Pemerintahan

DPRD Kota Makassar, Hukum, Kriminal, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Prov Sulawesi Selatan, Uncategorized

HMI Desak Polda Sulsel Berantas Mafia Tanah, Perlindungan Hak Kepemilikan Dinilai Makin Lemah

ruminews.id, Makassar – Lemahnya perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah di Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan publik. Berbagai konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan korporasi besar menunjukkan bahwa perangkat negara di daerah dinilai belum sepenuhnya menghormati hak-hak kepemilikan tradisional dan turun-temurun yang hidup dalam struktur sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, sengketa lahan di Sulsel kerap dibarengi dengan tindakan intimidasi, kekerasan, penggusuran paksa, hingga kriminalisasi warga. Kondisi ini menandai kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Selain itu, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) juga mewajibkan negara memberikan kepastian hukum atas hak tanah dan melindungi pemegang hak yang sah. Namun, implementasi perlindungan hak tersebut sering kali jauh dari harapan. Sengketa lahan terus bermunculan di berbagai wilayah seperti Gowa, Takalar, Bulukumba, Selayar, Bone, Soppeng, Wajo, Enrekang, dan yang terbaru menyita perhatian publik adalah konflik di Kota Makassar, terutama di kawasan Tanjung Bunga yang melibatkan dua korporasi besar, Kalla Group dan Lippo Group. Ketua Bidang PTKP Badko HMI Sulawesi Selatan, Muhammad Rafly Tanda, mendesak Polda Sulsel untuk tampil aktif dan responsif dalam penyelesaian sengketa lahan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban. “Jangan sampai ada warga yang jadi korban akibat sengketa lahan,” tegas Rafly, Minggu (7/12/2025). Rafly menerangkan bahwa akar persoalan konflik pertanahan di Kota Makassar banyak disebabkan oleh tumpang tindih sertifikat, lemahnya sistem administrasi pertanahan, serta praktik percaloan dan mafia tanah, yang terus membayangi. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum bagi warga yang telah menempati lahan puluhan tahun. Sepanjang 2025, sejumlah kasus sengketa lahan terjadi di Makassar, mulai dari kasus rumah bersertifikat hak milik (SHM) di Jalan Pettarani, sengketa lahan Showroom Mazda, hingga konflik besar di Tanjung Bunga. “Dan yang selalu mendapatkan keuntungan adalah mereka yang punya afiliasi kuat dengan oknum penegak hukum dan pejabat terkait untuk memenangkan perkara,” tambahnya. Rafly menilai keterlibatan aparat penegak hukum dalam konflik agraria harus berorientasi pada perlindungan masyarakat, bukan memperkuat kepentingan pihak tertentu. Rafly menegaskan bahwa Polda Sulsel wajib serius dan transparan dalam membongkar jaringan mafia tanah, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 tentang Percepatan Pemberantasan Mafia Tanah yang menugaskan kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum kasus pertanahan. “Kehadiran kepolisian di tengah sengketa lahan setidaknya bisa meminimalisir terjadinya konflik,” harapnya. Sebagai pembanding, beberapa provinsi seperti Jawa Tengah dan Bali telah menerapkan sistem digitalisasi dan integrasi data pertanahan berbasis GIS untuk mencegah tumpang tindih sertifikat. Sementara Jakarta memperketat audit pertanahan sebelum menerbitkan izin pembangunan. Sulawesi Selatan dinilai perlu mengadopsi langkah yang sama agar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. “Tanpa keberanian aparat menindak mafia tanah, konflik agraria di Sulawesi Selatan akan terus berulang, meninggalkan luka sosial dan ketidakadilan struktural bagi masyarakat kecil di daerah,” tandasnya.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Munafri Buka POP FEST 2025, Dorong Pembinaan Atlet Usia Dini dan Olahraga Tradisional

