Penulis: Raihand Amry, S.H. — Ketua DPP KEPMI Bone 2019-2021 Ruminews.id, Bone — Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama melalui tata kelola yang diatur dalam peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam sistem organisasi yang sehat, masa bakti kepengurusan ditetapkan secara jelas sebagai bentuk pembatasan kewenangan, kepastian hukum, serta sarana regenerasi kepemimpinan.
Penulis: Nurul Hidayat – Mahasiswa IAI AL-KHAIRAT PAMEKASAN ruminews.id – Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong lahirnya suatu era baru dalam aktivitas ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi digital. Ekonomi digital merujuk pada seluruh aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, jaringan internet, dan platform elektronik sebagai basis transaksi, mulai dari perdagangan elektronik (e-commerce), pembayaran digital, hingga pemasaran melalui media sosial. Di Indonesia, pertumbuhan nilai transaksi ekonomi digital menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dan penetrasi telepon pintar di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 65 juta unit usaha, atau sekitar 99% dari total unit usaha nasional. Sektor ini memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar lebih dari 60%, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 97% dari total angkatan kerja yang bekerja. Fakta ini menegaskan bahwa keberlangsungan dan daya saing UMKM memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ekonomi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar melampaui batas geografis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah interaksi dengan konsumen melalui berbagai kanal digital. Berbagai program pemerintah, seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan berbagai inisiatif pembiayaan digital, turut mendorong percepatan adopsi teknologi oleh pelaku UMKM. Meskipun demikian, tidak sedikit pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan ekosistem digital, baik dari sisi literasi teknologi, keterbatasan modal untuk investasi perangkat dan infrastruktur, maupun minimnya pemahaman mengenai strategi pemasaran digital yang efektif. Kesenjangan ini berpotensi memperlebar jurang antara UMKM yang telah bertransformasi digital dengan UMKM yang masih bertahan pada model bisnis konvensional. Peran Ekonomi Digital terhadap Pertumbuhan UMKM Ekonomi digital memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja UMKM melalui beberapa mekanisme. Pertama, pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial memungkinkan pelaku UMKM menjangkau konsumen di luar wilayah geografis tempat usaha berada, sehingga membuka akses ke pasar yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk pasar regional maupun internasional. Kedua, digitalisasi sistem pembayaran melalui dompet digital dan QRIS mempermudah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sekaligus meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan usaha. Ketiga, pemanfaatan data digital memungkinkan pelaku UMKM untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen secara lebih akurat, sehingga strategi pemasaran dapat dirancang lebih tepat sasaran. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa peningkatan omzet UMKM yang aktif memanfaatkan kanal digital cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang masih mengandalkan model bisnis konvensional. Peningkatan omzet pada tingkat pelaku usaha secara agregat turut berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian, digitalisasi UMKM tidak hanya memberikan manfaat pada tingkat mikro bagi pelaku usaha, tetapi juga berdampak pada penguatan fondasi ekonomi domestik secara makro. Tantangan Digitalisasi UMKM Meskipun peluang yang ditawarkan ekonomi digital cukup besar, terdapat beberapa tantangan utama yang menghambat proses transformasi digital UMKM di Indonesia, antara lain: Literasi digital yang masih rendah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan, sehingga pemanfaatan teknologi belum optimal. Keterbatasan akses permodalan untuk investasi pada perangkat teknologi, koneksi internet, dan pelatihan sumber daya manusia. Ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, khususnya kesenjangan kualitas jaringan internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau daerah tertinggal. Minimnya pemahaman mengenai strategi pemasaran digital, manajemen data pelanggan, dan keamanan siber, yang berisiko menimbulkan kerugian usaha. Persaingan usaha yang semakin ketat akibat masuknya produk dari luar wilayah maupun luar negeri melalui platform digital yang sama. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital UMKM bukan semata-mata persoalan teknologi, melainkan juga menyangkut aspek sumber daya manusia, permodalan, infrastruktur, dan budaya bisnis secara menyeluruh. Strategi dan Peran Kebijakan Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekonomi digital oleh UMKM, diperlukan sinergi lintas pemangku kepentingan melalui strategi berikut: Peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun sektor swasta. Perluasan akses pembiayaan digital dan program permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan ultra mikro, untuk mendukung investasi teknologi UMKM. Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet hingga ke wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Penguatan kemitraan antara UMKM dengan platform e-commerce, penyedia jasa logistik, dan lembaga keuangan untuk memperluas ekosistem digital yang mendukung. Pemberian insentif kebijakan, seperti kemudahan perizinan usaha, sertifikasi produk, dan sertifikasi halal, yang mendukung UMKM untuk naik kelas serta berorientasi ekspor. Implementasi strategi tersebut memerlukan koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas UMKM itu sendiri, sehingga manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku UMKM di berbagai wilayah Indonesia.
