Home

Berita

Internasional

Nasional

Opini

Nasional

Daerah, Kriminal, Makassar, Nasional

Kasus Hilangnya Bilqis, Badko HMI Sulsel Desak Evaluasi Total ‘Bandara” Sistem Keamanan Nasional

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kriminal, Makassar, Nasional /

ruminews.id – Makassar, 13 November 2025 — Kasus dugaan penculikan atau kehilangan anak bernama Bilqis kembali mengguncang publik. Peristiwa ini bukan hanya menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga membuka tabir lemahnya sistem keamanan nasional, khususnya pada fasilitas publik vital seperti bandara. Anak tersebut sempat hilang selama enam hari sebelum akhirnya ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, setelah melewati empat otoritas bandara tanpa terdeteksi. Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel, Iwan Mazkrib, menilai kasus tersebut sebagai cermin nyata dari kelalaian institusional yang serius. Ia mendesak Kementerian BUMN dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi total terhadap direksi dan jajaran pengelola bandara, yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan dengan baik. “Kelemahan sistem ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di lapangan begitu longgar. Seharusnya mustahil seseorang bisa meloloskan anak tanpa dokumen resmi, apalagi di area dengan sistem keamanan berlapis seperti bandara,” tegas Iwan Mazkrib di Makassar, Kamis (13/11). Ia menambahkan, pemeriksaan identitas bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan warga, terutama anak-anak yang secara hukum berada dalam kategori rentan. “Kalau Bilqis belum memiliki KTP, seharusnya ada kartu keluarga atau dokumen pelengkap lain. Ketika hal sederhana seperti ini bisa lolos dari sistem, artinya ada kelalaian struktural yang serius,” sambungnya. Menurutnya, kelalaian ini tidak hanya menimbulkan kecemasan publik, tetapi juga berpotensi membuka ruang bagi kejahatan dan pelanggaran HAM. Trauma yang dialami korban dan keluarga harus menjadi prioritas pemulihan, dan negara wajib hadir untuk memastikan keadilan serta akuntabilitas pihak yang lalai. “Sebagai langkah solutif, Badko HMI Sulsel mendorong Komisi V DPR RI bersama Komisi III DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka guna mengevaluasi sistem keamanan transportasi publik, terutama pada pintu-pintu transportasi publik seperti bandara dan pelabuhan untuk menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM.” “Kami menilai abai terhadap potensi pelanggaran HAM sama halnya dengan melakukan pelanggaran itu sendiri. UUD 1945 Pasal 28I huruf (h) jelas menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara,” tutup Iwan Mazkrib. Kasus ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan publik secara menyeluruh, tidak hanya sebagai reaksi terhadap tragedi, tetapi sebagai bentuk komitmen substantif terhadap hak asasi manusia dan keselamatan warga negara.

Badan Gizi Nasional, Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Uncategorized

Bahasa Kekuasaan di Era Prabowo: Politik Tutur dan Disiplin Wacana

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Daerah, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Uncategorized /

