Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Pemerintahan

Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan

Seleksi Transparan, Disdik Makassar Petakan Kompetensi Calon Kepala Sekolah

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, menunjukkan kesungguhannya membangun pendidikan yang lebih baik, dimulai dari memastikan pemimpin sekolah dipilih melalui proses yang jujur dan terbuka. Melalui Dinas Pendidikan, sebanyak 500 Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat SD dan SMP mengikuti uji kompetensi sebagai langkah awal menyiapkan figur-figur yang mampu membawa perubahan di sekolah masing-masing. Uji kompetensi ini bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi menjadi wujud komitmen Pemkot menghadirkan proses yang transparan, berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pendidik untuk berkembang. Hal itu, melalui seleksi terbuka sebanyak 500 bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tingkat SD dan SMP di Kota Makassar, mengikuti uji kompetensi (UK) pada Senin–Selasa, 24–25 November 2025, di Kantor Regional IV BKN Makassar, Jalan Paccerakkang. Uji kompetensi tersebut berlangsung selama dua hari dan dibagi menjadi dua sesi setiap harinya. Penyelenggaraan UK sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, sementara Dinas Pendidikan hanya mengirimkan 500 nama peserta untuk diikutkan dalam UK tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan bahwa uji kompetensi ini merupakan tahap krusial dalam proses seleksi calon kepala sekolah, mengisi kebutuhan jabatan di 314 SD dan 55 SMP se-Kota Makassar. Achi memaparkan bahwa Dinas Pendidikan telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan, mulai dari proses pendataan lewat Sistem Penugasan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah melalui (SIM KSPSTK) untuk Dinas Pendidikan, yang menjadi dasar penentuan siapa saja guru yang memenuhi syarat sebagai BCKS. “Tes BCKS ini diikuti oleh 500 calon Kepsek ditempatkan di SD dan SMP se-Kota Makassar. Ada tim independen yang nantinya, ikut menyeksi hingga tahap akhir,” jelss Achi, Selasa (25/11/2025). Dijelaskan, di dalam sistem tersebut, Dinas Pendidikan melakukan pencocokan data berdasarkan Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Selain itu, merujuk pada surat edaran bersama Mendikdasmen dan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Penugasan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru sebagai Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. “Dari dasar aturan itulah kemudian, kami Dinas Pendidikan mengirimkan surat resmi kepada tim KSPSTK sebagai bagian dari proses administratif,” tuturnya. Achi menegaskan bahwa catatan dan instruksi terkait unggahan berkas sudah sangat jelas dalam notifikasi undangan, termasuk imbauan untuk teliti dan menyesuaikan dokumen sesuai syarat. Hanya saja, beberapa kesalahan peserta yang menyebabkan mereka gagal lolos administrasi antara lain. Dibuktikan pengalaman Manajerial Tidak Dibuktikan. Selain itu, peserta hanya mengunggah dokumen. Padahal di SK pembagian tugas, bukan bukti pengalaman manajerial minimal 2 tahun. “Kami menjalankan aturan. Yang tidak lolos rata-rata karena ketidaktelitian sendiri,” tegasnya. Kemudian, pengalaman PLt tidak diunggah, padahal itu yang diminta. Achi menegaskan bahwa pembagian tugas sekolah bukan bukti pengalaman manajerial. “Selanjutnya, dilampirkan, surat tidak pernah dikenai hukuman disiplin tidak sesuai surat resmi dari BKPSDM yang dibubuhi barcode dan tanda tangan pejabat terkait,” terangnya. Padahal lanjut dia, persyaratan jelas meminta bukti tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai aturan perundang-undangan. Hanya saja, calon Kepsek mengunggah biodata tanpa bukti. “Beberapa peserta menuliskan biodata lengkap, termasuk pengalaman-pengalaman mereka, tetapi tidak mengunggah bukti dokumen pendukung seperti SK jabatan, SK PLt, atau sertifikat lainnya,”s katanya. Dia juga meluruskan soal keluhan peserta terkait syarat usia. Contohnya, guru berusia 57 tahun namun masih lolos sebagai peserta. Achi menjelaskan bahwa dalam sistem, usia dihitung berdasarkan tanggal persis. Misalnya, peserta berusia 56 tahun 10 bulan, dan baru memasuki usia 57 tahun per 31 Desember. Sistem tetap mencatatnya sebagai 56 tahun, sehingga masih memenuhi syarat mengikuti seleksi. “Mereka tetap diikutkan, namun tetap akan melalui proses perangkingan berdasarkan nilai uji kompetensi,” jelas mantan Kadis DP3A Kota Makassar ini. Setelah uji kompetensi yang diselenggarakan BKPSDM selesai, proses berikutnya kembali melibatkan Dinas Pendidikan bersama tim pansel independen. Tim melakukan pemeringkatan, menyeleksi secara lebih mendalam, menentukan siapa yang layak melanjutkan ke tahap wawancara. “Kami menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan kolaboratif, transparan, dan mengikuti aturan,” tegasnya. Soal ketentuan masa jabatan kepala Sekolah maksimal 2 Periode. Achi juga kembali mengingatkan aturan pada Pasal 23 Permendikbud. Dimana, satu periode jabatan kepala sekolah adalah 4 tahun. Sehingga Kepala sekolah yang telah menjabat 2 periode (8 tahun) berturut-turut tidak dapat lagi mengikuti seleksi kepala sekolah. “Ini pula yang sering kali menjadi dasar penolakan beberapa peserta, tetapi seluruhnya sudah sesuai regulasi,” imbuh Achi. Sedangkan, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menjelaskan bahwa UK pada dasarnya diperuntukkan bagi semua pegawai. Namun, untuk tahap ini, pihaknya memprioritaskan mereka yang mendaftar seleksi kepala sekolah agar saat terpilih nanti, semua persyaratan kompetensi sudah terpenuhi. “Yang mengikuti tahapan itu 500 orang, apakah semuanya ikut. Jadi uji kompetensi itu sebenarnya diperuntukkan untuk semua pegawai, bukan cuma yang ikut seleksi kepala sekolah,” ujarnya. Dengan pemetaan kompetensi yang lebih jelas, Pemkot Makassar berharap proses pembinaan pegawai dan penentuan kepala sekolah dapat berjalan lebih objektif dan akurat sesuai kebutuhan lapangan. “Kami prioritaskan yang mau ikut kepala sekolah supaya saat nanti terpilih, persyaratannya sudah ada dan sudah terpenuhi semuanya,” sambung Kamelia. Ia menekankan bahwa UK tidak menentukan peserta lulus atau tidak lulus seleksi. Tapi, uji kompetensi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing ASN, sehingga pembinaan dan pelatihan yang diberikan nantinya bisa tepat sasaran. Dia juga menegaskan, UK itu bukan berarti lulus atau tidak lulus. UKOM itu untuk mengetahui tingkat kompetensi dari setiap orang. “Misalnya saya ada di level mana, sehingga saat kita ingin melakukan pelatihan atau pembinaan, itu sudah tepat dengan tingkatan yang kita punyai. Itu sebenarnya tujuannya,” jelasnya. Kamelia menambahkan, seluruh pegawai sebenarnya diwajibkan mengikuti UK. Bahkan, sebelumnya BKPSDMD telah mendapatkan kuota seribu lebih pegawai dari BKN untuk mengikuti uji kompetensi serupa, yang telah dilaksanakan selama empat hari di Kantor BKN Makassar. “Staf juga diharuskan ikut UK. Kemarin kita dapat kuota dari BKN sebanyak seribu lebih orang untuk seluruh pegawai Pemkot Makassar,” katanya. Terkait adanya pertanyaan mengapa sejumlah pegawai tetap diikutkan meski tidak lulus seleksi administrasi kepala sekolah, Kamelia menegaskan bahwa UK adalah hak semua pegawai. Dikatakan, bahwa hasil UK nantinya akan diserahkan langsung kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin sebagai bahan analisis dalam pengambilan keputusan. “Diserahkan ke Pak Wali, tapi nilai UK ini tidak menentukan apakah nanti calon Kepsek bisa punya kompetensi jadi kepala sekolah. Karena UK itu untuk menjelaskan kompetensinya bagaimana, levelnya di mana,” ungkapnya. Hasil itu