Penulis: Suko Wahyudi. Kolumnis dan Pegiat Literasi Yogyakarta ruminews.id – Ada tiga perkara yang, jika terlalu akrab, rakyat biasanya mulai gelisah: penguasa, pengusaha, dan pemuka agama. Masing-masing memang mempunyai pekerjaan yang mulia. Penguasa mengurus negara, pengusaha menggerakkan ekonomi, dan ulama membimbing nurani. Tetapi sejarah berkali-kali mengajarkan, ketika ketiganya duduk terlalu lama di meja yang sama, rakyat sering kali hanya kebagian remah-remah. Yang satu mendapat proyek, yang lain mendapat kuasa, sementara yang seorang lagi mendapat tepuk tangan. Adapun rakyat, seperti biasa, diminta bersabar. Kesabaran memang murah, sebab yang membayarnya bukan mereka yang meminta. Negeri ini tampaknya memang gemar membangun persahabatan. Persahabatan antara politik dan modal sudah lama bukan berita. Yang belakangan mulai tampak ialah persahabatan antara modal dan mimbar. Pengusaha membutuhkan legitimasi. Penguasa membutuhkan restu. Sebagian pemuka agama membutuhkan akses. Maka bertemulah ketiganya dalam sebuah jamuan yang tampaknya penuh senyum, tetapi diam-diam menyisakan tanda tanya. Sejak kapan kebenaran harus menunggu undangan makan malam? Dulu orang mendatangi ulama untuk bertanya mana yang benar dan mana yang salah. Kini, jangan-jangan ada yang mendatangi ulama untuk memastikan bahwa yang salah dapat tampak benar. Fatwa bukan lagi lentera, melainkan lampu hias. Mimbar tidak lagi menjadi tempat mengingatkan kekuasaan agar tidak mabuk, melainkan panggung untuk memastikan bahwa kemabukan itu tampak anggun. Kalau sudah begini, agama kehilangan salah satu pekerjaannya yang paling tua: mengganggu kenyamanan para pemegang kuasa. Padahal para nabi tidak pernah terkenal karena pandai menyenangkan raja. Mereka justru terkenal karena membuat para raja sulit tidur. Nabi tidak membawa proposal proyek. Nabi membawa peringatan. Nabi tidak sibuk menghitung keuntungan. Nabi sibuk mengingatkan bahwa setiap keuntungan harus dipertanggungjawabkan. Maka, kalau hari ini ada mimbar yang lebih sering memuji daripada menegur, mungkin yang berubah bukan ajaran agamanya, melainkan arah hadap mimbarnya. Politik memang mahal. Biaya pemilu tidak dibayar dengan doa semata. Di situlah modal masuk sebagai tamu terhormat. Modal tentu tidak datang membawa bunga. Ia datang membawa harapan bahwa investasi politik akan kembali sebagai keuntungan ekonomi. Tidak ada yang aneh. Begitulah logika pasar bekerja. Yang menjadi soal ialah ketika logika pasar mulai mengatur logika moral. Ketika suara hati harus lebih dulu melihat daftar sponsor sebelum berbicara. Di negeri ini, segala sesuatu tampaknya bisa disulap menjadi seremoni. Peresmian gedung disertai doa. Peluncuran proyek disertai tausiyah. Peletakan batu pertama disertai pembacaan ayat suci. Tidak ada yang salah dengan doa. Tidak ada yang keliru dengan ayat suci. Yang menggelisahkan ialah apabila doa dipakai sebagai pagar agar kritik tidak masuk, dan ayat dipakai sebagai pagar agar pertanyaan dianggap dosa. Celakanya, rakyat kita mudah terpesona oleh simbol. Selama peci masih dikenakan, selama sorban masih melilit, selama salam masih diucapkan dengan fasih, kita sering lupa bertanya: kebijakan ini berpihak kepada siapa? Siapa yang memperoleh manfaat terbesar? Siapa yang menanggung kerugian? Agama akhirnya berhenti menjadi neraca keadilan, lalu berubah menjadi kosmetik kekuasaan. Wajahnya tampak saleh, tetapi tangannya sibuk berjabat dengan modal. Barangkali yang sedang kita hadapi bukan krisis agama. Masjid tetap penuh. Pengajian tetap ramai. Ceramah semakin banyak. Yang kita hadapi ialah krisis keberanian. Semakin sedikit orang yang berani mengatakan kepada penguasa bahwa ia keliru. Semakin sedikit yang berani mengatakan kepada pengusaha bahwa keuntungan tidak boleh menginjak keadilan. Dan semakin sedikit pula yang berani mengingatkan pemuka agama bahwa kedekatan dengan istana sering kali dibayar dengan jauhnya jarak dari rakyat. Demokrasi sesungguhnya membutuhkan orang-orang yang tidak mudah terpesona oleh kekuasaan. Ia membutuhkan ulama yang lebih senang kehilangan fasilitas daripada kehilangan integritas. Ia membutuhkan cendekiawan yang lebih takut kepada sejarah daripada