ruminews.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara resmi membuka Pekan Olahraga Pendidikan (POP) FEST 2025) yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar di Gedung Manunggal, Minggu (7/12/2025). Kegiatan ini menjadi salah satu agenda strategis Pemkot Makassar dalam mendorong pola hidup sehat di kalangan pelajar, sekaligus memperkuat pembinaan generasi muda melalui aktivitas olahraga berbasis kolaborasi, budaya, dan karakter. Sebanyak 1.148 peserta dari kurang lebih 50 sekolah tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, mengikuti kompetisi ini. Dengan cabang olahraga tradisional yang dipertandingkan diantaranya, seperti lari balok, estafet lokomotor, hadangan, lari tic tac toe, hingga dende-dende sebagai permainan lokal yang mewakili identitas budaya Makassar. Munafri mendorong kehadiran POPFEST 2025 lebih dari sekadar kompetisi, tetapi ruang pembinaan karakter serta ruang menghidupkan permainan tradisional bagi generasi muda. “Acara ini menjadi sangat penting karena olahraga-olahraga tradisional yang hampir terlupakan kembali diperkenalkan kepada anak-anak,” ujarnya. Munafri juga mengingatkan peran guru, orang tua, dan wasit agar menjaga suasana kompetisi tetap fair dan mendidik. Ia meminta panitia menjalankan pertandingan dengan suasana gembira dan penuh sportivitas. “Yang harus dibangun adalah jiwa fair play. Dan kepada wasit, tolong bersikap jujur dalam memimpin pertandingan,” tambahnya. Munafri mendorong POPFEST sebagai ruang interaksi sosial yang sehat antarsekolah. Ia berharap kegiatan ini memperkuat rasa kebersamaan dan membuka peluang lahirnya atlet baru dari sekolah dasar. “Ini tempat menyatukan anak-anak kita, menyalurkan hobi, bakat, dan semoga menjadi prestasi untuk masa depan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia juga mendorong kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan dan semakin berkembang dari sisi peserta maupun jenis olahraga yang dilibatkan. Ia mengusulkan agar tahun mendatang POPFEST memperluas cakupan cabang lomba, termasuk kompetisi lagu anak dan lagu daerah sebagai upaya memperkuat identitas budaya lokal. “Mudah-mudahan acara ini bisa dilaksanakan setiap tahun dan lebih meriah lagi ke depannya. Selamat bertanding,” tutupnya.(*)

Nasional, Opini, Pemerintahan

Tangisan akar, batangnya di babat habis-habisan

ruminews.id – Platform media sosial dan pusat-pusat diskusi publik baru-baru ini digemparkan oleh laporan mengenai serangkaian peristiwa banjir yang melanda beberapa titik kota di Provinsi Sumatera, mencapai tingkat keparahan yang di luar catatan sejarah. Peristiwa ini dengan cepat melampaui kategori ‘bencana alam biasa’ dan memicu perdebatan sengit mengenai akar penyebabnya. Di tengah masyarakat, muncul dua perspektif utama yang saling berhadapan, namun sejatinya saling melengkapi: yang pertama berfokus pada kekuatan alam, dan yang kedua menyoroti kegagalan ekologis akibat ulah manusia. Satu perspektif yang dominan di awal adalah bahwa banjir masif ini semata-mata merupakan manifestasi dari fenomena alam yang ekstrem, khususnya luapan air sungai yang disebabkan oleh curah hujan yang intensitasnya luar biasa. Namun, perspektif lain yang lebih kritis muncul dan menyajikan argumen yang jauh lebih mendalam dan menyentuh inti permasalahan lingkungan di Sumatera: bahwa bencana ini adalah konsekuensi langsung dari kerusakan iklim dan lingkungan yang diakibatkan oleh penebangan pohon besar-besaran (deforestasi) dan alih fungsi lahan yang tak terkendali. Kita menyaksikan genangan yang meluas, arus yang merusak, dan lumpur yang membungkam kehidupan. Ini bukan lagi sekadar air yang tumpah, bukan pula kebetulan alam yang terjadi sesekali. Ini adalah konsekuensi, sebuah gema keras dari perlakuan keji terhadap bumi. Penderitaan di Bawah Kanopi yang Hilang Batang-batang pohon yang tegak dan perkasa, penjaga setia lereng dan hulu sungai. Kini mereka telah tumbang, dibungkam oleh gergaji, diubah menjadi komoditas, dan digantikan oleh monokultur atau hamparan tanah gundul yang tak berdaya. Dalam peristiwa yang terjadi Karl Marx memandang dari lensa teorinya bahwa ini adalah hasil dari kepentingan kelas Borjuis (pemilik modal/alat produksi) yang berupaya memaksimalkan keuntungan. Kepentingan ekonomi ini seringkali mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan daya dukung alam. Bukan hanya karena bencana alam, ada sebuah elegi tersembunyi yang jarang kita dengar: tangisan di bawah akar yang batangnya dibabat habis-habisan. #PrayForSumatera

