12 Mei 2026

Gotermal Antara Ambisi Transisi dan Pertaruhan Nyawa.

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Opini, Pemerintahan / Rifki Tamsir

Penulis : Muhammad_rajab – Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Luwu Utara Ruminews – Pemanfaatan energi panas bumi kerap dipromosikan sebagai jalan keluar dalam agenda transisi energi global. Di balik narasi “energi hijau” itu, tersimpan paradoks yang jarang dibicarakan benturan antara akumulasi modal dan keselamatan warga. Proyek geotermal bukan semata perkara teknologi pengeboran dan produksi energi, melainkan arena kebijakan yang acap kali menempatkan target investasi di atas aspek kemanusiaan. Secara ekonomi, geotermal memang menjadi sektor yang menjanjikan. Dibanding energi surya atau angin yang bergantung pada cuaca, panas bumi mampu memasok listrik secara stabil selama 24 jam. Stabilitas itu menjadikan geotermal primadona baru bagi investor energi. Namun, karakter proyek yang membutuhkan modal besar dan biaya eksplorasi tinggi melahirkan tekanan lain: dorongan untuk mempercepat pengembalian investasi. Di titik inilah persoalan mulai muncul. Tekanan ekonomi sering kali berujung pada percepatan prosedur di lapangan, sementara aspek keselamatan dan kehati-hatian teknis justru rentan diabaikan. Ketika logika investasi lebih dominan daripada mitigasi risiko, proyek energi hijau berubah menjadi ancaman baru bagi masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi. Negara pun kerap terjebak dalam dilema kebijakan. Atas nama transisi energi dan kepentingan investasi, perlindungan terhadap korporasi lebih menonjol dibanding jaminan keselamatan warga yang hidup di kawasan panas bumi. Masyarakat lokal sering hanya menjadi penonton dalam proyek yang berdiri di ruang hidup mereka sendiri. Karena itu, transisi energi semestinya tidak berhenti pada pencapaian statistik bauran energi terbarukan. Agenda tersebut harus dibarengi dengan komitmen terhadap keselamatan manusia dan perlindungan lingkungan. Investasi hijau kehilangan makna ketika dibayar dengan nyawa warga atau kerusakan ekologis yang bersifat permanen.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Nonton Film “Menolak Punah”, Komunitas di Palopo Soroti Dampak Industri Fashion terhadap Lingkungan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan / Rifki Tamsir

ruminews.id, Palopo – Komunitas Gubuk Nalar berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam dan Panrita menggelar nonton bersama dan diskusi film dokumenter Menolak Punah karya Dandhy Laksono dan Aji Yahuti di Kota Palopo, Sabtu malam, 9 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kopi Kolong itu menghadirkan dua narasumber, yakni Acmad Sulfikar dan Misran. Acmad membedah film dari perspektif komunikasi, sementara Misran menyoroti isu lingkungan yang diangkat dalam dokumenter tersebut. Diskusi dipandu Aliya selaku moderator. Acara turut didukung sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas, di antaranya Palita TV, Himpunan Mahasiswa Kebidanan UMP, Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer UMP, Himpunan Mahasiswa Manajemen UNANDA, serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UNCP. Pemutaran film dimulai sekitar pukul 19.20 Wita dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Film Menolak Punah menyoroti dampak industri tekstil dan garmen terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Selain itu, film tersebut mengkritik budaya konsumsi pakaian berlebih atau fast fashion yang dinilai mempercepat kerusakan lingkungan. Dalam diskusi, narasumber juga mengajak peserta untuk mulai menerapkan pola hidup berkelanjutan, termasuk lebih selektif dalam membeli pakaian dan mendukung penggunaan produk lokal seperti tenun. Upaya itu dinilai sebagai bagian dari menjaga warisan budaya sekaligus alternatif fesyen yang lebih ramah lingkungan. Diskusi berlangsung santai namun dinamis. Peserta yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Palopo aktif menyampaikan pandangan dan pertanyaan, terutama saat membahas peran film dalam membentuk opini publik. Salah seorang peserta, Fahmi, menilai film dokumenter bukan sekadar medium hiburan. “Film bisa menjadi alat komunikasi yang menggerakkan perubahan sosial dan ekologis jika dibaca dengan nalar kritis,” katanya.