kepada jabatan. Sebab sejarah mempunyai ingatan yang panjang. Ia mencatat siapa yang berdiri bersama rakyat, dan siapa yang sibuk berdiri di belakang kursi kekuasaan. Maka, jangan heran apabila kepercayaan publik perlahan menipis. Rakyat bukan tidak cerdas. Mereka tahu kapan agama berbicara atas nama Tuhan, dan kapan agama berbicara atas nama kepentingan. Mereka tahu kapan seorang ulama sedang menyampaikan kebenaran, dan kapan ia sedang menyampaikan ucapan terima kasih yang dibungkus ayat-ayat suci. Negeri ini tidak kekurangan orang saleh. Yang mulai langka ialah orang saleh yang berani. Sebab keberanian selalu mempunyai harga, sedangkan kenyamanan selalu mempunyai sponsor. Di situlah pertarungan sesungguhnya berlangsung. Apakah agama akan tetap menjadi suara yang membangunkan nurani, atau berubah menjadi musik pengiring jamuan kekuasaan? Pada akhirnya, yang membuat sebuah bangsa besar bukanlah megahnya istana, tingginya gedung, atau panjangnya daftar proyek. Bangsa menjadi besar apabila masih ada orang-orang yang berani berkata “tidak” kepada kekuasaan ketika kekuasaan menyimpang. Dan tugas itu, sejak dahulu hingga sekarang, bukan terutama milik politisi atau pengusaha. Tugas itu adalah kehormatan para pemuka agama. Sebab agama yang terlalu dekat dengan istana biasanya akan semakin jauh dari suara rakyat. Dan ketika mimbar sudah lebih sering singgah di istana daripada di hati mereka yang tertindas, barangkali yang sedang kehilangan arah bukan negara, melainkan nurani kita bersama.
Penulis: Andreas Chandra — Anak bangsa dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Ruminews.id, Yogyakarta — Selasa 30 Juni 2026, mata kita telah terbuka secara benderang melihat bagaimana sebuah apresiasi seharusnya menjadi kenangan yang paling indah.
Penulis: Asri Tadda (Direktur The Sawerigading Institute) ruminews.id – PERDEBATAN mengenai angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur belakangan ini menjadi menarik. Setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tingkat kemiskinan ekstrem Luwu Timur yang masih mencapai 1,66 persen, muncul berbagai tanggapan yang berusaha menempatkan angka tersebut dalam perspektif yang lebih positif. Salah satunya adalah artikel Erwin Lessy berjudul “Luwu Timur di Atas Angka: Ketika Statistik Berbisik Tentang Perubahan” di Ruminews.id yang lebih menonjolkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program sosial Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sebagai warga yang mencintai Luwu Timur, saya tentu mengapresiasi seluruh capaian tersebut. Tidak ada alasan untuk menutup mata terhadap berbagai kemajuan yang telah diraih. Faktanya, IPM Luwu Timur terus meningkat dan kini termasuk yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Tingkat kemiskinan umum juga turun menjadi 5,79 persen, sementara pertumbuhan ekonomi tetap positif sebesar 3,70 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku bahkan telah mencapai sekitar Rp31,65 triliun, dengan sektor pertambangan menyumbang 41,99 persen terhadap struktur ekonomi daerah. Semua itu adalah capaian yang patut diapresiasi. Namun, mengapresiasi keberhasilan tidak berarti mengabaikan persoalan yang masih tersisa. Hal pertama yang perlu diluruskan adalah bahwa angka kemiskinan ekstrem Luwu Timur sebesar 1,66 persen bukanlah opini, melainkan hasil pengukuran statistik resmi negara. Prosentasi itu setara dengan sekitar 5.500 jiwa orang warga Luwu Timur. Data tersebut bukan produk media, bukan pula narasi politik. Ia berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan metodologi baku dan menjadi rujukan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan nasional. Karena itu, ketika data menunjukkan masih adanya kemiskinan ekstrem di Luwu Timur, respons yang paling tepat bukanlah mencari pembenaran, melainkan mencari jawaban mengapa hal itu masih terjadi di tengah keberlimpahan yang dimiliki daerah ini. Data ini justru seharusnya menjadi awal dari evaluasi kebijakan. IPM Tinggi Tak Hapus Kemiskinan Ekstrem Tulisan Erwin banyak mengutip keberhasilan peningkatan IPM sebagai bukti bahwa pembangunan Luwu Timur berada di jalur yang benar. Pernyataan tersebut tidak salah. Namun, menjadikan tingginya IPM sebagai bantahan terhadap data kemiskinan ekstrem merupakan kekeliruan metodologis. IPM mengukur rata-rata capaian pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Sementara kemiskinan ekstrem mengukur kelompok masyarakat yang berada pada lapisan paling bawah, yakni mereka yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kedua indikator tersebut tidak saling meniadakan. Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, maupun Korea Selatan memiliki IPM yang sangat tinggi, tetapi tetap memiliki kantong-kantong kemiskinan. Artinya, IPM yang tinggi tidak otomatis berarti kemiskinan ekstrem telah hilang. Ada ungkapan yang sangat terkenal dalam ilmu statistik berbunyi “average hides inequality”. Artinya, nilai rata-rata sering kali menyembunyikan ketimpangan. Ketika pendapatan rata-rata meningkat, belum tentu seluruh masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Demikian pula ketika IPM meningkat. Yang perlu diperhatikan justru adalah siapa yang belum ikut menikmati peningkatan tersebut. Di sinilah kemiskinan ekstrem menjadi sangat penting. Angka Makro dan Fakta Tersembunyi Selama ini kita sering melihat angka PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan IPM. Namun angka-angka tersebut tidak memperlihatkan wajah orang-orang yang hidup di balik statistik. Berdasarkan basis data mikro P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama pemerintah daerah, kemiskinan ekstrem di Luwu Timur ternyata tidak tersebar secara merata. Ia terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki karakteristik kerentanan yang berbeda. Di Kecamatan Malili, kantong-kantong kemiskinan ekstrem banyak ditemukan di kawasan pesisir, bantaran sungai, dan desa-desa terpencil yang relatif terpisah dari pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Di Kecamatan Towuti dan Nuha, muncul ironi yang sangat menarik. Justru di wilayah yang dikenal sebagai lingkar tambang, masih terdapat masyarakat miskin ekstrem yang tinggal di kawasan pesisir danau, daerah pegunungan, dan permukiman yang aksesnya masih terbatas. Mereka hidup berdampingan dengan kawasan industri bernilai triliunan rupiah, tetapi belum sepenuhnya menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi tersebut. Di Kecamatan Mangkutana dan Kalaena, kemiskinan ekstrem banyak dijumpai pada keluarga buruh tani musiman yang tidak memiliki lahan sendiri. Pendapatan mereka sangat bergantung pada musim tanam, panen, dan fluktuasi harga komoditas pertanian. Sementara itu, di Kecamatan Burau dan Wotu, kantong-kantong kemiskinan ekstrem lebih banyak berada di komunitas nelayan tradisional serta desa-desa pesisir dan perbatasan yang memiliki pilihan lapangan kerja sangat terbatas di luar sektor informal. Data mikro ini memberikan satu pelajaran penting, bahwa kemiskinan ekstrem di Luwu Timur bukanlah persoalan umum, melainkan persoalan yang sangat spesifik, spasial, dan terlokalisasi. Karena itu pula, penyelesaiannya tidak cukup melalui kebijakan yang bersifat umum. Harus lebih spesifik dan localized. Harus Segera Diselesaikan Sebagian orang mungkin berkata bahwa ini hanya 1,66 persen. Justru di situlah letak persoalannya. Apabila kemiskinan ekstrem tinggal 1,66 persen, seharusnya target menghapusnya menjadi semakin realistis. Kelompok masyarakat miskin ekstrem merupakan kelompok yang paling rentan. Mereka umumnya menghadapi berbagai persoalan sekaligus, mulai dari pendapatan yang sangat rendah; rumah tidak layak huni; akses sanitasi terbatas; kualitas pendidikan rendah; tidak memiliki tabungan; rentan terhadap guncangan ekonomi; dan sering kali berada jauh dari pusat layanan publik. Dalam literatur pembangunan, kondisi ini dikenal sebagai poverty trap atau jebakan kemiskinan. Semakin lama seseorang berada di dalamnya, semakin sulit keluar. Karena itu, kemiskinan ekstrem tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka statistik. Ia adalah alarm kemanusiaan. Saya percaya tidak ada pemerintah daerah yang menginginkan warganya hidup miskin. Karena itu, data kemiskinan ekstrem tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap pemerintah ataupun keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, data