Bantaeng, Daerah, Pemerintahan, Pemuda, Pendidikan, Uncategorized

Simposium Kepemudaan HmI Cabang Bantaeng 2025

ruminews.id, Bantaeng – Pada tanggal 28 November 2025, Simposium Kepemudaan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bantaeng, resmi digelar dengan mengusung tema “ Literasi Insan Cita :Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT”. Kegiatan ini menghadirkan peserta s dari berbagai latar belakang organisasi kedaerahan, serta narasumber dari Pegiat Literasi, Plh kejaksaan negeri Bantaeng, dan Ketua Badko Sulsel Bidang politik dan demokrasi. Simposium ini menegaskan bahwa pemuda bukan hanya penerus, tetapi aktor utama dalam memastikan masa depan pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan berkeadilan. Simposium ini bertujuan memperkuat jejaring kepemudaan serta mendorong kolaborasi dan membuka peluang bagi pemuda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan berkelanjutan, melalui kegiatan ini, Akbar Fadli selaku ketua Bidang PTKP HmI Cabang Bantaeng, “menegaskan akan terus mengawal roda berjalannya kepemerintahan di kab. Bantaeng, serta mengharapkan lahir komitmen baru yang mendorong kreativitas, kepemimpinan, serta aksi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.” Dengan kegiatan ini, kami menegaskan kesiapan untuk berkontribusi bagi masa depan Bantaeng yang lebih progresif dan berintegritas.

Dinas Koperasi Makassar

Makassar Serius Perkuat Koperasi, 306 Pengurus KKMP Ikut Diklat Intensif

ruminews.id – Makassar — Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih resmi dibuka dengan antusiasme tinggi dari peserta. Acara ini dihadiri langsung oleh seluruh Ketua dan Sekretaris Kelompok Koperasi Masyarakat Produktif (KKMP) yang totalnya mencapai 306 orang. Para peserta dibagi ke dalam tiga angkatan, masing-masing berjumlah 102 orang, sehingga pelaksanaan diklat berjalan lebih terstruktur dan efektif. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan. Dalam sambutannya, Bapak Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembagunan menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi pengurus koperasi sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa koperasi harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Selain pembekalan terkait tata kelola koperasi modern, peserta diklat juga mendapatkan materi mengenai pentingnya integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengelolaan keuangan yang disiplin. Pemerintah berharap para pengurus mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan operasional harian koperasi, sehingga koperasi di Kelurahan Merah Putih dapat menjadi contoh pengelolaan yang sehat dan berkelanjutan. Diklat ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antar-pengurus KKMP. Dengan jumlah peserta yang besar dan berasal dari tiga angkatan, kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan sinergi baru dalam upaya memperkuat jaringan koperasi serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus mendampingi pengembangan koperasi melalui program pelatihan lanjutan, monitoring, dan asistensi teknis. Dengan adanya diklat yang diikuti oleh seluruh ketua dan sekretaris KKMP ini, pemerintah optimistis bahwa koperasi di Kelurahan Merah Putih akan berkembang semakin baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Dinas Koperasi Makassar

