Politik

Daerah, Nasional, Pemerintahan, Politik

Daftar 10 Kota Paling Toleran di Indonesia 2025 Versi SETARA Institute, Salatiga Peringkat Pertama

Ruminews.id, Yogyakarta — SETARA Institute kembali merilis laporan tahunan Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 yang menilai tingkat toleransi di berbagai kota di Indonesia. Hasilnya, Salatiga kembali menempati posisi teratas sebagai kota paling toleran di Indonesia tahun ini. Dalam laporan tersebut, Salatiga meraih skor tertinggi yakni 6,492, mengungguli kota-kota lain dalam hal pengelolaan keberagaman, kebijakan inklusif, dan praktik toleransi di masyarakat.

Makassar, Nasional, Pendidikan, Politik

IKA UNM dan Lembaga Kemahasiswaan Gelar Dialog Terbuka untuk Serap Aspirasi dan Bahas Citra Gerakan Mahasiswa

ruminews.id, Makassar — Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni UNM bersama pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan di Universitas Negeri Makassar menggelar silaturrahmi dan dialog terbuka yang berlangsung hangat. Kegiatan diawali dengan ramah tamah dan santap siang, dilanjutkan pembukaan, kemudian diskusi terbuka sebagai ruang curah pendapat, bertukar pikiran, serta menyampaikan kegelisahan demi kemajuan almamater. Silaturrahmi ini diinisiasi oleh Ketua Umum DPP IKA UNM, Nurdin Halid, sebagai bentuk keprihatinan atas dinamika dan citra UNM di tingkat nasional. Forum ini turut dihadiri Maperwa UNM, BEM UNM, UKM tingkat universitas, serta Maperwa dan BEM fakultas, termasuk senior dan demisioner pengurus lembaga kemahasiswaan. Dalam dialog tersebut, alumni menyoroti perlunya refleksi terhadap pola gerakan mahasiswa yang dinilai banyak menimbulkan antipati publik. Selain itu, peserta juga membahas pentingnya membangun branding positif atas kampus, lalu bagaimana ke depan ada skema kontribusi nyata alumni bagi organisasi kemahasiswaan, serta mendorong pengakuan aktivitas organisasi dalam sistem akademik melalui rekognisi dan konversi SKS. Dialog juga membahas tata kelola organisasi kemahasiswaan yang lebih berdampak dan positif, juga peningkatan sarana prasarana akademik, hingga penyelesaian pembangunan gedung yang belum rampung. Seluruh isu tersebut menjadi perhatian bersama untuk memperkuat peran mahasiswa sekaligus menjaga citra institusi. Ketua Umum DPP IKA UNM menyampaikan bahwa dialog serupa akan dilaksanakan secara berkala, minimal enam bulan sekali. Forum ini diharapkan menjadi ruang silaturrahmi antara alumni dan mahasiswa, sekaligus wadah berbagi pengalaman, memberikan arahan, serta dukungan bagi pengembangan organisasi kemahasiswaan. Melalui kegiatan ini, alumni, pimpinan, dan mahasiswa bersepakat memperkuat sinergi dalam menghadirkan gerakan mahasiswa yang tetap kritis namun konstruktif, serta memberi dampak positif bagi Universitas Negeri Makassar ke depan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Politik