Daerah, DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan

Supratman Soroti Kegaduhan Pemilihan Ketua RT/RW

Tinggalkan Komentar / Daerah, DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti pelaksanaan pemilihan ketua RT/RW yang dinilai menimbulkan kegaduhan di sejumlah wilayah. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat terkait pemilihan RT/RW yang dihadiri camat, lurah se-Kota Makassar, serta dinas pemerintah kota terkait, Selasa (25/11/2025). Supratman menekankan bahwa proses pemilihan harus berlangsung netral, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi, serta menegaskan bahwa DPRD Kota Makassar tidak boleh dipolitisasi. Ia meminta pemerintah kota segera menata ulang mekanisme pemilihan agar tidak menimbulkan tekanan politik maupun ketidakadilan administrasi di tingkat kelurahan. Menurut Supratman, sejumlah lurah merasa tertekan saat didatangi pihak tertentu yang dianggap mewakili Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa pemilihan ketua RT/RW seharusnya menjadi ruang pemersatu masyarakat, bukan memperlebar perbedaan politik pascapilkada terakhir. “Kita harus satukan. Tidak ada lagi merah, hijau, atau kotak-kotak politik. Kalau DPR saja pecah, bagaimana masyarakat?” tegasnya. Ia juga menyoroti laporan intimidasi terhadap calon ketua RT/RW, ketidakadilan administrasi, serta ketidakkonsistenan proses verifikasi domisili antarwilayah. Beberapa warga dipersulit dalam pengurusan legalisir ijazah, sementara pihak tertentu dipermudah. Bahkan pelayanan sempat dilakukan hingga larut malam. Supratman mencatat sejumlah kendala teknis yang menghambat proses pemilihan, antara lain: kertas suara belum selesai dicetak, struktur panitia belum final, penunjukan panitia tidak transparan, dan desain kotak suara belum tersedia. Ia menyatakan bahwa penundaan pemilihan merupakan opsi realistis untuk menjaga integritas dan kualitas pelaksanaan. Selain itu, Supratman menyoroti pengelolaan anggaran sebesar Rp5 miliar yang berpotensi tidak tepat sasaran jika pemilihan dipaksakan. “Kami menyetujui anggaran karena menganggap kecamatan dan kelurahan sudah siap. Tapi faktanya, kelurahan justru sibuk mengurus calon tertentu, bukan kepanitiaannya,” ujarnya. Dalam penutup, Supratman menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan ketua RT/RW di Kota Makassar harus dilaksanakan secara netral, transparan, berkualitas, dan sesuai peraturan perundang-undangan, demi menjaga kepercayaan publik serta stabilitas sosial di tingkat lingkungan.

