Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Teknologi

Badan Gizi Nasional, Ekonomi, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi

LKMI HMI Makassar Timur Sukses Selenggarakan Pelantikan Pengurus di Rangkaikan dengan Stadium Generate

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Ekonomi, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR – Pelantikan pengurus, upgredinng dan rapat kerja Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur (HMI Maktim) yang dirangkaikan dengan stadium generate dilaksanakan pada 13/9/26 di ruang molar Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Hasanuddin (Unhas). Kegiatan ini berlangsung pada pukul 11.45 WITA yang di hadiri langsung oleh Sekretaris Umum dan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (Maktim) Rendi Pratama beserta fungsionaris cabang lainnya. Dan juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Korps HMI (KOHATI) Cabang Makassar Timur Naiyla Wati Bahtiar. Juga dihadiri oleh beberapa Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sejajararan Makassar Timur. Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa keberhasilan suatu lembaga bukan hanya diukur dari keberhasilan program kerja yg terealisasi, melainkan mampu melahirkan regenerasi berkelanjutan, yang dapat menjalankan estapet roda kepemimpinan satu periodesasi kepengurusan. Ujar Rendi Pratama dalam sambutannya. Ia juga mengucapkan selamat atas terlenggaranya pelantikan pengurus Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM) Periode 2026-2027 M. Menurutnya lembaga pengembangan profesi (LPP) yang ada di HMI Cabang Makassar Timur, LKMI lah yang paling progresif, Menurutnya. Dalam sambutan demisioner Direktur LKMI sebelumnya, yang diwakili oleh Muhammad Raid Nabhan mengatakan bahwa di LKMI lah tempat dimana kader-kader HMI mengasah ilmu pengetahuannya di lingkup kesehatan, dan LKMI lah tempat dimana untuk mengaktualisasikan disiplin kesehatan melalui program kerja bakti sosial dan juga melalui program kerja stratgis lainnya, Ujar Raid Nabhan dalam sambutannya. Randi Maulana dalam sambutannya sebagai Direktur Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM), ia mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada seluruh komponen dan elemen yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pelantikan pengurus LKMI di periode 2026-2027 M, Ujarnya. Ia juga mengatakan berjalannya suatu organisasi satu periodesasi kepengurusan bukan hanya dari pemimpin saja, melainkan kerjasama kolektif dari selulurah elemen pengurus yang saling berkolaborasi di dalamnya. Ia juga mengucap terimaksih yang mendalam kepada Steering Commite dan Team Work pelantikan yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide atau gagasan dalam mengusung konsep hingga terlaksana kegiatan pelantikan, Menurutnya Dalam laporan Team Work pelantikan melaporkan bahwa dana yang dihasilkan yang bernilai halal dan tidak terikat, ia juga mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada jajaran Team Work Pelantikan yang telah berhasil menyukseskan kegiatan pelantikan pengurus LKMI HMI Maktim, Ujar Andi Muhammad Aflah selaku Koordinator Team Work. Pada pukul 13.40 Wita dilanjutkan kegiatan stadium generate dengan tema “Menakar Relevansi Gerakan Kesehatan Mahasiswa Islam di Tengah Problematika Kesehatan Bangsa” yang bawakan langsung oleh dua narasumber yakni drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas dan Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM sebagai Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berlangsung secara intens. Gerakan yang relevan adalah gerakan yang mampu membaca zaman, memahami kebutuhan masyarakat, dan hadir dengan solusi nyata. Relevansi bukan sekadar tentang seberapa besar sebuah lembaga dikenal, tetapi sejauh mana nilai, gagasan, dan kerja-kerjanya mampu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, Ujar drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam harus terus bergerak dari sekadar membahas persoalan kesehatan menjadi bagian dari solusi kesehatan masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan, nilai keislaman, semangat pengabdian, serta keberanian untuk turun langsung ke tengah masyarakat, kader kesehatan dapat menjadi penggerak perubahan. Karena kesehatan bukan hanya persoalan medis, tetapi persoalan kemanusiaan. Dan gerakan yang berangkat dari kepedulian, ilmu, serta keikhlasan akan selalu menemukan alasan untuk tetap relevan. Jangan hanya menjadi kader yang memahami persoalan kesehatan. Jadilah kader yang hadir, bergerak, dan memberi dampak, tutup drg. Erni Marlina, Ph.D., Sp.PM (K) Pembangunan kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Di tengah perkembangan teknologi digital dan kompleksitas persoalan kesehatan masyarakat, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dituntut untuk tidak sekadar menjadi ruang berkumpulnya mahasiswa kesehatan, tetapi menjadi ruang lahirnya gagasan, gerakan, dan solusi yang nyata. Relevansi LKMI dapat dibangun melalui kemampuan membaca masalah kesehatan masyarakat, menghadirkan pendekatan berbasis ilmu dan bukti, serta menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam tindakan nyata. Kader LKMI harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai instrumen pengabdian, bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman. Ujar Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM Karena itu, kader kesehatan mahasiswa Islam harus berani keluar dari ruang-ruang diskusi menuju ruang pengabdian. Mengidentifikasi masalah, membangun kolaborasi lintas disiplin, mendampingi masyarakat, dan menghadirkan inovasi kesehatan yang dapat dirasakan manfaatnya. Jangan hanya menjadi generasi yang memahami masalah kesehatan. Jadilah generasi yang berani mengambil peran, menghadirkan solusi, dan meninggalkan dampak. Tutup, Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM. Kegiatan berlangsung dengan do’a bersama dan foto bersama selagus menutup rangkaian kegiatan pelantikan pengurus Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur (MAKTIM). secara resmi

Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Unhas Satu-Satunya di Indonesia yang Menangkan ICARS-DENMARK Kompetisi Riset Bergengsi Dunia

Tinggalkan Komentar / Internasional, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Ruminews.id, Makassar — Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali mencatatkan capaian di tingkat internasional. Unhas berhasil memenangkan kompetisi riset yang diselenggarakan oleh International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (ICARS), lembaga internasional yang berbasis di Kopenhagen, Denmark.

DPRD Kota Makassar, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi

Makassar dalam Cengkeraman Krisis Energi: Jika Stok Aman, Mengapa Rakyat Masih Harus Mengantre?

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi /

Oleh : Jamrud Betawi (Ketua Umum HIMASKEP STIKES Nani Hasanuddin) ruminews.id, – Beberapa tahun lalu, slogan tentang kemajuan dan modernitas kota selalu digaungkan dengan penuh kebanggaan. Makassar diposisikan sebagai wajah metropolitan Sulawesi Selatan, kota yang terus tumbuh dengan pembangunan infrastruktur dan geliat ekonomi yang semakin pesat. Namun, jika lanskap kota hari ini dilihat dari perspektif kebutuhan dasar masyarakat, narasi tentang kota metropolitan tersebut tampaknya sedang diuji. Ibu kota Sulawesi Selatan tengah menghadapi persoalan yang datang hampir bersamaan: pemadaman listrik bergilir, keterbatasan air bersih akibat kekeringan, hingga kesulitan masyarakat memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram. Persoalan tersebut tidak lagi sekadar menjadi gangguan teknis, tetapi mulai menyentuh aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Makassar hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada persoalan mendasar yang perlu dijawab secara terbuka: bagaimana negara dan seluruh pemangku kepentingan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap tersedia ketika berbagai sumber energi dan layanan publik mengalami gangguan secara bersamaan? Di tengah situasi tersebut, masyarakat diminta untuk tidak panik. Pemerintah dan pihak terkait menyampaikan bahwa stok BBM masih dalam kondisi aman, sementara distribusi disebut tetap berjalan. Lonjakan permintaan dan fenomena panic buying kemudian menjadi salah satu penjelasan atas munculnya antrean panjang di sejumlah titik penyaluran. Namun, dari sini muncul sebuah pertanyaan sederhana: Jika stok memang aman, mengapa rakyat masih harus mengantre? Pertanyaan tersebut tentu tidak serta-merta dimaksudkan untuk menafikan pernyataan mengenai ketersediaan stok. Persoalannya justru terletak pada jarak antara klaim ketersediaan dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Sebab, dalam melihat sebuah krisis, persoalannya bukan hanya mengenai ada atau tidak adanya stok. Yang jauh lebih penting adalah apakah kebutuhan tersebut benar-benar tersedia, dapat diakses masyarakat, dan terdistribusi secara merata pada saat dibutuhkan. Di sinilah bahasa memiliki peran penting. Sebuah peristiwa tidak hanya diberi nama, tetapi juga dapat membentuk cara publik memahami persoalan. Kelangkaan dapat dipahami sebagai akibat peningkatan konsumsi. Antrean dapat disebut sebagai konsekuensi panic buying. Gangguan distribusi dapat dijelaskan melalui disparitas harga. Sementara kesulitan masyarakat memperoleh LPG 3 kilogram dapat ditempatkan sebagai persoalan perilaku konsumen. Semua penjelasan tersebut mungkin memiliki relevansi. Namun, ketika istilah panic buying digunakan berulang kali sebagai penjelasan utama, terdapat pertanyaan lain yang tidak boleh kehilangan tempat: apakah perilaku masyarakat merupakan penyebab utama persoalan, atau justru merupakan respons terhadap ketidakpastian pasokan yang mereka rasakan? Per hari ini, pemberitaan