ruminews.id – Dalam sejarah politik Indonesia, setiap rezim selalu memiliki gaya tutur sendiri yang direfleksikan sebagaisebuah cara berbicara sekaligus menjadi cermin daribagaimana kekuasaan merekonstruksi makna. Era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkanhal serupa. Sejak awal masa jabatannya, publik disuguhi bahasayang tegas, militeristik, dan penuh metafora perjuangan. Kata-kata seperti “kedaulatan”, “kemandirian”, dan“percepatan pembangunan” kini menjadi diksi yang berulang dalam berbagai pidato kenegaraan (Setneg, 2025). Dalam pidatonya pada Mei 2025, Prabowomenegaskan bahwa “energi dan pangan adalah kuncikedaulatan bangsa.” Bahasa semacam ini tentu tidaklah netral. Ia menjelmamenjadi sebuah strategi kekuasaan simbolik. Jikameminjam istilah Pierre Bourdieu (1991), maka iaberfungsi sebagai “tindakan simbolik yang implikatif danmengatur legitimasi sosial.” Melalui bahasa, kekuasaantidak hanya berbicara, tetapi juga mendisiplinkan carabagaimana publik memahami kenyataan. Bahasa sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan Bahasa kekuasaan pada masa kini bekerja bukanmelalui perintah keras, tetapi melalui pembingkaianmakna (reframing) yang halus. Dalam berbagai forum, istilah “ketahanan pangan” atau “kemandirian bangsa” digunakan bukan hanya untuk menjelaskan kebijakanekonomi, tetapi juga untuk meneguhkan ideologipertahanan. Dalam konteks ini, ekonomi ditempatkan di bawah narasi nasionalisme—seolah-olah keberhasilanekonomi adalah bukti loyalitas kepada negara (Setneg, 2025). Bagi Norman Fairclough (1995), wacana politik selaluberfungsi membentuk kesadaran melalui naturalisasiideologi; apa yang ideologis, disajikan sebagai hal yang “alami”. Ketika kata “kedaulatan” dilekatkan pada hampirsemua kebijakan publik, makna politiknya bergeser: iabukan lagi sekadar soal kemandirian negara, melainkanalat untuk mengamankan keabsahan kekuasaan. Kritikterhadap kebijakan semacam itu pun dapat denganmudah dipersepsikan sebagai serangan terhadap“kedaulatan bangsa”. Retorika Nasionalisme dan Moralitas Negara Bahasa nasionalisme di era ini dibungkus denganmoralitas. Kata-kata seperti “pengabdian”, “loyalitas”, dan“cinta tanah air” kerap muncul beriringan dengan frasa“percepatan pembangunan”. Retorika ini menciptakankesan bahwa percepatan adalah kewajiban moral, danmenunda atau mengkritik berarti tidak nasionalis ataubahkan kontra-produktif. Prabowo dalam beberapa pidatonya seringmenggunakan bentuk inklusif seperti “kita harus terusberjuang” atau “kita berada di jalan yang benar.” Diksi “kita” di sini bekerja secara pragmatis sebagaimetafora kebersamaan, tetapi pada saat yang samamenciptakan garis batas; siapa yang tidak termasukdalam “kita”, secara simbolik menjadi “mereka” pihak yang dianggap tidak sejalan dengan semangat bangsa. Foucault (1972) menyebut mekanisme semacam inisebagai “rezim kebenaran”, yaitu sistem ujaran yang menentukan siapa yang boleh berbicara dan dengan caraseperti apa. Dengan demikian, bahasa nasionalismeberubah menjadi perangkat moral yang menilai kepatuhanwarganya. Bahasa Pembungkaman dan Kontrol Jika pemerintahan sebelumnya sering menggunakanistilah “radikal” dan “intoleran” untuk meredam oposisi, maka pada era ini pembungkaman hadir dalam wajah baru melalui diksi seperti “stabilitas nasional”, “penegakan hukum”, dan “tindak tegas terhadapprovokator digital.” Kementerian dan aparat keamanan seringmenegaskan pentingnya menjaga stabilitas di tengahkebebasan digital (Setneg, 2025). Bahasa hukum dankeamanan ini tampak netral, namun secara pragmatik iaberfungsi mengendalikan ruang ujaran publik. Kasus gugatan Menteri Pertanian Andi AmranSulaiman terhadap Tempo Inti Media Tbk adalah cerminyang nyata. Gugatan senilai lebih dari Rp 200 miliar atasberita “Poles-Poles Beras Busuk” (Tempo.co, 2025) dinilaiLBH Pers sebagai bentuk yang berpotensi membungkamkritik, meski media tersebut telah mengikuti mekanismehak jawab Dewan Pers. Dalam analisis wacana, tindakan seperti inimenunjukkan bahwa kekuasaan tidak perlu menutupmulut lawan bicara; cukup mengubah makna bicara itusendiri. Kritik kemudian dikonstruksi sebagai “gangguanterhadap stabilitas”, bukan sebagai bagian dari demokrasi. Normalisasi Kekuasaan dalam Komunikasi Publik Bahasa kekuasaan juga mengatur nada bicara publikmelalui konsep “kritik konstruktif”. Di permukaan, istilah initerdengar positif mengajak warga untuk memberimasukan yang “produktif”. Namun di baliknya tersembunyimekanisme penyaringan: kritik yang tidak sesuai dengankerangka “konstruktif” akan mudah dilabeli sebagai “tidakmembantu bangsa”. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kekuasaanmenormalisasi bahasa. Masyarakat sipil seolah diberistimulus agar menyesuaikan gaya berujar agar selarasdengan diksi resmi yang dibangun oleh kekuasan secaratunggal.. secara implisit, masyarakat sipil digiring untukberhati-hati, memilih kata yang aman, dan menjagaintonasi agar tetap “sopan terhadap negara”. Fairclough (2001) menyebut proses semacam inisebagai “kolonialisasi kesadaran linguistik” ketikamasyarakat secara sukarela meniru bahasa kekuasaankarena takut dipidana atau kehilangan legitimasi sosial. Maka, bahasa tidak lagi menjadi alat komunikasihorizontal, tetapi mekanisme vertikal yang menandai siapayang berhak berbicara. Refleksi dan Penutup Bahasa dalam rezim ini memperlihatkan paradox; di satu sisi ia menjanjikan keterbukaan dan solidaritas, di sisilain ia menertibkan perbedaan dan kritik. Diksi-diksiseperti “kedaulatan”, “percepatan”, “stabilitas nasional”, dan “konstruktif” membentuk lanskap wacana yang tampak patriotik, namun menyimpan potensipembungkaman. Jika Orde Baru menekan dengan larangan eksplisit, maka era kini menggunakan persuasi linguistik menundukkan dengan kata-kata yang terdengar bijak. Seperti diingatkan Fairclough (1992), analisis wacanakritis bukan hanya membaca teks, tetapi membaca relasikekuasaan di balik teks. Dalam konteks Indonesia kini, setiap kata politik membawa jejak ideologinya sendiri. Maka, tugas akademisi bukan sekadar menilai apakahbahasa itu santun atau kasar, melainkan menelusuribagaimana ia bekerja sebagai instrumen kontrol sosial.Sebab di balik kata “kedaulatan” bisa tersembunyi bentukbaru penaklukan, dan di balik kata “konstruktif” bisabersemayam keheningan yang dipaksakan. Daftar Rujukan Singkat Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Polity Press. Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press. Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Longman. Fairclough, N. (2001). Language and Power (2nd ed.). Pearson. Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. Routledge. LBH Pers. (2025). Pernyataan sikap atas gugatan MenteriPertanian terhadap Tempo Inti Media Tbk. Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). PidatoPresiden Prabowo Subianto tentang Kedaulatan Energidan Pangan.

Daerah, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan

Sejarah Pembersihan Etnis Di Palestina

Tinggalkan Komentar / Daerah, Internasional, Makassar, Nasional, Opini, Pendidikan /