Daerah, DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan

Ketua DPRD Makassar Pimpin Upacara Peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional 2025

Tinggalkan Komentar / Daerah, DPRD Kota Makassar, Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional 2025 yang diselenggarakan di SD–SMP Rama Sejahtera, Jalan Racing Center 2, Kota Makassar, pada 25 November 2025. Pelaksanaan upacara diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih yang berlangsung secara khidmat. Seluruh peserta, yang terdiri atas para guru, tenaga kependidikan, serta siswa, mengikuti prosesi tersebut dengan penuh kedisiplinan dan penghormatan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat PGRI oleh Ketua PGRI Kecamatan Panakkukang, H. Basora, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Makassar atas kesediaannya menghadiri peringatan tersebut. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Makassar, Bapak Supratman, yang telah berkenan hadir. Kehadiran beliau menunjukkan komitmen DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi representasi dan dukungan terhadap dunia pendidikan,” ujar H. Basora. Dalam amanatnya selaku pembina upacara, Supratman menyampaikan penghargaan mendalam terhadap dedikasi para guru sebagai garda terdepan pembangunan sumber daya manusia. “Apabila hari ini Bapak-Ibu guru belum melihat balasan dari murid-muridnya, saya yakin dan percaya bahwa balasan itu akan datang pada waktunya, bahkan sampai di akhirat kelak,” tutur Supratman. Ia juga menekankan peran penting guru dalam pembentukan karakter peserta didik. “Pembentukan karakter, pengetahuan, serta adab para murid sesungguhnya bersumber dari ketulusan Anda sebagai guru,” tegasnya. Supratman mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus mengintegrasikan nilai akhlak dan moral dalam proses pembelajaran. “Teruslah menjadi tenaga pendidik yang secara konsisten menyelipkan pendidikan akhlak kepada setiap murid. Sebab dari tangan Bapak-Ibu sekalian lahir generasi masa depan bangsa,” tambahnya. Upacara peringatan HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025 ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk penghormatan terhadap peran guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Makassar, Opini, Pemerintahan

Kontestasi RT/RW Makassar dan Tantangan Patronase di Akar Rumput

Tinggalkan Komentar / Makassar, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Pemilihan umum RT/RW di Makassar dalam waktu dekat bukan hanya sekadar memilih pemimpin lingkungan. Di tingkat yang sangat lokal ini, kualitas demokrasi justru diuji secara paling nyata. Pada level RT/RW, relasi sosial lebih cair, lebih dekat, namun sekaligus lebih rentan terhadap pola patronase yang telah lama mewarnai birokrasi Indonesia. Fenomena patron-klien yang kita kenal dalam politik nasional ternyata sering dimulai dari praktik-praktik kecil di lingkungan terdekat. Patronase terjadi ketika seseorang memperoleh posisi bukan karena kompetensi, tetapi karena loyalitas, kedekatan personal, atau balas jasa politik. Pola ini bersifat informal, emosional, dan sering kali tidak sejalan dengan prinsip birokrasi modern yang rasional dan profesional. Bila kita mengingat pandangan James C. Scott tentang patron-klien, hubungan ini pada dasarnya merupakan pertukaran sumber daya: patron memberi perlindungan atau keuntungan, sedangkan klien membalas dengan dukungan atau layanan. Meskipun terlihat sederhana, hubungan ini dapat menjelma menjadi hambatan serius bagi kinerja pemerintahan, bahkan di tingkat lingkungan. Pada pemilihan RT/RW, bentuk patronase dapat muncul dalam wujud janji bantuan pribadi, dukungan finansial, hingga praktik vote buying yang terselubung. Ketika pola seperti ini terus dibiarkan, maka pemimpin lingkungan yang terpilih bukanlah mereka yang memiliki kapasitas sosial, kecakapan manajerial, atau kemampuan mengelola konflik warga—melainkan mereka yang sekadar “paling dekat” dengan figur tertentu atau memiliki modal balas budi. Inilah titik awal rantai birokrasi yang lemah dan tidak meritokratis. Padahal, meritokrasi atau sistem merit justru menekankan pentingnya kompetensi, kelayakan, dan integritas dalam memilih seseorang untuk menduduki jabatan. Prinsip “the right man on the right job” seharusnya tidak berhenti pada tingkat kementerian atau pemerintah kota, tetapi diterapkan juga sejak di struktur yang paling dasar. RT/RW adalah ujung tombak pelayanan publik: pengurusan administrasi, mediasi konflik warga, hingga koordinasi kebencanaan dimulai dari sini. Tanpa pemimpin yang kompeten, masyarakat justru menanggung dampaknya secara langsung. Namun realitasnya, pada setiap kontestasi politik—bahkan pada pilkada sekalipun—penyimpangan meritokrasi kerap terjadi akibat lemahnya netralitas aparatur dan kuatnya budaya patronase. Jika pola ini dibiarkan merembes ke pemilu RT/RW Makassar, maka sulit berharap ada perubahan tata kelola yang lebih bersih di masa depan. Karena itu, pemilu RT/RW mendatang perlu menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif bahwa kepemimpinan lingkungan bukanlah ruang untuk transaksi politik, tetapi forum pemilihan berbasis kualitas. Warga Makassar harus lebih kritis dalam memilih, menilai rekam jejak, memahami kapasitas kandidat, dan menolak segala bentuk praktik patronase yang hanya memperpanjang rantai ketergantungan dan ketidakprofesionalan birokrasi. Demokrasi lokal yang sehat dimulai dari lingkungan terkecil. Jika RT/RW dikelola oleh figur yang berkapasitas, berintegritas, dan dipilih melalui prinsip meritokrasi, maka Makassar dapat menjadi contoh bahwa perubahan birokrasi tidak harus menunggu dari atas, tetapi bisa tumbuh kuat dari akar rumput.

Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan

Evaluasi Bisnis Akhir Tahun: Untung atau Buntung?

Tinggalkan Komentar / Daerah, Makassar, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Setiap akhir tahun, para pelaku usaha biasanya berkumpul dengan ritual yang sama, membuka laporan keuangan sambil bertanya dalam hati, “Sebenarnya saya ini benar-benar untung, atau hanya merasa untung?” Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tetapi punya kekuatan seperti cermin jujur yang tak bisa dibohongi. Angka-angka mungkin terlihat dingin, tapi justru karena itulah ia bicara apa adanya. Di banyak kantor, setelah jam operasional, para pemilik usaha duduk menatap angka-angka itu. Mereka menganggap laporan keuangan sebagai penutup tahun. Padahal, kalau dipikir ulang, laporan itu justru pembuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini mungkin terlewat. Pendapatan boleh naik, laba boleh tercatat, tapi apa artinya jika kas makin tipis dan usaha berjalan terseok-seok? Sering kali, profit dianggap sebagai piala kemenangan. Namun realitasnya lebih rumit. Banyak bisnis tampak “laba” di atas kertas, tapi arus kasnya berdarah pelan-pelan. Ada usaha yang kelihatan makmur, tetapi tetap harus meminjam untuk membayar gaji atau listrik. Ada yang omzetnya besar, tapi gudangnya penuh barang yang tidak bergerak, sementara piutang tak kunjung ditagih. Akhir tahun membuat setiap pengusaha harus menatap fakta bahwa laba itu penting, tapi bukan segalanya. Yang membuat bisnis tetap hidup adalah kemampuan bergerak, bertahan, dan mengambil napas panjang. Dan semua itu hanya mungkin kalau arus kas kuat dan modal kerja terkelola rapi. Masalah lain yang sering menipu adalah soal pelanggan. Banyak yang percaya, semakin banyak pelanggan semakin sehat pula bisnisnya. Kenyataannya belum tentu. Ada pelanggan besar yang tampak menggiurkan, tetapi justru menyimpan beban tersembunyi seperti pembayaran yang lambat, permintaan potongan harga yang melelahkan, atau kebutuhan layanan tambahan yang menyita tenaga. Akhir tahun adalah saat yang tepat untuk bertanya: Siapa pelanggan yang sebenarnya memberi nilai? Siapa yang justru membuat usaha bekerja keras tanpa hasil sepadan? Memutuskan hubungan dengan pelanggan yang tidak sehat memang tidak populer, tetapi sering menjadi langkah penting agar usaha tidak terus-menerus buntung tanpa sadar. Biaya operasional pun kerap bekerja seperti semut yang kecil, nyaris tak terlihat, tapi jika dibiarkan, koloninya bisa menggerogoti fondasi bisnis. Mulai dari perjalanan dinas, listrik, perawatan mesin, hingga kebiasaan kecil membeli sesuatu “karena biasa begitu”. Pada akhirnya, biaya-biaya yang terlihat remeh itulah yang perlahan memakan margin. Di titik ini, pengusaha perlu meninjau bukan hanya angkanya, tetapi perilaku dan realitas yang menyertainya. Siapa yang memutuskan pengeluaran? Apakah benar dibutuhkan? Banyak usaha bukan tumbang karena pasar yang keras, tetapi karena internal control yang rapuh. Hal lain yang tak boleh luput adalah tim. Di laporan keuangan, tenaga kerja dicatat sebagai beban. Namun dalam kenyataan, merekalah yang menentukan arah langkah usaha. Sayangnya, banyak bisnis memasuki tahun baru dengan struktur organisasi yang makin berat seperti jabatan makin banyak dan bercabang, tetapi fungsi strategis minim, rapat makin sering, namun jarang dieksekusi. Ini pertanyaan yang perlu dijawab jujur: Apakah usaha tumbuh karena kekuatan tim, atau tumbuh meski tim belum siap? Evaluasi akhir tahun adalah waktu untuk melihat hal yang biasanya sensitif, siapa yang harus dipertahankan, siapa yang perlu dikembangkan, dan apakah struktur organisasi masih sesuai dengan arah bisnis ke depan. Menjelang akhir tahun, setiap pelaku usaha seharusnya berhenti sejenak untuk menengok ke dalam dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sering terlupakan di tengah hiruk-pikuk operasional. Penting untuk menilai apa saja yang sudah tidak lagi relevan tetapi masih dipertahankan hanya karena kebiasaan, apa sebenarnya kekuatan utama yang membuat bisnis tetap bertahan di tengah persaingan, dan bagian mana yang justru harus dikurangi agar fokus bisa kembali tajam. Momen ini bukan sekadar evaluasi, tetapi sebuah ajakan untuk membersihkan apa yang menghambat, menegaskan kembali inti kekuatan yang paling bernilai, dan menyederhanakan langkah agar tahun berikutnya bisa dijalani dengan arah yang lebih jelas dan tenaga yang lebih efisien. Evaluasi akhir tahun memang seperti cermin yang tidak mengenal basa-basi. Ia menunjukkan hal yang mungkin ingin kita hindari. Namun justru dari sanalah hadir kesempatan untuk memperbaiki. Sebab pada akhirnya, pertanyaan besarnya tetap sama: Kita benar-benar untung, atau selama ini hanya menunda kenyataan buntung?. Jawabannya ada pada keberanian untuk membaca laporan keuangan bukan sekadar sebagai ringkasan angka, tetapi sebagai bahan bakar keputusan tahun depan. Bisnis tidak maju karena harapan, tetapi karena strategi yang berpijak pada realitas.