tersebut merupakan kompas kebijakan. Ia menunjukkan lokasi, karakteristik, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar. Mengakui adanya kemiskinan ekstrem bukan berarti menafikan keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, hal itu menunjukkan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Penutup Luwu Timur memiliki semua modal untuk menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang benar-benar bebas dari kemiskinan ekstrem. Kapasitas fiskalnya kuat. Sumber daya alamnya melimpah. Dunia usahanya berkembang. Program sosial pemerintah terus meningkat. Karena itu, angka 1,66 persen seharusnya tidak diperdebatkan sebagai soal gengsi daerah. Ia harus dijadikan target bersama untuk diturunkan hingga mendekati nol. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari tingginya IPM, besarnya PDRB, atau banyaknya investasi yang masuk ke daerah. Keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika seorang nelayan di Burau, seorang buruh tani di Kalaena, sebuah keluarga di pesisir Malili, atau masyarakat di seberang Danau Towuti dapat merasakan bahwa kekayaan Luwu Timur juga menjadi bagian dari
Penulis: Arwin Welhalmina (KETUA UMUM GENG Z ) ruminews.id – Di tengah perubahan zaman yang bergerak semakin cepat, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan kekuatan lintas generasi. Sosok Gibran Rakabuming Raka kerap diposisikan sebagai bridge generation atau jembatan antar generasi—menghubungkan kebijaksanaan para senior dengan energi, kreativitas, dan cara berpikir generasi milenial serta Gen Z.
Penulis: Erwin Lessy – Penulis Buku Filsafat Ekonomi ruminews.id – Angka 1,66 persen. Itulah fakta yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kemiskinan ekstrem di Luwu Timur pada 2025. Sebuah angka yang masih berada di atas rata-rata nasional dan, jujur saja, menjadi cermin paling jujur dari ketimpangan yang selama ini mengendap. Di tengah gunungan kekayaan mineral yang menggerakkan mesin ekonomi daerah, masih ada kantong-kantong warga yang belum menyentuh hasilnya. Ini bukan sekadar catatan statistik; ini adalah gugatan diam dari realitas yang tak bisa lagi dibelokkan. Namun, di balik kegaduhan angka ekstrem itu, ada gerakan bawah sadar yang justru menunjukkan titik balik. Jika kita berani menarik napas sejenak dan melihat tren makro, tingkat kemiskinan umum berhasil ditekan dari 6,55 persen pada 2024 menjadi 5,79 persen pada 2025 atau turun 0,76 persen poin. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 2.150 jiwa, dari 20,7 ribu menjadi 18,55 ribu jiwa. Ini adalah angka kemiskinan terendah dalam satu dekade terakhir. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,31 menjadi 1,20, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,39 menjadi 0,32. Artinya, jarak mereka yang masih miskin dari garis kemiskinan kian menyempit, dan beban kemiskinan yang ditanggung pun semakin ringan. Angka pengangguran pun menunjukkan perbaikan serupa: turun dari 4,58 persen pada 2024 menjadi 3,70 persen pada 2025, atau dari 8.520 jiwa menjadi 6.120 jiwa. Capaian ini bahkan menjadikan Luwu Timur salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Selatan. Kepercayaan publik pun menguat: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik mencapai 89,38 persen dengan kategori “Sangat Baik”, melampaui target 87,86 persen. Di balik capaian ini, ada satu variabel penting yang menjadi kunci: “Tiga Kartu Sakti”, program unggulan yang digagas Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler. Bukan sekadar jargon politik, program ini adalah intervensi terstruktur yang menyentuh tiga sektor paling fundamental: Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial. Kartu Luwu Timur Pintar memastikan anak-anak dari TK hingga SMP mendapatkan seragam sekolah gratis, sementara mahasiswa menerima beasiswa yang dinaikkan dari Rp4 juta menjadi Rp6 juta per tahun, sebuah upaya mencegah putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Kartu Luwu Timur Sehat menghadirkan layanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, termasuk penyediaan rumah singgah bagi pasien rujukan ke luar daerah. Sementara Kartu Lansia menjadi bentuk perlindungan sosial yang paling