ruminews.id – Permasalahan Palestina sebagai sebuah permasalahan internasional berawal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir Perang Dunia Pertama. Peristiwa-peristiwa ini membuat Liga Bangsa-Bangsa mengeluarkan keputusan untuk menaruh Palestina di bawah administrasi Pemerintah Inggris Raya sebagai pemegang mandat dari sistem mandat yang di adopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, Namun, kenyataannya, perkembangan sejarah sebagai hasil dari mandat tersebut tidak menunjukkan bahwa Palestina dapat muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hasil. keputusan mandat tidaklah sesuai dengan keinginan rakyat Palestina. Pada tahun 1917, akibat kampanye persuasif Gerakan Zionis, Inggris mengumumkan sebuah deklarasi yang dikeluarkan oleh British Foreign Secretary, Sir Arthur James Balfour. Maka dari itu deklarasi tersebut dinamakan dengan deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour memegang peranan teramat penting dalam sejarah awal permasalahan Palestina. Deklarasi ini, yang menentukan sejarah awal dalam Perkembangan permasalahan di Palestina, kemudian disatukan dengan mandat Liga Bangsa-Bangsa. Penerapan deklarasi ini mendapatkan pertentangan dari Arab dan menimbulkan revolusi baik di Palestina maupun di kawasan Timur Tengah. Deklarasi ini juga menimbulkan berbagai macam kesulitan yang tak habis dalam tahap-tahap terakhir diterapkannya mandat, dan membuat Inggris, Yahudi, dan Arab saling berhadap-hadapan saatu sama lain. Deklarasi ini pada akhirnya akan membuat Palestina di partisi dan menjadi akar masalah dari segala bentuk konflik yang terjadi di kawasan Palestina. Hal ini terjadi karena hampir lima tahun sebelum menerima mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, pemerintahan Inggris telah membuat suatu kesepakatan dengan Gerakan Zionis mengenai pendirian sebuah wilayah Yahudi di Palestina, karena pemimpin gerakan Zionis telah mengeluarkan suatu penyataan bahwa terdapat hubungan sejarah antara Bangsa Yahudi dengan Palestina dengan menyebutkan bahwa leluhur Bangsa Yahudi telah hidup di Palestina dua ribu tahun sebelum Bangsa Yahudi terbiasa hidup di negeri Diaspora. Selama periode berlakunya mandat, Gerakan Zionis berkerja untuk mengamankan berdirinya sebuah wilayah Yahudi di Palestina. Warga asli Palestina, yang secara turun-temurun telah menempati wilayah tersebut selama ratusan tahun menganggap bahwa gerakan yang dilakukan oleh Gerakan Zionis telah melanggar hak-hak mereka. Mereka juga berpandangan bahwa hal tersebut adalah bentuk penipuan dan pengingkaran atas kesepakatan akan adanya jaminan bahwa Palestina akan dijadikan negara yang merdeka. Tragedi yang telah dan terus terjadi di Palestina dapat dilacak dari penerapan ideologi Zionis oleh pemimpin-pemimpinnya. Pada saat ini, terdapat banyak cendikiawan, politisi, dan sejarawan yang menentang Zionisme.Beberapa pemikir dan penulis Nasrani dan Yahudi mengutuk ideologi tersebut berikut kebijakannya yang diterapkan pemerintah Israel. Diantaranya adalah para akademisi di universitas-universitas Israel, seperti mendiang Israel Shahak dan Benjamin Beit Hallahmi yang mengkritik kekerasan Israel terhadap Palestina dan menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai jika Israel menyingkirkan ideologi Zionisnya. Illan Pappe menulis bahwa mengontekstualisasikan tindakan Palestina telah menjadi “bukti anti-Semitisme” dan “pembenaran terorisme”. Namun, ia menolak mitos bahwa “Zionisme bukanlah kolonialisme” atau bahwa perlawanan Palestina “lebih bersifat teroristis daripada anti-kolonial”. Ia berpendapat bahwa selama periode Ottoman, seperti masyarakat Arab lainnya, Palestina mengembangkan gerakan nasional, menuntut lebih banyak otonomi Namun, hubungan antara “Zionisme, milenarianisme Protestan, dan imperialisme Inggris” menghancurkan Palestina dan rakyatnya. Hal ini karena Zionisme menginginkan Palestina sebanyak mungkin dengan sesedikit mungkin penduduk Palestina. Ilan Pappe berpendapat bahwa para pemimpin agama Yahudi awalnya menolak Zionisme sebagai “bentuk sekularisasi dan modernisasi” . Yahudi lainnya memandang Zionisme sebagai provokatif, karena mempertanyakan loyalitas orang Yahudi Eropa terhadap negara asal mereka masing-masing.Selain itu, ia menyoroti inkonsistensi kaum Zionis yang tidak percaya kepada Tuhan tetapi menggunakan Alkitab sebagai pembenaran untuk menjajah Palestina. Namun, merampas Alkitab untuk tujuan politik dapat berujung pada fanatisme, mengingat adanya referensi genosida seperti yang terjadi pada orang Amalek, sebuah kiasan yang digunakan oleh Perdana Menteri Netanyahu dalam kasus Gaza. Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara (29 Juli 2025). Deklarasi ini dihadiri oleh para Pemimpin-pemimpin bangsa. Be Konferensi ini terdiri dari berbagai negara: Republik Prancis dan Kerajaan Arab Saudi, dan Ketua Bersama Kelompok Kerja: Republik Federasi Brasil, Kanada, Republik Arab Mesir, Republik Indonesia, Irlandia, Republik Italia, Jepang, Kerajaan Hashemite Yordania, Amerika Serikat Meksiko, Kerajaan Norwegia, Negara Qatar, Republik Senegal, Kerajaan Spanyol, Republik Türkiye, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Uni Eropa dan Liga Negara-negara Arab. Kami, para Pemimpin dan Perwakilan, berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, pada saat yang secara historis penting bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Timur Tengah. Kami sepakat untuk mengambil tindakan kolektif guna mengakhiri perang di Gaza, mencapai penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi dua negara, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina, Israel, dan semua orang di kawasan. Namun ada beberapa tantangan pada Konferensi Internasional Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara dapat meliputi beberapa aspek: *Dinamika Geopolitik: Efektivitas kerja sama internasional seringkali terkendala oleh dinamika geopolitik yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi semangat multilateralisme dan kerja sama antarnegara. *Keterlibatan Pihak yang Bertikai: Konflik Israel-Palestina memiliki akar sejarah dan dimensi politik yang kuat, sehingga memerlukan keterlibatan aktif dari kedua pihak untuk mencapai penyelesaian damai. Ini bukan lagi persoalan agama,ras, dan budaya tapi ini persoalan kemanusian yang terus-menerus terjadi di negara palestina.Tidak perlu jadi islam untuk membela palistina, cukup menjadi manusia. Free Palestine from river to the sea.

Daerah, Hukum, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan

Lemahnya Wadah Aspirasi Di Sinjai Presma UIAD Sampaikan Aspirasi Ke DPD RI

Tinggalkan Komentar / Daerah, Hukum, Jakarta, Nasional, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – Jakarta, Mujahid Turaihan Presiden mahasiswa UIAD sampaikan aspirasi masyarakat kabupaten sinjai, di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada hari selasa 11 November 2025 yang terima langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Penyampaian aspirasi ini disampaikan dalam momentum konsolidasi nasional BEM PTMA yang dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia. Dalam manifesto tersebut, BEM PTMA menegaskan sikap kritis terhadap berbagai persoalan bangsa mulai dari krisis moral kepemimpinan, ketimpangan sosial-ekonomi, hingga tantangan pendidikan nasional di era digital. Rehan (Presiden Mahasiswa UIAD) Menyampaikan beberapa aspirasinya terkait dengan keresahan masyarakat kabupaten sinjai yaitu : Meminta agar seluruh tambang ilegal yang beroperasi di kabupaten sinjai agar segera ditutup dan ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang belaku Lemahnya DPRD Kabupaten sinjai dalam menindak lanjuti aspirasi masyarakat sinjai, Rehan menyampaikan bahwa ada beberapa aspirasi yang mandek dan bertumpuk di dprd kabupaten sinjai. Lemahnya supremasi hukum di kabupaten sinjai, Terkhususnya polres sinjai yang lambat dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemerintah kabupaten sinjai. Infrastruktur jalan, rehan juga meminta kepada DPD RI Untuk memberikan penekanan kepada pemerintah kabupaten sinjai terkhususnya Bupati Sinjai agar memperbaiki beberapa ruas jalan yang rusak parah dikabupaten sinjai. Dalam penyampaian aspirasi tersebut ketu DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Mengatakan akan menindak lanjuti dan memnberikan atensi kepada pihak terkait mengenai beberapa aspirasi yang telah di sampaikan oleh seluruh delegasi BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah Se-indonesia. Ini adalah bentuk kepedulian saya untuk memajukan kabupaten sinjai, Semoga dalam penyampaian aspirasi ini dapat menjadi tamparan besar bagi Pemerintah, APH, dan DPRD Kabupaten sinjai, dalam hal memajukan kabupaten sinjai, Ujar Mujahid Turaihan (Presiden Mahasiswa UIAD).

Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

Hari Kesehatan Nasional: Alarm dari Luka Para Tenaga Kesehatan

Tinggalkan Komentar / Daerah, Kesehatan, Makassar, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – Di bawah sorot lampu perayaan Hari Kesehatan Nasional, gemerlap panggung dan lantunan pujian terdengar menggema. Spanduk-spanduk mengibar, jargon-jargon optimisme dilantunkan dengan bangga: “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.” Namun di balik kemeriahan itu, ada sunyi yang menjerit suara para tenaga kesehatan yang tak terdengar di tengah tepuk tangan. Mereka para nakes, yang berdiri di antara hidup dan mati setiap hari, menyulam pengabdian dari benang kesabaran dan luka. Namun ironis, tangan-tangan yang seharusnya digenggam penuh hormat justru sering disambut dengan kekerasan dan hinaan. Mereka yang datang membawa pertolongan, kerap menjadi sasaran amarah; mereka yang menjaga kehidupan, justru dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Di ruang-ruang rumah sakit yang dingin, ada cerita yang tak tertulis di baliho perayaan. Tentang perawat yang dipukul karena pasien tak tertolong. Tentang bidan yang diintimidasi karena miskomunikasi. Tentang dokter yang kelelahan bekerja berhari-hari tanpa istirahat, namun upahnya tak sepadan dengan pengorbanannya. Tentang tenaga honorer yang bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status, menunggu keadilan yang tak kunjung datang. Hari Kesehatan Nasional semestinya bukan sekadar pesta seremonial dan pidato berisi janji. Ia seharusnya menjadi cermin refleksi atas krisis yang menggerogoti dunia kesehatan kita. Karena di balik wajah sistem yang tampak gagah, ada rapuh yang disembunyikan: kesejahteraan nakes yang timpang, beban kerja yang mencekik, dan krisis identitas profesi yang kian nyata. Apakah kesehatan bangsa bisa tegak di atas punggung mereka yang nyaris roboh? Apakah makna “sehat” hanya terbatas pada tubuh pasien, sementara jiwa para penyembuhnya sekarat oleh tekanan dan ketidakadilan? Pemerintah harus membuka mata gemerlap perayaan tak bisa menutupi luka di balik seragam putih itu. Mereka bukan hanya pekerja, mereka adalah penjaga denyut kehidupan bangsa. Sudah saatnya penghargaan terhadap nakes tak berhenti pada ucapan terima kasih, tapi diwujudkan dalam perlindungan nyata, kesejahteraan yang adil, dan pengakuan terhadap martabat profesi mereka. Karena di balik setiap detak jantung yang diselamatkan, ada nakes yang menahan lelah. Dan di balik setiap perayaan kesehatan nasional, seharusnya ada renungan: kesehatan sejati tak lahir dari pesta, tapi dari keadilan bagi mereka yang menjaga kehidupan.

Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan

HKN 2025: Cita Transformasi Kesehatan Dengan Enam Pilar Yang Rapuh

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan /

ruminews.id – Setiap tahun, tanggal 12 November datang membawa pesan yang sama: seruan untuk menegakkan kembali makna kesehatan sebagai hak asasi manusia yang sejati. Hari Kesehatan Nasional bukan sekadar peringatan administratif di kalender birokrasi, tetapi seharusnya menjadi cermin nurani bangsa sejauh mana tubuh negeri ini benar-benar sehat, bukan hanya raganya, tetapi juga sistem yang menopang nadi kehidupan rakyatnya. Kita berbicara tentang Transformasi Kesehatan, sebuah cita luhur yang menggema di ruang-ruang kebijakan negeri. Di atas kertas, ia tampak begitu megah berdiri di atas enam pilar: penguatan layanan primer dan rujukan, transformasi sistem pembiayaan, peningkatan SDM kesehatan, penguatan sistem ketahanan kesehatan, serta pemanfaatan teknologi. Enam tiang yang seharusnya menyangga rumah besar bernama kesehatan nasional. Namun, seperti rumah yang megah di atas tanah rawan, pilar-pilar itu seringkali hanya tampak dari jauh indah dipandang, namun rapuh di dalamnya. Masih banyak dinding yang retak, fondasi yang goyah, dan ruang-ruang kosong yang belum terisi oleh keadilan dan pemerataan. Lihatlah bagaimana pemanfaatan teknologi kesehatan masih terperangkap dalam kebingungan birokrasi. Di era ketika dunia berlari dengan kecerdasan buatan, masih ada tangan-tangan yang gemetar menolak sistem digital, memilih cara manual karena tak paham atau tak mau belajar. Maka, data pasien terselip, pelayanan tersendat, dan niat efisiensi berubah menjadi ironi. Layanan rujukan pun kerap tersesat di simpang jalan administratif. Seharusnya sistem membuat jalan menjadi cepat dan jelas, namun justru terjerat oleh syarat dan surat pengantar yang berlapis-lapis. Di ruang tunggu rumah sakit, waktu menjadi penantian yang menyakitkan, sementara sistem terus bicara tentang efisiensi. Di sisi lain, SDM kesehatan dokter, perawat, dan tenaga medis lain masih berjuang bukan hanya melawan penyakit, tapi juga ketimpangan. Di kota besar, mereka hidup dalam cahaya; di pelosok, mereka berjuang dalam gelap, dengan gaji yang tak sepadan, fasilitas yang minim, dan janji kesejahteraan yang sering tak kunjung nyata. Maka, profesi yang seharusnya luhur menjadi pilihan yang pahit, penuh pengabdian namun sedikit penghargaan. Transformasi seharusnya bukan hanya perubahan sistem, tetapi juga perubahan cara pandang. Kesehatan bukan angka statistik di laporan kementerian, melainkan denyut kehidupan setiap manusia. Cita-cita besar itu akan tetap semu bila tidak berpijak di bumi: bila teknologi tak dipahami, bila birokrasi masih jadi tembok, bila kesejahteraan tenaga medis tak diangkat. Hari Kesehatan Nasional seharusnya menjadi momen renungan: apakah bangsa ini benar-benar sedang bertransformasi, atau hanya berganti bahasa dalam ketimpangan yang sama?Transformasi tanpa pemerataan hanyalah retorika. Sistem tanpa empati hanyalah mesin yang dingin. Kita butuh kesehatan yang tidak hanya canggih di layar, tetapi juga nyata di pelukan rakyat. Sebab sejatinya, kesehatan bukan soal tubuh yang bebas dari sakit, tetapi negeri yang bebas dari ketimpangan.