Dinas Koperasi Makassar

Dua Tim Inkubator UMKM Makassar Raih Juara 2 di KMI Expo 2025

Tinggalkan Komentar / Dinas Koperasi Makassar /

ruminews.id – MAKASSAR — Dua tim mahasiswa binaan Inkubator UMKM Makassar kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo 2025, kompetisi nasional yang mempertemukan ratusan inovator muda dari seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan berlangsung di Magelang, Jawa Timur, dan menghadirkan 256 universitas peserta dengan beragam gagasan bisnis kreatif dan solutif. Melalui proses pendampingan intensif serta dukungan penguatan branding dan kemasan dari Inkubator UMKM Makassar, Tim Tanahmu dan Tim Brotem berhasil meraih Juara 2 dalam kompetisi bergengsi tersebut. Kabid UMKM Dinas Koperasi Kota Makassar, A. Tenri Beda, menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian tersebut. “Prestasi ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara mahasiswa, pembimbing, dan ekosistem pendukung mampu menghasilkan inovasi berkualitas yang diakui secara nasional,” ujarnya. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada para pembimbing yang telah memberikan arahan sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kompetisi. Apresiasi serupa diberikan kepada tim Inkubator UMKM Kota Makassar dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar atas dukungannya dalam memperkuat kualitas branding dan pengemasan produk mahasiswa, sehingga tampil lebih profesional di hadapan juri nasional. Keberhasilan ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus mengembangkan ide bisnis dan meningkatkan kualitas produk. Lebih jauh, capaian tersebut menjadi dorongan bagi penguatan ekosistem kewirausahaan mahasiswa di Makassar agar semakin maju, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional.  