Kabinet Inflasi Pejabat: Ketika Kritik Dianggap Gangguan

Penulis: F.H. Kalindra – Penggiat Literasi Ketika Kritik Disebut “Inflasi Pengamat” dan Rasionalitas Tersisih oleh Kuasa ruminews.id, Jakarta – Di negeri yang seharusnya menjunjung nalar kata-kata kadang menjelma senjata paling sunyi. Ia tak melukai tubuh tetapi mencederai akal sehat. Pernyataan Teddy Indra Wijaya tentang “Inflasi Pengamat” terasa seperti gema dari ruang kekuasaan yang mulai kedap terhadap kritik. Inflasi yang Kehilangan Makna Sebab dalam pengertian yang paling dasar inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sebuah konsep ekonomi yang lahir dari data bukan dari kegelisahan terhadap suara-suara yang berbeda. Namun kini istilah itu seolah dipinjam untuk memberi label pada para pengamat, akademisi, dan publik yang bersuara. Kritik dipersempit menjadi gangguan. Analisis dipelintir menjadi ancaman. Dan ruang dialog perlahan berubah menjadi panggung monolog kekuasaan. Inflasi Pejabat Padahal yang tampak di permukaan bukanlah “Inflasi Pengamat” melainkan gejala lain yang lebih mengkhawatirkan yaitu inflasi pejabat bukan dalam jumlah semata tetapi dalam ketidaksesuaian antara posisi dan kapasitas. Ketika kursi-kursi strategis diduduki oleh mereka yang latar belakangnya berjarak dengan substansi kebijakan, publik pun bertanya apakah ini sekadar eksperimen, atau bentuk kelalaian yang terstruktur? Kabinet Inflasi Pejabat Kursi-kursi strategis diisi bukan oleh mereka yang sejalan dengan bidangnya melainkan oleh figur yang berdiri dalam kontradiksi dengan latar belakangnya sendiri. Di titik inilah lahir apa yang bisa disebut sebagai “inflasi pejabat” banyak posisi terisi namun tidak selalu diiringi kecukupan kompetensi. Sekretaris Kabinet berlatar militerTeddy dengan latar belakang militer menduduki posisi strategis sebagai Seskab yang seharusnya mengoordinasikan kebijakan sipil, memunculkan pertanyaan soal relevansi kompetensi. Badan Gizi Nasional dipimpin figur militerKepemimpinan Dadang Hendrayudha dari latar militer dalam sektor gizi dinilai tidak linier, terlebih di tengah munculnya berbagai kasus keracunan program MBG. Menteri Pariwisata dari sektor perbankanPenunjukan menteri dengan latar belakang perbankan untuk mengurus sektor pariwisata dianggap kurang selaras dengan kebutuhan industri yang berbasis pengalaman dan budaya. Wakil Presiden dinilai belum memahami peranGibran kerap dipersepsikan publik belum menguasai tugas dan fungsi strategis sebagai wakil presiden dalam membantu jalannya pemerintahan. Defensif yang Mengaburkan Substansi Di tengah situasi ini kritik yang seharusnya menjadi kompas justru dipandang sebagai badai. Pernyataan defensif lebih sering terdengar dari pada penjelasan yang jujur dan transparan. Ketika ditanya soal data jawaban “pokoknya ada” seolah menjadi simbol baru dari cara berkuasa ringan di ucapan namun berat di konsekuensi. Rasionalitas tak lagi menjadi fondasi, melainkan sekadar ornamen. Sindiran tajam pun datang dari Zainal Arifin Mochtar yang menyebut diri sebagai bagian dari “inflasi” yang ditakuti. Sebuah ironi yang menggugah: jika pengamat dianggap berlebih, mungkinkah justru kekuasaan yang kekurangan refleksi? Wajah Buram yang Terpampang Lebih jauh ada bayang-bayang lain yang mengintai: militerisasi ruang sipil. Bukan dalam bentuk fisik yang kasat mata tetapi dalam cara berpikir yang kaku, hierarkis, dan cenderung alergi terhadap kritik. Padahal demokrasi tumbuh dari keberanian untuk diuji bukan dari ketakutan untuk disanggah. Pada akhirnya persoalan ini bukan sekadar tentang satu pernyataan atau satu figur melainkan cermin retak yang memantulkan wajah tata kelola yang mulai kehilangan keseimbangan. Sebuah pengingat bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati hanya akan melahirkan jarak antara pemerintah dan rakyat serta antara kebijakan dan kenyataan. Jika kritik terus dianggap sebagai “inflasi,” maka mungkin yang benar-benar langka di negeri ini bukanlah kesetiaan melainkan kejujuran.