Tingkatkan Profesionalisme Pengurus, KKMP Makassar Gelar Diklat Peningkatan Kompetensi SDM

ruminews.id – MAKASSAR — Upaya memperkuat kapasitas kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Makassar kembali ditunjukkan melalui penyelenggaraan Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Pengurus Koperasi. Kegiatan strategis ini berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu, 27–29 November 2025, di Aula Bantimurung Lantai 2 Gedung KPKNL Makassar. Diklat ini digelar sebagai respon terhadap kebutuhan penguatan manajemen koperasi di tengah tantangan modern, seperti digitalisasi layanan, tuntutan transparansi, hingga persaingan usaha yang semakin ketat. Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, menilai peningkatan kualitas pengurus sebagai langkah mendesak demi mendorong profesionalisme dan tata kelola yang lebih baik. Sebanyak 102 peserta yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris mewakili 51 pengurus KKMP se-Kota Makassar mengikuti pelatihan ini. Mereka dibekali beragam materi penting, mulai dari prinsip dan regulasi perkoperasian, penguatan manajerial, pengelolaan keuangan, hingga penerapan sistem digital koperasi. Kegiatan ini juga mengusung metode pembelajaran interaktif seperti ceramah, studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, serta praktik penggunaan aplikasi koperasi. Ketua Panitia Pelaksana, yang juga Kabid Sukma Dinas Koperasi Makassar, menyampaikan bahwa melalui diklat ini para pengurus diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, menyusun program kerja yang terukur, serta lebih siap dalam melakukan transformasi digital. Termasuk di dalamnya kemampuan menyajikan laporan keuangan profesional dan mengembangkan usaha koperasi secara inovatif. Pada akhir laporan pelaksanaan kegiatan, Diharapkan diklat ini menjadi momentum penting bagi KKMP Makassar dalam menciptakan pengurus koperasi yang lebih kompeten, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.    

Dinas Koperasi Makassar

Pemkot Makassar Genjot Lahirnya Pengusaha Baru Lewat Pendampingan UMKM Pemula 2025

ruminews.id – MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak generasi pengusaha baru melalui program Pendampingan Usaha bagi UMKM Pemula 2025. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Golden Tulip, Rabu (26/11/2025), diikuti puluhan peserta dari unsur Dharma Wanita, pemuda, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum yang baru memulai usaha. Suasana pelatihan berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Program strategis yang diinisiasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ini dibuka oleh Sekretaris Dinas, Dra. A. Indrawaty BR, M.Si, mewakili Kepala Dinas Arlin Ariesta, S.STP., M.Si. Dalam sambutannya, Indrawaty menegaskan bahwa UMKM pemula adalah fondasi ekonomi masa depan kota. Pendampingan bukan sekadar agenda formal, tetapi proses pemberdayaan agar pelaku usaha mampu naik kelas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebanyak 100 peserta terlibat dalam kegiatan ini, dengan menghadirkan dua narasumber utama: Hj. Fatma Wahyuddin, ST., MM, Penasehat DWP Kota Makassar, dan Khairul Umam, ST., MT, Manager Inkubator UMKM Kota Makassar. Materi yang dibawakan mencakup dasar kewirausahaan, branding, pemasaran digital, manajemen keuangan sederhana, hingga strategi pengembangan usaha berbasis teknologi. Para peserta terlihat aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, serta mempresentasikan ide-ide usaha yang tengah mereka rintis. Indrawaty juga menegaskan bahwa proses pendampingan akan berlanjut pascapelatihan melalui Inkubator UMKM Kota Makassar. Dengan demikian, peserta tidak hanya mendapatkan teori, namun juga pendampingan berkelanjutan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari. Pemerintah Kota Makassar berharap sinergi antara instansi, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha dapat menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat dan berkelanjutan. Program ini menjadi langkah nyata Pemkot Makassar dalam memastikan UMKM tidak hanya lahir, tetapi mampu tumbuh, bertahan, dan bersaing hingga ke level nasional bahkan global. “UMKM bukan hanya soal jualan, tapi masa depan ekonomi kota,” tegas Indrawaty saat membuka kegiatan tersebut.