nyata, dengan memberikan santunan Rp1 juta per bulan bagi 3.000 lansia. Ketiga kartu inilah yang menjadi jaring pengaman yang memastikan bahwa warga tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan hanya karena sakit, tidak bisa sekolah, atau terbebani di usia senja. Yang tak kalah menarik dari kepemimpinan Bupati Irwan Bachri Syam adalah keberanian untuk mulai melepaskan diri dari romantisme tambang. Sadar bahwa mineral adalah sumber daya yang suatu hari akan habis, pemerintah daerah mulai membangun fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan diantaranya sektor pertanian. Luwu Timur, sebagai kabupaten terluas kedua di Sulawesi Selatan, mendapat amanat untuk cetak sawah seluas 1.000 hektare. Target jangka panjangnya bahkan mencapai 10.000 hektare lahan sawah baru. Program ini bukan sekadar wacana; tim dari Kementerian Pertanian telah melakukan audiensi dan survei lapangan. Bupati bahkan secara tegas meminta agar kontraktor lokal dan masyarakat setempat dilibatkan dalam proses ini, sehingga efek domino ekonominya benar-benar dirasakan warga. Dukungan penuh dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun mengalir, dengan bantuan Rp27 miliar untuk memperkuat sektor pertanian daerah. Jalan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur hari ini ternyata seirama dengan pandangan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, DEA. Dalam berbagai kesempatan, beliau menilai bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi di Luwu Timur yang ditopang tambang belum otomatis diikuti pemerataan kesejahteraan, fenomena yang disebut sebagai paradox of plenty atau resource curse. Benang merah antara rekomendasi pakar dan langkah nyata Pemkab terlihat jelas: ketika Prof. Marsuki menyoroti industri tambang yang padat modal dan minim efek berganda bagi masyarakat lokal, Pemkab merespons dengan berani membangun fondasi ekonomi baru lewat program pertanian. Ketika pakar mendorong pemanfaatan APBD untuk memperkuat UMKM dan pemberdayaan masyarakat, Pemkab menjawab lewat program “Tiga Kartu Sakti” yang memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lansia menjadi jaring pengaman agar warga tidak jatuh miskin, sekaligus fondasi agar mereka mampu bangkit. Dan ketika rekomendasi mengarah pada bantuan sosial yang menyasar kelompok paling membutuhkan, Pemkab merespons dengan intervensi terstruktur seperti beasiswa pendidikan dan santunan bagi 3.000 lansia. Memang, angka 1,66 persen adalah pekerjaan rumah yang nyata dan belum selesai. Hal ini adalah upaya melanjutkan warisan dari struktur ekonomi yang mulai dibangun oleh kebijakan masa lalu. Namun, mengukur kepemimpinan bukanlah dari ada tidaknya masalah, tapi dari cara menghadapinya. Bupati Irwan Bachri Syam dan jajarannya memilih jalan yang lebih dewasa dengan tidak lari dari realitas, tetapi juga tidak terjebak dalam euforia proyek jangka pendek. Target menekan kemiskinan hingga 5,10–5,34 persen pada 2026 adalah komitmen realistis jika konsistensi dijaga. Karena perubahan sejati tidak pernah datang dengan gebrakan, tapi dari keberanian untuk terus memperbaiki fondasi meski hasilnya belum sempurna hari ini. Optimisme di Luwu Timur bukan terletak pada angka yang sudah turun, tetapi pada kesadaran bahwa masih ada yang harus dikerjakan dan langkah perbaikannya sudah mulai terlihat. Dari tambang yang suatu hari akan sunyi, Luwu Timur kini menatap masa depan pada hamparan sawah yang akan terus menghijau. Biarlah angka ekstrem itu menjadi pengingat, bukan penyesalan. Dan biarlah langkah hari ini menjadi bukti bahwa kekayaan alam suatu hari nanti akan benar-benar berkeadilan. [Erwin]
Penulis: Rofiqi Nor – Mahasiswa IAI Al-Khairat Pamekasan ruminews.id – Di sudut-sudut pasar tradisional, di trotoar kaki lima, dan di teras rumah-rumah warga Madura, denyut ekonomi rakyat terus bergerak setiap hari. Para pedagang kecil ini bukan sekadar penjual barang dagangan, mereka adalah tulang punggung perekonomian akar rumput yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi sandaran hidup bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Namun di balik ketekunan mereka, satu persoalan klasik terus membayangi: keterbatasan modal.