Badan Gizi Nasional, Opini

MBG dan Sekolah Rakyat, Simbol Generasi Sehat dan Mempersiapkan Masa Depan

Tinggalkan Komentar / Badan Gizi Nasional, Opini /

ruminews.id, – Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke – 61 kembali diperingati mengangkat tema “Generasi sehat dan Masa depan Hebat” dan saat ini kita harus menghadapi realitas bahwa Indonesia tengah berada di tengah pergeseran serius dalam profil kesehatan masyarakat. Meskipun penyakit infeksi masih ada, tantangan paling dominan kini adalah Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung, yang menjadi penyebab kematian dan disabilitas tertinggi. PTM ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup modern yang kurang bergerak, pola makan tidak sehat, dan kebiasaan merokok. Solusi mendasar untuk mengatasi permasalahan ini bukanlah hanya fokus pada pengobatan di hilir, tetapi memperkuat upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat, memastikan setiap individu memiliki akses dan kesadaran untuk memodifikasi gaya hidupnya sebelum penyakit itu datang. Ini membawa kita pada urgensi perlunya perubahan cara pandang yang radikal dalam menyikapi kesehatan. Kesehatan tidak boleh lagi dianggap sebagai urusan berobat saat sakit, melainkan sebagai aset dan investasi yang harus dijaga setiap hari. Paradigma harus bergeser dari kuratif (pengobatan) menjadi preventif (pencegahan). Mengadopsi pola hidup sehat meliputi gizi seimbang, aktivitas fisik rutin, dan manajemen stres adalah benteng pertama dan paling efektif. Mencegah penyakit sebelum datang jauh lebih murah, lebih efektif, dan secara kualitas hidup jauh lebih unggul dibandingkan mengobati komplikasi yang sudah parah. Isu ini menjadi semakin krusial mengingat Indonesia sedang berada di fase bonus demografi, di mana populasi usia produktif (pemuda) jumlahnya jauh lebih besar. Generasi muda ini adalah penentu masa depan bangsa. Namun, jika generasi ini terbebani oleh masalah gizi (seperti stunting) sejak dini, atau terjebak dalam gaya hidup yang memicu PTM di usia muda, potensi bonus demografi ini dapat berubah menjadi bencana demografi yang membebani sistem kesehatan dan perekonomian. Oleh karena itu, investasi kesehatan pada pemuda adalah upaya strategis untuk memastikan produktivitas nasional dapat terjaga dan ditingkatkan. Sejalan dengan semangat tersebut, tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini adalah “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat. Pilar Generasi Sehat, diwakili oleh penguatan program seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), yang harus dipastikan tepat sasaran dan berkesinambungan, tidak hanya fokus pada kuantitas tetapi juga kualitas gizi untuk membangun fondasi fisik yang kuat. Sementara itu, pilar Masa Depan Hebat memerlukan upaya lintas sektor, terutama dalam menghadirkan pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau oleh semua kalangan, seperti inisiatif Sekolah Rakyat yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan berkualitas. Selain itu, upaya kesehatan dan pendidikan harus senantiasa beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efektivitas layanan dan jangkauan informasi. Selamat Hari Kesehatan Nasional! Dr. Haerul Anwar Praktisi Kesehatan / Ambulance, Centre Layanan Kemanusiaan DPP Gerindra

Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik

Pahlawan Palsu di Balik Kisah Cinta Kerajaan

Tinggalkan Komentar / Internasional, Nasional, Opini, Pemerintahan, Pendidikan, Politik /