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Cabang Parepare Mempertanyakan Ketegasan Walikota dalam Pelaksanaan Event Tanpa Izin

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Kota Parepare bukan sekadar kota persinggahan di pesisir Sulawesi Selatan, tetapi telah tumbuh menjadi kota event yang hidup, dinamis, dan penuh warna. Berbagai kegiatan seni, budaya, hiburan, olahraga, hingga kreativitas anak muda terus hadir menghiasi wajah kota, menjadikan kota Parepare sebagai ruang pertemuan masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan wisatawan. Kota parepare sebagai kota event tentu membutuhkan penyelenggaraan kegiatan yang tertib, profesional, dan menghormati aturan yang berlaku . Semarak hiburan dan kreativitas tidak seharusnya berjalan tanpa legalitas, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan tanpa surat izin bukan hanya mencederai ketertiban administrasi, tetapi juga dapat mengurangi citra Parepare sebagai kota yang aman, tertata, dan berintegritas. pelanggaran terhadap suatu mekanisme perizinan sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2025. Hal ini bukan sekedar suatu kesalahan tetapi juga menjadi suatu perhatian bagi penyelenggara event dalam hal ADIRA EXPO dikota parepare. Dalam hal ini kami mempertanyakan ketegasan Walikota Parepare kepada pelaksana event. Jangan sampai kedekatan emosional yang merubah regulasi menjadi hal yang disepelekan Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah administrasi dalam suatu kegiatan event bukan menjadi pehatian terkhusus bagi pemerintah kota parepare? SALDI KETUA BIDANG KPP (Kewirausahaan Pengembangan Profesi) HMI CABANG PAREPARE menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pengabaian terhadap tata kelola kegiatan yang seharusnya dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab.

Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMPLT Soroti Tata Kelola Keuangan Luwu Timur, BPK Diminta Bertindak Objektif

Tinggalkan Komentar / Luwu Timur, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id, MAKASSAR — Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) kembali menggelar aksi demonstrasi lanjutan di Kota Makassar dengan menyasar Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (12/5/2026). Mengusung tagline “Lutim Juara dalam Genggaman Arogansi Kekuasaan,” aksi ini menjadi bentuk tekanan serius mahasiswa terhadap dugaan memburuknya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan APBD, serta pemanfaatan aset publik. Berbeda dari aksi sebelumnya di Kejaksaan Tinggi Sulsel dan Polda Sulsel yang berfokus pada penegakan hukum secara umum, demonstrasi kali ini secara spesifik menyoroti peran strategis BPK sebagai lembaga konstitusional dalam memastikan audit keuangan daerah berjalan independen, objektif, dan bebas intervensi politik. Jenderal Lapangan aksi, Ikram, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan sekadar aksi simbolik mahasiswa, melainkan panggilan moral untuk menyelamatkan masa depan daerah dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. “Aksi ini bukan sekadar bentuk protes. Ini adalah panggilan penyelamatan bagi Luwu Timur yang hari ini menghadapi situasi serius akibat dugaan penyimpangan tata kelola, penyalahgunaan anggaran, dan kebijakan yang menjauh dari kepentingan rakyat,” tegas Ikram. Menurut HMPLT, menjelang diterbitkannya hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, publik membutuhkan jaminan bahwa proses audit tidak berhenti pada formalitas administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh substansi persoalan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Desak Audit Investigatif APBD Dalam tuntutan resminya, HMPLT mendesak BPK Sulsel melakukan audit investigatif terhadap dugaan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur yang disebut dilakukan tanpa mekanisme pembahasan dan persetujuan sah Badan Anggaran DPRD. Mahasiswa meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen perubahan anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), serta seluruh administrasi fiskal yang diduga bermasalah. “BPK harus mengungkap secara transparan jika terdapat potensi kerugian negara, maladministrasi fiskal, atau penyalahgunaan kewenangan. Audit tidak boleh menjadi alat legitimasi politik, tetapi harus berpihak pada kepentingan rakyat,” lanjut Ikram. Soroti Pengelolaan Barang Milik Daerah Selain APBD, HMPLT juga menyoroti dugaan persoalan dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang dinilai berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah apabila tidak sesuai aturan. Mereka meminta BPK memeriksa seluruh aspek pemanfaatan aset daerah secara komprehensif guna memastikan tidak ada praktik penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan publik. Dalam aksinya, HMPLT menegaskan bahwa tuntutan mereka memiliki dasar hukum kuat, di antaranya Pasal 23E UUD 1945, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001. Mahasiswa menilai seluruh instrumen hukum tersebut memberi legitimasi penuh kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dugaan penyimpangan keuangan daerah. HMPLT menegaskan bahwa gerakan mereka lahir dari kekhawatiran atas arah pemerintahan daerah yang dianggap semakin jauh dari prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik. “Jika dugaan penyimpangan ini benar, maka yang dirugikan bukan hanya keuangan daerah, tetapi masa depan rakyat Luwu Timur. Karena itu kami menyerukan lawan korupsi, lawan penyalahgunaan anggaran, dan selamatkan Luwu Timur dari krisis tata kelola,” tegas Ikram. Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Dalam kesempatan tersebut, HMPLT juga menyerahkan dokumen pernyataan sikap resmi kepada pihak BPK Sulsel sebagai bentuk tekanan moral dan administratif agar tuntutan mahasiswa ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga pemeriksa negara. Melalui aksi jilid dua ini, HMPLT mempertegas posisinya sebagai gerakan mahasiswa yang tidak hanya mengkritik, tetapi aktif mengawal tata kelola pemerintahan, keuangan publik, dan masa depan pembangunan Kabupaten Luwu Timur. (*)