Surat Terbuka Wakanda Yogyakarta Ruminews.id, Yogyakarta – Komunitas pengemudi ojek online (ojol) di Yogyakarta yang tergabung dalam gerakan Wadah Komunikasi Antar Driver Aktif (Wakanda) Yogyakarta mengeluarkan “Surat Terbuka untuk Seluruh Penumpang Ojol”. Surat terbuka yang viral di media sosial ini menyoroti dampak dari kehadiran fitur atau tarif “Hemat” pada aplikasi transportasi online yang dinilai sangat menjepit dan menyulitkan perekonomian para mitra driver.
Penulis: Rais Syukur Timung – Nalar Pinggiran ruminews.id – Kurang lebih Tahun 2014 Setelah meyaksikan filem legenda Brazil “Edison Arantes do Nascimento alias Dico atau Pele di Trans Tv. Pele, yang tiga kali berhasil membawa Brazil menjadi juara world cup. Di situ pula brazil mengukuhkan karakter dan. kultur persepakbolaannya dengan “jogo Bonito atau Gingga”. Brazil, tidak cuman tendang bola, mereka menghibur. di lapangan itulah brazil ingin mengatakan, ini kultur sepak bola kami. Ada struktur Nilai yang di bentangkan di atas Lapangan. Secara cepat-cepat kita melihat, Jogo Bonito atau Gingga, hampir mirip-mirip dengan Tango (Argentina). Hanya saja Jogo bonito lebih mengandalkan ketangkasan tubuh, seluruh badannya bermain bola. mereka seperti menari di lapangan bola, sementara tango mengandalkan kecepatan kaki. Sosiologi Brazil “Gilberto frayre (1959) menulis, orang Brazil menari (samba) untuk menghilangkan beban pikiran. sebab, itu orang brazil bermain bola seperti menari”. lepas dan menghibur. itu yang membuat saya kepingcut pada Brazil di era Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho. Belakangan kita menyaksikan, transformasi permainan Brazil sangat berbeda. Tak ada lagi Jogo Bonito dan tarian samba yang mereka bentangkan diatas lapangan. Mereka bukan lagi Brazil yang Dulu membuat Saya Kepingcut. Padahal, Saya selalu berpegang pada sesuatu yang memiliki Nilai dan strukturnya, termasuk dalam sepak bola; harus filosofis, tidak sembarangan. mereka, negara-negara yang hebat dalam persepakbolaan, selalu punya itu. Dulu Italy punya kultur sepak bola Catenaccio atau pertahanan grendel. mereka selalu bermain dengan pola menutup dan mengunci rapat-rapat pintu pertahanan, dan di saat lawan frustasi, mereka melakukan counter attack habis-habisan. Di inggris yang di kenal dengan Pola Kick and Rush. tendang dan serbu. pola ini mengandalkan kecepatan dan fisik. Makanya, Hampir semua pemain-pemain tangguh di inggrish selalu berada di lini sayap. Di belanda sana. mereka punya kultur permainan yang di kenal dengan Total Football. Filosofi penting dari Total Football ialah kolektivitas. semua penyerang adalah pemain bertahan dan semua pemain bertahan harus bisa menyerang. Tiki taka yang di populerkan oleh Johan cruyff di tahun 1988-1996. gaya permainan dengan umpan-umpan pendek. melalui setiap saluran dengan tetap mempertahankan penguasaan bola dan akurasi. Tak lebih dan tak kurang bahwa sepak bola telah menjadi tata nilai di masyarakat dunia, bahkan mungkin saja akan menjadi ideologi. Sebab itu, dalam hal-hal tertentu perlu ada diferensiasi nilai dan strukturnya yang filosofis dalam mengidolakan Tim kebanggaan. Jika Wisdom Brazil, dalam sepak bola dengan Jogo Bonito dan Argentina dengan Tanggo. Wisdom indonesia dalam sepak bola itu apa?. Indonesia adalah Gerbang Nilai-nilai di Dunia, kita punya wisdom yang negara lain tidak punya. Dunia mengukuhkan itu pada Indonesia. tetapi, naas. untuk Menjuarai AFF dan AFC saja Susahnya Minta ampun. Lalu, dengan Nada sesumbar banyak yang bertutur ; “Setiap Pertandingan memang harus ada yang kalah dan menang. Kalau tidak mau kalah, jangan bertanding”. Itulah sebabnya, Kita sudah harus mendefenisikan Ulang Nilai (Kearifan / Local Wisdom) yang hendak kita sampaikkan diatas rumput hijau. Sebagaimana keberhasilan Brazil, Argentina, Jerman, Inggris, Belanda, dsb