinannya, Andi Teguh berkomitmen memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapasitas kader, memperluas kemitraan strategis dengan berbagai pihak, serta mendorong lahirnya program-program yang berdampak bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Kabupaten Bone. Dengan berakhirnya Kongres XXI, seluruh elemen KEPMI Bone diharapkan dapat bersatu mengawal kepengurusan baru demi mewujudkan organisasi yang semakin solid, profesional, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan sumber daya manusia Bone. Sumber: Iwan – Mantum HMI Komisariat UNITAMA
ruminews.id, WATAMPONE – Momentum bersejarah kembali terukir dalam dinamika lembaga kemahasiswaan tertua dan terbesar di Bumi Arung Palakka. Saudara Andi Teguh Qoemaeni resmi ditetapkan dan disahkan sebagai Ketua Umum Terpilih Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (DPP KEPMI BONE) Periode 2026-2028 dalam forum tertinggi Kongres KEPMI BONE ke-21 yang berlangsung khidmat. Pertarungan perebutan kursi nakhoda DPP KEPMI BONE kali ini berlangsung sangat ketat dan dinamis. Andi Teguh berhasil unggul setelah berkompetisi secara sehat dengan 4 kandidat ketua umum lainnya. Keberhasilan ini diraih setelah Andi Teguh mengantongi dukungan suara mayoritas mutlak dalam pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh pemilik hak suara sah dari 26 Dewan Pengurus Cabang (DPC) kecamatan dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) kampus se-KEPMI BONE. Ketukan palu sidang oleh Presidium Sidang Kongres ke-21 menjadi penanda sah dimulainya era baru di bawah kepemimpinan pemuda yang dikenal mengedepankan nilai kesetaraan ini. Dalam pidato kemenangannya, Andi Teguh Qoemaeni menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas mandat, kepercayaan, serta militansi seluruh kader yang telah mengawal jalannya proses demokrasi dari awal hingga akhir persidangan dengan tertib dan damai. “Kemenangan ini bukan milik Andi Teguh pribadi, melainkan kemenangan seluruh kader KEPMI BONE. Kontestasi bersama 4 saudara kandidat terbaik lainnya telah usai, kini saatnya kita menepis segala sekat perbedaan. Di bawah kepengurusan ini, tidak ada lagi jarak antar-kader. Kita semua, jajaran DPC dan DPK Se kepmi bone, akan duduk sejajar merajut harmoni demi satu garis pengabdian untuk daerah tercinta,” tegas Andi Teguh dalam orasi perdananya di hadapan peserta Kongres. Melalui visi besar yang diusung, Andi Teguh berkomitmen membawa DPP KEPMI BONE ke depan dengan spirit “TEGUH” yang merupakan akronim dari arah gerakannya: Transparan dalam tata kelola, Efektif dalam kerja organisasi, kaya akan Gagasan intelektual, Unggul secara prestasi akademik, dan senantiasa Harmonis dalam bingkai kekeluargaan Sipakatau, Sipakalebbi, Sipada Idi’. Sebagai langkah awal pasca-Kongres, Ketua Formatur Terpilih bersama Tim Mide Formatur akan segera merangkul dan mengakomodir seluruh potensi kader terbaik dari seluruh jajaran DPC dan DPK Se kepmi bone. Sumber: Iwan – Mantum HMI Komisariat UNITAMA
ruminews.id, Makassar — Pada tanggal 29 Juni 2026. Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Selatan kembali menggelar Aksi Reformasi Jilid III dengan mengadakan Konferensi Pers Advokasi Publik dan Konsolidasi Kader HMI Sulsel di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, usai menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam aksi tersebut, massa sempat menutup sebagian ruas jalan sebagai bentuk penyampaian sikap politik secara terbuka. Sejumlah spanduk dibentangkan bertuliskan “Reformasi Jilid III”, “Evaluasi Total Pemerintahan Prabowo–Gibran”, dan “Sulsel Gelap; Mahasiswa BerGerak (MBG)”. Selain itu, peserta aksi juga mengangkat petaka dan baliho bertuliskan: Konferensi Pers: Advokasi Publik & Konsolidasi Kader HMI Sulsel (Jangan Adu Domba Rakyat dengan Mahasiswa, Kebijakan Buruk Harus Dikoreksi, Kawal Ketat Pelaksanaan PSN MBG & KDMP, Usut Tuntas Segala Bentuk Teror terhadap Aspirasi Mahasiswa, Stop Kriminalisasi Aktivis dan Mahasiswa, Demokrasi Tidak Boleh Dibungkam, Demo Hanya Sesaat, Perjuangan Rakyat Tidak Pernah Usai, dan BADKO HMI Sulsel Mengecam Keras Segala Bentuk Teror, Intimidasi, dan Upaya Pembubaran Aksi Mahasiswa). Koordinator Aksi, Fahmy Sofyan Syahrir, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan mahasiswa yang lahir dari keprihatinan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. “Ini merupakan bagian dari agenda aksi lanjutan. Kami prihatin terhadap kondisi demokrasi Indonesia hari ini. Di Makassar, aksi mahasiswa kerap diperhadapkan dengan teror, intimidasi, hingga upaya pembubaran paksa yang diduga melibatkan kelompok sosial tertentu yang dikendalikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Teror adalah cerminan krisis moral demokrasi dan tidak boleh dibiarkan menjadi cara membungkam kritik,” tegas Fahmy. Dalam konferensi pers yang dibacakan di tengah aksi, BADKO HMI Sulawesi Selatan terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama aksi berlangsung. Organisasi tersebut menegaskan bahwa penutupan jalan bukan bertujuan mengganggu aktivitas masyarakat, melainkan menjadi bagian dari penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional warga negara dalam mengawal demokrasi dan kepentingan publik. BADKO HMI Sulsel juga menegaskan bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral, konstitusional, dan intelektual yang bertujuan mengawal kepentingan rakyat agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor konstitusi, supremasi hukum, serta cita-cita reformasi. Delapan Sikap Resmi BADKO HMI Sulsel Melalui konferensi pers tersebut, BADKO HMI Sulsel menyampaikan delapan poin sikap resmi, yaitu: HMI adalah Harapan Masyarakat Indonesia. HMI akan tetap berdiri di barisan rakyat sebagai kekuatan moral yang mengawal demokrasi, mengawasi kekuasaan, serta memperjuangkan keadilan sosial. Reformasi Jilid III adalah Keniscayaan. Evaluasi terhadap setiap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan tanggung jawab konstitusional warga negara. Kebijakan Buruk Harus Dikoreksi. Tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap kritik. Pemerintah wajib membuka ruang evaluasi dan menjadikan aspirasi publik sebagai dasar perbaikan kebijakan. Kawal Ketat Program Strategis Nasional. BADKO HMI Sulsel akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) agar bebas dari penyalahgunaan kewenangan, kepentingan politik, maupun praktik yang merugikan masyarakat. Membuka Posko Advokasi Publik. BADKO HMI Sulsel membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyimpangan Program Strategis Nasional, tindak pidana korupsi, serta berbagai persoalan lain yang merugikan kepentingan publik. Mengecam Keras Upaya Pembubaran Paksa Aksi Mahasiswa. BADKO HMI Sulsel mengecam keras segala bentuk teror, intimidasi, dan pembubaran paksa aksi mahasiswa, termasuk tindakan yang melibatkan kelompok masyarakat. Praktik tersebut dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi, kebebasan berpendapat, dan ketertiban umum. Mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Membentuk Tim Investigasi. BADKO HMI Sulsel mendesak DPRD Sulawesi Selatan segera membentuk tim investigasi untuk mengungkap dugaan teror, intimidasi, dan pembubaran aksi mahasiswa, sekaligus memastikan adanya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Stop Kriminalisasi Aktivis dan Mahasiswa. Negara wajib menjamin kebebasan berpendapat dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, maupun masyarakat sipil yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam penegasannya, BADKO HMI Sulsel menyampaikan bahwa “Demo hanya sesaat, perjuangan rakyat tidak pernah usai.” Organisasi tersebut menegaskan akan terus melakukan konsolidasi kader, memperluas advokasi publik, dan mengawal setiap aspirasi masyarakat hingga terwujud kepastian serta keadilan dalam penyelenggaraan negara. Aksi Jilid III ini sekaligus menjadi pernyataan bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya hadir sebagai kekuatan demonstrasi di jalan, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan publik yang akan terus mengawal demokrasi, menolak segala bentuk intimidasi terhadap kebebasan berpendapat, serta memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
ruminews.id – Jakarta, Juli 2026 – Dukungan terhadap Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mengemuka. Salah satunya datang dari Muh. Imam Taufiq R., yang menilai Nasaruddin Umar merupakan figur yang memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman kepemimpinan, serta otoritas keagamaan yang dibutuhkan untuk memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia. Menurut Imam, PBNU bukan hanya sebuah organisasi keagamaan, tetapi juga salah satu pilar penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era pembangunan nasional, Nahdlatul Ulama dinilai konsisten memberikan kontribusi nyata melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kekuatan NU lahir dari jaringan pesantren, para ulama, santri, masyarakat, dan organisasi kepemudaan yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari denyut kehidupan bangsa. “Jika menilik perjalanan sejarah bangsa, Nahdlatul Ulama telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses pembentukan Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, NU hadir melalui kekuatan pondok pesantren, para santri, masyarakat, serta organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pemuda Ansor. Setelah Indonesia merdeka, NU terus mengabdikan diri melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, hingga menjaga persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya. Imam menambahkan, dalam berbagai momentum sejarah, NU juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga ideologi negara dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Menurutnya, rekam jejak tersebut menjadikan PBNU memiliki posisi strategis, bukan hanya bagi warga Nahdliyin, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring berkembangnya NU di tingkat internasional, Imam menilai tantangan kepemimpinan PBNU semakin kompleks. Karena itu, Ketua Umum PBNU tidak cukup hanya memiliki kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga harus mampu menjadi pemersatu umat dan menjaga kesinambungan tradisi keislaman yang diwariskan para ulama. “Ketua Umum PBNU harus menjadi sosok pemersatu