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan

Menakar Pidato Gibran di KTT G20 dari Kacamata Anak Muda

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan /

ruminews.id – Baru-baru ini, publik dibuat tercengang oleh Pidato Gibran Rakabuming Raka (Mas Wapres) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannes burg Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025) lalu, bagaimana tidak, Mas Wapres yang dikenal jarang berpidato di publik kini tampil gagah di forum dunia tersebut, meski citranya yang kerap dianggap plonga-plongo oleh beberapa nitizen yang tentu sampai saat ini masih meragukan skill pidato Mas Wapres. Namun, itu semua terbantahkan, Mas Wapres justru mengikis stigma tentang tak bisa berpidato, ia tampil gagah berani, potongan video di berbagai media sosial ramai memperlihatkan bagaimana ia santai bercakap-cakap dengan pemimpin dari berbagai negara yang hadir di forum tersebut. Sebagai generasi muda, tentu ini langkah baik yang harus di apresiasi, kita tak lagi bicara pemilu 2024, melainkan satu langkah penting untuk menyampaikan gagasan kepada dunia. Bagi penulis, pidato Mas Wapres di KTT G20 bukan sekadar seremoni diplomasi, tetapi juga cerminan arah kepemimpinan baru di Indonesia. Bagi generasi muda, momen tersebut menjadi semacam “uji panggung internasional” yang memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin muda membawa isu-isu global dengan gaya komunikasi yang berbeda dari generasi sebelumnya di era ketika ide jauh lebih dihargai daripada umur, kehadiran pemimpin muda seharusnya membawa angin segar bukan sekadar repetisi narasi lama. Dari perspektif anak muda, setidaknya ada tiga hal yang bisa ditakar dari penampilan Mas Wapres tersebut. Pertama, keberanian tampil dan mengambil ruang. Di tengah kritik dan keraguan publik terhadap kapasitasnya, Mas Wapres berani tampil di ruang global yang penuh sorotan. Bagi anak muda, keberanian semacam ini penting karena menunjukkan bahwa generasi baru bisa hadir di meja perundingan dunia, bukan hanya sebagai penonton tetapi sebagai aktor yang menyampaikan gagasannya. Kehadirannya di KTT G20 sekaligus membantah framing yang kerap menyebut bahwa Mas Wapres tidak bisa berbahasa inggris, namun nyatanya pronounciation atau cara mengartikulasikan kata sangat jelas dan khas gaya anak muda. Kedua, pilihan isu yang dibawakan. Mas Wapresmenyinggung soal ekonomi digital, UMKM, dan ketahanan pangan. Isu yang sangat dekat dengan denyut kehidupan generasi muda. Anak muda Indonesia menunjukkan minat besar dalam wirausaha, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi. Dalam konteks ini, pidato Mas Wapres tentu sangatrelevan, meskipun bagi sebagian anak muda menilai bahwa penyampaiannya masih dianggap normatif dan belum memperlihatkan kedalaman analisis yang menampilkan visi jangka panjang. Artinya iya Mas Wapres bisa membaca teks dengan baik, namun belum tentu paham dengan konteks.Singkatnya, keberanian berbicara belum tentu sama dengan keberanian memimpin wacana. Ketiga, gaya komunikasi. Mas Wapres tampil lugas, ringkas, dan tidak berlarut-larut dengan permainan retorika. Gaya ini cocok dengan selera anak muda yang lebih menyukai komunikasi cepat dan to the point. Namun, sebagian lain melihat gaya tersebut terlalu kaku dan kurang menunjukkan karakter kepemimpinan yang kuat. Bahkan sebahagian menilai, teks yang dibacakan sudah dihafal atau hasil suara Artificial Intelegence (AI) yang kerap ia dengungkan ke publik. Dalam hal ini, anak muda cenderung menilai dan mencari figur yang bukan hanya komunikatif, tetapi juga mampu memancarkan arah perubahan dan empati sosial. Meski demikian, penulis mengapresiasi langkah penting Mas Wapres di forum KTT G20, ini sekaligus menunjukkantransisi kepemimpinan lintas generasi. Ia membuka ruang baru bahwa pemimpin muda Indonesia bisa hadir di panggung global, meski ruang itu masih memerlukan pembuktian lebih jauh. Bagi anak muda, yang terpenting bukan hanya tampil di forum internasional, tetapi membawa gagasan segar yang betul-betul menjawab keresahan generasi hari ini : pekerjaan layak (baca : 19 juta), pendidikan berkualitas, keberlanjutan lingkungan, dan demokrasi yang sehat. Pada akhirnya, banyak anak muda menilai bahwa pidato Mas Wapres adalah langkah awal sebuah “teaser” bukan puncak capaian. Momen ini menjadi pengingat bahwa regenerasi kepemimpinan tidak boleh hanya menjadi slogan,ia harus organik baik secara gagasan, keberanian moral, dan keberpihakan pada publik. Mas Wapres sudah masuk ke forum global; kini generasi muda menunggu apakah ia akan memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan bahwa pemimpin muda Indonesia bukan hanya pewaris posisi, tetapi penggerak perubahan. “Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia” Soekarno Hatta

Daerah, Pangkep, Pemerintahan

Dua Screenshot yang Mengguncang Pangkep: HMI Menggema, Menuntut Terang di Balik Bayang-Bayang Proyek