Ekonomi, Internasional, Nasional, Pemerintahan

Investor Tiongkok Soroti Pungli dan Ketidakpastian Regulasi di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Internasional, Nasional, Pemerintahan / Iman Amirullah

Ruminews.id, Yogyakarta — Sebuah surat terbuka yang disebut berasal dari Kamar Dagang Tiongkok atau China Chamber of Commerce (CCC) tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Surat tersebut ditujukan langsung kepada Presiden dan berisi kritik keras terhadap kondisi birokrasi serta iklim investasi di Indonesia.

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Persiapan Gerebeg Besar Keraton Surakarta, Gusti Tedjowulan Serukan Persatuan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik / Iman Amirullah

Ruminews.id, Solo — Panembahan Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, kembali memerintahkan untuk menjaga ketertiban umum dan mengutamakan kerukunan bersama dalam keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat. Oleh karena itu, unsur-unsur yang mengganggu pelaksanaan kegiatan tradisi dan budaya, serta revitalisasi keraton harus ditindak tegas.

Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

HMI Sulsel Kembali Sorot DPRD Sulsel Abai Soal Dugaan Penghilangan Aset Daerah, RDP GMTD Dinilai Tanpa Kepastian Hukum

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized / Alif Daisuri

ruminews.id, Makassar — BADKO HMI Sulawesi Selatan kembali menyoroti sikap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai tidak serius menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Hingga saat ini, kelanjutan RDP yang sebelumnya diskorsing belum juga memiliki kepastian. Ketua Bidang PTKP BADKO HMI Sulsel, Muhammad Rafly Tanda, menyayangkan sikap DPRD Sulsel yang dinilai membiarkan persoalan pengelolaan aset strategis daerah berlarut-larut tanpa kejelasan hukum. “RDP terus tertunda dengan alasan ada rapat koordinasi, namun sampai hari ini tidak ada kejelasan lanjutan. Tidak ada kepastian hukum. Kami patut curiga DPRD Provinsi Sulsel masuk angin dalam menyikapi persoalan GMTD,” tegas Rafly. Menurutnya, pengelolaan kawasan oleh GMTD tidak menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik, meskipun kawasan tersebut berdiri di atas aset strategis daerah yang lahir dari kebijakan pemerintah. HMI Sulsel menilai perkembangan kawasan yang semakin mengarah pada komersialisasi elit tidak lagi berbanding lurus dengan tujuan awal sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Sulsel Tahun 1991 dan 1995. “GMTD menggarap aset daerah, tetapi manfaatnya tidak berbanding lurus dengan kepentingan publik. Ini patut diduga sebagai penghilangan aset yang terorganisir dan ironisnya justru diabaikan oleh DPRD. DPRD tidak tegas,” lanjutnya. Selain menyoroti mandeknya RDP, HMI Sulsel juga menilai lemahnya pengawasan DPRD berpotensi memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pengelolaan aset daerah. Atas dasar itu, HMI Sulsel mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan aset kawasan GMTD. “Kami mendesak Kejati Sulsel segera mengusut tuntas dugaan penghilangan aset daerah. Jika aset publik dikelola tanpa transparansi dan dibiarkan menyimpang dari kepentingan rakyat, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi,” tegas Rafly. HMI Sulsel menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat demi memastikan pengelolaan aset strategis daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Hukum, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik

HMI GOWA RAYA Kecam KAPOLRESTABES Retorika Kekerasan Bukan Solusi Kota Makassar

Tinggalkan Komentar / Hukum, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Politik / Muh Adri