Nasional, Politik

Andi Amar : Banyak Kejahatan Berawal dari Miras, Jangan Berlindung di Balik Tradisi.

ruminews.id – Jakarta – Komisi III DPR RI menyoroti maraknya kasus pembunuhan dan kekerasan seksual yang dinilai kerap dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras), khususnya miras oplosan. ‎Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, mengungkapkan bahwa persoalan miras sebagai pemicu kejahatan tidak hanya terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), tetapi juga di berbagai daerah lain, termasuk Sulawesi. Ia mencontohkan miras tradisional seperti “ballo” di Sulawesi Selatan yang kerap menjadi akar persoalan serupa. “Banyak kasus pembunuhan, kekerasan seksual, dan tindak pidana lainnya yang disampaikan oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan. Ini mirip dengan di daerah kami, yang muaranya sering kali dari miras oplosan atau kebiasaan yang dianggap sebagai bagian dari adat,” ujar Andi Amar usai Kunjungan Kerja Reses Komisi III di Kupang, NTT, Rabu (24/04/2026). Legislator asal Sulawesi Selatan itu menyayangkan kebiasaan konsumsi miras yang berlindung di balik dalih tradisi, sehingga membuat masyarakat cenderung permisif. Kondisi tersebut dinilai memicu hilangnya kontrol diri, yang berujung pada perkelahian, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Sebagai langkah pencegahan, Andi mendorong aparat penegak hukum bersama para pemangku kepentingan untuk mengintensifkan sosialisasi bahaya miras, dengan fokus pada edukasi generasi muda. ‎“Kalau generasi yang lebih tua mungkin sulit diubah, tetapi generasi muda masih bisa kita arahkan. Kita perlu bersama-sama menyosialisasikan bahwa ini bukan adat yang baik untuk dipertahankan, melainkan kebiasaan buruk yang harus perlahan dihilangkan,” tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Daerah, Internasional, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan

Gelar Unjuk Rasa di PT KIMA, SEMMI Nilai Direktur Utama Gagal Total

Ruminews.id, Makassar-Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Makassar kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Kawasan Industri Makassar (KIMA). Aksi ini berlangsung dengan tuntutan tegas terhadap jajaran direksi, khususnya Direktur Utama yang dinilai gagal dalam menjalankan fungsi kepemimpinan secara transparan dan akuntabel. Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan, Ramadhan, tersebut diikuti oleh puluhan massa aksi yang menyuarakan kritik keras terhadap sikap manajemen PT KIMA yang dinilai tertutup dan tidak responsif terhadap berbagai upaya komunikasi yang telah dilakukan oleh SEMMI. Dalam orasinya, massa aksi menyoroti sikap PT KIMA yang tidak mampu menunjukkan keterbukaan informasi terkait seluruh data pengelolaan limbah terkait dugaan penyimpangan yang menjadi sorotan. “Kami menilai Direktur Utama PT KIMA gagal total dalam menjalankan kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab. Sikap yang tidak transparan ini mencerminkan buruknya tata kelola perusahaan,” tegas Ramadhan dalam orasinya. SEMMI Cabang Makassar menilai bahwa kondisi ini merupakan cerminan lemahnya komitmen terhadap prinsip good corporate governance, yang seharusnya dijunjung tinggi oleh perusahaan yang berada dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lebih lanjut, SEMMI menegaskan bahwa sikap pembiaran terhadap kritik publik dan ketidakmauan membuka ruang dialog hanya akan memperkuat dugaan adanya persoalan serius dalam tata kelola perusahaan, termasuk terkait isu dugaan penyimpangan pengelolaan limbah yang tengah menjadi sorotan. Oleh karena itu, SEMMI Cabang Makassar secara tegas mendesak PT Danareksa (Persero) selaku holding untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Direktur Utama beserta jajaran direksi PT KIMA. “Kami mendesak PT Danareksa sebagai holding untuk tidak tinggal diam. Evaluasi terhadap Direktur Utama dan jajaran direksi PT KIMA harus segera dilakukan. Jika terbukti tidak mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik, maka pencopotan adalah langkah yang wajar,” lanjut Ramadhan. Selain itu, massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit terhadap tata kelola perusahaan, guna memastikan tidak adanya praktik yang berpotensi melanggar hukum. SEMMI menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan keras kepada seluruh pihak terkait agar segera merespons tuntutan mahasiswa dan membuka ruang transparansi kepada publik ini. SEMMI Cabang Makassar menyatakan bahwa gerakan ini tidak akan berhenti pada satu kali aksi. “Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jika tidak ada respons serius dari PT KIMA maupun pihak terkait, maka kami akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat,” tutup Ramadhan. Aksi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa akan terus hadir sebagai kekuatan kontrol sosial dalam mengawasi jalannya tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan, Politik