Tinggalkan Komentar / Daerah, Pangkep, Pemerintahan /

ruminews.id – Pangkep kembali bergetar bukan oleh gempa bumi, melainkan oleh gelombang desakan yang bergulung dari suara-suara muda yang menuntut keadilan. Dua screenshot percakapan WhatsApp, yang datang tanpa permisi dan menyebar seperti angin liar dari status pribadi ke linimasa publik, mendadak menjelma bara. Bara yang menyala di hadapan Gedung DPRD Pangkep, memantik keresahan, memantik penolakan, memantik tuntutan akan kejelasan. Senin, (24/11/2025), halaman kantor DPRD Pangkep berubah menjadi panggung bagi puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep. Di bawah langit yang sedikit muram, mereka berdiri seperti tembok penyangga moral, menghadang kabut keraguan yang menghalangi pandangan publik. Indra Gunawan, jenderal lapangan aksi, berdiri di depan massa dengan suara yang menggema. Kata-katanya meluncur tegas, mengiris udara siang seperti guratan pedang keadilan. “Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak benar, jelaskan. Kalau ada persoalan, buka. Jangan biarkan kabur,” serunya, memaksa setiap telinga mendengar dan setiap hati mempertimbangkan. Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menambahkan tekanan dari sisi lain, dengan nalar yang tak kalah tajam. Bagi Fadli, potongan chat yang viral itu bukan sekadar teks digital melainkan pintu kecil yang mungkin mengarah pada ruang lebih luas tempat persoalan bersembunyi. “Ini bukan hanya potongan chat. Ini bisa menjadi awal pembongkaran dugaan penyimpangan pengelolaan proyek. APH harus turun tangan,” tuturnya, seolah membunyikan lonceng tanda dimulainya penyelidikan moral. Aksi mahasiswa itu diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pangkep, H. Tauhid. Dengan wajah yang menimbang situasi, ia menyampaikan apresiasi sekaligus janji. Sebuah janji bahwa laporan itu tidak akan dibiarkan menguap seperti kabut pagi. “Aspirasi ini akan kami teruskan ke Badan Kehormatan untuk pemanggilan dan klarifikasi terkait screenshot WA yang beredar,” kata Tauhid, mencoba menjemput harapan yang dibawa para mahasiswa. Isu ini bermula dari dua screenshot percakapan WhatsApp yang pertama kali menyelinap melalui status WA, lalu berlari ke Facebook dan TikTok. Kalimat-kalimat dalam tangkapan layar itu penuh frasa pembagian persentase, kecemasan terhadap aparat, hingga kerja swakelola menyulut spekulasi publik. Nama-nama panggilan seperti Pablo, Emil, dan Emman muncul seperti bayang-bayang tokoh tanpa wajah, menggantung di antara rasa penasaran dan kecemasan. Beberapa potongan kalimat yang berhasil ditangkap publik menambah riuh suasana: “Janganki harap bisa na ambil 20% itu kerja seokololah krn banyaki dibagi-bagi di situ…”“Pengharapannya itu boska kita sendiri kelolai, tdk natauki bilang dijualki pekerjaannta…” Namun hingga kini, tidak ada satu pun pihak yang berani memastikan konteks sebenarnya. Identitas para pembicara masih kabur, seperti siluet di balik tirai gelap. DPRD maupun Badan Kehormatan belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pemanggilan legislator berinisial HI. Kekosongan informasi itu membuat ruang spekulasi semakin lebar, dan keresahan masyarakat kian meninggi. Sebelum aksi ditutup, HMI menegaskan komitmen mereka: perjuangan ini tidak berhenti hari ini. Jika tak ada perkembangan berarti, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan lebih banyak, lebih lantang, lebih tegas. Di Pangkep, angin perubahan tampaknya sedang bergerak pelan namun pasti. Dan mahasiswa, seperti biasa, memilih menjadi gelombang pertama yang menabrak sunyi.

Daerah, Nasional, Papua, Pemerintahan, Uncategorized

Wagub Papua Buka Rakornas Gercin Indonesia, Apresiasi Peran Strategis Gercin dalam Pembangunan Tanah Papua

Tinggalkan Komentar / Daerah, Nasional, Papua, Pemerintahan, Uncategorized /

ruminews.id, Jayapura – Rakornas Gercin Indonesia di Jayapura Papua Dihadiri Pejabat Pusat dan Daerah Wagub Papua, Aryoko Alberto Rumaropen. Gercin Indonesia Memiliki Posisi Strategis  Memperkuat Semangat Kebangsaan Saat Hadiri Rakornas Gercin Indonesia, Wagub Papua Ajak Bersatu Bangun Enam Provinsi di Tanah Papua Wagub Papua, Rakornas Gercin Indonesia Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Papua menuju Transformasi Papua Baru Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Rumaropen, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (Gercin Indonesia) yang melibatkan kepengurusan dari 6 Provinsi di Tanah Papua. Gelaran bergengsi ini dilaksanakan di Aula Lukmen Lantai 9, Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Jumat (21/11/25). Dalam sambutannya, Wagub Aryoko menegaskan bahwa sebagai organisasi masyarakat, Gercin Indonesia memiliki posisi strategis dalam memperkuat semangat kebangsaan, mengisi ruang sosial, serta meneguhkan komitmen terhadap NKRI di Tanah Papua. “Gercin Indonesia adalah ormas yang membawa visi cinta tanah air. Perannya sangat penting dalam memperkuat kebersamaan dan menjadi bagian dari pembangunan Papua dan Indonesia,” ujar Wagub Aryoko melalui rilis media, Senin (24/11/2025). Harapan Rakornas: Rumuskan Kebijakan yang Konstruktif untuk Papua Wagub berharap Rakornas tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam membangun Papua yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Menurutnya, tujuan strategis Rakornas ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua menuju Transformasi Papua Baru yang maju dan harmonis, meliputi: peningkatan kualitas SDM Papua, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan profesional. Rakornas Gercin Indonesia turut dihadiri oleh: Dr. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI Bidang Kedaulatan Negara, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, yakni Direktur Penataan Daerah Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri,Dr Sumule Tumbo SE. M dan ajaran Forkopimda Provinsi Papua, Serta ketua, sekretaris, dan bendahara DPD dan DPC Gercin Indonesia Se-Tanah Papua. Gercin Indonesia Diapresiasi Sebagai Wadah Anak Papua Dalam kesempatan itu, Wagub Aryoko memberikan apresiasi mendalam kepada DPN Gercin Indonesia beserta seluruh jajaran yang telah konsisten memperkuat wawasan kebangsaan dan menjadi mitra strategis pemerintah. “Gercin Indonesia telah menjadi wadah bagi anak-anak Papua untuk berkontribusi dalam gerakan sosial kebangsaan. Papua bukan hanya penerima pembangunan, tetapi pelaku utama dan bagian penting dari masa depan Indonesia,” tegasnya. Menutup sambutannya, Wagub mengajak seluruh peserta Rakornas untuk menjadikan momentum ini sebagai pijakan memperkuat persatuan dan mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih. “Mari kita bangun enam provinsi di Tanah Papua dengan hati bersih, semangat persaudaraan, dan tekad untuk mewujudkan masa depan baru bagi anak cucu kita.” Ia juga berharap penyelenggaraan Rakornas ini membawa berkah dan menjadi langkah nyata menuju Papua yang lebih damai, maju, dan sejahtera. (red)