dalam menerjemahkan Kearifan sepak Bola mereka. ” Nos encestres les gaulois etaientt blonds”, demikian yang sering di sampaikkan politisi Jean Marie Le pen”. Kira-kira artinya : ” nenek moyang kita adalah bangsa Gaulis berambut pirang. Tahun 1996/1997, jelang pemilu di prancis, istilah ini sangat populer. ‘Le pen’ adalah seorang politisi. Sudah menjadi kelaziman seorang politisi membutuhkan isu-isu, yang dengan isu tersebut, mereka bisa mengkapitalisasi untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagaimana “Trump” yang menggoreng isu sejenis itu saat berhadapan dengan Hillary Clinton dalam kontestasi pilpres AS. maka sinisme terhadap Imigran adalah andalan “Le pen”. Dia menganggap imigran tersebut tidak memiliki Nasionalisme, tidak cinta tanah air. Termasuk sinisnya kepada para pemain prancis yang menyanyikan lagu kebangsaan prancis, tidak dari hati. Imigran bagi Le Pen adalah pangkal bala permasalahan sosial. Pokoknya, yang buruk-buruk ia nisbatkan pada warga negara prancis keturunan imigran tersebut. Le pen kalah. Ia kemudian menghilang setelah prancis menggondol juara dunia tahun 1998 dan juara Euro tahun 2000. Dagangnya merugi. Semua ini karena kontribusi besar para pemain keturunan imigran. Seperti “Zinedine Zidane (Zainuddin Zaidan”, pemain andalan prancis saat itu adalah keturunan imigran asal Aljazair. Lalu Si tembok tegar “Lilian Thuram” dari Gaudeloupe, sebuah daerah di Karibia yang merupakan wilayah koloni Prancis. Lalu, siapa yang tidak mengenal “Marcel Desailly” yang memiliki darah Ghana serta “Patrick vieira” keturunan Senegal. Ada Si Tampan “Trezeguet”, “Theiry Henry”, dll. Dengan di pimpin oleh pelatih Aime Jacquet dan kapten Diedir Descamps, mereka membuat Prancis terbang tinggi dalam sepak bola dunia. Le pen, senyap..! Tahun 2012-2014, “Le pen” muncul lagi. ” DNA” politiknya tidak berubah, masih seperti dulu. “Nos encestres les gaulois etaientt blonds”. Tapi publik prancis tahu, Le pen hanyalah politisi yang sebenarnya tidak mencintai negarannya. Ia hanya memanfaatkan isu sensitif ini untuk kepentingan potiknya. Kepentingan instan, pendek. Parsial dan egoistik. Di piala Dunia 2018 Rusia, kembali pemain Prancis keturunan imigran menunjukkan Nasionalisme mereka. Di bawah pelatih Didier Deschamps yang dulunya sukses membawa kawan-kawanya tahun 1998 dan 2000. “Kylian Mbappe” pemain prancis keturunan kamerun dari ayah dan Ibunya dari aljazair, Bahu membahu bersama kawan-kawannya seperti Samuel Umititi, Presnel Kimbempe, Benjamin Mendy, Lucas Hernandez, N’golo Kante, Paul Pogba yang juga keturunan Imigran berhasil membawa Prancis Juara Piala Dunia 2018. Mereka kembali membuat Didier Deschamps, sang pelatih, memegang trofi piala dunia di dua posisi yang berbeda (pemai-Kapten dan Pelatih) seperti yang pernah di alami oleh “Der Kaizer” Fransz Beckenbauer-Jerman. Lalu, “Le pen”?. Ia kalah kembali dalam kontestasi pilpres prancis. Saya yakin le pen tidak akan muncul lagi. Sebab, jualannya tidak pernah laku-laku. Perjalanan sejarah ummat manusia tidak pernah ramah terhadap orang Rasis. Diaspora itu jika di terjemahkan secara liar, ia merujuk pada pemahaman penduduk dari etnik tertentu dengan penyebabnya tersendiri. mereka terusir dari tanah kelahiran mereka ke berbagai kawasan dunia dan lalu membangun diri sendiri dan budaya mereka. Dalam sejarah migrasi dunia, bangsa yahudi adalah yang di kenal mengalami diaspora (586m), mereka di usir dari Judas oleh orang-orang babylonia dan tahun (136M) oleh kerajaan Roma. Di tanah pengusiran mereka membangun diri dan budaya, serta melakukan gerakan kembali ke tanah asal mereka yang di sebut dengan Zionisme. gerakan inilah yang berhasil melahirkan Israel yang kita kenal sekarang. Etnik China dan Migrasi WNA yang berduyun-duyun masuk Zamrud khatuliatiwa (Indonesia) itu