ruminews.id – Dalam lembar sejarah kerajaan yang diwarnai darah dan air mata, ada nama seorang raja yang tak pernah dikenang dengan doa. Ia memerintah bukan dengan kebijaksanaan, melainkan dengan cambuk dan rasa takut. Di masa hidupnya, istana berdiri megah, namun dindingnya memantulkan pekik rakyat yang tersiksa. Pemungutan upeti dijadikan dalih membangun kejayaan, padahal tangan kekuasaannya hanya sibuk menghias kekayaan keluarga sendiri. Program yang ia janjikan untuk kesejahteraan hanyalah angin paus yang berlalu di beranda istana. Janji-janji itu tinggal tulisan di batu prasasti yang tak pernah selesai. Rakyat lapar, tanah menangis, dan langit kehilangan warna, rakyat tinggal berjuang sendiri. Takhta itu akhirnya runtuh, bukan oleh serangan negeri asing, melainkan oleh kegagalan panglima perang yang juga menantunya sendiri. Tembok pertahanan roboh laksana harapan yang patah sebelum sempat tumbuh. Rakyat yang dulu diam kini bangkit, badai suara yang lama terpendam menjungkalkan raja dari kursinya. suara itu menjadi badai yang menurunkannya dari singgasana yang dulu ia cengkeram erat. Sang menantu terusir, bukan sekadar karena salah strategi, tetapi karena sang raja tak sanggup menanggung aib kekalahan yang ia pikir adalah milik orang lain. Namun sejarah selalu menyimpan ironi. Takhta yang ia agungkan justru runtuh bukan oleh kekuatan musuh luar, melainkan oleh kelalaian panglima terdekat yang sekaligus menantunya sendiri. Raja jatuh, dan menantunya penjaga tembok yang gagal terbuang ke negeri seberang. Bukan karena pengkhianatan, tetapi karena dendam yang dibungkus rasa malu. Dalam pembuangan, sang menantu memeluk kesunyian dan kecintaan pada sang putri mahkota yang tak dapat ia rengkuh. Namun di ujung usia, tatkala tubuh sang raja mulai renta dan sorot matanya tak lagi setajam baja, ia memberikan satu syarat yang terdengar seperti kutukan: “Jika kau ingin kembali kepada putriku, jadilah setara denganku. Jadilah raja.” Syarat itu bukan untuk kemuliaan, melainkan untuk meninggikan ego yang sudah retak. Namun sang menantu menerima tantangan itu.  Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Syarat itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah tantangan, Namun sang menantu menerima tantangan itu. mungkin juga penebusan. Sejak saat itu, sang menantu menempuh jalan panjang. Ia mendaki bukit kekuasaan, Ia mendaki jalan panjang, melalui diplomasi, tipu muslihat, dan berbagai cara yang bahkan kadang mengorbankan moralnya. Ia belajar bahwa jalan menuju takhta tidak pernah lurus; ia penuh tipu daya, janji kosong, dan adu siasat. Semua demi satu hal cinta kepada sang putri mahkota. Dan tatkala ia akhirnya duduk di singgasana yang sama, dunia seakan berputar kembali. Namun sejarah belum berakhir. Sang putri, yang hatinya tak pernah padam, menyampaikan satu amanat lembut namun berat: “Jika engkau ingin bersamaku kembali, kembalikan nama baik ayahku.” Di sinilah tragedi sejati mulai menggantung. Sebab memuliakan raja yang sejarahnya ternoda artinya menghapus jejak perjuangan rakyat yang pernah menuntut haknya. Mengangkat kembali nama seorang tiran sama saja mengubur luka yang pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. bagaimana mungkin memuliakan raja yang dikenang sebagai penguasa lalim? Bagaimana mengangkat nama seseorang yang sejarah telah mengutuknya? Jika sang raja baru mampu mengembalikan kehormatan ayah yang pernah menindas rakyatnya, maka ia harus menulis ulang sejarah. tetapui sang raja baru yang duduk di kursi kekuasaan hari ini lebih memilih cinta pribadinya dari pada kebenaran sejarah. Ia memaksa penulisan ulang cerita, bukan untuk kebaikan negeri, tetapi untuk memenangkan kisah cintanya sendiri. Dan tindakan itu bukanlah kemuliaan, melainkan aib yang berlapis indah. Karena seorang raja yang mengorbankan kebenaran demi romansa pribadi bukanlah pemimpin ia hanyalah lelaki yang memakai mahkota untuk menutupi kelemahannya. Sejarah boleh diperbaiki, tetapi tidak dengan menghapus penderitaan rakyat. Cinta boleh diperjuangkan, tetapi tidak dengan menindih suara keadilan. Dan pada akhirnya, seorang raja yang memilih cintanya sendiri di atas nasib negeri, akan dikenang bukan sebagai pahlawan penebus, melainkan sebagai bayangan seorang tiran yang berdiri di panggung yang sama, hanya dengan alasan yang berbeda.

Kesehatan, Nasional, Opini

Cara Mengatasi Sulit Tidur: Belajar Menyerahkan Kendali Agar Otak Dan Jiwa Bisa Seimbang Alami