Daerah, Gowa, Pemerintahan

Pasca Penetapan Tersangka Pungli PTSL : APK Indonesia Desak Evaluasi Total Tata Kelola Agraria BPN Gowa

Tinggalkan Komentar / Daerah, Gowa, Pemerintahan /

ruminews.id, Gowa — Penetapan mantan Lurah Tombolo sebagai tersangka pungutan liar (pungli) dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gowa kembali membuka borok tata kelola agraria. Dari pemberitaan media, total pungli yang berhasil dihimpun dalam praktik tersebut mencapai lebih dari Rp 300 juta lebih hasil pungli dari 78 bidang tanah, sebuah angka yang memperlihatkan sistem yang sangat longgar, bahkan rawan ditunggangi mafia tanah. Menanggapi perkembangan terbaru ini, Aliansi Pemerhati Keadilan (APK) Indonesia menegaskan bahwa BPN Gowa tidak boleh menutup mata dan wajib melakukan evaluasi total atas seluruh proses administrasi, pemetaan, validasi, hingga penerbitan sertipikat PTSL di Kelurahan Tombolo. Jenderal Advokasi APK Indonesia, Nurhidayahtullah, menegaskan bahwa indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan PTSL di Tombolo bukanlah isu baru. “Sejak pelaksanaan PTSL berjalan, khususnya di Kelurahan Tombolo, prosesnya diduga kuat tidak melalui mekanisme hukum yang benar. Dengan adanya tersangka, kita patut mempertanyakan BPN terkait seluruh administrasi berkas yang masuk. Semuanya harus dievaluasi menyeluruh. Tata kelola di BPN sangat longgar,” ujar Nurhidayahtullah. Menurut APK Indonesia, dugaan keterlibatan pihak yayasan tertentu (YUPET) yang mengelola tanah dengan status HGB, namun kemudian diduga mengurus sertipikat hak milik atas nama pribadi, merupakan pelanggaran serius. Jika benar, tindakan tersebut bukan hanya penyimpangan administratif, tetapi masuk dalam kategori kejahatan agraria karena mengalihkan status tanah secara tidak sah dan berpotensi merampas ruang hidup masyarakat. “Jika tanah yang hanya boleh dikelola melalui HGB namun kemudian disertipikatkan atas nama pribadi, ini tidak boleh ditolerir. Ini bukan lagi kesalahan teknis, ini kejahatan agraria yang mengancam masyarakat,” tegasnya. APK Indonesia juga menilai bahwa proses PTSL tersebut diduga menyerobot lahan warga, tanah negara, termasuk fasum dan fasos, dan itu merupakan peringatan keras bahwa ada potensi sindikat mafia tanah bermain di Gowa. Nurhidayahtullah menyampaikan bahwa praktik PTSL yang tidak akuntabel berpotensi mengancam hak fundamental masyarakat, termasuk hak atas tempat tinggal dan rasa aman untuk bermukim. “Pelaksanaan PTSL yang disinyalir penuh rekayasa ini dapat mengancam hak masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di wilayah tersebut. Ini pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya. APK Indonesia menuntut BPN Gowa untuk segera: 1. Melakukan evaluasi total terhadap seluruh proses PTSL di Kelurahan Tombolo. 2. Menghentikan sementara (moratorium) seluruh produk administrasi pertanahan di wilayah tersebut sampai ada kejelasan hukum (administrasi yang jelas). 3. Membatalkan sertipikat yang terbukti cacat administrasi dan terbit dengan cara yang melanggar hukum. 4. Mengumumkan hasil evaluasi secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selain BPN, APK Indonesia juga menyoroti Pemda Gowa, Inspektorat Kabupaten Gowa, dan DPRD Gowa yang dinilai lalai dan lamban merespons situasi. “Pemerintah daerah, inspektorat, hingga DPRD Gowa harus bertanggung jawab. Ini bukan persoalan administratif biasa, ini menyangkut hak hidup masyarakat. Ketidakmampuan mereka merespons cepat menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan,” tegas Nurhidayahtullah. APK Indonesia menegaskan bahwa kasus PTSL Tombolo harus menjadi momentum pembenahan total tata kelola agraria di Kabupaten Gowa. Jika tidak, maka ruang bermain bagi mafia tanah akan semakin terbuka, dan masyarakat akan terus menjadi korban.

Scroll to Top