media secara massif menunjukkan adanya antrean panjang di sejumlah SPBU di Makassar. Bahkan, terdapat SPBU yang sempat tidak memiliki pasokan dan harus menunggu pengiriman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi dan ketersediaan di tingkat konsumen tetap perlu mendapatkan perhatian serius, terlepas dari pernyataan mengenai kecukupan stok secara keseluruhan. Kepolisian Sulawesi Selatan juga melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan maupun penimbunan. Langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa persoalan distribusi tidak diperparah oleh tindakan pihak-pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Pada saat yang sama, Pertamina menyatakan stok BBM di Sulawesi Selatan secara keseluruhan masih aman dan mencukupi serta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Pernyataan tersebut tentu perlu dihormati sebagai bagian dari upaya menjaga ketenangan publik. Namun, komunikasi publik tidak boleh berhenti pada imbauan agar masyarakat tidak panik. Ketika antrean masih terjadi, pasokan di sejumlah titik belum stabil, dan masyarakat harus menghabiskan waktu untuk mendapatkan kebutuhan dasar, maka publik berhak memperoleh penjelasan yang lebih konkret mengenai akar persoalan dan langkah penyelesaiannya. Di sinilah seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk tidak sekadar membangun narasi tentang kondisi yang aman, tetapi menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DPRD Sulawesi Selatan, aparat penegak hukum, serta seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya masing-masing. Koordinasi antarlembaga menjadi penting untuk memastikan rantai pasok berjalan normal, distribusi tepat sasaran, potensi penimbunan ditindak, dan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan energi secara wajar. Sebab, bagi masyarakat, ukuran keberhasilan kebijakan bukan semata-mata terletak pada pernyataan bahwa stok tersedia di tingkat regional. Ukurannya sederhana: apakah BBM tersedia ketika masyarakat datang ke SPBU, apakah LPG dapat diperoleh dengan harga yang semestinya, dan apakah masyarakat tidak perlu menghabiskan berjam-jam untuk mendapatkan kebutuhan dasar? Krisis tidak selalu dimulai dari habisnya stok. Krisis juga dapat muncul ketika barang tersedia secara agregat, tetapi tidak hadir secara merata di tangan masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, menyebut kondisi ini sebagai panic buying seharusnya tidak menjadi akhir dari pembahasan. Istilah tersebut perlu ditempatkan sebagai salah satu kemungkinan penjelasan, bukan sebagai alasan untuk menutup pertanyaan mengenai distribusi, pengawasan, tata kelola pasokan, dan efektivitas kebijakan. Masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk tenang. Mereka membutuhkan kepastian. Kepastian bahwa listrik menyala, air bersih tersedia, BBM dapat diperoleh tanpa antrean yang tidak wajar, dan LPG 3 kilogram tersedia bagi mereka yang memang berhak mendapatkannya. Makassar boleh terus berbicara tentang modernitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kota metropolitan tidak seharusnya hanya diukur dari gedung tinggi, jalan yang semakin ramai, atau investasi yang terus masuk. Modernitas juga harus terlihat dari kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjamin kebutuhan dasar warganya. Pada akhirnya, pertanyaan “Jika stok aman, mengapa rakyat masih harus mengantre?” bukan sekadar pertanyaan retoris. Ia adalah pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban berbasis data, transparansi, dan kebijakan yang konkret. Sebab ketika masyarakat sudah berada di dalam antrean panjang, mereka tidak sedang memperdebatkan istilah panic buying atau krisis distribusi. Mereka hanya sedang mencari BBM untuk melanjutkan kehidupan.