Peringati Hari Kartini, KOHATI Badko Sulsel Gelar Dialog Pencegahan Kekerasan Siber di SMAN 11 Makassar

ruminews.id, Makassar – Korps HMI Wati Badan Koordinasi Sulawesi Selatan menggelar Dialog Hari Kartini dengan mengangkat tema “Stop Cyber Violence: Tingkatkan Kesadaran Kritis Upaya Pencegahan Kekerasan di Ruang Digital” tepat pada Selasa 21 April 2026. Sasaran peserta ialah Siswa-siswi SMAN 11 Makassar yang telah dipilih khusus oleh kepala sekolah, hingga kegiatan dilaksanakan di aula sekolah tersebut di pagi hari 09.00 sampai selesai. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dengan berbagai latar belakang yang berbeda, di antaranya Direktur Jaringan Gender Indonesia (Lily Dewi Candinegara) membahas dari perspektif gender, perwakilan dari Perpindungan Perempuan dan Anak Polda Sulsel (Iptu Kori Sulle Tandipajung, S.Sos) dari perpesktif hukum, dan Ibu Memy Pratiwi, M.Ak. sebagai Ketua Yayasan Universitas Handayani membahas perpekstif pendidikan tentang kekerasan siber. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon KOHATI Badko Sulsel terhadap maraknya kekerasan siber atau KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) bagi anak dan remaja hingga dewasa. Menurutnya ini langkah yang harus dilakukan untuk memahamkan anak sekolah sejak dini sebelum masuk di usia dewasa. Ketua Umum KOHATI Badko Sulsel 2024-2026 yakni Ita Rosita menyampaikan alasan diadakannya kegiatan tersebut “Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon kami dari Kohati bahwa perlu pemahaman anak sekolah sejak dini terkait kekerasan siber sebelum masuk perguruan tinggi dengan semakin canggihnya teknologi, mengenal tindak pidana pelaku dan dampak bagi korban.” Tepat di hari Kartini tersebut, kegiatan ini Kohati Badko Sulsel mengajak kolaborasi berbagai lembaga seperti RPPA (Relawan Peduli Perempuan Anak) Sulsel, Jaringan Gender Indonesia, dan adik OSIS SMAN 11 Makassar. Mengingat gerakan perempuan hari ini perlunya kolaborasi berbagai kelompok untuk menghidupkan ruang-ruang kegiatan yang mementingkan kelompok rentan. Dalam perjalanan berlangsungnya dialog, selain materi pembahasan yang berkualitas juga pengurus Kohati dan narasumber menyediakan doorprize kepada peserta yang memberikan tanggapan atau pertanyaan yang menarik sesuai dengan tema dialog. Antusias peserta semakin tinggi untuk mendapatkan ilmu kekerasan siber dari para narasumber. Ketua Bidang Kajian dan Advokasi Kohati Sulsel (Nurunnisa Yustikaarini) mengungkapkan harapannya pada akhir penutup dialog “Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi Kartini-Kartini yang berjuang dan berdaya sebagaimana jejak langkah yang dilakukan Kartini di masa lampau, dan kita semua dapat memahami kekerasan siber dan mampu melawannya” Ucap dari penanggung jawab bidang dari kegiatan tersebut.

Internasional, Nasional, Politik, Yogyakarta

Sambut May Day 2026, SINDIKASI Yogyakarta dan Global May Day Serukan Persatuan Buruh Dunia

Ruminews.id, Yogyakarta — Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 2026, Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Yogyakarta bersama jaringan Global May Day menyuarakan seruan solidaritas lintas negara yang menekankan pentingnya persatuan kelas pekerja dalam menghadapi krisis kapitalisme global dan menguatnya otoritarianisme di berbagai belahan dunia. Seruan ini menjadi bagian dari konsolidasi gerakan buruh internasional yang sejak 2017 terus membangun jaringan perjuangan lintas batas melalui inisiatif Global May Day.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Sinjai

Jalan Rusak dan Janji yang Berulang: Catatan Sunyi Anak Dusun Pakokko

Penulis: Nahrum – Mahasiswa Hukum UIN Alauddin Makassar ruminews.id, Sinjai – Saya tidak pernah benar-benar mengenal jalan yang baik di Dusun Pakokko. Sejak kecil, yang saya lihat dan rasakan selalu sama: tanah yang becek saat hujan, batu-batu tajam yang menyembul di musim kering, serta aliran air yang pelan tapi pasti menggerus harapan kami sedikit demi sedikit. Jalan ini bukan hanya rusak—ia seperti luka lama yang dibiarkan terbuka, tanpa pernah benar-benar diobati. Saya tumbuh bersama jalan ini. Belajar berjalan di atasnya, belajar jatuh darinya, dan belajar menerima bahwa untuk sampai ke tujuan, kami harus melalui sesuatu yang tidak pernah layak disebut sebagai akses. Setiap hari, jalan ini mengajarkan kami arti sabar, tapi juga diam-diam mengikis keyakinan: apakah kami memang sepantasnya terus hidup dalam kondisi seperti ini? Bagi orang luar, ini mungkin sekadar jalan rusak. Tapi bagi kami, ini adalah penentu banyak hal. Ini menentukan apakah seorang petani bisa menjual hasil panennya tepat waktu, atau harus merelakan harga jatuh karena terlambat sampai ke pasar. Ini menentukan apakah seorang anak bisa tiba di sekolah dengan selamat, atau harus menahan rasa takut sepanjang perjalanan. Ini menentukan apakah roda kehidupan berputar lancar, atau tersendat di tempat yang sama, tahun demi tahun. Namun yang membuat luka ini semakin dalam bukan hanya kondisi jalannya—melainkan cerita yang selalu berulang di atasnya. Setiap kali musim pemilihan datang, jalan ini tiba-tiba menjadi ramai. Ia bukan lagi sekadar jalan rusak, melainkan panggung. Banyak yang datang, melintas dengan sepatu bersih dan janji-janji besar. Mereka melihat apa yang kami lihat setiap hari, merasakan—meski hanya sebentar—apa yang kami rasakan selama puluhan tahun. Lalu mereka berbicara tentang perubahan, tentang perbaikan, tentang masa depan yang lebih baik. Kami mendengarkan. Kami berharap. Kami percaya. Tapi setelah suara kami diberikan, setelah pilihan kami ditentukan, jalan ini kembali sunyi. Tidak ada alat berat yang datang, tidak ada perbaikan yang dimulai. Yang tersisa hanya bekas jejak kendaraan dan janji-janji yang perlahan hilang bersama waktu. Di titik ini, sulit untuk tidak merasa bahwa jalan kami telah menjadi bagian dari permainan. Bahwa kerusakan ini seolah dipelihara—bukan karena tidak mampu diperbaiki, tetapi karena selalu bisa dijadikan alasan untuk kembali datang membawa janji yang sama. Jalan rusak ini seperti sengaja dibiarkan menjadi alat tawar, menjadi bahan kampanye, menjadi cerita yang terus diulang setiap lima tahun sekali. Kami, anak-anak muda yang lahir dan besar di Dusun Pakokko, bukan tidak mengerti. Kami melihat pola itu. Kami merasakannya. Dan kami lelah. Lelah berharap pada kata-kata yang tidak pernah menjelma menjadi tindakan. Lelah berjalan di jalan yang sama, dengan kondisi yang tidak pernah berubah. Lelah dijadikan bagian dari cerita yang hanya penting saat dibutuhkan. Ada rasa kecewa yang sulit dijelaskan—bukan karena kami tidak pernah dijanjikan apa-apa, tapi justru karena terlalu sering dijanjikan, tanpa pernah ditepati. Kepercayaan kami tidak hilang dalam satu waktu, tetapi terkikis perlahan, setiap kali janji itu kembali datang lalu pergi tanpa bekas. Padahal, yang kami minta tidak berlebihan. Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya ingin jalan yang bisa dilalui dengan aman. Jalan yang tidak membuat orang tua khawatir saat anaknya berangkat sekolah. Jalan yang tidak memaksa petani menanggung kerugian. Jalan yang benar-benar menjadi penghubung, bukan penghalang. Kami ingin merasakan bahwa kami juga bagian dari pembangunan. Bahwa kami tidak sekadar diingat saat pemilu, lalu dilupakan setelahnya. Bahwa kami bukan anak tiri di tanah kami sendiri. Tulisan ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah pengingat—bahwa di Dusun Pakokko, ada generasi yang tumbuh dengan luka yang sama, melihat janji yang sama, dan menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Jika jalan ini terus rusak, maka yang ikut rusak bukan hanya tanah yang kami pijak, tetapi juga kepercayaan yang kami simpan. Dan ketika kepercayaan itu benar-benar habis, yang tersisa hanyalah jarak—bukan lagi antara dusun dan kota, tetapi antara rakyat dan mereka yang seharusnya mewakili. Sudah terlalu lama kami berjalan di atas janji. Kini saatnya kami berjalan di atas bukti.