Ruminews.id-Muh Thafdil Wirawan S selaku KABID PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menilai pernyataan Kapolrestabes Makassar terkait instruksi “tembak di tempat” terhadap pelaku pembusuran dan begal menunjukkan kegagalan memahami akar persoalan sosial dan keamanan di Kota Makassar. Pendekatan represif yang diutamakan justru memperlihatkan lemahnya strategi pencegahan, pembinaan, dan penggalangan terhadap generasi muda yang selama ini menjadi kunci menjaga stabilitas kota. Makassar bukan hanya membutuhkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan kepolisian yang mampu membangun komunikasi sosial, merangkul anak muda, serta menciptakan ruang-ruang positif untuk mencegah lahirnya kriminalitas jalanan. Dalam beberapa periode sebelumnya, Kapolrestabes Makassar mampu menjaga kondusifitas kota melalui pendekatan humanis, dialogis, dan program-program penguatan kepemudaan yang melibatkan mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta masyarakat sipil. Situasi keamanan dapat dikendalikan tanpa menghadirkan narasi yang berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. KABID PTKP HMI Cabang Gowa Raya menilai meningkatnya keresahan masyarakat hari ini bukan semata karena aksi kriminal jalanan, tetapi juga akibat lemahnya deteksi dini, pengawasan wilayah, serta minimnya langkah intelijen sosial yang seharusnya dijalankan secara maksimal oleh jajaran kepolisian. Karena itu, kami menilai Kapolrestabes Makassar dan Kasat Intelkam gagal menjaga stabilitas keamanan dan gagal membangun pendekatan persuasif yang mampu meredam potensi konflik sosial di Kota Makassar.Atas dasar itu, HMI Cabang Gowa Raya dengan tegas menyatakan: 1.Mendesak Kapolri segera mencopot Kapolrestabes Makassar karena dinilai gagal menjaga kondusifitas dan gagal membangun pendekatan keamanan yang humanis di Kota Makassar. 2.Mendesak pencopotan dan evaluasi total terhadap Kasat Intelkam Polrestabes Makassar atas lemahnya fungsi deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. 3.Mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai gagal melakukan kontrol dan pengawasan terhadap memburuknya situasi keamanan di wilayah Kota Makassar. 4.Menolak pendekatan represif dan narasi “tembak di tempat” yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia serta memperbesar ketakutan publik. 5.Mendesak kepolisian kembali mengedepankan pendekatan preventif, edukatif, dan pembinaan sosial terhadap generasi muda sebagai solusi jangka panjang mengatasi kriminalitas jalanan. Sebagai bentuk keseriusan sikap, KABID PTKP HMI Cabang Gowa Raya menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Mapolda Sulawesi Selatan dalam waktu dekat. Aksi tersebut akan menjadi peringatan keras kepada institusi kepolisian bahwa masyarakat sipil tidak menginginkan keamanan dibangun dengan pendekatan ancaman dan kekerasan, melainkan melalui kepemimpinan yang mampu merangkul rakyat dan menjaga stabilitas sosial secara bermartabat. HMI Cabang Gowa Raya menegaskan bahwa Kota Makassar membutuhkan aparat yang mampu menjadi pengayom masyarakat, bukan sekadar menampilkan pendekatan represif yang menunjukkan kegagalan memahami watak sosial dan dinamika kepemudaan di Kota Daeng.

Bantaeng, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

HMI Desak Bupati Evaluasi Direksi dan Dewas Perumda Tirta Eremerasa Bantaeng

Tinggalkan Komentar / Bantaeng, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik / Fikri Haikal