Tinggalkan Komentar / Kesehatan, Nasional, Opini /

ruminews.id – Dalam bukunya “Why Can’t We Sleep?”, psikoanalis Darian Leader menjelaskan bahwa masalah insomnia dan krisis tidur modern tidak bisa hanya dijelaskan dari sisi biologis atau medis. Ia menyoroti bahwa akar masalahnya juga bersumber dari perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dunia modern menuntut kita untuk terus produktif, selalu terhubung, dan tidak pernah benar-benar berhenti. Cahaya biru dari layar gawai, tekanan untuk mencapai target, serta aliran notifikasi dan pesan yang tiada henti membuat kita hidup dalam keadaan siaga terus-menerus. Leader menyebut fenomena ini sebagai simptom budaya – tanda bahwa kita, sebagai masyarakat, telah kehilangan kemampuan untuk “melepaskan diri” dan beristirahat secara mental. Secara sederhana, tubuh kita mungkin duduk diam, tetapi pikiran tetap berlari. Otak kita seperti mesin yang tidak pernah dimatikan. Dari sisi neurosains, kondisi ini berarti gelombang otak kita tetap berada di frekuensi tinggi, yang disebut gelombang beta. Gelombang beta sebenarnya wajar dan bermanfaat ketika kita bekerja, berpikir, atau fokus memecahkan masalah. Namun, ketika gelombang ini terus aktif tanpa jeda, otak tidak punya kesempatan untuk berpindah ke frekuensi yang lebih tenang seperti alpha atau theta – gelombang yang muncul saat relaksasi dan tidur. Akibatnya, walaupun tubuh merasa lelah, pikiran tetap “terjaga” dan sulit beristirahat. Setiap kali kita membuka ponsel, mengecek pesan, atau melihat notifikasi, otak melepaskan dopamin – zat kimia yang membuat kita merasa senang dan penasaran. Sensasi kecil ini membuat otak “belajar” untuk terus mencari rangsangan baru. Lama-kelamaan, ini menciptakan semacam lingkaran ketegangan halus: kita merasa perlu untuk terus memeriksa layar, takut tertinggal, dan tidak nyaman jika diam terlalu lama. Secara biologis, sistem saraf simpatik – bagian dari sistem saraf yang mengatur kewaspadaan dan respons “fight or flight” – terus aktif, meski sebenarnya tidak ada bahaya nyata. Dalam kondisi seperti ini, bagian otak yang bertugas mendeteksi ancaman, yaitu amigdala, menjadi terlalu aktif. Hipotalamus kemudian merespons dengan mengirim sinyal stres ke seluruh tubuh, membuat kelenjar adrenal memproduksi hormon kortisol lebih banyak. Kortisol yang tinggi membuat jantung berdebar, napas cepat, dan tubuh siaga – kebalikan dari kondisi yang dibutuhkan untuk tidur. Karena sinyal “waktunya istirahat” tidak pernah sampai ke tubuh, banyak orang akhirnya terjebak dalam paradoks: tubuh kelelahan, tetapi otak masih berputar dalam mode bertahan hidup dan produktivitas. Akhirnya, banyak orang di zaman modern benar-benar tidak tahu cara melepaskan diri dari kewaspadaan. Tubuh mereka mungkin sudah lelah dan ingin tidur, tetapi pikiran tidak mengizinkannya berhenti. Seolah-olah ada “perang kecil” di dalam diri – antara bagian tubuh yang ingin beristirahat dan bagian pikiran yang tetap waspada, sibuk, dan siaga. Dalam bahasa ilmiah, ini sebenarnya adalah ketegangan halus antara dua sistem saraf utama: sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik bisa diibaratkan seperti pedal gas – ia berfungsi untuk mengaktifkan tubuh agar waspada, bekerja, dan siap menghadapi tantangan. Sementara sistem saraf parasimpatik adalah pedal rem – ia menenangkan tubuh, menurunkan detak jantung, memperlambat napas, dan membantu proses istirahat serta regenerasi. Dalam keadaan seimbang, kedua sistem ini bergantian bekerja sesuai kebutuhan: gas untuk beraktivitas, rem untuk beristirahat. Namun, dalam kehidupan modern, sistem “gas” terlalu dominan. Kita hidup dalam keadaan seolah terus menekan pedal gas, bahkan sudah saatnya “parkir”. Tubuh mungkin diam di tempat tidur, tapi otak masih berjalan kencang: memikirkan pekerjaan, membaca pesan terakhir, atau menelusuri media sosial. Akibatnya, tubuh tidak pernah benar-benar masuk ke mode pemulihan. Inilah inti dari insomnia modern – bukan sekadar sulit tidur, tetapi ketidakmampuan untuk menyerah pada ketenangan, karena sistem saraf kita terbiasa hidup dalam keadaan siaga tanpa jeda. Selain faktor stres dan kewaspadaan yang berlebihan, gangguan tidur juga diperparah oleh paparan cahaya biru dari layar elektronik dan lampu buatan. Secara ilmiah, cahaya biru memiliki panjang gelombang sekitar 460–480 nanometer, dan jenis cahaya ini memiliki efek langsung terhadap sistem biologis tubuh yang mengatur siklus tidur. Di dalam retina mata kita terdapat sel khusus bernama ipRGCs (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells) yang mengandung pigmen melanopsin. Sel-sel inilah yang sangat sensitif terhadap cahaya biru – terutama dari layar ponsel, komputer, televisi, atau lampu LED putih dingin yang banyak digunakan di rumah dan kantor modern. Ketika cahaya biru mengenai mata di malam hari, ipRGCs mengirim sinyal ke SCN (suprachiasmatic nucleus), yaitu jam biologis utama yang terletak di otak bagian hipotalamus. SCN kemudian “mengira” bahwa hari masih siang, sehingga ia menunda sinyal untuk memproduksi hormon tidur, yaitu melatonin, di kelenjar pineal. Akibatnya, kadar melatonin bisa turun drastis hingga 80 persen hanya karena paparan cahaya biru yang kuat pada malam hari. Penurunan melatonin ini membuat tubuh tetap berada dalam mode waspada, seperti sedang siang hari, padahal waktu sudah malam. Inilah sebabnya banyak orang merasa sulit mengantuk atau mengalami insomnia onset, yaitu kesulitan untuk memulai tidur meskipun tubuh sebenarnya sudah lelah. Dengan kata lain, cahaya biru “menipu” otak untuk tetap terjaga, membuat ritme alami tubuh kacau, dan menunda datangnya rasa kantuk alami. Walhasil, insomnia modern bukan sekadar persoalan tubuh yang tidak bisa tidur, tetapi cerminan dari jiwa yang tidak tahu bagaimana berhenti berjuang. Di balik sulitnya memejamkan mata, tersimpan ketegangan batin yang dalam: dorongan untuk terus waspada, mengendalikan, dan memikirkan sesuatu – bahkan ketika seharusnya kita menyerah pada ketenangan. Dalam arti yang lebih luas, sulit tidur adalah gejala zaman, sebuah tanda bahwa manusia modern kehilangan kemampuan untuk percaya pada proses alami tubuhnya sendiri. Tidur, sejatinya, adalah tindakan “menyerahkan diri”. Saat tidur, kita membiarkan alam bawah sadar mengambil alih, membiarkan tubuh memperbaiki dirinya tanpa campur tangan pikiran. Namun, dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang tidak lagi merasa aman untuk berhenti. Pikiran mereka terus berkata: “Masih ada yang harus dilakukan, masih ada yang perlu dipikirkan.” Dalam keadaan ini, kewaspadaan menjadi kebiasaan, bahkan ketergantungan. Banyak orang tidak lagi tahu cara melepaskan diri dari kewaspadaan. Setiap notifikasi, target, dan tuntutan sosial menanamkan pesan bahwa diam berarti tertinggal, bahwa istirahat berarti lemah. Padahal, tidur membutuhkan kepercayaan kepada tubuh dan kehidupan itu sendiri: bahwa dunia tidak akan runtuh saat kita tertidur, bahwa kita aman untuk beristirahat. Tidur bukan sesuatu yang bisa “dipaksa”, tetapi diundang dengan menciptakan kondisi otak dan tubuh yang siap untuk tidur. Kita tidak kehilangan tidur, kita kehilangan ketenangan batin yang mengizinkan tidur datang dengan sendirinya. Tidur

Daerah, Ekonomi, Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan

Pemkot Makassar dan Kemenkeu RI MoU Pemanfaatan Aset Negara untuk MCH

Tinggalkan Komentar / Daerah, Ekonomi, Jakarta, Makassar, Nasional, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintahan /

ruminews.id, MAKASSAR — Langkah Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan aset negara untuk kepentingan publik kembali menunjukkan gebrakan positif. Melalui kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kolaborasi strategis dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia kini resmi terjalin. Pada Jumat (7/11/2025), bertempat di Jalan Nusantara Makassar, Wali Kota Munafri bersama Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu RI, Rional Silaban, melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam pemanfaatan aset negara untuk mendukung ekosistem kreatif di Kota Makassar. LMAN sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola aset negara dengan pola keuangan badan layanan umum (BLU), memberikan dukungan pemanfaatan aset strategis di kawasan Poros Jalan Nusantara. Melalui fasilitas ini, seluruh program kreatif Pemerintah Kota Makassar kini memiliki wadah representatif dan fungsional untuk dijalankan. Harapannya, keberadaan MCH Nusantara tak hanya menjadi ruang ekspresi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan inkubasi, pameran, produksi, serta pemberdayaan masyarakat. Lebih dari itu, inisiatif ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengoptimalkan aset negara agar berdampak sosial dan ekonomi nyata bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi ini, Makassar terus menegaskan posisinya sebagai kota kreatif dan inovatif di kawasan Timur Indonesia. Perwakilan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Kemenkeu RI, Rional Silaban menyampaikan, bahwa inisiatif ini sejalan dengan misi LMAN untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan aset negara tidak semata-mata terkait penerimaan negara melainkan peningkatan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Menurutnya, MCH sendiri dirancang sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif lintas sektor, mulai dari seni-budaya, desain, teknologi, film, kuliner, hingga kewirausahaan sosial. Kehadirannya di kawasan Jalan Nusantara diharapkan menjadi titik temu antara komunitas kreatif, pelaku usaha, dan pemerintah dalam membangun ekosistem kota yang inovatif dan inklusif. “Dengan adanya MoU ini, langkah konkret berikutnya adalah proses implementasi teknis, revitalisasi, serta penyusunan model pengelolaan bersama yang berkelanjutan antara Pemerintah Kota Makassar melalui MCH dan LMAN, dengan melibatkan berbagai kolaborator terkait,” jelasnya. Aset tersebut kini difungsikan untuk mendukung kegiatan kreatif, literasi, dan pengembangan bakat anak muda di Makassar, melalui kehadiran Makassar MCH Nusantara. Gedung baru berlantai lima ini dirancang sebagai pusat kolaborasi dan inovasi anak muda Makassar. Lantai pertama menjadi area publik dan literasi, tempat warga bisa berinteraksi dan menyalurkan ide. Lantai kedua difokuskan pada ruang kolaborasi dan edukasi. Lantai ketiga menghadirkan galeri serta area pameran bagi pelaku seni dan kreatif lokal. Lantai keempat berfungsi sebagai ruang manajemen dan produksi konten kreatif. Lantai kelima, dikenal sebagai rumah hijau, menjadi ruang urban farming yang merepresentasikan semangat keberlanjutan. Melalui fasilitas ini, digarap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui kegiatan inkubasi, pameran, produksi, serta pemberdayaan masyarakat. “Yang diharapkan peningkatan ekonomi kreatif daerah, melalui kegiatan inkubasi, pameran, dan produksi,” jelasnya. Pada kesempatan ini, Rional Silaban, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah Pemkot Makassar yang dinilai visioner dalam memanfaatkan aset negara secara produktif. “Kami sangat mengapresiasi penggunaan aset yang dimiliki oleh BLU LMAN ini,” tuturnya. “Pemerintah pusat memang membentuk BLU LMAN agar aset-aset negara dapat dikelola secara fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat,” tambah Rional. Ia menjelaskan bahwa LMAN memiliki mandat untuk mengelola aset negara dengan pola keuangan badan layanan umum, sehingga mampu memberikan keleluasaan dalam pemanfaatannya sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Lanjut dia, ketika aset diserahkan pengelolaan, maka LMAN bisa menyiapkan aset-aset yang dapat digunakan secara optimal sesuai dengan keperluan masyarakat. “Karena itu, kami berterima kasih karena aset ini akan didayagunakan dan dimanfaatkan menjadi Makassar Creative Hub,” ungkapnya. Rional juga menilai langkah Wali Kota Makassar sebagai contoh baik bagi daerah lain dalam menciptakan ruang ekspresi dan kemandirian bagi generasi muda. ” Saya sangat bergembira karena ini digunakan untuk mendorong generasi muda agar memiliki sifat entrepreneurial,” jelasnya. “Saya berharap apa yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam melakukan unlocking potential dari generasi muda,” lanjut Rional. Lebih jauh, Dirjen KN mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan masih memiliki sejumlah aset negara di sekitar Kota Makassar yang dapat dioptimalkan untuk kepentingan publik. Ia pun membuka peluang kerja sama lanjutan dengan Pemerintah Kota Makassar. Beberapa aset tersebut dulunya beralih kepada pemerintah sejak krisis tahun 1998, termasuk aset yang sekarang digunakan ini. “Kalau Pak Wali Kota berkenan, kami siap berkoordinasi untuk memanfaatkan aset-aset lain yang dimiliki Kementerian Keuangan di sekitar Makassar,” tegasnya. Menutup sambutannya, Rional menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar dan generasi muda kota ini atas semangat inovatif yang terus tumbuh. “Sekali lagi, selamat kepada masyarakat muda di Makassar yang memiliki wali kota dengan perhatian besar terhadap kreativitas dan pengembangan potensi anak muda,” tutup Rional. Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas terlaksananya penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Makassar dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Makassar Creative Hub (MCH) Nusantara, Jalan Nusantara Makassar, tersebut menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar dalam memperluas akses ruang kreatif dan pengembangan potensi anak muda di kota ini. “Saya sangat bangga karena akhirnya kita bisa melaksanakan penandatanganan MoU untuk menggunakan tempat ini,” tuturnya. “Kami memang sangat membutuhkan wadah untuk mengakses dan mewadahi keinginan anak-anak muda Kota Makassar,” lanjut Munafri di hadapan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Rional Silaban, dan tamu undangan lainnya. Menurut Munafri, Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah memiliki satu Creative Hub di kawasan Pantai Losari, yang kini menjadi pusat aktivitas kreatif dan pembelajaran bagi anak muda. Namun, tingginya antusiasme masyarakat membuat fasilitas tersebut selalu penuh setiap hari. “MCH yang dibangun di Pantai Losari itu jadwalnya sudah sangat padat. Setiap hari penuh kegiatan. Maka, kami merasa perlu menghadirkan ruang tambahan untuk menampung semangat anak muda yang luar biasa ini,” jelasnya. Ia menjelaskan, MCH dirancang bukan hanya sebagai ruang berkumpul, tetapi juga sebagai tempat pengembangan kemampuan melalui upscaling dan upgrading skill, baik secara individu maupun komunitas. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan di sana, mulai dari pelatihan wirausaha, produksi konten kreatif, hingga kegiatan berskala nasional dan internasional. Munafri mencontohkan sejumlah kolaborasi yang pernah terjadi. “Beberapa waktu lalu, Netflix mengadakan kegiatan casting di Creative Hub untuk pembuatan film, dan salah satu anak Makassar terpilih sebagai pemeran utama,” bebernya Appi. “Lalu,

Scroll to Top