Daerah, Dinas Koperasi Makassar, Ekonomi, Makassar, Nasional, Pemerintahan

Mahasiswa Binaan Inkubator UMKM Makassar Raih Juara 2 KMI Expo 2025, Harumkan Nama Kota Daeng di Kancah Nasional

ruminews.id, Makassar — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Kota Makassar. Dua tim mahasiswa binaan Inkubator UMKM Makassar berhasil meraih Juara 2 pada ajang bergengsi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo 2025 yang berlangsung di Magelang, Jawa Timur. Pencapaian ini semakin istimewa karena diraih di tengah kompetisi ketat yang melibatkan 256 universitas dari seluruh Indonesia. Dua tim tersebut, yakni Tanahmu dan Brotem, tampil memukau di hadapan juri setelah melalui proses pendampingan intensif, penguatan branding, dan penyempurnaan kemasan produk yang dilakukan oleh Inkubator UMKM Kota Makassar bersama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Melalui pendampingan yang terukur dan terarah, kedua tim mampu menyajikan produk dengan tampilan profesional sekaligus memiliki nilai jual kuat—menjadikan mereka unggul di antara ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ucapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada para pembimbing yang telah memberikan arahan sejak masa persiapan hingga masa kompetisi. Peran para mentor dianggap sangat krusial dalam membentuk mental kompetitif, memperkuat ide bisnis, hingga meningkatkan kualitas presentasi produk mahasiswa. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh jajaran Inkubator UMKM Kota Makassar dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang telah mengambil peran sentral dalam proses penguatan branding dan packaging. Dukungan ini terbukti menjadi salah satu faktor dominan yang membuat tim Tanahmu dan Brotem tampil percaya diri dan mencuri perhatian para juri nasional. Keberhasilan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi mahasiswa lainnya di Kota Makassar untuk terus berinovasi, mengembangkan ide bisnis kreatif, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Selain itu, capaian ini sekaligus mempertegas komitmen Makassar dalam membangun ekosistem kewirausahaan mahasiswa yang kuat, adaptif, dan semakin kompetitif di tingkat nasional. Dengan torehan prestasi ini, Makassar kembali menunjukkan bahwa generasi muda kota ini memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan UMKM masa depan.

Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

Hari Guru Nasional: Luka di Balik Tanda Jasa

ruminews.id – Di setiap tanggal 25 November, kalender seolah menunjuk sebuah angka yang terukir emas. Hari Guru Nasional. Panggung megah telah disiapkan, lampu sorot menyala terang benderang, dan karpet merah terhampar seolah menyambut para dewa pengetahuan. Di atas podium, pidato-pidato manis mengalir laksana madu, memuji ketulusan, kesabaran, dan pengabdian tanpa batas. Bunga-bunga segar diserahkan, senyum-sumpai difoto, dan tepuk tangan meriah bergemuruh di ruangan ber-AC. Sebuah pertunjukan tahunan yang selalu sukses, sebuah drama yang skenarionya sudah ditulis rapi: memuja sang pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi, di balik tirai megah itu, di sisi lain panggung yang tak pernah tersorot kamera, sebuah narasi lain sedang berlangsung. Sebuah tragedi yang bisikannya serak oleh debu kegersangan dan tangis yang tertelan. Di sanalah kita menemukan mereka, para guru yang namanya hanya tercatat di buku absen sekolah pelosok. Mereka adalah arwah-arwah pengetahuan yang berkeliaran di antara dinding-dinding retak dan atap bocor, berjuang menyalakan lilin di tengah kegelapan literasi. Gaji mereka sering tertunda berbulan-bulan, sebuah penantian yang lebih melelahkan daripada mengajarkan huruf kepada anak-anak yang sulit fokus. Pemerintah, sang sutradara besar dalam drama ini, seolah sengaja memejamkan mata rapat-rapat, pura-pura tuli terhadap gerutuan perut yang kelaparan dan desakan hutang yang menggunung. Bagi mereka, guru-guru ini hanyalah figuran yang kehadirannya tidak terlalu penting selama panggung utama tetap berkilau. Lalu, ada para honorer, para pejuang abadi yang diikat kontrak semu. Bertahun-tahun mereka mengabdi, menanam ilmu di benak ratusan bahkan ribuan siswa, dengan harapan suatu hari akan diangkat menjadi bagian dari keluarga besar. Namun, musim semi bagi mereka tak kunjung tiba. Mereka terjebak dalam musim dingin kepastian yang tak berujung, menjadi kuli kerja intelektual dengan upah yang tak layak. Bianglala waktu berputar, presiden berganti, tapi nasib mereka tetap menggantung, seperti benang sutra yang siap putus. Ironi semakin menjadi-jadi ketika tinta pengabdian disalahartikan sebagai tinta kriminal. Seorang guru yang menegur siswanya karena berbuat salah, justru berhadapan dengan orang tua yang murka. Laporan polisi menjadi senjata murahan, dan ruang guru yang seharusnya sakral, berubah menjadi ruang interogasi. Kriminalisasi ini adalah luka yang paling dalam. Tangan yang seharusnya menulis ilmu dan kebaikan, justru dikepal oleh kebencian dan tuduhan. Lebih parah lagi, ketika seorang guru dipecat oleh pemerintahnya sendiri entah karena terlalu vokal menegur kecurangan atau karena mendidik siswa dengan cara yang dianggap “tidak sesuai standar” padahal ia sedang menjalankan tugas mulianya. Ia diberhentikan karena terlalu menjadi guru. Mereka dipukul, dibully, dan direndahkan martabatnya oleh orang tua yang seharusnya menjadi mitra, atau bahkan oleh siswa yang seharusnya mereka bimbing. Kekerasan fisik dan verbal ini menjadi mimpi buruk yang nyata, sebuah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Dan di tengah semua deraan ini, kita kembali lagi ke panggung utama. Peringatan Hari Guru Nasional hanyalah seremonial belaka, sebuah upacara tanpa jiwa, sebuah evaluasi yang hanya menghitung jumlah acara, bukan mengukur kedalaman luka di dada para guru. Tidak ada sesi mendengar, tidak ada ruang untuk keluh kesah. Hanya klapping hands, tawa palsu, dan janji-janji yang akan terlupakan besok paginya. Frasa “Guru Tanpa Tanda Jasa” kini terasa begitu mengerikan. Ia bukan lagi sebuah pujian yang melambungkan derajat, melainkan sebuah diagnosis yang menyakitkan atas sebuah kondisi yang dipbiarkan. Ia adalah pembenaran atas ketidakadilan. “Ya, mereka memang tak pantas dapat jasa,” bisik narasi itu. Seolah-para guru telah menandatangani kontrak tak tertulis untuk menderita. Ketika tepuk tangan mereda dan bunga-bunga mulai layu, para pahlawan tanpa mahkota itu akan kembali ke realitanya. Kembali ke gaji yang belum cair, ke kontrak yang akan segera habis, ke rasa takut dikriminalisasi, dan ke luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Panggung telah usai, tetapi penderitaan mereka masih terus berlanjut, sepanjang tahun, hingga panggung megah itu dibangun kembali setahun kemudian, untuk menayangkan drama yang sama, dengan penderitaan yang sama pula. Selamat Hari Guru. Sebuah ucapan yang terasa pahit, seperti meminum kopi tanpa gula di pagi yang dingin.