ruminews.id – Bantaeng, Himpunan Mahasiswa Islam mendesak Pemerintah Kabupaten Bantaeng segera mencopot Direktur Utama dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Eremerasa Bantaeng. HMI menilai kedua unsur pimpinan tersebut menjadi sumber utama polemik berkepanjangan di tubuh perusahaan daerah itu. Desakan tersebut muncul di tengah memanasnya konflik internal Perumda Tirta Eremerasa yang dalam beberapa pekan terakhir memicu gelombang demonstrasi hampir setiap hari. Aksi yang dilakukan oleh karyawan bersama aliansi masyarakat pendukung mereka dinilai telah menciptakan ketegangan sosial di ruang publik. Dalam sejumlah aksi, massa demonstran bahkan beberapa kali terlibat bentrokan dengan aparat keamanan maupun kelompok masyarakat lainnya. Situasi itu menunjukkan bahwa konflik di tubuh perusahaan daerah tersebut telah berkembang melampaui persoalan internal biasa dan mulai mengganggu stabilitas daerah. HMI menilai pemerintah daerah tidak boleh terus bersikap pasif terhadap situasi yang semakin membesar. Buruknya kepemimpinan dan lemahnya pengawasan di internal perusahaan disebut menjadi penyebab utama konflik tak kunjung terselesaikan. Direktur Utama dan Dewan Pengawas dinilai gagal menghadirkan penyelesaian yang objektif. Sebaliknya, keduanya dianggap membiarkan polemik terus berkembang hingga memicu keresahan luas di tengah masyarakat. Selain menyoroti kinerja Direksi dan Dewas, HMI juga mempertanyakan legalitas komposisi Dewan Pengawas Perumda Tirta Eremerasa Bantaeng. Organisasi itu menduga terdapat unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, disebutkan bahwa BUMD dengan jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak satu orang harus berasal dari pejabat pemerintah daerah. Ketentuan tersebut dinilai perlu ditelusuri secara terbuka demi memastikan tidak terjadi pelanggaran aturan dalam penunjukan Dewan Pengawas. Ketua Umum HMI Cabang Bantaeng menegaskan konflik yang terus berlangsung telah berdampak serius terhadap kondisi sosial dan ketertiban umum di Kabupaten Bantaeng. “Hampir setiap hari terjadi demonstrasi dan ketegangan di tengah masyarakat akibat kisruh Perumda Tirta Eremerasa. Ini bukan lagi persoalan internal biasa, tetapi sudah mengganggu stabilitas daerah. Kami mendesak Bupati segera mencopot Dirut dan Dewas demi mengakhiri polemik yang berkepanjangan,” tegasnya. HMI juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direksi dan Dewan Pengawas secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tegas pemerintah dinilai penting untuk menghentikan konflik horizontal yang terus berkembang di tengah masyarakat.

Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

FSD UNM dan BKMF dE Art Studio Gelar Drawing Day 2026, Satukan Kreativitas Seni dari Berbagai Daerah di Indonesia

Tinggalkan Komentar / Pendidikan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized / Akbar

Ruminews.id,Makassar-Fakultas Seni dan Desain (FSD) Universitas Negeri Makassar Bersama BKMF dE ART STUDIO kembali menggelar FSD Drawing Day 2026 sebagai ruang eksplorasi seni gambar manual di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam dunia visual. Mengusung tema “Menjalin Garis, Merayakan Ekspresi di Bulan Menggambar”, kegiatan ini akan berlangsung pada 11 Mei hingga 11 Juni 2026 di Galeri Colli Pakue. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Seni dan Desain UNM melalui Biro Kegiatan Mahasiswa Fakultas (BKMF) dE Art Studio. Kegiatan Drawing Day FSD yang baru saja terlaksana menjadi salah satu ruang aktualisasi kreativitas yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga berhasil menjangkau partisipasi secara nasional. Kegiatan ini menghadirkan sebanyak 83 peserta dengan total 115 karya yang masuk dari berbagai wilayah di Indonesia, tidak terbatas pada kawasan Sulawesi saja, melainkan melibatkan keikutsertaan peserta lintas daerah yang turut berpartisipasi dalam semangat kolaborasi seni dan pengembangan kreativitas generasi muda. Kehadiran peserta dari berbagai latar belakang tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini mampu menjadi media integrasi budaya, pertukaran gagasan artistik, serta penguatan jejaring antarinsan kreatif di tingkat nasional. “Drawing Day FSD bukan hanya tentang menggambar, tetapi tentang bagaimana seni menjadi ruang pertemuan gagasan, kreativitas, dan kolaborasi lintas daerah di Indonesia. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa seni memiliki kekuatan untuk menyatukan, membangun kesadaran intelektual, serta memperkuat nilai-nilai kreativitas di kalangan generasi muda. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah progresif dalam menghadirkan ruang akademik yang lebih inklusif, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi mahasiswa maupun masyarakat luas. Ketua Panitia Muh ziaul haq Pelaksanaan kegiatan ini juga memperoleh dukungan penuh dari pihak universitas yang ditandai dengan kehadiran Ibu PLT Rektor serta Bapak Wakil Rektor III dalam rangkaian acara. Kehadiran pimpinan universitas tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan nyata terhadap pengembangan aktivitas kemahasiswaan, khususnya dalam bidang seni dan kreativitas. Momentum ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara institusi pendidikan dan mahasiswa dalam membangun atmosfer akademik yang inklusif, produktif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Dengan terselenggaranya Drawing Day FSD, diharapkan kegiatan serupa dapat terus dikembangkan sebagai agenda kreatif yang mampu memperkuat eksistensi seni di lingkungan akademik sekaligus menjadi ruang lahirnya inovasi, kolaborasi, dan semangat kebudayaan yang berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa seni memiliki peran strategis dalam mempererat hubungan antarwilayah, memperluas jejaring nasional, serta membangun identitas generasi muda yang kreatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini