Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemuda

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

May Day dan Hardiknas: Jeritan Buruh, Sunyinya Wakil Rakyat

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis : Arly Guliling Makkasau – Ketua Umum DPK KEPMI BONE ruminews.id – Makassar pada Senin, 4 Mei, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Andi Pangeran Pettarani. Aksi ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk kegelisahan kolektif atas realitas sosial yang kian menjauh dari prinsip keadilan. Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional dijadikan sebagai titik refleksi sekaligus perlawanan. Dalam orasinya, massa aksi menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang masih membayangi para pekerja dan tenaga pendidik. Buruh masih berkutat pada upah yang jauh dari kata layak, sementara tenaga pendidik—yang menjadi fondasi masa depan bangsa—kerap dipinggirkan dari aspek kesejahteraan. HMI Komisariat Saintek menegaskan bahwa negara tidak boleh abai. Pekerja adalah penggerak roda ekonomi, dan tenaga pendidik adalah arsitek peradaban. Keduanya memiliki peran vital yang semestinya dijamin melalui kebijakan yang berpihak, bukan sekadar janji normatif. Upah layak, jaminan sosial, serta perlindungan kerja harus menjadi prioritas, bukan opsi. Aksi ini juga menjadi pengingat keras bagi para pemangku kebijakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Aspirasi yang disuarakan bukanlah tuntutan kosong, melainkan cerminan dari kebutuhan nyata masyarakat. Dengan semangat perjuangan yang dibawa dari jalanan, HMI Komisariat Sains dan Teknologi berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan sosial—di mana pekerja dihargai secara manusiawi, dan tenaga pendidik dimuliakan melalui kesejahteraan yang layak. Karena pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan mereka yang bekerja dan mendidik di dalamnya. Namun kami dari HMI Sains dan Teknologi begitu kecewa dengan tidak adanya dewan perwakilan rakyat yang mampu menemui kami, dan bahkan informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada satupun anggota DPRD yang hadir dikantor, itu kemudian menuai kecaman keras dari HMI komisariat sains dan teknologi, karena DPRD yang seharusnya menerima aspirasi kami namun justru membawa kekecewan Dalam aksi demontrasi, Kader HMI komisariat sains dan teknologi, Arly Guliling Makkasau, menyampaikan bahwa kesejahteraan buruh dan tenaga pendidik merupakan perioritas utama dan merupakan cacatan yang harus diatensi oleh anggota DPRD provinsi sulawesi selatan, dikarenakan dalam statistik ada sekitar ribuan jiwa yang putus sekolah dikarenakan kondisi krusial ekonomi, ini memperlihatkan bahwa pendidikan masih belum menjadi prioritas utama, sebab ini merupakan cerminan yang harus di atensi oleh pemerintah, Pungkasnya.

DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized

Kemenpora Minta Dispora Makassar Ubah Nama ‘IYS’, Andi Hartawan : Indikasi Krisis Gagasan di Pusat

Tinggalkan Komentar / DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik, Prov Sulawesi Selatan, Teknologi, Uncategorized /

Ruminews.id, Makassar– Beredarnya surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI tertanggal 20 April 2026 yang meminta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar mengubah nama kegiatan Indonesia Youth Summit (IYS) menuai kritik tajam. Kebijakan pusat tersebut dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap kreativitas daerah. Andi Hartawan yang Juga sebagai Ketua Bidang Pengembangan Komunitas KNPI Kota Makassar, memberikan catatan kritis terkait munculnya surat permohonan perubahan nama tersebut. Menurutnya, langkah Kemenpora ini mempertegas bahwa inovasi yang lahir dari daerah seringkali lebih progresif dibanding instansi pusat. “Surat ini justru mempertegas bahwa ide dari teman-teman di Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Makassar, yang sudah menggagas IYS sejak tahun 2024, melampaui visi dan gagasan Kemenpora saat ini,” ujar Andi Hartawan dalam keterangan persnya, Selasa (5/5). Andi Hartawan menilai, permintaan perubahan nama tersebut sangat disayangkan karena IYS di Makassar telah memiliki rekam jejak dan identitas yang kuat sejak beberapa tahun lalu. Ia menganggap Kemenpora seolah ingin melakukan ‘akuisisi’ terhadap nama program yang sudah berjalan sukses demi kepentingan program kemenpora. Lebih lanjut, Andi Hartawan melontarkan kritik pedas mengenai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh kementerian. Ia menyarankan agar alih-alih memaksa Pengelola IYS di Kota Makassar mengubah nama kegiatannya, Justru sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap jajaran pembuat kebijakan di Kemenpora. “Bukan nama IYS di Makassar yang harus diubah agar bisa digunakan sebagai program kementerian. Justru SDM di jajaran kementerian yang perlu dievaluasi atau bahkan ‘bertukar tempat’ dengan SDM dari Dispora Makassar agar mampu melahirkan gagasan yang lebih besar” tuturnya. Kritik ini didasari pada kekhawatiran munculnya persepsi publik bahwa Kemenpora saat ini sedang mengalami kebuntuan ide. Menurut Andi Hartawan, tindakan mereplikasi program yang sudah ada di hanya akan mencederai harmonisasi pembangunan kepemudaan. “Kalau memang di pusat sudah buntu ide, harusnya yang dikirim ke Makassar itu surat pertukaran SDM, bukan surat permintaan ganti nama. Ini penting untuk menghindari kesan bahwa kementerian ingin ‘membegal’ gagasan instansi daerah atau komunitas yang sudah eksis lebih dulu,” tutup Andi dengan nada satire. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kemenpora belum memberikan keterangan resmi terkait alasan spesifik di balik permohonan perubahan nama program tersebut di tingkat daerah

Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

Solusi Sistemik Bagi Masa Depan Rakyat

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

Ruminews.id-Gowa, 4 Mei 2026 — Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya menegaskan posisinya sebagai pengkritik kebijakan sekaligus penyedia solusi konkret untuk dua isu penting yang dihadapi bangsa: tingginya biaya pendidikan dan kondisi kerja yang semakin tidak menentu. HMI menganggap bahwa negara semakin jauh dari tanggung jawab konstitusionalnya ketika pendidikan diperlakukan sebagai barang dagangan, sementara pekerja terus menghadapi ketidakpastian dalam pekerjaan tanpa perlindungan yang memadai. Keadaan ini membutuhkan kebijakan yang bukan hanya bersifat sementara, tetapi solusi yang menyentuh akar masalah. Sebagai wujud tanggung jawab intelektual dan moral, HMI Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya mengajukan beberapa ide strategis: Dalam sektor pekerjaan, HMI mendesak penerapan Upah Hidup Layak (UHL) yang sesuai dengan kebutuhan nyata pekerja sebagai pengganti skema UMP/UMK, serta perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pekerja di sektor informal dan gig economy. Selain itu, perlu adanya pembentukan Dana Jaminan Kerja untuk mengantisipasi dampak otomatisasi dan algoritma, serta perluasan sistem jaminan sosial universal tanpa diskriminasi. HMI juga menegaskan pentingnya mekanisme transisi yang adil melalui program pelatihan ulang gratis bagi pekerja yang terdampak oleh kemajuan teknologi, serta penghapusan kesenjangan upah berdasarkan gender. Dalam bidang pendidikan, HMI menuntut dilaksanakannya pendidikan gratis dan wajib dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan minimal 25% dari APBN. HMI juga mengusulkan pembentukan Komite Antikomersialisasi Pendidikan untuk memantau praktik pungutan liar dan menjamin akses bagi kelompok yang kurang mampu. Selain itu, perlu adanya perubahan kurikulum yang berbasis pada kesadaran kritis serta pemerataan mutu pendidikan antarwilayah lewat digitalisasi sekolah-sekolah desa dan peningkatan kesejahteraan bagi para pendidik. Dalam aspek pengelolaan, HMI menyarankan pembentukan Dewan Buruh dan Pendidikan Rakyat di tingkat daerah sebagai sarana pengawasan partisipatif, serta penerapan sanksi tegas terhadap pejabat yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat di bidang pekerjaan dan pendidikan. Ketua Umum HMI Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya, Muhammad Yasin, menekankan bahwa perayaan May Day seharusnya tidak hanya menjadi acara tahunan tanpa hasil yang nyata. “Kami tidak hanya berdiri pada tuntutan. Kami membawa rencana perbaikan. Jika solusi ini diabaikan, maka kami mengajak seluruh masyarakat untuk membangun gerakan ekonomi non-kooperatif dan melakukan pemboikotan terhadap kebijakan yang menindas,” katanya dengan tegas. Sebagai penutup, HMI meminta pemerintah agar segera menindaklanjuti ide-ide ini melalui regulasi konkret, kepada DPR untuk memprioritaskan pembahasan paket kebijakan mengenai keadilan buruh dan pendidikan rakyat, serta kepada semua elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaannya.

Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Otonomi “Kampus Merah” sebagai PTN-BH: Kemandirian Kampus atau Komersialisasi Ruang Akademik?

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

Penulis: Asrul – Mahasiswa Unhas ruminews.id, Makassar – Di bawah panji besar otonomi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Universitas Hasanuddin (Unhas) tengah mempertontonkan sebuah ironi yang menyesakkan dada mahasiswa. Dalih profesionalisme melalui pembentukan Unit Kerja Khusus (UKK) kini menjelma menjadi mesin pemungut rupiah yang menyasar wilayah paling sakral dalam pendidikan yaitu laboratorium. Sejak Februari 2026, mahasiswa di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) dipaksa tunduk pada aturan baru yang mewajibkan pembayaran atas penggunaan alat laboratorium, sebuah langkah yang muncul tiba-tiba setelah rektor mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan jenis dan tarif biaya atas layanan laboratorium. “Sebagai mahasiswa, kami merasa sedang dipaksa menjadi konsumen di rumah sendiri,” ucap Lursa, mahasiswa Unhas. Di tengah gelombang protes, pihak fakultas mencoba menawarkan “obat penenang” berupa skema diskon bertingkat yaitu 75% untuk mahasiswa S1, 50% untuk mahasiswa S2, 25% untuk mahasiswa S3, dan 10% bagi dosen. Sementara itu, publik atau pihak eksternal tetap dikenakan tarif penuh alias diskon 0%. Namun, bagi Lursa dan teman-temannya, iming-iming potongan harga ini justru mempertegas adanya praktik komersialisasi di lingkungan akademik. Diskon tersebut seolah-olah menjadi alat negosiasi untuk melegitimasi pungutan yang sejak awal sudah cacat secara prinsip. Bagi mahasiswa, birokrasi kampus sedang bermain api dengan sengaja mengaburkan batasan antara penelitian mandiri dan tugas akhir. Pihak universitas tampak gemar berlindung di balik diksi “penelitian mandiri” untuk melegalkan pungutan. Padahal, menyamakan tugas akhir dengan penelitian mandiri adalah sesat pikir yang nyata. Tugas akhir adalah kewajiban akademik yang terstruktur dan syarat mutlak kelulusan, bukan hobi sukarela di luar kurikulum. Ketidakadilan ini semakin nyata jika kita menelisik struktur Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang menjadi hulu dari angka Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibayar mahasiswa setiap semester. Dalam distribusi BKT, negara sebenarnya telah mengatur bahwa biaya operasional pendidikan tinggi sudah mencakup segala lini secara komprehensif: Biaya Langsung: Komponen ini mencakup seluruh biaya perkuliahan, bahan habis pakai laboratorium, hingga prosesi tugas akhir seperti skripsi dan seminar. Biaya Tidak Langsung: Komponen ini menyokong gaji tenaga kependidikan, biaya listrik, air, hingga pemeliharaan fasilitas gedung. Artinya, saat mahasiswa menginjakkan kaki di laboratorium untuk riset penelitian tugas akhir (skripsi), mereka sejatinya telah “melunasi” biaya tersebut melalui pembayaran UKT. Jadi meminta bayaran tambahan meskipun dibalut dengan label diskon untuk fasilitas yang sudah dibayar adalah praktik pungutan ganda yang mencoreng wajah pendidikan tinggi kita. Dampaknya kini mulai terasa getir di lapangan. Integritas riset mulai dikorbankan demi efisiensi “dompet”. Mahasiswa terpaksa memangkas jumlah sampel atau mengubah metode penelitian menjadi lebih sederhana demi menghindari tarif alat yang mencekik. Alih-alih melahirkan ilmuwan yang jeli, kebijakan ini justru berisiko melahirkan “riset paket hemat”. Jika Unhas terus memandang laboratorium sebagai pusat laba (profit center) dan mengabaikan aksesibilitas ekonomi, maka otonomi PTN-BH tak lebih dari sekadar karpet merah menuju komersialisasi pendidikan yang diskriminatif. Sudah saatnya laboratorium dikembalikan sebagai ruang publik akademik yang inklusif, bukan etalase layanan komersial yang dipenuhi transaksi. #TolakKomersialisasiRuangAkademik #LaboratoriumBukanKomoditas #TolakPembayaranAlatLab

Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

HMI Cabang Parepare Menggelar Aksi Unjuk Rasa Menyoroti Isu Buruh dan Isu Hardiknas

Tinggalkan Komentar / Nasional, Pare-pare, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Parepare, Sulsel — Gelombang demonstrasi mahasiswa mewarnai sejumlah titik di Kota Parepare, Senin (4/5/2026). Aksi yang berlangsung di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman–Ahmad Yani, depan Kantor Wali Kota Parepare, hingga Kantor DPRD Kota Parepare ini mengangkat isu ketenagakerjaan dan pendidikan. Aksi yang disebut sebagai bagian dari momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan refleksi Hari Pendidikan Nasional itu sempat menyita perhatian publik. Di depan Kantor Wali Kota Parepare, mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi. Pemerintah Kota Parepare sempat mengutus Asisten II, Andi Ardian, untuk menemui massa. Namun, mahasiswa menolak perwakilan tersebut dan meminta Wali Kota hadir langsung. Massa aksi juga sempat menggelar salat berjamaah di badan jalan sebagai simbol perjuangan moral sebelum melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Kota Parepare. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Parepare, Muh.Ilham M, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak sekadar agenda tahunan, melainkan bentuk respons atas berbagai persoalan yang dinilai belum tertangani. “Ini bukan hanya seremonial. Kami membawa isu nasional dan daerah yang sama-sama mendesak untuk diselesaikan,” kata Ilham. Pada tingkat nasional, mahasiswa menyoroti perlunya percepatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk persoalan outsourcing serta perlindungan buruh di tengah dinamika ekonomi. Sementara di tingkat daerah, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Parepare segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Mereka juga menyoroti kesejahteraan guru serta keterlambatan pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang disebut telah berlangsung selama empat bulan. Selain itu, mahasiswa mempertanyakan keberlanjutan tenaga guru serta menilai adanya ketimpangan kebijakan. Mereka menyinggung pembentukan Satuan Tugas Protokoler yang dinilai berjalan lancar dari sisi pembiayaan, sementara hak tenaga kerja lain belum terpenuhi. Muh. Ilham M menilai kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya prioritas pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga kerja. “Kalau benar ada tenaga kerja yang tidak digaji berbulan-bulan, ini bukan lagi persoalan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab negara terhadap warganya,” ujarnya. (*)

Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik

Mantapkan Langkah Menuju Muskampus, Bumi Putra Samsuddin Resmi Kembalikan Formulir Calon Ketua Umum HIPMI PT UMI

Tinggalkan Komentar / Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Makassar, 4 Mei 2026 – Tahapan Musyawarah Kampus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Muslim Indonesia (HIPMI PT UMI) periode 2026/2027 memasuki babak baru. Bumi Putra Samsuddin secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran Calon Ketua Umum ke Panitia Muskampus, Senin (4/5/2026). Bertempat di Sekretariat HIPMI PT UMI, Bumi datang didampingi tim pemenangan dan puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas. Berkas yang diserahkan meliputi formulir pendaftaran, naskah visi-misi, surat dukungan, dan seluruh persyaratan administrasi yang ditetapkan panitia. “Alhamdulillah, seluruh berkas sudah lengkap dan kami serahkan hari ini. Ini adalah bentuk keseriusan dan komitmen kami untuk membawa HIPMI PT UMI menjadi rumah besar wirausaha muda UMI yang progresif, inklusif, dan berdampak,” ujar Putra usai menyerahkan berkas. Mahasiswa Fakultas Hukum UMI tersebut mengusung visi “Mewujudkan HIPMI PT UMI sebagai Rumah Besar Wirausaha Muda UMI yang Progresif, Inklusif, dan Berdampak, Berlandaskan Semangat _Siri’ Na Pacce_ dan Nilai Keislaman”. Semangat perjuangannya dirangkum dalam akronim BUMI: Berani, Unggul, Membangun, Islami. Beberapa program prioritas yang ditawarkan Putra antara lain: pembentukan _UMI Business Hub_ sebagai pusat inkubasi bisnis mahasiswa, UMI Preneur Go Digital untuk akselerasi pemasaran produk di platform digital, serta program mentoring intensif 1-on-1 dengan para pengusaha alumni HIPMI. Ketua Panitia Muskampus HIPMI PT UMI membenarkan telah menerima berkas dari Bumi Putra Samsuddin. “Berkas saudara Putra sudah kami terima dalam keadaan lengkap. Selanjutnya akan kami lakukan verifikasi sesuai tahapan,” ungkapnya. Dikenal sebagai aktivis organisasi dan perintis usaha sejak semester awal, pencalonan putra mendapat dukungan yang besar dari pemgurus serta anggota Hipmi PT UMI , dan sejumlah demisioner HIPMI PT UMI. Tahapan Muskampus HIPMI PT UMI selanjutnya adalah verifikasi berkas, uji kelayakan calon, penyampaian visi-misi, hingga pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Mei 2026 mendatang. “Ini baru langkah awal. Tugas besar kita adalah memastikan setiap anggota HIPMI PT UMI benar-benar punya bisnis dan naik kelas. Bersama Putra, UMI Berwirausaha,” tutup Putra. Tentang Bumi Putra Samsuddin Bumi Putra Samsuddin adalah mahasiswa Fakultas Hukum UMI, angkatan 2024. Aktif di organisasi kemahasiswaan dan telah merintis usaha sejak 2023. Memiliki fokus pada pemberdayaan wirausaha muda dan digitalisasi UMKM kampus.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

BEM Nusantara Sulsel Gelar Aksi Hardiknas, Soroti Mahal dan Tidak Meratanya Akses Pendidikan

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Aksi tersebut sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan utama. Kemacetan terjadi akibat massa aksi yang melakukan orasi di badan jalan serta memanfaatkan kendaraan sebagai panggung untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam tuntutannya, BEM Nusantara Sulsel mendesak Pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan Nasional dan juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih peka terhadap kondisi nyata yang dihadapi masyarakat. Mereka menyoroti mahalnya akses pendidikan yang dinilai semakin tidak merata. Selain itu ada beberapa tuntutan, Wujudkan pendidikan gratis, ciptakan ruang aman didunia pendidikan, tolak militer masuk kampus, tolak wacana satgas penanganan domonstrasi. Jenderal Lapangan BEM Nusantara Sulsel, Risaldi Aditia, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan dan harus memprioritaskan pendidikan tersebut. “Pendidikan adalah hak setiap warga negara, bukan komoditas. Kami juga mendesak mendikdasmen untuk menyatakan sikap untuk mengeluarkan program mbg dari anggaran pendidikan. Ketika pemerintah membiarkan ini terjadi, maka kami akan hadir di jalan sebagai bentuk perlawanan,” tegasnya. Sementara itu, Koordinator Daerah BEM Nusantara Sulsel, Rukmayana, menyampaikan bahwa aksi ini bukan sekadar turun ke jalan, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga nilai keadilan. “Ketika ruang dialog tidak cukup mampu menjawab persoalan, maka jalanan menjadi ruang alternatif untuk menyuarakan kebenaran,” ujarnya.

Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan

HMI Gowa Raya Gelar Demonstrasi Hardiknas, DPRD Sulsel Disegel Simbolik

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menggelar demonstrasi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang berlangsung pada 4 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari aksi sebelumnya yang dilaksanakan di pertigaan Jalan AP Pettarani pada Sabtu (2/5). Aksi yang dipusatkan di Kantor Dinas PU Pera Provinsi Sulawesi Selatan yang juga menjadi lokasi berkedudukannya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan—berlangsung selama kurang lebih lima jam. Dalam pelaksanaannya, massa aksi sempat melakukan blokade jalan dan membakar ban sebagai bentuk protes, yang menyebabkan ketegangan dengan sejumlah pengguna jalan yang hendak melintas. Situasi semakin memanas ketika massa aksi memaksa masuk ke area kantor tersebut. Hal ini dipicu oleh kekecewaan demonstran karena tidak adanya satu pun perwakilan DPRD yang hadir untuk menemui mereka. Sebagai bentuk protes, massa kemudian melakukan penyegelan simbolik terhadap kantor tersebut. Jenderal Lapangan aksi, Tafdil, menyampaikan bahwa gerakan tersebut telah terorganisir dan terkonsolidasi dengan baik. Ia menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar tidak mengabaikan suara rakyat. “Gerakan hari ini terbentuk secara terkonsolidasi dan terkoordinir. Kami mengingatkan, lebih baik kita menderita hari ini daripada selamanya. DPR jangan menjadi buta terhadap suara rakyat dan mahasiswa. Kami menuntut DPRD untuk menemui kami,” tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Gowa Raya, Taufikurrahman, menilai penyegelan simbolik tersebut sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap sikap wakil rakyat yang tidak menunjukkan respons. Ia menyebut aksi ini merupakan akumulasi keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan, khususnya di sektor pendidikan dan kebijakan publik. “Kami datang membawa suara rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika wakil rakyat menutup diri dari dialog, maka patut dipertanyakan untuk siapa sebenarnya mereka bekerja,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai kontrol sosial. Menurutnya, ruang-ruang pemerintahan seharusnya terbuka bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Dalam demonstrasi tersebut, massa mengusung grand isu “Evaluasi Sistem Pendidikan di Indonesia” dengan sejumlah tuntutan, di antaranya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penghentian komersialisasi pendidikan, penetapan kurikulum yang berkelanjutan, transparansi pengadaan fasilitas pendidikan seperti smart board, serta pemerataan pembangunan pendidikan hingga ke pelosok. Selain itu, massa juga mendorong terwujudnya pendidikan gratis, demokratis, dan berbasis kerakyatan, serta peningkatan keterlibatan publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Aksi ini menjadi bentuk penegasan sikap mahasiswa agar pemerintah dan lembaga legislatif lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan banyak pembenahan.

Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik

Pemkot-Kemensos Perkuat Sinergi, Makassar Siap Jadi Pilot Project Panti Sosial Bermutu

Tinggalkan Komentar / Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pemuda, Politik /

ruminews.id, JAKARTA – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan lawatan kerja ke Jakarta dengan agenda strategis memperkuat sinergi penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan. Dalam kunjungan tersebut, Munafri bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Gedung Kementerian Sosial Republik Indonesia, Senin (4/5/2026). Pertemuan ini turut dihadiri jajaran pejabat Kemensos, di antaranya Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo, Kepala Biro Umum Salahudin Yahya, serta Direktur PSKB Masryani Mansur. Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie. Pertemuan berlangsung produktif dengan membahas sejumlah isu prioritas, mulai dari pembangunan Sekolah Rakyat, penanganan kawasan kumuh, hingga penguatan program kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti Djufrie, menjelaskan bahwa pembahasan mencakup berbagai agenda penting yang saat ini tengah berjalan dan dikembangkan di Kota Makassar. “Program Sekolah Rakyat saat ini sudah berjalan on the track. Selain itu, juga dibahas rencana relokasi perkampungan kumuh, termasuk kawasan nelayan, penguatan pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga pembangunan Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos),”ujarnya. Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan persoalan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gusmen juga mengapresiasi keberhasilan kolaborasi antara Kemensos, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya dalam program relokasi permukiman kumuh melalui pembangunan Rumah Nayla. Atas capaian tersebut, Kemensos meminta kesediaan Pemerintah Kota Makassar untuk kembali menjadi pilot project dalam program “Deklarasi Panti Sosial Bermutu”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan sosial sekaligus menekan potensi kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, khususnya di lingkungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), daycare, serta institusi pendidikan. “Dalam mendukung pembangunan Liponsos di Makassar, Kemensos menawarkan skema pembiayaan kolaboratif (cost sharing) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, serta dukungan sumber pendanaan lainnya seperti Badan Amil Zakat Nasional,” jelasnya. Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik berbagai dukungan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat rentan serta memperkuat ekosistem perlindungan sosial di kota ini. “Kolaborasi adalah kunci. Dengan dukungan Kemensos dan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis berbagai persoalan sosial di Makassar dapat ditangani secara lebih terstruktur, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” singkat Munafri. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gusmen, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, atas capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam menangani berbagai persoalan sosial. Menurut Gusmen, langkah-langkah konkret yang dilakukan Pemkot Makassar dinilai tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pendekatan kolaboratif yang dibangun antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi faktor kunci dalam mempercepat penyelesaian persoalan sosial secara menyeluruh. “Upaya yang dilakukan Wali Kota Makassar beserta jajaran menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang responsif dan berpihak kepada masyarakat rentan,” ujanrya. “Ini menjadi contoh baik bagaimana pemerintah daerah mampu bergerak cepat dan memberikan dampak nyata,” sambung dia.(*)

Bone, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan

Dari Nilai ke Aksi: KEPMI Bone Perkuat Kapasitas Kader Melalui Training Advokasi

Tinggalkan Komentar / Bone, Makassar, Nasional, Pemuda, Pendidikan /

ruminews.id, Makassar – Kegiatan Training Advokasi yang diselenggarakan oleh DPK KEPMI Bone La Pawawoi UNM sukses dilaksanakan pada 1–3 Mei 2026 di Pondok Aras, Tanjung Bayang, Makassar. Mengusung tema “Mengonstruksi Kader dalam Pemahaman Advokasi yang Kritis untuk Mengaktualisasikan Nilai Getteng Ri’ada Lempu Ri’gau di Era 5.0”, kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran strategis bagi kader dalam memperkuat kapasitas advokasi yang berlandaskan nilai kearifan lokal Bugis. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta dibekali berbagai materi yang mencakup konsep dasar advokasi, manajemen aksi, analisis isu, hingga simulasi gerakan mahasiswa. Proses ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter kader yang teguh (getteng), jujur (lempu), serta konsisten dalam tindakan (ri’gau), khususnya dalam menghadapi tantangan era digital 5.0 yang semakin kompleks. Kegiatan berlangsung dinamis melalui metode partisipatif, diskusi kelompok, serta simulasi kasus yang mendorong peserta untuk berpikir kritis dan solutif. Selain itu, peserta juga diajak merefleksikan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan yang mampu mengawal kebijakan publik secara konstruktif dan berintegritas. Dalam kesempatan tersebut, Andi Aso Tenritatta selaku Koordinator Steering menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mencetak kader advokasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara nilai. “Training ini bukan sekadar ruang transfer pengetahuan, tetapi proses pembentukan karakter kader yang memiliki keberanian dalam bersikap, keteguhan dalam prinsip, serta kejujuran dalam bertindak. Nilai getteng, lempu, dan ri’gau harus menjadi fondasi dalam setiap gerakan advokasi, terlebih di era 5.0 yang penuh dengan dinamika dan disrupsi,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kader KEPMI Bone harus mampu menjadi garda terdepan dalam merespons berbagai persoalan sosial dengan pendekatan yang kritis, solutif, dan berbasis nilai. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kader DPK KEPMI Bone La Pawawoi UNM mampu mengaktualisasikan perannya sebagai agen advokasi yang progresif, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal dalam setiap gerakan yang dilakukan.

Scroll to Top