Badan Gizi Nasional, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Maros, Nasional, Olahraga, Opini, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi

Sulawesi Selatan Darurat Energi: MBG, Mana Bahlil Guys?!

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Dinas Koperasi Makassar, DPRD Kota Makassar, Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Maros, Nasional, Olahraga, Opini, Pemerintah kabupaten Gowa, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi /

Oleh : Randi Maulana (Kader HMI Komisariat Institut Nani Hasanuddin) ruminews.id, – Sulawesi Selatan sedang menghadapi persoalan yang tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan biasa. Kelangkaan dan keterbatasan akses terhadap sejumlah kebutuhan energi dan layanan dasar seperti bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, hingga persoalan pelayanan air bersih telah memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Situasi ini menjadi semakin serius ketika keluhan masyarakat terkait ketersediaan BBM dan LPG muncul bersamaan dengan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan kepastian atas kebutuhan dasar justru harus berhadapan dengan ketidakpastian: kapan listrik menyala, di mana mendapatkan BBM, bagaimana memperoleh LPG, hingga bagaimana memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi. Bagi masyarakat kecil, persoalan energi bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah atau persoalan teknis distribusi. Energi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pedagang membutuhkan listrik untuk menjalankan usahanya, nelayan dan petani membutuhkan BBM untuk aktivitas produksi, rumah tangga membutuhkan LPG untuk memasak, sementara fasilitas pelayanan publik membutuhkan listrik dan air agar tetap dapat beroperasi. Karena itu, ketika gangguan terjadi secara berulang dan meluas, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan sistem energi di Sulawesi Selatan? Apakah persoalannya berada pada pasokan, distribusi, kapasitas pembangkit, jaringan transmisi, atau tata kelola energi secara keseluruhan? Pertanyaan tersebut penting karena masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk bersabar. Masyarakat membutuhkan kepastian, transparansi, dan solusi yang terukur. Di tengah situasi tersebut, muncul pula pertanyaan yang cukup menggelitik: MBG jalan, energi bagaimana? Bahlil, mana? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang merupakan program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan berbagai sektor. Namun, pembangunan tidak boleh hanya berbicara mengenai satu program prioritas, sementara kebutuhan dasar masyarakat lainnya menghadapi persoalan. Program besar seperti MBG justru membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat, termasuk ketersediaan listrik, bahan bakar, air bersih, infrastruktur, serta distribusi yang berjalan dengan baik. Bagaimana mungkin pembangunan kualitas sumber daya manusia dapat berjalan maksimal apabila di saat yang sama masyarakat masih harus menghadapi persoalan energi dan layanan dasar? Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan program MBG dengan kebutuhan energi. Sebaliknya, ini adalah kritik terhadap cara negara menentukan prioritas pembangunan. Ketahanan pangan, ketahanan energi, air bersih, pendidikan, dan kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dapur MBG membutuhkan listrik dan LPG, maka kelancaran program tersebut juga bergantung pada ketahanan energi. Jika distribusi makanan membutuhkan kendaraan, maka BBM menjadi bagian dari rantai distribusinya. Jika fasilitas produksi dan pelayanan membutuhkan air, maka persoalan air bersih pun menjadi bagian dari ekosistem program. Artinya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa seluruh infrastruktur pendukungnya mampu bekerja secara berkelanjutan. Jangan sampai negara sibuk menghitung jumlah porsi yang tersaji, tetapi ia lupa menghitung berapa banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan energi. Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah penting dalam perekonomian kawasan timur Indonesia. Gangguan energi yang berlangsung berulang tentu berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Dunia usaha, UMKM, industri, transportasi, hingga aktivitas rumah tangga membutuhkan pasokan energi yang stabil dan dapat diprediksi. Karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama untuk mencari akar persoalan. PT PLN, Pertamina, pemerintah daerah, serta kementerian terkait harus menyampaikan kondisi faktual kepada masyarakat dan menjelaskan langkah penanganan yang sedang dilakukan. Publik juga berhak mengetahui apakah persoalan ini bersifat sementara atau merupakan indikasi masalah struktural dalam sistem energi Sulawesi Selatan. Jangan tunggu keresahan berubah menjadi kemarahan. Jangan tunggu kelangkaan berubah menjadi krisis sosial. Pemerintah harus hadir sebelum masyarakat merasa negara hanya hadir ketika program-program besar hendak dipublikasikan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang memiliki kewenangan di sektor energi juga perlu memastikan bahwa persoalan energi di Sulawesi Selatan mendapatkan perhatian serius. Jika masyarakat di berbagai daerah mengalami gangguan BBM, LPG, listrik, maupun layanan dasar yang berkaitan dengan energi, maka negara wajib memberikan jawaban dan solusi. Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin kebutuhan dasar tersedia dengan harga yang wajar, distribusi yang adil, serta pelayanan publik yang dapat diandalkan. MBG boleh menjadi prioritas. Tetapi energi jangan sampai menjadi korban. Sulawesi Selatan membutuhkan pembangunan yang utuh: makanan bergizi tersedia, listrik menyala, LPG tersedia, BBM tidak langka, air bersih mengalir, dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan. Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang seberapa besar program pemerintah dijalankan, tetapi tentang seberapa jauh negara mampu memastikan rakyat dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman, layak, dan tanpa rasa cemas terhadap kebutuhan dasar mereka sendiri. Sulawesi Selatan tidak boleh dibiarkan menghadapi darurat energi sendirian. MBG, mana Bahlil guys? Energi rakyat juga butuh perhatian.