Hukum, Nasional, Politik, Yogyakarta

Menyambut May Day 2026, WAKANDA Yogyakarta Serukan Reformasi Total UU Ketenagakerjaan

Ruminews.id, Yogyakarta — Menyikapi diskusi Publik May Day 2026 oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (WAKANDA) Yogyakarta menyatakan sikap tegas terhadap arah kebijakan ketenagakerjaan nasional yang dinilai semakin menjauh dari mandat konstitusi. Pernyataan ini menjadi respons langsung atas diskursus yang mengemuka dalam forum bertajuk “Mandat Konstitusi vs Kepentingan Pasar: Nasib Buruh 2026” yang berlangsung pada Minggu, 19 April 2026 lalu di Kantor DPD K-SPSI DIY, Pakualaman, Yogyakarta.

Malili, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Ketika Rujab Polres dan Kodim Lebih Diprioritaskan daripada Rumah Rakyat, FOPMA LUTIM Soroti Aliran Dana Hibah Rp6 Miliar

ruminews.id, Malili – Forum Pemuda Mahasiswa Luwu Timur (FOPMA LUTIM) menyoroti adanya alokasi dana hibah sebesar Rp6 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Polres dan Kodim di kawasan Puncak Indah, Malili, masing-masing sebesar Rp3 miliar. Koordinator Forum Pemuda dan Mahasiswa Luwu Timur, Paslan Ali az-Zahra, menilai kebijakan penganggaran tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait arah prioritas pembangunan daerah. Di tengah masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, perbaikan infrastruktur dasar, hingga akses pelayanan publik yang memadai, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan rumah jabatan aparat. “Ini bukan soal menolak institusi negara, tetapi soal keberpihakan anggaran. Ketika masih banyak rakyat yang kesulitan mendapatkan rumah layak, justru rumah jabatan yang lebih dahulu diprioritaskan. Ini ironi pembangunan,” tegasnya. Menurutnya, APBD semestinya diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor perumahan rakyat, jalan tani, penerangan jalan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Jika anggaran justru lebih dominan mengurus fasilitas elite birokrasi dan institusi, maka esensi pembangunan berpotensi melenceng dari tujuan kesejahteraan publik. Ia juga mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk membuka secara transparan proses, dasar pertimbangan, serta urgensi dari penganggaran tersebut agar publik mengetahui mengapa fasilitas jabatan lebih dahulu mendapatkan ruang fiskal dibanding kebutuhan masyarakat umum. “Dalam waktu dekat ini, kami akan melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk meminta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, agar persoalan ini dibuka secara terang-benderang di hadapan publik. Masyarakat berhak mengetahui ke mana arah dan prioritas anggaran daerah dijalankan,” tutup Paslan.

Scroll to Top