yang mampu mengonsolidasikan seluruh elemen Nahdliyin, mulai dari pesantren, masjid, surau, majelis taklim, kalangan cendekiawan, para saudagar, hingga generasi muda. Pada saat yang sama, ia juga harus mampu menjadi jembatan yang bijaksana antara umat dan umara, memahami karakter masyarakat Nusantara, serta menjaga tradisi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi ruh perjuangan NU,” katanya. Lebih lanjut, Imam berpandangan bahwa secara ideal Ketua Umum PBNU merupakan figur yang memiliki kewibawaan keulamaan sekaligus kemampuan memimpin umat. Menurutnya, posisi Ketua Umum PBNU tidak semata-mata bersifat organisatoris, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan keagamaan. “PBNU adalah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang menjadi rujukan jutaan warga Nahdliyin dalam persoalan keagamaan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Karena itu, Ketua Umum PBNU idealnya dipimpin oleh sosok yang memiliki kapasitas sebagai Imam Besar, memiliki keluasan ilmu, kewibawaan moral, legitimasi keulamaan yang kuat, serta mampu menjadi teladan bagi umat, bukan hanya menjalankan fungsi administratif organisasi.” Menurut Imam, sosok pemimpin seperti itu akan mampu menjaga marwah ulama, merawat tradisi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, serta menghadirkan kesejukan di tengah dinamika kehidupan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Imam menyatakan dukungannya kepada Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. Ia menilai pengalaman panjang sebagai ulama, cendekiawan, dan Imam Besar menjadi modal yang sangat penting untuk memimpin PBNU di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. “Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar merupakan figur yang sangat layak memimpin PBNU. Beliau memiliki rekam jejak keilmuan yang kuat, pengalaman kepemimpinan yang panjang, serta pemahaman yang mendalam terhadap tradisi, budaya, dan karakter masyarakat Nusantara. Terlebih lagi, beliau merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai Imam Besar, sehingga memiliki otoritas moral dan keagamaan yang sangat dibutuhkan untuk memimpin organisasi sebesar PBNU.” Ia juga menilai kemampuan Nasaruddin Umar dalam membangun dialog lintas kelompok serta menjaga kesejukan di tengah keberagaman merupakan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan PBNU pada masa mendatang. Menutup pernyataannya, Imam berharap kepemimpinan PBNU ke depan mampu memperkuat peran organisasi sebagai perekat umat sekaligus mitra strategis bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global. “Saya percaya Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar memiliki kemampuan membawa PBNU semakin kokoh sebagai perekat umat, penjaga tradisi, sekaligus mitra strategis bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Kepemimpinan yang inklusif, berwawasan kebangsaan, serta berakar pada nilai-nilai Islam Nusantara merupakan modal penting agar PBNU terus menjadi cahaya bagi umat, bangsa, dan dunia.”
ruminews.id – Kaderisasi merupakan jantung dari sebuah organisasi. Dari proses kaderisasi lahir kader-kader yang tidak hanya memiliki identitas organisasi, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari proses tersebut, IPMIL Raya UMI melaksanakan Latihan Kaderisasi Tingkat Lanjut (LKTL) bagi LK 19 sebagai tahapan sebelum pengambilan slayer dan pengukuhan sebagai anggota penuh IPMIL Raya UMI. Dalam kegiatan ini, peserta dibekali berbagai materi strategis, di antaranya Teori Perubahan Sosial, Kapitalisme, Feminisme, Konflik Agraria dan Ancaman Masyarakat Adat, serta Edukasi Kebudayaan dan Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Masyarakat Luwu. Materi-materi tersebut dihadirkan untuk memperluas wawasan kader serta membangun kepekaan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam refleksinya, Fatur Rahman salah satu pengurus bidang pendidikan dan kaderisasi, menyampaikan bahwa: “Menjadi kader berarti siap untuk terus belajar, terus berproses, dan terus mengambil peran di tengah masyarakat. Sebab kader tidak diukur dari atribut yang dikenakan, tetapi dari kebermanfaatannya bagi organisasi dan lingkungan sekitarnya.” Pernyataan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh peserta LK 19 bahwa slayer yang akan dikenakan bukanlah tujuan akhir dari proses kaderisasi. Sebaliknya, slayer adalah simbol amanah yang menandai dimulainya tanggung jawab yang lebih besar sebagai kader IPMIL Raya UMI. Oleh karena itu, melalui LKTL ini diharapkan lahir kader-kader yang mampu berpikir kritis, menjaga nilai-nilai organisasi, memperkuat tradisi intelektual, serta senantiasa hadir memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kepada seluruh adik-adik LK 19, selamat mengikuti proses Latihan Kaderisasi Tingkat Lanjut. Jadikan setiap materi, diskusi, dan dinamika forum sebagai ruang untuk bertumbuh, memperkuat integritas, serta meneguhkan komitmen perjuangan. Karena slayer dapat dikenakan dalam satu malam, tetapi menjadi kader yang berintegritas membutuhkan proses dan pengabdian yang panjang. Sumber: Fatur Rahman – Pengurus Bidang Pendidikan dan Kaderisasi IPMIL Raya UMI