Makassar, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Dosen FSD UNM Ajak Remaja Bontoa Lawan Hoaks dan Ujaran Kebencian dengan Konten Digital Positif dan Kearifan Lokal

Tinggalkan Komentar / Makassar, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

ruminews.id, Makassar – Sebanyak 31 remaja di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, mengikuti pelatihan pembuatan konten kreatif berbasis teknik kolase digital yang digelar tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar (FSD UNM) bekerja sama dengan UPTD SMPN 13 Bontoa (terkhusus pada Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Makassar). Pelatihan inti berlangsung selama pada Selasa, 19 Mei 2026.

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi

Muh Imran Kecam Pelibatan Unsur Militer dalam Orientasi Mahasiswa Baru UIN Alauddin Makassar

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan sekaligus mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Muh Imran, S.Sos., menyoroti keterlibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Muh Imran meminta pihak kampus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar, tujuan, bentuk, serta kapasitas pelibatan unsur militer dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi merupakan ruang sipil dan akademik yang semestinya mengedepankan tradisi intelektual, kebebasan berpikir, budaya ilmiah, serta pengembangan kemampuan kritis mahasiswa. “Saya sangat menyayangkan dan mengecam kehadiran militer dalam orientasi mahasiswa baru di UIN Alauddin Makassar. Kampus adalah ruang sipil dan ruang akademik. Mahasiswa harus dibentuk dengan tradisi ilmu pengetahuan, berpikir kritis, kebebasan akademik, dan tanggung jawab kebangsaan, bukan dengan pendekatan militeristik,” ujar Muh Imran dalam pernyataannya. Ia merujuk Pasal 30 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Sementara itu, Pasal 30 ayat (4) mengatur fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pelayanan, serta penegakan hukum. “TNI adalah alat pertahanan negara. Kampus adalah institusi pendidikan. Jangan mencampuradukkan ruang dan fungsi tersebut tanpa dasar tugas yang jelas,” katanya. Muh Imran juga menyinggung UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tetap menempatkan TNI dalam kerangka pertahanan negara serta mengatur tugas dan pengerahan kekuatan militer berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain aspek kelembagaan, Muh Imran menilai karakter perguruan tinggi perlu menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan orientasi mahasiswa baru. Ia merujuk UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurutnya, masa orientasi mahasiswa baru semestinya menjadi ruang untuk memperkenalkan mahasiswa terhadap kehidupan akademik, etika keilmuan, budaya kampus, tradisi intelektual, serta tanggung jawab sosial. “Orientasi mahasiswa baru bukan pendidikan militer. Mahasiswa bukan prajurit. Kampus bukan barak. Kalau mahasiswa sejak awal justru diperkenalkan dengan pendekatan militeristik, maka kita patut bertanya, nilai akademik apa yang sebenarnya ingin dibangun?” ujarnya. Ia mengingatkan agar keterlibatan unsur militer dalam kegiatan kampus tidak berkembang menjadi pola yang dianggap lumrah tanpa melihat relevansi, tujuan, maupun dasar pelaksanaannya. “Jangan sampai hari ini orientasi mahasiswa baru, kemudian ke depan menjadi hal biasa militer masuk ke berbagai kegiatan kampus, mengisi ruang-ruang akademik, bahkan memengaruhi kultur kehidupan mahasiswa. Ini yang harus kita cegah sejak awal,” tegasnya. Muh Imran juga menegaskan bahwa kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai sikap anti-TNI. Ia mengatakan dirinya menghormati TNI sebagai institusi pertahanan negara. Karena itu, menurutnya, profesionalisme TNI justru harus dijaga dengan memastikan institusi tersebut menjalankan tugas sesuai mandat dan ketentuan yang berlaku. “Saya tidak anti-TNI. Saya menghormati TNI sebagai alat pertahanan negara. Justru karena saya menghormati institusi TNI, saya ingin TNI tetap profesional dan bekerja sesuai mandat konstitusionalnya. Begitu juga kampus harus tetap menjadi ruang sipil dan akademik,” kata Muh Imran. Ia mengakui kerja sama antara institusi sipil, termasuk perguruan tinggi, dengan TNI dapat dilakukan sepanjang memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta relevan dengan kebutuhan kegiatan. Namun, ia menolak apabila keterlibatan tersebut kemudian berujung pada terbentuknya kultur militeristik di lingkungan perguruan tinggi. Atas persoalan tersebut, Muh Imran meminta UIN Alauddin Makassar melakukan evaluasi terhadap pelibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru. Ia menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni meminta kampus memberikan penjelasan terbuka mengenai pelibatan unsur militer, mengevaluasi keterlibatan tersebut apabila tidak memiliki relevansi yang jelas dengan tujuan pendidikan, serta memastikan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan tetap terjaga. Ia juga meminta agar orientasi mahasiswa baru dikembalikan pada tujuan utamanya sebagai bagian dari proses pengenalan kehidupan akademik dan pembentukan karakter mahasiswa. “Kampus harus menjadi tempat mahasiswa belajar bertanya, berdiskusi, mengkritik, meneliti, dan menguji gagasan. Kalau ruang kritis itu terlalu dekat dengan pendekatan militeristik, kita harus waspada terhadap kemunduran tradisi akademik,” ujarnya. Muh Imran menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya menjaga batas yang jelas antara ruang pertahanan negara dan ruang sipil. “TNI punya tugas mempertahankan negara. Kampus punya tugas mencerdaskan bangsa. Jangan mengambil ruang masing-masing. Pertahankan TNI tetap profesional, dan pertahankan kampus tetap kritis,” pungkasnya. Hingga berita ini ditulis, pernyataan tersebut merupakan sikap dan pandangan Muh Imran. Penjelasan dari pihak UIN Alauddin Makassar mengenai bentuk dan tujuan keterlibatan unsur militer dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh kepada publik.