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Dari Balai Prajurit, Aliyah Mustika Ilham Teguhkan Komitmen Kebangsaan bagi Keluarga Besar FKPPI

ruminews.id, MAKASSAR — Pelantikan Pengurus Daerah XIX FKPPI Sulawesi Selatan Masa Bakti 2025–2030 berlangsung khidmat dan penuh haru di Balai Prajurit Jenderal M. Yusuf, Selasa (25/11/2025). Dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, resmi dilantik sebagai Ketua PD XIX FKPPI Sulsel untuk periode 2025–2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat FKPPI, Pontjo Sutowo, yang menandai pengukuhan ini dengan penyematan tanda jabatan dan penyerahan pataka. Setelah menerimanya, Aliyah Mustika Ilham mengibarkan bendera pataka, simbol kesiapan dan tekad untuk mengemban amanah memajukan FKPPI di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Usai pelantikannya, Aliyah Mustika Ilham kemudian melantik jajaran pengurus PD XIX FKPPI Sulsel yang akan mendampinginya menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan. Acara bergengsi ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan daerah, mulai dari Forkopimda Sulsel dan Forkopimda Kota Makassar, Sekda Provinsi Sulsel Jurfi Rahman mewakili Gubernur Sulsel, Ketua DPRD Sulsel A. Rachmatika Dewi, hingga Sekda Kota Makassar A. Zulkifly Nanda yang hadir mewakili Wali Kota Makassar. Kehadiran Ketua Kwarda Pramuka Sulsel, Adnan Purictha Ichsan, turut menambah khidmat prosesi tersebut. Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni yang berjalan rutin, melainkan langkah penting untuk meneguhkan kembali jati diri FKPPI sebagai rumah besar anak-anak TNI, Polri, dan purnawirawan. Ia menekankan bahwa FKPPI tumbuh dari nilai, disiplin, dan loyalitas yang diwariskan orang tua mereka yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa amanah yang ia emban bukan hanya meneruskan roda organisasi, tetapi juga menghidupkan nilai perjuangan yang menjadi fondasi berdirinya FKPPI. Ia menyoroti bahwa arus perubahan nasional, kemajuan teknologi, serta dinamika politik dan ekonomi mengharuskan FKPPI tetap adaptif dan relevan. Karena itu, ia mendorong seluruh kader agar menjadikan FKPPI sebagai organisasi modern, inklusif, dan bermanfaat bagi anggota maupun masyarakat luas. Menurut Aliyah Mustika Ilham, FKPPI tidak boleh berhenti pada simbol atau atribut semata, tetapi harus menjadi barisan kokoh penggerak nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan nasionalisme, terutama di tengah tantangan globalisasi. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para senior dan pendiri FKPPI Sulsel yang telah membangun fondasi kuat bagi organisasi ini. Apresiasi serupa ia sampaikan kepada Pangdam XIV/Hasanuddin, Kapolda Sulsel, serta seluruh jajaran TNI dan Polri atas dukungan dan pembinaan yang terus diberikan kepada keluarga besar FKPPI. Mengakhiri sambutannya, Aliyah Mustika Ilham memaparkan arah kerja FKPPI Sulsel ke depan yang berfokus pada penguatan soliditas organisasi, peningkatan kapasitas kader, serta penguatan peran sosial dan kebangsaan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, dan berbagai elemen masyarakat. Ia menegaskan bahwa FKPPI Sulsel akan menghadirkan program nyata yang memberi manfaat luas, mulai dari kegiatan sosial kemasyarakatan, pembinaan bela negara, hingga penguatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda. Pelantikan ini menandai awal babak baru kepemimpinan FKPPI Sulsel, dengan harapan organisasi ini semakin solid, semakin relevan, dan semakin berperan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Scroll to Top