Daerah, Pemuda, Pendidikan, Teknologi

Dobrak Keterbatasan Perangkat, KKN ITH III Sulap Smartphone Siswa SMAN 5 Barru Jadi Mesin Pencetak Website

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pemuda, Pendidikan, Teknologi /

Ruminews.id, BARRU – Ketiadaan perangkat laptop pribadi seringkali menjadi kendala utama bagi pelajar di daerah untuk mempelajari dan mempraktikkan ilmu pemrograman (coding). Menjawab tantangan tersebut, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan III Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH), Muh. Aksa, yang bertugas di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, meluncurkan inovasi bertajuk KREASI-HP (Kreator Edukasi Website via Handphone).

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Teknologi

Di Balik Kritik terhadap Kebijakan: Sudahkah Kita Bercermin?

Tinggalkan Komentar / Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Teknologi /

Penulis : Rasya Lantera – Peggiat Literasi Ruminews.id – Palopo, 19 Agustus 2026— Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat ketika terdapat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Namun, di tengah kebebasan tersebut, muncul hal yang tidak kalah penting untuk dipertanyakan: sudahkah kritik yang disampaikan benar-benar didasarkan pada pemahaman dan kepentingan bersama?

Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi

Rijal Djamal Dorong Karang Taruna Makassar Perkuat Struktur dan Percepat Aksi Sosial

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Hukum & Kriminal, Kesehatan, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Pertanian, Peternakan, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi /

ruminews.id, MAKASSAR – Pertemuan santai antara Ketua Harian Karang Taruna Kota Makassar, Rijal Djamal, bersama jajaran pengurus Karang Taruna Kelurahan Timungan Lompoa melahirkan komitmen untuk memperkuat gerakan organisasi sekaligus mempercepat pelaksanaan aksi sosial di tengah masyarakat. Komitmen tersebut diarahkan untuk mendukung serta menyukseskan program-program strategis Pemerintah Kota Makassar. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana informal itu menjadi ruang diskusi bagi para pengurus untuk menyamakan pandangan mengenai arah gerakan Karang Taruna pasca-pelantikan. Penguatan struktur internal dinilai penting, namun tidak boleh menjadi alasan bagi organisasi untuk menunda kehadirannya dalam menjawab berbagai persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Rijal Djamal mendorong seluruh pengurus, khususnya di tingkat akar rumput, agar berani menerjemahkan gagasan menjadi program nyata. Menurutnya, semangat gerakan harus dibangun melalui keberanian untuk memulai dan bekerja. “Apapun idenya, coba kerjakan saja,” tegas Rijal di sela-sela pertemuan tersebut. Pesan itu menjadi dorongan bagi pengurus Karang Taruna di tingkat kelurahan, termasuk Timungan Lompoa, untuk terus berinovasi tanpa harus terhambat oleh pola birokrasi organisasi yang terlalu kaku. Sembari melakukan pembenahan internal pasca-pelantikan, para pemuda diharapkan tetap aktif mengambil peran dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurut Rijal, penguatan struktur organisasi dan pelaksanaan aksi sosial merupakan dua hal yang harus berjalan secara beriringan. Struktur yang solid akan menjadi fondasi dan arah dalam menjalankan roda organisasi, sementara program dan aksi nyata di lapangan menjadi bukti eksistensi sekaligus kebermanfaatan Karang Taruna bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, Karang Taruna diharapkan dapat tampil sebagai mitra strategis pemerintah. Organisasi kepemudaan tersebut memiliki posisi penting dalam mengawal serta mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar, khususnya melalui keterlibatan aktif pemuda di tingkat kecamatan dan kelurahan. Komitmen tersebut juga menjadi bagian dari persiapan menjelang agenda Roadshow Karang Taruna Kota Makassar ke seluruh kecamatan. Agenda ini diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan visi dan memperkuat koordinasi gerakan organisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Dengan penguatan struktur yang berjalan seiring dengan kebebasan berinovasi dan memperluas aksi sosial, Karang Taruna Kota Makassar menunjukkan kesiapan untuk bergerak lebih masif. Kolaborasi antara pengurus di setiap tingkatan diharapkan mampu melahirkan gerakan kepemudaan yang responsif, kontributif, dan berdampak nyata, sekaligus menjadikan pemuda sebagai salah satu aktor penting dalam mendorong kemajuan Kota Makassar.

Scroll to Top